1 Bab I. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Masalah Perpustakaan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dinyatakan di dalam Konsideran Undang-Undang Perpustakaan nomor 43 tahun 2007 yang menyatakan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat memiliki peran mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia seperti yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, Konsideran Undang-Undang no 43 tahun 2007 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi .Selain itu konsideran menyatakan bahwa perpustakaan berperan sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Perpustakaan memiliki peran yang lain seperti yang dinyatakan dalam pasal 3 UU nomor 43 tahun 2007 yaitu sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Berkaitan dengan fungsinya tersebut perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (pasal 4).
13
Embed
Bab I. Pendahuluan€¦ · membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi .Selain itu konsideran menyatakan bahwa perpustakaan berperan sebagai
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Bab I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
Perpustakaan memiliki peran penting dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dinyatakan di
dalam Konsideran Undang-Undang Perpustakaan nomor 43
tahun 2007 yang menyatakan bahwa dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa perpustakaan sebagai
wahana belajar sepanjang hayat memiliki peran
mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia
seperti yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar
tahun 1945,
Konsideran Undang-Undang no 43 tahun 2007
menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan
kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar
membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan
perpustakaan sebagai sumber informasi .Selain itu
konsideran menyatakan bahwa perpustakaan berperan
sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa.
Perpustakaan memiliki peran yang lain seperti yang
dinyatakan dalam pasal 3 UU nomor 43 tahun 2007 yaitu
sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian,
informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan
dan keberdayaan bangsa. Berkaitan dengan fungsinya
tersebut perpustakaan bertujuan memberikan layanan
kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca,
serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa (pasal 4).
2
Perpustakaan sekolah menurut Basuki,dkk., (2010)
memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Menjadi pusat layanan bahan-bahan pustaka bagi
siswa dan guru.
b. Memberikan bimbingan membaca baik berupa
bimbingan langsung maupun tidak langsung
ataupun kelompok.
c. Sebagai pengikat pengalaman belajar siswa di sekolah.
Untuk dapat mendukung peran perpustakaan seperti
yang telah diuraikan di atas maka perpustakaan, termasuk
di dalamnya perpustakaan sekolah, perlu dikelola dengan
baik dan secara profesional. Bahkan UU no 43 tahun 2007
menyatakan bahwa setiap sekolah/madrasah wajib
menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar
nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar
Nasional Pendidikan.(pasal 23 )
Dalam kenyataan di lapangan, manajemen
perpustakaan sekolah belum seperti yang
diharapkan.Basuki (2010) melihat adanya permasalahan
dalam memaknai perpustakaan sekolah, yaitu menunjuk
pada sejumlah koleksi buku dan menunjuk kepada lokasi
tersimpannya buku-buku tersebut. Permasalahan yang
dimaksud adalah terdapat sejumlah buku yang disimpan di
almari atau kantor dan itu disebut perpustakaan. Atau
masalah lain adalah ada ruangan yang digunakan untuk
menyimpan buku tapi ruangan tersebut bukan
perpustakaan. Dengan kata lain buku-buku belum dikelola
dengan baik. Permasalahan yang lain menurut
Basuki, (2010) adalah tidak adanya tenaga khusus yang
diberi tugas untuk untuk mengelola koleksi yang ada.
3
Darmono (2007) dalam penelitiannya menyatakan
secara umum kelembagaan perpustakaan sekolah masih
mengalami kendala yang disebabkan berbagai faktor sebagai
berikut:
1. Belum dipikirkannya posisi pepustakaan sekolah
sebagai unit yang strategis dalam menunjang proses
pembelajaran di sekolah.
2. Minimnya dana operasional pengelolaan dan
pembinaan perpustakaan sekolah.
3. Terbatasnya sumber daya manusia, yang mampu
mengelola dan mengembangkan perpustakaan sebagai
sumber belajar bagi siswa dan guru.
4. Lemahnya koleksi perpustakaan sekolah.
5. Minat baca siswa yang masih belum
menggembirakan, walaupun pemerintah telah
mencanangkan berbagai program seperti bulan buku
nasional, hari aksara, wakaf buku, dan sebagainya.
6. Kepedulian penentu kebijakan terhadap perpustakaan
masih kurang.
7. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang
diperlukan termasuk ruang perpustakaan sekolah.
8. Belum adanya jam perpustakaan sekolah yang
terintegrasi dengan kurikulum.
9. Kegiatan belajar mengajar belum memanfaatkan
perpustakaan secara maksimal.
Berkaitan dengan pengembangan perpustakaan
Kahar (2009) menyatakan bahwa tanggung jawab untuk
mengembangkan perpustakaan sekolah, tidak hanya
dibebanka kepada pihak sekolah semata. Untuk itu
dibutuhkan kekuatan sinergis yang terdiri dari tiga
4
komponen utama, yaitu pemerintah, sekolah, dan
masyarakat.Menurut Kahar (2009),perhatian pemerintah
daerah terhadap pengembangan perpustakaan sekolah di
Sumatra Utara masih kurang. Di daerah Medan Marelan
terdapat 22 SD Negeri, hanya 9 SD saja yang memiliki
perpustakaan sekolah itupun belum dikelola dengan baik.
Sehubungan dengan itu strategi utama yang dilakukan
pemerintah daerah adalah harus ada “goodwill” dari
pemerintah. Diharapkan pemerintah dengan sunguh-
sungguh mengagendakan pembangunan perpustakaan
sekolah menjadi prioritas melalui penyususun kebijakan
tentang pengembangan perpustakaan sekolah di daerah
(Kahar, 2009).
Kahar (2009) dalam penelitiannya menyatakan strategi
yang dilakukan oleh kepala sekolah di dalam
mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam membantu
pengembangan perpustakaan sekolah adalah (1)
menjembatani sekolah dengan masyarakat dalam hal
pengumpulan dana dari orang tua yang mampu dan alumni
untuk melengkapi sarana dan prasarana; (2) Memobilisasi
bantuan masyarakat untuk memenuhi pengembangan
perpustakaan sekolah, terutama mengadakan link ke BUMN,
industri/pelaku bisnis yang ada di daerah (Kahar, 2009).
Unsur masyarakat yang terkait dengan pengembangan
perpustakaan sekolah, terdiri dari orang tua/wali peserta
didik, tokoh pendidikan, pelaku bisnis/industri, alumni
peserta didik. Strategi yang dilakukan terhadap unsur-
unsur masyarakat tersebut adalah kepala sekolah harus
menggugah masyarakat untuk memberikan kontribusi
secara lansung. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam
5
pengembangan perpustakaan sekolah bukan karena ketidak
pedulian mereka, akan tetapi lebih banyak disebabkan oleh
kurangnya pendekatan dan sosialisasi kepala sekolah akan
pentingnya perpustakaan sekolah dalam meningkatkan
pengetahuan dan minat baca peserta didik.
Di Salatiga, khususnya di Kecamatan Tingkir juga
terdapat permasalahan berkaitan dengan perpustakaan
sekolah khususnya berkaitan dengan manajemen. Dalam
rapat kerja Perpustakaan Daerah dengan Kepala Sekolah
Dasar se kota Salatiga pada Senin tanggal 16 Desember
2013 yang dihadiri kurang lebih 60 kepala sekolah dasar se-
Kecamatan Tingkir dan Argomulya diutarakan berbagai
permasalahan perpustakaan sekolah sebagai berikut:
a. Belum ada satu pun sekolah dasar negeri yang berada
di kota Salatiga yang memiliki pustakawan yang
memiliki kompetensi seperti yang dituntut oleh
Undang-Undang no 47 tahun 2007 tentang
Perpustakaan.
b. Tugas sebagai petugas perpustakaan diampu oleh
guru yang diberi tugas tambahan
c. Tenaga perpustakaan di sekolah tidak memiliki dasar
pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan
perpustakaan.
d. Pengelolaan perpustakaan belum sesuai dengan
standar yang ditetapkan oleh UU Perpustakaan
SD Kristen 04 Eben Haezer Salatiga merupakan salah
satu sekolah dasar di kota Salatiga yang memiliki
perpustakaan namun belum dikelola dengan baik. Bahkan
selama ini perpustakaan belum difungsikan untuk
mendukung pelaksanaan kurikulum. Kondisi di atas belum
6
sesuai dengan tuntutan dari Undang-Undang no 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal
45 yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan
formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana
yang memenenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan
pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan,
intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik
(Prastowo, 2012).
Tuntutan adanya perpustakaan sekolah pada setiap
satuan pendidikan seperti yang dituntut Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional no 20 tahun 2003 lebih
dipertegas dalam Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 42 dan 43
mengenai Standar Sarana dan Prasarana. Pada dasarnya,
pasal tersebut mengatur bahwa setiap satuan pendidikan
wajib memiliki sarana. Salah satu sarana yang utama
adalah buku dan sumber belajar. Selain itu, sekolah juga
wajib memiliki prasarana, salah satunya adalah ruang
perpustakaan. Lebih lanjut pasal 43 mengatur tentang
standar buku perpustakaan, standar jumlah buku
perpustakaan, standar jumlah buku teks pelajaran,
kelayakan isi, bahasa, penyajian dan grafika buku teks
pelajaran serta standar sumber belajar lainnya (Prastowo,
2012).
SD Kristen 04 Eben Haezer sebagai salah satu satuan
pendidikan dalam wilayah hukum Indonesia wajib tunduk
melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan di atas. Oleh karena itu pengembangan
perpustakaan di SD Kristen 04 Eben Haezer penting untuk
dilaksanakan supaya satuan pendidikan memiliki
7
perpustakaan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
Untuk mengetahui kondisi perpustakaan SD Kristen 04
Eben Haezer peneliti mengumpulkan data melalui pengisian
evaluasi diri yang mengadopsi instrumen lomba
perpustakaan tingkat kota Salatiga tahun 2013.Setelah
dilakukan evaluasi diri yang diisi oleh pihak
sekolah,diperoleh data secara umum kondisi perpustakaan
di SD Kristen 04 Eben Haezer melalui tabel Evaluasi Diri di
bawah ini:
Tabel 1.1.Skor Evaluasi Diri Perpustakaan
SD Kristen 04 Eben Haezer
No Aspek Jum
lah
butir
Skor Skor
terti
nggi
Perole
han
Skor
Prosent
ase
Kesenjangan
1.
Manaje
men
Perpusta
kaan
21 1-10 210 60 28,56% 71,44%
2.
Pengelol
aan
buku
7 1-10 70 35 50% 50%
3.
Administ
rasi
Perpusta
kaan
11 1-10 110 32 29,09% 70,91%
4.
Ruang
dan
kelengka
pan
perpusta
kaan
12 1-10 120 87 72,5% 27,5%
5. Pembina 6 1-10 60 6 10% 90%
8
an dan
pengemb
angan
minat
baca
Jumlah 570 220
Tingkat kesenjangan kondisi perpustakaan SD Kristen
04 Eben Haezer bila dibandingkan dengan kondisi
perpustakaan menurut instrumen lomba perpustakaan
diketahui dengan cara sebagai berikut:
a. Menghitung prosentase total perolehan dengan
cara membagi jumlah skor yang diperoleh dengan
jumlah skor maksimal dikalikan 100%.Hasil
prosentase keseluruhan adalah
(220 : 570) x 100% = 38,59%.
b. Langkah berikutnya adalah menghitung
prosentase kesenjangan yaitu 100% - 38,59% =
61,41%. Dengan demikian tingkat kesenjangan
kondisi perpustakaan SD Kristen 04 Eben Haezer
dibandingkan dengan kondisi perpustakaan
berdasarkan instrument lomba perpustakaan
sekolah adalah 61,41% .
Berdasarkan evaluasi diri di atas diperoleh gambaran
bahwa SD Kristen 04 Eben Haezer sebenarnya memiliki
sarana dan prasarana perpustakaan, khusunya yang berupa