Lampiran 7 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam rangka mendukung terwujudnya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal. Adanya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal dimaksudkan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Sehubungan dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia telah menyediakan fasilitas Kliring yang merupakan pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta Kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Transaksi yang diproses melalui fasilitas Kliring meliputi transfer debet dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik Warkat Debet (cek, bilyet giro, nota debet dan lain-lain) maupun warkat kredit (nota kredit). Pada perkembangan selanjutnya, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal, Bank Indonesia merasa perlu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kliring melalui pengembangan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Beberapa faktor yang melatarbelakangi perlunya pengembangan SKNBI adalah sebagai berikut: 1. Transfer Kredit Tanpa Warkat Saat ini transaksi yang diproses melalui sistem Kliring meliputi transfer debet dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debet (cek, bilyet giro, nota debet dan lain-lain) maupun warkat kredit (nota kredit). Dalam perkembangannya penggunaan nota kredit untuk transfer dana antar Bank melalui Kliring dipandang sudah tidak efisien, khususnya terkait dengan biaya pencetakan warkat dan prosedur pemrosesan warkat itu sendiri. Sementara transfer dana antar Bank melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (Sistem BI- RTGS) yang nilainya lebih besar, telah dilakukan secara paperless. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem Kliring yang mengakomodir transfer dana antar Bank melalui Kliring tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (paperless). 110
268
Embed
BAB I PENDAHULUAN · Manual adalah Wilayah Kliring dimana penyampaian DKE Debet ... penyelenggaraan SKNBI dalam kondisi gangguan dan Keadaan Darurat dengan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Lampiran 7
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia
mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam rangka
mendukung terwujudnya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal. Adanya
sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal dimaksudkan untuk mendukung
stabilitas sistem keuangan.
Sehubungan dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia
telah menyediakan fasilitas Kliring yang merupakan pertukaran data keuangan elektronik
dan/atau warkat antar peserta Kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah
yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Transaksi yang diproses melalui
fasilitas Kliring meliputi transfer debet dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik
warkat, baik Warkat Debet (cek, bilyet giro, nota debet dan lain-lain) maupun warkat kredit
(nota kredit).
Pada perkembangan selanjutnya, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sistem
pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal, Bank Indonesia merasa perlu untuk
meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kliring melalui pengembangan Sistem Kliring Nasional
Bank Indonesia (SKNBI). Beberapa faktor yang melatarbelakangi perlunya pengembangan
SKNBI adalah sebagai berikut:
1. Transfer Kredit Tanpa Warkat
Saat ini transaksi yang diproses melalui sistem Kliring meliputi transfer debet dan
transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debet (cek,
bilyet giro, nota debet dan lain-lain) maupun warkat kredit (nota kredit).
Dalam perkembangannya penggunaan nota kredit untuk transfer dana antar Bank
melalui Kliring dipandang sudah tidak efisien, khususnya terkait dengan biaya
pencetakan warkat dan prosedur pemrosesan warkat itu sendiri. Sementara transfer
dana antar Bank melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (Sistem BI-
RTGS) yang nilainya lebih besar, telah dilakukan secara paperless. Oleh karena itu perlu
dikembangkan sistem Kliring yang mengakomodir transfer dana antar Bank melalui
Kliring tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (paperless).
110
Lampiran 7
Dengan adanya pengembangan tersebut, maka mekanisme penyelenggaraan Kliring
yang semula menggabungkan proses antara transfer debet dan transfer kredit perlu
dipisahkan antara Kliring untuk transfer debet (Kliring Debet) yang masih bersifat paper-
based dan Kliring untuk transfer kredit (Kliring Kredit) yang sudah paperless.
2. Kliring Kredit Nasional
Bersamaan dengan penerapan transfer kredit tanpa warkat, penyelenggaraan Kliring
Kredit telah dapat dan akan dilakukan secara nasional yang memungkinkan Peserta
mengirimkan transfer kredit untuk tujuan kantor Bank di seluruh wilayah Indonesia.
3. Kliring Debet
Dalam upaya untuk menghilangkan semaksimal mungkin risiko kredit dalam
penyelenggaraan kliring, maka dalam mekanisme kliring debet, penyelenggara hanya
akan memproses data keuangan elektronik debet yang telah didukung oleh prefund
yang cukup. Dengan demikian, tidak dimungkinkan lagi terjadinya saldo debet peserta
kliring, kecuali untuk Wilayah Kliring yang jadwal Kliring Pengembaliannya dilakukan
pada H+1, masih terdapat potensi terjadinya risiko kredit meskipun sangat kecil.
4. Manajemen Risiko
Berkenaan dengan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam
penyelenggaraan Kliring yang bersifat multilateral netting sesuai dengan Core Principles
yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement, maka untuk mengantisipasi
kemungkinan kegagalan Peserta dalam memenuhi kewajibannya dalam Penyelesaian
Akhir, telah diterapkan suatu kebijakan baru yang mengharuskan Bank untuk
menyediakan pendanaan awal (prefund) pada setiap awal hari sebelum Kliring Debet
dan Kliring Kredit dimulai. Konsekuensi atas tidak dipenuhinya penyediaan pendanaan
awal (prefund) pada salah satu atau kedua penyelenggaraan Kliring tersebut
menyebabkan seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta tidak dapat mengikuti
kegiatan Kliring Debet dan Kliring Kredit pada hari tersebut. Sehubungan dengan
penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko ini, maka proses perhitungan dan
Penyelesaian Akhir Kliring Debet dan Kliring Kredit dilakukan secara nasional.
5. Perlindungan Konsumen
Berkenaan dengan upaya menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, maka
perlu diatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab Peserta pengirim dan Peserta
penerima dalam mengkliringkan instruksi transfer debet dan transfer kredit yang
111
Lampiran 7
diterima dari nasabahnya serta kewajiban dan tanggung jawab Peserta pengirim dan
Peserta penerima untuk meneruskan dana kepada nasabahnya.
B. Komponen SKNBI
Dengan pengembangan SKNBI, penyelenggaraan Kliring terdiri dari dua sub sistem Kliring
sebagai berikut :
1. Kiring Debet, yang meliputi kegiatan Kliring penyerahan dan Kliring pengembalian, untuk
transfer debet antar Bank yang disertai dengan penyampaian Warkat Debet (cek, bilyet
giro, nota debet dan lain-lain); dan
2. Kliring Kredit untuk transfer kredit antar Bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat
(paperless).
Sedangkan secara teknis, SKNBI terdiri dari 3 (tiga) komponen utama sebagai berikut:
1. Sistem Sentral Kliring (SSK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak
yang digunakan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).
2. Komputer Penyelenggara Kliring (KPK) merupakan komponen perangkat keras dan
perangkat lunak yang digunakan oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
3. Terminal Peserta Kliring (TPK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat
lunak yang digunakan oleh Peserta.
C. Implementasi SKNBI
Implementasi perubahan aplikasi SKNBI di seluruh Wilayah Kliring dapat dilakukan secara
bertahap.
D. Pengertian Umum
Dalam ketentuan ini, selain mengacu pada ketentuan umum sebagaimana telah diatur pada
PBI Nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 (PBI
SKNBI), pada ketentuan ini yang dimaksud dengan:
1. Kliring adalah pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta
kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya
diselesaikan pada waktu tertentu.
2. Wilayah Kliring On-line Otomasi adalah Wilayah Kliring dimana penyampaian DKE Debet
dari TPK ke KPK dilakukan secara on-line dan pemilahan Warkat Debet dilakukan secara
otomasi.
112
Lampiran 7
3. Wilayah Kliring Off-line Otomasi adalah Wilayah Kliring dimana penyampaian DKE Debet
dari TPK ke KPK dilakukan secara off-line dan pemilahan Warkat Debet dilakukan secara
otomasi.
4. Wilayah Kliring Off-line Manual adalah Wilayah Kliring dimana penyampaian DKE Debet
dari TPK ke KPK dilakukan secara off-line dan pemilahan Warkat Debet dilakukan secara
manual.
5. Wilayah Kliring On-line Manual adalah Wilayah Kliring dimana penyampaian DKE Debet
dari TPK ke KPK dilakukan secara on-line dan pemilahan Warkat Debet dilakukan secara
manual.
6. Petugas Kliring adalah petugas Peserta yang dapat merupakan petugas internal Peserta
atau petugas Perusahaan Jasa Kurir yang diberi kuasa atau wewenang tertentu oleh
Peserta untuk mewakili Peserta yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan
SKNBI.
7. Petugas Internal Peserta adalah pegawai Peserta yang ditunjuk oleh Peserta untuk
mewakili Peserta yang bersangkutan dalam penyelenggaraan SKNBI.
8. Petugas Jasa Kurir adalah pegawai Perusahaan Jasa Kurir yang ditunjuk oleh Perusahaan
Jasa Kurir yang diberi kuasa oleh Peserta untuk mewakili Peserta yang bersangkutan
dalam penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring On-line Otomasi, Off-line Otomasi, On-
line Manual dan Off -line Manual.
9. Perusahaan Jasa Kurir adalah badan hukum yang memberikan jasa di bidang
penyampaian barang dan atau dokumen.
10. Tanda Pengenal Petugas Kliring, yang selanjutnya disebut TPPK, adalah suatu identitas
yang harus digunakan oleh Petugas Kliring selama mengikuti kegiatan penyelenggaraan
Kliring Debet dan Kliring Kredit di lokasi PKL.
11. Penyelesaian Akhir (settlement) yang selanjutnya disebut Penyelesaian Akhir, adalah
kegiatan pendebetan dan pengkreditan rekening giro Bank di Bank Indonesia yang
dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing Bank yang timbul
dalam penyelenggaraan SKNBI.
12. Penyelesaian Akhir Secara Periodik Kliring Kredit yang selanjutnya disebut Penyelesaian
Akhir Secara Periodik adalah Penyelesaian Akhir yang dilakukan dalam rentang waktu
siklus Kliring Kredit.
113
Lampiran 7
BAB II
PENYELENGGARA
SKNBI diselenggarakan oleh PKN dan PKL. PKN adalah unit kerja yang berada di Kantor Pusat Bank
Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional, sementara PKL
adalah unit kerja di Bank Indonesia dan Bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk
mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring tertentu.
A. Tanggung Jawab PKN
Dalam penyelenggaraan SKNBI, PKN melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Menyediakan SSK Utama dan SSK Back-up.
SSK merupakan sistem komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak
yang digunakan untuk menyelenggarakan SKNBI secara nasional.
2. Menjamin SSK Utama dan SSK Back-up berfungsi dengan baik.
SSK Utama dan SSK Back-up dikatakan berfungsi dengan baik apabila perangkat keras
dan perangkat lunak di dalamnya dapat digunakan untuk melakukan seluruh fungsi
penyelenggaraan SKNBI secara nasional sepanjang jam operasional penyelenggaraan
SKNBI.
3. Menyediakan JKD Utama dan JKD Back-up dari SSK ke KPK.
Penggunaan JKD dari SSK ke KPK diatur sebagai berikut:
a. JKD yang digunakan dari SSK ke KPK dapat menggunakan jenis koneksi leased line
atau dial-up.
b. Biaya komunikasi atas penggunaan JKD oleh PKL-BI merupakan beban biaya Bank
Indonesia.
4. Menyediakan aplikasi SSK, KPK dan TPK, serta perubahannya.
Dalam hal terjadi perubahan aplikasi KPK dan/atau TPK maka PKN akan memberikan
release aplikasi terbaru beserta pedoman instalasinya kepada seluruh PKL dan Peserta.
5. Memberikan pelayanan kepada Peserta dan PKL dalam penyelenggaraan SKNBI berupa
penyediaan help-desk untuk membantu Peserta dan PKL dalam mengatasi gangguan
teknis dan operasional melalui saluran telepon khusus sepanjang jam operasional SKNBI
dan/atau melalui sarana lainnya. Selain itu, PKN juga memberikan pelayanan kepada
PKL dan Peserta antara lain berupa:
a. registrasi kode mesin KPK dan TPK;
b. pendaftaran user id dan password KPK dan TPK on-line untuk mengakses jaringan
ekstranet Bank Indonesia; dan
114
Lampiran 7
c. mengumumkan informasi penyelenggaraan SKNBI yang mencakup antara lain
pengumuman perubahan jadwal, hari libur bersama dan peniadaan kegiatan
SKNBI.
6. Memiliki Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP) atas
penyelenggaraan SKNBI dalam kondisi gangguan dan Keadaan Darurat dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Penyusunan DRP atau BCP atas penyelenggaraan SKNBI dalam kondisi gangguan
dan/atau Keadaan Darurat ini dilakukan dengan mengacu pada Bab XII.
b. Dalam penentuan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a, PKN
memperhatikan situasi dan kondisi spesifik yang terdapat pada penyelenggaraan
SKNBI dengan sejauh mungkin menghindari alternatif penghentian untuk
sementara kegiatan penyelenggaraan SKNBI.
7. Mengetahui adanya potensi risiko SKNBI di sisi PKL dan Peserta, serta memastikan
kepatuhan PKL, Peserta dan calon Peserta terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh
PKN dan/atau Perjanjian Penggunaan SKNBI antara PKN dan Peserta.
Dalam rangka untuk mengetahui adanya potensi risiko dan memastikan kepatuhan PKL,
Peserta, dan calon Peserta sebagaimana tersebut di atas, PKN melakukan member
certification yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Meminta data kepada PKL, Peserta, dan calon Peserta dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) Permintaan data kepada PKL dan Peserta dilakukan dalam rangka
mengetahui informasi antara lain mengenai:
a) potensi risiko operasional yang dapat diketahui antara lain dari
ringkasan hasil pemeriksaan internal Peserta, dan ringkasan hasil
security audit Peserta; dan
b) kepatuhan PKL dan Peserta terhadap ketentuan yang ditetapkan PKN
dan Perjanjian Penggunaan SKNBI.
2) Permintaan data kepada calon Peserta dilakukan dalam rangka
mendapatkan informasi antara lain mengenai kesiapan operasional untuk
menjadi Peserta SKNBI.
3) Permintaan data antara lain dilakukan melalui kuesioner, wawancara,
kunjungan ke lokasi PKL, Peserta atau calon Peserta, dan/atau permintaan
penyampaian laporan hasil pemeriksaan internal PKL atau Peserta dan
security audit PKL atau Peserta.
115
Lampiran 7
Kunjungan ke lokasi PKL, Peserta, dan calon Peserta dapat dilakukan oleh
pihak yang ditunjuk oleh PKN.
b. Melakukan analisis atas:
1) Data yang telah disampaikan oleh PKL, Peserta, dan calon Peserta
sebagaimana dimaksud dalam butir a.1); dan
2) Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) yang disampaikan oleh PKL Selain BI
dan Peserta.
8. Menyediakan fasilitas lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia yang mendukung
kelancaran penyelenggaraan SKNBI.
9. Menyusun KPT dan melakukan security audit terhadap SKNBI dan jaringan terkait.
10. Menyampaikan KPT, Laporan Hasil security audit, Laporan Hasil Pemeriksaan Internal,
dan Laporan Penyelenggaraan SKNBI lainnya kepada unit kerja Pengawasan Sistem
Pembayaran di Bank Indonesia.
B. Tanggung Jawab PKL
Dalam penyelenggaraan SKNBI, PKL melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Menyediakan perangkat keras KPK untuk KPK Utama dan KPK Back-up.
KPK merupakan sistem komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak
yang terhubung dengan SSK secara on-line dan digunakan oleh PKL untuk
menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring. Pengadaan KPK diatur sebagai
berikut:
a. Pengadaan perangkat keras dan operating system KPK Utama dan KPK Back-up
untuk PKL Selain BI dilakukan oleh dan atas beban biaya PKL Selain BI tersebut.
Spesifikasi minimum perangkat keras dan operating system untuk KPK
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.1.
b. Pengadaan perangkat lunak aplikasi KPK disediakan oleh Bank Indonesia.
2. Menyediakan fasilitas penyelenggaraan SKNBI.
Fasilitas penyelenggaraan SKNBI yang harus disediakan oleh PKL meliputi:
a. printer dengan spesifikasi paling rendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
2.1;
b. mesin penera waktu (time stamp machine);
c. jaringan dan peralatan komunikasi berupa pesawat telepon dan faksimili serta
JKD Utama dan JKD Back-up dari KPK ke SSK. Khusus untuk PKL selain BI,
penetapan jenis koneksi JKD di suatu Wilayah Kliring dilakukan dengan
pertimbangan sebagai berikut:
116
Lampiran 7
1) jumlah Peserta;
2) volume transaksi; dan
3) ketersediaan infrastruktur penyedia JKD;
d. fasilitas penyelenggaraan SKNBI lainnya, khusus untuk Wilayah Kliring On-line
Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Otomasi, antara lain meliputi:
1) mesin baca pilah (reader sorter);
2) terminal reject re-entry;
3) mesin reader endoser dan aplikasi pay in slip;
4) loket penerimaan Warkat Debet; dan
5) sarana pengarsipan;
6) Dihapus;
e. fasilitas penyelenggaraan SKNBI lainnya, khusus untuk Wilayah Kliring On-line
Manual dan Off-line Manual, antara lain meliputi:
1) ruangan dan fasilitas pendukung untuk pertemuan Peserta antara lain
berupa meja dan kursi;
2) daftar hadir;
3) papan nama Peserta; dan
4) sarana pengarsipan.
3. Sebelum mengoperasikan KPK, PKL harus melakukan aktivasi KPK dengan tata cara
sebagai berikut:
a. melakukan instalasi aplikasi KPK dengan mengisi serial number aplikasi KPK.
Setelah dilakukan instalasi, secara otomatis aplikasi KPK akan mengeluarkan kode
mesin untuk masing-masing KPK yang di-install. Instalasi aplikasi KPK dilakukan
untuk sekurang-kurangnya 1 (satu) KPK Utama dan 1 (satu) KPK Back-up;
b. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PKN mengenai kode mesin
dari hasil instalasi aplikasi pada setiap KPK sebagaimana dimaksud pada huruf a
untuk dilakukan registrasi oleh PKN;
c. menerima dari PKN hal-hal sebagai berikut:
1) kode registrasi;
2) master key;
3) security key;
4) sandi terminal;
5) password untuk login ke SSK (hanya diberikan kepada calon Peserta yang
d. fasilitas …
117
Lampiran 7
akan menggunakan TPK on-line);
6) alamat URL;
7) user id dan password untuk mengakses jaringan ekstranet Bank Indonesia,
hanya diberikan kepada calon Peserta yang akan menggunakan TPK on-
line melalui Virtual Private Network (VPN) Dial; dan
8) password default admin1 dan admin2;
d. melakukan setting konfigurasi pada KPK sesuai dengan Buku Pedoman KPK
setelah menerima pemberitahuan tertulis dari PKN sebagaimana dimaksud pada
huruf c;
e. mengelola user aplikasi KPK meliputi pendaftaran, perubahan dan penghapusan
petugas-petugas yang ditunjuk dan menentukan kewenangan untuk
mengoperasikan berbagai fungsi di aplikasi KPK. Apabila password admin1 dan
admin2 tidak dapat digunakan maka PKL harus melakukan reset password dengan
ketentuan sebagai berikut:
1) Mengajukan permohonan reset password secara tertulis kepada PKN
dengan mengiformasikan hal-hal sebagai berikut:
a) sandi terminal Kliring;
b) sandi Kliring;
c) master key; dan
d) nama pejabat yang melakukan reset password, yang disampaikan
melalui faksimili dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
2) Berdasarkan permohonan reset password sebagaimana dimaksud pada
angka 1), Helpdesk PKN akan memberitahukan langkah-langkah untuk
melakukan reset password melalui telepon kepada pejabat yang namanya
tercantum dalam surat permohonan.
4. Menjamin KPK Utama dan KPK Back-up serta sarana fasilitas pendukung
penyelenggaraan SKNBI lainnya berfungsi dengan baik.
KPK Utama dan KPK Back-up dikatakan berfungsi dengan baik apabila perangkat keras
dan perangkat lunak di dalamnya dapat digunakan untuk melakukan seluruh fungsi
penyelenggaraan SKNBI dalam rentang waktu jam operasional penyelenggaraan SKNBI.
5. Dalam rangka menjamin KPK Utama dan KPK Back-up agar berfungsi dengan baik
sebagaimana dimaksud pada angka 4, PKL melakukan back-up dan penghapusan data
KPK dengan tata cara sebagai berikut:
a. melakukan back-up data KPK ke dalam media rekam data elektronis paling lambat
118
Lampiran 7
5 (lima) hari kerja setiap awal bulan berikutnya;
b. menyimpan media rekam data elektronis sebagaimana dimaksud pada huruf a
dalam tempat yang aman, terjaga kebersihannya, serta jauh dari peralatan yang
mengandung magnet; dan
c. melakukan penghapusan data KPK yang telah melewati jadwal retensi, yaitu 3
(tiga) bulan.
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c mengacu pada Buku
Pedoman KPK.
6. Memberikan pelayanan kepada Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di Wilayah
Kliring yang bersangkutan antara lain untuk membantu Peserta dalam mengatasi
gangguan teknis dan operasional melalui saluran telepon khusus sepanjang jam
operasional SKNBI dan/atau melalui sarana lainnya.
7. Melakukan pengamanan dalam penyelenggaraan SKNBI untuk mencegah terjadinya
manipulasi.
Pengamanan tersebut antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. menggunakan KPK sesuai dengan Buku Pedoman Operasional KPK yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran Bank
Indonesia ini;
b. tidak meng-install aplikasi selain aplikasi KPK dan aplikasi pendukung pada KPK
Utama dan KPK Back-up;
c. tidak melakukan perubahan dalam bentuk dan cara apapun terhadap aplikasi
KPK;
d. menggunakan kode registrasi, user id dan password aplikasi KPK, user id dan
password untuk mengakses jaringan ekstranet Bank Indonesia (khusus JKD yang
menggunakan VPN dial), sandi terminal, password log in SSK, private key dan
master key dalam mengoperasikan KPK secara benar dan bertanggung jawab;
e. User id dan password aplikasi KPK, user id dan password untuk mengakses
jaringan ekstranet Bank Indonesia (khusus JKD yang menggunakan VPN dial),
password login SSK, dalam mengoperasikan KPK hanya diberikan kepada petugas
yang berwenang;
f. menempatkan server KPK Utama dan KPK Back-up pada ruangan khusus yang
terpisah dengan ruang operasional SKNBI. Ruangan khusus tersebut harus
dilengkapi pengamanan yang memadai antara lain meliputi:
1) akses masuk harus dibatasi;
119
Lampiran 7
2) temperatur, kelembaban, dan tegangan listrik yang memenuhi spesifikasi
server KPK Utama dan KPK Back-up;
3) peralatan Uninterrupted Power Supply (UPS); dan
4) perlengkapan pemadam kebakaran;
g. menatausahakan dokumen penting KPK seperti serial number aplikasi KPK,
master key, private key, sandi terminal, kode registrasi, serta user id dan
password VPN Dial di tempat yang terkunci dan hanya dapat diakses oleh pihak
yang berwenang.
8. Menjaga kerahasiaan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKNBI. Dalam hal
ini data yang wajib dijaga kerahasiaannya meliputi seluruh data transaksi Kliring Debet
dan Kliring Kredit serta laporan-laporan hasil perhitungan Kliring Debet dan Kliring
Kredit.
9. Memiliki DRP atau BCP atas penyelenggaraan SKNBI dalam kondisi gangguan dan/atau
Keadaan Darurat dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penyusunan DRP atau BCP atas penyelenggaraan SKNBI dalam kondisi gangguan
dan/atau Keadaan Darurat ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenai SKNBI.
b. Dalam penentuan langkah-langkah DRP dan BCP, PKL memperhatikan situasi dan
kondisi spesifik di Wilayah Kliring yang bersangkutan dengan sejauh mungkin
menghindari alternatif penghentian sementara kegiatan SKNBI di Wilayah Kliring
yang bersangkutan.
10. Menyampaikan laporan terkait dengan penyelenggaraan SKNBI kepada PKN dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Laporan yang disampaikan kepada PKN, antara lain dalam hal terjadi hal-hal
sebagai berikut:
1) peniadaan penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring yang bersangkutan
karena adanya kondisi gangguan dan Keadaan Darurat atau hari libur yang
berlaku setempat;
2) adanya perubahan jadwal Kliring Debet di Wilayah Kliring yang
bersangkutan;
3) adanya perselisihan antar Peserta yang berkaitan dengan perhitungan DKE
Debet atau Warkat Debet; dan/atau
4) adanya kasus pidana atau perdata yang berkaitan dengan
penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring yang bersangkutan yang
120
Lampiran 7
diketahui PKL.
b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis oleh
PKL kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN – Direktorat Akunting
dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3, Jalan MH. Thamrin
No. 2 Jakarta 10350, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Untuk peniadaan penyelenggaraan SKNBI, laporan disampaikan segera
setelah adanya kondisi gangguan dan Keadaan Darurat atau paling lambat
3 (tiga) hari kerja sebelum hari libur yang berlaku setempat.
2) Untuk perubahan jadwal Kliring Debet, laporan disampaikan paling lambat
5 (lima) hari kerja sebelum berlakunya perubahan jadwal.
3) Untuk perselisihan antar Peserta, laporan disampaikan segera setelah
diketahuinya perselisihan yang berkaitan dengan perhitungan DKE Debet
atau Warkat Debet.
4) Untuk kasus pidana atau perdata, laporan disampaikan segera setelah
diketahuinya adanya kasus pidana atau perdata.
c. Untuk PKL Selain BI, tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b
disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi.
11. Melakukan hal-hal lain yang dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan SKNBI.
C. Kewajiban dan Tanggung Jawab Lainnya PKL Selain BI
Selain hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf B, PKL Selain BI wajib melakukan hal-hal
sebagai berikut:
1. Menyusun KPT mengenai penyelenggaraan SKNBI dengan mengacu pada ketentuan
Surat Edaran ini yang paling kurang memuat materi sesuai “Pedoman Penyusunan
Kebijakan dan Prosedur Tertulis oleh PKL Selain BI” sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 2.2.
2. KPT mengenai penyelenggaraan SKNBI adalah aturan tertulis yang ditetapkan direksi
atau pejabat yang berwenang, yang antara lain mengatur pembagian tugas dan
wewenang, mekanisme kerja, pengendalian risiko, responsibilitas, dan akuntabilitas dari
PKL Selain BI sebagai pedoman penyelenggaraan SKNBI.
3. Dalam hal Bank memiliki beberapa kantor yang menjadi PKL Selain BI, penyusunan
KPT harus mencakup kebijakan dan prosedur yang berlaku di seluruh kantornya yang
menjadi PKL Selain BI.
4. Menyampaikan KPT mengenai penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dan setiap perubahannya kepada PKN.
121
Lampiran 7
5. Laporan mengenai KPT oleh PKL Selain BI dimaksudkan sebagai sarana bagi PKN dalam
rangka pelaksanaan member certification.
6. Dalam hal Bank memiliki beberapa kantor yang menjadi PKL Selain BI, maka KPT yang
disampaikan kepada PKN hanya 1 (satu) laporan KPT yang berlaku di seluruh kantor
yang menjadi PKL Selain BI.
7. Menyampaikan KPT paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan sebagai
PKL Selain BI.
8. Menyampaikan setiap perubahan KPT paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak
terjadinya perubahan. Perubahan yang wajib disampaikan adalah perubahan yang
mendasar terhadap operasional PKL Selain BI dalam penyelenggaraan SKNBI.
9. Menyampaikan KPT serta perubahannya dengan surat pengantar yang ditandatangani
oleh Direktur Kepatuhan Bank dan disampaikan kepada Bagian Penyelenggaraan
Setelmen c.q. PKN – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia,
Gedung D Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.
10. Melakukan pemeriksaan internal paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun dan
menyampaikan hasil pemeriksaan internal kepada PKN pada saat diminta oleh PKN
bersamaan dengan kegiatan member certification dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemeriksaan internal dilakukan oleh satuan kerja audit intern PKL Selain BI
terhadap kepatuhan PKL Selain BI dalam memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan
ketentuan internal PKL Selain BI. untuk menjamin kelancaran serta keamanan
pelaksanaan sistem dan prosedur operasional SKNBI oleh PKL Selain BI.
b. Dalam hal Bank memiliki beberapa kantor yang menjadi PKL Selain BI, maka
pemeriksaan internal dilakukan terhadap seluruh kantor Bank yang menjadi PKL
Selain BI.
c. Pemeriksaan internal untuk pertama kali dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun
sejak tanggal persetujuan sebagai PKL Selain BI.
d. Pemeriksaan internal wajib dilakukan dengan mengacu pada dan tidak
bertentangan dengan Surat Edaran ini, dan paling kurang mencakup ruang lingkup
pemeriksaan internal sebagaimana diatur dalam Lampiran 2.3.
e. Laporan hasil pemeriksaan internal yang disampaikan kepada PKN merupakan
ringkasan hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh PKL Selain BI, antara lain
berupa temuan, tanggapan auditee dan rekomendasi hasil pemeriksaan internal.
Penyampaian laporan hasil pemeriksaan internal dilakukan dengan surat pengantar
yang ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan kepada:
122
Lampiran 7
Bagian Penyelenggaraan Setelmen
c.q. PKN - Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia
Gedung D Lantai 3
Jalan MH. Thamrin No. 2
Jakarta 10350.
f. Laporan hasil pemeriksaan internal PKL Selain BI sebagaimana dimaksud pada huruf
e, sebagai sarana bagi:
1) manajemen PKL Selain BI, untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas
tingkat kepatuhan dalam memenuhi ketentuan, keamanan operasional PKL
Selain BI; dan
2) PKN, untuk mendapatkan informasi dalam rangka pelaksanaan member
certification.
11. Melakukan security audit paling kurang 1 (satu) kali selama menjadi PKL Selain BI, dan
setiap terjadi perubahan dalam sistem teknologi internal PKL Selain BI yang terkait
dengan SKNBI, serta menyampaikan hasil security audit tersebut kepada PKN pada saat
diminta oleh PKN bersamaan dengan kegiatan member certification.
Security audit dilakukan melalui pemeriksaan terhadap keamanan teknologi informasi
internal PKL Selain BI, hubungan (interface) antara aplikasi KPK dengan sistem internal
PKL Selain BI serta kondisi lingkungan PKL Selain BI dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan security audit dapat dilakukan oleh auditor internal Bank yang
kantornya menjadi PKL Selain BI atau auditor eksternal.
b. Dalam hal Bank memiliki beberapa kantor yang menjadi PKL Selain BI, security
audit dilakukan terhadap seluruh kantornya yang menjadi PKL Selain BI.
c. Pelaksanaan security audit untuk pertama kali dilakukan paling lambat 1 (satu)
tahun sejak tanggal persetujuan sebagai PKL Selain BI. Pemeriksaan selanjutnya
dilakukan apabila terjadi perubahan dalam sistem teknologi informasi internal PKL
Selain BI yang terkait dengan operasional penyelenggaraan SKNBI.
d. Security audit wajib dilakukan dengan mengacu pada dan tidak bertentangan
dengan Surat Edaran ini dan paling kurang mencakup ruang lingkup security audit
sebagaimana diatur dalam Lampiran 2.4.
e. Laporan hasil security audit yang disampaikan kepada PKN merupakan ringkasan
hasil security audit yang dilakukan oleh PKL Selain BI, antara lain berupa temuan,
123
Lampiran 7
tanggapan auditee dan rekomendasi hasil security audit. Penyampaian laporan
hasil security audit dilakukan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh
Direktur Kepatuhan kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen, c.q. PKN -
Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3,
Jalan MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.
f. Laporan hasil security audit sebagaimana dimaksud pada huruf e, sebagai sarana
bagi:
1) Manajemen PKL Selain BI, untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas
tingkat kepatuhan dalam memenuhi ketentuan, keamanan operasional PKL
Selain BI; dan
2) PKN, untuk mendapatkan informasi dalam rangka pelaksanaan member
certification.
124
Lampiran 7
BAB III
KEPESERTAAN
Setiap Bank dapat menjadi Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di suatu Wilayah Kliring.
A. Persyaratan Menjadi Peserta
Persyaratan untuk menjadi Peserta diatur sebagai berikut:
1. Izin dan Status Kantor Bank
Kantor Bank yang dapat menjadi Peserta di suatu Wilayah Kliring adalah kantor Bank
yang telah memperoleh izin usaha atau izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia
sebagai berikut:
a. kantor pusat Bank;
b. kantor cabang dan kantor di bawah kantor cabang sampai dengan kantor kas,
baik konvensional maupun syariah, dari suatu Bank yang kantor pusatnya
berkedudukan di dalam negeri; dan
c. kantor cabang dan kantor di bawah kantor cabang sampai dengan kantor kas,
baik konvensional maupun syariah, dari suatu Bank yang kantor pusatnya
berkedudukan di luar negeri.
2. Lokasi Kantor Bank
Lokasi kantor Bank memungkinkan kantor Bank tersebut untuk mengikuti
penyelenggaraan SKNBI di lokasi PKL secara tertib sesuai jadwal yang ditetapkan.
Berdasarkan lokasi kantor Bank terhadap lokasi PKL, Bank dapat memilih keikutsertaan
salah satu kantornya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di Wilayah Kliring yang
terdekat. Dalam hal ini kantor di bawah kantor cabang dapat menjadi Peserta di
Wilayah Kliring yang berbeda dengan Wilayah Kliring kantor cabang induknya.
3. Perjanjian Penggunaan SKNBI
Bank telah menandatangani perjanjian penggunaan SKNBI antara Bank Indonesia
dengan Bank sebagai Peserta.
4. Perangkat Kliring
Kantor Bank yang akan menjadi Peserta menyediakan perangkat Kliring sebagai berikut:
a. perangkat keras untuk TPK Utama dan TPK Back-up, yang sekurang-kurangnya
memenuhi spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.1;
b. JKD Utama dan JKD Back-up, bagi kantor Bank yang akan menggunakan TPK on-
line; dan
c. Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan sesuai dengan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.2.
125
Lampiran 7
Persyaratan penyediaan perangkat Kliring sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan dalam butir A.1 dan butir A.2 pada Bab
IV mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank sebagai Peserta.
B. Ketentuan Umum Pendaftaran Menjadi Peserta
1. Pendaftaran untuk menjadi Peserta meliputi:
a. pendaftaran untuk pertama kali bagi Bank baru yang belum terdaftar sebagai
Peserta;
b. pendaftaran untuk penambahan kantor Bank sebagai Peserta; dan
2. Pendaftaran baik untuk pertama kali bagi Bank baru atau penambahan kantor Bank
untuk menjadi Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatur sebagai berikut:
a. Untuk Bank Konvensional atau Bank yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri,
pendaftaran dilakukan oleh kantor pusat Bank.
b. Untuk Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang
menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah
secara bersamaan:
1) pendaftaran untuk seluruh kantor Bank yang menjalankan kegiatan usaha
secara konvensional dilakukan oleh kantor pusat; dan
2) pendaftaran untuk seluruh kantor cabang syariah dan/atau unit syariah
dilakukan oleh UUS.
c. Untuk Bank Konvensional yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri,
pendaftaran dilakukan oleh kantor cabang.
d. Untuk Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang menjalankan
kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah secara
bersamaan:
1) pendaftaran untuk seluruh kantor Bank yang menjalankan kegiatan usaha
secara konvensional dilakukan oleh kantor cabang; dan
2) pendaftaran untuk seluruh kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit
syariah dilakukan oleh UUS.
3. Pendaftaran untuk menjadi Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat
diajukan untuk kepesertaan satu kantor atau beberapa kantor sekaligus.
C. Tata Cara Pendaftaran Menjadi Peserta
Pendaftaran untuk menjadi Peserta baik untuk pertama kali maupun penambahan kantor
Bank untuk menjadi Peserta di suatu Wilayah Kliring, dilakukan sebagai berikut:
126
Lampiran 7
1. Kantor Bank yang berwenang melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
butir B.2 (selanjutnya disebut Bank Pemohon) mengajukan surat permohonan
pendaftaran sesuai dengan contoh surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.3
kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN - Direktorat Akunting dan Sistem
Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta
10350, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. daftar nama kantor Bank serta Wilayah Kliring dimana kantor Bank tersebut
didaftarkan sebagai Peserta, dengan contoh format daftar nama kantor Bank
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.4;
b. fotokopi surat izin usaha Bank dan/atau surat izin pembukaan kantor Bank yang
didaftarkan sebagai Peserta;
c. khusus Bank yang baru pertama kali melakukan pendaftaran kantor Bank sebagai
Peserta, dokumen lainnya yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut:
1) formulir data keanggotaan SKNBI yang telah diisi secara lengkap, sesuai
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.5;
2) daftar nama kantor Bank selain yang didaftarkan sebagai Peserta, yang
dapat menerima transfer masuk (incoming) DKE dalam Kliring Kredit (jika
ada), sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 3.6. Penambahan daftar kantor Bank selain Peserta yang dapat
menerima transfer masuk (incoming) DKE kredit dapat dilakukan oleh Bank
setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada
PKN dengan melampirkan daftar kantor Bank dimaksud;
3) fotokopi akte pendirian/anggaran dasar Bank dan perubahannya (jika ada)
yang memuat kewenangan dan nama direksi yang berwenang mewakili
Bank;
4) fotokopi surat kuasa (power of attorney) dari kantor pusat Bank, untuk
Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri;
5) surat kuasa dari direksi yang berwenang kepada pejabat yang mewakili
Bank, jika penandatangan perjanjian tidak dilakukan oleh direksi yang
berwenang;
6) fotokopi surat persetujuan penggunaan Warkat Debet dan Dokumen
Kliring. Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap Bank baru yang telah
memperoleh izin prinsip dalam rangka pendirian Bank dapat segera
mengajukan permohonan persetujuan pencetakan Warkat Debet dan
127
Lampiran 7
Dokumen Kliring kepada Bank Indonesia dengan tata cara sebagaimana
diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Warkat
Debet dan Dokumen Kliring serta Pencetakannya pada Perusahaan
Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring dalam penyelenggaraan SKNBI.
Pengajuan pencetakan Warkat Debet dan Dokumen Kliring tersebut
dimaksudkan sebagai persiapan, dan baru dapat dimanfaatkan setelah
Bank yang bersangkutan telah memperoleh izin operasional sebagai Bank
dari Bank Indonesia, dan telah terdaftar sebagai Peserta; dan
7) fotokopi surat persetujuan dari Bank Indonesia mengenai pengefektifan
rekening giro Bank di Bank Indonesia, khusus untuk Bank yang baru
pertama kali berdiri.
8) Fotokopi surat pemberitahuan sandi Pelaporan Laporan Bank Umum (LBU)
kantor Bank yang didaftarkan sebagai Peserta. Khusus untuk kantor
dibawah kantor cabang sampai dengan kantor kas, sandi LBU yang
digunakan adalah sandi LBU kantor induknya.
2. Tembusan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan juga
kepada masing-masing PKL dimana kantor Bank didaftarkan sebagai Peserta.
3. Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN memberitahukan secara tertulis mengenai
keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan kepesertaan kepada Bank
Pemohon dengan tembusan kepada PKL dimana kantor Bank didaftarkan sebagai
Peserta, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan sebagaimana
dimaksud pada angka 1 diterima secara lengkap.
4. Apabila Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN menyetujui permohonan
kepesertaan, pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3
antara lain berisikan informasi sebagai berikut:
a. Sandi Kliring untuk masing-masing kantor Bank yang didaftarkan sebagai Peserta;
dan
b. Pemberitahuan kepada Bank Pemohon untuk mengambil:
1) CD Installer, yang berisi aplikasi TPK dan softcopy Buku Pedoman TPK; dan
2) serial number aplikasi, untuk masing-masing kantor Bank yang didaftarkan
sebagai Peserta yang memiliki TPK.
Pengambilan CD installer dan serial number sebagaimana dimaksud pada angka
1) dan 2) hanya dapat dilakukan oleh pimpinan kantor Bank yang bersangkutan.
Dalam hal pimpinan kantor Bank berhalangan, maka pengambilan tersebut dapat
128
Lampiran 7
dilakukan oleh pejabat atau pegawai Bank yang ditunjuk dengan menggunakan
surat kuasa bermeterai cukup dan menggunakan kertas berlogo Bank yang
bersangkutan. Dalam hal Bank Pemohon berkedudukan di luar Jakarta,
pengambilan dapat dilakukan melalui PKL BI di Wilayah Kliring dimana Bank
Pemohon berada.
5. Bank Pemohon selanjutnya melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Melakukan instalasi aplikasi TPK dengan mengisi serial number aplikasi
sebagaimana dimaksud pada butir 4.b.2) untuk seluruh kantor Bank calon
Peserta yang akan menggunakan TPK. Setelah dilakukan instalasi, secara
otomatis aplikasi TPK akan mengeluarkan kode mesin untuk masing-masing TPK
yang di-install. Bagi kantor Bank calon Peserta yang akan menggunakan TPK,
instalasi aplikasi TPK dilakukan untuk sekurang-kurangnya 1 (satu) TPK Utama
dan 1 (satu) TPK Back-up.
b. Memberitahukan secara tertulis kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q.
PKN mengenai:
1) kode mesin dari hasil instalasi aplikasi pada setiap TPK sebagaimana
dimaksud pada huruf a; dan
2) jenis koneksi TPK ke SSK (TPK on-line atau TPK off-line).
Contoh surat pemberitahuan kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q PKN
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.7.a dan 3.7.b.
6. Berdasarkan informasi tertulis dari Bank Pemohon sebagaimana dimaksud pada butir
5.b, Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. mendaftarkan kode mesin pada SSK;
b. memberitahukan Bank Pemohon untuk mengambil dokumen sebagai berikut:
1) kode registrasi;
2) master key;
3) security key;
4) sandi terminal;
5) password untuk login ke SSK (hanya diberikan kepada calon Peserta yang
akan menggunakan TPK on-line);
6) alamat URL;
7) user id dan password untuk mengakses jaringan ekstranet Bank Indonesia
(hanya diberikan kepada calon Peserta yang akan menggunakan TPK on-
line melalui VPN Dial); dan
129
Lampiran 7
8) password default admin1 dan admin2
Pengambilan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dapat dilakukan
oleh pimpinan kantor Bank yang bersangkutan. Dalam hal pimpinan kantor Bank
berhalangan, maka pengambilan tersebut dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai
Bank yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa bermeterai cukup dan
menggunakan kertas berlogo Bank yang bersangkutan. Dalam hal Bank Pemohon
berkedudukan di luar Jakarta, pengambilan dapat dilakukan melalui PKL BI di Wilayah
Kliring dimana Bank Pemohon berada.
7. Setelah menerima informasi dari Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN
sebagaimana dimaksud pada butir 6.b, kantor Bank calon Peserta harus melakukan hal-
hal sebagai berikut:
a. Melakukan setting konfigurasi pada TPK sesuai Buku Pedoman TPK yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini.
b. Mengelola user aplikasi TPK meliputi pendaftaran, perubahan dan penghapusan
petugas-petugas yang ditunjuk dan menentukan kewenangan untuk
mengoperasikan berbagai fungsi di aplikasi TPK. Apabila password admin1 dan
admin2 tidak dapat digunakan maka Peserta harus melakukan reset password
dengan sebagai berikut:
1) Mengajukan permohonan reset password secara tertulis kepada PKN dengan
mengiformasikan hal-hal sebagai berikut :
a) Sandi Terminal Kliring;
b) Sandi Kliring;
c) Master Key; dan
d) Nama Pejabat yang melakukan reset password,
yang disampaikan melalui faksimili dan ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang.
2) Berdasarkan permohonan reset password sebagaimana dimaksud pada
angka 1), Helpdesk PKN akan memberitahukan langkah-langkah untuk
melakukan reset password melalui telepon kepada Pejabat yang namanya
tercantum dalam surat permohonan.
c. Memberitahukan secara tertulis kepada PKL di Wilayah Kliring yang bersangkutan
mengenai kesiapannya untuk mengikuti kegiatan SKNBI serta permohonan
permintaan Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK), sesuai dengan contoh surat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.8. Pemberitahuan kepada PKL
130
Lampiran 7
tersebut disertai dengan penyampaian contoh Stempel Kliring dan Stempel
Kliring Dibatalkan yang dibubuhkan di atas kertas HVS putih secara jelas.
d. Khusus Bank baru yang belum pernah mendaftar sebagai Peserta,
memberitahukan secara tertulis kepada seluruh Peserta di Wilayah Kliring yang
bersangkutan mengenai spesimen Warkat Debet yang telah memperoleh
persetujuan Bank Indonesia dengan tembusan kepada PKL yang mewilayahi.
8. Setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari kantor Bank calon Peserta
mengenai kesiapan untuk mengikuti kegiatan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam butir
7.b, PKL melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Menyiapkan TPPK, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir B.2
sampai dengan butir B.5 Bab XI mengenai Perusahaan Jasa Kurir dan Tanda
Pengenal Petugas Kliring.
b. Menetapkan tanggal efektif kepesertaan kantor Bank sebagai Peserta.
c. Memberitahukan secara tertulis kepada kantor Bank calon Peserta dan kepada
Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN mengenai:
1) tanggal efektif keikutsertaan sebagai Peserta kepada kantor Bank calon
Peserta dan PKN; dan
2) permintaan kepada kantor Bank calon Peserta untuk mengambil TPPK.
Contoh surat pemberitahuan kepada kantor Bank calon Peserta dan PKN
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.9 dan Lampiran 3.9.a.
9. Peserta mengambil TPPK paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif
kepesertaan.
10. PKL mengumumkan kepada seluruh Peserta lainnya mengenai keikutsertaan kantor
Bank sebagai Peserta paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif yang
bersangkutan sebagai Peserta dengan disertai contoh format Stempel Kliring dan
Stempel Kliring Dibatalkan. Pengumuman kepada seluruh Peserta dapat dilakukan
secara tertulis sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.10 atau
melalui sarana lainnya.
11. Pada tanggal efektif keikutsertaan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada angka 10,
Peserta yang menggunakan TPK off-line harus melakukan penyesuaian (updating) tabel
referensi pada aplikasi TPK masing-masing sebelum kegiatan Kliring Debet dan Kliring
Kredit dimulai. Proses updating dilakukan melalui up-load data tabel referensi dari
media rekam data elektronis yang diperoleh dari PKL atau up-load data tabel referensi
melalui kantornya yang menggunakan TPK on-line.
131
Lampiran 7
12. Penandatanganan perjanjian penggunaan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam butir
A.3 harus sudah dipenuhi sebelum tanggal efektif sebagai Peserta, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Kantor yang berwenang melakukan penandatanganan perjanjian adalah sebagai
berikut:
1) Untuk Bank Konvensional, Bank yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah atau Bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah secara bersamaan
yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri, penandatanganan
perjanjian dilakukan oleh kantor pusat Bank.
2) Untuk Bank Konvensional atau Bank yang menjalankan kegiatan usaha
secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah secara bersamaan
yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, penandatanganan
perjanjian dilakukan oleh kantor cabang.
b. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh:
1) direksi Bank atau pejabat yang berwenang mewakili Bank berdasarkan
akte pendirian/anggaran dasar Bank atau surat kuasa dari direksi, untuk
Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri; atau
2) pimpinan kantor cabang yang berwenang mewakili Bank berdasarkan surat
kuasa (power of attorney) dari kantor pusat Bank, untuk Bank yang kantor
pusatnya berkedudukan di luar negeri.
13. Penandatanganan perjanjian penggunaan SKNBI antara Bank Indonesia dengan Bank
Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 12 hanya dilakukan 1 (satu) kali selama
Bank menjadi Peserta SKNBI.
D. Tata Cara Perubahan yang Terkait Dengan Kepesertaan
1. Perubahan Nama Bank
Dalam hal terjadi perubahan nama Bank, diatur ketentuan sebagai berikut:
a. Kantor pusat Bank, atau kantor cabang bagi Bank yang kantor pusatnya
berkedudukan di luar negeri, memberitahukan secara tertulis kepada Bagian
Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN - Direktorat Akunting dan Sistem
Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 2
Jakarta 10350, segera setelah mendapat surat persetujuan perubahan nama
Bank, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1) fotokopi Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang perubahan nama
132
Lampiran 7
Bank; dan
2) daftar kantor Bank dan Wilayah Kliring dimana kantor Bank tersebut
terdaftar sebagai Peserta.
b. Tembusan surat pemberitahuan dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, disampaikan juga kepada masing-masing PKL dimana kantor Bank
tersebut terdaftar sebagai Peserta.
c. Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN menyampaikan pemberitahuan
mengenai tanggal efektif berlakunya nama baru dalam penyelenggaraan SKNBI,
dengan tata cara sebagai berikut:
1) pemberitahuan secara tertulis kepada kantor pusat Bank atau kantor
cabang bagi Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, yang
melaporkan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
2) pemberitahuan melalui sarana lainnya kepada seluruh PKL di Wilayah
Kliring dimana kantor Bank tersebut terdaftar sebagai Peserta,
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis dari Bank
sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima oleh Bagian Penyelenggaraan
Setelmen c.q. PKN secara lengkap dan benar.
d. Seluruh kantor dari Bank yang mengalami perubahan nama dan terdaftar sebagai
Peserta menyampaikan kepada PKL di Wilayah Kliring yang bersangkutan
dokumen-dokumen sebagai berikut:
1) surat permohonan penggantian TPPK; dan
2) contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dengan nama baru,
yang dibubuhkan di atas kertas HVS putih secara jelas,
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya nama baru
dalam penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud pada huruf c.
e. Setelah menerima surat permohonan penggantian TPPK serta contoh Stempel
Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dari Peserta sebagaimana dimaksud pada
huruf d, PKL melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) Menyiapkan TPPK, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
butir B.2 sampai dengan B.5 Bab XI mengenai Perusahaan Jasa Kurir dan
Tanda Pengenal Petugas Kliring.
2) Memberitahukan secara tertulis kepada Peserta untuk mengambil TPPK
yang baru serta mengembalikan TPPK yang lama, paling lambat 2 (dua)
hari kerja setelah menerima surat permohonan penggantian TPPK
133
Lampiran 7
sebagaimana dimaksud dalam butir d.1).
f. Peserta mengambil TPPK yang baru paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal efektif berlakunya nama baru dalam penyelenggaraan SKNBI dan
mengembalikan TPPK yang lama kepada PKL.
g. Selama PKL belum dapat memberikan TPPK baru, Peserta dapat menggunakan:
1) TPPK lama; dan
2) fotokopi surat permohonan penggantian TPPK yang dilegalisir oleh PKL.
Legalisasi tersebut dilakukan dengan cara membubuhkan stempel PKL dan
tanda tangan pejabat PKL.
h. PKL mengumumkan kepada seluruh Peserta lainnya di Wilayah Kliring yang
bersangkutan mengenai adanya perubahan nama Peserta, paling lambat 2 (dua)
hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya nama baru dalam penyelenggaraan
SKNBI, beserta contoh perubahan Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan.
Pengumuman tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau melalui sarana
lainnya.
i. Pada tanggal efektif perubahan nama Bank sebagaimana dimaksud pada huruf h,
Peserta yang menggunakan TPK off-line harus melakukan penyesuaian (updating)
tabel referensi pada aplikasi TPK masing-masing sebelum kegiatan Kliring Debet
dan Kliring Kredit dimulai. Proses updating dilakukan melalui up-load data tabel
referensi dari media rekam data elektronis yang diperoleh dari PKL atau up-load
data tabel referensi melalui kantornya yang menggunakan TPK on-line.
2. Perubahan Sebutan Nama Kantor Peserta
Yang dimaksud dengan perubahan sebutan nama kantor Peserta adalah perubahan
sebutan nama kantor Bank yang menjadi Peserta di suatu Wilayah Kliring dan hanya
berlaku bagi Peserta yang bersangkutan saja. Dalam hal ini, perubahan sebutan nama
kantor Peserta bukan dikarenakan pemindahan alamat atau perubahan status kantor.
Sebagai contoh, kantor Bank ABC yang menjadi Peserta di Wilayah Kliring Jakarta,
semula dikenal dengan sebutan nama “Bank ABC Cabang Sarinah” kemudian oleh Bank
yang bersangkutan diubah sebutan nama kantornya menjadi “Bank ABC Cabang Wahid
Hasyim”.
Dalam hal Peserta mengubah sebutan nama kantor, diatur ketentuan sebagai berikut:
a. Peserta yang mengalami perubahan sebutan nama kantor menyampaikan kepada
PKL di Wilayah Kliring yang bersangkutan, dokumen-dokumen sebagai berikut:
1) surat pemberitahuan perubahan sebutan nama kantor sekaligus
134
Lampiran 7
permohonan penggantian TPPK; dan
2) contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dengan sebutan
nama kantor Peserta yang baru, yang dibubuhkan di atas kertas HVS putih
secara jelas.
b. Setelah menerima surat pemberitahuan dari Peserta sebagaimana dimaksud
pada huruf a, PKL melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) Menyiapkan TPPK, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
butir B.2 sampai dengan butir B.5 Bab XI mengenai Perusahaan Jasa Kurir
dan Tanda Pengenal Petugas Kliring.
2) Menetapkan tanggal efektif perubahan sebutan nama kantor Peserta
dalam penyelenggaraan SKNBI. Penetapan tanggal efektif harus dilakukan
pada tanggal yang jatuh pada hari Senin atau hari kerja berikutnya apabila
tanggal yang jatuh pada hari Senin merupakan hari libur.
3) Memberitahukan secara tertulis kepada Peserta dengan tembusan kepada
Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN mengenai:
a) tanggal efektif berlakunya sebutan nama kantor Peserta yang baru
dalam penyelenggaraaan SKNBI; dan
b) permintaan kepada Peserta untuk mengambil TPPK yang baru serta
mengembalikan TPPK yang lama,
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tertulis
dari Peserta.
4) Melalui KPK, melakukan perubahan sebutan nama kantor Peserta pada
tabel referensi paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif
yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud pada angka 2).
c. Peserta mengambil TPPK yang baru paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal efektif berlakunya nama baru dalam penyelenggaraan SKNBI dan
mengembalikan TPPK yang lama kepada PKL paling lambat pada tanggal efektif
berlakunya nama baru dalam penyelenggaraan SKNBI.
d. Selama PKL belum dapat memberikan TPPK baru, Peserta dapat menggunakan:
1) TPPK lama; dan
2) fotokopi surat permohonan penggantian TPPK yang dilegalisir oleh PKL.
Legalisasi tersebut dilakukan dengan cara membubuhkan stempel PKL dan
tanda tangan pejabat PKL.
e. PKL mengumumkan kepada seluruh Peserta lainnya di Wilayah Kliring yang
135
Lampiran 7
bersangkutan mengenai adanya perubahan sebutan nama kantor Peserta, paling
lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya sebutan nama
kantor Peserta yang baru disertai contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring
Dibatalkan dengan sebutan nama kantor Peserta yang baru.
Pengumuman tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau melalui sarana
lainnya.
f. Pada tanggal efektif berlakunya perubahan sebutan nama kantor Peserta
sebagaimana dimaksud pada huruf e, Peserta yang menggunakan TPK off-line
harus melakukan penyesuaian (updating) tabel referensi pada aplikasi TPK
masing-masing sebelum kegiatan Kliring Debet dan Kliring Kredit dimulai. Proses
updating dilakukan melalui up-load data tabel referensi dari media rekam data
elektronis yang diperoleh dari PKL atau up-load data tabel referensi melalui
kantornya yang menggunakan TPK on-line.
3. Perubahan Alamat Peserta
Yang dimaksud dengan perubahan alamat adalah apabila kantor Bank yang menjadi
Peserta di suatu Wilayah Kliring pindah ke alamat lain di Wilayah Kliring yang sama.
Terkait dengan hal tersebut, diatur ketentuan sebagai berikut:
a. Peserta menyampaikan dokumen kepada PKL di Wilayah Kliring yang
bersangkutan yang terdiri dari:
1) surat pemberitahuan perubahan alamat, apabila perubahan alamat
mengakibatkan perubahan sebutan nama kantor Peserta, surat
pemberitahuan tersebut sekaligus berisikan permohonan penggantian
TPPK;
2) fotokopi surat Bank Indonesia mengenai persetujuan/ konfirmasi
pemindahan alamat; dan
3) contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dengan sebutan
nama kantor Peserta yang baru yang dibubuhkan di atas kertas HVS putih
secara jelas, apabila pemindahan alamat tersebut mengakibatkan
perubahan sebutan nama kantor Peserta,
segera setelah mendapat surat persetujuan pemindahan alamat.
b. Dalam hal pemindahan alamat tidak mengakibatkan perubahan sebutan nama
kantor Peserta, maka setelah menerima surat pemberitahuan dari Peserta
sebagaimana dimaksud pada huruf a, PKL melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) Melalui KPK, melakukan perubahan alamat Peserta pada tabel referensi
136
Lampiran 7
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tertulis
dari Peserta.
2) Mengumumkan secara tertulis kepada seluruh Peserta lainnya di Wilayah
Kliring yang bersangkutan mengenai perubahan alamat Peserta tersebut,
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tertulis
dari Peserta yang pindah alamat sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Pengumuman tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau melalui sarana
lainnya.
c. Dalam hal pemindahan alamat mengakibatkan perubahan sebutan nama kantor
Peserta, maka setelah menerima surat pemberitahuan dari Peserta sebagaimana
dimaksud pada huruf a, PKL melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) Menyiapkan TPPK, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
butir B.2 sampai dengan B.5 Bab XI mengenai Perusahaan Jasa Kurir dan
Tanda Pengenal Petugas Kliring.
2) Menetapkan tanggal efektif perubahan sebutan nama kantor Peserta
dalam penyelenggaraan SKNBI. Penetapan tanggal efektif harus dilakukan
pada tanggal yang jatuh pada hari Senin atau hari kerja berikutnya apabila
tanggal yang jatuh pada hari Senin merupakan hari libur.
3) Memberitahukan secara tertulis kepada Peserta yang bersangkutan
dengan tembusan kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN
mengenai:
a) tanggal efektif berlakunya sebutan nama kantor Peserta yang baru
dalam penyelenggaraaan SKNBI; dan
b) permintaan kepada Peserta untuk mengambil TPPK yang baru serta
mengembalikan TPPK yang lama,
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tertulis
dari Peserta.
4) Melalui KPK, melakukan perubahan sebutan nama kantor Peserta pada
tabel referensi paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif
yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud pada angka 2).
d. Peserta mengambil TPPK yang baru paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal efektif berlakunya nama baru dalam penyelenggaraan SKNBI dan
mengembalikan TPPK yang lama kepada PKL paling lambat pada tanggal efektif
berlakunya nama baru dalam penyelenggaraan SKNBI.
di …
137
Lampiran 7
e. Selama PKL belum dapat memberikan TPPK baru, Peserta dapat menggunakan:
1) TPPK lama; dan
2) fotokopi surat permohonan penggantian TPPK yang dilegalisir oleh PKL.
Legalisasi tersebut dilakukan dengan cara membubuhkan stempel PKL dan
tanda tangan pejabat PKL.
f. PKL mengumumkan kepada seluruh Peserta lainnya di Wilayah Kliring yang
bersangkutan mengenai adanya perubahan alamat dan perubahan sebutan nama
kantor Peserta disertai contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan
dengan sebutan nama kantor Peserta yang baru, paling lambat 2 (dua) hari kerja
sebelum tanggal efektif berlakunya sebutan nama kantor Peserta yang baru.
Pengumuman tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau melalui sarana
lainnya.
g. Pada tanggal efektif berlakunya perubahan sebutan nama kantor Peserta
sebagaimana dimaksud pada angka 7), Peserta yang menggunakan TPK off-line
harus melakukan penyesuaian (updating) tabel referensi pada aplikasi TPK
masing-masing sebelum kegiatan Kliring Debet dan Kliring Kredit dimulai. Proses
updating dilakukan melalui up-load data tabel referensi dari media rekam data
elektronis yang diperoleh dari PKL atau up-load data tabel referensi melalui
kantornya yang menggunakan TPK on-line.
4. Penggabungan Usaha (Merger) dan Peleburan Usaha (Konsolidasi)
a. Penggabungan Usaha (Merger)
Dalam hal beberapa Bank yang terdaftar sebagai Peserta melakukan merger,
diatur ketentuan sebagai berikut:
1) Setelah memperoleh keputusan legal merger dari instansi yang
berwenang, Kantor Pusat dari Bank peserta merger yang menjadi
koordinator (Bank koordinator) menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN - Direktorat
Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3,
Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, yang berisi hal-hal sebagai berikut:
a) Tanggal operasional merger, yaitu tanggal efektif pengalihan hak
dan kewajiban Bank peserta merger lainnya kepada rekening giro
Bank koordinator di Bank Indonesia.
b) Daftar Wilayah Kliring dan kantor Bank peserta merger yang telah
menjadi Peserta di Wilayah Kliring tersebut, sekaligus berisi
138
Lampiran 7
penegasan mengenai status kepesertaan kantor-kantor Bank
tersebut pada tanggal operasional merger. Status kepesertaan
kantor dalam hal ini adalah dipertahankan atau dihentikan sebagai
Peserta.
c) Permohonan perubahan identitas kantor-kantor Bank yang bukan
berasal dari kantor Bank koordinator namun masih dipertahankan
sebagai Peserta, menjadi identitas yang sama dengan Bank
koordinator pada tanggal operasional merger.
2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal operasional
merger disertai dengan fotokopi surat keputusan izin merger dari Bank
Indonesia dan fotokopi keputusan legal merger dari instansi yang
berwenang.
3) Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN memberitahukan secara
tertulis kepada Bank koordinator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) diterima
secara lengkap, mengenai :
a) sandi Kliring untuk kantor-kantor Bank yang bukan berasal dari
kantor Bank koordinator namun masih dipertahankan sebagai
Peserta; dan
b) pemberitahuan kepada Bank koordinator untuk mengambil serial
number aplikasi, untuk masing-masing kantor Bank yang bukan
berasal dari kantor Bank koordinator namun masih dipertahankan
sebagai Peserta, dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Pengambilan serial number hanya dapat dilakukan oleh
pimpinan kantor Bank koordinator yang bersangkutan.
(2) Dalam hal pimpinan kantor Bank koordinator berhalangan,
maka pengambilan serial number tersebut dapat dilakukan oleh
pejabat atau pegawai Bank yang ditunjuk dengan menggunakan
surat kuasa bermeterai cukup dan menggunakan kertas berlogo
Bank yang bersangkutan.
(3) Dalam hal Bank koordinator berkedudukan di luar Jakarta,
pengambilan dapat dilakukan melalui PKL BI di Wilayah Kliring
dimana Bank koordinator berada.
139
Lampiran 7
4) Bank koordinator selanjutnya melakukan hal-hal sebagai berikut:
a) Melakukan instalasi aplikasi TPK dengan mengisi serial number
aplikasi sebagaimana dimaksud pada butir 3)b) untuk seluruh kantor
Bank yang bukan berasal dari kantor Bank koordinator namun masih
dipertahankan sebagai Peserta yang akan menggunakan TPK.
Setelah dilakukan instalasi, secara otomatis aplikasi TPK akan
mengeluarkan kode mesin untuk masing-masing TPK yang di-install.
Bagi kantor Bank yang bukan berasal dari kantor Bank koordinator
namun masih dipertahankan sebagai Peserta yang akan
menggunakan TPK, instalasi aplikasi TPK dilakukan untuk sekurang-
kurangnya 1 (satu) TPK Utama dan 1 (satu) TPK Back-up.
b) Memberitahukan secara tertulis kepada Bagian Penyelenggaraan
Setelmen c.q. PKN mengenai:
(1) kode mesin dari hasil instalasi aplikasi pada setiap TPK
sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
(2) jenis koneksi TPK ke SSK (TPK on-line atau TPK off-line).
Contoh surat pemberitahuan kepada Bagian Penyelenggaraan
Setelmen c.q PKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.7.a
dan 3.7.b.
5) Berdasarkan informasi tertulis dari Bank koordinator sebagaimana
dimaksud pada angka 4), Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN
melakukan hal-hal sebagai berikut:
a) mendaftarkan kode mesin pada SSK;
b) memberitahukan Bank Pemohon untuk mengambil dokumen
sebagai berikut:
(1) kode registrasi;
(2) master key;
(3) security key;
(4) sandi terminal;
(5) password untuk login ke SSK (hanya diberikan kepada calon
Peserta yang akan menggunakan TPK on-line);
(6) alamat URL; dan
(7) user id dan password untuk mengakses jaringan ekstranet
Bank Indonesia (hanya diberikan kepada calon Peserta yang
140
Lampiran 7
akan menggunakan TPK on-line melalui VPN dial).
Pengambilan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b) hanya dapat
dilakukan oleh pimpinan kantor Bank koordinator. Dalam hal pimpinan
kantor Bank koordinator berhalangan, maka pengambilan dokumen
tersebut dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai Bank koordinator
yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa bermeterai cukup dan
menggunakan kertas berlogo Bank yang bersangkutan. Dalam hal Bank
koordinator berkedudukan di luar Jakarta, pengambilan dapat dilakukan
melalui PKL BI di Wilayah Kliring dimana Bank koordinator berada.
6) Setelah menerima informasi dari Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q.
PKN sebagaimana dimaksud pada angka 5), Bank koordinator melakukan
hal-hal sebagai berikut:
a) melakukan setting konfigurasi pada TPK sesuai Buku Pedoman TPK
yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat
Edaran ini; dan
b) memberitahukan secara tertulis kepada PKN mengenai kesiapannya
untuk mengikuti kegiatan SKNBI.
7) Setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari Bank koordinator
mengenai kesiapan untuk mengikuti kegiatan SKNBI sebagaimana
dimaksud pada butir 6)b), Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN
memberitahukan kepada seluruh PKL di Wilayah Kliring dimana kantor-
kantor Bank peserta merger terdaftar sebagai Peserta, mengenai hal-hal
sebagai berikut:
a) Pelaksanaan merger beberapa Bank serta tanggal operasional
merger.
b) Daftar Wilayah Kliring dan kantor Bank peserta merger yang telah
menjadi Peserta di Wilayah Kliring tersebut serta status
kepesertaannya pada tanggal operasional merger. Status
kepesertaan kantor dalam hal ini adalah dipertahankan atau
dihentikan sebagai Peserta.
c) Perubahan identitas kantor-kantor Bank peserta merger yang bukan
berasal dari kantor Bank koordinator namun masih dipertahankan
sebagai Peserta, menjadi identitas yang sama dengan Bank
koordinator pada tanggal operasional merger.
141
Lampiran 7
Pemberitahuan kepada PKL dapat dilakukan secara tertulis atau melalui
sarana lain, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal
operasional merger.
8) Kantor-kantor Bank peserta merger yang bukan berasal dari kantor Bank
koordinator dan masih dipertahankan sebagai Peserta, harus
menyampaikan kepada PKL di Wilayah Kliring yang bersangkutan hal-hal
sebagai berikut:
a) surat permohonan penggantian TPPK; dan
b) contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dengan
identitas baru, yang dibubuhkan diatas kertas HVS putih secara jelas,
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif operasional
merger.
9) Setelah menerima surat permohonan dari Peserta sebagaimana dimaksud
pada butir 4).a), PKL melakukan hal-hal sebagai berikut:
a) Menyiapkan TPPK, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada butir B.2 sampai dengan B.5 Bab XI mengenai Perusahaan Jasa
Kurir dan Tanda Pengenal Petugas Kliring.
b) Memberitahukan secara tertulis kepada Peserta untuk mengambil
TPPK yang baru serta mengembalikan TPPK yang lama, paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat permohonan
penggantian TPPK sebagaimana dimaksud dalam butir 4).a).
10) Peserta mengambil TPPK yang baru kepada PKL di Wilayah Kliring yang
bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal operasional
merger dan mengembalikan TPPK yang lama kepada PKL.
11) Selama PKL belum dapat memberikan TPPK baru, Peserta dapat
menggunakan:
a) TPPK lama; dan
b) fotokopi surat permohonan penggantian TPPK yang dilegalisir oleh
PKL. Legalisasi tersebut dilakukan dengan cara membubuhkan
stempel PKL dan tanda tangan pejabat PKL.
12) PKL mengumumkan kepada seluruh Peserta lainnya di Wilayah Kliring yang
bersangkutan mengenai perubahan identitas Peserta terkait dengan
pelaksanaan merger, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal
operasional merger, beserta contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring
142
Lampiran 7
Dibatalkan dengan identitas baru. Pengumuman tersebut dapat dilakukan
secara tertulis atau melalui sarana lainnya.
13) Pada tanggal operasional merger sebagaimana dimaksud pada angka 8),
Peserta yang menggunakan TPK off-line harus melakukan penyesuaian
(updating) tabel referensi pada aplikasi TPK masing-masing sebelum
kegiatan Kliring Debet dan Kliring Kredit dimulai. Proses updating dilakukan
melalui up-load data tabel referensi dari media rekam data elektronis yang
diperoleh dari PKL atau up-load data tabel referensi melalui kantornya
yang menggunakan TPK on-line.
b. Peleburan Usaha (Konsolidasi)
Dalam hal beberapa Bank yang terdaftar sebagai Peserta melakukan konsolidasi,
diatur ketentuan sebagai berikut:
1) Setelah memperoleh keputusan konsolidasi dari instansi yang berwenang,
kantor pusat dari Bank hasil konsolidasi menyampaikan pemberitahuan
secara tertulis kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN -
Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D
Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, yang berisi hal-hal
sebagai berikut:
a) Tanggal operasional konsolidasi, yaitu tanggal efektif pengalihan hak
dan kewajiban Bank peserta konsolidasi lainnya kepada rekening
giro Bank baru hasil konsolidasi di Bank Indonesia.
b) Daftar Wilayah Kliring dan kantor Bank peserta konsolidasi yang
telah menjadi Peserta di Wilayah Kliring tersebut, sekaligus berisi
penegasan mengenai status kepesertaan kantor-kantor Bank
tersebut pada tanggal operasional konsolidasi. Status kepesertaan
kantor dalam hal ini adalah dipertahankan atau dihentikan sebagai
Peserta.
c) Permohonan perubahan identitas kantor-kantor Bank yang
dipertahankan sebagai Peserta menjadi identitas baru Bank hasil
konsolidasi, pada tanggal operasional konsolidasi.
2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal operasional
konsolidasi disertai dengan fotokopi surat keputusan izin konsolidasi dari
Bank Indonesia dan fotokopi keputusan konsolidasi dari instansi yang
143
Lampiran 7
berwenang.
3) Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN memberitahukan kepada
kantor pusat Bank hasil konsolidasi 7 (tujuh) hari kerja setelah surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2) diterima secara
lengkap, mengenai :
a) sandi Kliring untuk kantor-kantor Bank yang masih dipertahankan
sebagai Peserta; dan
b) pemberitahuan kepada kantor pusat Bank hasil konsolidasi untuk
mengambil serial number aplikasi, untuk masing-masing kantor Bank
yang masih dipertahankan sebagai Peserta, dengan ketentuan
sebagai berikut:
(1) Pengambilan serial number hanya dapat dilakukan oleh
pimpinan kantor pusat Bank hasil konsolidasi.
(2) Dalam hal pimpinan kantor pusat hasil konsolidasi berhalangan,
maka pengambilan serial number tersebut dapat dilakukan oleh
pejabat atau pegawai Bank yang ditunjuk dengan menggunakan
surat kuasa bermeterai cukup dan menggunakan kertas berlogo
Bank yang bersangkutan.
(3) Dalam hal kantor pusat Bank hasil konsolidasi berkedudukan di
luar Jakarta, pengambilan dapat dilakukan melalui PKL BI di
Wilayah Kliring dimana kantor pusat hasil konsolidasi berada.
4) Kantor pusat Bank hasil konsolidasi selanjutnya melakukan hal-hal sebagai
berikut:
a) Melakukan instalasi aplikasi TPK dengan mengisi serial number
aplikasi sebagaimana dimaksud pada butir 3)b) untuk seluruh kantor
Bank yang masih dipertahankan sebagai Peserta yang akan
menggunakan TPK. Setelah dilakukan instalasi, secara otomatis
aplikasi TPK akan mengeluarkan kode mesin untuk masing-masing
TPK yang di-install. Bagi kantor Bank masih dipertahankan sebagai
Peserta yang akan menggunakan TPK, instalasi aplikasi TPK
dilakukan untuk sekurang-kurangnya 1 (satu) TPK Utama dan 1
(satu) TPK Back-up.
b) Memberitahukan secara tertulis kepada Bagian Penyelenggaraan
Setelmen c.q. PKN mengenai:
144
Lampiran 7
(1) kode mesin dari hasil instalasi aplikasi pada setiap TPK
sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
(2) jenis koneksi TPK ke SSK (TPK on-line atau TPK off-line).
Contoh surat pemberitahuan kepada Bagian Penyelenggaraan
Setelmen c.q PKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.7.a
dan 3.7.b.
5) Berdasarkan informasi tertulis dari kantor pusat Bank hasil konsolidasi
sebagaimana dimaksud pada butir 4)b), Bagian Penyelenggaraan Setelmen
c.q. PKN melakukan hal-hal sebagai berikut:
a) mendaftarkan kode mesin pada SSK;
b) memberitahukan Bank Pemohon untuk mengambil dokumen
sebagai berikut:
(1) kode registrasi;
(2) master key;
(3) security key;
(4) sandi terminal;
(5) password untuk login ke SSK (hanya diberikan kepada calon
Peserta yang akan menggunakan TPK on-line);
(6) alamat URL; dan
(7) user id dan password untuk mengakses jaringan ekstranet
Bank Indonesia (hanya diberikan kepada calon Peserta yang
akan menggunakan TPK on-line melalui VPN dial).
Pengambilan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b) hanya dapat
dilakukan oleh pimpinan kantor pusat Bank hasil konsolidasi. Dalam hal
pimpinan kantor pusat Bank hasil konsolidasi berhalangan, maka
pengambilan dokumen tersebut dapat dilakukan oleh pejabat atau
pegawai kantor pusat Bank konsolidasi yang ditunjuk dengan
menggunakan surat kuasa bermeterai cukup dan menggunakan kertas
berlogo Bank yang bersangkutan. Dalam hal kantor pusat Bank hasil
konsolidasi berkedudukan di luar Jakarta, pengambilan dapat dilakukan
melalui PKL BI di Wilayah Kliring dimana kantor pusat Bank hasil
konsolidasi berada.
6) Setelah menerima informasi dari Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q.
PKN sebagaimana dimaksud pada butir 5)b), kantor pusat Bank hasil
145
Lampiran 7
konsolidasi melakukan hal-hal sebagai berikut:
a) melakukan setting konfigurasi pada TPK sesuai Buku Pedoman TPK
yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat
Edaran ini; dan
b) memberitahukan secara tertulis kepada PKN mengenai kesiapannya
untuk mengikuti kegiatan SKNBI.
7) Setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari kantor pusat Bank
hasil konsolidasi mengenai kesiapan untuk mengikuti kegiatan SKNBI
sebagaimana dimaksud pada butir 6)b), Bagian Penyelenggaraan Setelmen
c.q. PKN memberitahukan kepada seluruh PKL di Wilayah Kliring dimana
kantor-kantor Bank peserta konsolidasi terdaftar sebagai Peserta,
mengenai hal-hal sebagai berikut:
a) Pelaksanaan konsolidasi beberapa Bank serta tanggal operasional
konsolidasi.
b) Daftar Wilayah Kliring dan kantor Bank peserta konsolidasi yang
telah menjadi Peserta di Wilayah Kliring tersebut serta status
kepesertaannya pada tanggal operasional konsolidasi. Status
kepesertaan kantor dalam hal ini adalah dipertahankan atau
dihentikan sebagai Peserta.
c) Perubahan identitas kantor-kantor Bank sebagaimana dimaksud
pada huruf b) yang dipertahankan sebagai Peserta menjadi identitas
baru Bank hasil konsolidasi, pada tanggal operasional konsolidasi.
Pemberitahuan kepada PKL dapat dilakukan secara tertulis atau melalui
sarana lain paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal
operasional konsolidasi.
8) Kantor-kantor Bank peserta konsolidasi yang dipertahankan sebagai
Peserta, harus menyampaikan kepada PKL di Wilayah Kliring yang
bersangkutan hal-hal sebagai berikut:
a) surat permohonan penggantian TPPK; dan
b) contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dengan
identitas baru, yang dibubuhkan diatas kertas HVS putih secara jelas,
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal operasional konsolidasi.
9) Setelah menerima surat permohonan dari Peserta sebagaimana dimaksud
pada butir 8)a), PKL melakukan hal-hal sebagai berikut:
146
Lampiran 7
a) Menyiapkan TPPK, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada butir B.2 sampai dengan B.5 Bab XI mengenai Perusahaan Jasa
Kurir dan Tanda Pengenal Petugas Kliring.
b) Memberitahukan secara tertulis kepada Peserta untuk mengambil
TPPK yang baru serta mengembalikan TPPK yang lama, paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat permohonan
penggantian TPPK sebagaimana dimaksud dalam butir 8) a).
10) Peserta mengambil TPPK yang baru kepada PKL di Wilayah Kliring yang
bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal operasional
konsolidasi dan mengembalikan TPPK yang lama kepada PKL.
11) Selama PKL belum dapat memberikan TPPK baru, Peserta dapat
menggunakan:
a) TPPK lama; dan
b) fotokopi surat permohonan penggantian TPPK yang dilegalisir oleh
PKL. Legalisasi tersebut dilakukan dengan cara membubuhkan
stempel PKL dan tanda tangan pejabat PKL.
12) PKL mengumumkan kepada seluruh Peserta lainnya di Wilayah Kliring yang
bersangkutan mengenai perubahan identitas Peserta terkait pelaksanaan
konsolidasi, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal operasional
konsolidasi, beserta contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan
dengan identitas baru. Pengumuman tersebut dapat dilakukan secara
tertulis atau melalui sarana lainnya.
13) Pada tanggal operasional konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka
12), Peserta yang menggunakan TPK off-line harus melakukan penyesuaian
(updating) tabel referensi pada aplikasi TPK masing-masing sebelum
kegiatan Kliring Debet dan Kliring Kredit dimulai. Proses updating dilakukan
melalui up-load data tabel referensi dari media rekam data elektronis yang
diperoleh dari PKL atau up-load data tabel referensi melalui kantornya
yang menggunakan TPK on-line.
5. Perubahan Bank Konvensional menjadi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah
Dalam hal Bank Peserta yang merupakan Bank Konvensional melakukan perubahan
menjadi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka
diatur ketentuan sebagai berikut:
147
Lampiran 7
a. Kantor pusat Bank memberitahukan secara tertulis kepada Bagian
Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN - Direktorat Akunting dan Sistem
Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3, Jalan M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350 paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal efektif
perubahan izin usaha, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1) fotokopi Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang izin usaha sebagai
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
2) fotokopi Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang perubahan nama
(jika ada); dan
3) daftar kantor Bank dan Wilayah Kliring dimana kantor Bank tersebut
terdaftar sebagai Peserta.
b. Tembusan surat pemberitahuan dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, disampaikan juga kepada masing-masing PKL dimana kantor
Bank tersebut terdaftar sebagai Peserta.
c. Dalam hal perubahan izin usaha Bank dari Bank Konvensional menjadi Bank yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diikuti dengan
perubahan nama Bank, maka Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai tanggal efektif
berlakunya kepesertaan Bank dengan identitas yang baru dalam
penyelenggaraan SKNBI, kepada:
1) kantor pusat Bank, atau kantor cabang bagi Bank yang kantor pusatnya
berkedudukan di luar negeri; dan
2) seluruh PKL di Wilayah Kliring dimana kantor Bank tersebut terdaftar
sebagai Peserta,
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diterima secara lengkap dan benar.
d. Seluruh kantor Bank yang mengalami perubahan izin usaha dan terdaftar sebagai
Peserta menyampaikan dokumen sebagai berikut kepada PKL di Wilayah Kliring
yang bersangkutan:
1) surat permohonan penggantian TPPK; dan
2) contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dengan identitas
yang baru yang dibubuhkan pada kertas HVS putih secara jelas,
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan
izin usaha dalam penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud pada huruf c.
148
Lampiran 7
e. Setelah menerima surat permohonan dari Peserta sebagaimana dimaksud pada
butir d.1), PKL melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) Menyiapkan TPPK, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
butir B.2 sampai dengan B.5 Bab XI mengenai Perusahaan Jasa Kurir dan
Tanda Pengenal Petugas Kliring.
2) Memberitahukan secara tertulis kepada Peserta untuk mengambil TPPK
yang baru serta mengembalikan TPPK yang lama paling lambat 2 (dua) hari
kerja setelah menerima surat permohonan penggantian TPPK sebagaimana
dimaksud pada butir d.1).
f. Peserta mengambil TPPK yang baru paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal efektif berlakunya perubahan izin usaha dalam penyelenggaraan SKNBI
dan mengembalikan TPPK yang lama kepada PKL.
g. Selama PKL belum dapat memberikan TPPK baru, Peserta dapat menggunakan:
1) TPPK lama; dan
2) fotokopi surat permohonan penggantian yang dilegalisir oleh PKL.
Legalisasi tersebut dilakukan dengan cara membubuhkan stempel PKL dan
tanda tangan pejabat PKL.
h. PKL mengumumkan kepada seluruh Peserta lainnya di Wilayah Kliring yang
bersangkutan mengenai adanya perubahan izin usaha Peserta, paling lambat 2
(dua) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan tersebut dalam
penyelenggaraan SKNBI, beserta contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring
Dibatalkan dengan identitas yang baru. Pengumuman tersebut dapat dilakukan
secara tertulis atau melalui sarana lainnya.
i. Pada tanggal efektif perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf h,
Peserta yang menggunakan TPK off-line harus melakukan penyesuaian (updating)
tabel referensi pada aplikasi TPK masing-masing sebelum kegiatan Kliring Debet
dan Kliring Kredit dimulai. Proses updating dilakukan melalui up-load data tabel
referensi dari media rekam data elektronis yang diperoleh dari PKL atau up-load
data tabel referensi melalui kantornya yang menggunakan TPK on-line.
6. Perubahan Kepesertaan karena Pemisahan
Dalam hal terdapat Peserta yang akan melakukan pemisahan dan berpengaruh
terhadap kepesertaan SKNBI yang bersangkutan, berlaku tata cara sebagai berikut:
a. Peserta yang akan melakukan pemisahan menyampaikan surat pemberitahuan
kepada Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan
149
Lampiran 7
Setelmen, Bank Indonesia, Gedung D Lt. 3, Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.
b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berisi penjelasan
mengenai rencana pelaksanaan pemisahan, antara lain tanggal pelaksanaan
pemisahan.
c. Dalam hal Bank hasil pemisahan bermaksud untuk menjadi Peserta SKNBI, maka
Bank tersebut harus mengikuti tata cara kepesertaan sebagaimana diatur pada
huruf C.
E. Implikasi Perubahan Kepesertaan Terkait dengan Penggunaan Warkat Debet dan Dokumen
Kliring serta Konversi Sandi Peserta
1. Sehubungan dengan perubahan kepesertaan karena perubahan nama Bank, perubahan
kegiatan usaha dari Bank Konvensional menjadi Bank yang melaksanakan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah, serta merger dan konsolidasi yang mengakibatkan
perubahan nama Bank, Bank wajib menyesuaikan Warkat Debet dan Dokumen Kliring
sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Warkat Debet dan Dokumen Kliring
serta Pencetakannya pada Perusahaan Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring
(PPWDK) dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
2. Dalam hal perubahan kepesertaan mengakibatkan perubahan sandi Peserta, Peserta
lainnya masih dapat mengkliringkan Warkat Debet dengan sandi Peserta yang lama
sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Warkat Debet dan Dokumen Kliring
serta Pencetakannya pada Perusahaan Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring
(PPWDK) dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
150
Lampiran 7
BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI PESERTA
A. Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank sebagai Peserta dalam Penyelenggaraan SKNBI
Dalam penyelenggaraan SKNBI, Bank sebagai Peserta mempunyai kewajiban dan tanggung
jawab sebagai berikut:
1. Menyediakan TPK Utama dan TPK Back-up serta sarana pendukung yang ditetapkan
Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dalam hal di suatu Wilayah Kliring Bank memiliki beberapa kantor yang menjadi
Peserta, Bank wajib menyediakan TPK Utama dan TPK Back-up sekurang-
kurangnya untuk 1 (satu) kantor Bank yang menjadi Peserta. Dalam hal ini,
Peserta yang tidak memiliki TPK dapat melakukan kegiatan SKNBI melalui Peserta
lainnya yang memiliki TPK dengan memanfaatkan sistem internal Peserta. Segala
konsekuensi jika terjadi gangguan pada sistem internal Peserta merupakan
tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.
b. Jenis dan spesifikasi minimum TPK serta sarana pendukungnya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 3.1.
c. Berdasarkan konfigurasi sistem back-up dan proses up-dating data, TPK Back-up
dapat dibedakan sebagai berikut:
1) Hot back-up
Hot back-up adalah sistem teknologi informasi cadangan dengan
karakteristik sebagai berikut:
a) sudah di-install dengan aplikasi yang sama dengan aplikasi pada TPK
Utama;
b) langsung terhubung dengan TPK Utama; dan
c) updating data dilakukan setiap saat bersamaan dengan updating data
pada TPK Utama (synchronised).
2) Warm back-up
Warm back-up adalah sistem teknologi informasi cadangan dengan
karakteristik sebagai berikut:
a) sudah di-install dengan aplikasi yang sama dengan aplikasi pada TPK
Utama;
b) terhubung langsung dengan TPK Utama; dan
c) updating data dan aplikasi dilakukan secara periodik, sehingga
kepindahan ke TPK Back-up mensyaratkan adanya proses restore
151
Lampiran 7
untuk menyamakan data di TPK Back-up dengan posisi terakhir di TPK
Utama.
3) Cold back-up
Cold back-up adalah sistem teknologi informasi cadangan yang tidak
terhubung langsung dengan TPK Utama, sehingga pada saat akan
menggunakan TPK Back-up diperlukan tahapan untuk mengaktifkan TPK
Back-up dan restore data untuk menyamakan data di TPK Back-up dengan
TPK Utama. Untuk menjamin kesiapan TPK Back-up, Peserta wajib
melakukan proses updating data sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sehari
pada setiap akhir hari.
d. Pemilihan konfigurasi TPK Back-up diserahkan kepada setiap Peserta berdasarkan
pertimbangan tingkat urgensi TPK bagi Peserta yang bersangkutan. Namun
demikian, khusus untuk TPK on-line disarankan agar menggunakan “Hot back-
up”, sehingga tidak terdapat penundaan transaksi jika TPK Utama tidak dapat
berfungsi.
e. TPK Back-up dapat diletakkan pada lokasi yang sama dengan TPK Utama (on-site
back-up) ataupun diletakkan di lokasi yang berbeda dengan TPK Utama (off-site
back-up). Untuk menjamin kelangsungan operasional Peserta dalam
penyelenggaraan SKNBI, untuk TPK on-line dianjurkan memiliki off-site back-up,
agar lebih aman karena berada pada lokasi yang berbeda.
f. Melakukan back-up data dan penghapusan data sesuai dengan jadwal retensi
yang ditetapkan oleh Peserta.
2. Menyediakan JKD Utama dan JKD Back-up untuk TPK on-line.
Penyediaan JKD dari TPK ke SSK diatur sebagai berikut:
a. Penyediaan JKD hanya untuk Peserta yang menggunakan TPK on-line.
b. JKD yang digunakan dari TPK on-line ke SSK dapat menggunakan jenis koneksi
sebagai berikut:
1) TPK terhubung secara langsung ke SSK secara leased line atau dial up
(physical connection); atau
2) TPK terhubung ke SSK melalui TPK lain yang terhubung secara langsung ke
SSK dengan physical connection (virtual/logical connection).
c. Penetapan penggunaan jenis koneksi JKD sebagaimana dimaksud pada huruf a
diserahkan pada kebutuhan masing-masing Bank.
d. Biaya komunikasi atas penggunaan JKD oleh Peserta merupakan beban biaya
152
Lampiran 7
masing-masing Bank.
3. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis mengenai operasional SKNBI.
a. Kebijakan dan prosedur tertulis mengenai operasional SKNBI adalah aturan
tertulis yang ditetapkan direksi atau pejabat yang berwenang, yang antara lain
Lampiran 2.2 Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis
mengenai Penyelenggaraan SKNBI oleh PKL Selain BI
A. Sistematika Kebijakan Dan Prosedur Tertulis
Sistematika Kebijakan dan Prosedur Tertulis meliputi:
1. Bab I : Pendahuluan
2. Bab II : Operasional pada Penyelenggaraan SKNBI
3. Bab III : Prosedur Pengoperasian Penyelenggaraan SKNBI
4. Bab IV : Pengawasan Operasional Penyelenggaraan SKNBI
5. Bab V : Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP) Atas
Operasional Penyelenggaraan SKNBI Dalam Kondisi Gangguan dan atau
Keadaan Darurat
6. Lampiran berupa Flow Chart.
B. Materi Kebijakan Dan Prosedur Tertulis
Materi atau isi Kebijakan dan Prosedur Tertulis meliputi:
1. Bab I : Pendahuluan
a. Latar Belakang
Sub bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang penyusunan Kebijakan dan
Prosedur Tertulis, antara lain untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang
berlaku maupun pertimbangan lainnya.
b. Dasar Hukum Kewenangan Menjadi PKL Selain BI
Sub bab ini menjelaskan dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada
Bank untuk menjadi PKL Selain BI, dengan menyebutkan keputusan penetapan
sebagai PKL Selain BI dari Bank Indonesia dan keputusan/penunjukan dari
pejabat Bank yang berwenang.
c. Pokok-pokok Ketentuan
Sub bab ini mencantumkan pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan Bank
Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKNBI oleh PKL Selain BI,
seperti ketentuan pelaporan kepesertaan dan TTPK, dan mencantumkan
keputusan dan atau ketentuan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat
Bank yang berwenang.
d. Definisi/Pengertian Umum
Sub bab ini mencantumkan definisi/pengertian umum yang digunakan dalam
materi penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis, baik yang bersumber dari
314
Lampiran 7
ketentuan Bank Indonesia maupun istilah lain yang secara khusus digunakan
dalam penyelenggaraan SKNBI oleh PKL Selain BI.
2. Bab II : Operasional pada penyelenggaraan SKNBI
a. Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Penanggung Jawab Kegiatan
Penyelenggaraan PKL Selain BI
Sub bab ini menjelaskan dan mencantumkan bagan struktur organisasi, uraian
tugas dan penanggung jawab penyelenggaraan SKNBI. Uraian tugas dan
penanggung jawab yang perlu dijelaskan antara lain yang terkait dengan kegiatan
sebagai berikut:
1) Pemeliharaan user ID dan password aplikasi KPK, user Id dan password
Remote Access Server (khusus yang menggunakan JKD dial up), sandi
terminal, password login SSK, security key dan master key dalam
mengoperasikan KPK;
2) Pembuatan dan pemeliharaan user ID dan password untuk mengoperasikan
aplikasi KPK;
3) Pemeliharaan KPK dan jaringan komputer;
4) Pemeliharaan master file (antara lain aplikasi KPK, registration number, user
ID dan password Administrator yang pertama kali diberikan oleh PKN);
5) Pemeliharaan master key;
6) Pelaksanaan transaksi.
b. Wewenang dan Penanggung jawab Pengoperasian KPK
Sub bab ini menjelaskan dan mencantumkan tugas dan wewenang serta jabatan
dalam struktur organisasi internal bank untuk masing-masing fungsi sistem
sebagai berikut:
1) Administrator 1;
2) Administrator 2;
3) Supervisor; dan
4) Operator.
c. Tata cara Pengadministrasian Kepesertaan
Sub bab ini antara lain menjelaskan tata cara pelaporan kepesertaan,
penatausahaan kepesertaan dan penutupan sebagai Peserta.
d. Sistem Pengamanan
Sub bab ini menjelaskan sistem pengamanan yang digunakan pada setiap
kegiatan yang berkaitan dengan operasional penyelenggaraan SKNBI, baik
315
Lampiran 7
pengamanan secara fisik seperti ruangan tempat KPK dan tempat pertukaran
warkat debet, maupun non-fisik seperti user ID, password, dan lain-lain.
e. Sarana dan Prasarana Operasional Penyelenggaraan SKNBI
Sub bab ini menjelaskan sarana dan prasarana yang digunakan pada operasional
penyelenggaraan SKNBI yang sekurang-kurangnya mencakup:
1) Lokasi KPK Utama dan KPK Back-up;
2) Jumlah KPK Utama dan KPK Back-up;
3) Spesifikasi KPK Utama dan KPK Back-up;
4) Peralatan pendukung lainnya.
f. Penatausahaan Arsip
Sub bab ini menjelaskan prosedur yang dilakukan dalam penatausahaan arsip,
antara lain data kepesertaan, spesimen Warkat Debet, contoh stempel Kliring,
laporan-laporan hasil Kliring, master key, back-up data harian, user ID, password
dan surat penunjukan petugas yang berwenang dalam penyelenggaraan SKNBI.
3. Bab III : Prosedur Pengoperasian Penyelenggaraan SKNBI
Dalam pelaksanaan pengoperasian penyelenggaraan SKNBI, untuk setiap tahap
kegiatan agar dijelaskan pula pejabat/petugas yang menjadi penanggungjawabnya.
a. Proses Awal Hari
Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan pada proses awal hari
antara lain log in dan sinkronisasi data.
b. Kegiatan Kliring penyerahan
Sub bab ini menjelaskan alur dan aktifitas pada kegiatan Kliring penyerahan,
antara lain buka institusi, penggabungan DKE Debet, penghitungan hasil Kliring
penyerahan lokal, pencetakan laporan, pengiriman DKE Debet dan BSK Kliring
penyerahan ke SSK serta tutup institusi.
c. Kegiatan Kliring pengembalian
Sub bab ini menjelaskan alur dan aktifitas pada kegiatan Kliring pengembalian,
antara lain buka institusi, penggabungan DKE Debet, penghitungan hasil Kliring
pengembalian lokal, pencetakan laporan, pengiriman DKE Debet dan BSK Kliring
pengembalian ke SSK serta tutup institusi.
d. Kegiatan Kliring Kredit
Sub bab ini menjelaskan alur dan aktifitas pada kegiatan penyelenggaraan Kliring
Kredit, antara lain buka institusi, penggabungan DKE Kredit, pengiriman DKE
Kredit dan tutup institusi.
316
Lampiran 7
e. Proses Back-up
Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses back-up,
yang meliputi antara lain transaksi, tabel dimensi, dan tabel user.
f. Proses Akhir Hari
Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka proses
menutup sistem secara keseluruhan.
4. Bab IV : Pengawasan Operasional Penyelenggaraan SKNBI
a. Audit Trail
Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka
pengawasan operasional penyelenggaraan SKNBI melalui fungsi audit trail.
b. Pelaporan kepada manajemen
Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka membuat
laporan baik yang bersifat rutin maupun insidentil kepada manajemen.
5. Bab V : Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP) Atas
Operasional Penyelenggaraan SKNBI Dalam Kondisi Gangguan dan atau Keadaan Darurat
Bab ini menjelaskan DRP atau BCP yang dilakukan oleh PKL Selain BI dalam hal KPK
utama dan atau KPK back-up mengalami kondisi gangguan atau terjadi Keadaan Darurat
di lokasi PKL Selain BI. DRP atau BCP tersebut antara lain mencakup hal-hal sebagai
berikut:
a. unit kerja sebagai penanggungjawab;
b. mekanisme koordinasi apabila penanggungjawab terdiri dari beberapa unit;
c. mekanisme pelaporan dan monitoring;
d. petugas operasional penyelenggaraan SKNBI (termasuk data nomor telepon yang
dapat dihubungi setiap saat);
e. Mekanisme pencegahan dan atau penanggulangan dengan berbagai skenario
kondisi yang mungkin terjadi terhadap hal-hal sebagai berikut:
1) Gangguan pada sistem KPK Utama dan KPK Back-up, yang antara lain
disebabkan oleh kerusakan hardware, software, listrik dan atau JKD;
2) Keadaan Darurat (pemogokan kerja, kebakaran, kerusuhan massa, sabotase,
bencana alam).
f. Mekanisme atau prosedur apabila terjadi gangguan SSK dengan mengacu pada
ketentuan Bank Indonesia.
g. Jadwal uji coba KPK Back-up (sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali). Dengan
memperhatikan tingkat kritikal di masing-masing Bank, uji coba dapat dilakukan
317
Lampiran 7
kurang dari 6 (enam) bulan sekali.
h. Uji Coba Back-up File (1 (satu) bulan sekali)
318
Lampiran 7
Lampiran 2.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Internal
oleh PKL Selain BI
Dalam melakukan pemeriksaan internal oleh PKL Selain BI paling kurang mencakup ruang lingkup
sebagai berikut :
a. Kebijakan dan prosedur tertulis yang terkait dengan operasional penyelenggaraan SKNBI
Menjelaskan apakah PKL Selain BI telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai
operasional penyelenggaraan SKNBI dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Sumber Daya Manusia
Menjelaskan aspek sumber daya manusia yang diperiksa meliputi kecukupan jumlah sumber
daya manusia yang tersedia, aspek uraian jabatan maupun persyaratan jabatan dibandingkan
dengan ketentuan yang ditetapkan.
c. Pembagian tugas dan batas kewenangan serta penyimpangan
Menjelaskan apakah terdapat ketentuan secara tertulis mengenai pembagian tugas dan batas
kewenangan dalam operasional penyelenggaraan SKNBI. Disamping itu juga menjelaskan
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan (apabila ditemukan dalam pemeriksaan).
d. Kepatuhan PKL Selain BI terhadap ketentuan yang terkait dengan operasional penyelenggaraan
SKNBI.
Menjelaskan mengenai kepatuhan PKL Selain BI terhadap ketentuan yang terkait dengan
operasional penyelenggaraan SKNBI, baik yang berlaku bagi PKL Selain BI maupun bagi Peserta.
319
Lampiran 7
Lampiran 2.4 Ruang Lingkup Security Audit
Oleh PKL Selain BI
Dalam melakukan security audit oleh PKL Selain BI paling kurang mencakup ruang lingkup sebagai
berikut:
a. Manajemen
Menjelaskan fungsi manajemen dalam kaitannya dengan penyelenggaraan SKNBI, meliputi:
1) Sumber Daya Manusia
Aspek sumber daya manusia yang diperiksa meliputi observasi terhadap kualitas sumber
daya manusia di satuan kerja pelaksana penyelenggaraan SKNBI, baik dari aspek
kompetensi maupun track record dibandingkan dengan persyaratan yang ditetapkan.
Kompetensi sumber daya manusia mencakup pemahaman teknik operasional
penyelenggaraan SKNBI sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pemeriksaan
terhadap track record dimaksudkan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia
yang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi dalam SKNBI memiliki moral
yang baik. Selain itu, diperiksa juga mengenai jenis pelatihan yang telah dan akan
diberikan kepada pegawai sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan pegawai.
2) Struktur Organisasi
Aspek yang diperiksa meliputi penjabaran tugas, pemisahan tugas, dan penanggung
jawab kegiatan.
3) Hukum
Aspek hukum yang diperiksa meliputi kualitas kontrak/perjanjian dengan
vendor/supplier pemasok sistem dan peralatan pendukung SKNBI dibandingkan dengan
peraturan intern mengenai SKNBI dan ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia.
b. Lingkungan
Menjelaskan bagaimana kondisi lingkungan yang meliputi sarana dan prasarana yang terkait
dengan operasional KPK. Kondisi lingkungan meliputi hal-hal sebagai berikut:
1) Tenaga Listrik
Aspek ini menjelaskan kondisi tenaga listrik yang digunakan dan memastikan bahwa PKL
Selain BI mempunyai Uninterruptible Power Supply (UPS) yang berfungsi dengan baik.
2) Pendingin Udara
Aspek ini menjelaskan kondisi pendingin udara yang digunakan oleh PKL Selain BI.
3) Penanganan Kebakaran
Aspek ini menjelaskan mengenai prosedur pencegahan, pendeteksian, dan pemadaman
320
Lampiran 7
kebakaran.
4) Lokasi/penempatan peralatan Teknologi Informasi (TI) secara lengkap (KPK dan printer)
dalam ruangan.
Aspek ini menjelaskan bagaimana penempatan peralatan TI dalam ruangan.
5) Lokasi ruangan dalam gedung
Aspek ini menjelaskan bagaimana lokasi ruangan dalam gedung. Hal ini berhubungan
dengan standar keamanan yang diperlukan.
6) Akses masuk ruangan
Aspek ini menjelaskan apakah PKL Selain BI melakukan kontrol terhadap pegawai yang
memasuki ruangan KPK Utama dan KPK Back-up.
c. Sistem KPK
Menjelaskan mengenai konfigurasi dan kondisi KPK Utama dan KPK Back-up, meliputi :
1) Perangkat Keras (Hardware)
Aspek ini menjelaskan konfigurasi perangkat keras KPK dan printer, termasuk ketaatan
PKL Selain BI untuk memenuhi persyaratan mininum hardware yang digunakan sebagai
KPK.
2) Perangkat Lunak (Software)
Aspek ini menjelaskan mengenai aplikasi KPK, kehandalan operating system (termasuk
upgrade perbaikan/patch), enkripsi, pengontrolan password, serta anti virus yang
digunakan.
3) Perangkat Jaringan
Aspek ini menjelaskan konfigurasi jaringan KPK ke SSK.
d. Sistem Back-up
Menjelaskan apakah PKL Selain BI mempunyai KPK Back-up dan JKD Back-up. Selain itu, perlu
juga diperiksa apakah KPK Back-up dan sistem komunikasi berfungsi dengan baik dan telah
memenuhi kebutuhan minimum pemrosesan transaksi dalam Keadaan Darurat. Dalam hal
dilakukan pengujian back-up, perlu diteliti dokumentasinya.
e. Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP) Atas Operasional
Penyelenggaraan SKNBI Dalam Kondisi Gangguan dan atau Keadaan Darurat
Menjelaskan apakah PKL Selain BI mempunyai DRP atau BCP yang memadai dan melakukan uji
coba DRP atau BCP secara berkala serta melakukan updating DRP atau BCP sesuai dengan
perkembangan.
f. Data dan Dokumentasi
Menjelaskan mengenai pengelolaan, pengolahan, serta dokumentasi data yang diperlukan,
321
Lampiran 7
meliputi :
1) Integritas Data
Aspek ini menjelaskan apakah data yang diolah akurat, handal, dan lengkap sesuai
dengan kebutuhan.
2) Log Book
Aspek ini menjelaskan apakah PKL Selain BI mempunyai log book yang bisa
dicetak/dibaca untuk mengetahui kesalahan pengoperasian KPK.
3) Dokumentasi hasil transaksi dan back-up hasil transaksi
Aspek ini menjelaskan apakah soft copy maupun hard copy dan back-up hasil transaksi
dikelola dengan baik.
4) Pengadministrasian/dokumentasi hasil uji coba KPK Back-up dan uji coba data back-up
Aspek ini menjelaskan apakah PKL Selain BI menatausahakan dengan baik
dokumentasi hasil uji coba KPK Back-up dan uji coba data back-up.
5) Pengadministrasian/Dokumentasi Penanganan Masalah
Aspek ini menjelaskan apakah PKL Selain BI menatausahakan dengan baik
dokumentasi penanganan masalah yang berkaitan dengan KPK.
322
Lampiran 7
Lampiran 3.1 Spesifikasi Minimum TPK
dan Perangkat Pendukung 1. TPK untuk konfigurasi single user
a. Hardware
No Hardware Jumlah Kebutuhan Minimal
1 PC Desktop
2 unit (main dan back up)
- Pentium IV, 2.0 Ghz
- RAM : 256 Mbytes
- Harddisk : 40 Gbytes
- CD R/W Drive
- Disk Drive : 3.5 inch
- Monitor : 15 inch
- Keyboard & mouse
- Ethernet card : 10/100 Mbps
2 Printer 1 - Dotmatrix printer (24 pin)
- 132 coloum
3 Router (on line)
1 - 1 WIC module
- 1 Ethernet port
4 Modem (back up link)
1 - 33.6 Kbps Asynchronous Modem
5 Firewall 1 - Spesifikasi diserahkan ke Peserta
b. Software
2. TPK untuk konfigurasi multi user
a. Hardware
No Hardware Jumlah Kebutuhan Minimal
1 PC Server
2 unit (main dan back up)
- Intel Xeon / Pentium IV, 2.0 Ghz
- RAM : 512 Mbytes
- Harddisk : 72 Gbytes
- CD R/W Drive
- Disk Drive : 3.5 inch
- Monitor 15 inch, keyboard & mouse
- Ethernet card : 10 / 100 Mbps
2 PC Desktop 2 unit (sesuai dg
- Pentium IV, 2.0 Ghz
- RAM : 256 Mbytes
No Software Kebutuhan Minimal
1 Sistem Operasi Windows XP Professional
2 Database Access 2000
3 Antivirus McAfee; atau Norton Symantec
323
Lampiran 7
No Hardware Jumlah Kebutuhan Minimal
kebutuhan) - Harddisk : 40 Gbytes
- CD ROM Drive
- Disk Drive : 3.5 inch
- Monitor 15 inch, keyboard & mouse
- Ethernet card : 10 / 100 Mbps
2 Printer 1 - Dotmatrix printer (24 pin)
- 132 column
3 Router (On line)
1 - 1 WIC module
- 1 Ethernet port
4 Modem (Back up link)
1 - 33.6 Kbps Asynchronous Modem
5 Firewall 1 - Spesifikasi diserahkan ke Peserta
6 Hub/Switch 1 - 10 / 100 Mbps, 12 port
c. Software
No Software Kebutuhan Minimal
1 Sistem Operasi Windows 2000/2003 Server
2 Database MS SQL 7 / 2000
3 Antivirus McAfee; atau Norton Symantec
324
Lampiran 7
Lampiran 3.2 Contoh Format Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan
1. Stempel Kliring
2. Stempel Kliring Dibatalkan
K L I R I N G
Tgl. :
111 - 0012
Bank ABC
KC Matraman
STEMPEL KLIRING DIBATALKAN
Bank ABC
KC Matraman
5 cm
2,5 cm
6 cm
1,5 cm
Sandi Peserta
Nama Kantor Peserta
Tanggal Kliring
Peserta
Paraf Petugas Peserta
325
Lampiran 7
Lampiran 3.3 Contoh Surat Pendaftaran Sebagai Peserta
No. … [kota], [tanggal] Lamp. : … hal
Kepada Penyelenggara Kliring Nasional d/a Bagian Penyelenggaraan Setelmen Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jl. MH.Thamrin No.2 Jakarta Pusat - 10350
Perihal : Pendaftaran sebagai Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI
Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ /DASP tanggal April 2010 perihal
Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, dengan ini kami mohon agar kantor/kantor-kantor*) kami sebagaimana terlampir dapat didaftarkan sebagai Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring dimaksud.
Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan: 1. Daftar nama kantor kami serta Wilayah Kliring dimana kantor tersebut didaftarkan sebagai
Peserta; 2. Foto kopi surat izin usaha/surat izin pembukaan kantor/kantor-kantor*) kami yang didaftarkan
sebagai Peserta; 3. Formulir data keanggotaan SKN, yang telah diisi secara lengkap; 4. Daftar nama kantor kami yang bukan Peserta yang dapat menerima transfer masuk dalam Kliring
Kredit (jika ada). 5. Foto kopi Akte Pendirian Bank dan perubahannya 6. Foto kopi surat persetujuan penggunaan Warkat Debet dan Dokumen Kliring 7. Fotokopi surat persetujuan pengefektifan nomor rekening dari Bank Indonesia
Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. PT. BANK ABC
(Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang) Jabatan
cc. PKL di Wilayah Kliring dimana kantor Bank didafarkan sebagai Peserta *) coret yang tidak perlu Lampiran no 3 s/d 7 hanya untuk pendaftaran yang pertama kali bagi Bank baru yang belum terdaftar sebagai Peserta
326
Lampiran 7
Lampiran 3.4
Contoh Format Tabel Daftar Nama Kantor Bank yang didaftarkan sebagai Peserta
Daftar Nama Kantor Bank Yang Didaftarkan sebagai Peserta
**) Khusus untuk bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS)
Petunjuk Pengisian :
1. Formulir Daftar Keanggotaan SKN hanya diisi oleh Kantor Pusat Peserta atau oleh Unit Usaha
Syariah (UUS)
2. Isian Data Bank pada angka I diisi dengan data Kantor Pusat Peserta.
3. Isian Data Terminal Peserta Kliring (TPK) pada angka II diisi dengan data yang ada pada Kantor
Pusat Peserta.
329
Lampiran 7
Lampiran 3.6 Contoh Tabel Daftar Nama Kantor Bank Selain Peserta
yang Dapat Menerima Transfer Masuk Kliring Kredit
Daftar Nama Kantor Bank Selain Peserta Yang Dapat Menerima Transfer Masuk Melalui Kliring Kredit
No. Nama Kantor Bank
non Peserta Provinsi Kota Wilayah Kliring
Tujuan*)
1 Bank ABC Cab.Dompu
Nusa Tenggara Barat
Dompu Mataram
2 Bank ABC Cab.Kutoarjo
Jawa Tengah Kutoarjo Purworejo
3 Bank ABC
Cab.Cibinong
Jawa Barat Cibinong Bogor
4 Dst Dst Dst Dst
5 Dst Dst Dst Dst
*) Wilayah Kliring tujuan adalah Wilayah Kliring dimana terdapat kantor Bank yang menjadi Peserta di Wilayah Kliring tersebut yang akan menerima transfer masuk melalui Kliring Kredit dan bertanggung jawab meneruskan transfer masuk tersebut kepada kantor Bank tujuan non Peserta
330
Lampiran 7
Lampiran 3.7.a Contoh Surat Pemberitahuan dari Bank Pemohon
kepada PKN setelah melakukan instalasi aplikasi TPK
No. … [kota], [tanggal]
Lamp. : … hal
Kepada Penyelenggara Kliring Nasional
d/a Bagian Penyelenggaraan Setelmen - Direktorat Akunting dan Sistem Pembayara
Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3
Jl. MH.Thamrin No.2
Jakarta Pusat - 10350
Perihal : Pemberitahuan Hasil Instalasi Aplikasi TPK pada kantor Bank Calon Peserta
Menunjuk surat persetujuan Bank Indonesia No…tanggal………atas pendaftaran
kantor/kantor-kantor*) kami untuk menjadi Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI, dengan ini kami
memberitahukan bahwa kami telah melakukan instalasi aplikasi TPK pada kantor/kantor-kantor
kami*) yang akan menjadi Peserta dengan menggunakan TPK.
Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan nomor kode mesin dari hasil
instalasi aplikasi pada terminal yang akan digunakan sebagai TPK (utama dan backup) pada
kantor/kantor-kantor*) tersebut.
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
PT. BANK ABC
(Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang)
Jabatan
*) coret yang tidak perlu
331
Lampiran 7
Lampiran 3.7 b Contoh Format Daftar Kode Mesin
Hasil Instalasi Aplikasi TPK dan Status TPK
Daftar Kode Mesin Hasil Instalasi Aplikasi TPK dan Status TPK
No. Nama
Kantor Bank
Wilayah Kliring
Pendaftaran
Alamat kantor Kode Mesin Hasil Instalasi Aplikasi
TPK
Jenis Koneksi TPK ke SSK (On-line atau Off-line)
TPK Utama
TPK Backup
1 Bank ABC Cab.Sudirman
Jakarta Jl.Sudirman No.10 Jakarta
2 Bank ABC Cab.Pahlawan
Surabaya Jl.Pahlawan No.9 Surabaya
3 Bank ABC Cab.Thamrin
Medan Jl.Thamrin No.6 Medan
4 Dst Dst
5 Dst Dst
332
Lampiran 7
Lampiran 3.8 Contoh Surat Pemberitahuan
dari Kantor Bank Calon Peserta kepada PKL mengenai kesiapan untuk mengikuti SKNBI
No. … [kota], [tanggal] Lamp. : … hal
Kepada [Nama Kantor Penyelenggara Kliring Lokal] di Wilayah Kliring ………………… Jl. ………………………..………… [Kota]
Perihal : Kesiapan untuk Mengikuti kegiatan SKNBI
Menunjuk Surat Persetujuan Bank Indonesia No…tanggal………atas pendaftaran kantor kami
untuk menjadi Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring [nama kota], dengan ini
kami memberitahukan bahwa kami telah melakukan instalasi aplikasi TPK dan siap untuk mengikuti
kegiatan dalam penyelenggaraan SKNBI. Dalam kesempatan ini, kami mengajukan permohonan
Tanda Pengenal Petugas Kliring untuk Petugas Internal /Perusahaan Jasa Kurir *). Bersama ini kami
lampirkan:
1. Contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan, sebanyak 2 lembar.
2. Spesimen Warkat Debet dan Dokumen Kliring yang telah memperoleh persetujuan Bank
Indonesia (hanya untuk Bank yang baru pertama kali mendaftar sebagai Peserta).
Demikian laporan ini kami sampaikan, selanjutnya kami mohon untuk dapat ditetapkan
tanggal efektif kepesertaan kami dalam penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring [nama kota].
[Kantor Bank Calon Peserta]
(Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang)
Jabatan
*)
Bagi Peserta di Wilayah Kliring On-line Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Otomasi yang akan
menggunakan Perusahaan Jasa Kurir, harus mencantumkan nama Perusahaan Jasa Kurir.
Bagi Peserta di Wilayah Kliring Off-line Manual harus mencantumkan nama-nama petugas
internal yang ditunujun untuk mewakili Peserta dalam kegiatan SKNBI
333
Lampiran 7
Lampiran 3.9 Contoh Surat Pemberitahuan dari PKL kepada Kantor Bank
calon Peserta Mengenai Tanggal Efektif Sebagai Peserta Dalam Penyelenggaraa SKNBI
No. … [kota], [tanggal]
Lamp. : … hal
Kepada
[Nama Kantor Bank Calon Peserta]
Jl. ………………………..…………
[Kota]
Perihal : Pemberitahuan Tanggal Efektif Kepesertaan Kantor Bank dalam Penyelenggaraan SKNBI
Sehubungan dengan surat Saudara No. .........tanggal ……… mengenai kesiapan kantor
Saudara untuk mengikuti kegiatan dalam penyelenggaraan SKNBI, dengan ini kami informasikan
sebagai berikut:
1. Menetapkan tanggal efektif keikutsertaan Saudara sebagai Peserta dalam penyelenggaraan
SKNBI di Wilayah Kliring [nama kota] adalah sejak tanggal ………
2. Agar Saudara dapat mengambil Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) paling lambat 1 (satu) hari
kerja sebelum tanggal efektif dimaksud.
Sejak tanggal efektif tersebut, kantor Saudara dapat mengikuti kegiatan dalam
penyelenggaraan SKNBI di kantor kami sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.
[Kantor PKL]
(Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang)
Jabatan
334
Lampiran 7
Lampiran 3.9.a
Contoh Surat Pemberitahuan dari PKL kepada PKN Mengenai Tanggal Efektif Sebagai Peserta
Dalam Penyelenggaraa SKNBI
No. … [kota], [tanggal]
Lamp. : … hal
Kepada Penyelenggara Kliring Nasional
d/a Bagian Penyelenggaraan Setelmen - Direktorat Akunting dan Sistem Pembayara
Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3
Jl. MH.Thamrin No.2
Jakarta Pusat - 10350
Perihal : Pemberitahuan Tanggal Efektif Kepesertaan Kantor Bank dalam Penyelenggaraan SKNBI
Sehubungan dengan surat Bank ……No. .........tanggal ……… mengenai kesiapan kantor Bank
…….., untuk mengikuti kegiatan dalam penyelenggaraan SKNBI, dengan ini kami minta bantuan
Saudara untuk mengefektifkan keikutsertaan Bank …….., sandi kliring ……sebagai Peserta dalam
penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring [nama kota] sejak tanggal ………
Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.
[Kantor PKL]
(Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang)
Jabatan
335
Lampiran 7
Lampiran 3.10
Contoh Pengumuman Secara Tertulis dari PKL Kepada Seluruh Peserta Mengenai
Keikutsertaan Kantor Bank Sebagai Peserta Baru Di Wilayah Kliring Yang Bersangkutan
No. … [kota], [tanggal]
Lamp. : … hal
Kepada
[Kantor Bank Peserta]
Jl. ………………………..…………
[Kota]
Perihal : Pemberitahuan Keikutsertaan Kantor Bank Sebagai Peserta Dalam Penyelenggaraan SKNBI
Dengan ini diberitahukan bahwa sejak tanggal………, kantor bank berikut ini efektif sebagai
Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring [nama kota].
Nama Kantor Bank Alamat Sandi Peserta
Nama Kantor Bank Jl…. Jl……. Xxx xxxxxx
Untuk selanjutnya agar Saudara melakukan penyesuaian data tabel dimensi pada aplikasi
TPK di kantor Saudara.
Terlampir kami sampaikan:
1. contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan;
2. spesimen Warkat Debet dari kantor Bank (hanya untuk Bank baru dan untuk pertama kali
mendaftar sebagai Peserta)
Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.
[Kantor PKL]
(Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang)
Jabatan
336
Lampiran 7
Lampiran 4.1 Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis
Mengenai Operasional SKNBI oleh Bank Sebagai Peserta
A. Sistematika Kebijakan Dan Prosedur Tertulis
Sistematika Kebijakan dan Prosedur Tertulis meliputi:
1. Bab I : Pendahuluan
2. Bab II : Operasional SKNBI
3. Bab III : Keterkaitan Sistem Internal Peserta dan TPK
4. Bab IV : Prosedur Pengoperasian dan Pembukuan Transaksi
5. Bab V : Penyediaan Pendanaan Awal
6. Bab VI : Pengawasan Operasional SKNBI
7. Bab VII : Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP) Atas
Operasional SKNBI Dalam Kondisi Gangguan Dan Keadaan Darurat
8. Bab VIII : Perlindungan konsumen
9. Lampiran berupa Flow Chart
B. Materi Kebijakan Dan Prosedur Tertulis
Materi atau isi Kebijakan dan Prosedur Tertulis meliputi:
1. Bab I : Pendahuluan
a. Latar Belakang
Sub bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang penyusunan Kebijakan dan
Prosedur Tertulis, antara lain untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang
berlaku maupun pertimbangan lainnya.
b. Tujuan penggunaan SKNBI
Sub bab ini menjelaskan tujuan penggunaan SKNBI, baik secara umum sesuai
ketentuan Bank Indonesia, maupun tujuan khusus Peserta dalam menggunakan
sistem tersebut.
c. Pokok-pokok Ketentuan dan Kebijakan Manajemen
Sub bab ini mencantumkan pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan Bank
Indonesia seperti ketentuan prefund, mekanisme pengembalian dana pada kliring
kredit dan kewajiban pencocokan nama dan nomor rekening penerima dana,
maupun kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen Peserta serta
mencantumkan surat keputusan dan atau ketentuan tertulis lainnya yang
dikeluarkan oleh direksi Peserta.
337
Lampiran 7
d. Definisi/Pengertian Umum
Sub bab ini mencantumkan definisi/pengertian umum yang digunakan dalam
materi penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis, baik yang bersumber dari
ketentuan Bank Indonesia maupun istilah lain yang spesifik digunakan pada
sistem internal Peserta terkait operasional SKNBI.
2. Bab II : Operasional SKNBI
a. Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Penanggung Jawab Satuan Kerja Pelaksana
Operasional SKNBI
Sub bab ini menjelaskan dan mencantumkan bagan struktur organisasi, uraian
tugas dan penanggung jawab, baik pada departemen atau unit kerja pengelola
kegiatan operasional SKNBI maupun departemen atau satuan/unit kerja Peserta
yang terkait dengan operasional SKNBI. Uraian tugas dan penanggung jawab yang
perlu dijelaskan antara lain yang terkait dengan kegiatan sebagai berikut:
1) Pemeliharaan user ID dan password aplikasi TPK, user ID dan password
Remote Access Server (khusus yang menggunakan JKD dial up), sandi
terminal, password login SSK, security key dan master key dalam
mengoperasikan TPK.
2) Pembuatan dan Pemeliharaan User ID dan Password untuk mengoperasikan
aplikasi TPK;
3) Pemeliharaan TPK dan jaringan komputer;
4) Pemeliharaan master file (antara lain aplikasi TPK, registration number, user
ID dan password Administrator yang pertama kali diberikan oleh PKN);
5) Pemeliharaan master key;
6) Pelaksanaan transaksi;
7) Manajemen likuiditas; dan
8) Rekonsiliasi.
b. Wewenang dan Penanggung jawab Pengoperasian TPK
Sub bab ini menjelaskan dan mencantumkan tugas dan wewenang serta jabatan
dalam struktur organisasi untuk masing-masing fungsi sistem sebagai berikut:
1) Administrator 1;
2) Administrator 2;
3) Supervisor; dan
4) Operator.
c. Sistem Pengamanan
338
Lampiran 7
Sub bab ini menjelaskan sistem pengamanan yang digunakan pada setiap
kegiatan yang berkaitan dengan operasional SKNBI, baik pengamanan secara fisik
seperti ruangan tempat TPK dan peralatan pendukung lainnya, maupun non-fisik
seperti user ID, password, dan lain-lain.
d. Sarana dan Prasarana Operasional SKNBI
Sub bab ini menjelaskan sarana dan prasarana yang digunakan pada operasional
SKNBI yang sekurang-kurangnya mencakup:
1) Lokasi TPK Utama dan TPK Back-up;
2) Konfigurasi Sistem dan Security Feature;
3) Jumlah TPK Utama dan TPK Back-up;
4) Spesifikasi TPK Utama dan TPK Back-up;
5) Peralatan pendukung lainnya.
e. Penatausahaan Arsip
Sub bab ini menjelaskan prosedur yang dilakukan dalam penatausahaan arsip,
antara lain aplikasi transfer, Warkat Debet, laporan-laporan hasil Kliring, back-up
data harian, master key, user ID, password dan surat penunjukan petugas yang
berwenang dalam pengoperasian SKNBI.
3. Bab III : Keterkaitan sistem internal Peserta dan TPK
Dalam sub bab ini dijelaskan mengenai sistem internal Bank yang terkait dengan TPK
serta mekanisme interfacing (on-line atau manual) dari dan sistem internal Peserta.
4. Bab IV : Prosedur Pengoperasian dan Pembukuan Transaksi
Dalam pelaksanaan pengoperasian pembukuan transaksi, untuk setiap tahap kegiatan
agar dijelaskan pula pejabat/petugas yang menjadi penanggungjawabnya.
a. Proses Awal Hari
Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan pada proses awal hari
antara lain log in dan sinkronisasi data atau pemilihan tanggal Kliring.
b. Kegiatan Kliring Debet
Sub bab ini menjelaskan alur dan aktifitas pada kegiatan Kliring Debet
(penyerahan dan pengembalian) mulai dari penerimaan Warkat Debet dari
nasabah sampai dengan pembukuan hasil kliring Warkat Debet, termasuk
mekanisme koreksi dan pembatalan.
c. Kegiatan Kliring Kredit
Sub bab ini menjelaskan alur dan aktifitas pada kegiatan Kliring Kredit mulai dari
penerimaan instruksi transfer dari nasabah sampai dengan dikliringkan serta
339
Lampiran 7
mekanisme pembukuan transaksi masuk Kliring Kredit, termasuk mekanisme
koreksi dan pembatalan.
d. Proses Back-up
Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses back-up,
yang meliputi antara lain transaksi, tabel dimensi, dan tabel user.
e. Proses Akhir Hari
Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka proses
menutup sistem secara keseluruhan.
5. Bab V : Penyediaan Pendanaan Awal (Prefund)
Bab ini menjelaskan alur dan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja di Bank yang
bertanggung jawab dalam penyediaan pendanaan awal.
6. Bab VI : Pengawasan Operasional SKNBI
a. Audit Trail
Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka
pengawasan transaksi melalui fungsi audit trail. Pengawasan yang dapat
dilakukan antara lain meneliti status transaksi, riwayat transaksi, dan transaksi
yang tidak terselesaikan.
b. Pelaporan kepada manajemen
Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka membuat
laporan baik yang bersifat rutin maupun insidentil kepada manajemen.
7. Bab VII : Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP) Atas
Operasional SKNBI Dalam Kondisi Gangguan dan atau Keadaan Darurat
Bab ini menjelaskan DRP atau BCP yang dilakukan oleh Peserta dalam hal TPK Utama
dan TPK Back-up mengalami gangguan atau terjadi Keadaan Darurat di lokasi Peserta.
DRP atau BCP tersebut antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. unit kerja sebagai penanggungjawab;
b. mekanisme koordinasi apabila penanggungjawab terdiri dari beberapa unit;
c. mekanisme pelaporan dan monitoring;
d. petugas operasional (termasuk data nomor telepon yang dapat dihubungi setiap
saat);
e. Mekanisme pencegahan dan atau penanggulangan dengan berbagai skenario
kondisi yang mungkin terjadi terhadap hal-hal sebagai berikut:
1) Gangguan pada sistem TPK Utama dan TPK Back-up, yang antara lain
disebabkan oleh kerusakan hardware, software, listrik dan atau JKD;
340
Lampiran 7
2) Keadaan Darurat (pemogokan kerja, kebakaran, kerusuhan massa, sabotase,
bencana alam).
f. Mekanisme atau prosedur apabila terjadi gangguan pada KPK dan atau SSK
dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia.
g. Jadwal uji coba TPK Back-up (sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali). Dengan
memperhatikan tingkat kritikal di masing-masing Bank, uji coba dapat dilakukan
kurang dari 6 (enam) bulan sekali.
h. Uji Coba Back-up File (1 (satu) bulan sekali)
8. Bab VIII : Perlindungan konsumen
Bab ini menjelaskan mengenai standar layanan minimum dan penanganan pengaduan
nasabah berkaitan dengan aspek perlindungan terhadap konsumen, yang antara lain
meliputi:
a. Ketepatan/kecepatan proses pengkreditan dana ke rekening nasabah penerima
dana;
b. Besarnya biaya yang dibebankan kepada nasabah;
c. Informasi kepada nasabah mengenai biaya yang dibebankan oleh Bank
Indonesia kepada Peserta;
d. Waktu pelaksanaan instruksi transfer dana (untuk transfer kredit dan transfer
debet) dari nasabah;
e. Penanganan pengaduan/permasalahan nasabah beserta pengadministrasiannya.
9. Lampiran
Kebijakan dan Prosedur Tertulis dilengkapi dengan Flow Chart proses kerja untuk setiap
kegiatan sebagai Lampiran Kebijakan dan Prosedur Tertulis.
341
Lampiran 7
Lampiran 4.2 Ruang Lingkup Pemeriksaan Internal
Oleh Bank Sebagai Peserta
Dalam melakukan pemeriksaan internal oleh Bank sebagai Peserta paling kurang mencakup ruang
lingkup sebagai berikut:
a. Kebijakan dan prosedur tertulis yang terkait dengan operasional SKNBI
Menjelaskan apakah Peserta telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai
pelaksanaan operasional SKNBI dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Sumber Daya Manusia
Menjelaskan aspek sumber daya manusia yang diperiksa meliputi kecukupan jumlah sumber
daya manusia yang tersedia, aspek uraian jabatan maupun persyaratan jabatan
dibandingkan dengan ketentuan yang ditetapkan.
c. Pembagian tugas dan batas kewenangan serta penyimpangan
Menjelaskan apakah terdapat ketentuan secara tertulis mengenai pembagian tugas dan
batas kewenangan dalam operasional SKNBI. Disamping itu juga menjelaskan
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan (apabila ditemukan dalam pemeriksaan ).
d. Kepatuhan Peserta terhadap ketentuan yang terkait dengan operasional SKNBI
Menjelaskan mengenai kepatuhan Peserta terhadap ketentuan yang terkait dengan
operasional SKNBI.
e. Perlindungan konsumen
Menjelaskan mengenai aspek perlindungan terhadap konsumen yang antara lain meliputi:
1) Ketepatan/kecepatan proses pengkreditan dana ke rekening nasabah penerima
dana;
2) Besarnya biaya yang dibebankan kepada nasabah;
3) Informasi kepada nasabah mengenai biaya yang dibebankan oleh Bank Indonesia
kepada Peserta;
4) Waktu pelaksanaan instruksi transfer dana (untuk transfer kredit dan transfer debet)
Dalam melakukan security audit oleh Bank sebagai Peserta paling kurang mencakup ruang lingkup
sebagai berikut:
a. Manajemen
Menjelaskan fungsi manajemen dalam kaitannya dengan operasional Peserta dalam SKNBI,
yang meliputi :
1) Sumber Daya Manusia
Aspek sumber daya manusia yang diperiksa meliputi observasi terhadap kualitas
sumber daya manusia di satuan kerja pelaksana operasional SKNBI, baik dari
aspek kompetensi maupun track record dibandingkan dengan persyaratan yang
ditetapkan. Kompetensi sumber daya manusia mencakup pemahaman teknik
operasional SKNBI sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pemeriksaan terhadap
track record dimaksudkan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang diberi
wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi dalam SKNBI memiliki moral yang baik.
Selain itu, diperiksa juga mengenai jenis pelatihan yang telah dan akan diberikan kepada
pegawai sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan pegawai.
2) Struktur Organisasi
Aspek yang diperiksa meliputi penjabaran tugas, pemisahan tugas, dan penanggung
jawab kegiatan.
3) Hukum
Aspek hukum yang diperiksa meliputi kualitas kontrak/perjanjian dengan
vendor/supplier pemasok sistem dan peralatan pendukung SKNBI dibandingkan dengan
peraturan intern mengenai SKNBI dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
b. Lingkungan
Menjelaskan bagaimana kondisi lingkungan yang meliputi sarana dan prasarana yang terkait
dengan operasional TPK. Kondisi lingkungan meliputi hal-hal sebagai berikut:
1) Tenaga Listrik
Aspek ini menjelaskan kondisi tenaga listrik yang digunakan dan memastikan bahwa
Peserta mempunyai Uninterruptible Power Supply (UPS) yang berfungsi dengan baik.
2) Pendingin Udara
Aspek ini menjelaskan kondisi pendingin udara yang digunakan oleh Peserta.
343
Lampiran 7
3) Penanganan Kebakaran
Aspek ini menjelaskan mengenai prosedur pencegahan, pendeteksian, dan pemadaman
kebakaran.
4) Lokasi/penempatan peralatan Teknologi Informasi (TI) secara lengkap (TPK dan printer)
dalam ruangan.
Aspek ini menjelaskan bagaimana penempatan peralatan TI dalam ruangan.
5) Lokasi ruangan dalam gedung
Aspek ini menjelaskan bagaimana lokasi ruangan dalam gedung. Hal ini berhubungan
dengan standar keamanan yang diperlukan.
6) Akses masuk ruangan
Aspek ini menjelaskan apakah Peserta melakukan kontrol terhadap pegawai yang
memasuki ruangan TPK Utama dan TPK Back-up.
c. Sistem TPK
Menjelaskan mengenai konfigurasi dan kondisi TPK Utama dan TPK Back-up dan sistem-sistem
lain yang terkait, meliputi:
1) Perangkat Keras (Hardware)
Aspek ini menjelaskan konfigurasi perangkat keras SKNBI antara lain TPK dan printer,
termasuk ketaatan Peserta untuk memenuhi persyaratan mininum hardware yang
digunakan sebagai TPK.
2) Perangkat Lunak (Software)
Aspek ini menjelaskan mengenai aplikasi TPK, kehandalan operating system (termasuk
upgrade perbaikan/patch), enkripsi, pengontrolan password, serta anti virus yang
digunakan.
3) Perangkat Jaringan
Aspek ini menjelaskan konfigurasi jaringan TPK ke SSK, termasuk koneksi/linkage
dengan sistem internal lainnya (dilengkapi gambar jaringan), kondisi pengkabelan
jaringan serta perangkat aktif dan pasif jaringan (hub, router, modem, dll).
d. Sistem Back-up
Menjelaskan apakah Peserta mempunyai TPK Back-up dan JKD Back-up. Selain itu, perlu juga
diperiksa apakah TPK Back-up dan sistem komunikasi berfungsi dengan baik dan telah
memenuhi kebutuhan minimum pemrosesan transaksi dalam Keadaan Darurat. Dalam hal
dilakukan pengujian back-up, perlu diteliti dokumentasinya.
e. Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP) Atas Operasional SKNBI
Dalam Kondisi Gangguan dan atau Keadaan Darurat
344
Lampiran 7
Menjelaskan apakah Peserta mempunyai DRP atau BCP yang memadai dan melakukan uji
coba DRP atau BCP secara berkala serta melakukan updating DRP atau BCP sesuai dengan
perkembangan.
f. Data dan Dokumentasi
Menjelaskan mengenai pengelolaan, pengolahan, serta dokumentasi data yang diperlukan,
meliputi :
1) Integritas Data
Aspek ini menjelaskan apakah data yang diolah akurat, handal, dan lengkap sesuai
dengan kebutuhan.
2) Log Book
Aspek ini menjelaskan apakah Peserta mempunyai log book yang bisa dicetak/dibaca
untuk mengetahui kesalahan pengoperasian TPK.
3) Dokumentasi hasil transaksi dan back-up hasil transaksi
Aspek ini menjelaskan apakah soft copy maupun hard copy hasil transaksi dan back-up
hasil transaksi dikelola dengan baik.
4) Pengadministrasian/dokumentasi hasil uji coba TPK Back-up dan uji coba data back-up
Aspek ini menjelaskan apakah Peserta menatausahakan dengan baik dokumentasi hasil
uji coba TPK Back-up dan uji coba data back-up.
5) Pengadministrasian/Dokumentasi Penanganan Masalah
Aspek ini menjelaskan apakah Peserta menatausahakan dengan baik dokumentasi
penanganan masalah yang berkaitan dengan TPK.
345
Lampiran 7
Lampiran 5.1 Contoh Format BPWD-Kliring Pengembalian
NAMA BANK ……………..,…………………….
KANTOR BANK
Bersama ini kami serahkan satu bundel bacth Warkat Kliring Debet – Kliring Pengembalian Rp.
untuk kredit rekening kami pada Bank Indonesia.
(b)
BUKTI PENYERAHAN WARKAT DEBET – KLIRING PENGEMBALIAN No. 000001
Logo Bank
Penerbit
1)
Clear Band
Nama & Tanda tangan (Paraf)
1. Kami mengetahui bahwa Penyelenggara tidak melakukan pemeriksaan
terhadap keabsahan Dokumen dan Warkat Kliring yang diserahkan.
2. Kami mengijinkan Penyelenggara untuk menyesuaikan jumlah nominal rupiah apabila terdapat perbedaan dengan hasil proses pada Penyelenggara.
Yang Menyerahkan
(Peserta) Yang Menerima
(Penyelenggara)
Warna Merah
2 3/4”
Lam
piran
SE
. No. 6
/52/D
AS
P tan
ggal 3
1 D
esember 2
004
(a) L
am
pira
n
4.b
Conto
h B
ukti P
enyerah
an W
arkat D
ebet
Lam
piran
SE
. No. 6
/52/D
AS
P tan
ggal 3
1 D
esember 2
004
(c) L
am
pira
n
4.c
Conto
h B
ukti P
enyerah
an W
arkat K
redit
Lam
piran
SE
. No. 6
/52/D
AS
P tan
ggal 3
1 D
esember 2
004
(d
) L
am
pira
n
4.d
Conto
h L
embar S
ubtitu
si
Lam
piran
SE
. No. 6
/52/D
AS
P tan
ggal 3
1 D
esember 2
004
(e) L
am
pira
n
4.e
Conto
h K
artu B
atch
Wark
at Deb
et
(f) L
am
pira
n
4.f
Conto
h K
artu B
atch
Wark
at Kred
it
346
Lampiran 7
Lampiran 5.2 Contoh Simbol MICR dan Ilustrasi Pencantuman
A. 4 (empat) simbol spesial MICR code line pada Warkat Debet dan Dokumen Kliring.
1. sebagai identitas simbol Nominal;
2. sebagai identitas simbol Domestik;
3. sebagai identitas simbol Bank; dan
4. sebagai identitas simbol Garis Pendek.
B. Contoh pencantuman nilai nominal dalam angka MICR.
Nilai nominal Rp 1.000.000,00 dicantumkan dalam angka MICR :
C. Ilustrasi pencantuman informasi lengkap dalam Warkat Debet
D. Ilustrasi pencantuman informasi lengkap dalam Dokumen Kliring.
347
Lampiran 7
Lampiran 5.3 Contoh Cara Pencantuman MICR Code Line
pada Clear Band Warkat Debet
Kolom Nomor Seri Warkat
Terdiri dari 6 digit angka
Diawali dan diakhiri dengan simbol domestik
Kolom Sandi Peserta
Terdiri dari 7 digit angka
3 digit pertama untuk sandi Bank
4 digit berikutnya untuk kantor Peserta
Di antara 3 digit pertama dan 4 digit terakhir dicantumkan simbol garis pendek
Diakhiri dengan simbol bank
Kolom Nomor Rekening
Terdiri 10 digit angka
Diakhiri dengan simbol domestik
Kolom sandi transaksi
Terdiri dari 2 digit angka
Kolom nilai nominal
Terdiri dari 14 digit angka
Diawali dan diakhiri dengan simbol nominal
( 14)
॥"
॥"
॥"
Ĉ:
¹"¹"
348
Lampiran 7
Lampiran 5.4 Contoh Cara Pencantuman MICR Code Line pada
Clear Band pada BPWD-Kliring Penyerahan dan BPWD-Kliring Pengembalian
Kolom Nomor Seri
Terdiri dari 6 digit angka
3 digit pertama diisi dengan angka 000
3 digit terakhir diisi dengan 3 digit pertama sandi Bank Peserta pengirim.
Diawali dan diakhiri dengan simbol domestik.
Kolom Sandi Peserta
Terdiri dari 7 digit angka
3 digit pertama diisi dengan 3 digit sandi kantor Peserta pengirim seperti yang tertera pada Stempel Kliring (tanpa angka penguji)
4 (empat) digit terakhir diisi dengan angka 9999.
Di antara 3 digit pertama dan 4 digit terakhir dicantumkan simbol garis pendek.
Diakhiri dengan simbol Bank.
Kolom sandi transaksi
Terdiri dari 2 digit angka
Untuk BPWD-Kliring Penyerahan diisi 60
Untuk BPWD-Kliring Pengembalian diisi 62
Kolom nilai nominal
Terdiri dari 14 digit angka
Diawali dan diakhiri dengan simbol nominal
( 14)
॥"
॥"
Ĉ:
¹"¹"
349
Lampiran 7
Lampiran 5.5 Contoh Cara Pencantuman MICR Code Line
pada Clear Band Kartu Batch
Kolom Nomor Seri
Terdiri dari 6 digit angka
3 digit pertama diisi dengan angka 000
3 digit terakhir diisi dengan 3 digit pertama sandi Bank Peserta pengirim.
Diawali dan diakhiri dengan simbol domestik.
Kolom Sandi Peserta
Terdiri dari 7 digit angka
3 digit pertama diisi dengan 3 digit sandi kantor Peserta pengirim seperti yang tertera pada Stempel Kliring (tanpa angka penguji)
4 (empat) digit terakhir diisi dengan angka 9999.
Di antara 3 digit pertama dan 4 digit terakhir dicantumkan simbol garis pendek.
Diakhiri dengan simbol Bank.
Kolom sandi transaksi
Terdiri dari 2 digit angka (96)
Kolom nilai nominal
Terdiri dari 14 digit angka
Diawali dan diakhiri dengan simbol nominal
( 14)
॥"
॥"
Ĉ:
¹"¹"
350
Lampiran 7
Lampiran 7.1 Alasan Penolakan Warkat dan DKE Debet
pada saat Kliring Pengembalian
No. Alasan Penolakan
1 Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup
2 Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup.
3 Unsur Cek/syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal Penarikan.
4 Unsur Cek tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan Penarik.
5 Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama dan nomor Rekening Giro Pemegang.
6 Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama Bank penerima.
7 Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat jumlah Dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnya.
8 Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan, nama jelas dan/atau dilengkapi dengan cap/stempel.
9 Bilyet Giro diunjukkan sebelum tanggal Penarikan atau sebelum Tanggal Efektif, atau Tanggal Efektif dicantumkan tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan.
10 Cek dan/atau Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan berdasarkan surat pembatalan dari Penarik.
11 Cek dan/atau Bilyet Giro sudah daluwarsa.
12 Perubahan teks/perintah yang telah tertulis pada Bilyet Giro tidak ditandatangani oleh Penarik.
13 Tanda tangan tidak cocok dengan spesimen.
14 Bank Penagih bukan merupakan Bank penerima yang disebut dalam Cek Silang Khusus atau Bilyet Giro sebagai Bank penerima Dana.
15 Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang atau dicuri (harus dilampiri dengan surat keterangan dari kepolisian).
16 Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penarik (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang).
17 Rekening Giro diblokir oleh instansi yang berwenang (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang).
351
Lampiran 7
No. Alasan Penolakan
18 Perintah dalam DKE Debet tidak sesuai dengan perintah dalam Warkat Debet yang bersangkutan.
19 Penerimaan DKE Debet tidak disertai dengan penerimaan fisik Warkat Debet.
Pembayaran Warkat Debet dari DKE Debet Unconfirmed Outgoing
No. ….. [Kota, Tanggal]
Kepada Yth. [Nama Kantor Penyelenggara Kliring Lokal] [Alamat] Perihal: Penyampaian Laporan Penyelesaian Warkat Debet atas DKE Debet yang Tidak
Diperhitungkan oleh PKL (DKE Debet Unconfirmed)
Bersama ini kami sampaikan laporan penyelesaian Warkat Debet dari DKE Debet Unconfirmed yang kami terima dalam penyelenggaraan Kliring Debet Saudara sebagai berikut:
No. Nomor Warkat
Jenis Warkat*
Nominal (Rp)
Tanggal Kliring
Penyerahan
Tanggal Penyelesaian
Metode Penyelesaian**
Keterangan***
1.
2.
3.
4.
Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
[Kantor Bank Peserta] [Sandi Kliring Peserta]
[Tanda Tangan]
[Nama jelas pejabat berwenang dan
stempel Bank] Jabatan
* Diisi dengan Cek, Bilyet Giro, atau jenis Warkat Debet lainnya. ** Diisi dibayar atau ditolak. *** Diisi dengan metode pembayaran (transfer Sistem BI-RTGS, tunai, atau mekanisme lainnya)
apabila dibayar atau alasan penolakan apabila tidak dibayar.
358
Lampiran 7
Lampiran 7.6 Contoh Formulir Pengembalian Warkat Debet
No. … [kota], [tanggal]
Formulir Pengembalian Warkat Debet
Kepada
PT. Bank …
Bersama ini kami kembalikan Warkat Debet Saudara pada Kliring penyerahan dengan rincian sebagai
berikut:
No. Jenis Warkat Debet
No. Seri Warkat Debet
Nominal Sandi Bank Penerima
Penyebab *)
1 Cek 123456 Rp.10.000.000,- 999.9999 1
2 Bilyet Giro 654321 Rp.5.000.000,- 999.9999 1
3 Bilyet Giro 111222 Rp.2.000.000,- 999.9999 2
4 …
*) Keterangan penyebab Warkat Debet:
1. Melanggar ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penggunaan nota debet dalam
Kliring;
2. Sandi peserta pada MICR code line Warkat Debet tidak dikenal.
3. Warkat Debet tidak diproses oleh PKL karena permintaan pihak yang berwenang
Penyelenggara Kliring Lokal
(Tanda Tangan dan Nama Jelas Pejabat)
359
Lampiran 7
Lampiran 7.7 Contoh Format Surat Keterangan Penahan Warkat Debet
No. ….
Sudah terima dari Bank ………………………… dalam perhitungan Kliring penyerahan pada tanggal
………………………… sebanyak …….. lembar Warkat Debet berupa:
No. Jenis Warkat Nomor Seri Nominal Tgl. Penarikan
Warkat Debet tersebut kami tahan untuk dilakukan penelitian dan diteruskan kepada yang berwajib
karena diduga ada hubungannya dengan tindak pidana, sesuai dengan Surat Keterangan Lapor dari
Kepolisian (foto kopi terlampir).
Kota, tanggal, bulan, tahun
Bank …………………
LOGO
BANK
360
Lampiran 7
Lampiran 7.8.a Contoh Surat Permohonan Cetak Ulang Laporan
No. … [kota], [tanggal]
Kepada Yth.
[Nama Kantor Penyelenggara Kliring Lokal]
Jl. ………………………..…………
[Kota]
Perihal : Permohonan Cetak Ulang Laporan Hasil Kliring
Sehubungan dengan hasil Kliring Penyerahan/Kliring Pengembalian*) pada tanggal
………………………………., kami mohon bantuannya untuk dapat diberikan cetak ulang hasil laporan
dimaksud sebagai berikut:
Kode Laporan : ………………………………….
Nama Laporan : ………………………………….
Sandi Peserta : ………………………………….
Permintaan cetak ulang laporan tersebut dikarenakan ……………………………
Demikian permohonan ini kami buat, atas kerjasamannya diucapkan terima kasih.
[Kantor Bank Peserta]
[Tanda tangan]
(Nama jelas pejabat berwenang dan stempel Bank)
Jabatan
361
Lampiran 7
Lampiran 7.8.b Contoh Tanda Terima Cetak Ulang Laporan
TANDA TERIMA PENGAMBILAN CETAK ULANG LAPORAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Petugas : …………………………………..
Nama Bank/Sandi : …………………………………..
Jabatan : …………………………………..
Alamat Bank : …………………………………..
Telepon : …………………………………..
Telah menerima salinan Laporan Hasil Kliring sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan
kami kepada Bank Indonesia. Segala bentuk penggunaan atas salinan Laporan Hasil Kliring tersebut
menjadi tanggung jawab nama dan bank tersebut di atas.
[Kota], [Tanggal]
[Kantor Bank Peserta]
[Tanda tangan]
(Nama jelas pejabat berwenang dan stempel Bank)
Jabatan
Tanda terima dibuat dalam rangkap 2 (dua):
1. Lembar asli untuk untuk Penyelenggara Kliring Lokal
2. Lembar tembusan untuk Bank pemohon
362
Lampiran 7
Lampiran 7.9.a Contoh Surat Permohonan Salinan Warkat Debet
No. … [kota], [tanggal]
Lamp. : … hal
Kepada Yth.
[Nama Kantor Penyelenggara Kliring Lokal]
Jl. ………………………..…………
[Kota]
Perihal : Permohonan Salinan Warkat Debet
Sehubungan kekurangan penerimaan Warkat Debet yang diproses pada Kliring Debet tanggal
……………………………, kami mohon bantuannya untuk dapat diberikan Salinan Warkat Debet sebagai
berikut :
No. Seri Warkat : ………………………………….
No. Rekening : ………………………………….
Nominal Rp. : ………………………………….
Sandi Bank Pengirim : ………………………………….
Sandi Bank Penerima : ………………………………….
Terlampir fotokopi laporan kliring masuk sebagai data pendukung.
Demikian permohonan ini kami buat, atas kerjasamannya diucapkan terima kasih.
[Kantor Bank Peserta]
[Tanda tangan]
(Nama jelas pejabat berwenang dan stempel Bank)
Jabatan
./.
363
Lampiran 7
Lampiran 7.9.b Contoh Tanda Terima Salinan Warkat Debet
TANDA TERIMA PENGAMBILAN SALINAN WARKAT DEBET
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Petugas : …………………………………..
Nama Bank/Sandi : …………………………………..
Jabatan : …………………………………..
Alamat Bank : …………………………………..
Telepon : …………………………………..
Telah menerima salinan Warkat Debet sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan kami
kepada Bank Indonesia. Segala bentuk penggunaan atas salinan Warkat Debet tersebut menjadi
tanggung jawab nama dan bank tersebut di atas.
[Kota], [Tanggal]
[Kantor Bank Peserta]
[Tanda tangan]
(Nama jelas pejabat berwenang dan stempel Bank)
Jabatan
Tanda terima dibuat dalam rangkap 2 (dua) :
1. Lembar asli untuk untuk Penyelenggara Kliring Lokal
2. Lembar tembusan untuk Bank pemohon
364
Lampiran 7
Lampiran 8 Jenis Laporan Kliring Kredit
Jenis Distribusi
Penerima Bentuk
Laporan PKL untuk Peserta di Wilayah Kliring On-line Otomasi
1. Bilyet Saldo Hasil Perhitungan DKE Kliring Kredit Siklus I/II
Kantor Pusat Softcopy/ download TPK online
2. Rekapitulasi Hasil Perhitungan DKE Siklus I/II Kantor Pusat Softcopy/ download TPK online
3. Daftar Batch Kliring Kredit Siklus I/II Yang Di-Reject Oleh Sistem Sentral Kliring Karena Tidak Memenuhi Kecukupan Prefund
Kantor Pusat, jika ada
Softcopy/ download TPK online
4. Daftar Batch Kliring Kredit Siklus I/II Yang Di-Reject Oleh Sistem Sentral Kliring
Kantor Pusat, jika ada
Softcopy /download TPK online
Laporan PKL untuk Peserta yang mengirimkan DKE Kredit melalui PKL di Wilayah Kliring Off-line Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Manual
1. Bilyet Saldo Hasil Perhitungan DKE Kliring Kredit Siklus I/II
Kantor Pusat/ Koordinator
Softcopy/ download TPK online
2. Rekapitulasi Hasil Perhitungan DKE Siklus I/II Kantor Pusat/ Koordinator
Softcopy/ download TPK online
3. Daftar Batch Kliring Kredit Siklus I/II Yang Di-Reject Oleh Sentral Sistem Kliring Karena Tidak Memenuhi Kecukupan Prefund
Kantor Pusat/ Koordinator, jika ada
Softcopy/ download TPK online
4. Rincian DKE Kliring Kredit Siklus I/II Yang Di-Reject Oleh Sistem Sentral Kliring
Kantor Pusat/ Koordinator, jika ada
Softcopy/ download TPK online
365
Lampiran 7
Lampiran 8.1 Jenis Transaksi Kliring Kredit
Jenis Transaksi Kliring Kredit
No. Kode Transaksi Keterangan
1. 50 Transaksi Kredit individual nasabah
2. 51 Transaksi terkait dengan TSA
3. 52 Transaksi terkait dengan TSA
4. 53 s.d 59 Belum digunakan
366
Lampiran 7
Lampiran 8A.1 Contoh Pengumuman Jadwal SKNBI Oleh PKL
No. Kegiatan T+0 (WIB)
T+1*) (WIB)
I Kliring Kredit
A Siklus Pertama
1 Penyediaan Pendanaan Awal (prefund)
2 Pengiriman DKE Kredit ke SSK
3 Download DKE Kredit inward confirmed
4 Penyediaan informasi awal (early warning)
5 Penambahan Pendanaan Awal (top-up prefund)
6 Penyelesaian Akhir Hasil Kliring Kredit secara Periodik
7 Penyelesaian Akhir Hasil Kliring Kredit secara nasional
8 Download DKE Kredit outward
B Siklus Kedua
1 Pengiriman DKE Kredit ke SSK
2 Download DKE Kredit inward confirmed
3 Penyediaan informasi awal (early warning)
4 Penambahan Pendanaan Awal (top-up prefund)
5 Penyelesaian Akhir Hasil Kliring Kredit secara Periodik
6 Penyelesaian Akhir hasil Kliring Kredit secara nasional
7 Download DKE Kredit outward
II Kliring Debet
A Kliring Penyerahan
1 Penyampaian DKE Debet penyerahan dari Peserta secara off-line kepada PKL maupun secara on-line kepada PKL melalui SSK
2 Penyampaian Warkat Debet penyerahan dari Peserta kepada PKL atau kepada Peserta lainnya
3 Penambahan Pendanaan Awal oleh kantor pusat Peserta 1)
4 Pengiriman BSK penyerahan lokal ke SSK sehingga kantor pusat Peserta dapat melakukan download atas hasil Kliring lokal setempat; dan
5 Distribusi laporan hasil Kliring penyerahan oleh PKL kepada Peserta
B Kliring Pengembalian
1 Penyampaian DKE Debet pengembalian dari Peserta secara off-line kepada PKL maupun secara on-line kepada PKL melalui SSK
367
Lampiran 7
No. Kegiatan T+0 (WIB)
T+1*) (WIB)
2 Penyampaian Warkat Debet pengembalian kepada PKL atau Peserta lainnya
3 Penyediaan informasi Awal (early warning)
4 Pengiriman BSK pengembalian lokal ke SSK sehingga kantor pusat Peserta dapat melakukan download atas hasil Kliring lokal setempat; dan
5 Distribusi laporan hasil Kliring pengembalian oleh PKL kepada Peserta
Lampiran 8A.2
Keterangan:
*) Hanya diisi apabila Kliring pengembalian dilakukan pada hari kerja yang berbeda
dengan Kliring penyerahan
368
Lampiran 7
Lampiran 8A.2 Contoh Pengumuman Jadwal SKNBI Oleh PKN
Jadwal Kliring Kredit
No. Kegiatan WIB
A Siklus Pertama
1. Penyediaan pendanaan awal (prefund)
2. Pengiriman DKE Kredit ke SSK
3. Download DKE Kredit inward confirmed
4. Penyediaan informasi awal (early warning)
5. Penambahan Pendanaan Awal (top-up prefund)
6. Penyelesaian Akhir Secara Periodik
7. Penyelesaian Akhir Siklus
8. Download DKE Kredit outward
B Siklus Kedua
1. Pengiriman DKE Kredit ke SSK
2. Download DKE Kredit inward confirmed
3. Penyediaan informasi awal (early warning)
4. Penambahan Pendanaan Awal (top-up prefund)
5. Penyelesaian Akhir Secara Periodik
6. Penyelesaian Akhir Siklus
7. Download DKE Kredit outward
369
Lampiran 7
Jadwal Kliring Debet
No. Kegiatan Waktu (WIB)
A Kliring Debet T+0
1. Penyediaan Pendanaan Awal (prefund)
2. Penyampaian DKE Debet dari TPK On-line dan KPK ke SSK:
- DKE Debet Kliring Penyerahan
- DKE Debet Kliring Pengembalian
3. Penyediaan informasi awal (early warning)
4. Penambahan Pendanaan Awal (top-up prefund)
5. Download status DKE Debet Penyerahan oleh KPK
6. Proses BSK Penyerahan Lokal dan BSK Pengembalian Lokal oleh KPK
7. Ppengiriman BSK Penyerahan Lokal, BSK Pengembalian Lokal dan BSK Debet Lokal****)
oleh KPK ke SSK
8. Penyelesaian Akhir hasil Kliring Debet secara nasional
9. Download DKE Debet confirmed dan unconfirmed oleh TPK on-line
B Kliring Pengembalian (T+1)
1. Pengiriman DKE Debet pengembalian dari TPK ke SSK (pengiriman on-line)
Pengiriman dari KPK ke SSK yang terdiri dari:
- DKE Debet pengembalian 1)
- BSK Pengembalian Lokal 2)
2. Informasi awal (early warning)
3. Penyelesaian Akhir (settlement)
4. Download DKE Debet confirmed dan unconfirmed oleh TPK on-line
Keterangan
BSK Debet Lokal adalah netting antara BSK Penyerahan Lokal dengan BSK Pengembalian Lokal. BSK
Debet Lokal untuk wilayah kliring yang pelaksanaan Kliring pengembaliannya dilakukan pada hari
kerja berikutnya (T+1) hanya merupakan BSK Penyerahan Lokal tanpa BSK Pengembalian Lokal.
1. Untuk Wilayah Kliring yang pelaksanaan Kliring pengembaliannya dilakukan pada hari kerja
berikutnya (T+1), maka DKE Debet yang dikembalikan adalah DKE Debet yang diserahkan pada
Kliring penyerahan hari kerja sebelumnya (T+0).
2. Untuk Wilayah Kliring yang pelaksanaan Kliring pengembaliannya dilakukan pada hari kerja
berikutnya (T+1), maka BSK Pengembalian Lokal merupakan BSK hasil perhitungan DKE Debet
yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
370
Lampiran 7
Lampiran 8B
Pengenaan Biaya Warkat Debet yang Tertolak (Reject) Oleh Mesin Baca Pilah
No Penyebab Reject Pihak yang Dikenakan Biaya Warkat
Debet Reject
Peserta Pengirim Peserta
Penerima
1 Kolom Nomor Seri V
2 Sandi peserta V
3 Nomor rekening V
4 Sandi Transaksi V
5 Nominal V
371
Lampiran 7
Lampiran 9 Contoh Bentuk dan Informasi yang Dicantumkan
dalam TPPK untuk Peserta
A. TPPK Peserta di Wilayah Kliring On-line Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Otomasi
1. TPPK Bagi Petugas Internal Peserta
Misalnya PT. Bank AAA KC. Basuki Rahmat nomor sandi Peserta 555-6667.
a. TPPK Bentuk Vertikal
Tampak Depan Tampak Belakang
b. TPPK Bentuk Horisontal
Tampak Depan Tampak Belakang
Tanda Pengenal Petugas Kliring
(TPPK)
a. Segala akibat pemakaian TPPK
oleh pihak manapun merupakan
tanggung jawab peserta Kliring
yang bersangkutan
b. Barang siapa menemukan TPPK
ini supaya menyerahkan kepada
Bank Indonesia, Bagian Kliring
Jakarta, Gedung D lt. 3, Jl. M.H.
Thamrin No.2 Jakarta 10010
Nama dan tanda tangan
Pejabat PKL
KLIRING
BANK INDONESIA
SURABAYA
PT. BANK AAA
KC BASUKI RAHMAT
555-6667
KLIRING BANK INDONESIA SURABAYA
PT. BANK AAA
KC. BASUKI RAHMAT
555-6667
Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK)
a. Segala akibat pemakaian TPPK oleh pihak manapun merupakan tanggung jawab peserta Kliring yang
bersangkutan.
b. Barang siapa menemukan TPPK ini supaya menyerahkan kepada Bank Indonesia, Bagian Kliring
Jakarta, Gedung D lt. 3, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta
10010
Nama dan tanda tangan
Pejabat PKL
372
Lampiran 7
2. TPPK Bagi Perusahaan Jasa Kurir
Misalnya PT. Bank AAA nomor sandi peserta 002-0307 menunjuk perusahaan jasa kurir
dengan nama PT. XXX
a. TPPK Bentuk Vertikal
Tampak Depan Tampak Belakang
b. TPPK Bentuk Horisontal
Tampak Depan Tampak Belakang
Tanda Pengenal Petugas Kliring
(TPPK)
a. Segala akibat pemakaian TPPK oleh pihak manapun merupakan tanggung
jawab peserta Kliring yang
bersangkutan
b. Barang siapa menemukan TPPK ini
supaya menyerahkan kepada Bank Indonesia, Bagian Kliring Jakarta,
Gedung D lt. 3 Jl. M.H. Thamrin
No.2 Jakarta 10010
Nama dan tanda tangan
Pejabat TPPK
KLIRING
BANK INDONESIA
SURABAYA
PT. XXX
PT. BANK AAA
002
KLIRING BANK INDONESIA SURABAYA
PT. XXX
PT. BANK AAA
002
Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) a. Segala akibat pemakaian TPPK oleh pihak manapun
merupakan tanggung jawab peserta Kliring yang
bersangkutan. b. Barang siapa menemukan TPPK ini supaya
menyerahkan kepada Bank Indonesia, Bagian Kliring
Jakarta, Gedung D lt. 3, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10010
Nama dan tanda tangan Pejabat Penyeleggara
373
Lampiran 7
B. TPPK Peserta di Wilayah Kliring Off-line Manual
Tampak Depan
KLIRING
BANK MANDIRI*)
TANJUNG PINANG
KLIRING
BANK DANAMON**)
TANJUNG PINANG
NAMA PETUGAS INTERNAL PESERTA
Tampak Belakang
Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK)
Sandi Peserta :
Alamat Peserta :
[kota], [tgl/bln/thn]
Nama kantor PKL
Tanda tangan & Nama Tanda tangan & Nama
Petugas Internal Peserta Pejabat PKL
*) Diisi nama kantor Penyelenggara Kliring Lokal
**) Diisi nama Kantor Bank Peserta
FOTO
(2x3 cm)
374
Lampiran 7
Lampiran 15 Daftar Alasan Penolakan dan Sanksi Kewajiban Membayar
atas Penolakan Warkat Debet dan/atau DKE Debet
Penolakan Pihak yang Dikenakan Sanksi Kewajiban
Membayar1)
No. Alasan Penolakan4)
Bank Penagih2) Bank Tertarik3)
Bank Nabah Pemegang
Bank Nasabah Penarik
1 Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup.
- - - √
2 Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup.
Tidak ada sanksi kewajiban membayar
3 Unsur Cek/syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal Penarikan.
-
-
-
√
4 Unsur Cek tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan Penarik.
- - - √
5 Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama dan nomor Rekening Giro Pemegang.
-
-
-
√
6 Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama Bank penerima.
-
-
-
√
7 Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat jumlah Dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnya.
-
-
-
√
8 Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan, nama jelas dan/atau dilengkapi dengan cap/stempel.
-
-
-
√
9 Bilyet Giro diunjukkan sebelum tanggal Penarikan atau sebelum Tanggal Efektif, atau Tanggal Efektif dicantumkan tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan.
√ - - -
10 Cek dan/atau Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan berdasarkan surat pembatalan dari
Tidak ada sanksi kewajiban membayar
375
Lampiran 7
Penolakan Pihak yang Dikenakan Sanksi Kewajiban
Membayar1)
No. Alasan Penolakan4)
Bank Penagih2) Bank Tertarik3)
Bank Nabah Pemegang
Bank Nasabah Penarik
Penarik.
11 Cek dan/atau Bilyet Giro sudah daluwarsa.
√ - - -
12 Perubahan teks/perintah yang telah tertulis pada Bilyet Giro tidak ditandatangani oleh Penarik.
Tidak ada sanksi kewajiban membayar
13 Tanda tangan tidak cocok dengan spesimen.
- - - √
14 Bank Penagih bukan merupakan Bank penerima yang disebut dalam Cek Silang Khusus atau Bilyet Giro sebagai Bank penerima Dana.
√
-
-
-
15 Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang atau dicuri (harus dilampiri dengan surat keterangan dari kepolisian).
Tidak ada sanksi kewajiban membayar
16 Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penarik (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang).
Tidak ada sanksi kewajiban membayar
17 Rekening Giro diblokir oleh instansi yang berwenang (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang).
Tidak ada sanksi kewajiban membayar
18 Perintah dalam DKE Debet tidak sesuai dengan perintah dalam Warkat Debet yang bersangkutan.
√
-
-
-
19 Penerimaan DKE Debet tidak disertai dengan penerimaan fisik Warkat Debet.