1 - 1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Dengan diberlakukannya Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menuntut Daerah untuk mampu melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Amanah undang-undang tersebut mewajibkan untuk semua pimpinan PD Daerah menyiapkan Rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMN/RPJMD dan menetapkan Renstra setelah disesuaikan dengan RPJMN/RPJMD. Oleh karena itu, setiap PD Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah secara menyeluruh.
130
Embed
BAB I. PENDAHULUAN - kepriprov · 2020. 8. 26. · BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1 - 1
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG
Dengan diberlakukannya Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
menuntut Daerah untuk mampu melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan
potensi sumber daya yang dimiliki. Amanah undang-undang tersebut mewajibkan untuk semua
pimpinan PD Daerah menyiapkan Rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMN/RPJMD dan menetapkan Renstra setelah
disesuaikan dengan RPJMN/RPJMD. Oleh karena itu, setiap PD Daerah berkewajiban untuk
menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam rangka
pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah secara menyeluruh.
1 - 2
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diantaranya bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan
daerah. Di sisi lain, dinas daerah atau PD diantaranya bertugas menyelenggarakan fungsi
perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. Sesuai dengan peraturan peraturan
perundang-undangan tersebut, Rancangan Renstra digunakan sebagai bahan penyusunan
Rancangan RPJMD yang dalam prosesnya didahului dengan penelaahan oleh Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 menjadi panduan
dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) dan telah
disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009. Penyusunan RPJMD mengacu kepada
RPJPD 2005-2025, visi, misi dan program prioritas Gubernur terpilih.
RPJMD merupakan prioritas dari Gubernur terpilih yang akan dilaksanakan oleh PD Daerah
melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari PD Daerah (Renstra-
PD). Rancangan RPJMD disusun oleh Bappeda, sedangkan rancangan Renstra-PD disusun oleh
pimpinan masing-masing PD Daerah. Rancangan Renstra-KPD ditelaah oleh Bappeda agar
konsisten dengan sasaran program prioritas Gubernur. Oleh karena itu diperlukan suatu
Rancangan Renstra PD yang memuat ruang lingkup arah kebijakan, sasaran, dan program dalam
rancangan Renstra-PD sebagai bahan pendahuluan untuk menyusun RPJMD.
Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 2017
tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
DaerahDan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, SertaTata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2016
sampai dengan 2021. Renstra ini memuat telaah, tujuan, strategi, kebijakan,program, dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yangdisusun dengan berpedoman pada
RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Adapun tahapan penyusunan rancangan Renstra PD dapat
1 - 3
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
digambarkan dalam bagan alir sebagaimana Gambar 1.1, sedangkan tahapan sampai dengan
penetapan Renstra PD terlihat pada Gambar 1.2 dibawah ini.
Gambar 1.1. Bagan alir Penyusunan Rancangan Renstra PD Provinsi
Gambar 1.2. Bagan Alir Penyusunan Renstra PD Provinsi
Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi PD, juga
berlandaskan pada pemetaankondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang
1 - 4
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
serta mengacupada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (RPJMD) 2016-2021, RencanaPembangunan Jangka
Menengah(RPJM)Nasional (RPJMN) melalui RPJMKementerian terkait.Berdasarkan hal-hal diatas,
mandat dan tanggung jawab Gubernur dijabarkandalam RPJMD, sedangkan mandat dan
tanggungjawab Kepala PD dijabarkandalam Renstra PD. Muatan dari rencana pembangunan
disesuaikan denganmandat dan tanggung jawab masing-masing. Gambar 1.3. dan Gambar
1.4.menunjukkan hubungan antara RPJMD dan Renstra PD.
Gambar 1.3. Hubungan antara RPJMD dengan Renstra PD
Gambar 1.4. Hubungan Muatan RPJMD dan Renstra PD
1 - 5
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
Dengan mengingat bahwa program pembangunan harus sinergis, dan terkoordinasi, RPJMD tidak
bisa bisa lepas dari RPJM Nasional. Keterkaitan antaraRPJM Nasional, RPJMD dan Renstra Dinas
bisa dilihat pada Gambar Gambar 1.5
Gambar 1.5. Hubungan antara RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan Renstra PD
Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPJM Daerah sejalandengan arah
pembangunan yang telah ditetapkan melalui RPJM Nasional, danRPJM Provinsi.
1.2. LANDASAN HUKUM
Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dilandasi berbagai peraturan perundanganyang
berlaku antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
1 - 6
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan
Umum;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN ( Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Kepentingan Umum;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025
17. Draft Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kepulauan Riau tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem
Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang
Pekerjaan Umum;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11.A/PRT/M/2006 tentangKriteria dan Penetapan
Wilayah Sungai;
1 - 7
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 86 Tahun 2017TentangTata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan PeraturanDaerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahDan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, SertaTata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
DanRencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2011, tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan
Dilaksanakan Sendiri;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang
Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud
Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2016 -2021 adalahsebagai arah dan pedoman perencanaan dalam
penyelenggaraan pembangunaninfrastruktur urusan bidang Pekerjaan Umum, dan urusan Bidang
Penataan Ruang dan Pertanahan di Daerah Provinsi Kepulauan Riau sehingga pelaksanaan
pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakansecara terpadu, sinergis, harmonis dan
berkesinambungan.
1.3.2. Tujuan
Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuanuntuk :
a. Merumuskan tujuan sasaran strategi dan kebijakan Pembangunan bidang Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada RPJMD
Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.
1 - 8
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
b. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diatas yaitu memuat tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah; dan
c. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada poin b diatas, diselaraskan dengan
pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana
strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 –2021disusun dengan sistematikasebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan
Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan
dengan Renja PD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah,
dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan
fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran PD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan dokumenRenstra PD.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi
dokumen dan pengertian pada masing-masing isi dari dokumen Renstra PD.
1 - 9
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian
program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan
mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui
Renstra PD ini.
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi
PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian
tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil,
dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).
2.2. Sumber Daya PD
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PDdalam
menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan
unit usaha yang masih operasional.
2.3. Kinerja Pelayanan PD
Menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode
sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD
dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh
pemerintah.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD
kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra PD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil
telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai
tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang.
Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan,
dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
1 - 10
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PDbeserta faktor-
faktor yang mempengaruhinya.
3.2. Telaahan Visi, Misidan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilih.
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi,
serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan
identifikasi permasalahan pelayanan PD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat
dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala
daerah dan wakil kepala daerah tersebut). Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi
salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor
pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau
dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi/kabupaten/kota.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan K ajian Lingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari
pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi
RTRW dan KLHS.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan PD ditinjau dari:
a. gambaran pelayanan PD;
b. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
c. sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/kabupaten/kota;
d. implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan
e. implikasi KLHS bagi pelayanan PD
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu
strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja
isu strategis yang akan ditangani.
1 - 11
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah
Perangkat Daerah.
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakanPerangkat
Daerah dalam lima tahun mendatang.
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII. PENUTUP
Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan terkait indikator kinerja PD yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.Naskah
rancangan Renstra PD ini selanjutnya disampaikan kepala PDkepada Bappedauntuk di
verifikasi.
Susunan penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riautahun 2016 -2021 dimulai dengan latar belakang, landasan
hukum serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas, gambaran terkait pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau,
pemaparan tentang isu strategis, kondisidan tantangan penyelenggaraan bidang
pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; visi, misi, tujuan dansasaran Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau; strategi
dan kebijakan penyelenggaraaninfrastruktur; serta program dan kegiatan prioritas disertai
dengan pagu indikatif.
2 - 1
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD)
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan PertanahanProvinsi
Kepulauan Riau.
2.1.1. Tugas dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum,
penataan ruang dan pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan meliputi perencanaan dan evaluasi program, umum dan
keuangan;
2 - 2
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
b. penyusunan program di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang bina marga;
d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sumber daya
air;
e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang jasa kontruksi;
f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang penataan
ruang dan pertanahan;
g. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang pekerjaan umum, penataan ruang
dan pertanahan;
h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri atas:
a. Sekretariat;
b. Bidang Bina Marga;
c. Bidang Sumber Daya Air;
d. Bidang Jasa Kontruksi;
e. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bidang Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan pelaksanaan tugas dan
dukungan administrasi dinas.
Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. pengelolaan urusan administrasi dan inventarisasi aset;
b. pengkoordinasian dan monitoring pengelolaan aset dan kearsipan;
c. membangun, mengembangkan, dan melaksanakan system pengelolaan aset dan kearsipan;
d. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, organisasi dan tata laksana
Dinas;
e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan urusan rumah tangga Dinas;
f. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya, hukum dan
kehumasan;
g. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Informasi dan mengelolah pengaduan masyarakat;
2 - 3
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
h. pengkoordinasian dan fasilitasi Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa baik dari
internal maupun eksternal; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.
Sekretariat terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan
menyusun rencana program dan kegiatan dinas, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan, mengkoordinir penyusunan sistem informasi infrastruktur serta melakukan
penyiapan bahan pengendalian, perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban
keuangan.
Uraian tugas tersebut meliputi:
a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas pekerjaan umum berdasarkan
usulan Bidang sesuai dengan tahapan mekanisme perencanaan;
b. melaksanakan penyelarasan dan kompilasi program kegiatan dinas;
c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dinas;
d. menyusun bahan laporan pelaksanaan program kegiatan dinas;
e. menyusun rencana anggaran dinas;
f. menyelenggarakan tata usaha keuangan dinas;
g. melaksanakan pembukuan, verifikasi, dan pembinaan bendaharawan;
h. melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai;
i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dinas;
j. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas;
k. melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok mengumpul dan mengolah bahan
administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, organisasi serta
menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.
2 - 4
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
Uraian tugas tersebut meliputi:
a. menyiapkan dan menyusun program kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
b. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya, hukum
dan kehumasan;
c. melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan;
d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
e. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
f. menyusun bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
g. mengkoordinasikan dan memfasilitasi Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa baik
dari internal maupun eksternal;
h. menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
i. melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.
Bidang Bina Marga
Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, fasilitasi, pembangunan serta pemeliharaan di bidang kebinamargaan; pemetaan jalan
provinsi serta pengelolaan jembatan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang bina marga;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan jalan provinsi; fasilitasi,
koordinasi serta pembinaan teknis pembangunan jalan dan jembatan;
c. penyiapan bahan perumusan penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi;
d. penyiapan bahan perumusan penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan
jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota
kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer;
e. penetapan status jalan provinsi;
f. pelaksanaan pembangunan jalan provinsi;
g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang jalan provinsi;
h. penyediaan dukungan/bantuan untuk kerjasama antar kabupaten/kota dalam pengembangan
jaringan jalan lintas kabupaten/kota;
i. melakukan pengawasan, pengendalian, bimbingan dan pengembangan tugas bidang bina marga;
j. menyediakan dan melengkapi data base jalan dan jembatan untuk mendukung perencanaan dan
pengembangan program dan kegiatan; dan
2 - 5
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.
Bidang Bina Marga terdiri dari:
a. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bina Marga;
b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
1) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bina Marga
Seksi Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan
koordinasi dan menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Bina Marga, pelaksanaan evaluasi
dan pelaporan, pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan di Bidang Bina Marga.
Uraian tugas tersebut meliputi:
a. melaksanakan penyiapan dan penyusunan perencanaan teknik kegiatan di Bidang Bina
Marga;
b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja kegiatan Bidang Bina Marga;
c. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan data di Bidang Bina Marga;
d. melaksanakan pengumpulan data kegiatan di Bidang Bina Marga;
e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Bina Marga;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di Bidang Bina Marga; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.
2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, fasilitasi
dan pembinaan serta pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan.
Uraian tugas tersebut meliputi:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan kegiatan
pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian pembangunan dan peningkatan jalan dan
jembatan;
c. melaksanakan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan
jembatan; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.
2 - 6
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan
Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan
pembinaan serta pemeliharaan jalan dan jembatan.
Uraian tugas tersebut meliputi:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan preservasi
jalan dan jembatan;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian preservasi jalan dan jembatan;
c. melaksanakan pembinaan teknik rekonstruksi dan teknik pemeliharaan jalan dan jembatan;
d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
f. merencanakan penanganan pemeliharaan jalan baik berupa pemeliharaan rutin maupun berkala
pada sepanjang ruas jalan provinsi; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.
Bidang Sumber Daya Air
Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. menyiapkan dan menyusun program kegiatan bidang sumber daya air;
b. penyiapan bahan perumusan penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi;
c. penetapan rencana, pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota;
d. penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota;
e. penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan
sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; pelaksanaan pembangunan,
pengelolaan konservasi, pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota;
f. penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan,
penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
g. penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air;
h. penertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
2 - 7
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
i. pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada
daerah yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi lintas
kabupaten/kota;
j. pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kabupaten/kota;
k. fasilitasi penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya air antar kabupaten/kota;
l. pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota;
m. pembangunan dan konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
n. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang sumber daya air; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.
Bidang Sumber Daya Air terdiri atas:
a. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Sumber Daya Air;
b. Seksi Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
1) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Sumber Daya Air
Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan
koordinasi dan menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air, pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan serta pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan di Bidang Sumber Daya Air.
Uraian tugas tersebut meliputi:
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknik di Bidang Sumber Daya Air;
b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
c. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan data di Bidang Sumber Daya Air;
d. melaksanakan pengumpulan data kegiatan di Bidang Sumber Daya Air;
e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di Bidang Sumber Daya Air;
dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.
2) Seksi Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
Seksi Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi,
fasilitasi dan pembinaan serta pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.
Uraian tugas tersebut meliputi:
2 - 8
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
a. melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya air;
b. melaksanakan pengendalian pengelolaan sumber daya air;
c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengelolaan
sumber daya air; dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.
3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan
Seksi Operasi dan Pemeliharaan tugas pokok melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan serta
pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air.
Uraian tugas tersebut meliputi:
a. melaksanakan kegiatan pengendalian pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana sumber daya air;
b. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber
daya air; dan
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.
Bidang Jasa Konstruksi
Bidang Jasa Kontruksi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, perumusan kebijakan teknis,
fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan pembinaan serta pelaksanaan dibidang Jasa Kontruksi.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Jasa Kontruksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Jasa Kontruksi;
b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
c. pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha jasa kontruksi;
d. penyelenggaraan pengembangan teknologi di bidang jasa kontruksi;
e. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pekerjaan kontruksi;
f. penyelenggaraan pembinaan jasa kontruksi baik untuk kepentingan pemerintah dan dunia usaha;
g. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang jasa kontruksi; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.
Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari:
a. Seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
b. Seksi Pemberdayaan Jasa Kontruksi; dan
c. Seksi Pengujian Konstruksi.
2 - 9
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
1) Seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
Seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
penyusunan rencana kegiatan pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi, pelaksanaan evaluasi
dan pelaporan serta pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan pada seksi pengaturan dan
pengawasan jasa konstruksi.
Uraian tugas tersebut meliputi:
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pada seksi pengaturan dan
pengawasan jasa konstruksi;
b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja kegiatan pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi;
c. melaksanakan arah kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
d. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi;
e. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
f. melaksanakan penataan sistem Jasa Konstruksi;
g. menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik;
h. melaksanakan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi;
i. melaksanakan pengawasan terhadap tenaga kerja konstruksi;
j. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
k. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi jasa konstruksi;
l. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan pada seksi pengaturan dan
pengawasan jasa konstruksi;
m. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pengaturan jasa konstruksi;
n. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pada seksi pengaturan dan
pengawasan jasa konstruksi; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang.
2) Seksi Pemberdayaan Jasa Kontruksi
Seksi Pemberdayaan Jasa Kontruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan
penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan jasa kontruksi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
serta pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan dibidang pemberdayaan jasa kontruksi.
Uraian tugas tersebut meliputi:
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dibidang pemberdayaan jasa kontruksi;
b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja kegiatan pemberdayaan jasa kontruksi;
2 - 10
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
c. melaksanakan perencanaan sumber daya manusia;
d. merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
e. memperluas dan meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan;
f. mendorong usaha perasuransian untuk mengembangkan jenis pertanggungan atas resiko yang
timbul dan tanggungjawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi;
g. mendorong penyedia jasa agar mampu bersaing dipasar nasional maupun internasional;
h. mengembangkan sistem informasi jasa kontruksi;
i. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan dibidang pengaturan jasa kontruksi;
j. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengaturan jasa kontruksi;
k. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang pemberdayaan jasa
kontruksi; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.
3) Seksi Pengujian Konstruksi
Seksi Pengujian Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana
kegiatan pengujian konstruksi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengumpulan dan
pengelolaan data kegiatan pada seksi pengujian jasa konstruksi.
Uraian tugas tersebut meliputi:
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pada seksi pengujian konstruksi;
b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja kegiatan pengujian konstruksi;
c. bertanggungjawab secara langsung atas terselenggaranya kegiatan laboratorium untuk menjamin
mutu dan hasil penyelidikan, pemetaan dan pengujian yang memenuhi standar;
d. menjamin konsistensi pelaksanaan kegiatan pengujian konstruksi sesuai dengan persyaratan pada
metode pengujian yang telah ditetapkan;
e. memastikan bahwa pelaksanaan teknis dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan telah
sesuai dengna persyaratan standar;
f. memeriksa kondisi peralatan laboratorium dan lapangan secara rutin satu bulan sekali dalam
rangka pemeliharaan peralatan uji laboratorium dan lapangan;
g. melaksanakan pelatihan personil laboratorium yang relevan;
h. melaksanakan kegiatan uji banding antar laboratorium/uji profesiensi;
i. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan pada seksi pengujian konstruksi;
j. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pada seksi pengujian konstruksi;
k. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pada seksi pengujian
konstruksi; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
2 - 11
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan penataan ruang,
koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengendalian, pemanfaatan penyelenggaraan penataan ruang
wilayah serta pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan penyiapan dan penyusunan program kegiatan Bidang Penataan Ruang dan
Pertanahan;
b. pelaksanaan penyusunan peraturan daerah bidang penataan ruang kawasan strategis Provinsi;
c. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan data base tentang peraturan, pedoman,
informasi di bidang penataan ruang;
d. pelaksanaan sosialisasi peraturan, pedoman, dan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK)
kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau;
e. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan penataang ruang di kabupaten/kota;
f. pelaksanaan pengembangan aparatur dan masyarakat di bidang penataan ruang;
g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu di bidang penataan ruang;
h. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin pemanfaatan ruang serta pemberian rekomendasi
sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah kawasan strategis provinsi;
i. penyelenggaraan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang terhadap
pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam pengendalian dan penertiban penyelenggaraan
penataan ruang;
k. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan ruang antar
Kabupaten/Kota;
l. pelaksanaan fasilitasi dan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang
Provinsi Kepulauan Riau;
m. pelaksanaan fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
n. pelaksanaan penyusunan perencanaan pemanfaatan dan penguasaan pertanahan;
o. pelaksanaan fasilitasi pemberian izin lokasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah
Provinsi Kepulauan Riau;
p. pelaksanaan fasilitasi penetapanan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
q. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
2 - 12
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
r. pelaksanaan fasilitasi Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
s. pelaksanaan fasiliasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah
kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
Provinsi Kepulauan Riau;
t. pelaksanaan fasilitasi Penyelesaian masalah tanah kosong pada kawasan strategis pemerintahan
Provinsi Kepulauan Riau;
u. pelaksanaan Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong pada kawasan strategis pemerintahan
Provinsi Kepulauan Riau;
v. pelaksanaan fasilitasi Penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
w. pelaksanaan Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
x. pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya pada kawasan strategis
pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau;
y. pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabuapten/kota
dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan
z. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.
Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri dari:
a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
c. Seksi Pertanahan.
1) Seksi Perencanaan Tata Ruang
Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas pokok penyusunan bahan perumusan kebijakan
umum, penyelenggaraan, fasilitasi dan pembinaan bidang Penataan Ruang.
Uraian tugas tersebut meliputi:
a. menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang kawasan strategis
Provinsi;
b. menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang kawasan strategis
Provinsi;
2 - 13
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
c. menyiapkan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang insentif dan disinsentif pemanfaatan
ruang kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau;
d. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi dan komunikasi, penyebar luasan kesadaran
dan tanggung jawab masyarakat tentang penataan ruang tingkat Provinsi;
e. menyusun rumusan pembangunan dan pengembangan data Base sistem informasi tata ruang
wilayah, satu peta satu kebijakan (one map policy) di provinsi kepulauan riau;
f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
g. menyiapkan program pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang;
h. menyiapkan program penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
i. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.
2) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas pokok penyusunan bahan perumusan
kebijakan umum, pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan ruang.
Uraian tugas tersebut meliputi:
a. menyiapkan bahan sosialisasi NSPK, SPM, bimbingan, supervisi, pembinaan, pendidikan dan
pelatihan, penelitiandan pengembangan penataan ruang tingkat Provinsi dan kawasan strategis
Provinsi;
b. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pemanfaatan ruang serta pemberian rekomendasi
sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah kawasan strategis provinsi;
c. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang terhadap
pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan
ruang antar Kabupaten / Kota;
e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang perencanaan tata ruang;
f. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaran
penataan ruang;
g. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan penataan ruag terhadap
pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
h. memfasilitasi dan operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Penataan ruang Provinsi
Kepulauan Riau;
i. menfasilitasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfatan ruang;
2 - 14
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
j. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi insentif dan disinsentif dalam penataan ruang; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.
3) Seksi Pertanahan
Seksi Pertanahan mempunyai tugas pokok penyusunan bahan perumusan kebijakan, dalam rangka
penguasaan tanah agar sesuai dengan peruntukannya.
Uraian tugas tersebut meliputi:
a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pemanfaatan dan penguasaan pertanahan;
b. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian izin lokasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
daerah Provinsi Kepulauan Riau;
c. menyiapkan bahan fasilitasi penetapanan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
d. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
e. menyiapkan bahan fasilitasi Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
f. menyiapkan bahan fasiliasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian
tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah Provinsi Kepulauan Riau;
g. menyiapkan bahan fasilitasi Penyelesaian masalah tanah kosong pada kawasan strategis
pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau;
h. menyiapkan bahan fasilitasi Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong pada kawasan strategis
pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau;
i. menyiapkan bahan fasilitasi Penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
j. menyiapkan bahan Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
k. menyiapkan bahan Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya pada kawasan strategis
pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau;
l. menyiapkan bahan Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah
kabuapten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.
2 - 15
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
2.1.
2. S
tru
ktu
r O
rgan
isas
i Gam
bar
2.1
. D
iag
ram
Str
ukt
ur
Org
anis
asi D
inas
Pek
erja
an U
mu
m, P
enat
aan
Ru
ang
dan
Per
tan
ahan
2 - 16
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Jumlah seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan
Riau sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 132 orang terdiri dari 61 orang Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dan 69 orang Pegawai Non PNS, dengan rincian sebagai berikut :
a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan
Tingkat Pendidikan
Berdasarkan tingkat pendidikan formal masih didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana (S1)
berjumalh 50 orang atau sebesar 42,37 persen dan tingkat pendidikan paska sarjana (S2)
berjumlah 11 orang atau sebesar 9,32 persen maka total SDM Dinas PUPP berjumlah 61 orang
atau sebesar 51,69%, maka SDM Dinas PUPP cukup baik sebesar 50 % lebih. Untuk itu masih
perlu ditingkatkan kemampuan dan pendidikan pegawai Dinas PUPP dan saat ini 2 orang lagi
melanjutkan pendidikan S-2 sebanyak 2 orang.
b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Jumlah jabatan struktural sesuai dengan Pergub SOTK bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan sebanyak 20 Jabatan, sedangkan jabatan non struktural terdiri dari jabatan
fungsional khusus dan jabatan fungsional umum (staf). Jabatan fungsional sebanyak 3 orang dan
jabatan fungsional umum sebanyak 109 orang. Adapun rincian jumlah jabatan yang dimaksud
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan
Pangkat dan Golongan
NO PANGKAT & GOLONGAN JUMLAH
01 Pembina Utama Muda (IV.c) 1 orang
02 Pembina Tk. 1 (IV.b) 2 orang
03 Pembina (IV.a) 6 orang
04 Penata Tk. 1 (III.d) 11 orang
05 Penata (III.c) 8 orang
06 Penata Muda Tk. 1 (III.b) 13 orang
07 Penata Muda (III.a) 15 orang
08 Pengatur (II.c) 4 orang
09 dibawah Pengatur (II.a) 1 orang
10 Pegawai Non PNS 69 Orang
J u m l a h 130 orang
No Tingkat Pendidikan Jumlah
01 Paska Sarjana (S2) 11 orang
02 Sarjana (S1) 48 orang
03 Diploma III 8 orang
04 S M A 49 orang
J u m l a h 130 orang
S2 9.32%
S1 42.37%
Diploma 3 6.78%
SMA 41.53%
TINGKAT PENDIDIKAN
Gambar 2.2. Diagram SDM
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Gambar 2.3. Diagram SDM
Berdasarkan Pangkat dan Golongan
2 - 17
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
Pegawai dengan pangkat dan golongan Penata Muda Tk.1 (III.b) adalah yang terbanyak dengan
jumlah 29 pegawai. Dan Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan 95,65 persen.
c. Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 2.3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin
NO PANGKAT & GOLONGAN LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
01 Pembina Utama Muda (IV.c) 1 orang - 1 orang
02 Pembina Tk. 1 (IV.b) 1 Orang 1 Orang 2 orang
03 Pembina (IV.a) 5 Orang 1 Orang 6 orang
04 Penata Tk. 1 (III.d) 8 Orang 3 Orang 11 orang
05 Penata (III.c) 4 Orang 4 Orang 8 orang
06 Penata Muda Tk. 1 (III.b) 10 Orang 5 Orang 13 orang
07 Penata Muda (III.a) 10 Orang 5 Orang 15 orang
08 Pengatur (II.c) 2 Orang 2 Orang 4 orang
09 dibawah Pengatur (II.a) 1 Orang - 1 orang
10 Pegawai Non PNS 52 Orang 17 Orang 69 Orang
J u m l a h 94 Orang 38 Orang 130 orang
Gambar 2.4. Grafik Perbandingan Persentase SDM Berdasarkan Jenis Kelamin
Persentase jumlah pegawai dengan jenis kelamin perempuan sebesar 25 persen (Lihat grafik
diatas). Jumlah Persentase perempuan yang terbesar pada golongan III.a dengan jumlah 4 orang.
2.2.2. Aset Yang DiKelola
Aset yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan
Riau per 3 Januari 2017 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan masyarakat, berupa
kantor, kendaraan dinas, kendaraan operasional, dan perlengkapan kantor dengan nilai total aset
adalah sebesar Rp 9.752.315.563,00 ( Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus
Lima Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah ). Sisanya adalah aset tanah dan infrastruktur
yang merupakan infrastruktur publik.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
IV.c IV.b IV.a III.d III.c III.b III.a II.c II.a P T T
Grafik Perbandingan Persentase Jenis Kelamin
Laki-Laki Perempuan
2 - 18
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
Sedangkan jumlah nilai aset yang telah dihapuskan pada tahun 2010 sebesar 715.120.500,00 (Tujuh
Ratus Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan pada tahun 2012 sebesar
1.464.359.140,00 (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan
Seratus Empat Puluh Rupiah). Adapun rincian jumlah aset yang dikelolah oleh Dinas Pekerjaan Umum,
khususnya aset peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4. Jumlah Aset yang Dikelola oleh Dinas PUPP Provinsi Kepri
NO ASET YANG DIKELOLA JUMLAH
01 Mobil Mini Bus (Innova) 1 Unit
02 Sepeda Motor 6 Unit
02 Televisi Samsung 43” 3 Unit
03 AC Panasonic 1 PK 4 Unit
04 UPS 15 Unit
05 Laptop / Notebook 35 Unit
06 Printer 66 Unit
07 Komputer PC 6 Unit
08 Conference System 1 Unit
J u m l a h 137 unit
2.3. Kinerja Pelayanan PD
Berdasarkan Laporan Penilaian SPM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 - 2015 memiliki kinerja pelayanan dasar PD adalah sebagai
berikut :
2.3.1. Realisasi Anggaran dan Kinerja pada Periode 2015 - 2016
Dari hasil Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 - 2016, Dinas Pekerjaan Umum (dulu) memiliki
kinerja yang baik dilihat dari rata-rata realisasi anggaran sebesar 89.12%. Dari tahun 2010 - 2015 Dinas
Pekerjaan Umum terus meningkatkan kinerjanya dilihat dari rasio antara realisasi dan anggaran yang
semakin meningkat. Dinas Pekerjaan Umum memiliki realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran
sebesar 8.02% diikuti rata-rata relisasi anggaran sebesar 8.67%. Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan
Umum Periode 2010 - 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Periode
2010 - 2015
Tahun Anggaran
Anggaran Pada Tahun Ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun Ke
Rata-rata Pertumbuhan
Anggaran Realisasi
2010 Rp 582,119460,000.00 Rp 456,673,331,715.38 78.45 % - -
2011 Rp 166,084.820.082.00 Rp 147,424,257,975.20 88.76 % -71.47 -67.72
2012 Rp 199,495,312,750.00 Rp 182,625,522,185.00 91.54 % 20.12 23.88
2013 Rp 297,217.570,000.00 Rp 287,806,830,567.00 96.83 % 48.98 57.59
2014 Rp 560, 028,975,021.00 Rp 519,654,584,462.00 92.79 % 88.42 80.56
2015 Rp 347,556,974,313.00 Rp 229,952,212,786.00 86.31 % -37.94 -42.27
2 - 19
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
Tahun Anggaran
Anggaran Pada Tahun Ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun Ke
Rata-rata Pertumbuhan
Anggaran Realisasi
Rata-rata Rp 358,750,518,694.33 Rp 304,022,789,948.43 89.12 % 8.02 8.67
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2010 - 2015
Dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak lainnya yang terkait urusan
kedinasan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan telah berusaha sebaik mungkin,
namun begitu ada beberapa kendala yang harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan yang
prima, yaitu sebagai berikut :
1. Faktor Administrasi dan SDM, meliputi :
Keterlambatan penerbitan SK Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis,
Panitia Pengadaan, Pejabat Pengelola Keuangan dan perangkat lainnya;
Adanya pergantian struktur organisasi baik secara struktural maupun fungsional di Dinas
PUPP Provinsi Kepulauan Riau;
Pelaksanaan kegiatan yang lambat di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun sudah
berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga sudah menjadi bagian dari kultur
organisasi di Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini adanya kebiasaan
menunda pelaksanaan kegiatan;
Keengganan menjadi pejabat pembuat komitmen maupun pejabat pelaksana teknis kegiatan
sehingga 1 orang bertanggung jawab pada beberapa kegiatan dengan volume pekerjaan
yang besar;
Sering terjadi kesalahan dalam pembuatan SPM pada proses pembayaran pekerjaan;
2. Faktor Perencanaan
Masa penyusunan dan penelaahan anggaran relatif lama. Masa penyusunan dan
penelaahan anggaran yang lama mengakibatkan keterlambatan pembentukan panitia
pengadaan barang dan jasa. Panitia pengadaan barang dan jasa tersebut bertugas untuk
menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, menyusun
harga perkiraan sendiri, menyiapkan dokumen pengadaan, dan mengumumkan pengadaan
di media cetak dan elektronik. Apabila pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa
tersebut mengalami keterlambatan, maka bisa dipastikan pelaksanaan program/proyek
tersebut terhambat. Belum lagi ditambah oleh proses lelang yang memakan waktu cukup
lama sehingga semakin memperlambat penyerapan anggaran maupun realisasi fisik.
Pelaksanaan kegiatan sering mengabaikan jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana
dalam DPA serta Kerangka Acuan Kerja.
Adanya keterlambatan regulasi dari tingkat pusat sehingga DPA yang sudah ditetapkan
harus dirubah didalam proses perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi
2 - 20
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
yang baru, hal ini berakibar terhadap pelaksanaan program. Terjadi efisiensi anggaran
sehingga beberapa kegiatan mengalami penundaan.
Belum optimalnya ketersediaan data yang ada untuk menunjang proses perencanaan untuk
masing – masing bidang.
3. Faktor Pengadaan Barang dan Jasa
Kurangnya SDM yang memiliki sertifikat sebagai panitia pengadaan sehingga proses
pengadaan hanya ditangani oleh beberapa orang dengan volume pekerjaan yang relatif
besar.
Upah yang diterima sebagai panitia pengadaan barang dan jasa tidak begitu besar. Tidak
sebandingnya resiko dan upah yang diterima oleh pegawai, serta volume pekerjaan yang
berat dan lama menjadikan pegawai tersebut merasa enggan untuk menjadi panitia
pengadaan barang dan jasa.
Kehati-hatian pejabat pengadaan barang dan jasa dalam mengambil tindakan dalam proses
pengadaan.
Adanya proses pengadaan barang dan jasa yang memakan waktu lama dalam pelaksanaan
program. Disamping itu, Apabila jumlah perusahaan yang mengikuti proses pengadaan
barang dan jasa kurang dari persyaratan maka harus dilakukan lelang ulang, dan hal itu akan
semakin menghambat pelaksaan program
2.3.2. Kondisi umum
Luas Dan Batas Wilayah Administrasi
Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau memiliki dua kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai
ibukota provinsi dan Kota Batam, serta memiliki lima kabupaten, yaitu : Kabupaten Karimun, Kabupaten
Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan terakhir dengan perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015, luas daratan Provinsi
Kepulauan Riau seluas 8.201,72 km², dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.5. Luas Daratan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2015
No Kabupaten/Kota Luas Daratan (km2)
01 Kabupaten Bintan 1.318,21
02 Kabupaten Karimun 912,75
03 Kabupaten Natuna 2.009,04
04 Kabupaten Lingga 2.266,77
05 Kabupaten Kepulauan Anambas 590,14
06 Kota Batam 960,25
07 Kota Tanjungpinang 144,56
T O T A L 8.201,72 Sumber: Permendagri Nomor 56 Tahun 2015
2 - 21
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
Terkait dengan luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian
Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan
sejauh 12 mil laut), luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km². Sampai saat ini belum
ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berikut ini disajikan rincian
luas laut menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian
Geomatika Bakosurtanal tahun 2007.
Tabel 2.6. Luas Wilayah Laut Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Hitungan Teknis Dari Balai
Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007
No Kabupaten/Kota Luas Daratan (km2)
01 Kabupaten Bintan 102.964,08
02 Kabupaten Karimun 4.698,09
03 Kabupaten Natuna 216.113,42
04 Kabupaten Lingga 3.675,25
05 Kabupaten Kepulauan Anambas 149,13
06 Kota Batam 43.339,00
07 Kota Tanjungpinang 46.074,00
T O T A L 417.012,97
Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007
Letak dan Kondisi Geografis
Adapun hasil Verifikasi Tim Nasional dimaksud terdapat 1.795 pulau yang sudah bernama, kecuali satu
pulau yaitu Pulau Berhala dimana saat itu masih dalam sengketa dengan Provinsi Jambi. Dengan
terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala, maka pulau
Provinsi Kepulauan Riau bertambah 1 (satu) buah menjadi 1.796 pulau, dengan perincian terlihat pada
Tabel berikut ini :
Tabel 2.7. Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau
No Kabupaten/Kota Jumlah Pulau Berpenghuni
01 Kabupaten Bintan 241 48
02 Kabupaten Karimun 251 73
03 Kabupaten Natuna 392 62
04 Kabupaten Lingga 532 76
05 Kabupaten Kepulauan Anambas - -
06 Kota Batam 371 133
07 Kota Tanjungpinang 9 2
T O T A L 1796 394 Catatan: Data Pulau di Kabupaten Anambas masih bergabung dengan Natuna
Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016
Perkembangan terakhir pulau di Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor : 125.1/4275/BAK, tanggal 12 Oktober 2015 perihal penyampaian data pulau, ada penambahan
2 - 22
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
pulau di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 122 pulau. Namun demikian belum ada rincian
penambahan pulau tersebut Kondisi Klimatologi.
Kondisi Demografis
Berdasarkan database kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 sebanyak 1.827.234 jiwa, dengan perincian seperti terlihat pada
Tabel berikut ini :
Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)
01 Kabupaten Bintan 141.415
02 Kabupaten Karimun 237.720
03 Kabupaten Natuna 73.360
04 Kabupaten Lingga 91.205
05 Kabupaten Kepulauan Anambas 42.153
06 Kota Batam 1.037.187
07 Kota Tanjungpinang 204.194
T O T A L 1.827.234 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau, 2015
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 sebanyak 1.973.043
jiwa, terdiri dari 51,24% penduduk laki–laki dan 48,76% perempuan. Penyebaran penduduk di Provinsi
Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam yakni sebesar 56,23%, sedangkan wilayah
dengan persentase penduduk paling sedikit yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 2,27%.
Secara rinci jumlah dan laju pertumbuhan penduduk pada masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat
pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 - 2015
No Kab/Kota 2011 2012 2013 2014 2015
1 Karimun 216.146 218.475 220.882 223.117 225.298
2 Bintan 145.057 147.212 149.120 151.123 153.020
3 Natuna 70.423 71.454 72.527 73.470 74.520
4 Lingga 87.026 87.482 87.867 88.274 88.591
5 Kepulauan Anambas 38.210 38.833 39.374 39.892 40.414
6 Kota Batam 1.000.661 1.047.534 1.094.623 1.141.816 1.188.985
7 Kota Tanjungpinang 191.287 194.099 196.980 199.723 202.215
Provinsi Kepulauan Riau 1.748.810 1.805.089 1.861.373 1.917.415 1.973.043
Sumber: BPS Provinsi kepulauan Riau Tahun 2015
Pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau tergolong cukup tinggi, dengan rata-rata dari 2011
sampai dengan tahun 2015 sebesar 3,11%, terutama dikontribusikan dari pertumbuhan penduduk Kota
Batam yang mencapai rata-rata sebesar 4,49%. Pertumbuhan penduduk yang besar di Kota Batam
lebih disebabkan oleh migrasi masuk penduduk karena perkembangan Kota Batam yang sangat pesat
sehingga menarik perhatian bagi penduduk dari daerah lain. Pertumbuhan penduduk terkecil berada di
Kabupaten Lingga dengan rata-rata sebesar 0,47%. Secara rinci pertumbuhan penduduk per
kabupaten/kota tercantum pada tabel di bawah ini.
2 - 23
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
Tabel 2.10. Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 - 2015
No Kab/Kota 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata
1 Karimun 1,25 1,08 1,10 1,01 0,98 1,08
2 Bintan 1,42 1,49 1,30 1,34 1,26 1,36
3 Natuna 1,45 1,46 1,50 1,30 1,43 1,43
4 Lingga 0,59 0,52 0,44 0,46 0,36 0,47
5 Kepulauan Anambas 1,54 1,63 1,39 1,32 1,31 1,44
6 Kota Batam 4,84 4,68 4,50 4,31 4,13 4,49
7 Kota Tanjungpinang 1,58 1,47 1,48 1,39 1,25 1,43
Provinsi Kepulauan Riau 3,31 3,22 3,12 3,01 2,90 3,11
Sumber: BPS Provinsi kepulauan Riau Tahun 2015
Tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 sebesar 186 jiwa/km2. Kepadatan
penduduk tertinggi berada di Kota Tanjungpinang sebesar 844 jiwa/km2 selanjutnya Kota Batam
sebesar 757 jiwa/km2 dan terendah di Kabupaten Natuna dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar
26 jiwa/Km2. Terlihat peningkatan kepadatan penduduk Kota Batam dan Tanjungpinang sangat cepat
dalam kurun waktu tahun 2011-2015. Secara rinci kepadatan penduduk per kabupaten/kota dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.11. Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 - 2015 (jiwa/ km2)
No Kab/Kota 2011 2012 2013 2014 2015
1 Karimun 142 143 145 146 147
2 Bintan 83 85 86 87 88
3 Natuna 25 25 26 26 26
4 Lingga 41 41 41 42 42
5 Kepulauan Anambas 60 61 62 63 68
6 Batam 637 667 697 727 757
7 Tanjungpinang 799 810 822 834 844
Provinsi Kepulauan Riau 164 170 175 180 186
Sumber: BPS Provinsi kepulauan Riau Tahun 2015
Kondisi Klimatologi
Kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi angin sehingga secara umum
wilayah ini beriklim laut tropis basah. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh
musim pancaroba. Suhu rata-rata tertinggi di Karimun sebesar 28,08 0C dan rata-rata terendah di
Tanjungpinang 27,37 0C. Rata-rata Kelembaban Udara tertinggi di Natuna dan Hang Nadim (Batam)
sebesar 85,92%, sedangkan rata-rata terendah di Dabo (Lingga) sebesar 82,08%. Curah hujan tertinggi
di Tanjungpinang sebanyak 188,27 mm3 sedangkan curah hujan terendah di Dabo (Lingga) 105,10
mm3. Tekanan Udara tertinggi di Tanjungpinang sebesar 1.016,98 mb, sedangkan tekanan udara
terendah di Karimun sebesar 1.010,62 mb. Kecepatan Angin tertinggi di Karimun sebesar 8,92 knot,
2 - 24
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
terendah di Hang Nadim (Batam) dan Ranai (Natuna) sebesar 3,58 knot. Penyinaran matahari tertinggi
di Karimun sebesar 59,92%, terendah di Hang Nadim (Batam) dan Ranai (Natuna) sebesar 51,92%.
Secara rinci data kondisi cuaca yang tercatat di 6 stasiun BMKG di Provinsi Kepulauan Riau
ditampilkan pada Tabel dibawah ini :
Tabel 2.12. Data Kondisi Cuaca Provinsi Kepulauan Riau
No Uraian Karimun Ranai
(Natuna) Dabo
(Lingga) Tarempa
(Anambas) Hang Nadim
(Batam) Tanjung pinang
1 Suhu (OC)
Maksimun 32,80 34,90 34,10 30,30 95,00 33,60
Minimum 24,60 21,60 21,40 24,40 42,00 21,60
Rata-rata 28,08 28,08 27,92 NA 27,83 27,37
2 Kelembaban Udara (Persen)
Maksimun 97,00 100,00 100,00 92,00 100,00 100,00
Minimum 69,00 54,00 47,00 69,00 54,00 43,00
Rata-rata 81,00 85,92 82,08 NA 85,92 83,75
3 Tekanan Udara (mb) 1.010,62 1.011,33 1.011,38 1.010,68 1.011,33 1.016,98
- Duriangkang, Muka Kuning, Sei Ladi, Nongsa, Sei Harapan, Rempang, Sekanak I, Sekanak 2, Sei Tembesi, Rempang Utara, Sei Gong, Sei Raya, Sei Galang Utara, Galang Timur, Sei Ta’tas dan Sei Curus.
-
2 Natuna Midai, Kampung Hilir, Pajang, Serasan, Lagong, Batang, Tiga Sedanau, Selor, Segeram, Kelarik, Cinak, Cinak Besar, Kelarik Hulu, Hulu, Bunguran Timur, Binjai.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
No Indikator Sat 2011 2012 2013 2014 2015
Karimun km 117,42 123,99 128,92 132,62 143,72
Lingga km 163,62 174,39 182,47 188,54 206,72
Natuna km 104,91 114,51 121,71 127,11 143,32
Kepulauan Anambas km 46,50 47,63 48,47 49,10 51,00
Total km 732,15 771,64 801,25 823,47 890,11
b Jumlah kendaraan (unit)
Tanjungpinang unit 102.364 113.738 126.375 140.417 156.019
Bintan unit 71.737 79.707 88.564 98.404 109.338
Batam unit 441.141 490.157 544.619 605.132 672.369
Karimun unit 63.157 70.175 77.972 86.636 96.262
Lingga unit 21.069 23.410 26.011 28.901 32.112
Natuna unit 13.113 14.571 16.189 17.988 19.987
Kepulauan Anambas unit 0 0 0 0 0
Total 712.582 791.757 879.730 977.478 1.086.087
Penanganan status jalan di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 3 status jalan yaitu status jalan
nasional, status jalan provinsi, dan status jalan kabupaten/kota.Status jalan nasional sudah ditetapkan
oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Nomor: 248/KPTS/M/2015tentang
penetapan status jalan nasional di Provinsi Kepulauan Riau dengan penanganan panjang jalan
586,83 km. Sedangkan status jalan provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 1863 Tahun 2016 tentang Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Kepulauan
Riau dengan panjang 896,45 km.
Secara rata-rata kondisi jalan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 sudah baik sebesar 71,27 %,
namun jika dilihat dari grafik sebelah diketahui Kota Tanjungpinang dan Kota Batam memiliki
persentase kondisi jalan baik yang paling kecil yaitu masih dibawa 70%, hal ini disebakan karena
intensitas lalu lintas di Ibukota Provinsi dan Kota Batam sangat tinggi, sehingga perlu diprioritaskan
program pemeliharaan jalan provinsi. Di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun memiliki nilai
prosentase kondisi jalan baik yang tinggi, yaitu sebesar 91,57% dan kondisi jalan yang masih perlu
pemeliharaan sepanjang 12,12 km.
2.3.4. Bidang Perencanaan dan Tata Ruang
Tata Ruang Provinsi masih dalam pembahasan, sedangkan untuk enam Kabupaten Kota Lainnya
sudah memiliki Perda RTRW, untuk Kota Batam belum memiliki Perda RTRW oleh karena itu
Pemerintah Kota Batam berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang RTR
Kawasan BBK (Rencana Tata Ruang Kawasan Batam Bintan dan Karimun).
Tabel. 2.25. Perda RTRW di Provinsi Kepulauan Riau
2 - 37
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
No PROV/ KAB/ KOTA PERDA RTRW
1 Provinsi Kepulauan Riau Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang RTRWP Tahun 2017 - 2037
2 Kota Tanjungpinang Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2014 - 2034
3 Kota Batam Belum Perda
4 Kabupaten Bintan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2011 - 2031
5 Kabupaten Karimun Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2011 - 2031
6 Kabupaten Lingga Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Lingga Tahun 2011 - 2031
7 Kabupaten Natuna Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2011 - 2031
8 Kabupaten Kepulauan Anambas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 - 2031
Berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang. SPM bidang penataan ruang mencakup:
(1) informasi penataan ruang,
(2) pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan RTR,
(3) izin dan pengendalian pemanfaatan ruang,
(4) pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang, dan
(5) penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik.
Untuk Pemanfaatan tanah di Provinsi Kepuluan Riau juga berpedoman kepada RTW yang telah di
sahkan. Rencana Tata Ruang baik yang umum maupun yang rinci akan berdampak pada arah
pemanfaatan ruang sehingga pada saat perencanaan pembangunan akan lebih terarah dan dapat
memberikan dampak positif sehingga mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah. Sedangkan
dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang akan meminimalisir terjadinya kesalahan pemanfaatan
fungsi ruang.
Terkait bidang pertanahan yang menyangkut dalam pemanfaatan dapat di sesuaikan dengan rencana
tata ruang sehingga dalam pelaksanaan legalitasnya akan lebih sesuai peruntukannya sebagai mana di
amantkan UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960.
Sesuai dengan latar belakang dapat di rumuskan tujuan yang di capai yaitu mengawasi
penyelenggaraan penataan ruang di tingkat provinsi, kabupaten dan kota melalui kegiatan pemantauan
danevaluasi terhadap pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang.
Untuk saat ini RTRW Provinsi masih dalam proses Ranperda RTRW dan diharapkan tahun 2016 dapat
ditetapkan dan disetujui oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan RTRW yang saat ini juga belum
disahkan juga yaitu RTRW Batam, sedangkan RTRW 6 kabupaten/kota lainnya sudah disyahkan dan
ditetapkan.
Berdasarkan hasil monitoring aspek pengendalian RTRW kabupaten/kota, ada beberapa kondisi
program yang telah diatur dalam RTRW Kabupaten/kota yang belum dijalankan, sedang dijalankan, dan
sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
2 - 38
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
1. Kabupaten Bintan
Pengembangan jaringan jalan
arteri primer
Jaringan jalan arteri primer di Kabupaten Bintan dalam kondisi baik, setiap
tahunnya dilakukan penambalan serta perbaikan jalan untuk menjaga kondisi
jalan, adapun jalan yang belum selesai pengembangannya salah satunya
yaitu jalan Km 16 – Lintas timur – Kijang.
Pengembangan sistem jaringan
jalan kolektor primer
Kondisi jaringan jalan Kolektor primer 1 di Kabupaten Bintan dalam keadaan
baik, secara umum program peningkatan jaringan jalan di Kabupaten Bintan
sudah terealisasikan.
Pengembangan sistem jaringan
jalan kolektor sekunder
Secara umum kondisi jalan kolektor sekunder di Kabupaten Bintan dalam
kondisi baik, adapun pengembangan dilakukan dalam bentuk penambalan
serta perawatan jalan.
Pengembangan sistem jaringan
jalan lokal primer
Jaringan jalan lokal primer di Kabupaten Bintan sebagian masih belum
terealisasi maupun masih dalam tahap pengerjaan, untuk jalan lingkar di
pulau mantang, pengujan, kelong dan tambelan belum terealisasi
Pengembangan jembatan antar
pulau dan jalan bebas
hambatan
Belum ada jembatan antar pulau dan jalan bebas hambatan yang terealisasi
di Kabupaten Bintan
Normalisasi sungai utama di
Pulau Bintan
Kondisi sungai utama di Pulau Bintan yaitu S. Jago, S. Ekang-Anculai, S.
Bintan, S. Kangboi, S. Gesek, S. Kawal, dan S. Lagoi cukup baik, sudah
dilakukan normalisasi di beberapa titik.
Rehabilitasi kondisi waduk di
Pulau Bintan Waduk Galang Batang belum ada peningkatan, waduk masih berbentuk
waduk alami.
Waduk Sungai Gesek
Waduk Sungai Kawal belum ada peningkatan.
Kondisi Waduk Lagoi dalam kedaan baik
Waduk Aculai belum ada peningkatan
Waduk Kangboi belum ada peningkatan
Waduk Sekuning dalam keadaan baik, akan tetapi peningkatan ataupun
pemeliharaan di waduk ini belum ada.
Waduk Sungai Jago-Lepan belum ada penigkatan
Waduk Tanjung Uban dalam keadaan baik peningkatan di waduk ini belum
ada.
Realisasi Infrastruktur Ke-Pu-
An Dari seluruh indikasi program RTRW Kabupaten Bintan 55% sudah
terlaksana dengan baik, 25% masih dalam proses pelaksanaan dan
sebanyak 20% masih belum terlaksana.
2. Kabupaten Karimun
Peningkatan Jaringan Jalan
Kolektor Primer
Jaringan jalan kolektor primer di Kabupaten Karimun dalam kondisi yang
cukup baik, hampir seluruh jalan yang ada di indikasi program sudah
terealisasi, hanya ruas Sp. Pongkar – Teluk Ranai yang masih belum selesai
pengerjaannya
Pengembangan sistem jaringan Kondisi jaringan jalan lokal primer berbeda-beda disetiap pulau, untuk pulau
2 - 39
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
jalan lokal primer karimun dan kundur kondisinya cukup baik, namun di pulau-pulau kecil
seperti belat, combol, sugi, dll masih belum terealisasi
Pengembangan jembatan antar
pulau
Belum terealisasi dikarenakan permasalahan hutan lindung
Pengembangan dan
peningkatan waduk
Waduk Sungai Gunung Jantan dalam keadaan baik dan di waduk ini belum
terlihat ada peningkatan ataupun pemeliharaan.
Waduk Sungai Pongkar dalam keadaan baik, di waduk ini telah di bangun
pintu air untuk pengendalian banjir.
Di Waduk Sei Bati telah tersedia infrastruktur pengolahan air dan
infrastruktur pengendalian banjir.
Waduk Sei Sentani dalam keadaan kurang baik jika dibandingkan dengan
waduk sebelumnya, pada waduk ini belum terlihat adanya peningkatan.
Pengembangan dan
peningkatan prasarana sumber
daya air
Sistem pengendalian Banjir berupa waduk di Waduk Sungai Jantan,
Waduk Sungai Pongkar, Waduk Sei Bati di Sungai Sei Bati dan Waduk
Sentani di Sungai Ambat
Sistem pengaman pantai pada pantai yang rawan abrasi
Realisasi Infrastruktur Ke-Pu-
An Seluruh indikasi program RTRW Kabupaten Karimun 48% sudah terlaksana
dengan baik, 17% masih dalam proses pelaksanaan dan sebanyak 35%
masih belum terlaksana.
3. Kabupaten Lingga
Peningkatan Jaringan Jalan
Kolektor Primer
Jaringan jalan kolektor primer di Kabupaten Lingga cukup baik kondisinya,
beberapa ruas yang belum terlaksana yaitu ruas Mentunda - Sungai Tenam
dan Sp. Panggak Darat - Panggak Laut, Jalan akses kawasan agropolitan
Kerandin, Linau
Pengembangan sistem jaringan
jalan lokal primer
Kondisi jaringan jalan lokal primer cukup baik, beberapa ruas belum
terealisasi dianta.rnya ruas sungai besar - tanjung bungsu – semarung –
linau – limbung di Kecamatan Lingga Utara yang belum selesai
pembangunannya
Penataan mata air sumber air
baku
Belum terlaksana
Penataan ruang DAS Belum terlaksana
Pembangunan saluran irigasi
pertanian
Sebagian sudah terlaksana yaitu di daerah Linau
Rehabilitasi dan revitalisasi
irigasi pertanian
Sebagian sudah terlaksana
Realisasi Infrastruktur Ke-Pu-An
Seluruh indikasi program RTRW Kabupaten Lingga 35% sudah terlaksana dengan baik, 24% masih dalam proses pelaksanaan dan sebanyak 41% masih belum terlaksana
4. Kabupaten Natuna
Peningkatan Jaringan Jalan
Kolektor Primer
Untuk jalan di Pulau Bunguran sudah cukup baik kondisinya, hanya jalan di
kecamatan Bunguran Tengah yang banyak belum terlaksana rencana
pembangunannya
2 - 40
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
Pengembangan sistem jaringan
jalan lokal primer
Kondisi jaringan jalan lokal primer di Kabupaten Natuna masih sangat sedikit
yang sudah terbangun, mayoritas masih dalam tahap awal-menengah
Penataan mata air sumber air
baku
Sudah terlaksana di Pulau Bunguran, untuk pulau serasan, midai dan pulau
subi masih belum terlaksana
Pembangunan Bendungan
Klarik
Belum terlaksana
Pengembangan Sungai Ranai, Sungai Air Hijau, Sungai Ulu, Sungai Semala, Air Terjun Air Lengit, Sungai Air Kupang Dan Sungai Air Kimak (sumber air baku Bukit Berangin), Sungai Segeram, Sungai Tapau, Sungai Binjai, Air Terjun Gunung Ranai, Air Terjun Bukit Berangin dan Pembangunan Bendung Pering untuk air bersih di Pulau Bunguran
Sebagian sudah terlaksana
Realisasi Infrastruktur Ke-Pu-An
Seluruh indikasi program RTRW Kabupaten Natuna hanya 15% sudah terlaksana dengan baik, 55% masih dalam proses pelaksanaan dan sebanyak 30% masih belum terlaksana.
5. Kabupaten Kepulauan Anambas
Peningkatan Jaringan Jalan
Kolektor Primer
Jaringan jalan kolektor primer banyak yang belum terealisasi seperti jalan
genting-penebung, penebung-nyamuk, letung-kusik sementara jalan yang
sudah dalam kondisi baik diantaranya ialah ruas kuala maras-sei hulu, air
asuk-liuk, sei hulu-letung.
Pengembangan sistem jaringan
jalan lokal primer
Ruas jalan dan jembatan lokal primer masih sangat sedikit yang terealisasi
hanya ruas dalam kota Tarempa, ruas dalam kota Letung dan air sena yang
sudah cukup baik kondisinya
Penataan mata air sumber air
baku
Belum ada rencana jembatan dalam indikasi program RTRW Kabupaten Kep.
Anambas yang terealisasi
Pengembangan Sumber Air
Baku
Sumber Air Terjun Temburun merupakan sumber air yang berasal dari air terjun temburun. Sumber Air ini digunakan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya di Pulau Siantan
Sumber Air Waduk David merupakan air permukaan waduk tadah hujan. Sistem perpipaan dari waduk Kolong David dengan Kapasitas 10 liter/detik. Sumber Air Waduk David ini digunakan sebagai Sumber Air di Pulau Jemaja.
Sumber Air Mata Air Matak merupakan sumber mata air yang digunakan warga di pulau Matak, digunakan warga untuk keperluan sehari hari seperti, memasak, mandi, air minum dan sebaginya
Realisasi Infrastruktur Ke-Pu-An
Seluruh indikasi program RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas hanya 14% yang sudah terlaksana dengan baik, 31% masih dalam proses pelaksanaan dan sebanyak 55% masih belum terlaksana
6. Kota Tanjungpinang
2 - 41
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
Peningkatan Jaringan Jalan
Kolektor Primer
Kondisi fisik jalan dalam keadaan baik, ruas-ruas vital terutama yang dari dan
menuju bandara sudah terealisasi, hanya jalan lingkar yang belum terealisasi.
Pengembangan sistem jaringan
jalan lokal primer
Kondisi jaringan jalan kolektor dan lokal dalam keadaan baik, pembangunan
jalan di kawasan senggarang sudah hampir selesai, peningkatan-
peningkatan jalan eksisting sudah terealisasi
Pembangunan dan
peningkatan jembatan
Secara umum kondisi jembatan yang sudah ada dalam kondisi baik,
jembatan-jembatan yang terkait jalan lingkar belum terealisasi
Rehabilitasi dan Revitalisasi
Sungai Utama di Kota
Tanjungpinang
Kondisi sungai utama di Kota Tanjungpinang memang tidak dalam kondisi
yang baik, perlu segera dilakukan pengerasan di bibir sungai, serta
pengamanan DAS sungai utama di Kota Tanjungpinang
Pembangunan prasarana dan
sarana pada kawasan abrasi
pantai dan rawan
banjir/genangan
Belum terlihat pembangunan sarana dan prasarana pada kawasan abrasi
pantai, untuk kawasan rawan banjir sudah ada pelebaran gorong-gorong
dibeberapa titik
Realisasi Infrastruktur Ke-Pu-
An
Seluruh indikasi program RTRW Kota Tanjungpinang hanya 10% yang sudah
terlaksana dengan baik, 36% masih dalam proses pelaksanaan dan
sebanyak 54% masih belum terlaksana, hal ini terjadi dikarenakan RTRW
Tanjungpinang baru diperdakan pada akhir 2014 sehingga perda tersebut
baru berjalan kurang dari satu tahun
Infrastruktur Jaringan
Jembatan
Wilayah Kota Batam yang terdiri dari banyak pulau, baik besar maupun kecil
telah terhubung dengan 6 (enam) buah jembatan megah yang
menghubungkan 7 (tujuh) pulau yaitu Pulau Batam ke Pulau Tonto ke Pulau
Nipah ke Pulau Setoko ke Pulau Rempang ke Pulau Galang dan ke Pulau
Galang Baru. Semua jembatan tersebut berkonstruksi besi dan beton dengan
panjang keseluruhan 2.262 meter
Infrastruktur Jaringan Jalan 1. Melalui Dinas PU Kota Batam membangun sepanjang 4,5 Km jalan baru
dan melaksanakan peningkatan jalan sepanjang 26,09 Km, selain tiu
juga dilaksanakan pemeliharaan rutin di sepanjang 35 Km jalan Kota
Batam. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas PU Kota Batam, total ruas
jalan Kota Batam tahun 2013 lalu yakni 882,57 Km dengan lebar ruas
rata-rata 15,33 meter.
2. Dari total jalan ini, sebanyak 80,49 persen sudah berupa jalan aspal,
14,04 persen masih berupa kerikil dan 5,47 persen jalan tanah atau
belum tembus. Jika dilihat dari kondisi jalan, sebanyak 66,66 persen
dalam keadaan baik, sementara 9,32 persen jalan kota dalam kondisi
sedang dan 9,72 persen rusak ringan serta 14,30 persen rusak berat.
3. Adapun ruas jalan nasional di Kota Batam berdasrkan SK Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 yaitu 148,209 Km, jalan
nasional ini terbagi 2 (dua) yaitu ruas jalan arteri nasional sepanjang
91,574 Km dan ruas jalan kolektor nasional sepanjang 56,635 Km.
4. Ruas jalan provinsi di Kota Batam yang ditetapkan dalam SK Gubernur
Kepulauan Riau Nomor 530.a tahun 2010 adalah sepanjang 67,6 Km.
Infrastruktur Fly Over Badan Pengusahaan Batam telah merencanakan pembangunan 2 (dua) Fly
2 - 42
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
7. Kota Batam
Dam Tembesi berada di 2 (dua) Kecamatan yaitu
Kec. Sagulung dan Kec. Sei Beduk, saat dilakukan
monitoring Dam Tembesi masih dalam tahap
peningkatan
Waduk Nongsa, waduk telah dilengkapi dengan
infrastruktur pendukung seperti jalan inspeksi dan
pagar pembatas dengan kondisi bagus. Secara
administrasi waduk ini berada di Kecamatan
Nongsa.
Waduk Muka Kuning telah dilengkapi infrastruktur
berupa jalan inspeksi dan pagar pembatas dengan
kondisi bagus
Over yaitu Fly over Simpang Kabil dan Fly Over Simpang Jam yang
tujuannya untuk mengurai kemacetan saat jam-jam sibuk. Panjang jembatan
yang direncanakan 630 m dan lebar 9 m untuk Fly Over Simpang Kabil
dimana Fly Over simpang Kabil nantinya akan menghubungkan Kawasan
Industri Kabil-Bandara Hang Nadim dengan Nagoya, sedangkan untuk
rencana Fly Over SP.Jam akan menghubungkan antara Kawasan industri
Kabil – Bandara Hang Nadim dengan Nagoya dan Pelabuhan Internasional
Sekupang dengan panjang jembatan yang direncanakan yaitu 475 m dan
lebar 9 m.
Pengembangan Jaringan
Sungai
Pengembangan dan peningkatan sungai Harapan, Sungai Muka Kuning,
Sungai Duriangkang, Sungai Beduk, Sungai Tongkong, Sungai Ngeden,
Sungai Puncur, Sungai Nongsa, Sungai Ladi, Sungai Baloi, Sungai
Tembesi, Sungai Cia, Sungai Gong, Sungai Langkai, Sungai Bengkong,
Sungai Rempang dan Sungai Galang. (RTR KSN BBK).
sungai pada DAS Terong, DAS Seraya Cundung, DAS Gading, DAS
Penatu, DAS Ladi, DAS Bukit Jodoh, DAS Nongsa, DAS Balo, DAS
Tiban Lama, DAS Pesung, DAS Logo, DAS Ekang, DAS Bintan, DAS
Cikolek, dan DAS Sumpai di WS Kepulauan Batam-Bintan (RTR KSN
Perbatasan Negara Riau-Kepri)
Pengembangan dan
peningkatan waduk
Meliputi waduk Sei Harapan, Waduk Sei Ladi, waduk Nongsa, Waduk Muka
kuning, Waduk Duriangkang, Waduk Sei Tembesi Baru, Waduk Sungai
Rempang, Waduk Sungai Cia, Waduk Sungai Galang, dan Waduk Sungai
Gong.
2 - 43
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
Waduk Duringakang telah dilengkapi infrastruktur
sistem pengendalaian air dan infrastruktur pagar
pembatas dengan kondisi cukup bagus, dibeberapa
titik, kondisi pagar pembatas sudah jebol/rusak
sehingga masya. bisa keluar/masuk ke lokasi
waduk.
Waduk Sie Harapan, perlu dilakukan peningkatan
infrastruktur pagar pembatas, karena kondisi pagar
yang bersebelahan dengan permukiman sudah
roboh. Waduk ini berada di Kec. Sekupang
Kondisi infrastruktur di Waduk Sei Ladi dalam
Keadaan cukup baik, peningkatan infrastruktur
pagar pembatas perlu dilakukan dikarenakan
kondisi pagar sudah ada yang keropos/rusak.
2.3.5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jasa Konstruksi dan Pengujian Laboratorium
Laboratorium Pengujian UPTD Pemberdayaan, Pengawasan Jasa Konstruksi, Pengujian dan Peralatan
Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan Pemprov Kepri dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur
Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pemberdayaan, Pengawasan Jasa Konstruksi, Pengujian dan Peralatan Pada Dinas Pekerjaan
Umum Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 01 Maret 2012. Laboratorium Pengujian ini menyediakan
pelayanan uji bahan, yang meliputi uji kualitas material di bidang aspal, bidang beton dan bidang tanah.
Personil tenaga laboratorium yang telah memiliki sertifikat keahlihan adalah sebagai berikut :
NO N A M A PENDIDIKAN TERAKHIR
TUPOKSI KETERANGAN
1 TUGIMIN SMK TEKNISI LABORATORIUM TANAH BERSERTIFIKASI
2 HERU PRASTOWO SMK TEKNISI LABORATORIUM TANAH BERSERTIFIKASI
3 ADI SAYUTI SMA TEKNISI LABORATORIUM TANAH BERSERTIFIKASI
4 ROSNELIS PERMATASARI
SMK TEKNISI LABORATORIUM TANAH BERSERTIFIKASI
5 EDI SAPUTRA SMK TEKNISI LABORATORIUM TANAH BERSERTIFIKASI
6 ROBY MAULUDIN SMK TEKNISI LABORATORIUM TANAH BERSERTIFIKASI
7 EKO SURONO SMA TEKNISI LABORATORIUM BETON BERSERTIFIKASI
8 RENDY OCTAVIANO SMA TEKNISI LABORATORIUM BETON BERSERTIFIKASI
9 WAWAN SETIAWAN SMA TEKNISI LABORATORIUM BETON BERSERTIFIKASI
a. Laboratorium pengujian peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Panataan Ruang dan
Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki ISO 17025:2005.
b. Kurangnya pemahaman di masyarakat luas maupun aparat daerah tentang kualitas
pembangunan, sehingga perlu peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran
Informasi bidang pekerjaan umum;
c. Belum sepenuhnya penyedia jasa mengujikan hasil pelaksanaan konstruksi pada kantor
laboratorium pengujian Dinas Pekerjaan Umum, Panataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau, dikarenakan peralatan uji yang masih terbatas;
d. Belum optimalnya pemeliharaan peralatan laboratorium, karena banyak peralatan yang
rusak tidak bisa digunakan kembali atau tidak ada pemeliharaannya; dan
e. Keterbatasan SDM, peralatan teknis, dan laboratorium, dan pendukung lainnya
3.2. Telaahan Visi, Misidan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk
memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Panataan Ruang dan Pertanahan
yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi
Kepulauan Riau tersebut.
Hasil identifikasi Dinas Pekerjaan Umum, Panataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan
Riau tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata
Ruang dan Pertanahan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan
3 - 4
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-
faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih
Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan.
Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat
diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang
dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat
Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai
dalam kurum waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2015
– 2019.
Telaahan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 - 2021
RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 - 2021 merupakan bagian dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau tahap ke-3. Visi RPJMD
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 – 2021 adalah ”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai
Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di
Bidang Maritim”. Dengan kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016 -2021 meliputi
sebagai berikut :
1. Sebagai Bunda Tanah Melayu
Mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah yang
menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-
nilai adat dan budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya
luar.
2. Sejahtera
Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti aman sentosa dan
makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb). Masyarakat
sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan
dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial).
3 - 5
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
3. Berakhlak Mulia
Berakhlak mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau
telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat melayu dimana Agama Islam
menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan
Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran
agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama.
4. Ramah Lingkungan
Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan
menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu
didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang baik,
pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan, dan dilengkapi ruang
terbuka hijau yang memadai.
5. Unggul di Bidang Maritim
Unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicita-citakan memiliki
keuanggulan pada sektor kemaritiman, terutama sektor kelautan dan perikanan,
perhubungan, dan pariwisata didukung dengan pembangunan sektor-sektor lainnya dengan
berorientasi pada kemaritiman (maritim oriented). Pembangunan kemaritiman diharapkan
mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan; menghasilkan produk
dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi
perekonomian daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan konsumsi ikan; dan
memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan. Keunggulan di
bidang maritim juga mencakup konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota, serta
pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untukpengembangan pariwisata
bahari.
Misi yang yang ditempuh sebanyak 9 (sembilan) misi, yaitu :
1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib,
rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu;
2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan
merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia
sehingga memiliki daya saing tinggi;
3 - 6
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk
mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah
serta meningkatkan ketahanan pangan;
6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan
pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan
memanfaatkan bahan baku lokal;
8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup;
9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang
profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang
berkualitas.
Sesuai dengan amanah RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 – 2021, peran Dinas
Pekerjaan Umum, Panataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau untuk mendorong
misi ke-2 yaitu meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas
dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota. Oleh karena itu tupoksi
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi periode tahun 2016 – 2021 adalah
sebagai berikut :
1. Berkembangnya pusat-pusat pengembangan kawasan yang sudah tertuang dalam Rencana
Umum Tata Ruang Wilayah dengan disertai upaya peninjauan terhadap kebijakan yang sudah
ada. Terus meningkatkan infrstruktur pendukung investasi dan peningkatan kapasitas
kelembagaan dengan penyelenggaraan jalan dan jembatan yang memadai seperti
Pembangunan Jembatan Batam-Bintan dan jembatan penghubung lainnya, yang berfungsi
sebagai jalur perhubungan utama pengembangan pusat-pusat kawasan perkotaan dan
sekaligus untuk pengembangan pariwisata daerah, dan jalan lingkar pada kawasan cepat
tumbuh atau kawasan strategis lainnya maupun kawasan pusat-pusat kegiatan pada kawasan
Pulau-Pulau dengan jumlah penduduk yang banyak.
2. Pengembangan perbatasan terus dilakukan dengan pembangunan infrastruktur dasar di
pulau-pulau terluar dan perbatasan dan terus melakukan kerjasama dengan instansi terkait
baik daerah maupun pusat dalam pengembangan pulau terluar dan perbatasan.
3. Terus meningkatkan penyediaan air bersih dan minum bagi kawasan perkotaan maupun
perdesaan dengan tujuan meningkatkan kualitas perkotaan dan pedesaan yang tertinggal
dengan program percepatan pembangunan desa dan program pengembangan kecamatan.
3 - 7
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
Meningkatkan penurunan persentase dan jumlah keluarga miskin dan sangat miskin dengan
perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih terkordinasi dan terintegrasi.
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
Misi dan Program KDH & Wakil KDH Terpilih
Permasalahan Pelayanan PD
Faktor Penghambat
Faktor Pendorong
Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota
a. Belum ditetapkannya Rencana Detail Tata Ruang;
b. Terkendala lahan belum tersedia; dan
c. Perencanaan yang belum terintegritas dengan baik.
a. Lahan yang belum tersedia;
b. Kemampuan SDM, baik kuantitas maupun kualitas belum memadai;
c. Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya; dan
d. Terbatasnya anggaran yang tersedia.
a. Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skil dan ilmu pengetahuan;
b. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;
Program Prioritas KDH & Wakil KDH Terpilih, yaitu:
1. Pengembangan Daerah Irigasi di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Anambas;
2. Penyelesaian pembangunan Waduk Kawal dan SPAM beserta jaringannya, Kabupaten Bintan;
3. Pembangunan jalandanjembatan (connectivity) pulau - pulau di Karimun;
4. Pengembangan KSP Provinsi (PulauDompak), terutamamenyediakaninfrastrukturjalan, bundarandanruangterbukahijau
5. Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan di Kawasan Strategis Provinsi (Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kab.Kepulauan Anambas, dan Pulau Dompak).
3.3. Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Penyusunan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Panataan Ruang dan Pertanahan Provinsi
Kepulauan Riau juga memperhatikan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat. visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah
“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam
Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong”. Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan
upayaupaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka
mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan
mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum
di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi
3 - 8
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
Kabinet Kerja amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang
dinamis adalah sebagai berikut :
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim
untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna
meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan
daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan
maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk
mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup
manusia Indonesia sejalan dengan prinsip „infrastruktur untuk semua‟;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara
terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan
pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan
kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan
serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi
perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan
1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran;
Belum sinergis perencanaan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Regulasi yang berubah-berubah dan prioritas program daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan politis
Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai
2. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing dan meningkatnya kemantapan jalan nasional ;
Di kawasan perkotaan juga terjadi kemacetan yang diakibatkan oleh pertumbuhan kapasitas jalan yang tidak mampu mengikuti pertumbuhan kendaraan bermotor.
Kesadaran masyarakat dalam berkendara masih yang sangat kurang
Lebar jalan masih memadai, dan perlengkapan rambu yang cukup
3. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi, dan ketahanan air;
Masih terjadinya kerusakan pada catchment area, perubahan pola hujan, erosi dan
Ketersedian lahan yang sangat sulit dan
Mempunyai rata-rata curah hujan cukup tinggi setiap
3 - 9
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
Sasaran Jangka Menengah
Renstra K/L Permasalahan Pelayanan PD
Faktor Penghambat
Faktor Pendorong
sedimentasi sangat tinggi, peningkatan kejadian banjir dan kekeringan, tingginya pencemaran dan rendahnya kualitas air, serta dampak perubahan iklim yang memerlukan mitigasi dan adaptasi.
keterbatasan anggaran
tahunnya.
4. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan, dan meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan;
Masih terasa berat dalam menyediakan akses dasar antara lain air bersih/minum yang layak, akses sanitasi yang layak, dan menyediakan permukiman yang layak yang sehat.
Peran daerah dalam penyediaan pengelolahan prasarana sarana dasar masih sangat kurang
Kerukunan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau masih terjaga dengan baik.
3.4. Telaah Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)
3.4.1. Telaah Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah
Sesuai dengan Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 prioritas pemanfaatan
ruang dititikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:
1. Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem perkotaan, transportasi darat -
laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya;
2. Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan
budidaya darat;
3. Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta
pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut; dan
4. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.
Adapun indikasi program untuk mewujudkan pola ruang sesuai dengan Rancangan RTRW Provinsi
Kepulauan Riau sebagai berikut:
1. Perwujudan Sistem Pusat-Pusat Kegiatan Provinsi.
a. Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional,
Provinsi dan Kabupaten melalui Pengembangan/Peningkatan Fungsi Kota Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) selaras daya
dukung lingkungan, disertai penerapan teknologi lingkungan yang diimbangi
3 - 10
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
pengembangan kawasan hinterland serta didukung pengembangan SDM dan sektor-
sektor pendukung, yaitu diBatam;
b. Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional,
Provinsi dan Kabupaten melalui Pengembangan/Peningkatan Fungsi Kota Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW) yaitu Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Daik, Dabo, Tarempa;
c. Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan Perbatasan melalui
Pengembangan Baru Kota Ranai sebagai Kota Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
yaitu di Kota Batam, Ranai dan Tarempa. Percepatan dan Pengembangan Kota Pusat
Kegiatan Lokal melalui Pengembangan/Peningkatan fungsi dan peran pusat-pusat
kegiatan lokal (PKL) meliputi , Kijang, Tanjung Uban, Tanjung Batu, Meral, Letung ,
Moro, Serasan, Midai, Sedanau dan Pulau Tiga
d. Percepatan dan Pengembangan Kota Pusat Kegiatan Lokal melalui Pengembangan baru
kota-kota sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu di Moro, Bandar Seri Bintan,
Palmatak, Serasan, Sedanau, Senayang, Pancur, Tebang Laden, Pulau Tiga dan
Tambelan.
2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Utama
a. Transportasi Darat
- Pengembangan dan/atau peningkatan jaringan jalan dan jembatan dengan
pengawasan optimal yang berwawasan lingkungan di Seluruh Kabupaten/Kota;
- Peningkatan/Pembangunan jaringan Seluruh jalan Kabupaten/Kota;
- Pembangunan jembatan antar pulau di Batam – Bintan, Pulau Tanjung Sauh –
Pulau Buau, JembatanPulauLingga – PulauSelayar – Pulau Lipan -
Tanjungpinang, Karimun – Kundur, Sedanau – Binjai; dan Pembangunan
Jembatan Antar pulau diPulauMatak – PulauSiantan – PulauBajau. Rencana
pengembangan jembatan antarpulau akan menghubungkan Kabupaten Karimun
sebagai pusat kegiatan wilayah Pulau Parit – Pulau Lumut, Pulau Papan – pulau
Belat dan PKL Pulau Kundur.
- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Seluruh Kabupaten/Kota.
b. Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Pengawasan, revitalisasi dan rehabilitasi sungai, waduk/dam dan mata air Seluruh
Kabupaten/Kota;
3 - 11
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
- Rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan prasarana serta sarana pada kawasan
rawan abrasi pantai dan rawan banjir seluruh Kabupaten/Kota;
- Pengembangan/pembangunan irigasi pertanianKabupaten Lingga dan Kabupaten
Natuna; dan
- Rehabilitasi dan revitalisasi irigasi pertanian Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna,
dan Kabupaten Kepulauan Anambas.dan Irigasi Kabupaten Bintan
c. Sistem Jaringan Lainnya
- Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana air baku seluruh
Kabupaten/Kota;
- Pengembangan, rehabilitasi dan revitalisasi sistem jaringan drainase Seluruh
Kabupaten/Kota.
3. Perwujudan Pola Ruang Provinsi
a. Perlindungan Kawasan Lindung
- Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengawasan hutan Seluruh
Kabupaten/Kota;
- Perlindungan dan Konservasi kawasan resapan air seluruh Kabupaten/Kota;
- Rehabilitasi dan Peningkatan pengembangan kawasan resapan air Seluruh
Kabupaten/Kota;
- Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengawasan kawasan resapan
air Seluruh Kabupaten/Kota;
- Rehabilitasi dan peningkatan kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, dan
sempadan waduk/danau Seluruh Kabupaten/Kota;
- Peningkatan tertib pemanfaatan kawasan sekitar sempadan pantai, sempadan
sungai, dan sempadan waduk/danau Seluruh Kabupaten/Kota;
- Peningkatan kualitas kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya pada Kota
Batam dan Kota Tanjungpinang.
b. Kawasan Budidaya
- Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan-kegiatan jasa
lingkungan seluruh Kabupaten/Kota;
- Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian (tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan seluruh Kabupaten/Kota;
- Program peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Kelautan dan
Perikanan seluruh Kabupaten/Kota;
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata seluruh Kabupaten/Kota;
- Menata kawasan perkotaan, pedesaan, dan kawasan khusus seluruh
Kabupaten/Kota;
3 - 12
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
- Membangun/ Mengembangkan sarana prasarana pengelolaan sampah dan seluruh
Kabupaten/Kota;
- Membangun/ Mengembangkan penyediaan air bersih seluruh Kabupaten/Kota;
- Mengembangkan Prasarana dan Sarana kawasan pemukiman yang layak huni
seluruh Kabupaten/Kota;
- Mengembangkan Prasarana dan Sarana kawasan pemukiman yang layak huni di
kawasan perbatasan seluruh Kabupaten/Kota; dan
- Peningkatan, perlindungan dan pengawasan Kawasan strategis Nasional Tertentu
Pulau-Pulau Kecil Terdepan Provinsi.
4. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi
a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yaitu Kab. Lingga,
Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota Tanjungpinang;
b. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dengan memperhatikan
daya dukung lingkungan, sinkronisasi kebijakan pembangunan kawasan strategis dan
partisipasi stakeholders Kab. Lingga, Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota
Tanjungpinang;
c. Pembangunan sarana dan Infrastruktur pendukung Kawasan Strategis Provinsi dengan
memperhatikan daya dukung lingkungan, pengawasan yang optimal dan kepentingan
umum Kab. Lingga, Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota Tanjungpinang;
d. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasana Kepelabuhanan dan pelayaran Kab.
Natuna;
e. Penyiapan Sarana Pendukung Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
dengan memperhatikan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat Kota Batam, Kab.
Bintan, Kab. Karimun, Kota Tanjungpinang;
f. Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi yang berbasis sumber daya
daerah melalui pengembangan kota Sentra Produksi Pertanian Kab. Lingga;
g. Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi yang berbasis sumber daya
daerah melalui pengembangan kota Sentra Produksi Perikanan Kab. Kep. Anambas;
h. Peningkatan kerjasama distribusi dan produksi sumberdaya antara Kawasan Strategis
Provinsi dan Kawasan Strategis Nasional di Kab. Lingga, Kab. Kep. Anambas, Kab.
Natuna dan Kota Tanjungpinang;
i. Revitalisasi sarana dan prasarana pendukung pada kawasan sentra-sentra produksi Kab.
Lingga, Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota Tanjungpinang;
j. Pengembangan dan pemantapan sistem pasca produksi Pertanian dan Perikanan Kab.
Lingga dan Kab. Kep. Anambas;
3 - 13
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
k. Pengembangan/pengaturan distribusi dan pemasaran hasil produksi pertanian dan
perikanan Kawasan Strategis Provinsi Kab. Lingga dan Kab. Kep. Anambas;
l. Pengembangan potensi sumber daya air Kab. Lingga;
m. Penetapan kawasan perlindungan sumber daya air Kab. Lingga; dan
n. Pengembangan transmisi sumber daya air Kab. Lingga.
Wilayah pengembangan sesuai dengan arahan prioritas dalam RTRW terdiri dari :
1. WP I, seluas 812,50 Ha; terdiri dari 4 SWP (Sub Wilayah Pengembangan) yaitu : Bukit Bestari,
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Barat, dan Pusat Pemerintahan
Provinsi, dimana pusat pelayananannya di Pulau Dompak.
2. WP II, seluas 59.851 Ha; terdiri dari 6 SWP yaitu Teluk Sebong, Gunung Kijang, Teluk Bintan,
Bintan Utara, Bintan Timur, dan Tambelan.
3. WP III, seluas 1.570 Ha; terdiri dari 12 SWP yaitu Belakang Padang, Bulang, Galang, Sei
Beduk, Nongsa, Sekupang, Lubuk Baja, Batu Ampar, Sabulung, Batam Kota, Batu Aji, dan
Bengkong.
4. WP IV, seluas 7.984 Ha; teridir dari 9 SWP yaitu Kundur, Karimun, Kundur Utara, Kundur
Barat,
5. WP IV, seluas 7.984 Ha; teridir dari 9 SWP yaitu Kundur, Karimun, Kundur Utara, Kundur
Barat, Buru, Meral, Tebing, Durai, dan Moro.
6. WP V, seluas 40.481 Ha; terdiri dari 5 SWP yaitu Singkep, Singkep Barat, Lingga, Lingga
Utara, dan Senayang.
7. WP VI, seluas 141.902,2 Ha; terdiri dari 11 SWP yaitu Jemaja, Siantan, Bunguran Barat,
Banguran Timur, Bunguran Utara, Midai, Serasan, Paltamak, Pulau Tiga, Pulau Laut, dan
Subi.
Tabel 3.3 Identifikasi Permasalahan Rancangan RTRW Provinsi
Sasaran Rancangan RTRW Provinsi Kepulauan Riau
Permasalahan Pelayanan PD
Faktor Penghambat
Faktor Pendorong
1. Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional, Provinsi dan Kabupaten melalui Pengembangan/ Peningkatan Fungsi Kota Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Daik, Dabo, Tarempa
Belum ada Rencana Tata Ruang Terinci (RTR) pada Kawasan pada kawasan tersebut dan masih mengikuti RTRW kabupaten /kota.
Ketersedian lahan yang sangat sulit, keterbatasan anggaran dan sinkronisasi program belum belum maksimal
Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai
2. Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan Perbatasan melalui Pengembangan Baru Kota Ranai sebagai Kota Pusat Kegiatan
Belum ada Rencana Tata Ruang Terinci (RTR) pada
Ketersedian lahan yang sangat sulit, keterbatasan anggaran dan
Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang
3 - 14
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
Sasaran Rancangan RTRW Provinsi Kepulauan Riau
Permasalahan Pelayanan PD
Faktor Penghambat
Faktor Pendorong
Strategis Nasional (PKSN) yaitu di Ranai
Kawasan pada kawasan tersebut dan masih mengikuti RTRW kabupaten /kota.
sinkronisasi program belum belum maksimal
memadai
3. Percepatan dan Pengembangan Kota Pusat Kegiatan Lokal melalui Pengembangan/Peningkatan fungsi dan peran pusat-pusat kegiatan lokal (PKL) meliputi Kijang, Tanjung Uban, Tanjung Batu, Meral, Letung
Belum ada Rencana Tata Ruang Terinci (RTR) pada Kawasan pada kawasan tersebut dan masih mengikuti RTRW kabupaten /kota.
Ketersedian lahan yang sangat sulit, keterbatasan anggaran dan sinkronisasi program belum belum maksimal
Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.
4. Percepatan dan Pengembangan Kota Pusat Kegiatan Lokal melalui Pengembangan baru kota-kota sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu di Moro, Bandar Seri Bintan, Palmatak, Serasan, Sedanau, Senayang, Pancur
Belum ada Rencana Tata Ruang Terinci (RTR) pada Kawasan pada kawasan tersebut dan masih mengikuti RTRW kabupaten /kota.
Ketersedian lahan yang sangat sulit, keterbatasan anggaran dan sinkronisasi program belum belum maksimal
Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai
5. Pembangunan jembatan antar pulau di Batam – Bintan, Palmatak – Siantan, Lingga - Selayar Singkep, Pulau Dompak –Tanjungpinang, Karimun – Kundur, Sedanau – Binjai
Biaya pelaksanaan pembangunan sangat besar dan perlu melibatkan peran swasta untuk membangun
Ketersedian lahan yang sangat sulit, dan keterbatasan anggaran
Sudah memiliki pengalaman pembangunan jembatan
6. Pengembangan/pembangunan irigasi pertanianKabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna, dan -Rehabilitasi dan revitalisasi irigasi pertanian Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Belum ada masterplan pengembangan daerah irigasi pertanian di Lingga, natuna, dan anambas
Kesadaran masyarakat untuk bertani masih minim dan belum ada upaya yang keras dari pemerintah dalam pengembangan kawasan pertanian
Bantuan program pemerintah baik melalui DAK Irigasi dan Reguler cukup besar
7. Rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan prasarana serta sarana pada kawasan rawan abrasi pantai dan rawan banjir seluruh Kabupaten/Kota
Belum ada masterplan penangan kawasan rawan abrasi dan rawan banjir pada masing-masing kabupaten/kota
Ketersedian lahan yang sangat sulit, keterbata-san anggaran dan sinkronisasi program belum belum maksimal
Bantuan program pemerintah baik melalui APBN cukup besar
8. Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana dasar yang
Peran pemerintah dae-rah untuk
Ketersedian lahan yang sangat sulit,
program pemerintah baik
3 - 15
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
Sasaran Rancangan RTRW Provinsi Kepulauan Riau
Permasalahan Pelayanan PD
Faktor Penghambat
Faktor Pendorong
meliputi air bersih, Air Limbah, Persampahan, Drainase Permukiman, dan penataan lingkungan yang tertata dan sehat seluruh Kabupaten/Kota
pembiayaan program ini masih kecil terutama pengelolahan paska kontruksi belum berjalan secara dengan baik.
keterbata-san anggaran dan sinkronisasi program belum belum maksimal
melalui APBN, DAK, program pemberdayaan masyarakat cukup besar
9. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) melalui Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, sinkronisasi kebijakan pembangunan kawasan strategis dan partisipasi stakeholders Kab. Lingga, Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota Tanjungpinang (Pulau Dompak)
Belum ada Rencana Tata Ruang Terinci (RTR) pada Kawasan pada kawasan tersebut dan masih mengikuti RTRW kabupaten /kota.
Ketersedian lahan yang sangat sulit, keterbatasan anggaran dan sinkronisasi program belum belum maksimal
Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai
10. Percepatan penyediaan kebutuhan infrastruktur pada 6 Wilayah pengembangan sesuai dengan arahan prioritas dalam RTRW.
Belum ada Rencana Tata Ruang terinci (RTR) pada 6 kawasan wilayah pengembangan yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi
RTRW Provinsi sampai saat ini belum ditetapkan
Rancangan RTRW telah disusun dan saat ini telah masuk dalam prolegda untuk ditetapkan perda.
3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Berdasarkan KLHS RPJMD, program yang terkait adalah :
1. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan, disesuaikan target dan aksi
mitigasinya
2. Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan, dengan mitigasi penyediaan sumber air
baku secara mandiri.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis
yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana, dan/atau program.
Berdasarkan KLHS layanan kinerja PD khusunya program pembangunan jalan dan jembatan
diperkirakan memberikan dampak negatif terhadap ancaman bencana alam/non alam, ketersdiaan
3 - 16
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
kualitas air baku, udara serta degradasi hutan dan lahan wilayah pesisir, pulau kecil dan terdepan.
Sehingga perlu adanya mitigasi dalam bentuk perencanaan yang matang mulai dari FS, DED dan
Dokumen AMDal dan mengacu pada RTRW.
Mitigasi diuraikan pada kegiatan pada program Pembangunan/Peningkatan Jalan Jembatan
KLHS memuat kajian antara lain;
a. Berdampak Negatif bagi ancaman bencana alam jika pembangunan tidak memperhatikan
Lingkungan
b. Jumlah kendaraan juga akan semakin meningkat dan menimbulkan efek pada kualitas udara
yang buruk;
c. Pembangunan yang terletak di kawasan pesisir konsep Reklamasi berdampak pada rusaknya
ekosistem Lingkungan.
d. Sedangkan untuk Pembangunan yg berada di kawasan Lingdung di kwatirkan menarik
aktivitas di kawsan lindung sehingga mengakibatkan alih fungsi lahan dan berkurangnya
ketersediaan air tanah.
Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu
wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah
terlampaui, maka:
1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan
rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi
Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS
ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas PU di
kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan
kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
3.5.1. Telaah Berdasarkan Isu Strategis RPJMN
Berdasarkan RPJM Nasional periode tahun 2015 – 2019 bahwa isu strategis Nasional yang perlu
diprioritaskan dalam pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :
1. Isu urbanisasi, kesenjangan antara kota-kota Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan
Timur Indonesia (KTI), serta kesenjangan antara desa dan kota merupakan isu strategis dalam
3 - 17
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
pembangunan perkotaan dan perdesaan. Tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan yang
mencapai 2,18 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan di
perdesaan yang hanya 0,64 persen ratarata pertahunnya (BPS, 2013). Kota-kota metropolitan
yang sebagian besar berada di Jawa (15% dari jumlah kota otonom) menguasai 28% PDRB
Nasional, sementara kota-kota sedang di luar Jawa (56% dari jumlah kota otonom) hanya
berkontribusi 6%.
2. Dalam pembangunan Bidang Tata Ruang, isu strategis utama terkait erat dengan Agenda
Pemerataan Pembangunan Antarwilayah terutama Desa, Kawasan Pulau-pulau kecil dengan
padat penduduk dan Kawasan Perbatasan. Pemerataan pembangunan perlu dilengkapi
dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan rencana tata ruang
(RTR), sebagai landasan utama dalam pembangunan, dengan rencana pembangunan yang
serasi antarpemerintahan, antarsektor, antarwaktu serta antara darat dan laut. Keterpaduan
pembangunan antarsektor sangat penting dalam perencanaan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi baru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Keterpaduan
perencanaan daratan, pesisir, pulaupulau kecil dan lautan dapat mendorong kinerja
pembangunan maritim dan perikanan yang menjadi salah satu fokus dalam pemerintahan ini.
3. Berdasarkan RPJMN bahwa sasaran pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau harus
mampu mencapai 7,5 persen pada tahun 2019.
4. Pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan strategis erat kaitanya dengan memberdayakan
masyarakat berbasis potensi ekonomi wilayah, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan
daya saing komoditas unggulan yang dilakukan melalui Mengembangkan industri manufaktur
unggulan kawasan berorientasi ekspor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, serta industri pariwisata di Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dengan memanfaatkan fasilitas perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas.
5. Percepatan penguatan konektivitas melalui Pengembangan dan pembangunan pelabuhan
Batu Ampar dan Pelabuhan Tanjung Sauh di Batam, Pembangunan jalan tol Batu
Ampar-Muka Kuning-Hang Nadim, dan Pembangunan ruas jalan jalan penghubung
kawasan-kawasan strategis.
6. Arah kebijakan pembangunan wilayah perkotaan di Kepulauan Riau difokuskan untuk
membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera
berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal melalui :
a. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional dengan mengambangkan PKN, PKW, dan PKL
dimasing-mamsing Kabupaten Kota.
b. Perwujudan Kota Layak Huni dan Layak Anak Yang Aman dan Nyaman melalui
Mempercepat pemenuhan dan meningkatkan pelayanan sarana prasarana permukiman
sesuai dengan tipologi dan peran kotanya, dan Mengembangkan sistem pengolahan
sanitasi terpusat untuk kota besar dan Kota Metropolitan.
3 - 18
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
7. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sumatera difokuskan
pada promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga
terbangun kemitraan dengan banyak pihak melalui Pembangunan perumahan layak huni,
Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruh kampung terutama di wilayah terisolir, dan
Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak huni khususnya di kawasan perhutanan,
perairan, dan pesisir.
8. Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Sumatera difokuskan untuk
meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara
Malaysia, Singapura, Thailand, India, Vietnam. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan di
Wilayah Sumatera diarahkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di
Wilayah Sumatera, yaitu PKSN Sabang, PKSN Ranai, PKSN Batam, PKSN Dumai, PKSN
Lhokseumawe, PKSN Medan, PKSN Terempa, dan PKSN Bengkalis serta mempercepat
pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) tahun 2015-2019. Merevitalisasi
aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif (ilegal) di kawasan perbatasan Riau dan
Kepulauan Riau, dan Mendayagunakan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Laut, Pulau Subi,
Pulau Subi Kecil, Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipa dan Pulau-Pulau Kecil Terluar
lainnya dengan pendekatan keamanan, ekonomi dan lingkungan.
9. Peningkatan konektivitas kawasan perbatasan baik ke pusat pertumbuhan maupun
konektivitas dengan negara tetangga Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, dilakukan
dengan meningkatkan intensitas dan pelayanan keperintisan yang menghubungkan pulau-
pulau di kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terluar berpenduduk terutama di
Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, Bintan (Tambelan), Kepulauan Miranti,
penyebrangan Dumai - Tanjung Beruas (Malaka), dan Tanjung Medang - Tanjung Bruas
(Malaka) serta konektivitasnya dengan sistem transportasi laut nasional dan internasional.
Mengembangkan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, khususnya di
PKSN Ranai, PKSN Dumai, dan Anambas.
Berdasarkan RPJMN tahun 2015 – 2019 bahwa daftar kecamatan lokasi prioritas (lokpri)
penanganankawasan perbatasan 2015-2019 adalah Kabupaten Natuna: Bunguran Timur,
Serasan,Bunguran Barat, Midai, Pulau Laut, Subi, SerasanTimur, Bunguran Utara;
Kabupaten Kep.Anambas: Jemaja, Jemaja Timur, Palmatak,Siantan; Kota Batam: Belakang
Padang, Batam,Bulang, Sekupang, Lubuk Raja, Nongsa, BatuAmpar, Batu Aji; Kabupaten
Bintan: Bintan Utara,Tambelan, Bintan Pesisir, Teluk Sebong, GunungKijang; Kabupaten
Karimun: Kundur, Meral,Moro.
10. Strategi Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Sumatera bahwa Provinsi Kepulauan Riau
melalui Strategi pengembangan pusat kegiatan, yang dilakukan dengan mengembangkan
kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pertumbuhan perkebunan, agropolitan, pariwisata,
minapolitan, dan pertambangan untuk pertumbuhan ekonomi wilayah; dan mengembangkan
kawasan perkotaan nasional sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional
3 - 19
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
dengan prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan pada periode 2015-2019 yaitu Pusat
Kegiatan Wilayah antara lain Tanjungpinang, Tarempa, Daik Lingga, Dabo Pulau
Singkep, Tanjung Balai Karimun, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional antara lain
Batam dan Ranai.
11. Kegiatan strategis Nasional yang sesuai dengan urusan Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan
Pertanahan adalah sebagai berikut :
a. Pembangunan jalan terdiri dari Pembangunan Jalan Sei Buluh-Jagoh-Kote-Dabo,
Pembangunan Jalan Sei Tenan-Sp. Limbung-Tj.Buton, Pembangunan Jalan Simpang
Jam - Batu Ampar, Pembangunan Jalan Tj Uban-Mengkulu Bantan bayu-Sp.Gesek,
Pembangunan Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Hang Nadim, Upgrading Kilang-
Kilang Eksisting (RDMP), Pembangunan Flyover Sp. Kabil dan Sp. Jam 7, dan
Pembangunan Jalan Lingkar Kota Tanjung Pinang - Kab. Bintan.
b. Pembangunan Sumber Daya Air terdiri dari Pembangunan Tampungan Air Baku DAS
Kawal Kab. Bintan, Pembangunan Bendungan Muara Sei Gong Kota Batam,
Pembangunan Estuari Dam Rempang Utara Kota Batam, Pembangunan Estuari Dam
Dompak Kota Tanjungpinang, Pembangunan Estuari Dam Busung Kab. Bintan,
Pembangunan Estuari Dam Teluk Nongsa Kota Batam, dan Pembangunan Estuari Dam
Pulau Kepala Jeri Kota Batam.
3.5.2. Telaah Berdasarkan Isu Strategis RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2016 – 2021, bahwa Isu strategis
daerah yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan jangka menengah daerah Provinsi
Kepulauan Riau pada uraian berikut :
1. Pertumbuhan Ekonomi Pertubumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau cenderung
kurang stabil, fluktuatif dengan kesenjangan yang besar setiap tahunnya. Selama kurun waktu
2008 – 2013, pertubumbuhan terrendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 3,52% dan tertinggi
tahun 2012 sebesar 8,21% dan turun pada tahun 2013 sebesar 5,78%;
2. Kemiskinan Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau cenderung menurun sebesar
0,37% dalam lima tahun terakhir (2009-2014), yaitu sebesar 7,98% pada tahun 2009 menjadi
6,70% pada tahun 2014;
3. Pengangguran Angka pengangguran cukup tinggi, yaitu sebesar 6,69% pada tahun 2014.
Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 dan 2012. Angka pengangguran tahun
2013 sebesar 5,63% dan tahun 2012 sebesar 5,37%. Apabila tidak memperoleh perhatian
serius angka pengangguran dapat terus meningkat;
4. Kualitas Pembangunan Manusia IPM Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan
kecenderungan meningkat. Angka IMP pada tahun 2013 sebesar 76,56 perlu terus
3 - 20
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
dipertahankan dan ditingkatkan. Pelayanan dasar terhadap air bersih dan sanitasi harus perlu
ditingaktkan.
5. Kualitas dan kuantitas infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau belum memadai, khususnya
infrastruktur jalan dan pelabuhan. Kondisi Jalan provinsi di beberapa kabupaten belum
optimal. Tahun 2010 persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang sebesar
56,69%, dan pada tahun 2013 meningkat mencapai 68,90%. Capaian ini menunjukan masih
terdapat 30,1% jalan yang masih mengalami kerusakan dan perlu mendapatkan perhatian.
Sementara itu persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah
provinsi tahun 2013 baru mencapai 54,59%. Ketersediaan pelabuhan-pelabuhan kecil di
beberapa wilayah belum optimal, baru 32 pelabuhan dan 22 dermaga. Aksesibilitas antar
pulau masih belum optimal, karena belum semua pulau yang berpenghuni memiliki
pelabuhan/dermaga yang memadai; dan
6. Tingkat pengembangan daerah yang berbatasan dengan negara tetangga belum optimal.
Perhatian terhadap pengembangan daerah perbatasan masih perlu ditingkatkan agar
masyarakat di daerah perbatasan lebih mudah memiliki akses terhadap berbagai sumberdaya
di tanah air.
3.5.3. Telaah Berdasarkan Isu Strategis sektor Pariwisata
Strategi untuk pengembangan daya tarik wisata berdasarkan keunggulan komparatif, sebagaimana
dimaksud pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 19 poin 4
meliputi :
a. Pengembangan KPD Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICES
(meeting, incentive, convention, exhibition, and sports) ;
b. Pengembangan KPD Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu Eksklusif, Kawasan Wisata
Terbuka Umum, dan Wisata Minat Khusus;
c. Pengembangan KPD Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan
Wisata Agro;
d. Pengembangan KPD Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan
Wisata Kreatif;
e. Pengembangan KPD Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Minat Khusus dan Ekowisata;
f. Pengembangan KPD Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata; dan
g. Pengembangan KPD Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam
dan Wisata Bahari.
3 - 21
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
3.5.4. Telaah Berdasarkan Isu Strategis Bidang Bina Marga (BM) dan Sumber Daya Air
(SDA), Penataan Ruang dan Pertanahan
1) Bidang Bina Marga
Isu strategis berdasarkan bidang Bina Marga untuk saat ini adalah :
1. Sasaran penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah tersedianya jaringan jalan
yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah provinsi/kabupaten/
kota;
2. Tingkat kondisi jalan provinsi/kabupaten/kota baik dan sedang yang masih rendah;
3. Menangani kemacetan pada kawasan perkotaan melalui mendukung layanan jalan perkotaan
untuk transportasi massal, atau peningkatan kapasitas jalan perkotaan (Jalan Tol dalam kota,
jalan By Pass dan lain-lain);
4. Penataan jalan Pantai Gurindam 12 di Tanjungpinang
5. Jalan Lingkar di Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Natuna, Kab. Karimun, Kab.
Bintan, Kab. Kepulauan Anambas.
6. Jalan Lintas Barat Kab. Bintan.
7. Penataan Jalan dan Lansdkape di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.
8. Jalan Trans Batubi Klarik Kab. Natuna.
9. Jalan Bandara Letung Kab. Natuna
10. Perbaikan dan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Kota
11. Pengembangan infrastruktur di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepri.
12. Penyelesaian pembangunan jalan jalur ke2 Muka Kuning Tanjung Piayu Kota Batam.
13. Peningkatan jalan Coastal Area Kab. Karimun.
14. Untuk menjaga kemantapan Jalan, Penanganan jalan Provinsi perlu di selaraskan Surat
Keputusan Gubernur No. 1863 Tahun 2016 tentang Ruas Jalan menurut statusnya sebagai
jalan Provinsi Kepulauan Riau.
15. Jalan konektivitas Pulau Karimun, Pulau Kundur, Kabupaten Karimun
16. Pemeliharaan Berkala/Rutin Identifikasi ruas jalan prioritas yang akan di pelihara berkala/rutin
17. Pembangunan daerah irigasi identifikasi lokasi kegiatannya.
3 - 22
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
Berdasarkan isu strategis tersebut maka kegiatan penyelenggaran jalan mempunyai tujuan adalah
untuk peningkatan penyelenggaraan Jalan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan
Kesejahteraan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
2) Bidang Sumber Daya Air
Isu strategis berdasarkan bidang Sumber Daya Air untuk saat ini adalah :
1. Meningkatkan produktifitas hasil pertanian dalam mendukung ketahanan pangan.
2. Mendorong pemenuhan kebutuhan air baku sebagai pencapaian target universal access
terutama pada wilayah rawan air.
3. Meningkatkan fungsi pengendalian daya rusak air serta mendorong kemampuan keuangan
daerah dalam penanganan infrastruktur sumber daya air.
4. Pembangunan Pengendalian Banjir di Kabupaten/ Kota melalui kegiatan Normalisasi sungai
5. Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai
6. Pembangunan Peningkatan Sumber Air Baku yang menjadi kewenangan Provinsi
7. Pembangunan Tanggul di Pulau Kundur
8. Pembangunan saluran irigasi persawahan di kab. Lingga, Kab. Bintan, Kab. Natuna, Kab.
Karimun
Berdasarkan telaah isu strategis yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan isu
strategis/permasalahan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.4.Skoring Identifikasi Permasalahan
No Isu/Permasalahan Kriteria (Skala 10 - 100)
Total 1 2 3 4 5 6
1
Mengembangkan industri manufaktur unggulan kawasan berorientasi ekspor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun.
13,60 6,40 19,60 9,00 8,00 10,00 66,60
2
Percepatan penguatan konektivitas melalui Pengembangan dan pembangunan pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Tanjung Sauh di Batam, Pembangunan jalan tol Batu Ampar - Muka Kuning - Hang Nadim
16,00 8,80 17,60 9,00 8,00 11,00 70,40
3
Perwujudan Kota Layak Huni dan Layak Anak Yang Aman dan Nyaman melalui Mempercepat pemenuhan dan meningkatkan pelayanan sarana prasarana permukiman
14,40 8,60 16,60 6,80 9,00 12,00 67,40
3 - 23
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
No Isu/Permasalahan Kriteria (Skala 10 - 100)
Total 1 2 3 4 5 6
4
Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Adaptif terhadap Bencana melalui mengembangkan dan menerapkan konsep kota hijau dengan green transportation, green openspace (ruang terbuka hijau), green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui 3R), green water (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan) dan green energy(pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan).
16,00 8,00 18,00 7,60 8,60 15,00 73,20
5
Pembangunan perumahan layak huni, Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruh kampung terutama di wilayah terisolir, dan Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak huni khususnya di kawasan pesisir/nelayan.
15,60 8,40 15,60 7,60 8,00 16,00 71,20
6
Mempercepat pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan mendayagunakan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Laut, Pulau Subi, Pulau Subi Kecil, Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipa dan Pulau-Pulau Kecil Terluar lainnya dengan pendekatan keamanan, ekonomi dan lingkungan.
13,60 8,40 17,60 7,60 7,00 15,60 69,80
7
Penyediaan Prasarana Sarana Umum dalam rangka pengembangan daya tarik wisata berdasarkan keunggulan komparatif, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012.
15,60 7,40 17,60 8,00 8,00 11,00 67,60
8
Tingkat kondisi jalan baik provinsi/kabupaten/kota baik dan sedang yang masih rendah sebesar 71%, dan menangani kemacetan pada kawasan perkotaan melalui mendukung layanan jalan perkotaan
16,00 8,80 16,60 8,00 8,00 15,00 69,80
9
Pengentasan permukiman kumuh sebesar 0%, 100% pelayanan air minum, dan 100% akses sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan), dan dikenal dengan gerakan 100-0-100
17,60 8,40 18,60 8,00 7,60 16,00 76,20
10
Meningkatkan produktifitas hasil pertanian dalam mendukung ketahanan pangan, mendorong pemenuhan kebutuhan air baku sebagai pencapaian target universal access terutama pada wilayah rawan air, dan meningkatkan fungsi pengendalian daya rusak air serta mendorong kemampuan keuangan daerah dalam penanganan infrastruktur sumber daya air.
15,40 8,60 17,60 7,40 7,80 12,00 68,80
3 - 24
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
No Isu/Permasalahan Kriteria (Skala 10 - 100)
Total 1 2 3 4 5 6
11
Turut mendukung pelaksanaan Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim SDGs Goal 6, menjamin ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi bagi semua SDGs Goal 11, dan mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, & berkelanjutan Sustainable Development Goals 3
15,60 7,60 18,60 8,00 8,00 11,60 69,40
12
Pembangunan jalan terdiri dari Pembangunan Jalan Sei Buluh-Jagoh-Kote-Dabo, Pembangunan Jalan Sei Tenan-Sp. Limbung-Tj.Buton, Pembangunan Jalan Simpang Jam - Batu Ampar, Pembangunan Jalan Tj Uban-Mengkulu Bantan bayu-Sp.Gesek, Pembangunan Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Hang Nadim, Pembangunan Flyover Sp. Kabil dan Sp. Jam 7, dan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Tanjung Pinang - Kab. Bintan
16,00 7,60 19,00 8,00 8,80 11,60 71,00
13
Pembangunan Sumber Daya Air terdiri dari Pembangunan Tampungan Air Baku DAS Kawal Kab. Bintan, Pembangunan Estuari Dam Sei Gong Kota Batam, Pembangunan Estuari Dam Rempang Utara Kota Batam, Pembangunan Estuari Dam Dompak Kota Tanjungpinang, Pembangunan Estuari Dam Busung Kab. Bintan, Pembangunan Estuari Dam Teluk Nongsa Kota Batam, dan Pembangunan Estuari Dam Pulau Kepala Jeri Kota Batam
18,00 8,00 19,00 8,00 8,60 15,00 76,60
Gambar 3.1. Grafik Identifikasi Isu Strategis/Permasalahan
3 - 25
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
3) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
Berdasarkan Grafik 3.1 berdasarkan nilai tertinggi skoring isu strategis/permasalahan maka 4
isu strategis yang terbaik adalah isu strategis nomor 13, 9, 4, dan 8 sebagai berikut :
1. Isu strategis tentang penyediaan sumber air baku di Provinsi Kepulauan Riau adalah menjadi
isu strategis yang paling tinggi yaitu Pembangunan Sumber Daya Air terdiri dari Pembangunan
Tampungan Air Baku DAS Kawal Kab. Bintan, Pembangunan Estuari Dam Sei Gong Kota
Batam, Pembangunan Estuari Dam Rempang Utara Kota Batam, Pembangunan Estuari Dam
Dompak Kota Tanjungpinang, Pembangunan Estuari Dam Busung Kab. Bintan, Pembangunan
Estuari Dam Teluk Nongsa Kota Batam, dan Pembangunan Estuari Dam Pulau Kepala Jeri
Kota Batam;
2. Isu strategis kedua tentang penyediaan pelayanan dasar dan mendukung gerakan 100-0-100
adalah Pengentasan permukiman kumuh sebesar 0%, 100% pelayanan air minum, dan 100%
akses sanitasi layak (air limbah perkotaan, sampah dan drainase lingkungan), dan dikenal
dengan gerakan 100-0-100;
3. Isu strategis ketiga merupakan pembangunan berkelanjutan dalammendukung isu strategis
kedua yaitu mewujudkan Lingkungan yang sehat, bersih, dan tertata sekaligus memiliki
permukiman yang asri dan hijau. Hal ini seperti yang telah diuraikan pada isu strategis nomor
4 tentang Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Adaptif terhadap Bencana
melalui mengembangkan dan menerapkan konsep kota hijau dengan green transportation,
green openspace (ruang terbuka hijau), green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui
3R), green water (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan) dan green
energy(pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan);
4. Isu strategis keempat tentang memberikan pelayanan jalan provinsi berkondisi baik dan
mantap, seperti yang telah diuraikan dalam isu strategis nomor 8 yaitu Tingkat kondisi jalan
baik provinsi/kabupaten/kota baik dan sedang yang masih rendah sebesar 71%, dan
menangani kemacetan pada kawasan perkotaan melalui mendukung layanan jalan perkotaan.
4 - 1
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2021
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
Hubungan Misi, tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran yang terkait dengan Dinas Pekerjaan
Umum, Pentaan Ruang Pertanahan. Sesuai dengan isu strategis dan arahan RPJMD Provinsi
Kepulauan Riau yang mendukung misi ke-2 yang harus dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum,
Pentaan Ruang Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau adalah meningkatkan daya saing ekonomi
melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan
antar kabupaten/kota, maka dengan ini Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Pertanahan
mempunyai 6 tujuan yang harus dicapai yaitu :
1. Terwujudnya ketahanan air dan pangan
2. Bebas Banjir di Provinsi Kepulauan Riau
3. Terwujudnya kondisi baik jalan dan jembatan, dan konektivitas antar wilayah strategi dan antar