Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG A. Pengertian Tugas utama bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia adalah membutuhkan pembangunan yang berkeadilan dan demokrasi secara bertahap dan berkesinambungan. Upaya menjamin pembangunan yang efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Wujud nyata yang dilakukan pemerintah yaitu dengan ditetapkannya Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan, Tata Cata Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cata Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Regulasi-regulasi tersebut menjadi acuan/pedoman bagi pemerintah daerah melaksanakan perencanaan pembangunan. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan sistem pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Bab I Ketentuan Umum). Dari tujuan pembangunan dan pengertian di atas, daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat dengan RPJMD. RPJMD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Oganisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disingkat RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 sebagai sebuah dokumen perencanaan memiliki nilai (value) strategis dan penting, diantaranya: 1. RPJMD merupakan dokumen yang menjadi pedoman pembangunan di daerah selama 5 (lima) tahun, sebagai implementasi dari janji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye PILKADA. 2. RPJMD merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD).
172
Embed
BAB I PENDAHULUAN - bappeda.kaurkab.go.id KAUR BAB I-10... · Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan salah satu dari tahapan penyusunan RPJMD yang dilakukan melalui dua tahapan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
A. Pengertian
Tugas utama bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia adalah
membutuhkan pembangunan yang berkeadilan dan demokrasi secara bertahap dan
berkesinambungan. Upaya menjamin pembangunan yang efektif, efisien, dan bersasaran
diperlukan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan
yang berlaku. Wujud nyata yang dilakukan pemerintah yaitu dengan ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan, Tata Cata Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata Cata Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Regulasi-regulasi tersebut menjadi acuan/pedoman bagi pemerintah daerah
melaksanakan perencanaan pembangunan. Perencanaan merupakan suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan sistem pembangunan nasional adalah
satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah (Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004, Bab I Ketentuan Umum).
Dari tujuan pembangunan dan pengertian di atas, daerah mempunyai tugas dan tanggung
jawab melaksanakan perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan
masyarakat yang salah satunya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
disingkat dengan RPJMD. RPJMD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun. Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya
berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Oganisasi
Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai
dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disingkat RPJMD
Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 sebagai sebuah dokumen perencanaan memiliki nilai (value)
strategis dan penting, diantaranya:
1. RPJMD merupakan dokumen yang menjadi pedoman pembangunan di daerah selama 5
(lima) tahun, sebagai implementasi dari janji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih
pada saat kampanye PILKADA.
2. RPJMD merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja
tahunan (RKPD).
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
2
3. RPJMD merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI)
dan BAPPEDA agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah,
mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta
indikator capaian kinerja yang ditetapkan.
4. RPJMD menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat
Daerah (PD) dengan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan baik
jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
5. RPJMD menjadi pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, yang hasilnya identik dengan
keberhasilan seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam memimpin
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa baktinya 5 (lima) tahun.
Nilai tersebut dibangun atas prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi:
1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan
kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai
dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Adapun tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 terdiri atas 7 tahap, yakni:
1. Tahap Pertama : Gambaran Bagan Alir Penyusunan RPJMD;
2. Tahap Kedua : Persiapan Penyusunan RPJMD;
3. Tahap Ketiga : Penyusunan Rancangan Awal RPJMD;
4. Tahap Keempat, : Penyusunan Rancangan RPJMD;
5. Tahap kelima : Pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
6. Tahap Keenam : Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD;
7. Tahap Ketujuh : Penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJMD.
Dari tahapan penyusunan RPJMD di atas, maka RPJMD Kabupaten Kaur 2016-2021 memiliki
beberapa kegiatan yang perlu dilakukan antara lain:
1. Tahap Pertama: Gambaran Bagan Alir Penyusunan RPJMD
Bagan Alir Penyusunan RPJMD memberikan makna bahwa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) memiliki proses yang secara bertahap perlu dilakukan dengan
sistematis yang dimulai dari Penyusunan Rancangan Awal sampai dengan Penetapan RPJMD. Hal
ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cata Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Gambaran bagan alir
penyusunan RPJMD tersebut adalah sebagai berikut:
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
3
Gambar 1.1 BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN KAUR
Sumber: Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015
2. Tahap Kedua: Persiapan Penyusunan RPJMD
Tahapan persiapan penyusunan RPJMD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan
kegiatan penyusunan RPJMD yang meliputi: (1) Pembentukan Tim Penyusun RPJMD; (2)
Orientasi mengenai RPJMD; (3) Penyusunan Agenda Kerja Tim RPJMD; (4) Pengumpulan Data
dan Informasi.
3. Tahap Ketiga: Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan salah satu dari tahapan penyusunan
RPJMD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang
berurutan, mencakup:
a. Perumusan rancangan awal RPJMD; dan
b. Penyajian rancangan awal RPJMD.
4. Tahap Keempat: Penyusunan Rancangan RPJMD
Penyusunan rancangan RPJMD merupakan salah satu dari tahapan penyusunan RPJMD
yang dilakukan melalui tiga tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan,
mencakup:
a. Penyiapan surat edaran kepala daerah, perihal penyusunan rancangan Renstra-PD;
b. Verifikasi dan integrasi Renstra-PD menjadi Rancangan RPJMD; dan
c. Penyajian rancangan RPJMD.
5. Tahap Kelima: Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
Musrenbang RPJMD merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan
untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD. Tujuan musrenbang RPJMD untuk
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
4
mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah
sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJM Daerah menjadi rancangan akhir RPJMD.
Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih dilantik. Untuk optimalisasi pelaksanaan musrenbang RPJPD, tata
tertib pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.Musrenbang jangka menengah
daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
a. Penyiapan musrenbang RPJMD; dan
b. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD.
6. Tahap Keenam: Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD
Rancangan akhir RPJMD dirumuskan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil
musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan
kesepakatan hasil musrenbang RPJMD , selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala PD untuk
memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan
fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil musrenbang dan
ditampung dalam rancangan akhir RPJMD.
Rancangan akhir RPJMD diajukan kepada kepala daerah untuk meminta persetujuan
dikonsultasikan kepada Gubernur untuk rancangan akhir RPJMD kabupaten. Konsultasi
rancangan akhir RPJMD kabupaten dengan Gubernur bertujuan untuk memperoleh saran
pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan,
konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota, serta
keselarasan dengan RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RTRW provinsi, RPJMN dan
RPJMD dan RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota lainnya.
Selanjutnya Bupati menindak lanjuti hasil konsultasi rancangan RPJMD kabupaten dengan
Gubernur. Tindak lanjut dimaksud yaitu menyempurnakan rancangan akhir RPJMD berdasarkan
hasil-hasil konsultasi yang disampaikan dengan surat Gubernur.
7. Tahap Ketujuh: Penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJMD
RPJMD yang telah disusun secara sistematis melalui tahapan dan tata cara yang diuraikan
di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum pedoman
perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Hal yang dilakukan dalam penetapan
RPJMD antara lain:
a. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD
untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
b. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan lampiran rancangan
akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Menteri/Gubernur disertai dengan:
1) Berita acara kesepakatan hasil musrenbang rpjmd; dan
2) Surat menteri/gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.
c. Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD
dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan
d. Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD provinsi/kabupaten/kota ditetapkan menjadi
peraturan daerah tentang RPJMD paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih
dilantik.
e. Peraturan daerah tentang RPJMD provinsi disampaikan kepada menteri paling lama 7
(tujuh) hari setelah ditetapkan untuk diklarifikasi dan peraturan daerah tentang RPJMD
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
5
kabupaten/kota, disampaikan kepada Gubernur untuk diklarifikasi dengan tembusan
kepada menteri.
Ketujuh tahapan di atas, mengisyaratkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 memerlukan unsur
manusia secara professional, kelengkapan data dan informasi, kelengkapan sarana dan
prasarana, serta dukungan dari stakeholder secara profesional sebagai wujud menuju
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kaur yang berkualitas.
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dalam penyusunan RPJMD ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yaitu:
1. Landasan idiil Pancasila;
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
3. Landasan operasional:
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);
b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko,
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4266);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4286);
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3455);
e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
6
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4578);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
o. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaur 2006-2025;
r. Peraturan Bupati Kaur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2011-2016;
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen
pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur khususnya dalam menjalankan agenda
pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara
RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnnya adalah sebagai berikut:
A. Hubungan RPJMD dengan RPJMN
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM
Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi
bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun
waktu 5 tahun (2016-2021) yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah
Kabupaten Kaur dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
7
tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari
rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang selanjutnya
dirinci dalam rencana tahunan (RKPD). Mempedomani RPJM Nasional Tahun 2015-2019, terkait
dengan agenda pembangunan wilayah pulau sumatera, maka penyusunan RPJMD Kabupaten
Kaur Tahun 2016-2021 diarahkan untuk mendukung seluruh program kewilayahan terkhusus di
provinsi Bengkulu guna mensinergian program pusat-provinsi-kabupaten.
B. RPJMD Kabupaten Kaur dan RPJMD Provinsi Bengkulu
RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 mempedomani Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 yang terkait dengan agenda
pembangunan kewilayahan. Hal ini bertujuan agar terciptanya sinergitas program unggulan
daerah dengan program provinsi Bengkulu. Sehingga diharapkan mampu mewujudkan program-
program yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019.
RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat
arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program
Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Kondisi masyarakat Kabupaten Kaur yang memiliki berbagai permasalahan dan tantangan
dalam 5 (lima) tahun mendatang perlu diurai secara lebih jelas dengan memperhitungkan faktor
strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah
daerah Kabupaten Kaur. Merujuk dari visi pembangunan Kabupaten Kaur Tahun 2006 – 2025
yaitu :
“KAUR MANDIRI DAN SEJAHTERA BERBASISKAN
AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI”
Visi di atas merupakan cita-cita pembangunan dalam mewujudkan keinginan masyarakat
Kabupaten Kaur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan
dalam Pembukaan UUD 1945. Visi Pembangunan Kabupaten Kaur tersebut ditempuh melalui
misi antara lain:
1. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan gender dan
pengamalan nilai-nilai agama diiringi dengan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai dasar
negara secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Memberikan layanan masyarakat secara profesional untuk mencapai pelayanan prima;
3. Menfasilitasi pembangunan infrastruktur guna mendorong peningkatan pembangunan
yang proporsional, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
4. Mendorong pembangunan di sembilan sektor perekonomian daerah, dengan
memprioritaskan pada sektor-sektor yang paling potensial guna mewujudkan peningkatan
taraf hidup masyarakat secara layak;
5. Mendorong peningkatan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan guna memenuhi
kebutuhan pembangunan daerah;
6. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sarana-prasarana pendidikan,
kesehatan, dan peningkatan pendapatan perkapita guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
8
7. Mewujudkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang aman, tentram, dan tenggang rasa
guna terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif;
8. Menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat, santun, dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan
etika bermasyarakat;
9. Penegakan supremasi hukum di segala bidang.
Berperdoman pada visi, misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Kaur, sasaran pembangunan yang ingin dicapai disajikan pada gambar 1.4
setiap tahap pembangunan lima tahunan Kabupaten Kaur berikut ini:
Gambar 1.2 TAHAP PEMBANGUNAN DAERAH LIMA TAHUNAN KABUPATEN KAUR
Sumber: RPJP Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2006-2025
Penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 saat ini merupakan pelaksanaan tahap
ketiga RPJPD yang memprioritaskan pembangunan pada Industri Rakyat, Pariwisata, Investasi
dan IPTEK sebagai modal utama pembangunan industri sekala menengah dan besar. Selanjutnya
RPJMD tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra-PD) Tahun 2016-2021 yang kemudian dijabarkan setiap tahunnya dalam
dokumen rencana pembangunan tahunan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) atau
disingkat dengan RKPD selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2021.
B. Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan RKPD dan Renstra PD
Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dimana Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati. Penyusunan dokumen RPJMD
tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Kaur Tahun 2006-2025 dan RPJM Nasional. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah,
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah (PD), lintas
Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam
Tahap lima tahun pertama (2006 - 2010)
diperioritaskan pada pembangunan modal sosial
dasar (infrastruktur, pedidikan dan kesehatan)
dan ekonomi lokal (perikanan, perkebunan dan
tanaman pangan) yang didukung sub sektor industri
rakyat dan pariwisata.
Tahap lima tahun kedua (2011 - 2016)
diperioritaskan pada pembangunan ekonomi lokal, industri rakyat dan
pariwisata yang di dukung penggalakan investasi dan
pengembangan IPTEK.
Tahap lima tahun ketiga (2016 - 2021)
diperioritaskan pada pembangunan industri
rakyat, pariwisata, investasi dan IPTEK
sebagai modal utama pembangunan industri sekala menengah dan
besar.
Tahap lima tahun keempat (2021 - 2025)
diperioritaskan pada pembangunan industri sekala
menengah/besar dan pariwisata berbasiskan
sumber daya lokal (pertanian dan kelautan).
VISI PEMBANGUNAN
DAERAH (2006-2025):
Kaur Mandiri dan
Sejahtera Berbasiskan
Agribisnis dan Agroindustri
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
9
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana digambarkan
berikut ini:
Gambar 1.3.
KETERHUBUNGAN ANTAR DOKUMEN (RPJPD DENGAN RPJMD)
Sumber : Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015
Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM
Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Adapun gambar keterkaitan disajikan pada gambar 1.4 berikut ini :
Gambar 1.4.
KETERHUBUNGAN ANTAR DOKUMEN (RPJMD DENGAN RKPD)
Sumber:Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015
Terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat
indikatif. Kemudian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) disusun dengan berpedoman
kepada Renstra PD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah yang memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
10
Berikut ini disajikan hubungan/keterkaitan dokumen RPJMD dengan Rencana
Pembangunan Daerah Lainnya pada gambar 1.5 di bawah ini:
Gambar 1.5. HUBUNGAN RPJMD DENGAN
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA
Sumber:Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri diolah BAPPEDA Kab. KaurTahun 2015
Perencanaan pembangunan daerah di atas, dirumuskan secara transparan, responsif,
efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan rancangan awal RPJMD disusun menurut sistimatika yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyajian rancangan awal RPJMD tersebut
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I. Pendahuluan
Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan,
hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika
penulisan RPJMD serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD.
BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi
Kabupaten Kaur serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten
Kaur yang meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan
umum dan aspek daya saing daerah. Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan
pemahaman tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah
yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang
nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian berhasilan pembangunan daerah.
BAB III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan
keuangan daerah yang meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
11
masa lalu dan kerangka pendanaan. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya
dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan
daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.
BAB IV. Analisis Isu-Isu Strategis
Penyajian isu-isu strategis daerah meliputi permasalahan-permasalahan daerah dan isu-isu
strategis daerah. Permasalahan daerah yang disajikan adalah permasalahan pembangunan dan
permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Isu strategis daerah dapat
berasal dari permasalahan daerah maupun yang berasal dari dunia international, kebijakan
nasional dan regional. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah apakah isu tersebut dapat
memberikan manfaat/pengaruh pada masa datang terhadap daerah tersebut.
BAB V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang sekaligus sebagai visi dan misi
RPJMD Kabupaten Kaur 2016-2021 beserta penjelasannya. Bab ini juga menjelaskan mengenai
tujuan dan sasaran dari setiap misi.
Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan
Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah
kebijakan dari setiap strategi.
BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Bab ini menjabarkan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan
pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Selain
itu disajikan pula penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan
indikator kinerja yang dipilih.
BAB VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan PD terkait beserta program yang
menjadi tanggung jawab PD. Pada bagian ini disajikan pula pencapaian target indikator kinerja
per program termasuk pagu indikatif per tahunnya dan target indikator kinerja pada akhir
periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal
periode perencanaan.
BAB IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode
masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program
pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun
sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
BAB X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
Bab ini menjelaskan 2 (dua) hal yaitu pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Bagian pedoman
transisi menjelaskan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
12
pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil
Pemilukada pada periode berikutnya. Bagian kaidah pelaksanaan menjelaskan bahwa seluruh
stakeholder pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD
dengan sebaik-baiknya. RPJMD juga merupakan pedoman bagi setiap kepala PD untuk
menyusun Renstra PD dan pedoman bagi Bappeda dalam menyusun RKPD.
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 merupakan dokumen yang ditetapkan dengan
peraturan Bupati Kaur yang dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun dalam rangka
melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Maksud dari penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 adalah :
a. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan
periode 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif;
b. Menjabarkan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan
c. Mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan baik di tingkat
pusat maupun di daerah, serta aspirasi masyarakat.
2. Tujuan
Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur periode 2016-2021 adalah (1) untuk memberikan
landasan yang tepat dan gambaran akan kemajuan yang akan dicapai daerah dalam
menyusun perencanaan setiap tahunnya secara terintegrasi antar PD; (2) untuk
menterjemahkan visi-misi pemerintah daerah secara konkrit dan (3) untuk menilai tingkat
capaian target dan program/kegiatan yang telah dilaksanakan serta penyesuaian dengan
target nasional (RPJMN 2015-2019).
Selanjutnya dokumen RPJMD Kabupaten Kaur 2016-2021 ini akan menjadi acuan untuk
penyusunan :
a. Rencana Strategis (RENSTRA) PD;
b. Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam bentuk dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kaur; serta sebagai landasan dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kaur.
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
13
BAB II
GAMBARAN KONDISI UMUM
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko,
Seluma dan Kaur di Provinsi Bengkulu memberikan amanah kepada 3 (tiga) unsur daerah yakni
pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk bersama mengelola Kabupaten Kaur menuju
kesejahteraan dan kemakmuran. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa pemekaran
wilayah Kabupaten Kaur sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu.
Wilayah administrasi Kabupaten Kaur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003
tersebut terdiri atas 7 kecamatan dan 123 desa serta 3 kelurahan. Selanjutnya, dalam dua tahun
pemekaran, perkembangan terakhir sampai dengan tahun 2015, wilayah administrasi
Kabupaten Kaur terdiri atas 15 kecamatan, 192 desa dan 3 Kelurahan. Secara rinci, dapat dilihat
pada tabel 2.1 berikut ini :
Tabel 2.1. KECAMATAN DI KABUPATEN KAUR
NO KECAMATAN DESA KELURAHAN IBUKOTA
KECAMATAN
1 Nasal 17 Merpas
2 Maje 19 Linau
3 Kaur Selatan 18 1 Bintuhan
4 Tetap 12 Tetap
5 Kaur Tengah 8 1 Tanjung Iman
6 Luas 12 Benua Ratu
7 Muara Sahung 7 Ulak Lebar
8 Kinal 14 Gedung Wani
9 Semidang Gumay 13 Mentiring
10 Tanjung Kemuning 20 Tj. Kemuning
11 Kelam Tengah 13 Rigangan 1
12 Kaur Utara 10 1 Simpang Tiga
13 Padang Guci Hilir 9 Gunung Kaya
14 Lungkang Kule 9 Sukananti
15 Padang Guci Hulu 11 Bn. Tambun 2
Jumlah 192 3
Sumber : Kabupaten Kaur Dalam Angka 2016
Dari tabel di atas, kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yakni Kecamatan Tanjung
Kemuning (20 Desa). Disusul oleh kecamatan Maje (19 Desa). Untuk kecamatan Nasal 17 Desa
dan Kaur Selatan memiliki 18 Desa. Sedangkan kecamatan yang memiliki Desa paling sedikit
yakni Kecamatan Kaur Tengah (8 Desa) dan Kecamatan Muara Sahung (7 Desa). Selanjutnya,
Kecamatan Kaur Selatan, Kecamatan Kaur Utara dan Kecamatan Kaur Tengah memiliki
Kelurahan (masing-masing 1 kelurahan).
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
14
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten
Muko-muko, Seluma dan Kaur di Provinsi Bengkulu, kemudian diperjelas dengan Surat Mendagri
Nomor : 136/205/PUM tanggal 12 September 2005, maka ditetapkan bahwa luas wilayah
daratan Kabupaten Kaur mencapai 2.365 km2 atau 236.500 Ha, panjang garis pantai 89,17 km
dan luas kawasan laut sejauh 4 mil dari garis pantai seluas 660,59 km2.
Gambar 2.1. PETA WILAYAH KABUPATEN KAUR
Sumber : Kabupaten Kaur Dalam Angka 2016
Secara administrasi Kabupaten Kaur berbatasan dengan:
- Sebelah Utara : Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera
Selatan.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pesisir Barat (pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat),
Provinsi Lampung.
- Sebelah Barat : Samudera Hindia.
- Sebelah Timur : Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan.
Dari 195 desa/kelurahan di Kabupaten Kaur, 64 desa/kelurahan atau 32,82 persen
berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Melihat pada batasan wilayah administrasi di
atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kaur merupakan wilayah strategis yang dapat
mendukung pembangunan Provinsi Bengkulu. Sebagai kabupaten yang berada di pintu gerbang
sebelah selatan di Provinsi Bengkulu, maka Kabupaten Kaur merupakan cerminan kemajuan dan
kesejahteraan provinsi Bengkulu. Adapun luas wilayah Kabupaten Kaur menurut Kecamatan
disajikan pada gambar berikut :
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
15
Grafik 2.1. LUAS WILAYAH KABUPATEN KAUR MENURUT KECAMATAN (KM2)
Sumber : Kabupaten Kaur Dalam Angka 2015
Dari gambar 2.1. terlihat persentase (%) terhadap luas wilayah kecamatan yang memiliki
persentase luas wilayah tertinggi yaitu Kecamatan Nasal sebesar 21,98 % dan persentase luas
wilayah terkecil yaitu Kecamatan Kaur Tengah sebesar 1,12 %. Sedangkan jarak lurus masing-
masing ibu kota kecamatan dengan ibu kota Kabupatan di Kabupaten Kaur disajikan tabel berikut
ini :
Tabel 2.2. JARAK LURUS IBUKOTA KECAMATAN DENGAN IBUKOTA KABUPATEN DI
KABUPATEN KAUR TAHUN 2014
NO KECAMATAN IBUKOTA
KECAMATAN
JARAK LURUS KE BINTUHAN
(km)
1 Nasal Merpas 25,00
2 Maje Linau 12,00
3 Kaur Selatan Bintuhan 0,00
4 Tetap Tetap 7,00
5 Kaur Tengah Tanjung Iman 12,00
6 Luas Benua Ratu 15,00
7 Muara Sahung Ulak Lebar 30,00
8 Kinal Gedung Wani 30,00
9 Semidang Gumay Mentiring 20,00
10 Tanjung Kemuning Tj. Kemuning 35,00
11 Kelam Tengah Rigangan 1 39,00
12 Kaur Utara Simpang Tiga 48,00
13 Padang Guci Hilir Gunung Kaya 43,00
14 Lungkang Kule Sukananti 58,00
15 Padang Guci Hulu Bn. Tambun 2 54,00
Sumber : Kabupaten Kaur Dalam Angka 2015
Nasal; 519,92
Maje; 361,04
Kaur Selatan; 92,75
Tetap; 87,92
Kaur Tengah; 26,4
Luas; 124,88
Muara Sahung; 256
Kinal; 154,03
Semidang Gumay; 64,91
Tanjung Kemuning; 72,91
Kelam Tengah;
35,84
Kaur Utara; 49,8
Padang Guci Hilir; 115,96
Lungkang Kule; 32
Padang Guci Hulu; 370,64Nasal
Maje
Kaur Selatan
Tetap
Kaur Tengah
Luas
Muara Sahung
Kinal
Semidang Gumay
Tanjung Kemuning
Kelam Tengah
Kaur Utara
Padang Guci Hilir
Lungkang Kule
Padang Guci Hulu
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
16
Asumsi Interval Jarak Lurus Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten dalam wilayah
Kabupaten Kaur :
Sangat Dekat : 0-8 Km
Dekat : 9-20 Km
Sedang : 21-40 Km
Jauh : 41-60 Km
Sangat Jauh : > 61 Km
Melihat pada tabel 2.2., jarak ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten di
Kabupaten Kaur yang terjauh yaitu Kecamatan Lungkang Kule (58 Km) dengan asumsi masuk
dalam kategori interval jauh. Kecamatan yang masuk dalam kategori interval jauh lainnya yaitu
Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Padang Guci Hilir dan Kecamatan Padang Guci Hulu.
Sedangkan empat kecamatan yang merupakan kategori interval dengan jarak yang sedang yakni
Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Kelam Tengah, Kecamatan Muara Sahung,
Kecamatan Kinal dan Kecamatan Nasal. Sementara itu, kecamatan lainnya yakni Kecamatan Kaur
Selatan, Kecamatan Maje, Kecamatan Tetap, Kecamatan Kaur Tengah, Kecamatan Luas dan
Kecamatan Semidang Gumay merupakan kecamatan yang masuk dalam kategori interval dekat
dan sangat dekat.
Dari interval jarak lurus ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten yang terdapat di
Kabupaten Kaur disimpulkan bahwa tidak ada kecamatan yang masuk pada kategori interval
sangat jauh (> 60 Km). hal ini diasumsikan bahwa, setiap kecamatan rata-rata dapat diakses
dengan kondisi jarak yang cukup baik.
Letak dan Kondisi Geografis
Secara astronomis Kabupaten Kaur terletak pada posisi 40 15’ 8,21”–40 55’ 27,77” Lintang
Selatan (LS) dan 1030 4’ 8,76”–1030 46’ 50,12” Bujur Timur (BT). Kondisi astronomis ini
memberikan gambaran bahwa Kabupaten Kaur beriklim tropis atau Iklim A karena terletak
antara 00– 23½0 LS. Pada tahun 2015, tercatat suhu udara rata-rata minimal di Kabupaten Kaur
terjadi pada bulan januari yaitu 26,300C sedangkan suhu rata-rata maksimal mencapai 27,800C,
tekanan udara 1.010,98 mb, rata-rata jumlah hari hujan per bulan 8 kali dan rata-rata paling
tinggi terjadi pada bulan januari mencapai 20 kali sedangkan rata-rata curah hujan sepanjang
tahun 2015 mencapai 127,58 mm³. Musim yang terjadi di Kabupaten Kaur sebagaimana wilayah
lainnya di Indonesia dikenal dua musim, yaitu musim hujan (Desember-Maret) dan musim
kemarau (Juni-September) sementara pada bulan April-Mei dan Oktober-November merupakan
masa peralihan/pancaroba.
Sedangkan secara geografis Kabupaten Kaur terletak di sebelah barat Pegunungan Bukit
Barisan, termasuk dalam wilayah administrasi paling selatan Provinsi Bengkulu, Indonesia.
Berjarak sekitar 250 km dari ibukota Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi
Lampung ke arah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan.
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
17
Topografi
Kabupaten Kaur merupakan daerah perbukitan bergelombang dengan perbedaan
ketinggian yang sangat besar, bervariasi antara 0 s.d >1000 m di atas permukaan laut. Jalur
pertama 3,31 % dari luas wilayah terletak di ketinggian 0-25 m di atas permukaan laut terdapat
di sepanjang pantai, jalur kedua 21,65 % dari luas wilayah terletak di ketinggian 25-100 m di atas
permukaan laut terdapat di wilayah timur dari jalur pertama yang merupakan lereng
pegunungan Bukit Barisan dengan klasifikasi bukit Range. Sedangkan yang terletak di ketinggian
100 – 500 m dpl seluas 29,02%, ketinggian 500 – 1000 m dpl seluas 25,06% dan yang di atas
1000 m dpl seluas 20,96% terdapat di lokasi lebih ke timur dari jalur kedua sampai ke puncak
bukit barisan yang merupakan daerah vulkanis dan tektonis.
Grafik 2.2. TOPOGRAFI WILAYAH KABUPATEN KAUR (Ha)
Sumber : Kabupaten Kaur Dalam Angka 2015
Dari gambar di atas, topografi wilayah Kabupaten Kaur terbagi menjadi 3 (tiga) jalur yaitu:
1. Jalur Low Land (dataran rendah) dengan ketinggian 0–100 m di atas permukaan laut.
Wilayah yang termasuk dalam Jalur Low Land mencapai 9%. Kecamatan yang termasuk ke
dalam Jalur Low Land adalah Kecamatan Tanjung Kemuning, Semidang Gumay, Kaur Utara,
Tetap, Kaur Selatan, Maje dan Nasal.
2. Jalur Bukit Range dengan ketinggian 100–1.000 m. Wilayah yang termasuk dalam Jalur Bukit
Range mencapai 61%. Semua kecamatan di Kabupaten Kaur sebagian wilayahnya ada yang
masuk katagori jalur ini.
3. Jalur Pegunungan dengan ketinggian > 1.000 m. Wilayah yang termasuk dalam Jalur
Pegunungan mencapai 30%. Di Kabupaten Kaur, yang termasuk ke dalam jalur ini adalah
kawasan Bukit Barisan.
Selain kondisi di atas, bila ditinjau dari kondisi dan kemiringan tanah yang ada di Kabupaten Kaur
sangat cocok untuk tanaman pangan yakni padi, kedele, jagung dan sebagainya. Untuk tanaman
palawija seperti cabe, tomat, kacang-kacangan dan sayuran juga merupakan tanaman yang
Jalur low land, 20.889 Ha
Jalur bukit range, 144.026 Ha
Jalur pegunungan, 71.585 Ha
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
18
potensial di wilayah ini. Selanjutnya selain jenis tanaman di atas, wilayah Kabupaten Kaur juga
sangat cocok juga untuk dikembangkan tanaman perkebunan rakyat berupa kopi, kakao,
cengkeh, kelapa, kelapa sawit ataupun sejenisnya karena selain letaknya di sisi Samudera
Indonesia juga datarannya terbentang di jajaran Bukit Barisan yang terkenal subur. Tekstur
Tanah yang dimiliki Kabupaten Kaur terdiri atas : (1) tekstur tanah halus seluas 135.083,00 Ha;
(2) tekstur tanah cukup halus seluas 38.227,00 Ha; (3) tekstur tanah cukup kasar seluas
50.086,00 Ha; (4) tekstur tanah kasar seluas 13.104,00 Ha.
Dari penjelasan di atas, ditinjau pada faktor topografi dapat disarikan bahwa Kabupaten
Kaur memiliki potensi besar dalam pembangunan bidang pertanian, perkebunan. Data topografi
menunjukkan bahwa kecamatan di Kabupaten Kaur wilayahnya masuk katagori jalur Bukit Range
(61% atau 144.026 hektar) dan Jalur Low Land mencapai 9% atau 20.889 hektar. Sisanya
merupakan Jalur Pegunungan yaitu kawasan Bukit Barisan.
Sedangkan jika ditinjau menurut masing-masing Kecamatan berdasarkan posisi Kantor
Camat, Kecamatan dengan posisi tertinggi dari permukaan laut adalah Kecamatan Padang Guci
Hulu dengan ketingggian ± 287 m. Berikut ditampilkan kondisi ketinggian di atas permukaan laut
masing-masing kecamatan di Kabupaten Kaur.
Grafik 2.3.
KETINGGIAN WILAYAH KECAMATAN DI ATAS PERMUKAAN LAUT BERDASARKAN POSISI KANTOR CAMAT
Sumber : Statisitik Daerah Kabupaten Kaur 2015
Adapun klasifikasi topografi diuraikan sebagai berikut :
1. Terdapat 9 (Sembilan) Kecamatan yang termasuk dalam kelompok topografi Jalur Low
Land (dataran rendah) dengan ketinggian 0–100 m, antara lain :
a. Kecamatan Nasal;
b. Kecamatan Maje;
c. Kecamatan Kaur Selatan;
d. Kecamatan Tetap;
e. Kecamatan Kaur Tengah;
0 50 100 150 200 250 300
Nasal
Maje
Kaur Selatan
Tetap
Kaur Tengah
Luas
Muara Sahung
Kinal
Semidang Gumay
Tanjung Kemuning
Kelam Tengah
Kaur Utara
Padang Guci Hilir
Lungkang Kule
Padang Guci Hulu
2656
5043
68132
23790
5776
165193
93195
287
Ketinggian
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
19
f. Kecamatan Kinal;
g. Kecamatan Semidang Gumay;
h. Kecamatan Tanjung Kemuning;
i. Kecamatan Padang Guci Hilir .
2. Terdapat 6 (enam) Kecamatan yang termasuk dalam Jalur Bukit Range dengan ketinggian
100–1.000 m, antara lain :
a. Kecamatan Muara Sahung;
b. Kecamatan Luas;
c. Kecamatan Lungkang Kule;
d. Kecamatan Kaur Utara;
e. Kecamatan Padang Guci Hulu;
f. Kecamatan Kelam Tengah.
Geologi
Berdasarkan pembagian Mandala Geologi Tersier Pulau Sumatera, Lembar Bengkulu,
sebagian terletak di lajur busur depan, busur magmatik dan busur belakang. Nama-nama yang
dipakai untuk lajur-lajur tersebut adalah Lajur Bengkulu, Lajur Barisan dan Lajur Mentawai.
Aktifitas magmatis pada akhir Miosin sampai awal Pleistosin dibagian Utara–Timur laut,
menyebabkan dihasilkannya produk-produk gunung api Rio-Andesit (QTv).
Pergerakan lempeng benua dari sebelah Utara–Timur laut Pulau Sumatera ke arah
Selatan–Barat Daya menyebabkan terbentuknya Sesar Semangko yang membentang dari ujung
Utara Pulau Sumatera, sampai Selat Sunda. Sesar Semangko atau disebut juga dengan sesar
besar Sumatera merupakan sesar yang sampai sekarang masih aktif, dan menekan bagian utara-
timur laut Pulau Sumatera, yang di respon oleh pergerakan lempeng samudera (oceanic crust)
disebelah Barat Daya Pulau Sumatera dengan arah gaya ke Utara–Timur laut menekan bagian
sebelah Barat Pulau Sumatera. Akibat dari pergerakan kedua bagian Pulau Sumatera ini, maka
terbentuklah sesar-sesar yang masih aktif sepanjang zona sesar besar Sumatera. Gaya dan
pergerakan dari sesar besar Sumatera tersebut menimbulkan sesar-sesar orde dua dan
selanjutnya, yang terdapat terutama dibagian Selatan-Barat Laut Kabupaten Kaur.
Dari foto udara bidang-bidang/zona-zona sesar ini ditunjukkan oleh kenampakan liniasi-
liniasi morfologi berupa perubahan rona dan tekstur serta kenampakan liniasi-liniasi perubahan
sifat-sifat geofisika, batuan pada zona tersebut. Selanjutnya dari pergerakan kedua lempeng
tersebut menyebabkan peningkatan aktifitas magma yang kemudian menghasilkan
pembentukan busur gunung api Tersier hingga Resent dari deretan gunung berapi, pegunungan
Bukit Barisan. Pergerakan tektonik lempeng benua dan samudera ini juga menyebabkan
terjadinya pengangkatan (highing) yang merupakan pegunungan Bukit-Barisan di bagian Utara-
Timur laut. Pelurusan-pelurusan yang berarah Barat laut–Tenggara di bagian Barat laut wilayah
Kaur merupakan sesar orde satu dan orde dua pada tinggian lajur Bukit Barisan. Aktifitas
magmatik berikutnya pada akhir Pliosin menghasilkan produk gunung api Andesit-Basalt (Qv)
yang menutupi sebagian wilayah penyelidikan paling Utara.
Gaya-gaya tektonik yang bekerja sejak awal Miosin dibagian ini menyebabkan peningkatan
aktifitas magmatis yang menghasilkan terobosan batuan beku Granit dan Diorit pada Miosin
tengah. Proses tektonik berupa pengangkatan yang terjadi pada akhir Miosin menyebabkan
Tubuh pluton ini terangkat tererosi dan tersingkap pada jalur zona patahan (fault-zone) orde I
dan II, kepermukaan dibagian Utara wilayah Kabupaten Kaur. Struktur geologi pensesaran
berupa sesar-sesar orde dua dan tiga, mengontrol pola sebaran terobosan pluton dan terbentuk
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
20
secara intensif dibagian ini. Sistim pensesaran ini membentuk pelurusan-pelurusan dengan arah
secara umum adalah barat laut– tenggara. Aktifitas magmatik yang terjadi pada akhir Miosin
sampai Pliosin (setelah terbentuknya Formasi Lemau) yang mengandung batu bara di wilayah
ini, juga menyebabkan percepatan proses pematangan kualitas batu bara yang terdapat pada
Formasi ini. Pergeseran-pergeseran sesar diatas mengakibatkan terbentuknya zona Seismic
Beniof di dasar laut yang merupakan zona gempa dengan sismistas tinggi.
Hidrologi
Kabupaten Kaur memiliki 14 (empat belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi : DAS
Barkenang, DAS Kedurang, DAS Kinal, DAS Kolek, DAS Luas, DAS Manula, DAS Mertam Ds, DAS
Nasal, DAS Padang Guci, DAS Sambat, DAS Sawang, dan DAS Seranjangan. DAS-DAS tersebut
mengalir dari utara ke arah selatan kemudian bermuara di Samudera Hindia. Ke empat belas
DAS tersebut terdiri dari 3 DAS Nasional dan 11 DAS lokal. DAS yang termasuk pada klasifikasi
DAS Nasional yaitu DAS Luas, DAS Kinal, dan DAS Manula, sisanya termasuk klasifikasi DAS lokal.
DAS-DAS tersebut di atas membentuk tiga zona kawasan yaitu (1) Kawasan Utara; (2)
Kawasan Tengah, dan (3) kawasan Selatan. Zona Utara selanjutnya disebut Wilayah Utara
Kabupaten Kaur terdiri dari DAS Sulau, DAS Padang Guci, DAS Seranjangan, DAS Kinal, DAS
Barkenang dan DAS Kedurang. DAS Sulau melewati Kec. Padang Guci Hilir dan Kec. Tanjung
Kemuning. DAS Padang Guci melewati Kec. Padang Guci Hulu, Kaur Utara, Padang Guci Hilir, Kec.
Tanjung Kemuning. DAS Seranjangan melewati Kec. Kelam Tengah dan Kec. Tanjung Kemuning.
DAS Kinal melewati Kec. Kinal dan Kec. Semidang Gumai. DAS Barkenang dan DAS Kedurang
melewati Kec. Padang Guci Hulu. Zona tengah yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Tengah
Kabupaten Kaur, terdiri dari DAS Luas dan DAS Tetap. DAS Luas melewati Kec. Muara Sahung,
Luas dan Kaur Tengah, DAS Tetap melewati Kec. Tetap. Zona Selatan selanjutnya disebut Kaur
bagian selatan. DAS yang melewati Kaur bagian selatan meliputi DAS Sambat, DAS Sawang, DAS
Nasal, DAS Kolek, DAS Manula. DAS Manula melewati Kec. Kaur Selatan dan Maje, DAS Sawang
melalui Kec. Maje, DAS Nasal, Kolek dan Manula berada di Kec. Nasal.
Dari ke 14 DAS tersebut terdapat 2 DAS (Manula dan Nasal) yang wilayah hidrologisnya
berada di TNBBS, dengan kondisi tutupan lahannya masih berupa hutan lebat mencapai 95%,
terdapat 3 DAS (Seranjangan, Sulau dan Tetap) yang wilayah aliran dan wilayah hidrologisnya
berada di kawasan budidaya, dan DAS-DAS lain merupakan DAS-DAS yang wilayah
hiroorologinya berada di kawasan HP atau HPT dan wilayah aliran (midle stream dan down
stream) berada di kawasan budidaya.
Tabel 2.3. INTERPRETASI KONDISI DAS DI KABUPATEN KAUR
NO DAS
DAN KLASIFIKASI
WILAYAH HIDROOROLOGIS
(WILAYAH TANGKAPAN AIR) KONDISI ALIRAN SUNGAI
Up Stream Midle Stream Down Stream
1 Bengkenang (DAS
Lokal)
Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Selatan,
Sedikit di wilayah barat
Kab. Kaur
Kab. Bengkulu Selatan -
2 Kedurang (DAS
Lokal)
Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Selatan,
Sedikit di wilayah barat
Kab. Kaur
Kab. Bengkulu Selatan
-
3 Kinal
(DAS Lokal)
Berada di Kawasan hutan lindung
Raja Mendara dengan kondisi hutan
lebatnya masih berkisar 90,5 % dan
HPT Air Kinal dengan kondisi hutan
lebatnya mencapai 47,8%
Merupakan kawasan
budidaya masyarakat, baik
itu di wilayah GSS maupun
wilayah tangkapan air.
Merupakan kawasan
budidaya masyarakat
Sedang, dimusim hujan ada
potensi menyebabkan banjir.
Pada batang sungai terdapat
lekukan yang terancam oleh
pengikisan air sungai.
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
21
NO DAS
DAN KLASIFIKASI
WILAYAH HIDROOROLOGIS
(WILAYAH TANGKAPAN AIR) KONDISI ALIRAN SUNGAI
Up Stream Midle Stream Down Stream
4 Kolek
(DAS Lokal)
Berada di HPT Bukit Kumbang
dengan kondisi tutupan, hutan
belukar, 42 %, hutan lebat 24%,
perkebunan rakyat 31 % dan semak
3%
Merupakan kawasan
budidaya masyarakat , baik
itu di wilayah GSS maupun
wilayah tangkapan air.
Merupakan kawasan
budidaya masyarakat
Buruk, pada musim kemarau air
dapat surut secara drastis dan
pada musim hujan dapat
menimbulkan banjir
5 Luas
(DAS Lokal)
Berada di Kawasan hutan lindung
Raja Mendara dengan kondisi hutan
lebatnya masih berkisar 90,5 % dan
HPT Air Kinal dengan kondisi hutan
lebatnya mencapai 47,8%
Merupakan kawasan
budidaya masyarakat, baik
itu di wilayah GSS maupun
wilayah tangkapan air.
Merupakan kawasan
budidaya masyarakat
Sedang, dimusim hujan ada
potensi menyebabkan banjir.
Pada batang sungai terdapat
lekukan yang terancam oleh
pengikisan air sungai.
6 Manula
(DAS Lokal)
Berada di TNBBS dengan kondisi
hutan lebatnya masih berkisar 93,5 %
.
Berada di NBBS dengan
kondisi hutan lebatnya
masih berkisar 93,5 % .
Merupakan kawasan
budidaya masyarakat
Sedang, dimusim hujan ada
potensi menyebabkan banjir.
.
7 Mertam Ds
(DAS Lokal)
Merupakan kawasan budidaya
masyarakat, baik itu di wilayah GSS
maupun wilayah tangkapan air.
Kawasan budidaya
masyarakat , baik itu di
wilayah GSS maupun
wilayah tangkapan air.
Kawasan budidaya
masyarakat , baik itu di
wilayah GSS maupun
wilayah tangkapan air.
Buruk, pada musim kemarau air
dapat surut secara drastis dan pada
musim hujan dapat menimbulkan
banjir
8 Nasal (DAS Nasional) Berada di TNBBS dengan kondisi
hutan lebatnya masih berkisar 93,5 %
.
Berada di HPT Bukit Kumbang
dengan kondisi tutupan, hutan
belukar, 42 %, hutan lebat 24%,
perkebunan rakyat 31 % dan semak
3%
Kawasan budidaya
masyarakat
Kawasan budidaya
masyarakat
Sedang, dimusim hujan ada
potensi menyebabkan banjir.
9 Padang Guci (DAS
Nasional)
Berada di Kawasan hutan lindung
Raja Mendara dengan kondisi hutan
lebatnya masih berkisar 90,5 % dan
HPT Air Kedurang dengan kondisi
tidak terdapat lagi hutan lebatnya.
Merupakan kawasan
budidaya masyarakat, baik
itu di wilayah GSS maupun
wilayah tangkapan air.
Merupakan kawasan
budidaya masyarakat
Baik, tetapi pada waktu-waktu
tertentu sungai ini meluap,
terutama di musim penghujan.
10 Sambat (DAS Lokal) Berada di HPT Bukit Kumbang
dengan kondisi tutupan , hutan
belukar, 42 %, hutan lebat 24%,
perkebunan rakyat 31 % dan semak
3%
Dan HPT. Air Sambat kondisi tutupan
, hutan belukar, 77 %, perkebunan
rakyat 22 % dan semak 1%
Merupakan kawasan
budidaya masyarakat , baik
itu di wilayah GSS maupun
wilayah tangkapan air.
Merupakan kawasan
budidaya masyarakat
Buruk, pada musim kemarau air
dapat surut secara drastis dan
pada musim hujan dapat
menimbulkan banjir
11 Sawang ((DAS Lokal) Berada di HPT Bukit Kumbang
dengan kondisi tutupan, hutan
belukar, 42 %, hutan lebat 24%,
perkebunan rakyat 31 % dan semak
3%
Merupakan kawasan
budidaya masyarakat, baik
itu di wilayah GSS maupun
wilayah tangkapan air.
Merupakan kawasan
budidaya masyarakat
Buruk, pada musim kemarau air
dapat surut secara drastis dan
pada musim hujan dapat
menimbulkan banjir
12 Seranjangan (DAS
Lokal)
Merupakan kawasan budidaya
masyarakat, baik itu di wilayah GSS
maupun wilayah tangkapan air.
Kawasan budidaya
masyarakat, baik itu di
wilayah GSS maupun
wilayah tangkapan air.
Kawasan budidaya
masyarakat, baik itu di
wilayah GSS maupun
wilayah tangkapan air.
Buruk, pada musim kemarau air
dapat surut secara drastis dan
pada musim hujan dapat
menimbulkan banjir
13 Sulau (DAS Lokal) Merupakan kawasan budidaya
masyarakat, baik itu di wilayah GSS
maupun wilayah tangkapan air.
Kawasan budidaya
masyarakat, baik itu di
wilayah GSS maupun
wilayah tangkapan air.
Kawasan budidaya
masyarakat, baik itu di
wilayah GSS maupun
wilayah tangkapan air.
Buruk, pada musim kemarau air
dapat surut secara drastis dan
pada musim hujan dapat
menimbulkan banjir
14 Tetap (DAS Lokal) Berada di HPT Air Sambat dengan
kondisi tutupan, hutan belukar, 77 %,
perkebunan rakyat 22 % dan semak
1%
Kawasan budidaya
masyarakat, baik itu di
wilayah GSS maupun
wilayah tangkapan air.
Kawasan budidaya
masyarakat, baik itu di
wilayah GSS maupun
wilayah tangkapan air.
Buruk, pada musim kemarau air
dapat surut secara drastis dan
pada musim hujan dapat
menimbulkan banjir
Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2011-2016
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
22
Melihat pada data yang disajikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Daerah Aliran
Sungai dengan klasifikasi Nasional dan lokal di Kabupaten Kaur memiliki potensi besar bagi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan
pengembangan kawasan budidaya masyarakat.
Klimatologi
Keadaan iklim di Kabupaten Kaur, perkembangan rata-rata curah hujan dari tahun ke
tahun (empat tahun terakhir) menunjukkan kondisi baik. Hal ini juga dapat dilihat pada rata-rata
hari hujan dalam satu tahun berkisar 10-15 kali. Berikut disajikan perkembangan rata-rata curah
hujan yang terjadi pada grafik 2.1. di bawah ini:
Grafik 2.4. RATA-RATA CURAH HUJAN (mm) DI KABUPATEN KAUR
TAHUN 2011-2015
Sumber : Kabupaten Kaur Dalam Angka 2016 Diolah Bappeda Kabupaten Kaur
2015 127,6 mm Di samping itu, pada tahun 2015 rata-rata suhu udara yang terjadi di
Kabupaten Kaur adalah 27,02 0C, dengan suhu udara minimum rata-rata 24,00 0C dan suhu udara
maksimum yaitu 31,63 0C. Suhu udara adalah ukuran energi kinetik rata–rata dari pergerakan
molekul-molekul. Suhu suatu benda ialah keadaan yang menentukan kemampuan benda
tersebut, untuk memindahkan (transfer) panas ke benda-benda lain atau menerima panas dari
benda-benda lain tersebut. Suhu udara merupakan derajat panas dari aktifitas molekul dalam
atmosfer. Kapasitas udara adalah jumlah air maksimum yang dapat dikandung oleh udara pada
suhu tertentu. Kapasitas udara untuk menampung uap air (pada keadaan jenuh) tergantung
pada suhu udara tersebut.
Jika dilihat pada kelembaban nisbi rata-rata yaitu 83,67 persen. Kelembaban merupakan
salah satu faktor lingkungan abiotik yang berpengaruh terhadap aktifitas organisme di alam.
Sedangkan kelembaban merupakan salah satu faktor ekologis yang mempengaruhi aktifitas
organisme seperti penyebaran, keragaman harian, keragaman vertikal dan horizontal.
Kelembaban udara juga merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kondisi/keadaan
cuaca dan iklim di suatu wilayah tertentu. Secara ilmiah, kelembaban merupakan jumlah
291
189
238 224
128
-
50
100
150
200
250
300
350
2011 2012 2013 2014 2015
Rata-rata Curah Hujan 2011-2015
Rata-rata CurahHujan 2011-2015
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
23
kandungan uap air yang terkandung dalam massa udara pada suatu saat (waktu) dan wilayah
(tempat) tertentu. Sebagai gambaran kondisi klimatologi Kabupaten Kaur disajikan tabel 2.4 :
Tabel 2.4. KEADAAN SUHU UDARA DAN KELEMBABAN DI KABUPATEN KAUR
TAHUN 2015
BULAN
SUHU UDARA
TEMPERATURE(OC)
KELEMBABAN
UDARA
(%) Minimum Maksimum Rata-rata
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
23,30
23,50
24,00
24,10
24,60
24,50
23,50
23,80
23,70
24,50
24,50
24,10
30,20
31,50
31,50
31,10
32,40
32,10
32,40
32,20
31,40
32,70
31,40
30,70
26,30
26,50
27,20
26,90
27,80
27,50
27,10
27,10
26,60
27,60
27,00
26,70
85
84
81
85
83
82
80
82
83
83
86
86
Rata-rata 24,00 31,63 27,02 83.33
Sumber : Kabupaten Kaur Dalam Angka 2016
Berdasarkan pada uraian dan tabel di atas, maka disimpulkan bahwa hubungan
kelembaban dengan suhu udara :
(1) Apabila dipanaskan, udara memuai. Udara yang telah memuai menjadi lebih ringan sehingga
naik. Maka akibatnya, tekanan udara turun karena udaranya berkurang. Dalam sistem dua
benda, benda yang kehilangan panas dikatakan benda yang bersuhu lebih tinggi;
(2) Volume berbanding terbalik dengan tekanan;
(3) Kelembaban adalah konsentrasi uap air di udara. Angka konsentasi ini dapat diekspresikan
dalam kelembaban absolut, kelembaban spesifik atau kelembaban relatif;
(4) Udara di sekitar kita yang terlihat kosong/hampa, ini sebenarnya di dalamnya terkandung
sejumlah uap air. Sehingga perlu di catat bahwa besar kecilnya kapasitas udara tergantung pada
temperatur udara itu sendiri, di mana semakin tinggi temperatur suatu udara (semakin panas)
maka semakin besar kapasitas udara.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suhu udara dan kelembaban nisbi di Kabupaten Kaur
dalam kondisi baik.
Penggunaan Lahan
1) Kawasan budidaya :
Pola ruang kawasan budidaya terdiri atas 8 (delapan) kawasan yang tersebar di Kabupaten
Kaur, meliputi :
1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk
kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hutan yang dirinci meliputi
: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan
yang dapat dikonversi.
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
24
2. Kawasan Peruntukan Pertanian, dirinci meliputi : Pertanian Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.
3. Kawasan Peruntukan Perikanan meliputi : perikanan tangkap, budidaya perikanan dan
pengolahan ikan.
4. Kawasan Peruntukan Pertambangan, dirinci meliputi : jenis pertambangan Mineral
dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas.
5. Kawasan Peruntukan Industri, dirinci meliputi kawasan peruntukan industri besar,
peruntukan industri sedang dan peruntukan industri rumah tangga.
6. Kawasan Peruntukan Pariwisata, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan :
pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan. rencana ini disusun
berdasarkan potensi yang ada, potensi yang akan datang atau potensi yang akan
dikembangkan. Pengembangan wisata ini harus diikuti wisata andalan serta yang
berkaitan dengan wisata nasional.
7. Kawasan Peruntukan Permukiman, terdiri dari permukiman perkotaan dan
permukiman perdesaan. Sebagai kawasan budidaya maka permukiman diarahkan
dalam kajian lokasi dan fungsi masing-masing permukiman, tetutama dikaitkan dengan
karakter lokasi, misalnya di pegunungan, dataran tinggi dan sebagainya.
8. Kawasan Peruntukan Lainnya.
Adapun Luas masing-masing Kawasan Budidaya dimaksud secara rinci sebagai berikut:
Tabel 2.5.
KAWASAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAUR
TAHUN 2012–2032
NO JENIS KAWASAN LUAS
(HA)
1. Kawasan Hutan Produksi (HP dan HPT) 36.226,27
2. Kawasan Hutan Rakyat 1.219,52
3. Kawasan Pertanian 8.464,00
4. Kawasan Perkebunan 89.897,00
5. Kawasan pertambangan 106,99
6. Kawasan permukiman 3.186,07
7. Kawasan Peruntukan lainnya 53,00
Luas Kawasan Budidaya 139.152,85
Sumber : RTRW Kabupaten Kaur 2012-2032
Terlihat dari tabel 2.5 di atas bahwa Kawasan Perkebunan Rakyat mendominasi dengan
luas mencapai 89.897,00 Hektar. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan budidaya
pertanian dan perkebunan memiliki potensi yang besar di Kabupaten Kaur mulai dari
hulu dan hilir. Sedangkan kawasan Hutan Produksi (HP dan HPT) yang memiliki luas
36.266,27 Hektar merupakan jenis kawasan budidaya yang memiliki luas kedua
tertinggi. Hal ini menggambarkan bahwa kawasan HP dan HPT cukup berpotensi
mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun kawasan ini perlu diperhatikan secara
detail tentang batasan-batasan dengan kawasan hutan lindung. Terutama untuk
daerah-daerah dengan topografi pada jalur pegunungan.
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
25
2) Kawasan lindung
Berdasarkan data yang diperoleh dari RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2011-2016 pada
Bab II, menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan di Kabupaten Kaur didominasi oleh
hutan negara (TNBBS, hutan lindung Raja Mendare, HPT/HP), serta perkebunan rakyat.
Kawasan hutan tersebut tersebar di Kecamatan Nasal, Maje, Kaur Selatan, Tetap,
Muara Sahung, Kinal, dan Padang Guci Hulu. Kecamatan yang memiliki luas hutan
terluas yaitu Nasal, Padang Guci Hulu, Maje dan Kinal. Pemanfaatan lahan di Kabupaten
Kaur jauh melebihi standar minimum ketersediaan kawasan hutan 20% dari luas
wilayah. Konversi lahan kawasan hutan menjadi kawasan budidaya masih
dimungkinkan dilakukan karena kawasan budidaya secara lingkungan sudah optimal.
Penggunaan lahan yang dapat dikonversi berupa pemanfaatan lahan yang tidak
produktif (tegalan, semak belukar), yang luasnya mencapai 29.852,4 ha.
Pemanfaatan lahan pada kawasan Hutan Produksi atau Hutan Produksi Terbatas pada
saat ini tidak lagi memiliki nilai strategis bagi pembangunan Kabupaten Kaur. Exploitasi
kawasan HPT/HP yang telah dilakukan menimbulkan kawasan-kawasan tidak produktif,
berupa semak belukar dan padang ilalang. Kawasan–kawasan tidak produktif tersebut
dapat dikembangkan menjadi hutan produktif yang berwawasan lingkungan. Kondisi
Kawasan Hutan Lindung Raja Mendare dan Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit
Barisan Selatan secara umum masih baik, walaupun di beberapa kawasan terdapat
gambaran berupa titik-titik berwarna merah yang menunjukkan adanya perubahan
penggunaan lahan atau adanya kegiatan perusakan kawasan hutan.
Grafik 2.5.
KONDISI TUTUPAN LAHAN (DITINJAU DARI LUAS LAHAN) DI KAWASAN HUTAN
LINDUNG RAJA MENDARA DAN TNBBS
Sumber: Interpretasi Cintra Landsat 2005 dan Observasi Lapangan 2009 dalam RPJMD Tahun
2011-2016
Alangalan
g
Hutan
Belukar
Hutan
Lebat
Perkeb
Rakyat
Sungai/D
anau
Tegalan/l
adangJumlah
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan - 2.844,70 60.519,55 1.080,74 257,64 8,37 64,71
Hutan Lindung Raja Mendara 447,10 1.108,03 38.532,56 231,64 153,33 10,34 42.569,00
-
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
Luas
Lah
an (
Ha)
Penggunaan Lahan
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
26
Grafik 2.6.
KONDISI TUTUPAN LAHAN (DITINJAU DARI PROSENTASE) DI KAWASAN
HUTAN LINDUNG RAJA MENDARA DAN TNBBS
Sumber: Interpretasi Cintra Landsat 2005 dan Observasi Lapangan 2009 dalam RPJMD Tahun
2011-2016
Kawasan hutan produksi ditetapkan berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan dan
kriteria-kriteria teknis dalam pengawetan tanah. Kawasan Hutan Produksi Terbatas
adalah kawasan yang diperuntukan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya
dapat dengan tebang pilih dan tanam. Kriteria dalam penetapan kawasan hutan
produksi terbatas dengan pertimbangan faktor-faktor kemiringan lereng, jenis tanah,
curah hujan. Pengembangan kawasan hutan ini di luar hutan suaka alam, hutan wisata
dan hutan konservasi lainnya (SK. Menteri Pertanian Nomor : 683/KPTS/Um/11/1980).
Tabel 2.6.
KONDISI TUTUPAN LAHAN DI HPT DI KABUPATEN KAUR
NAMA HPT TUTUPAN LAHAN LUAS (HA) %
HP. Air Sambat Hutan Belukar 1.498,02 77,30 Perkeb. Rakyat 439,23 22,66 Semak 0,74 0,04 Jumlah 1.938,00 100,00 HPT. Air Kedurang Hutan Belukar 2.054,43 50,66 Perkeb. Rakyat 1.972,05 48,63 Sungai/Danau 25,18 0,62 Tegalan/lading 3,66 0,09 Jumlah 4.055,32 100,00 Nama HPT Tutupan Lahan Luas (ha) % HPT. Air Kinal Alangalang 254,41 4,57 Hutan Belukar 1.081,86 19,43 Hutan Lebat 2.661,22 47,80 Perkeb. Rakyat 1.435,43 25,78 Sungai/Danau 134,85 2,42 Jumlah 5.567,77 100,00 HPT. Bukit Kumbang Hutan Belukar 4.596,04 42,82 Hutan Lebat 2.529,78 23,57 Perkeb. Rakyat 3.345,39 31,17 Semak 250,48 2,33 Sungai/Danau 11,23 0,10 Jumlah 10.732,91 100,00 HPT. Kaur Tengah Hutan Belukar 5.407,45 38,81
1,05 2,60
90,52
5,44 0,36 0,02
99,99
- 4,40
93,52
1,67 0,40 0,01
100,00
Alangalang Hutan Belukar Hutan Lebat Perkeb Rakyat Sungai/Danau Tegalan/ladang Jumlah
Prosentase Penggunaan Lahan
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Prosentase (%)
Hutan Lindung Raja Mendara Prosentase (%)
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
27
NAMA HPT TUTUPAN LAHAN LUAS (HA) %
Hutan Lebat 3.040,89 21,83 Perkeb. Rakyat 5.483,93 39,36 Jumlah 13.932,27 100,00 TWA. Way Hawang Kampung 0,49 0,76 Perkeb. Rakyat 63,51 99,24 Jumlah 64,00 100,00
Sumber : Hasil Interpretasi Citra Landsad Tahun 2005, dalam RPJMD Kab.
Kaur 2011-2016.
Berikut disajikan grafik luas Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang ada di Kabupaten Kaur
:
Grafik 2.7.
LUAS HUTAN PRODUKSI TERBATAS (Ha) DI KABUPATEN KAUR
Sumber: RPJMD Tahun 2011-2016
Dari gambar di atas, disajikan bahwa HPT. Kaur Tengah merupakan HPT dengan luas
tertinggi yakni memiliki luas kawasan 13.932,27 Hektar. Luas kawasan HPT Kaur Tengah
didominasi tutupan lahan perkebunan rakyat yang sebesar 5.483,93 Hektar. HPT
lainnya yang mempunyai luas mencapai 10.732,91 Ha adalah HPT Bukit Kumbang.
Sedangkan HPT Air Sambat merupakan HPT dengan memiliki luas paling sedikit yakni
hanya mencapai luas 1.938 Hektar.
2.2. Potensi Pengembangan Wilayah
Kawasan strategis kabupaten (RTRW Kabupaten Kaur) adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten
terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan (UU No. 26/2007). Dalam konteks
rencana pengembangan wilayah Kabupaten Kaur, kawasan strategis di dalam penanganannya
diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kaur
dan mendorong percepatan pengembangan wilayah.
Selain itu, dalam konteks efisiensi pemanfaatan sumber daya yang diukur dari besarnya
nilai manfaat, kelestarian sumber daya dan dampaknya terhadap lingkungan serta mengingat
kondisi yang berbeda untuk setiap wilayah, pembangunan wilayah tidak dapat dilakukan
serentak dan sama besarnya setiap wilayah dan setiap kegiatan. Perlu terlebih dahulu
ditentukan titik-titik pertumbuhan dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis yang mampu
membangkitkan putaran kegiatan lebih besar di masing-masing wilayah. Titik-titik tersebut akan
1.938,00
4.621,00
5.567,77
13.932,27
10.732,91 HPT. Air Sambat
HPT. Air Kedurang
HPT. Air Kinal
HPT. Kaur Tengah
HPT. Bukit Kumbang
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
28
diikuti oleh terbentuknya kawasan-kawasan strategis yang diandalkan daerah karena
pengaruhnya terhadap perekonomian wilayah.
Dari uraian di atas, dijelaskan lebih lanjut mengenai hubungan kondisi geografi daerah
dengan potensi pengembangan kawasan budidaya yang berpedoman pada rencana tata ruang
wilayah yang ada. Adapun prioritas pemanfaatan ruang meliputi :
1. PerwujudanKawasan Strategis Kabupaten;
2. Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kaur;
3. Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kaur.
secara rinci kedua hal tersebut diuraikan sesuai dengan Recana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kaur.
A. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten
Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah penataan ruangnya yang diprioritaskan
karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi,
sosial, budaya dan/atau lingkungan. Hal ini ditempuh melalui : Pertama, Program Perwujudan
Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kaur, dimana Kawasan strategis provinsi di Kabupaten
Kaur ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Bintuhan dan perkotaan Linau
sebagai Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi; Kedua, Program Perwujudan
Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Ekonomi, dimana Kawasan strategis
kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi yang ada di Kawasan Perkotaan Bintuhan, Kawasan
Minapolitan Nasal, Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Muara Sahung, dan Kawasan
Agropolitan Kaur Selatan-Maje.
Adapun Program pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi ini
diantaranya adalah :
a) Kawasan Perkotaan Bintuhan, merupakan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten
dan ditujukan untuk menciptakan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi dengan
pengembangan sektor pendidikan, perdagangan, industri dan jasa.
b) Kawasan Minapolitan Nasal yang ditujukan sebagai kawasan strategis kabupaten
berdasarkan pada sektor perikanan.
c) Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Muara Sahung merupakan kawasan
strategis kabupaten yang bertumpu pada fungsi pertumbuhan wilayah dengan
pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.
d) Kawasan Agropolitan Kaur Selatan – Maje merupakan kawasan strategis kabupaten
yang bertumpu pada fungsi pertumbuhan wilayah dengan pengembangan sektor
perkebunan dan peternakan.
Ketiga, Program Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Aspek Lingkungan Hidup, dimana
Kawasan strategis kabupaten Kaur dari sudut lingkungan hidup ditetapkan pada Hutan Lindung
Raja Mandare dan Hutan Konservasi Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Selanjutnya,
Penetapan kawasan strategis kabupaten berdasarkan aspek lingkungan hidup ditetapkan untuk
perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional yang ditetapkan bagi perlindungan
ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah yang harus dilindungi dan dilestarikan.
B. Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kaur
Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kaur adalah suatu struktur yang
memperlihatkan dan dibentuk oleh struktur pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan
dan perdesaan sebagai pusat pelayanan, jaringan prasarana transportasi, kelistrikan,
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
29
telekomunikasi dan prasarana lainnya dalam mendukung fungsi utama pada wilayah perkotaan
sebagai pusat pelayanan, kawasan budidaya dan kawasan fungsional.
Berdasarkan uarain dan ketetapan yang tertuang dalam kebijaksanaan pembangunan
Kabupaten Kaur sampai dengan akhir tahun rencana (2031), dirumuskan dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang disusun oleh Direktorat Jendral Penataan Ruang,
Departemen Pekerjaan Umum.
Adapun sistem pusat perkotaan di wilayah Kabupaten Kaur yang dikaitkan dengan kawasan
perdesaan (hinterland) dapat diklasifikasi sebagai berikut:
Pertama, Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Sesuai dengan arahan RTRWP Bengkulu,
PKWp yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi adalah Perkotaan Bintuhan yang berada di
Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Tetap, beberapa fasilitas yang mendukung Kota
Bintuhan sebagai PKWp, meliputi;
Perkantoran kabupaten (pusat pemerintahan kabupaten);
Pelayanan dan jasa penunjang kegiatan pemerintahan;
Pusat perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan beberapa kabupaten.
Pusat Pertanian, Perkebunan dan Perikanan skala wilayah.
Industri Agro dan Pengolahan Perikanan.
Permukiman Perkotaan;
Pariwisata
Kedua, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp). PKL yang
ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu di Kabupaten Kaur dalam RTRWP Bengkulu
terdapat di perkotaan Linau (Kec. Maje) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Tanjung
Kemuning Kecamatan Tanjung Kemuning. Beberapa fasilitas yang mendukung Kota Linau
sebagai PKL pusat primer dengan fungsi jasa dan pemerintahan meliputi :
Pusat pemerintahan kecamatan.
Pusat pelabuhan regional.
Pusat perdagangan dan jasa skala lokal.
Pusat perikanan laut.
Permukiman perkotaan;
Pusat wisata
Ketiga, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi: Penetapan PPK yang merupakan kewenangan
pemerintah kabupaten didasarkan pada kriteria bahwa kawasan yang ditetapkan sebagai PPK
harus berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK yang
ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. Simpang Tiga (Kec. Kaur Utara) yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan.
2. Ulak Lebar (Kec. Muara Sahung) yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri,
perikanan dan pariwisata
3. Merpas (Kec. Nasal) yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pengembangan
perikanan
Keempat, Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Penetapan PPL yang merupakan kewenangan
pemerintah kabupaten didasarkan pada kriteria bahwa PPL harus merupakan pusat
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
30
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL yang ditetapakan
adalah sebagai berikut :
1. Gunung Kaya (Kec. Padang Guci Ilir), yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan
kecamatan, pengembangan pertanian lahan basah, pengembangan pertanian lahan
kering dan hortikultur, perdagangan;
2. RIGANGAN I (KEC. KELAM TENGAH), yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan,
pengembangan pertanian lahan basah, pengembangan pertanian lahan kering dan hortikultur;
3. Gedung Wani (Kec. Kinal), yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pengembangan
pertanian lahan kering dan hortikultur, perdagangan;
4. Bungin Tumbun II (Kec. Padang Guci Hulu), yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan
kecamatan, pengembangan pertanian lahan kering dan hortikultur;
5. Suka Nanti (kec. Lungkang kule), yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan,
pengembangan pertanian lahan basah, pengembangan pertanian lahan kering dan hortikultur;
6. Mentiring (Kec. Semidang gumay), yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan,
pengembangan pertanian lahan kering dan hortikultur;
7. Tanjung Iman (Kec. Kaur Tengah), yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan,
peternakan dan perikanan tangkap;
8. Benua Batu (Kec. Luas), yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan peternakan;
9. Muara Tetap (Kec. Tetap) yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan.
Rencana sistem pusat permukiman di wilayah Kabupaten Kaur dapat dilihat secara
rinci pada Tabel berikut :
Tebel 2. 7
Sitem Pusat Permukiman di Kabupaten Kaur 2011-2031
No Nama
Kota/Pusat Permukiman
Hirarki Pelayanan
Kegiatan Utama
1 Bintuhan PKWP
1. Pusat pemerintahan kabupaten; 2. Pusat perdagangan dan jasa dengan skala
pelayanan beberapa kabupaten; 3. Pusat Pertanian, Perkebunan dan
Perikanan skala wilayah 4. Industri Agro dan Pengolahan Perikanan 5. Permukiman Perkotaan; 6. Pembangunan terminal penumpang tipe
B.
2 Linau PKL
1. Pusat pemerintahan Kecamatan; 2. Pusat pelabuhan regional; 3. Pusat perdagangan dan jasa skala lokal; 4. Pusat perikanan laut; 5. Permukiman Perkotaan; 6. Pusat wisata.
3 TJ.Kemuning (Kec. Tanjung Kemuning)
PKLp
1. Pusat Pemerintahan Kecamatan; 2. Pengembangan pertanian lahan basah; 3. Pengembangan pertanian lahan kering
dan hortikultur; 4. Perdagangan; 5. Pembangunan terminal Tipe C.
4 Ulak Lebar (Kec. Muara Sahung)
PPK
1. Pusat pemerintahan kecamatan : 2. Pengembangan Kota Terpadu Mandiri
(KTM); 3. Perlindungan Kawasan Hutang Lindung
(Hutang Lindung Raja Mendara).
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
31
No Nama
Kota/Pusat Permukiman
Hirarki Pelayanan
Kegiatan Utama
4. Pengembangan pertanian lahan basah; 5. Pengembangan pertanian lahan kering
dan hortikultur; 6. Pembangunan terminal penumpang Tipe
C.
5 Merpas (Kec. Nasal)
PPK
1. Pusat Pemerintahan Kecamatan; 2. Pengembangan perikanan; 3. Pembangunan terminal penumpang Tipe
C. 4. Pusat Pelestarian TNBBS
6
Simpang Tiga (Kec. Kaur Utara)
PPK
1. Pelayanan Pemerintahan Kecamatan; 2. Pengembangan pertanian lahan kering
dan hortikultur; 3. Perdagangan. 4. Pembangunan terminal penumpang Tipe
C.
7 Rigangan I (Kec. Kelam Tengah)
PPL
1. Pusat pemerintahan kecamatan; 2. Pengembangan pertanian lahan basah; 3. Pengembangan pertanian lahan kering
dan hortikultur.
8 Bungin Tumbun II (Kec. Padang Guci Hulu)
PPL 1. Pelayanan Pemerintahan Kecamatan; 2. Pengembangan pertanian lahan kering
dan hortikultur.
9 Gunung Kaya (Kec. Padang Guci Ilir)
PPL 1. Pelayanan Pemerintahan Kecamatan; 2. Pengembangan pertanian lahan basah.
10 Suka Nanti (Kec. Lungkang Kule)
PPL
1. Pelayanan Pemerintahan Kecamatan. 2. Pengembangan pertanian lahan basah; 3. Pengembangan pertanian lahan kering
dan hortikultur.
11 Mentiring (Kec. Semidang Gumai)
PPL 1. Pelayanan Pemerintahan Kecamatan; 2. Pengembangan pertanian lahan kering
dan hortikultur.
12 Tanjung Iman (Kec. Kaur Tengah)
PPL 1. Pusat Pemerintahan Kecamatan 2. Peternakan; dan 3. Perikanan tangkap.
13 Muara Tetap (Kec. Tetap)
PPL
1. Pelayanan Pemerintahan Kecamatan 2. Pengembangan hutan produksi terbatas. 3. Pengembangan pertanian lahan kering
dan peternakan.
14 Benua Batu (Kec. Luas)
PPL 1. Pelayanan Pemerintahan Kecamatan; 2. Pengembangan pertanian lahan kering
dan peternakan.
15 Gedung Wani (Kec. Kinal)
PPL 1. Pelayanan Pemerintahan Kecamatan. 2. Pengembangan pertanian lahan kering
dan peternakan.
Dengan demikian sistem pusat kegiatan di Kabupaten Kaur terdiri atas 4 (empat)
tingkatan/hirarki dengan fasilitas yang disediakan seperti dapat dilihat secara rinci pada
berikut :
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
32
Tabel 2. 8
Fasilitasi setiap Hirarki Pusat Kegiatan di Kabupaten Kaur
Hirarki Kota Fasilitas yang Disediakan
Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)
1. Bintuhan
a. Pendidikan : perguruan tinggi, akademi, dan perpustakaan
b. Kesehatan : rumah sakit tipe B; c. Peribadatan : mesjid wilayah dan sarana
peribadatan lainnya; d. Fasilitas umum : gedung pertemuan,
museum, gedung kesenian dan lainnya; e. Olahraga/rekreasi : taman kota, stadion
/gedung olahraga; f. Pelayanan pemerintah : kantor
pemerintahan skala kabupaten; g. Perbelanjaan/niaga : pasar, pertokoan,
bank-bank, perusahaan swasta dan jasa-jasa lainnya;
h. Permukiman perkotaan dengan intensitas tinggi dan fasilitasnya (listrik, air bersih, drainase, telepon);
i. Transportasi : jalan antar kota dan antar kabupaten/provinsi, fasilitas intermoda;
j. Fasilitas industri : pemrosesan dan perdagangan regional.
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan PKLp
1. Linau 2. Tanjung Kemuning
a. Pendidikan : SD, SLTP dan SLTA; b. Kesehatan : puskesmas; c. Peribadatan : mesjid dan tempat
peribadatan lainnya; d. Fasilitas umum: gedung serba guna; e. Olahraga/rekreasi : taman kota, lapangan
olahraga; f. Pelayanan pemerintah : kantor
pemerintahan skala kecamatan; g. Perbelanjaan/niaga : pasar kecamatan,
toko dan warung; h. Permukiman perkotaan dengan intensitas
sedang dan fasilitasnya (listrik, air bersih, drainase, telepon);
i. Transportasi : jalan antar kota dan ibukota Kabupaten, pelabuhan regional.
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
1. Ulak Lebar 2. Merpas 3. Simpang Tiga
a. Pendidikan : SD dan SLTP b. Kesehatan : puskesmas pembantu c. Peribadatan: mesjid dan tempat
peribadatan lainnya d. Fasilitas umum: bangunan serba guna e. Olahraga/rekreasi : taman kecamatan,
lapangan olahraga f. Pelayanan pemerintah : kantor
pemerintahan skala kecamatan. g. Perbelanjaan/niaga skala kecamatan. h. Permukiman perkotaan dengan intensitas
sedang dan fasilitasnya (listrik, air bersih, drainase, telepon)
i. Prasarana transportasi : jalan antar antar kecamatan.
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
1. Rigangan I; 2. Bungin Tumbun II 3. Gunung Kaya
a. Pendidikan : SD dan SLTP b. Kesehatan : posyandu c. Peribadatan: mesjid dan tempat
peribadatan lainnya
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
33
C. Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten.
Perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kaur dilakukan melalui program
perwujudan kawasan lindung dan program perwujudan kawasan budidaya. Program
perwujudan kawasan lindung meliputi :
Pertama, Program pemantapan kawasan lindung terdiri atas :
a. Evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung;
b. Mempertahankan kawasan hutan lindung yang telah ada dan sesuai RTRWN dan
RTRWP Provinsi Bengkulu 2010-2030.
c. Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna
mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung;
d. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;
e. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;
f. Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;
g. Pengawasan kawasan lindung.
Kedua, Program evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung terdiri atas evaluasi
kondisi eksisting pemanfaatan lahan kawasan lindung dan penyusunan rekomendasi kebijakan
pemanfaatan lahan kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi lindung.
Ketiga, Program untuk kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, terdiri
atas :
a. Kawasan hutan lindung Raja Mandara dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, yang
memiliki luas 64.711 Ha.
b. Kawasan resapan air, merupakan daerah Hutan Lindung dan TN Bukit Barisan Selatan.
Program untuk kawasan ini adalah :
1) Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi
hidrologis tanah di kawasan hutan lindung
2) Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk
keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.
Keempat, Program Kawasan Perlindungan Setempat. Kawasan perlindungan setempat yang
terdapat di Kabupaten Kaur terdiri dari :
a. Kawasan sempadan sungai, meliputi seluruh sungai di kecamatan dalam wilayah
Kabupaten Kaur, baik sungai besar maupun kecil.
b. Kawasan sempadan pantai, meliputi Kec. Tanjung Kemuning, Kec. Semidang Gumai,
Kec. Kaur Tengah, Kec. Tetap, Kec, Kaur Selatan, Kec. Maje dan Kec. Nasal.
c. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan, menyebar di seluruh kecamatan
berfungsi PKWp, PKL, PPK dan PPL
d. Kawasan sempadan mata air, yang menyebar di seluruh kecamatan.
4. Suka Nanti 5. Mentiring 6. Tanjung Iman 7. Muara Tetap 8. Benua Batu 9. Gedung Wani
d. Fasilitas umum: ruang serba guna e. Olahraga/rekreasi : taman lingkungan,
lapangan olahraga f. Pelayanan pemerintah : kantor
pemerintahan skala lingkungan. g. Perbelanjaan/niaga skala lingkungan. h. Permukiman dengan intensitas sedang
dan fasilitasnya (listrik, air bersih, drainase, telepon)
i. Transportasi : jalan antar desa dan ibukota kecamatan.
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
34
Program untuk kawasan ini adalah :
1) Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat
mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya;
2) Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai;
3) Pengamanan Daerah Aliran Sungai; dan
4) Pembatasan daerah terbangun yang dapat merusak fungsi lindung daerah aliran
sungai.
Kelima, Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, yang terdiri atas :
a. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 64.711 hektar;
b. Taman Wisata Alam Way Hawang berada di Kecamatan Maje, seluas 64 hektar;
c. Kawasan konservasi laut daerah (KKLD) berada di Linau, Merpas dan Sekunyit;
d. Situs megalitik, makam, masjid dan rumah bersejarah;
e. Program kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya bertujuan untuk
pelestarian fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan (peningkatan kualitas
lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran), pengembangan
pendidikan, rekreasi dan pariwisata.
Keenam, Program Kawasan Rawan Bencana Alam. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten
Kaur, meliputi :
a. Kawasan rawan longsor .
b. Kawasan rawan banjir yang tersebar di seluruh aliran sungai.
c. Kawasan rawan kebakaran hutan, meliputi HL. Bukit Raja Mendara dan TNBBS.
Program kawasan ini adalah :
1) Menginventarisir kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Kaur secara lebih
akurat.
2) Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi
manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh
perbuatan manusia.
3) Melakukan upaya untuk mengurangi/meniadakan resiko bencana alam seperti
melakukan penghijauan dan pembangunan tanggul.
4) Penyediaan jalur evakuasi bencana.
Ketujuh, Program Kawasan Lindung Geologi. Program untuk kawasan lindung geologi di
Kabupaten Kaur berupa penetapan kawasan rawan bencana serta penyediaan jalur evakuasi,
meliputi :
a. Kawasan Rawan Gempa Bumi, yaitu Kec. Padang Guci Hulu, Muara Sahung, Kinal,
Maje, Nasal;
b. Kawasan Rawan Gelombang/Tsunami, yatu daerah pesisir Kabupaten Kaur.
Kedelapan, Program Kawasan Lindung Lainnya. Yang termasuk kawasan lindung lainnya terdiri
dari cagar biosfer, ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan
pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang
dilindungi, meliputi Pantai Tanjung Raya, Bintuhan, Linau, Merpas, dan Tebing Rambutan.
Sedangkan Program Perwujudan Kawasan Budidaya meliputi :
Pertama, Program Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dilakukan dengan :
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
35
a. Pengusahaan Hutan Produksi Terbatas melalui pemberian izin Hak Pengusahaan
Hutan (HPH);
b. Pengusahaan hutan produksi terbatas dengan menerapkan tebang pilih;
c. Pembatasan dan pengendalian pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan serta
penetapan batas HPH yang jelas dengan menghindari tumpang tindih untuk menjaga
kelestarian kawasan-kawasan hutan yang berfungsi lindung;
d. Reboisasi dan rehabilitasi lahan bekas tebangan HPH;
e. Pengembangan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan
dengan hutan lindung;
f. Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lahan pertanian dan
pertambangan.
Kedua, Program Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, dilakukan dengan :
a. Pengembangan pola hutan tanaman industri;
b. Penetapan batas HPH dengan jelas di lapangan dengan pengukuran dan pematokan;
c. Pemberian izin harus disesuaikan dengan kondisi lapangan terutama menyangkut
tumpang tindih dengan kawasan budidaya lain dan kawasan lindung.
Ketiga, Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertanian, dilakukan dengan program
pengembangan (1) kawasan pertanian lahan basah, serta (2) kawasan pertanian lahan kering
dan hortikultura. Program pengembangan kawasan pertanian, yaitu :
a. Mendayagunakan, meningkatkan, memperluas dan mempertahankan lahan
pertanian untuk peningkatan produksi beras guna mendukung ketahanan pangan dan
pengembangan agribisnis;
b. Mempertahankan lahan-lahan produktif dan atau beririgasi teknis dari perubahan alih
fungsi dan kerusakan lahan pertanian;
c. Mengembangkan dan memantapkan komoditas-komoditas andalan tanaman
pertanian dan tanaman perkebunan;
d. Optimalisasi pengelolaan pemanfaatan dan perbaikan lahan dan tata air mikro melalui
pencetakan sawah, rehabilitasi dan konservasi lahan serta jalan usaha tani untuk
meningkatkan kualitas fungsi kawasan pertanian;
e. Mengembangkan pembukaan akses kawasan terhadap sentra-sentra pemasaran dan
produksi dengan dukungan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai;
b. Mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah di arahkan pada
upaya untuk tetap mempertahankan luas lahan yang ada disertai dengan upaya
pengembangan wilayah yang mempunyai potensi kesesuaian lahan, daya dukung dan
prasarana irigasi yang memadai;
Pengembangan kawasan pertanian :
1) Pertanian tanaman pangan : Kec. Tanjung Kemuning, Kec. Kelam Tengah, Kec. Kaur
Utara, Kec. Padang Guci Hulu, Kec. Padang Guci Hilir, Kec. Lungkang Kule, Kec. Kinal,
Kec. Semidang Gumai, dan Kec. Kaur Tengah, Kec. Luas, Kec. Muara Sahung, Kec. Kaur
Selatan dan Kec. Nasal
2) Tanaman hortikultura menyebar di seluruh kecamatan.
3) Tanaman perkebunan menyebar di seluruh kecamatan.
4) Pengembangan peternakan : Kecamatan Semidang Gumay, Tanjung Kemuning,
Padang Guci Ilir dan Padang Guci Hulu.
Keempat, Perwujudan Pengembangan Kawasan Perikanan, dilakukan dengan Program
pengembangan perikanan yaitu :
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
36
a. Pengembangan sentra perikanan tangkap dengan pembangunan sarana dan
prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap di Kecamatan Nasal, Maje, Kaur
Selatan, Tetap, Kaur Tengah, Semidang Gumay dan Tanjung Kemuning.
b. Pengembangan perikanan budidaya melalui kolam dan tambak di Kecamatan Nasal,
Muara Sahung, dan Kelam Tengah
c. Pengembangan industri pengolahan perikanan di Kawasan Minapolitan yaitu di
Kecamatan Nasal, Kecamatan Muara Sahung dan Kecamatan Kelam Tengah.
Kelima, Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan, dilakukan dengan Program
pengembangan kawasan pertambangan yang dilakukan di Kecamatan Nasal yaitu :
a. Pengembangan kegiatan penambangan harus memperhatikan kelestarian lingkungan
baik selama proses produksi maupun masa eksploitasi.
b. Penataan kawasan permukiman disekitar kawasan pertambangan.
b. Pemeliharaan fungsi kawasan pertambangan yang didasarkan pada asas kelestarian
lingkungan.
Keenam, Perwujudan Pengembangan Kawasan Industri, dilakukan dengan Program
pengembangan industri berupa industri pengolahan yang dipusatkan di Linau sebagai PKL di
Kabupaten Kaur, serta penguatan industri-industri kecil yang menyebar di seluruh kecamatan.
Ketujuh, Perwujudan Pengembangan Kawasan Pariwisata, dilakukan dengan Program
pengembangan kepariwisataan Kabupaten Kaur ditujukan pada kawasan unggulan wisata,
yaitu :
a. Penataan ruang kawasan pariwisata;
b. Pengembangan hasil kerajinan rakyat dan budaya masyarakat;
b. Pengembangan objek dan fasilitas pariwisata;
c. Promosi dan upaya memperkenalkan objek-objek wisata;
d. Penganekaragaman jenis wisata dan atraksi wisata; dan
e. Perbaikan jaringan jalan dan penyediaan sarana transportasi ke lokasi obyek wisata.
Kedelapan, Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Permukiman, bertujuan untuk
mendorong percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan
pelestarian budaya, meliputi :
a. menciptakan pusat-pusat permukiman baru di luar pusat kota dengan aksesibilitas
tinggi;
b. meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas pendukung pada pusat-pusat permukiman;
c. menciptakan kawasan permukiman yang layak huni, sehat, dan memiliki citra estetika
serta berwawasan lingkungan;
d. mengarahkan pengembangan permukiman yang sesuai dengan ekologis lingkungan
dan menunjang pengembangan fungsi perkotaan.
Kesembilan, Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainya, Rencana
pengembangan kawasan peruntukan lainnya yang meliputi kawasan peruntukan perkantoran
dan kawasan peruntukan pondok pusaka. Pengembangan kawasan perkantoran dan kawasan
pondok pusaka bertujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan
peningkatan sektor jasa pelayanan.
D. Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten Kaur
1. Sistem Jaringan Transportasi Darat;
Fungsi utama sistem prasarana transportasi adalah untuk melayani perpindahan
manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain serta menjembatani fungsional
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
37
antar kegiatan sosial ekonomi di Kabupaten Kaur dan wilayah tetangga yang
berhubungan.
Jika dikaitkan dengan tujuan pengembangan tata ruang tersebut di atas, maka tujuan
pengembangan sistem prasarana transportasi di kabupaten adalah
PENDUKUNG PENINGKATAN PERTUMBUHAN WILAYAH DI KABUPATEN KAUR SECARA SERASI
DENGAN WILAYAH-WILAYAH LAINNYA YANG MELIPUTI :
Meningkatkan eksternalistis Kabupaten Kaur;
Menunjang kegiatan ekspor impor Kabupaten Kaur dengan wilayah lainnya; dan
Menunjang perkembangan sektor-sektor utama di Kabupaten Kaur yaitu sektor
pertanian, pertambangan, perdaganggan dan jasa, industri, dan pariwisata.
PENDUKUNG PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG MELIPUTI :
Memperlancar kegiatan koleksi dan distribusi arus barang dan jasa serta
meningkatkan mobilitas penduduk Kabupaten Kaur; dan
Meningkatkan akses ke wilayah-wilayah potensial/sentra produksi yang masih
terisolasi.
2. Sistem Jaringan Transportasi Perkerataapian;
Sesuai dengan arahan RTRW Provinsi Bengkulu, arahan pengembangan jalur rel kereta
api di Provinsi Bengkulu khususnya di Kabupaten Kaur merupakan pengembangan baru
yang menghubungkan wilayah Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan
dengan lintasan jalur Linau – Tanjung Enim (Sumatera Selatan).
Pengembangan rel kereta api ini masih memerlukan kajian tentang kelayakannya serta
perencanaan dan perancangan teknis
3. Sistem Jaringan Transportasi Laut.
Kebijakan Provinsi Bengkulu mengenai Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut di
Kabupaten Kaur adalah dengan pengembangan angkutan laut perintis dari Linau - P.Baai
- P. Enggano - Muko-Muko.
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 53 Tahun 2002 tentang tatanan
kepelabuhan Nasional pelabuhan Linau di tetapkan menjadi Pelabuhan Regional dengan
kriteria :
berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang dari/ke pelabuhan dan
pelabuhan pengumpan;
berperan melayani angkutan laut antar kabupaten/kota dalam propinsi;
berada dekat dengan jalur pelayaran antar pulau ± 25 mil:
kedalaman minimal pelabuhan – 4 m LWS:
memiliki dermaga minimal panjang 70 m;
jarak dengan pelabuhan regional lainnya 20 - 50 mil.
Pelabuhan Pengumpan Regional Linau yang berada di Kecamatan Maje dikembangkan
sebagai pengumpan untuk Pelabuhan Pulau Baai. Lebih jauh, diharapkan pelabuhan ini
merupakan pelabuhan yang penting bagi kegiatan ekonomi di Kabupaten Kaur dan
kabupaten sekitarnya serta dikembangkan secara terpadu untuk kegiatan industri
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
38
perikanan dan menujang pengembangan agro industri di Kabupaten Kaur sebagai tempat
pendistribusian hasil pertambangan dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi
Lampung. Selain untuk kepentingan kegiatan ekonomi, pelabuhan ini dapat juga
difungsikan untuk kepentingan kegiatan pertahanan keamanan, yaitu sebagai tempat
distribusi pasukan ke pusat latihan militer TNI yang ada di Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan dan Ogan Komering Ulu.
3.2. Wilayah Rawan Bencana
Wilayah yang berpotensi rawan bencana alam menurut Permendagri Nomor 54 Tahun
2010, wilayah yang berpotensi rawan bencana alam di maksud seperti banjir, tsunami, abrasi,
longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain. Pada subbagian
sebelumnya (halaman 37) sesuai dengan RPJM Daerah Kabupaten Kaur 2016-2021, diuraikan
bahwa Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Kaur, meliputi :
1. Kawasan rawan longsor;
2. Kawasan rawan banjir yang tersebar di seluruh aliran sungai;
3. Kawasan rawan kebakaran hutan, meliputi HL. Bukit Raja Mendara dan TNBBS.
Untuk bencana gunung meletus dan gempa bumi tidak dipetakan. Bencana gunung
meletus tidak dipetakan karena keberadaan gunung yang ada di Kabupaten Kaur tercatat tidak
aktif, sedangkan peta gempa tidak disusun karena secara umum kondisi wilayah Kaur pada
umumnya merupakan wilayah potensi gempa. Hasil pengamatan lapangan lokasi-lokasi kejadian
bencana di Kabupaten Kaur secara lengkap dengan posisi koordinat mengacu koordinat bumi
dan matrik bencana per-kecamatan di Kabupaten Kaur dapat disajikan pada :
Tabel 2.9. LOKASI HASIL PENGAMATAN LAPANGAN
NO GPS KECAMATAN LOKASI KETERANGAN
8 Nasal Lokasi Banjir Desa Tebing Rambutan Banjir
9 Nasal Sawmill dan permukiman potensi longsor
11 Nasal Kantor Kepala Desa Merpas Tsunami tahun 2007
12 Nasal Kantor Kepala Desa Tjg. Betuah banjir mei 2007
13 Nasal Desa Singai Air banjir
51+52+53 Nasal Longsor jalan Longsor
54 Nasal Desa Air Pelawan rawan longsor pemukiman
15 Maje Kantor Kecamatan Maje potensi tsunami
21 Tetap Jalan longsor longsor (pemotongan lereng)
22 Tetap Kantor Kepala Tjg. Dalam potensi longsor
23 Tetap Jalan longsor longsor (pemotongan lereng)
25 Tetap Tebing gugur ke jalan longsor (pemotongan lereng)
48 Luas Desa Tuguk Potensi longsor
46 Muara Sahung Ulak Bandung Banjir dan rawan longsor
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
39
NO GPS KECAMATAN LOKASI KETERANGAN
59 Kinal desa bunga malur/air lantung banjir ke jalanan
65 Kinal Desa Tjg. Baru Rawan longsor
67 Kinal Longsoran ke jalan longsor (pemotongan lereng)
68 Kinal Longsoran ke jalan longsor (pemotongan lereng)
69 Kinal Longsoran ke jalan longsor (pemotongan lereng)
70 Kinal Longsoran ke jalan longsor (pemotongan lereng)
72 Kinal Rawan longsor
5 Tjg. Kemuning Lokasi longsor jalan Longsor jalan
8 Tjg. Kemuning Desa Pelajaran Longsor jalan
11 Kelam Tengah Desa Darat Sawah Longsor jalan/jembatan
42 Kelam Tengah Desa Penantian satu desa pindah karena longsor
43 Kelam Tengah Desa Penantian dan banjir
16 Padang Guci Hilir
Dusun Pulau Longsor jalan
17 Padang Guci Hilir
Desa Panggung sering banjir/rawan banjir
23 Padang Guci Hilir
Tl. Besar sering banjir/rawan banjir
24 Padang Guci Hilir
Desa Air Kering sering banjir/rawan banjir
30 Kaur Utara Desa Guru Agung rawan longsor jalan
31 Padang Guci Hilir
Lokasi rawan longsor jalan longsor (pemotongan lereng )
49 Padang Guci Hilir
Rumah rawan Tsunami Tsunami
Sumber: RPJMD Tahun 2011-2016
Tabel 2.10. MATRIK KERAWANAN BENCANA PER KECAMATAN DI KABUPATEN KAUR
KECAMATAN
LONGSOR TINGGI
LONGSOR
SEDANG
LONGSOR
POTENSI RENDAH
LONGSOR BANJIR
LONGSOR
TSUNAMI
LONGSOR
TSUNAMI BANJIR
TSUNAMI
TSUNAMI
BANJIR
KAUR SELATAN
√ √ √ √ √ √ √
KAUR TENGAH
√ √ √ √ √ √
KAUR UTARA
√ √ √ √
KELAM TENGAH
√ √ √
KINAL √ √ √ √
LUAS √ √ √ √
LUNGKANG KULE
√ √ √ √
MAJE √ √ √ √ √ √ √
MUARA SAHUNG
√ √ √ √
NASAL √ √ √ √ √ √ √
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
40
KECAMATAN
LONGSOR TINGGI
LONGSOR
SEDANG
LONGSOR
POTENSI RENDAH
LONGSOR BANJIR
LONGSOR
TSUNAMI
LONGSOR
TSUNAMI BANJIR
TSUNAMI
TSUNAMI
BANJIR
PADANG GUCI HILIR
√ √ √ √
PADANG GUCI HULU
√ √ √
SEMIDANG GUMAI
√ √ √ √ √ √
TETAP √ √ √ √ √ √ √ √
TJG. KEMUNING
√ √ √ √ √ √
Sumber : Pengolahan Data, 2010 (BPBD Kabupaten Kaur)
3.3. Demografi
Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan
setiap 10 tahun sekali. Sensus penduduk terakhir dilaksanakan pada bulan Mei Tahun
2010. Penduduk Kabupaten Kaur adalah semua orang yang berdomisili di wilayah
Kabupaten Kaur selama enam bulan atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang
dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Menerangkan apa yang dirilis BPS
Kabupaten Kaur yang terpublikasi melalui Kabupaten Kaur Dalam Angka (KDA Tahun
2015), bahwa Laju Pertambahan Penduduk Kabupaten Kaur tahun 2014 sebesar 1,33
persen, dimana penduduk Kabupaten Kaur pada tahun 2014 mencapai 114.398
sedangkan pada tahun 2013 berjumlah 112.894 jiwa. Dari penduduk yang mencapai
114.398 jiwa (Tahun 2014) terdiri dari 59.187 laki-laki dan 55.211 perempuan.
Berikut disajikan grafik sebaran jumlah penduduk Kabupaten Kaur Tahun 2013,
2014 dan 2015 :
Grafik 2.8. JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KAUR TAHUN 2013-2015
Sumber : Kabupaten Kaur Dalam Angka 2016
16.171
13.332 15.160
5.971 4.437 4.902 5.529
4.339 5.488
10.914
6.286 6.532
3.656 3.336
6.842
16.483
13.810
15.514
5.998
4.453 4.920 5.547
4.354 5.508
11.008
6.306 6.558
3.672 3.364
6.903
17.030
14.500
16.095
6.108
4.532 4.606 5.641
4.189 5.353
11.255
6.415 6.673
3.741 3.242
6.425
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2013
2014
2015
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
41
Struktur penduduk Kabupaten Kaur masih didominasi oleh usia muda dan produktif, ini
terlihat dari besarnya penduduk menurut kelompok umur 15-64 tahun yang mencapai 77.377
jiwa, kelompok umur 0-14 tahun sebanyak 33.842 jiwa dan kelompok umur 65 > berjumlah 5.179
jiwa. Secara persentase disajikan pada grafik di bawah ini :
Grafik 2.9. KOMPOSISI PENDUDUK KABUPATEN KAUR MENURUT KELOMPOK UMUR
(PERSEN) TAHUN 2015
Sumber: IPM Kabupaten Kaur, Tahun 2016
Adapun rata-rata pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat
pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Pada Tahun 2014-2015 pertambahan
Penduduk Kabupaten Kaur sebesar 1.504 jiwa. Pertambahan penduduk tersebut tersebar pada
setiap kecamatan. Data mencatat bahwa pertambahan penduduk tahun 2014-2015 terbanyak
pada Kecamatan Maje 478 jiwa, Kecamatan Kaur Selatan 354, dan Kecamatan Nasal 312 jiwa.
Berikut disajikan sebaran pertambahan penduduk di Kabupaten Kaur.
Grafik 2.10. PERTAMBAHAN PENDUDUK (JIWA) DI KABUPATEN KAUR
TAHUN 2014-2015
29,58%
65,89%
4,53%
Jumlah (jiwa)
0-14 15-64 65>
Nasal; 312
Maje; 478
Kaur Selatan; 354
Tetap; 27
Kaur Tengah; 17
Luas; 18
Muara Sahung; 18
Kinal; 16
Semidang Gumay; 20
Tanjung Kemuning; 94
Kelam Tengah; 21
Kaur Utara; 26
Padang Guci Hilir; 16
Lungkang Kule; 29
Padang Guci Hulu; 59
-
100
200
300
400
500
600
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Series1
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
42
Sumber : Kabupaten Kaur Dalam Angka 2016
Memperhatikan grafik sebaran pertambahan penduduk di atas, Kecamatan Kaur Selatan
merupakan wilayah perkotaan/sebagai Ibu Kota Kabupaten. Sedangkan kecamatan Maje dan
Kecamatan Nasal merupakan wilayah transmigrasi. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa
sebaran pertambahan penduduk yang cenderung tinggi terjadi di wilayah perkotaan dan
transmigrasi (Jawa-Lampung).
Faktor-faktor yang mempengaruhi Laju Pertambahan Penduduk (LPP) Kabupaten Kaur
terbagi menjadi 2 (dua) faktor yang berlawanan, yaitu : faktor pendorong dan faktor
penghambat/penahan/penurun. Faktor pendorong LPP di Kabupaten Kaur diantaranya angka
kelahiran dan migrasi penduduk dari wilayah lain (dari luar kabupaten Kaur) baik yang akan
bertempat tinggal tetap maupun yang bersifat temporer. Faktor pendorong migrasi penduduk
dari wilayah luar Kabupaten Kaur banyak terjadi di wilayah perkebunan, yaitu penduduk dari
luar Kabupaten Kaur yang bermaksud tinggal menetap maupun sementara untuk melakukan
usaha pengembangan perkebunan (terutama di daerah perbukitan), migrasi penduduk yang
menjadi faktor pendorong LPP di Kabupaten Kaur lainnya dipengaruhi oleh pengembangan dan
penambahan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur dari tahun ke tahun dalam rangka
peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kaur.
Faktor penurun/penahan/penghambat LPP di Kabupaten Kaur adalah di beberapa lokasi
transmigrasi penduduk lokasi transmigrasi melakukan migrasi keluar Kabupaten Kaur, hal ini
menjadikan LPP terhambat, kasus ini terjadi di Kecamatan Semidang Gumay Lokal Transmigrasi
Desa Karang Dapo, Kecamatan Muara Sahung SP III, Kecamatan Luas SP VI, Kecamatan Kelam
Tengah Desa Pagar Dewa. Faktor lainnya juga banyak dijumpai rumah yang ditinggal
penghuninya untuk melakukan pengembangan perkebunan di luar wilayah Kabupaten Kaur.
Keinginan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi juga menjadi
faktor penahan LPP Kabupaten Kaur karena banyak penduduk Kabupaten Kaur melakukan
migrasi ke kota yang menyediakan fasilitas pendidikan tingkat tinggi. Begitu pula fenomena yang
terjadi tidak tersedianya lapangan kerja di sektor industri, sehingga berakibat tenaga-tenaga
yang mempunyai keterampilan di luar perkebunan pertanian melakukan migrasi ke wilayah lain
dalam rangka memperoleh pekerjaan.
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap
indikator pertumbuhan PDRB dan laju inflasi provinsi. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil
analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,
sebagai berikut :
a. Pertumbuhan PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah
untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Dalam konteks ini PDRB
dapat dilihat dari dua sisi pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan
komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber pendapatan dan menurut komponen
penggunaannya. PDRB dari sisi produksi merupakan penjumlahan seluruh nilai tambah bruto
yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya.
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
43
Tabel 2.11. NILAI SEKTOR DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
KABUPATEN KAUR ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011–2015
Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014* 2015**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
834.420,4 882.282,9 913.572,7 946.776,4 981.080,6
1 Pertanian, Peternakan,
Perburuan dan Jasa Pertanian 495.037,6 523.178,4 551.020,3 569.985,6 588.427,3
a. Tanaman Pangan 242.016,1 257.381,7 272.287,4 276.784,0 280.002,4
b. Tanaman Hortikultura
Semusim 3.326,9 3.463,3 3.608,8 3.767,5 3.948,4
c. Perkebunan Semusim 106,6 116,6 123,4 133,3 143,4
d. tanaman Hortikultura
Tahunan dan lainnya 29.672,8 31.186,1 32.839,0 33.387,4 33.908,3
e. Perkebunan Tahunan 89.636,8 94.405,5 98.606,5 104.789,1 112.543,5 f. Peternakan 114.584,9 120.189,8 126.199,3 132.761,7 138.470,4 g. Jasa Pertanian dan Perburuan 15.593,3 16.435,4 17.355,8 18.362,1 19.390,8
2 Kehutanan dan Penebangan
Kayu 71.109,1 71.628,2 72.201,2 72.822,1 72.878,2
3 Perikanan 268.272,7 287.476,3 290.351,2 303.968,7 319.775,1 B Pertambangan dan Penggalian 60.334,1 63.936,1 80.927,5 84.799,4 86.605,8
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir
2.698,8 2.853,8 3.035,9 3.238,1 3.448,5
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
15.627,4 16.382,9 17.262,7 18.928,6 21.169,4
1 Penyediaan Akomodasi 281,5 301,2 323,8 349,7 381,8 2 Penyediaan Makan Minum 15.345,9 16.081,7 16.939,9 18.578,9 20.787,6 J Informasi dan Komunikasi 41.848,3 43.064,7 46.877,8 48.224,1 52.726,9 K Jasa Keuangan dan Asuransi 13.654,3 15.819,8 17.096,2 18.025,2 18.926,1 1 Jasa Perantara Keuangan 9.778,9 11.735,3 12.770,6 13.448,7 14.066,0 2 Asuransi dan Dana Pensiun 128,3 135,1 143,2 150,6 159,8 3 Jasa Keuangan Lainnya 3.747,1 3.949,4 4.182,4 4.425,9 4.700,3 4 Jasa Penunjang Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L Real Estate 60.667,0 63.659,0 69.235,3 73.520,9 78.257,5
M,N Jasa Perusahaan 756,7 785,3 809,0 859,2 920,0 O Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
108.860,1 111.259,0 120.511,8 127.923,2 138.502,5
P Jasa Pendidikan 37.402,6 39.459,8 41.539,3 45.003,7 48.643,6
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
6.203,7 6.445,6 6.780,8 7.399,2 8.000,7
R,S,T,U
Jasa lainnya 3.089,6 3.176,1 3.266,0 3.538,1 3.874,3
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 1.507.502,5 1.589.692,8 1.686.565,8 1.767.670,8 1.855.427,6 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kaur menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2015
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Kaur hingga tahun 2014 masih
sangat dominan. Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam perekonomian
Kabupaten Kaur masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya. Fenomena itu terlihat dari relatif
besarnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Kaur atas dasar harga berlaku
dibandingkan sektor-sektor lainnya dari tahun ke tahun. Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 sebesar 1.132 milyar rupiah dan peranannya dalam
PDRB Kabupaten Kaur sebesar 54,31 persen. berikut tabel yang menyajikan nilai dan kontribusi
masing-masing sektor.
Tabel 2.12. NILAI SEKTOR DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN KAUR ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011-2015
Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014* 2015**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 869.018,3 956.547,9 1.046.128,7 1.139.349,6 1.240.290,7
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan
dan Jasa Pertanian 515.839,4 567.982,9 621.685,5 680.822,5 734.175,2
a. Tanaman Pangan 249.202,9 274.642,5 298.521,2 324.409,0 348.566,7 b. Tanaman Hortikultura Semusim 3.519,2 3.779,3 4.001,1 4.247,7 4.726,4 c. Perkebunan Semusim 117,0 137,5 156,4 187,1 218
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
45
Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014* 2015**
d. Tanaman Holtikultura Tahunan
lainnya 30.807,3 32.964,9 35.615,7 40.156,1 42.268,4
e. Perkebunan Tahunan 92.958,2 101.210,0 109.725,9 121.156,1 130.633,3
f. Peternakan 123.344,8 138.149,8 155.216,1 170.014,7 184.495,0
g. Jasa Pertanian dan Perburuan 15.893,0 17.099,0 18.449,1 21.011,8 23.267,0 2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 75.845,9 79.045,3 82.349,0 86.777,9 90.739,8
Lainnya 60.691,3 66.000,3 69.973,8 74.976,3 80.266,5
C Industri Pengolahan 56.689,9 61.165,0 69.293,4 72.832,2 77.713,5
1 Industri Batubara dan Pengilangan
Migas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Industri Makanan dan Minuman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Pengolahan Tembakau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 46,2 50,2 54,5 59,4 62,4
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit
dan Alas Kaki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu
dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
98,4 105,0 111,0 118,7 122,7
7 Industri Kertas dan Barang dari
Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
166,5 177,4 201,0 221,3 247,3
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat
Tradisional 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Industri Karet, Barang dari Karet
dan Plastik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Industri Barang Galian bukan
Logam 93,3 98,9 107,9 117,8 127,3
11 Industri Logam Dasar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Industri Barang dari Logam,
Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik
1.730,7 1.849,0 1,938,3 2.070,8 2.366,1
13 Industri Mesin dan Perlengkapan
YTDL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Industri Alat Angkutan 13,6 15,3 16,4 17,6 20,9 15 Industri Furnitur 1.141,2 1.207,8 1.293,9 1.374,6 1.498,8
16 Industri pengolahan lainnya, jasa
reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan
59,9 64,1 69,2 72,8 76,5
D Pengadaan Listrik dan Gas 664,3 734,3 690,3 832,0 1.124,5 1 Ketenagalistrikan 654,6 723,8 678,8 819,4 1.110,1 2 Pengadaan Gas dan Produksi Es 9,7 10,5 11,5 12,7 14,4 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 4.147,7 4.493,1 4.768,9 4.893,6 4.998,0
F Konstruksi 80.146,2 91.201,8 107.408,0 123.989,0 145.711,8 G Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 124.063,1 134.179,1 147.997,1 165.557,8 182.348,3
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor
dan Reparasinya 43.142,2 46.746,6 51.372,4 57.021,1 63.159,1
2 Perdagangan Besar dan Eceran,
Bukan Mobil dan Sepeda Motor 80.920,8 87.432,5 96.624,7 108.536,8 119.189,2
Sumber : DPPKAD Kab. Kaur dioleh oleh Tim RPJMD Kaur 2016
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
73
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan
Permasalahan pembangunan merupakan “gap expectation” antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin
dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Secara Nasional, terdapat
tiga masalah pokok bangsa Indonesia, yakni (1) merosotnya kewibawaan negara; (2)
melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; (3) merebaknya intoleransi dan krisis
kepribadian bangsa. Sedangkan tantangan utama pembangunan dikelompokkan dalam 3 (tiga)
kategori, yaitu (1) meningkatnya wibawa bangsa, berupa peningkatan stabilitas dan keamanan
negara,pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien,
pemberantasan korupsi; (2) memperkuat sendi perekonomian bangsa, berupa pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, keberlanjutan
pembangunan; (3) memperbaiki krisis kepribadian bangsa, berupa peningkatan sumber daya
manusia (SDM), pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan
kelautan.
Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang
merujuk pada capaian indikator kinerja pembangunan daerah RPJMD sebelumnya
memperhatikan masalah pokok bangsa dalam RPJMN (2015-2019) dan identifikasi
permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD (2016-2021).
Permasalahan pembangunan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan
daerah (2011-2016) yang menunjukkan bahwa beberapa keberhasilan capaian indikator kinerja
pembangunan. Namun beberapa permasalahan yang masih terjadi (ditinjau dari hasil Evaluasi
Capaian RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2011-2016) pada masing-masing sektor antara lain:
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kaur pada tahun 2015 mencapai 4,96 persen dan ini menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,81 persen, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 11,84 persen . dan di bawah pertumuhan ekonomi Provinsi Bengkulu yang rata-rata 5,14 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kaur atas dasar harga berlaku tahun 2014 meningkat dari 1.914,7 milyar menjadi 2.106,33 milyar. Kenaikan nilai tambah mendorong peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dari Rp. 18,41 juta menjadi Rp. 20,26 juta.
Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang mengikuti pertumbuhan ekonomi biasanya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Kaur pada tahun 2015 sebesar 64,47 mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 63,75. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2011-2015, Kabupaten Kaur memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM masih di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang berada pada urutan 9 dari 10 yaitu di atas Kabupaten Seluma.
Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
74
Pendapatan Asli Daerah
2%
Dana Perimbangan85%
Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah13%
Berikut beberapa permasalahan yang telah dilakukan pengkajian berdasarkan kondisi secara umum di Kabupaten Kaur.
4.1.1. Tata Kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kondisi APBD Kabupaten Kaur menunjukkan ruang fiskal yang sempit sehingga memiliki keterbatasan dalam membiayai kegiatan-kegiatan prioritas. Hal ini dapat diketahui dari rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal hanya sebesar 5 persen, sehingga berada pada kategori “sangat kurang”. Artinya, ketergantungan kebutuhan biaya pembangunan untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Kaur pada dana pusat/fiskal pusat masih sangat besar, yakni Rp. 720 Milyar atau 95 persen.
Apabila kita melihat komposisi APBD Kabupaten Kaur, menggambarkan kesenjangan yang begitu lebar antara Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pengembangan/pengelolaan potensi daerah dengan pendapatan dari Pemerintah dalam bentuk Dana Perimbangan serta dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah hanya sebesar Rp. 28.443.766.583,80, sedangkan Dana Perimbangan sebesar Rp.
611.041.179.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 109.605.835.000,00.
Berikut gambaran komposisi APBD Kabupaten Kaur
Gambar 4.1 Gambaran Komposisi APBD Kabupaten Kaur
Tahun 2016
Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Kaur, 2016
Sementara itu, beban APBD Kabupaten Kaur masih didominasi oleh Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) yang mencapai angka 65 persen. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri yang mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan pencapaian hasil pembangunan (belanja modal).
Disisi lain, pengelolaan aset daerah masih menunjukkan adanya permasalahan baik dari sisi administrasi yang belum tertata dengan baik sampai kepada keadaan fisik barang aset daerah yang tidak terjaga dengan baik. Hal-hal demikian memberikan pengaruh yang tidak baik bagi penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah, sehingga opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah mengalami penurunan dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2015 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2016.
Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih progresif dan konstruktif dalam pemanfaatan dan penggunaan APBD melalui reformasi perencanaan dan penganggaran yang lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
75
4.1.2. Tata Kelola Pemerintahan
Menyoroti tentang pelaksanaan tata kelola pemerintahan Kabupaten Kaur menunjukkan trend yang kurang baik, dalam upaya mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Kalau kita menengok dari pemerintahan Provinsi Bengkulu yang berada pada kategori buruk dengan ranking 31 dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2014, maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan Kabupaten Kaur juga berada dalam kategori buruk. Hal ini karena secara garis koordinasi, tata kelola pemerintahan Kabupaten Kaur berada dibawah pembinaan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai wakil Pemerintahan Pusat di daerah.
Melihat dari hasil penilaian SAKIP dari sebanyak 28 PD, jumlah PD yang mendapat nilai C sebanyak 12 PD dan yang mendapat nilai CC juga ada 12 PD, hanya terdapat 3 PD yang mendapat nilai BB sisanya hanya 1 PD saja yang memperoleh nilai B. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah masih belum optimalnya gerak mesin birokrasi dalam membuat terobosan dan inovasi yang mendorong peningkatan kinerja birokrasi, dikarenakan aparatur sipil negara yang memiliki kewenangan dalam membuat keputusan tidak memiliki kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, diantaranya 1) kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi, 2) Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan serta 3) Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
Kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kaur sebagaimana dijelaskan di atas, membawa dampak yang tidak baik terhadap nilai Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana tidak ada peningkatan nilai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 tetap berada pada nilai C. Fakta ini menjadi sinyal bahwa pelayanan publik di Kabupaten Kaur masih sangat perlu ditingkatkan kualitasnya.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan reformasi secara menyeluruh dan masif dalam arena pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). Hal ini menjadi sangat penting mengingat Kabupaten Kaur memerlukan percepatan dalam pembangunannya untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bengkulu.
4.1.3. Kualitas Dan Kuantitas Layanan Dasar
Indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini karena IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (longetivity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living).
Indikator yang digunakan untuk mengukur usia hidup adalah angka harapan hidup waktu lahir (life expectacy at birth), angka kematian bayi (IMR). Indikator ini merefleksikan pembangunan bidang kesehatan. Selain usia hidup, pengetahuan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia, yang diukur dengan dua indikator yaitu angka melek huruf (Literacy Rate) dan rata-rata lama sekolah (Mean Years School). Indikator ini merefleksikan pembangunan bidang Pendidikan. Dan bidang ketiga selain usia hidup dan pengetahuan, unsur dasar pembangunan manusia yang juga diakui secara luas adalah standar hidup layak. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur unsur ini antara lain GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita) sebagai indikator hidup layak. Indikator standar hidup layak diakui sebagai indikator input, bukan indikator dampak, sehingga sebenarnya kurang sesuai sebagai unsur IPM. Namun demikian indikator tetap dipertahankan untuk memberi
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
76
argumen bahwa selain usia hidup dan pengetahuan masih banyak variabel input yang pantas diperhitungkan dalam perhitungan IPM.
Di Bidang Kesehatan, angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Kaur pada tahun 2015 tercatat 65,76 tahun. Angka ini sudah menunjukkan angka realistis yang menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sudah cukup baik. Namun dari sisi pelayanan kesehatan masih menggambarkan kualitas yang belum baik, yang ditandai dengan masih ditemukannya 8 kasus kematian bayi pada tahun 2015.
Pada Bidang Pendidikan, pada tahun 2014, tercatat Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,85 persen dan Rata-Rata Lama Sekolah(MYS) adalah 7,78 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum jenjang pendidikan yang ditempuh masih belum memenuhi program wajib belajar sembilan tahun. Untuk itu masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam Bidang Pendidikan, diantaranya adalah perluasan akses pendidikan untuk seluruh masyarakat baik itu dari sisi ketersediaan sarana prasarana (sekolah) maupun layanan pendidikan. Di Kabupaten Kaur, masih ada 42 (Empat puluh dua) desa yang tidak memiliki Sekolah Dasar (SD). Sedangkan dari sisi peningkatan layanan pendidikan, masih ada 24 SD dan 19 SMP yang belum terakreditasi.
Tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan dan kesehatan, untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang memiliki kualitas hidup dan daya saing yang baik.
4.1.4. Kemiskinan dan Pengangguran
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Persentase penduduk miskin Kabupaten Kaur mengalami naik turun dari 23,25 persen pada tahun 2013 turun menjadi 21,96 persen pada tahun 2014 dan kembali naik menjadi 22,87 persen pada tahun 2015. Sedangkan Garis kemiskinan Kabupaten Kaur meningkat dari Rp. 248.571 pada tahun 2013 menjadi Rp. 256.321 pada tahun 2014. Dan jumlah penduduk miskin secara riil adalah 23,3 ribu jiwa pada tahun 2013 menjadi 25,1 ribu jiwa pada tahun 2014. Terbaru yang lebih memperihatinkan lagi adalah dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur memiliki persentase penduduk miskin sebesar 22,87 persen, yang menempati urutan ke sembilan hanya satu tingkat diatas Kabupaten Seluma sebesar 22,98 persen (Sumber: BPS Kabupaten Kaur, 2016).
Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kaur tidak terlepas dari masih tingginya angka pengangguran yang ada. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kaur pada tahun 2015 sebesar 78,23 persen. Menurut Sakernas Agustus 2015 pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari 3,15 persen menjadi 3,70 persen. Sebanyak 23 persennya memiliki pengalaman pekerjaan dan berharap mendapatkan pekerjaan baru untuk menambah penghasilan. Lapangan usaha utama penduduk di Kabupaten Kaur adalah sektor pertanian 59,5 persen, diikuti oleh sektor jasa-jasa 14,8 persen, perdagangan 13,9 persen dan sisanya 11,8 persen lainnya. Sebanyak 14,9 persen status dalam pekerjaan adalah berusaha sendiri, 27,2 persen dibantu buruh tidak tetap/ keluarga, 4,7 persen dibantu buruh tetap, 19 persen buruh/karyawan, 9,4 persen pekerja bebas, dan 24,7 persen pekerja tidak dibayar/keluarga (Sumber: BPS Kabupaten Kaur, 2015)
Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama yang berada pada usia produktif, agar mampu berproduksi dan memiliki produktivitas yang baik. Meskipun sebenarnya dari sisi pembangunan kualitas hidup manusia, Pemerintah Kabupaten Kaur sudah menunjukkan progress yang sangat baik dengan indikatornya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia di Kabupaten Kaur menunjukkan tren positif. Hal ini dapat kita lihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang selalu meningkat setiap tahun, dari 61,39 pada tahun 2010 menjadi 64,47 pada tahun 2015.
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
77
Pencapaian IPM Kabupaten Kaur sebesar 64,47 tersebut menempati peringkat kesembilan diantara pencapaian IPM kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu. Pencapaian IPM Kabupaten Kaur tahun 2015 dibentuk dari komponen pendukung yang meliputi Angka Harapan Hidup (AHH) 65,76 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,85 persen, Rata-rata Lama Sekolah (MYS) 7,78 tahun, dan Pengeluaran Riil Per Kapita Rp 759.900,00. Dengan nilai IPM 64,47, kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Kaur termasuk ke dalam kelompok sedang.
4.1.5. Infrastruktur Dasar
Infrastruktur merupakan pendukung pembangunan suatu wilayah serta sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dasar yang menjadi penopang pembangunan antara lain jalan, jembatan, kelistrikan, irigasi, jaringan air bersih serta pengelolaannya yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Terkait dengan infrastruktur jalan, kondisi dan kelas jalan di Kabupaten Kaur pada tahun 2015, ada 85,25 km jalan negara, 120,3 km jalan provinsi, dan 447,994 km jalan kabupaten yang telah dibangun. Dari panjang jalan yang ada sekitar 52 persen jalan dalam keadaan diaspal, 48 persen bukan aspal. Kondisi jalan baik 54 persen jalan kondisi sedang 15 persen sebanyak 14 persen rusak dan 18 persen berada dalam kondisi rusak berat.
Selain itu, infrastruktur perdesaan seperti irigasi dan jaringan jalan ke pusat-pusat produksi pertanian relatif masih terbatas. Jaringan irigasi sangat penting mengingat sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian di Kabupaten Kaur masih cukup dominan menyumbang PDRB, yakni sekitar 59,76 persen pada tahun 2014, dengan nilai nominal Rp. 1.240.290 juta rupiah. Produksi padi sawah dan padi ladang pada tahun 2014 mencapai 40.626 ton.
Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kaur adalah meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan ketersediaan debit air untuk menjaga kelangsungan dan peningkatan produksi pertanian. Hal ini penting, karena peningkatan produksi pertanian menjadi salah satu program prioritas pembangunan daerah.
4.1.6. Pertanian, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
Berdasarkan data, luas panen padi di Kabupaten Kaur mengalami peningkatan dari 18.793 ha menjadi 19.639 ha pada tahun 2014. Sedangkan produksi beras juga meningkat dari 71.278 ton menjadi 88.098 ton pada tahun 2014. Produksi perikanan laut meningkat dari 1.222,25 ton pada tahun 2013 menjadi 1.774,25 ton pada tahun 2014 atau senilai 54,11 milyar rupiah. Jumlah kapal penangkap ikan yang beroperasi tercatat sebanyak 130 motor tempel dan 6 perahu tidak bermotor.
Produksi perikanan darat menurun dari 6.520,12 ton pada tahun 2013 menjadi 5.384,21 ton pada tahun 2014 atau senilai 129 milyar rupiah. Angka ini dapat lebih tinggi karena belum termasuk perkiraan nilai tangkap di perairan umum. Daerah potensial untuk usaha ini terletak di Kecamatan Seginim dan Air Nipis. Diperkirakan ada sekitar 3.544 rumah tangga berusaha di sektor budidaya perikanan dan 738 rumah tangga nelayan pada tahun 2014.
Namun permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kaur dalam pengembangan sektor pertanian adalah minimnya ketersediaan air untuk irigasi yang disebabkan oleh sudah mulai kecilnya debit air. Kondisi ini mendorong munculnya alih fungsi lahan yang menyebabkan terjadinya penurunan luas lahan pertanian. Pada tahun 2014 berdasarkan laporan Statistik Pertanian dari BPS Kabupaten Kaur dan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur tercatat luas lahan sawah di Kabupaten Kaur seluas 11.290 ha. Sementara berdasarkan data hasil identifikasi
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
78
dengan Foto Citra Satelit oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu tahun 2015, bahwa luas lahan sawah yang ada sebesar 11.290 Ha (data BPS) diatas ternyata telah terjadi penurunan seluas 1.527 Ha atau 13,5 persen menjadi 9.763 Ha.
Terkait dengan ketahanan pangan, pada tahun 2013, di Kabupaten Kaur masih terdapat 30 desa rawan pangan.
4.1.7. Kepariwisataan
Potensi wisata di Kabupaten Kaur yang tercacat berjumlah 20 lokasi, yang dibagi menjadi empat kategori yaitu wisata hahari, wisata alam, wisata sejarah dan wisata budaya. Namun pengelolaanya masih kurang memadai. Beberapa tempat wisata yang pengelolaannya dikomersilkan atau insidentil adalah Pantai Laguna yang terletak di desa Merpas Kecamatan Nasal, pantai Way Hawang yang terletak di desa Way Hawang Kecamatan Maje, Danau Kembar yang terletak di desa Lalang Lebar Kecamatan Maje, Pantai Hili di Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumay dan Dermaga Linau yang terletah di Desa Linau berdekatan dengan Pelabuhan Linau. Saat ini baru ada 3 jenis situs yaitu Benteng Linau, Rumah Kediaman Pangeran Cungkai dan Jill/Penjara Belanda. Ditambah Wisata Taman Bineka dan Kawasan Pondok Pusaka. Jumlah hotel/ losmen yang ada di Kabupaten Kaur pada tahun 2015 berjumlah 11 unit yang seluruhnya berkelas melati yang tersebar di Ibu Kota Kabupaten sebanyak 10 unit dan 1 unit di wilayah Kecamatan Tanjung Kemuning. Jumlah kamar sebanyak 93 kamar dan 107 tempat tidur pada tahun 2015. Sub sektor hotel, dan restoran menyumbang nilai tambah PDRB Kabupaten Kaur tahun 2015 hanya sebesar 1,19 persen.
4.1.8. Pengelolaan Lingkungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan
Kabupaten Kaur memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah, diantaranya hutan dan hasil ikutannya yang terdiri dari kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi. Namun keberadaan kawasan hutan itu sudah mulai terancam oleh kegiatan perkebunan dan perladangan penduduk maupun perusahaan yang mengkonversi hutan menjadi perkebunan.
Selain itu, Kabupaten Kaur juga kaya dengan aliran sungai yang mengandung konsekuensi banyaknya daerah aliran sungai (DAS) yang sekarang mulai mengalami kerusakan akibat perkebunan dan perladangan rakyat. DAS yang mengalami kerusakan pada gilirannya akan mempengaruhi pasokan air yang dibutuhkan untuk irigasi lahan pertanian (sawah) dan atau kebutuhan baku air minum.
4.1.9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indeks Pembangunan Gender (IPG) sudah cukup baik yaitu 85,66 % mendekati sekala Nasional yaitu sebesar 90,34. Namun indeks pemberdayaan perempuan yang mencapai 61,69%. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh adanya kesenjangan dalam bidang jabatan publik, dimana hanya 23,72 persen perempuan yang memduduki jabatan publik.
4.1.10. Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kondisi ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kaur cenderung relatif rawan,
walaupun tren mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari kejadian pelanggaran/kejahatan
yang terjadi selama tahun 2014 tercatan sebanyak 221 kasus, pada tahun 2015 turun menjadi
200 kasus, yang mana didominasi pencurian sebanyak 53 kasus, diikuti kasus kesusilaan
terhadap anak 25 kasus, narkotika 22 kasus, penganiayaan 14 kasus, penipuan 7 kasus dan
perjudian 6 kasus serta beberapa kasus-kasus lainnya sebanyak 31 kasus.
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
79
4.1.11. Kawasan Pondok Pusaka Techno Park
Pembangunan Science dan Techno Park (STP) merupakan Konsep sinergi antara akademisi,
pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat (ABGS) yang diusung pemerintah, dimaksudkan
untuk membangun sistem inovasi yang kuat yang berujung pada industri yang berdaya saing dan
penumbuhan IKM/perusahaan pemula berbasis teknologi. Beberapa permasalahan yaitu
Rendahnya pencapaian daya saing kompetitif perekonomian melalui daya saing industri
berlandaskan sumber daya lokal; Terbatasnya pencapaian daya saing kompetitif sumber daya
manusia berkualitas; Kemampuan pemanfaatan IPTEK yang rendah; Budaya kewirausahaan di
masyarakat yang belum terbangun;
4.2. Analisis Lingkungan Strategis
Identifikasi dan analisa lingkungan internal Kabupaten Kaur dilakukan untuk
mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya alam,
sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat
menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kaur
dalam/lima tahun mendatang (2016-2021).
1. Lingkungan Internal, antara lain :
a. Identifikasi dan Analisa Kekuatan Daerah
Ketersediaan Sumber Daya Alam (pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan,
dan lainnya);
Letak geografis yang strategis;
Komitmen kuat pemerintah daerah;
Aksesibilitas yang baik;
Penduduk yang heterogen.
b. Identifikasi dan Analisa Kelemahan Daerah
Belum maksimalnya kinerja pelayanan aparatur pemerintahan;
Masih terbatasanya sarana prasana pemerintahan di daearah dalam pelayanan
berkualitas;
Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar dan wilayah;
Belum maksimalnya pengembangan ekonomi kerakyatan;
Belum meratanya pelayanan pendidikan, kesehatan kepada masyarakat;
Tingkat kriminalitas yang relatif masih tinggi;
Penegakan Perda belum optimal;
Belum efektifnya perencanaan yang disebabkan oleh kurang akuratnya; data pendukung
perencanaan pembangunan;
Tingginya KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Lingkungan Eksternal, antara lain:
a. Identifikasi dan Analisa Peluang Daerah
Adanya dukungan pusat dan Provinsi;
Sinerginya sistem perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah, dan
Pemerintah Provinsi;
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
80
Kecenderungan terjadinya peningkatan investor, terutama bidang perikanan,
pertambangan dan energi;
Mudahnya Pengambil kebijakan daerah;
Penganggaran program/kegiatan di daerah di prioritaskan.
b. Identifikasi dan Analisa Ancaman Daerah
Peningkatan investasi dan eksploitasi sumberdaya alam sehingga berdampak negatif
pada lingkungan;
Sering terjadinya bencana alam;
Adanya kesenjangan ekonomi antar masyarakat dan daerah tetangga.
4.3. Isu-Isu Strategis
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas
(daerah/masyarakat) dimasa datang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal
yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat
kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu-isu
strategis Kabupaten Kaur dalam lima tahun (2016-2021) ke depan ditetapkan sebagai berikut :
4.3.1. Reformasi birokrasi
Reformasi tata kelola pemerintahan dilakukan dalam kaitannya dengan: perencanaan dan
peningkatan akuntabilitas publik; perkuatan kelembagaan dan ketata laksanaan; manajemen
sumberdaya aparatur pemerintah; manajemen keuangan (pengelolaan APBD) yang baik dan
transparan; serta perbaikan sistem pengawasan internal. Isu ini dapat diwujudkan melalui
peningkatan kinerja pemerintah melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi
publik, pemberian insentif dan fasilitas kerja bagi aparatur pemerintahan, serta transparansi
data dan program pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan juga dapat dilakukan
melalui perubahan pola pikir (mindset) aparatur terkait dengan: peningkatan kualitas pelayanan
publik; program-program yang menguntungkan daerah dan rakyat; kepercayaan, integritas dan
semangat kerja; transparansi dan akuntabilitas; orientasi ke masa depan, dan orientasi pada
hasil kerja.
4.3.2. Aparatur Pemerintahan
Isu ini dapat dicapai melalui indikator-indikator revolusi mental dan pola pikir, seperti:
mencipakan hubungan saling percaya (trust) antara aparatur dan masyarakat; menonjolkan
keteladanan pemimpin untuk bersih dan berwibawa; berorientasi pada hasil kerja dan kinerja
aparatur; pengawasan internal terhadap kinerja birokrasi; pelibatan publik yang lebih besar
dalam hal pengawasan; perkuatan nilai dan budaya kerja yang jujur dan bersih dari KKN di setiap
jenjang birokrasi.
4.3.3. Pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan
publik
Manajemen APBD tidak lepas dari hal berikut : menerapkan konsistensi dengan dokumen
perencanaan; konsisten dengan penerapan instrumen dalam bentuk target-target kinerja;
konsisten dengan pengendalian; dan konsisten dalam pengawasan atau akuntabilitas. Oleh
karena itu, reformasi dalam pengelolaan APBD berorientasi pada: perubahan pola pikir aparatur
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
81
pemerintah; membangun sistem dan mekanisme anggaran yang akuntabel dan transparan;
menyelaraskan strategi dan program kerja pada tingkat operasional; menciptakan jajaran
kepemimpinan yang mampu melakukan perkuatan (empowering) dan budaya kerja yang baik.
4.3.4. Infrastruktur Dasar
Peningkatan kapasitas dan pembangunan irigasi perdesaan; peningkatan kualitas jalan dan
jembatan; peningkatan jangkauan listrik perdesaan; pembangunan dan atau perbaikan jalan
desa ke sentra-sentra produksi; dan peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air
bersih; aksesibilitas pasar tradisional. Isu ini dapat mengurangi desa-desa yang tidak terjangkau
pelayanan dasar pemerintah.
4.3.5. Kualitas dan kuantitas layanan dasar
4.3.5.1 Kesehatan Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai; peningkatan akses pelayanan
kesehatan di RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan wilayah-wilayah terpencil;
peningkatan kualitas dan kuantitas Medis dan paramedis; kepastian layanan jaminan kesehatan;
pengembangan program kesehatan yang bekerja sama dengan Universitas.
4.3.5.2 Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal Peningkatan akses permodalan bagi pengusaha kecil dan menengah serta koperasi dalam
bentuk kemitraan yang saling menguntungkan; peningkatan daya saing produk UKMK melalui
pelatihan dan pendampingan; pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal; revitalisasi
koperasi dan kelompok usaha baru (KUB); menggalakkan ekspose produk UKMK di tingkat
regional dan nasional.
4.3.5.3 Bidang Pendidikan Peningkatan akses serta pemerataan sarana dan prasarana layanan pendidikan untuk semua
lapisan masyarakat; peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga pendidikan;
peningkatan kualitas sistem pembelajaran (daya saing di pasar kerja); pemerataan kualifikasi dan
penempatan guru; pemantapan kesejahteraan guru; peningkatan sekolah unggulan kabupaten.
4.3.6. Pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya lokal
Kebutuhan peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan (e-goverment) dan pelayanan
publik menjadi isu pembangunan yang sangat penting. Pembangunan kualitas dan kuantitas
infrastruktur tenologi informasi diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, baik dalam
bidang ekonomi, pariwisata maupun komoditas unggulan daerah.
Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, pengembangan infrastruktur dibidang
informasi, komunikasi, dan telematika menjadi sangat penting. Sudah menjadi isu nasional
apabila e-goverment harus sudah mulai di implementasikan ke dalam setiap aspek
pemerintahan dan pelayanan publik.
4.3.7. Peran masyarakat dan peran kehidupan umat beragama
Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mendorong dan memfasilitasi aktivitas-aktivitas
keagamaan, terutama dalam kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Peningkatan akses, pemerataan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
82
mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia dan
menghargai keberagaman.
4.3.8. Pengembangan budaya daerah dan Pariwisata Kabupaten Kaur memilki ragam seni dan budaya yang bernilai dan bersumber dari budaya lokal
Kabupaten Kaur, tetapi seiring dengan kemajuan zaman mengalami kemunduran nilai dan
pengakuan, hal ini disebabkan masih lemahnya peran Pemerintah Daerah dan Badan
Musyawarah Adat dalam menjaga, melestarikan, mengembangkan seni dan budaya lokal
Kabupaten Kaur. Sehingga memerlukan penanganan tersendiri agar budaya menjadi akar bagi
masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4.3.9. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Berdasarkan dari data BPS, Angka kemiskinan di Kabupaten Kaur pada Tahun 2014 sebesar 21,96
dan pada Tahun 2015 yaitu sebesar 22,87 %. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
yang ada di Kaur terutama ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, baik antara
kelompok masyarakat maupun antar wilayah. Isu-isu pembangunan yang sebaiknya
diperhatikan antara lain :
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan layanan pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat.
b. Menciptakan kesempatan kerja yang berkeadilan, terutama untuk pengangguran di
kalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja.
c. Mengembangkan program penciptaan wirausaha baru yang kompetitif dan berdaya saing
dalam pembangunan ekonomi.
d. Meningkatkan infrastruktur jalan ke sentra-sentra produksi yang memungkinkan arus
barang dan manusia berlangsung dengan lancar dan sekaligus mengurangi ekonomi
berbiaya tinggi.
e. Pengembangan pola-pola pemberdayaan yang berorientasi pada kemandirian berusaha dan
berkarya (kreatif dan inovatif) untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin.
4.3.10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Masih rendahnya kesadaran akan kesetaraan gender dalam pembangunan, Belum optimalnya
kelembagaan (Vocal Point) dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Masih relatif
tingginya kekerasan dalam rumah tangga.
4.3.11. Keluarga Berencana
Masih kurangnya tenaga penyuluh KB; Masih kurangnya dan rendahnya pemanfaatan prasarana
dan sarana pelayanan KB; Masih tingginya jumlah keluarga pra-sejahtera; Rendahnya kesadaran
masyarakat dalam manfaat penggunaan KB; Belum optimalnya pemanfaatan fungsi dan peran
tenaga penyuluh KB.
4.3.12. Pembangunan Keluarga
Indeks Pembangunan Gender (IPG) sudah cukup baik yaitu 85,66 % mendekati sekala Nasional
yaitu sebesar 90,34. Namun indeks pemberdayaan perempuan yang mencapai 61,69%. Isu ini
dilakukan melalui kebijakan-kebijakan dan atau program antara lain: (1) Meningkatkan kualitas
dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan (pendidikan, kesehatan, ekonomi); (2)
Memperkuat kapasitas kelembagaan pengarusutamaan (mainstreaming) gender dalam setiap
tahapan pembangunan; (3) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan
jabatan publik dengan tidak menghilangkan kodratnya sebagai perempuan; (4) Menghapus
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
83
berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak; (5) Meningkatkan
kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; (6). Meningkatkan akses pelayanan KB
bagi perempuan dan laki-laki; (7) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi remaja
berbasis gender; (8) perlindungan anak dari tindakan kekerasan; dan (9) Menyediakan data dan
informasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga.
4.3.13. Kepemudaan dan Olahraga Masih rendahnya kapasitas dan kualitas kelembagaan kepemudaan, minimnya pembinaan
olahraga sehingga berimbas minimnya prestasi keolahragaaan bagi pemuda, keterbatasan
kemampuan pemuda dalam, tumbuhnya kerentanan pemuda terhadap penyalahgunaan
narkoba dan tindak kriminal, organisasi kepemudaan belum menjadi motor penggerak/pemuda
pelopor.
4.3.14. Pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan
Ketimpangan dari akses permodalan Isu ini dapat dicapai melalui program-program antara lain :
mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya mineral yang berkelanjutan; meningkatkan akses
masyarakat terhadap sumberdaya laut; penciptaan nilai tambah produksi perkebunan;
pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat; pengolahan produksi hasil ikutan hutan
untuk menciptakan nilai tambah; pemanfaatan sumberdaya mineral untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat; dan optimalisasi produksi ikan tangkap dan ikan budidaya.
4.3.15. Pondok Pusaka Techno Park
isu strategis yang diangkat dalam pembangunan dan pengembangan STP, antara lain:
Rendahnya Kerjasama penelitian dan pengembangan IPTEK di bidang industri antara perusahaan
industri dan perguruan tinggi antara lembaga penelitian dan pengembangan industri di desa,
kecamatan, kabupaten hingga provinsi; Belum berperannya lembaga penelitian dan
pengembangan Kabupaten Kaur dan/atau perubahan industri dalam daerah yang
mengembangankan teknologi industry; Minimnya penyediaan ruang dan wilayah untuk
masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi; Terbatasnya pengembangan sentra industri
kreatif; Belum tepatnya sasaran pelaksanaan pelatihan teknologi dan desain hasil pengolahan
pasca penen; Tidak adanya ruang konsultasi, bimbingan, advokasi bagi industri kecil;
Terbatasnya fasilitas perlindungan hak kekayaan intelektual khusus industri kecil; Lemahnya
daya dorong untuk difasilitasinya promosi dan pemasaran produk industri kreatif/hasil
pengolahan pasca panen di dalam daerah dan luar daerah secara nasional dan internasional.
4.3.16. Lingkungan hidup dan tata ruang
Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam rencana
pembangunan, belum optimalnya penegakan peraturan perundang-undangan tata ruang,
tekanan alih fungsi lahan pada lahan pertanian menimbulkan dampak pada kelestarian
lingkungan. Belum optimalnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis, masih banyaknya konflik
veneurial di dalam dan sekitar lahan hutan. Masih kecilnya persentase rumah tangga bersanitasi.
Pengelolaan limbah yang belum optimal.
Masih kurangnya prasarana penaggulangan bencana, masih rendahnya pengetahuan
masyarakat tentang bencana.
4.3.17. Investasi
Masih rendahnya investasi yang masuk ke Kabupaten Kaur, Belum optimalnya promosi dan
sinergisitas antar-instansi dalam menarik investasi, Masih kurangnya regulasi daerah yang
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
84
mendukung iklim investasi yang kondusif, Sistem perizinan yang belum sepenuhnya memenuhi
standar kualitas pelayanan, Terbatasnya sarana dan prasarana informasi, Pengawasan yang
belum optimal dan Regulasi perizinan penanaman modal yang belum optimal.
4.3.18. Energi dan Sumber Daya Mineral
Masih rendahnya kapasitas energi listrik, pemanfaatan sumber daya mineral logam dan non
logam dan batuan belum optimal.
4.3.19. Ketahanan Pangan
Pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam dan bergizi seimbang, Masih tingginya
ketergantungan terhadap beras sehingga rentan menimbulkan kerawanan kesetersediaan
pangan, Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga (rumah
tangga), Sistem pengendalian dan regulasi harga pangan belum berjalan baik, Kebijakan dalam
menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah masih sedikit, Perhatian pemerintah terhadap
petani di sisi hulu masih rendah dan Terbatasnya inovasi dalam menjaga kondisi pangan.
4.3.20. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar belum
optimal, Belum optimalnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS), Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan
masalah sosial dan Tingginya angka penyakit masyarakat di beberapa lokasi.
4.3.21. Perikanan dan Kelautan
Belum otimalnya produksi perikanan tangkap, tawar dan budidaya, kelembagaan dan daya saing
kelompok tani nelayan belum optimal , masih minimnya teknologi pengelolaan hasil perikanan,
masih lemahnya penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan. Belum adanya kesadaran
masyarakat untuk menjaga kelestarian terumbu karang.
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
85
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Visi dan misi merupakan gambaran ke depan Kabupaten Kaur pada
kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2016-2021.
Gambaran tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran yang merujuk
RPJPD Kabupaten Kaur Tahun 2006–2025 (Sasaran Pokok Prioritas Pembangunan
Tahap III) dan RPJMN Tahun 2015–2019 dengan mempertimbangkan RPJMD Provinsi
Bengkulu Tahun 2016–2021 dan RTRW Kabupaten Kaur 2012–2032.
A. VISI KABUPATEN KAUR 2016-2021
Dengan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2010 – 2015,
dan berbagai permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis baik dalam skala
lokal, regional, nasional maupun global, maka visi pembangunan daerah untuk tahun 2016 –
2021 adalah :
KAUR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA
Visi Pembangunan Kabupaten Kaur ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat
masyarakat Kabupaten Kaur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti
diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya
dalam rangka mewujudkan Kaur sebagai kabupaten yang mandiri dan sejahtera, dalam
kerangka tujuan jangka panjang Kaur. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan
sebagaiberikut:
Tabel 5.1 Penjelasan Visi
Unsur Visi Penjelasan
MANDIRI Berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dengan daerah lain menggunakan kemampuan dan kekuatan sendiri dengan mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh daerah
SEJAHTERA Mengandung arti terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat melalui peningkatan pembangunan ekonomi, peningkatan IPM yang berlandaskan pada keunggulan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, IPTEK, dan kebudayaan daerah.
Sesuai prinsip konsistensi perencanaan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi Kaur 2016-2021 tersebut
harus bisa dikaitkan dengan dengan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJPD. Penjelasan
keterkaitan itu bisa dilihat pada diagram di bawah ini:
Tabel 5.2 Keterkaitan Visi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Kaur
Visi Nasional Visi Provinsi Bengkulu Visi Kabupaten Kaur
RPJPN RPJMN
RPJPD Provinsi
Bengkulu 2005-2025
RPJMD Provinsi
Bengkulu 2013-2018
RPJPD Kabupaten
Kaur 2005-2025
RPJMD Kabupaten
Kaur 2016-2021
Indonesia yang
Mandiri, maju, adil
dan makmur
Indonesia yang berdaulat,
Mandiri dan berkepribadian berlandaskan
gotong-royong
Provinsi Bengkulu yang Sejahtera, adil
dan demokrasi bertumpu pada
sumber daya manusia unggul
dan bertaqwa serta
Mewujudkan Bengkulu Yang
Maju, Sejahtera,
Bermartabat, Dan Berdaya Saing Tinggi
Kaur Mandiri dan Sejahtera Berbasiskan
Agribisnis dan Agroindustri
Kaur yang Mandiri, dan
Sejahtera
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
86
perekonomian kokoh
B. MISI KABUPATEN KAUR 2016-2021
Misi KAUR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan
sebagai berikut :
1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayah-
wilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi
3. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, agamis dan beradab
4. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing
5. Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi
berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata
bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan.
Penjabaran misi pembangunan Kabupaten Kaur 2016-2021 adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab
Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai
pengimplementasian prinsip-prinsip dasar good governance. Jika prinsip-prinsip dasar
good governance dapat diimplementasikan dengan baik, maka indikasinya minimal
adalah; 1) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah, dan 2) meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja
aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Era reformasi birokrasi
saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi
birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik,
bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan
mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif
dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja
pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan
kepastian hukum dan akuntabilitas publik.
Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat,
peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi,
pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan,
prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di
samping itu, pembenahan dan penataan manajemen kepegawaian juga perlu dilakukan,
serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur
pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan
yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayah-
wilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi
Ketimpangan hasil-hasil pembangunan terutama pada penyediaan dan kelengkapan
infrastruktur dasar antar kota dan desa menjadi fenomena penyebab munculnya misi
kedua pembangunan Kabupaten Kaur. Ketimpangan yang cukup lebar antar desa dan
kota di Kabupaten Kaur disebabkan karena intensitas kegiatan ekonomi masyarakat baik
secara kuantitas maupun kualitas. Penyebabnya adalah karena masih belum tersedianya
infrastruktur dasar yang memadai, terutama di wilayah pedesaan. Pembangunan
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
87
infrastruktur dasar secara merata merupakan faktor penting untuk mendorong
konektivitas dan kunci pertumbuhan suatu wilayah sebagai penentu pertumbuhan
ekonomi dan dayasaing.
Penyediaan infrastrukur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya
logistik sehingga dapat meningkatkan dayasaing produk, mempercepat gerak ekonomi,
serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Penyediaan infrastruktur
dasar pedesaan yang berkualitas secara merata, linear dengan sektor unggulan
Kabupaten Kaur berupa sektor agribisnis dan agroindustri. Dengan demikian terjadi
penurunan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan baik
secara kuantitas dan kualitas intensitas ekonomi serta mempercepat gerak ekonomi
sektor agribisnis dan agroindustri di Kabupaten Kaur.
Selain itu diperlukan juga penguatan infrastruktur disimpul-simpul jalur ekonomi yang
secara notabene merupakan simpul-simpul perkotaan sebagai jalur masuk dan keluarnya
dari sebuah rangkaian jalur ekonomi termasuk infrastruktur dasar penunjang lainnya
yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat di kabupaten Kaur dengan melalui suatu
penataan yang baik.
3. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, agamis dan beradab Mewujudkan masyarakat kabupaten Kaur yang memiliki dan memelihara kerukunan
antar umat beragama dan menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka
memantapkan landasan spiritual, moral dan estetika pembangunan di kabupaten Kaur.
Masyarakat berakhlak mulia yang berbudaya mengandung makna suatu masyarakat
memiliki kepribadian yang baik dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai
kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, budaya dan adat istiadat dalam kehidupan
sehari-hari, mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagian baik yang
bersifat jasmani maupun rohani baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, agar dapat
dijadikan dasar dalam menyikapi berbagai problematika budaya berkembang
dimasyarakat. Kondisi tersebut dapat dicapai dengan penciptaan kondisi masyarakat
yang agamis dalam artian kondisi masyarakat yang taat kepada ajaran agama menghayati
dan mengamalkan nilai-nilai luhur keagamaan sehingga dapat menyelaraskan cipta,
karsa dan rasa untuk mencapai suatu tingkat peradaban yang baik.
4. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Kaur relatif masih berada pada papan bawah
kabupaten/kota lainnya di Bengkulu. Indikasinya adalah nilai Indeks Pembangunan
Manusia yang hanya berada pada urutan ke 9 dari 10 kabupaten/kota Bengkulu. Masih
rendahnya nilai IPM Kaur menunjukkan kondisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang
juga masih rendah.
Mewujudkan masyarakat Kaur yang memiliki sumber daya manusia yang sehat dan
mampu menguasai serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui
pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dalam mengembangkan dan pengelolaan
potensi-potensi sumberdaya alam dan lingkungan di kabupaten Kaur guna meningkatkan
pembangunan di segala sektor. Dalam mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul
dan berdaya saing mencakup beberapa sistem, yaitu: meningkatkan kemampuan
masyarakat untuk hidup sehat, melalui upaya peningkatan status gizi, pencegahan,
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, mewujudkan masyarakat yang
memiliki kemampuan intelektual, emosional dan spiritual yang seimbang serta
penguatan daya saing sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan berbasis teknologi
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
88
dimana ketersediaan sumberdaya manusia yang terampil dan cerdas (skilled labor)
sehingga mampu membuat dan memformulasikan berbagai macam strategi dalam
menghadapi tantangan persaingan.
5. Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi
berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata
bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan. Pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah,
maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi
daerah yang berpeluang untuk dikembangkan. Kabupaten Kaur yang berbasis pertanian
maka pengembangan ekonomi pun dilakukan dengan melihat potensi yang dimiliki
Kabupaten Kaur. Pada saat ini sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah dan berpotensi
untuk didayagunakan dalam pembangunan ekonomi adalah sumber daya ekonomi yang
berbasis agribisnis seperti sumber daya alam (lahan, air agriklimat, keragaman hayati),
sumber daya manusia, teknologi serta sarana dan prasarana lainnnya. Dengan demikian
alternatif yang paling rasional adalah melalui percepatan pembangunan agribisnis
sebagai leading sektor dalam pembangunan ekonomi wilayah Oleh karena itu, dalam
upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, keberpihakan pada pembangunan sektor
agribisnis perlu disertai dengan suatu mekanisme yang menjamin bahwa manfaat
pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat sampai ke pedesaan. Selain potensi agribisnis,
sumber daya yang juga tersedia dan berpotensi untuk didayagunakan dalam
pembangunan ekonomi adalah sumber daya kelautan/maritim bahari yang belum
dikembangkan secara optimal.
Melalui misi kedua ini diharapkan kabupaten Kaur mampu meningkatkan perekonomian
melalui pengembangan potensi-potensi yang tersedia secara produktif, efisien,
berkeadilan dan ramah lingkungan secara secara berkelanjutan untuk kemajuan,
kesejahteraan masyarakat.
Kelima misi RPJMD Kabupaten Kaur tersebut apabila dikaitkan dengan misi pada RPJMN
2015-2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 5.3
Keselarasan Misi RPJMN Dengan Misi RPJMD Kaur Tahun 2016-2021
7 Misi RPJMN 2014-2019 Penjabaran dalam RPJMD Kabupaten
Kaur 2016-2021
Misi 1: mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
Dituangkan ke dalam misi (1) yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintah
yang baik dan bertanggung jawab” dan misi (5) yaitu “Mengembangkan
perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui
pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang
berorientasi ekonomi kerakyatan”
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat maju berkeseimbangan dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
Dituangkan ke dalam misi (3) yaitu “Mewujudkan masyarakat yang
berakhlak mulia, berbudaya, agamis dan
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
89
beradab” dan misi (4) yaitu “Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan
berdaya saing”
Misi 3 : Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri
sebagai negara maritim.
Dituangkan ke dalam misi (5) yaitu “Mengembangkan perekonomian
daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang
berorientasi ekonomi kerakyatan”
Misi 4 : mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera
Dituangkan ke dalam misi (2) yaitu “Meningkatkan pembangunan
infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayah-wilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi”, misi (4) yaitu “Mewujudkan masyarakat sehat,
cerdas, unggul dan berdaya saing” dan misi (5) yaitu “Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang
berorientasi ekonomi kerakyatan”
Misi 5: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
Dituangkan ke dalam misi (2) yaitu “Meningkatkan pembangunan
infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayah-wilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi”, misi (4) yaitu “Mewujudkan masyarakat sehat,
cerdas, unggul dan berdaya saing” dan misi (5) yaitu “Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang
berorientasi ekonomi kerakyatan”
Misi 6: Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat
dan berbasiskan kepentingan nasional
Dituangkan ke dalam misi (5) yaitu “Mengembangkan perekonomian
daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang
berorientasi ekonomi kerakyatan”
Misi 7: Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
Dituangkan ke dalam misi (1) yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintah
yang baik dan bertanggung jawab” dan misi (3) yaitu “Mewujudkan masyarakat
yang berakhlak mulia, berbudaya, agamis dan beradab”
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
90
Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan misi RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021,
maka kerangka logis RPJMD Kabupaten Kaur 2016-2021 dapat dijelaskan
sebagai berikut:
Tabel 5.4 Keselarasan Antara Misi RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 dengan Misi RPJMD
Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021
Misi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021
Penerjemahan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021
Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi tata kelola pemerintahan
Diterjemahkan ke dalam misi (1) yaitu yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab.
Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan lokal.
Diterjemahkan ke dalam misi (2) yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayah-wilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi; dan misi (4) yaitu Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing; serta misi (5) yaitu Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan.
Misi 3 : meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis
Diterjemahkan ke dalam misi (2) yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayah-wilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi;
Misi 4 : mewujudkan pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
Diterjemahkan ke dalam misi (5) yaitu Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan.
Misi 5 : Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integrative
Diterjemahkan ke dalam misi (5) yaitu Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan.
Misi 6 : Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Diterjemahkan ke dalam misi (3) yaitu Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, agamis dan beradab
Misi 7 : Meningkatkan kompetisi kepemudaan dan prestasi keolahragaan
Diterjemahkan ke dalam misi (4) yaitu Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing.
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
91
Misi 8 : Mewujudkan masyarakat bengkulu yang agamis, berbudaya, dan demokratis
Diterjemahkan ke dalam misi (3) yaitu Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, agamis dan beradab
Sedangkan apabila dikaitkan dengan Misi RPJPD Kabupaten Kaur Tahun 2006-
2025, maka penerjemahan Misi RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021
adalah sebagai berikut:
Tabel 5.5 Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Kaur Tahun 2005-2025 Dengan Misi RPJMD
Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021
Misi RPJPD 2006-2025 Misi RPJMD 2016-2021
Misi 1: Mempercepat pembangunan infrastruktur guna keluar dari keterisoliran dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Diterjemahkan ke dalam misi (2) yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayah-wilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi; dan Misi (5) yaitu Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan.
Misi 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sarana-prasarana pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan perkapita guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Diterjemahkan ke dalam misi (4) yaitu Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing serta misi (5) yaitu Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan.
Misi 3: Mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui pembangunan pada sektor-sektor berpotensi agribisnis dan agroindustri.
Diterjemahkan ke dalam misi (2) yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayah-wilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi; dan Misi (5) yaitu Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan.
Misi 4: Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tentram dan tenggang rasa melalui pembangunan yang berwawasan gender dan pengamalan nilai-nilai agama.
Diterjemahkan ke dalam misi (3) yaitu Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, agamis dan beradab.
Misi 5: Menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat dan santun melalui penegakan supremasi hukum di segala bidang dan penerapan sistem pemerintahan yang baik (good govermance)
Diterjemahkan ke dalam misi (1) yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab.
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
92
Selanjutnya apabila dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Tahun
2011-2031, maka penerjemahan misi RPJMD Kabupaten Kaur 2016-2021 dapat dijelaskan
sebagai berikut:
Tabel 5.6 Keselarasan Kebijakan dan Strategi RTRW Tahun 2012-2032 dengan Misi RPJMD
Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021
Kebijakan RTRW Kabupaten Kaur Tahun 2012-2032
Penerjemahan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-202
Pengembangan Struktur Ruang Daerah
Diterjemahkan ke dalam misi (2) yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayah-wilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi; dan misi (5) yaitu Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan.
Pengembangan Pola Ruang Daerah Diterjemahkan ke dalam misi (2) yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayah-wilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi; dan misi (5) yaitu Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan.
Penetapan Kawasan Strategis Daerah Diterjemahkan ke dalam misi (2) yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayah-wilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi; dan misi (5) yaitu Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan.
Adapun penjabaran unsur visi RPJMD Kabupaten Kaur 2016-2021 ke dalam misi
dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 5.7 Penerjemahan Unsur Visi Ke Dalam Misi RPJMD Kabupaten Kaur
2016-2021
Unsur Visi Pelaksanaan dalam Misi
Mandiri Diterjemahkan ke dalam misi (1) yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab; misi (2) yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayah-wilayah pedesaan secara seimbang,
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
93
selaras dan serasi; dan misi (5) yaitu Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan.
Sejahtera Diterjemahkan ke dalam misi (3) yaitu Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, agamis dan beradab dan misi (4) yaitu Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing
C. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan
pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi
pembangunan Kabupaten Kaur selama kurun waktu 2016-2021. Tujuan dan sasaran pada
masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab
Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pemerintah daerah
a. Meningkatnya kualitas tata administrasi dan keuangan daerah
b. Meningkatnya akses terhadap informasi public
2. Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah
a. Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran
b. Meningkatnya pengawasan internal terhadap kinerja birokrasi
c. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan
3. Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah
a. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah
b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik c. Meningkatnya tingkat Kepuasan Publik
dalam Pelayanan Publik
Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas Pada Wilayah-wilayah Pedesaan Secara Seimbang, Selaras dan Serasi
Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan transportasi
a. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
b. Meningkatnya pelayanan terminal angkutan darat
c. Meningkatnya jaringan jalan antara Kecamatan ke Ibu Kota kabupaten
d. Meningkatnya kualitas pelabuhan
2. Meningkatkan akses jaringan energi a. Meningkatnya fasilitas pembangkit listrik b. Meningkatnya jaringan kelistrikan
3. Meningkatkan akses jaringan komunikasi
a. Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi
b. Meningkatnya jangkauan jaringan internet
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
94
4. Meningkatkan akses Air Bersih a. Meningkatnya infrastruktur penyaluran air bersih
b. Meningkatnya infrastruktur pengolahan air bersih
c. Meningkatnya tata kelola keirigasian
5. Mengembangkan infrastruktur pemukiman rakyat
a. Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipasi bencana
Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Agamis dan Beradab
Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan peran pemerintah dalam kegiatan keagamaan
a. Meningkatnya fasilitasi aktifitas keagamaan masyarakat
b. Meningkatnya kualitas dan kompetensi guru agama dan pengurus masjid
2. Meningkatkan pengakuan nilai dan budaya masyarakat
a. Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan
b. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi remaja
c. Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan
d. Meningkatnya akses permuda terhadap proses dan hasil pembangunan
3. Meningkatkan stabilitas sosial a. Meningkatnya kerukunan antar masyarakat
b. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat
c. Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana
d. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat
Misi 4 : Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing
Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat
a. Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan
b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
c. Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat
d. Meningkatnya pengendalian penyakit dan kematian
e. Berkembangnya pelayanan kesehatan yang berdaya saing
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat
a. Meningkatnya akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
95
b. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik yang profesional
c. Berkembangnya pelayanan dan aksesibilitas perpustakaan dan optimalisasi minat baca masyarakat
3. Menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing sesuai dengan kompetensi daerah
a. Berkembangnya aktifitas kepemudaan dan olah raga
b. Meningkatnya peran pemerintah dan lembaga LITBANG/universitas dalam dan luar daerah
c. Meningkatnya pelatihan kapasitas sumberdaya manusia dan pemasaran hasil produksi pasca panen
d. Meningkatnya inovasi masyarakat e. Meningkatnya jumlah wirausaha muda
baru berbasis IPTEK
Misi 5 : Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan.
Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan daya saing sektor agrobisnis daerah
a. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam bagi pembangunan
b. Rehabilitasi Sumber Daya Alam c. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas
infrastruktur wilayah
2. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis maritime
a. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya secara ramah lingkungan
b. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis kewilayahan dan keunggulan lokal
c. Berkembangnya jenis dan objek wisata berorientasi ekowisata bahari
d. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang wisata
3. Meningkatkan kinerja Pasar Tradisional, Koperasi dan UMKM
a. Meningkatnya kinerja UMKM b. Meningkatnya Koperasi aktif c. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi
rakyat berbasis keunggulan lokal d. Meningkatnya fungsi pasar di Kabupaten
Kaur e. Meningkatnya kesempatan kerja yang
adil dan transparan, terutama bagi penurunan angka pengangguran di kalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja.
f. Meningkatnya perekonomian perdesaan dan Kapasitas Aparatur Desa
4. Meningkatkan iklim investasi a. Meningkatnya investasi
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
96
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada Strategi dan arah kebijakan adalah Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan
tujuan serta sasarannya perlu dipertegas dengan bagaimana upaya atau cara untuk mencapai
tujuan dan sasaran misi tersebut melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang
akan dilaksanakan selama lima tahun (2016 – 2021) yang menunjukkan fokus atau prioritas
perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju
pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.
Untuk mewujudkan 5 (lima) misi, 18 (delapan belas) tujuan dan 58 (lima puluh delapan) sasaran
dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kaur
Tahun 2016-2021, maka disusunlah 76 (tujuh puluh enam) strategi dan 102 (seratus dua) arah
kebijakan dengan rincian :
a) Misi I sebanyak 14 strategi dan 23 arah kebijakan;
b) Misi II sebanyak 15 strategi dan 15 arah kebijakan;
c) Misi III sebanyak 12 strategi dan 17 arah kebijakan;
d) Misi IV sebanyak 17 strategi dan 23 arah kebijakan;
e) Misi V sebanyak 16 strategi dan 23 arah kebijakan;
Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut :
Misi Pertama: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab
Strategi misi-1: 1. Pencapaian Opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian);
2. Mengintensifkan upaya pencapaian nilai Laporan Kinerja(Lkj) yang
semakin meningkat dari tahun ke tahun;
3. Transparansi kinerja keuangan daerah dan capaian pembangunan
sektoral;
4. Pemanfaatan berbagai media sebagai sarana transparansi;
5. Peningkatan fasilitas Desa;
6. Meningkatkan tata kelola perencanaan dan penganggaran;
7. Meningkatkan kinerja pengawasan pemerintah daerah;
8. Peningkatan kepatuhan terhadap RTRW;
9. Peningkatan responsifitas terhadap dinamika sosial;
10. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur;
11. Mengintensifkan pembinaan dan pengembangan aparatur;
1). Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian;
2). Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan;
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
103
3). Meningkatkan produksi,produktifitas dan mutu hasil peternakan
melalui ekstensifikasi dan intensifikasi peternakan;
4). Meningkatkan nilai tambah produk peternakan
Arah kebijakan
strategi-2
Pemulihan lahan kritis
Arah kebijakan
strategi-3
Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur
Pertanian
Arah kebijakan
strategi-4
Peningkatan infrastruktur Kawasan Terpadu Mandiri
Arah kebijakan
strategi-5
1). Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan tangkap;
2). Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya.
Arah kebijakan
strategi-6
1). Mengembangkan kawasan kampung nelayan terpadu berbasis agro
maritim;
Arah kebijakan
strategi-7
Peningkatan kualitas objek wisata unggulan dan seni budaya daerah
Arah kebijakan
strategi-8
Peningkatan pemasaran pariwisata dalam meningkatkan kunjungan
wisata
Arah kebijakan
strategi-9
1. Pengembangan kapasitas manajemen UMKM secara meyeluruh
dan berkelanjutan
2. Meningkatkan perluasan pasar dan nilai produk perdagangan
Arah kebijakan
strategi-10
Revitalisasi koperasi secara merata dan berkelanjutan
Arah kebijakan
strategi-11
Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal
Arah kebijakan
strategi-12
Peningkatan dan Perluasan Pasar
Arah kebijakan
strategi-13
1. Peningkatan kesempatan, Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja
Arah kebijakan
strategi-14
1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi di desa tertinggal
2. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa
Arah kebijakan
strategi-15
Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan
jenis investasi
Arah kebijakan
strategi-16
Peningkatan kinerja pelayanan perijinan secara berkelanjutan
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
104
TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Visi : " Kaur Yang Mandiri dan Sejahtera
Misi I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bertanggung Jawab
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah
1. Meningkatnya kualitas tata administrasi dan keuangan daerah
1. Pencapaian Opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
Pelaksanaan APBD yang semakin efektif dan efesien
2. Mengintensifkan upaya pencapaian nilai Laporan Kinerja(Lkj) yang semakin meningkat dari tahun ke tahun
1. Penyusunan LKj berbasis pada sinergitas antar dokumen perencanaan
2. Peningkatan komitmen Pemerintah daerah atas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk mewujudkan reformasi birokrasi
3. Penerapan e-goverment dalam pegelolaan pemerintah
2. Meningkatnya akses terhadap informasi publik
1. Transparansi kinerja keuangan daerah dan capaian pembangunan sektoral
1. Transparansi alokasi belanja daerah dan kinerja pendapatan daerah
2. Transparansi capaian kinerja sektoral atau setiap urusan pemerintahan
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
105
2. Pemanfaatan berbagai media sebagai sarana transparansi
1. Optimalisasi peran media dalam jaringan (online) sebagai sarana publikasi/trasnparansi
2. Peningkatan efektivitas dan cakupan media cetak sebagai sarana
3. Peningkatan fasilitas Desa Pembangunan Balai Desa
2. Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah
1. Meningkatnya sinergi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran
1. Meningkatkan tata kelola perencanaan dan penganggaran
Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran
2. Meningkatnya pengawasan internal terhadap kinerja birokrasi
Meningkatkan kinerja pengawasan pemerintah daerah
Penguatan sistem pengendalian internal
3. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan
1. Peningkatan kepatuhan terhadap RTRW 1. Rencana penataan ruang dan pemanfaatan ruang pada RPJMD,RKPD serta renstra dan renja PD berdasarkan zonasi dan pemanfaatan yang telah diatur dalam RTRW
2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang
2. Peningkatan responsifitas terhadap dinamika sosial
1. Perencanaan pembangunan yang memperhatikan perkembangan serta dinamika lingkungan regional maupun internasional
2. Penataan wilayah perbatasan
3. Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah
1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah
1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur 1. Pelaksanan diklat struktural bagi pemangku jabatan baru
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
106
2. Mengintensifkan pelaksanaan diklat fungsional dan pendalaman materi
2. Mengintensifkan pembinaan dan pengembangan aparatur
1. Pengisian jabatan berdasarkan instrumen analisis jabatan dan latar belakang pendidikan
Penguatan Regulasi pencegahan dan penanggulangan bencana
2. Meningkatkan kesigapan, pengendalian dan pemulihan akibat bencana
Meningkatkan peran serta dunia usaha, swasta dan masyarakat dalam pra, saat dan pasca bencana
4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat
Pencegahan, Pengurangan dan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Meningkatkan kualitas pelayanan sosial masyarakat dan penyandang kesejahteraan sosial
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
111
Misi IV : Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat
1. Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan
Meningkatkan berbagai pusat pelayanan kesehatan hingga unit terkecil
Peningkatan sarana dan prasarana dari Rumah Sakit, Puskesmas, hingga Puskesmas Pembantu
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat
Meningkatkan kesediaan dan Mutu SDM Kesehatan
3. Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat
Memastikan masyarakat mendapat jaminan kesehatan
Peningkatan masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan terutama untuk warga miskin dan peningkatan pengguna BPJS
4. Meningkatnya pengendalian penyakit dan kematian
meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat diseluruh wilayah termasuk daerah terpencil/terisolir
Peningkatan kualitas derajat kesehatan dengan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
5. Berkembangnya pelayanan kesehatan yang berdaya saing
Pengembangan pelayanan Kesehatan yang kompetitif
Pengembangan standar pelayanan unit Kesehatan
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat
1. Meningkatnya akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing
1. Pengembangan pelayanan pendidikan yang kompetitif
Pengembangan standar pelayanan unit pendidikan dan hasil lulusan siswa yang kompetitip
2. Meningkatkan jangkauan akses layanan pendidikan yang adil, merata dan berkualitas
Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan pusat-pusat pembelajaran dan pelatihan
2. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik yang profesional
Peningkatan kompetensi guru Peningkatan kompetensi guru berdasarkan pemetaan sekolah
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
112
3. Berkembangnya pelayanan dan aksesibilitas perpustakaan dan optimalisasi minat baca masyarakat
meningkatkan jangkauan dan akses layanan perpustakaan
Meningkatkan minat baca masyarakat
3. Menyiapkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing sesuai dengan kompetensi daerah
1. Berkembangnya aktifitas kepemudaan dan olahraga
1. peningkatkan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga
Pengembangan sarana dan prasarana olah raga dan kewirausahaan pemuda; serta penanggulangan narkoba
2. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olah raga
1. Meningkatkan peran serta pemuda, memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan
2. Mengembangkan sistem penghargaan serta meningkatkan kesejahteraan atlet
2. Meningkatkan peran pemerintah dan lembaga LITBANG/universitas dalam dan luar daerah
peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan antara pemerintah dan lembaga LITBANG/Universitas serta pelaku usaha
Peningkatan regulasi kerjasama penelitian dan pengembangan
Peningkatan Layanan Kawasan Techno Park Penyediaan fasilitas utama dan pendukung kawasan
3. Meningkatnya pelatihan kapasitas sumber daya manusia dan pemasaran hasil produksi pasca panen
1. Peningkatan kapasitas tenan/pelaku usaha 1. Penetapan regulasi tenan/pelaku usaha
2. Peningkatan Pendampingan bisnis dan teknologi
Peningkatan Proses alih Bisnis dan Teknologi
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
113
4. Meningkatnya inovasi masyarakat Peningkatan Ilmu Pengetahuan bidang inovasi Penetapan kurikulum inovasi ke dalam pendidikan tingkat atas
5. Meningkatnya jumlah wirausaha muda baru berbasis IPTEK
1. Peningkatan daya tarik investasi Pembangunan prosedur perizinan yang mudah
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
114
Misi V : Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan daya saing sektor agrobisnis daerah
1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam bagi pembangunan
Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam 1. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian
2. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan
3. Meningkatkan produksi,produktifitas dan mutu hasil peternakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi peternakan
4. Meningkatkan nilai tambah produk peternakan
2. Rehabilitasi Sumber Daya Alam Mempertahankan fungsi hutan 1. Pemulihan lahan kritis
3. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah
1. Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur wilayah
Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur Pertanian
2. Pembangunan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM)
Peningkatan Infrastruktur Kawasan Terpadu Mandiri
2. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis maritim
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya secara ramah lingkungan
Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya perikanan
1. Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan tangkap
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
115
2. Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya
2. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis kewilayaan dan keunggulan lokal
Mengembangkan kawasan ekonomi terpadu 1. Mengembangkan kawasan kampung nelayan terpadu berbasis agromaritim
3. Berkembangnya jenis dan objek wisata berorientasi ekowisata bahari
Pengembangan Objek Wisata Baru Peningkatan kualitas objek wisata unggulan dan seni budaya daerah
4. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang wisata
Pengembangan sarana dan prasarana objek wisata
Peningkatan pemasaran pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisata
3. Meningkatkan kinerja pasar tradisional, koperasi dan UMKM
1. Meningkatnya kinerja UMKM Pengembangan UMKM 1. Pengembangan kapasitas manajemen UMKM secara meyeluruh dan berkelanjutan
2. Meningkatkan perluasan pasar dan nilai produk perdagangan
2. Meningkatnya Koperasi aktif Pengembangan koperasi aktif Revitalisasi koperasi secara merata dan berkelanjutan
3. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal
Mengembangkan kawasan ekonomi terpadu Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal
4. Meningkatnya fungsi pasar di Kabupaten Kaur
Meningkatkan daya saing dan sektor perdagangan
Peningkatan dan Perluasan Pasar
5. Meningkatnya kesempatan kerja yang adil dan transparan, terutama bagi penurunan angka pengangguran di kalangan terdidik melalui
Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
1. Peningkatan kesempatan, Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
116
pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja.
6. Meningkatnya Perekonomian Perdesaan dan Kapasitas Aparatur Desa
Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa dan pemberdayaan ekonomi di desa tertinggal
1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi di desa tertinggal
2. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa
4. Meningkatkan iklim investasi
Meningkatnya investasi 1. Optimalisasi pengeloaan investasi Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi
Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran
Meningkatkan tata kelola perencanaan dan penganggaran
Penyusunan dokumen perencanaan dan pengangaran
Persentase kesesuaian jumlah program antara :
Perencanaan pembangunan daerah
Perencanaan pembanguna
n
APBD Bappeda dan Litbang
RPJMD Dengan RKPD
76 84 100 100 100 100 100 100
RKPD Dengan APBD
80 85 100 100 100 100 100 100
Meningkatnya pengawasan internal terhadap kinerja birokrasi
Meningkatkan kinerja pengawasan pemerintah daerah
Penguatan sistem pengendalian internal
Jumlah kasus dan Temuan
211 200 200-175 175-150 150-125 125-100 100-75 100-75 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Pembinaan dan
pengawasan
APBD Inspektorat Daerah
Persentase kasus dan temuan yang terselesaikan
35 35-45 45-55 55-65 65-75 75-85 85-95 85-95
Tingkat/Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
1 1 1 2 3 3 3 3
Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
1 1 1 2 3 3 3 3
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
121
Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan
Peningkatan kepatuhan terhadap RTRW
Rencana penataan ruang dan pemanfaatan ruang pada RPJMD,RKPD serta renstra dan renja PD berdasarkan zonasi dan pemanfaatan yang telah diatur dalam RTRW
Persentase perizinan yang melanggar RTRW/RDTR
n/a n/a 30% 23% 13% 7% 3% 3% Pemanfaatan ruang
pekerjaan umum dan penataan
ruang
APBD Dinas PU dan Penataan Ruang
Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang
Nilai (interval) Kepuasan Layanan Kawasan Techno Park
n/a 50-60 Belum Baik
61-70 Cukup Baik
71-80 Baik
81-90 Sangat
Baik
91-100 Memua
skan
91-100 Memua
skan
91-100 Memuaska
n
Program Peningkatan Layanan Kawasan Tehno Park
APBN / APBD
Bappeda dan Litbang
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
137
Peningkatan Pendampingan bisnis dan teknologi
Peningkatan Proses alih Bisnis dan Teknologi
Persentase efektivitas proses pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi
n/a n/a 60% 80% 90% 100% 100% 100% Program Peningkatan Inkubasi Bisnis dan Teknologi
Optimalisasi transfer
bisnis dan teknologi
APBN / APBD
Bappeda dan Litbang
5 Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan
Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam bagi pembangunan
Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam
Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian
Meningkatnya pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal
Mengembangkan kawasan ekonomi terpadu
Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal
Jumlah sentra ekonomi kerakyatan yang di kembangkan
1 Sentra 1 Sentra 1 Sentra 1 Sentra 3 Sentra Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
Urusan perindustrian
APBD Diskoperindag
Penataan struktur industri
Urusan perindustrian
APBD Diskoperindag
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
145
Jumlah Kelompok Usaha Baru (KUB)/ Wirausaha Baru (WUB) yang dibina
527 UMKM/I
KM
537 UMKM/I
KM
30 UMKM/I
KM
30 UMKM/I
KM
30 UMKM/I
KM
30 UMKM/I
KM
30 UMKM/I
KM
687 UMKM/IK
M
Pengembangan kewirausahaan keunggulan kompetitif UKM
Urusan wajib Koperasi dan
UKM
APBD Diskoperindag
Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Urusan wajib Koperasi dan
UKM
APBD Diskoperindag
Meningkatnya fungsi pasar di Kabupaten Kaur
Meningkatkan daya saing dan sektor perdagangan
Peningkatan dan Perluasan Pasar
Jumlah Pasar tradisional yang di revitalisasi
3 6 3 3 3 3 3 21 Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri
Urusan perdagangan
APBN Diskoperindag
Meningkatnya kesempatan kerja yang adil dan transparan, terutama bagi penurunan angka pengangguran di kalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja.
Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Peningkatan kesempatan, Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja
Jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi
60 80 100 100 100 100 100 640 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
APBD Dinas Nakertrans
Jumlah masyarakat kurang mampu yang mengikuti pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian dalam memulai usaha
0 45 60 75 75 75 75 405 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Sosial/tenaga kerja
APBD Dinas Nakertrans
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja
persentase tahapan peningkatan Status LLK menjadi BLK
10% 25% 50% 70% 80% 100% 100% 100% Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
APBD Dinas Nakertrans
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
146
Meningkatnya Perekonomian Perdesaan dan Kapasitas Aparatur Desa
Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa dan pemberdayaan ekonomi di desa tertinggal
Meningkatkan pemberdayaan ekonomi di desa tertinggal
Jumlah BUMDES yang dibentuk didesa tertinggal
5 5 15 20 30 32 40 50 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
APBD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa
Persentase Aparat yang di tingkatkan kapasitasnya
0 19,93 19,93 19,93 19,93 20,24 25 25 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
APBD Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Meningkatnya investasi
Optimalisasi pengeloaan investasi
Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi
Nlai Investasi (Milyar)
323 355 391 430 473 520 572 572 Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Urusan penanaman
Modal Daerah
APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Optimalisasi kinerja pelayanan perijinan terpadu
Peningkatan kinerja pelayanan perijinan secara berkelanjutan
Jumlah peraturan perundang-undangan tentang perizinan yang telah di terbitkan (jenis)
3 3 4 6 8 10 10 10 Penataan perundang-undangan
Urusan penanaman
Modal Daerah
APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Rata-rata lama penerbitan surat izin investasi/yang memerlukan kajian tenknis (hitungan hari maksimal
15 15 13 10 8 7 7 7 Peningkatan pelayanan publik
Urusan penanaman
Modal Daerah
APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Rata-rata lama penerbitan surat perizinan/non perizinan administrasi (hitungan hari maksimal
3 3 3 2 2 1 1 1 Peningkatan pelayanan publik
Urusan penanaman
Modal Daerah
APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
147
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahan terakhirnya
yaitu Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
pencapaian target indikator kinerja program disusun secara rinci untuk setiap tahunnya dan
disertai dengan kerangka pendanaan yang merupakan pagu indikatif untuk masing-masing
program.
Program-program yang telah disusun pada bagian sebelumnya, merupakan upaya-upaya
mencapai sasarn pembangunan daerah yang dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan.
Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian serta evaluasi program oleh PD yang mempunyai
tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan bidang urusan, baik menyangkut
urusan wajib Pemerintah Daerah maupun urusan pilihan. Program yang disusun merupakan
program prioritas pembangunan.
Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif
selanjutnya dijadikan acuan pada penyusunan Rencana Strategis PD serta kebutuhan
pendanaannya. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
merupakan indikasi dari rencana program yang didasarkan pada arah kebijakan dan kebutuhan
PD, berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan maupun
utnuk pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Program disusun dengan mempertimbangkan tingkat kemudahan pelaksanaan,
keterbatasan waktu, anggaran maupun kapasitas dan sumber daya daerah. Program juga harus
memiliki sasaran yang jelas, dan dapat diukur hasilnya. Akumulasi pencapaian kinerja pada
masing-masing kegiatan akan menjadi sasaran program. Sasaran program akan mendukung
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
148
Tabel 8.1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Pendanaan Sesuai Dengan Bidang Urusan
Tahun 2016-2021
rusan Pemerintahan Daerah
Kerangka Pendanaan
KET. Tahun 2017* Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2017-2021
2 4 6
BELANJA
810.514.033.000,00
923.066.438.451,25
1.052.888.267.718,25
1.202.866.397.262,75
1.383.296.356.852,16
5.372.631.493.284,40
Belanja Tidak Langsung
438.300.579.562,00
482.130.637.518,20
530.343.701.270,02
583.378.071.397,02
670.884.782.106,58
2.705.037.771.853,82
Belanja Pegawai
264.920.760.794,59
291.412.836.874,05
320.554.120.561,45
352.609.532.617,60
405.500.962.510,24
1.634.998.213.357,93
Belanja Bunga -
-
-
-
-
-
Belanja Subsidi -
-
-
-
-
-
Belanja Hibah
172.338.263.800,00
189.572.090.180,00
208.529.299.198,00
229.382.229.117,80
263.789.563.485,47
1.063.611.445.781,27
Belanja Bantuan Sosial -
-
-
-
-
-
Belanja Bagi Hasil -
-
-
-
-
-
Belanja Bantuan Keuangan
718.713.703,00
790.585.073,30
869.643.580,63
956.607.938,69
1.100.099.129,50
4.435.649.425,12
Belanja Tidak Terduga
322.841.264,41
355.125.390,85
390.637.929,94
429.701.722,93
494.156.981,37
1.992.463.289,50
Belanja Langsung
372.213.453.438,00
440.935.800.933,05
522.544.566.448,23
619.488.325.865,73
712.411.574.745,58
2.667.593.721.430,59
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 63.411.098.142,00
72.922.762.863,30
83.861.177.292,80
96.440.353.886,71
110.906.406.969,72
427.541.799.154,53
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
149
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
-
-
-
-
-
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah -
-
-
-
-
-
Sekretariat Daerah
31.557.143.700,00
36.290.715.255,00
41.734.322.543,25
47.994.470.924,74
55.193.641.563,45 212.770.293.986,44
Sekretariat DPRD
24.031.374.842,00
27.636.081.068,30
31.781.493.228,55
36.548.717.212,83
42.031.024.794,75 162.028.691.146,42
Inspektorat
1.942.696.000,00
2.234.100.400,00
2.569.215.460,00
2.954.597.779,00
3.397.787.445,85
13.098.397.084,85
Kecamatan Kaur Utara
440.350.900,00
506.403.535,00
582.364.065,25
669.718.675,04
770.176.476,29 2.969.013.651,58
Kecamatan Kaur Tengah
432.234.500,00
497.069.675,00
571.630.126,25
657.374.645,19
755.980.841,97 2.914.289.788,40
Kecamatan Kaur Selatan
460.596.250,00
529.685.687,50
609.138.540,63
700.509.321,72
805.585.719,98 3.105.515.519,82
Kecamatan Tanjung Kemuning
375.666.000,00
432.015.900,00
496.818.285,00
571.341.027,75
657.042.181,91 2.532.883.394,66
Kecamatan Kinal
396.504.500,00
455.980.175,00
524.377.201,25
603.033.781,44
693.488.848,65 2.673.384.506,34
Kecamatan Maje
359.356.000,00
413.259.400,00
475.248.310,00
546.535.556,50
628.515.889,98 2.422.915.156,48
Kecamatan Nasal
397.748.800,00
457.411.120,00
526.022.788,00
604.926.206,20
695.665.137,13 2.681.774.051,33
Kecamatan Kelam Tengah
401.710.500,00
461.967.075,00
531.262.136,25
610.951.456,69
702.594.175,19 2.708.485.343,13
Kecamatan Padang Guci Hulu
397.999.000,00
457.698.850,00
526.353.677,50
605.306.729,13
696.102.738,49 2.683.460.995,12
Kecamatan Padang Guci Hilir
366.914.100,00
421.951.215,00
485.243.897,25
558.030.481,84
641.735.054,11 2.473.874.748,20
Kecamatan Lungkang Kule
357.783.750,00
411.451.312,50
473.169.009,38
544.144.360,78
625.766.014,90 2.412.314.447,55
Kecamatan Semidang Gumay
418.295.000,00
481.039.250,00
553.195.137,50
636.174.408,13
731.600.569,34 2.820.304.364,97
Kecamatan Luas
367.287.400,00
422.380.510,00
485.737.586,50
558.598.224,48
642.387.958,15 2.476.391.679,12
Kecamatan Muara Sahung
355.130.400,00
408.399.960,00
469.659.954,00
540.108.947,10
621.125.289,17 2.394.424.550,27
Kecamatan Tetap
352.306.500,00
405.152.475,00
465.925.346,25
535.814.148,19
616.186.270,42 2.375.384.739,85
URUSAN WAJIB 267.549.793.962,00
319.702.363.664,40
382.081.838.943,78
456.703.059.661,01
525.208.518.610,16
1.951.245.574.841,35
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
150
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 228.030.567.257,00
273.216.215.863,40
327.375.924.464,33
392.295.044.599,68
451.139.301.289,64
1.672.057.053.474,05
Pendidikan
34.324.209.800,00
41.189.051.760,00
49.426.862.112,00
59.312.234.534,40
68.209.069.714,56 252.461.427.920,96
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
34.324.209.800,00
41.189.051.760,00
49.426.862.112,00
59.312.234.534,40
68.209.069.714,56 252.461.427.920,96
-
-
-
-
-
Kesehatan
65.751.995.200,00
78.902.394.240,00
94.682.873.088,00
113.619.447.705,60
130.662.364.861,44
483.619.075.095,04
Dinas Kesehatan
40.037.983.200,00
48.045.579.840,00
57.654.695.808,00
69.185.634.969,60
79.563.480.215,04 294.487.374.032,64
Rumah Sakit Umum Daerah
25.714.012.000,00
30.856.814.400,00
37.028.177.280,00
44.433.812.736,00
51.098.884.646,40 189.131.701.062,40
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
122.418.746.857,00
146.758.812.153,40
175.945.337.897,83
210.944.383.288,21
242.586.040.781,44
898.653.320.977,88
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
119.545.065.357,00
143.454.078.428,40
172.144.894.114,08
206.573.872.936,90
237.559.953.877,43
879.277.864.713,81
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.873.681.500,00
3.304.733.725,00
3.800.443.783,75
4.370.510.351,31
5.026.086.904,01
19.375.456.264,07
-
-
-
-
-
-
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
4.022.798.400,00
4.626.218.160,00
5.320.150.884,00
6.118.173.516,60
7.035.899.544,09
27.123.240.504,69
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4.022.798.400,00
4.626.218.160,00
5.320.150.884,00
6.118.173.516,60
7.035.899.544,09
27.123.240.504,69
Sosial
1.512.817.000,00
1.739.739.550,00
2.000.700.482,50
2.300.805.554,88
2.645.926.388,11 10.199.988.975,48
Dinas Sosial
1.512.817.000,00
1.739.739.550,00
2.000.700.482,50
2.300.805.554,88
2.645.926.388,11 10.199.988.975,48
-
-
-
-
-
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKENAAN DENGAN PELAYANAN DASAR
39.519.226.705,00
46.486.147.801,00
54.705.914.479,45
64.408.015.061,33
74.069.217.320,53
279.188.521.367,30
Tenaga Kerja
3.843.130.500,00
4.419.600.075,00
5.082.540.086,25
5.844.921.099,19
6.721.659.264,07 25.911.851.024,50
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
151
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.843.130.500,00
4.419.600.075,00
5.082.540.086,25
5.844.921.099,19
6.721.659.264,07 25.911.851.024,50
-
-
-
-
-
Pangan
1.939.944.250,00
2.230.935.887,50
2.565.576.270,63
2.950.412.711,22
3.392.974.617,90 13.079.843.737,25
Dinas Ketahanan Pangan
1.939.944.250,00
2.230.935.887,50
2.565.576.270,63
2.950.412.711,22
3.392.974.617,90 13.079.843.737,25
-
-
-
-
-
-
Lingkungan Hidup
4.285.517.500,00
5.142.621.000,00
6.171.145.200,00
7.405.374.240,00
8.516.180.376,00 31.520.838.316,00
Dinas Lingkungan Hidup
4.285.517.500,00
5.142.621.000,00
6.171.145.200,00
7.405.374.240,00
8.516.180.376,00 31.520.838.316,00
-
-
-
-
-
-
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.477.075.000,00
2.848.636.250,00
3.275.931.687,50
3.767.321.440,63
4.332.419.656,72
16.701.384.034,84
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.477.075.000,00
2.848.636.250,00
3.275.931.687,50
3.767.321.440,63
4.332.419.656,72 16.701.384.034,84
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.665.249.805,00
4.398.299.766,00
5.277.959.719,20
6.333.551.663,04
7.283.584.412,50 26.958.645.365,74
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.665.249.805,00
4.398.299.766,00
5.277.959.719,20
6.333.551.663,04
7.283.584.412,50 26.958.645.365,74
-
-
-
-
-
-
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.086.169.350,00
4.699.094.752,50
5.403.958.965,38
6.214.552.810,18
7.146.735.731,71
27.550.511.609,76
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.086.169.350,00
4.699.094.752,50
5.403.958.965,38
6.214.552.810,18
7.146.735.731,71
27.550.511.609,76
Perhubungan
3.222.209.500,00
3.866.651.400,00
4.639.981.680,00
5.567.978.016,00
6.403.174.718,40 23.699.995.314,40
Dinas Perhubungan
3.222.209.500,00
3.866.651.400,00
4.639.981.680,00
5.567.978.016,00
6.403.174.718,40 23.699.995.314,40
-
-
-
-
-
-
Komunikasi dan Informatika
3.914.293.000,00
4.501.436.950,00
5.176.652.492,50
5.953.150.366,38
6.846.122.921,33 26.391.655.730,21
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3.914.293.000,00
4.501.436.950,00
5.176.652.492,50
5.953.150.366,38
6.846.122.921,33
26.391.655.730,21
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
152
-
-
-
-
-
-
Koperasi, Usaha Kesil dan Menengah
9.607.765.000,00
11.529.318.000,00
13.835.181.600,00
16.602.217.920,00
19.092.550.608,00 70.667.033.128,00
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
9.607.765.000,00
11.529.318.000,00
13.835.181.600,00
16.602.217.920,00
19.092.550.608,00
70.667.033.128,00
Penanaman Modal
1.179.367.800,00
1.356.272.970,00
1.559.713.915,50
1.793.671.002,83
2.062.721.653,25 7.951.747.341,57
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1.179.367.800,00
1.356.272.970,00
1.559.713.915,50
1.793.671.002,83
2.062.721.653,25 7.951.747.341,57
Perpustakaan
1.298.505.000,00
1.493.280.750,00
1.717.272.862,50
1.974.863.791,88
2.271.093.360,66 8.755.015.765,03
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.298.505.000,00
1.493.280.750,00
1.717.272.862,50
1.974.863.791,88
2.271.093.360,66 8.755.015.765,03
URUSAN PILIHAN 20.942.986.425,00
24.954.663.260,00
29.742.137.394,50
35.456.587.578,28
40.775.075.715,02
151.871.450.372,79
Kelautan dan Perikanan
5.205.484.000,00
6.246.580.800,00
7.495.896.960,00
8.995.076.352,00
10.344.337.804,80 38.287.375.916,80
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.205.484.000,00
6.246.580.800,00
7.495.896.960,00
8.995.076.352,00
10.344.337.804,80 38.287.375.916,80
-
-
-
-
-
-
Pariwisata
3.538.409.000,00
4.069.170.350,00
4.679.545.902,50
5.381.477.787,88
6.188.699.456,06 23.857.302.496,43
Dinas Pariwisata
3.538.409.000,00
4.069.170.350,00
4.679.545.902,50
5.381.477.787,88
6.188.699.456,06 23.857.302.496,43
-
-
-
-
-
-
Pertanian
12.199.093.425,00
14.638.912.110,00
17.566.694.532,00
21.080.033.438,40
24.242.038.454,16 89.726.771.959,56
Dinas Pertanian
12.199.093.425,00
14.638.912.110,00
17.566.694.532,00
21.080.033.438,40
24.242.038.454,16 89.726.771.959,56
-
-
-
-
-
-
FUNGSI PENUNJANG 17.471.421.909,00
20.092.135.195,35
23.105.955.474,65
26.571.848.795,85
30.557.626.115,23
117.798.987.490,08
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
153
Fungsi Penunjang Perencanaan dan Fungsi Penelitian dan Pengembangan
5.768.243.159,00
6.633.479.632,85
7.628.501.577,78
8.772.776.814,44
10.088.693.336,61
38.891.694.520,68
Bappeda dan Litbang
5.768.243.159,00
6.633.479.632,85
7.628.501.577,78
8.772.776.814,44
10.088.693.336,61 38.891.694.520,68
-
-
-
-
-
-
Fungsi Penunjang Keuangan 5.689.595.750,00
6.543.035.112,50
7.524.490.379,38
8.653.163.936,28
9.951.138.526,72
38.361.423.704,88
Badan Keuangan Daerah
5.689.595.750,00
6.543.035.112,50
7.524.490.379,38
8.653.163.936,28
9.951.138.526,72 38.361.423.704,88
-
-
-
-
-
-
Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
6.013.583.000,00
6.915.620.450,00
7.952.963.517,50
9.145.908.045,13
10.517.794.251,89
40.545.869.264,52
Badan Kepegawaian Daerah & Pengembangan SDA
6.013.583.000,00
6.915.620.450,00
7.952.963.517,50
9.145.908.045,13
10.517.794.251,89
40.545.869.264,52
-
-
-
-
-
-
Urusan Pemerintahan Lainnya yang Diatur Undang-Undang
2.838.153.000,00
3.263.875.950,00
3.753.457.342,50
4.316.475.943,88
4.963.947.335,46
19.135.909.571,83
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
2.838.153.000,00
3.263.875.950,00
3.753.457.342,50
4.316.475.943,88
4.963.947.335,46
19.135.909.571,83
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.510.642.000,00
1.737.238.300,00
1.997.824.045,00
2.297.497.651,75
2.642.122.299,51 10.185.324.296,26
Pelaksana Harian Badan Narkotika -
-
-
-
-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.327.511.000,00
1.526.637.650,00
1.755.633.297,50
2.018.978.292,13
2.321.825.035,94 8.950.585.275,57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
* berdasarkan Ringakasan Rancangan APBD 2017
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
154
Tabel 8.2 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016-2021
NO PROGRAM PRIORITAS TARGET 5 TAHUN
PD PRIORITAS
1 Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada perizinan pelayanan terpadu
88% Dinas Penanaman Modal dan PTSP
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
2 Penempatan pejabat ASN pemerintah provinsi berdasarkan kompetensi dasar (%)
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Eselon II 88,89%-100% BKD TATA KELOLA PEMERINTAHAN Eselon III 95,58%-100%
Eselon IV 90%-100%
3 Peningkatan Perangkat Daerah yang medapat Nilai SAKIP B
14 Perangkat Daerah
Bagian Ortala, Inspektorat, Bappeda dan
Litbang
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
4 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
WTP BPPKAD, Bagian Umum,
Inspektorat, Bappeda dan
Litbang
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
5 Membangun pusat data dan informasi terpadu yang mudah diakses publik
1 Lokasi Bappeda dan Litbang,
Dishubkominfo, Dinas Pariwisata,
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
6 Penerapan e-goverment dalam Pemerintahan
9 Aplikasi Dinas Kominfo TATA KELOLA PEMERINTAHAN
7 Pembangunan balai desa 50 Unit DPMD INFRASTRUKTUR
8 Pengentasan Listrik Pedesaan 4 Desa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
INFRASTRUKTUR
9 Pembangunan Jalan Usaha Tani 37.643 M Dinas Pertanian INFRASTRUKTUR
10 Pembangunan Jalan Sentra Produksi
50 KM Dinas Pertanian INFRASTRUKTUR
11 Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani
25.000 (M) Dinas PU dan Perumahan Rakyat
INFRASTRUKTUR
12 Pembangunan dan Rehabilitasi jaringan irigasi (Persentase)
90-100 % (Kondisi Baik dan Sedang)
Dinas PU dan Perumahan Rakyat
INFRASTRUKTUR
13 Pembangunan Jalan Hotmix pada ruas jalan Kabupaten
50 KM Dinas PU dan Perumahan Rakyat
INFRASTRUKTUR
14 Pembangunan Jembatan Kabupaten 75-85% Baik Dinas PU dan Perumahan Rakyat
INFRASTRUKTUR
15 Pembangunan Jembatan Kabupaten 70-75% Baik Dinas PU dan Perumahan Rakyat
INFRASTRUKTUR
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
155
16 Pembangunan Jaringan air bersih (Persentase)
90-100 % (Rumah Tangga)
Dinas PU dan Perumahan Rakyat
INFRASTRUKTUR
17 Pembangunan lingkungan sehat dan bersih (sanitasi) (Persentase)
90-100% (Rumah Tangga)
Dinas PU dan Perumahan Rakyat
INFRASTRUKTUR
18 Pengelolaan Persampahan (Persentase)
90-100% (Rumah Tangga)
Dinas PU dan Perumahan Rakyat
INFRASTRUKTUR
19 Peningkatan Jangkauan Akses Jaringan Telekomunikasi di Desa (Persentase)
100% Dishubkominfo INFRASTRUKTUR
20 Cetak Sawah Baru 740 ha Dinas Pertanian INFRASTRUKTUR
21 Pembangunan Desa Mandiri Benih 4 Desa Dinas Pertanian INFRASTRUKTUR
22 Penumbuhan Desa Mandiri Pangan 3 Desa Dinas Ketahanan Pangan
INFRASTRUKTUR
23 Pembangunan Sentra Peternakan Rakyat
11 Unit Dinas Pertanian INFRASTRUKTUR
24 Peningkatan Kompetensi Guru Ngaji dan Pengurus Masjid
250 orang Bagian KESRA PEMBANGUNAN MANUSIA
25 Membangun kerjasama LITBANG IPTEK di bidang Industri
7 Mou Bappeda, Diskoperindag,
Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi, Dinas Pertanian,
PEMBANGUNAN MANUSIA
26 Pelaksanaan pelatihan pemanfaatan teknologi
6 Jenis Pelatihan
Bappeda, Diskoperindag,
Dinas Pertanian, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
PEMBANGUNAN MANUSIA
27 Peningkatan usaha berbasis teknologi
2 Wirausaha Diskoperindag, Bappeda dan Litbang, Dinas
Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
PEMBANGUNAN MANUSIA
28 Membangun fasilitas ruang dan wilayah untuk masyarakat berkreativitas dan berinovasi
2 Unit Diskoperindag, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda, Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
PEMBANGUNAN MANUSIA
29 Jumlah Dokter Spesialis 17 Dinas Kesehatan, BKD
KESEHATAN
30 Jumlah tenaga Medis 650 Dinas Kesehatan, BKD
KESEHATAN
31 Rehabilitasi Pustu/ Poskedes 50 Unit Dinas Kesehatan KESEHATAN
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
156
32 Pengembangan Puskesmas Rawat Inap
2 Unit Dinas Kesehatan KESEHATAN
33 Tahapan Peningkatan Status Akreditasi RSUD Kaur dari C ke B (persentase)
75% RSUD Kaur KESEHATAN
34 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan berdaya saing
90% Dinas Kesehatan KESEHATAN
35 Pembangunan SD 22 SD Disdikbud, Dinas PU dan Perumahan
Rakyat
PENDIDIKAN
36 Pembangunan SLTP di Kecamatan 5 SLTP Disdikbud, Dinas PU dan Perumahan
Rakyat
PENDIDIKAN
37 Menetapkan kurikulum inovasi ke dalam pendidikan tingkat atas
Dinas Pendidikan
38 Jumlah objek wisata unggulan yang dikembangkan
10 Dinas PARIWISATA PARIWISATA
39 Jumlah event Budaya Lokal Unggulan yang dipentaskan
2 Dinas PARIWISATA PARIWISATA
40 Pengembangan destinasi wisata bahari
1 Destinasi Dinas PARIWISATA PARIWISATA
41 Pengembangan kawasan kampung nelayan terpadu
1 Kawasan Dinas Kelautan dan Perikanan
EKONOMI
42 Pengembangan Sentra Industri Unggulan
3 Sentra Diskoperindag EKONOMI
43 Revitalisasi Pasar Tradisional 21 Unit Diskoperindag, Dinas PU
EKONOMI
44 Peningkatan Status LLK menjadi BLK 1 Unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
EKONOMI
45 Membangun ruang konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Industri Kecil.
1 lokasi Diskoperindag, Inspektorat
Daerah, Dinas Pertanian, Dinas
Kesehatan,
EKONOMI
46 Membangun promosi dan pemasaran tersebar di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional
4 lokasi Diskoperindag, Bappeda dan
Litbang, Inspektorat
Daerah, BPPKAD, Dinas Penanaman Modal dan PTSP
EKONOMI
47 Menjamin keberlanjutan Industri Unggulan Kawasan Techno Park yang berkualitas
2 petani Unggulan Kawasan
Diskoperindag, Dinas Pertanian,
Bappeda dan Litbang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
EKONOMI
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
157
48 Menumbuhkembangkan industri sumber daya lokal unggulan berbasis IPTEK
3 sentra unggulan
Diskoperindag, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas
Pariwisata
EKONOMI
49 Pembangunan, Pengembangan dan Pembinaan BUMDES di Desa Tertinggal
50 Unit Dinas PPKB dan PPPA
EKONOMI
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021
158
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan Indikator Kinerja (IKD) daerah bertujuan untuk memberikan gambaran
mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dari sisi keberhasilan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi
pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator
capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir
periode RPJMD dapat dicapai. Penentuan target IKD dilakukan dengan estimasi IKD, dimulai
dengan mengestimasi variabel-variabel yang secara teori mempunyai IKD. Veriabel estimasi
tersebut adalah variabel makro Kabupaten Kaur.
Aspek kesejahteraan masyarakat penentuan capaian indikator tiap tahunnya meliputi;
pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah
raga. Atau dengan kata lain dapat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator
gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial
seperti : persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) dan lain-lain.
Aspek pelayanan umum Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah
diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum,
perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah
Kabupaten.
Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan
perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain : laju pertumbuhan investasi, pendapatan per
kapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA), dan jumlah
kunjungan wisatawan mancanegara.
Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari
satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator
kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan
urusan Pemerintah Kabupaten Kaur dapat di lihat pada Tabel 9.1.
Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021