BAB I PENDAHULUAN - big.go.id · 1 | LAKIP BIG 2013 BAB I PENDAHULUAN ... 1.1.2. Struktur Organisasi ... Membangun data dan IG yang berkualitas dan berkelanjutan dengan

1 | LAKIP BIG 2013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

1.1.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 22 (2) Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG),

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) berubah

menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG). Dengan perubahan ini tugas

dan fungsi BIG di bidang survei dan pemetaan semakin luas. Perpres

Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (BIG) telah

disahkan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 2011,

menjelaskan bahwa kedudukan BIG berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden. Tugas BIG adalah melaksanakan tugas

pemerintahan di bidang informasi geospasial sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan tugas tersebut, BIG

menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi

geospasial;

2. Penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial;

3. Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD) yang meliputi

pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi,

dan penggunaan informasi geospasial dasar;

4. Pengintegrasian Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang

diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang belum

diselenggarakan selain big meliputi pengumpulan data, pengolahan,

penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi

geospasial tematik;

6. Penyelenggaraan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) meliputi

penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan

penggunaan informasi geospasial;

2 | LAKIP BIG 2013

7. Penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;

8. Akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi

geospasial;

9. Pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah,

swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri;

10. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan

big;

11. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan

peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

12. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi

dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan,

kerjasama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persandian, barang

milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga big;

13. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

pengembangan, serta promosi dan pelayan produk dan jasa di

bidang informasi geospasial; dan

14. Perumusan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pengawasan

fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BIG dikoordinasikan oleh

Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi.

1.1.2. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi BIG berdasarkan Perpres Nomor 94 Tahun

2011 adalah sebagaimana pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BIG

KEPALA BIG

INSPEKTORAT

SEKRETARIS

UTAMA

DEPUTI

BIDANG INFORMASI

GEOSPASIAL DASAR

DEPUTI

BIDANG INFORMASI

GEOSPASIAL TEMATIK

DEPUTI

BIDANG INFRASTRUKTUR

INFORMASI GEOSPASIAL

3 | LAKIP BIG 2013

1.1.3. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Informasi Geospasial didukung

oleh sejumlah sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) BIG

secara keseluruhan per 31 Desember 2013 berjumlah 618. Dari jumlah

618 PNS tersebut, sebanyak 70 orang menduduki jabatan struktural,

masing-masing: Eselon I sebanyak 5 orang, Eselon II sebanyak 12 orang,

Eselon III sebanyak 31 orang dan Eselon IV sebanyak 22 orang, dengan

catatan bahwa sebanyak 4 jabatan dipangku oleh Pelaksana Tugas (Plt)

dan 1 jabatan masih kosong. Sementara itu sebanyak 548 orang lainnya

mengikuti jenjang karir dan kepangkatan melalui jabatan fungsional

tertentu dengan rincian sebagaimana dilihat pada Tabel 1.1. Sedangkan

rincian jumlah personil BIG berdasarkan pangkat dan golongan dapat

dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.1. Pemangku Jabatan Fungsional

No. Jabatan Fungsional Jumlah

1 Surveyor Pemetaan 184

2 Pranata Hubungan Masyarakat 2

3 Peneliti 22

4 Analis Kepegawaian 6

5 Arsiparis 58

6 Auditor 6

7 Perancang Peraturan Perundang-undangan 2

8 Pranata Komputer 19

9 Pustakawan 4

10 Widyaiswara 9

11 Jabatan Fungsional Umum 236

4 | LAKIP BIG 2013

Tabel 1.2 Personil BIG berdasarkan Pangkat dan Golongan

No. Pangkat Gol./Ruang Jumlah

1 Pembina Utama IV/e 5

2 Pembina Utama Madya IV/d 6

3 Pembina Utama Muda IV/c 17

4 Pembina Tingkat I IV/b 32

5 Pembina IV/a 38

6 Penata Tingkat I III/d 115

7 Penata III/c 112

8 Penata Muda Tingkat I III/b 135

9 Penata Muda III/a 59

10 Pengatur Tingkat I II/d 22

11 Pengatur II/c 22

12 Pengatur Muda Tingkat I II/b 24

13 Pengatur Muda II/a 31

Adapun komposisi pegawai BIG berdasarkan tingkat pendidikan formal

adalah seperti terlihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.2. Komposisi Pegawai BIG berdasarkan

Tingkat Pendidikan Formal

5 | LAKIP BIG 2013

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BIG 2013 – 2014

2.1.1. Visi dan Misi

Visi Badan Informasi Geospasial sampai dengan tahun 2025 disusun

untuk menjawab permasalahan dan tantangan serta isu strategis yang

berkembang dan diperkirakan mempunyai potensi terhadap

penyelenggaraan data dan IG ke depan. Berdasarkan kondisi umum serta

potensi dan permasalahan yang ada, maka visi BIG yang akan dicapai

adalah:

“Menjadi Lembaga Penggerak dan Terdepan Dalam

Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang Andal, Terintegrasi dan

Mudah Dimanfaatkan”

Beberapa istilah yang terkait dengan visi, dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. “Menjadi lembaga penggerak” : penyelenggaraan IG secara nasional

melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari

pemerintah dan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut maka BIG

akan menjadi penggerak dari seluruh pemangku kepentingan

tersebut untuk secara bersama-sama mewujudkan IG yang andal,

terintegrasi dan mudah dimanfaatkan.

2. “Menjadi lembaga terdepan” : BIG akan menjadi pelopor dan

pemimpin dalam penyelenggaraan IG secara nasional termasuk

dalam hal kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, sumber daya

manusia, dan ketersediaan IG.

3. “Penyelenggaraan Informasi Geospasial” : seluruh kegiatan yang

mencakup (a) pengumpulan DG; (b) pengolahan DG dan IG; (c)

penyimpanan dan pengamanan DG dan IG; (d) penyebarluasan DG

dan IG; dan (e) penggunaan IG.

6 | LAKIP BIG 2013

4. “Andal” : kondisi IG yang akurat, dapat dipercaya dan dapat

dipertanggungjawabkan.

5. “Terintegrasi” : bahwa data dan IG yang berada di

Kementrian/Lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi

satu kesatuan yang utuh atau bulat baik dilihat dari segi posisi

geometris maupun posisi sebaran objek geospasial yang berada

diruang darat, laut dan udara.

6. “Mudah dimanfaatkan” : setiap pengguna dapat memperoleh dan

menggunakan IG sesuai dengan keperluannya masing-masing.

Dalam rangka pencapaian visi, Badan Informasi Geospasial menetapkan

2 (dua) misi yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan kapasitas kelembagaan, sumber daya

manusia, kualitas penelitian dan pengembangan dalam

penyelenggaraan IG yang efektif, efisien, dan sistematis serta

mendorong pemanfaatan IG.

2. Membangun data dan IG yang berkualitas dan berkelanjutan dengan

multi-resolusi dan multi-skala dalam satu referensi tunggal, serta

mudah dimanfaatkan secara cepat dan dapat dipertanggungjawabkan

untuk mendukung pembangunan nasional.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka implementasi atau penjabaran dari misi, ditetapkan tujuan

yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan, serta

menggambarkan arah stratejik organisasi, mulai dari perbaikan-

perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta

untuk menetapkan skala prioritas untuk memfokuskan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan. Maka tujuan yang akan dicapai BIG ke

depan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan IG nasional tidak tumpang tindih, lebih cepat dan

memiliki sistem referensi tunggal.

2. Penguatan kelembagaan IG Nasional.

3. Percepatan tersedianya data IG.

7 | LAKIP BIG 2013

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata,

Badan Informasi Geospasial menyusun sasaran srategis BIG sebagai

berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan IG yang telah bereferensi tunggal

dan mengacu pada aturan/panduan penyelenggaraan IG.

2. Meningkatnya penggunaan Informasi Geospasial di lingkungan

pemerintah dan masyarakat.

3. Terselenggaranya reformasi birokrasi di Badan Informasi Geospasial

4. Meningkatnya kapasitas SDM dan industri IG nasional.

5. Meningkatnya cakupan IGD yang akurat dan terkini/mutakhir.

6. Tersedianya IGT terintegrasi yang akurat.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIG

Indikator Kinerja Utama (IKU) BIG dalam Renstra BIG 2013-2014 merupakan

penjabaran dari 6 (Enam) Sasaran Strategis (SS). IKU dalam setiap sasaran

strategis dilengkapi dengan target, unit penanggung jawab, dan inisiatif strategis

yang akan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala. IKU dan target

capaiannya disusun dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan

serta penganggaran yang telah ditetapkan utuk menjamin kesesuaiannya, berikut

penjabaran sasaran strategis yang dituangkan kedalam IKU:

Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Penyelenggaraan IG

Yang Telah Bereferensi Tunggal

Dan Mengacu Pada

Aturan/Panduan Penyelenggaraan

IG

1. Jumlah Dokumen Peraturan Tentang

Sistem Referensi Tunggal

33 Dokumen

2. Jumlah K/L Penyelenggara IG Yang

Mengacu Pada IGD

5 K/L

3. Jumlah Pemda Penyelenggara IG Yang

Mengacu Pada IGD

10 Wilayah

4. Jumlah Masyarakat Penyelenggara IG

Yang Mengacu Pada IGD

1 Perusahaan

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Penggunaan

Informasi Geospasial Di

Lingkungan Pemerintah Dan

Masyarakat

5. Jumlah K/L Yang Terhubung Sebagai

Simpul Jaringan IG

14 K/L

6.

Jumlah Pemerintah Daerah Yang

Terhubung Sebagai Simpul Jaringan IG

6 Propinsi

40 Kabupaten

8 Kota

7. Persentase Peningkatan Masyarakat

Yang Mengakses IG

10 %

Sasaran Strategis 3

Terselenggaranya Reformasi

Birokrasi Di Badan Informasi

Geospasial

8.

Persentase Hasi Peniliaian Reformasi

Birokrasi

78 %

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kapasitas SDM Dan 9.

Jumlah Lembaga Akreditasi Lembaga

Sertifikasi Profesi IG Dan SDM IG

1 Dokumen

8 | LAKIP BIG 2013

Industri IG Nasional 10. Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi IG 2 Dokumen

11. Jumlah SDM IG Yang Bersertifikat

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Cakupan IGD Yang

Akurat Dan Terkini/Mutakhir

12.

Jumlah Titik Kontrol Geodesi Dan

Geodinamika Sebagai Referensi

Tunggal Dalam Penyelenggaraan IG

460 Titik

13.

Jumlah Cakupan Wilayah Dan

Kedetilan Informasi Peta Rupabumi

Sebagai Acuan Penyelenggaraan IG

336 NLP

14.

Jumlah Cakupan Wilayah Dan

Kedetilan IG Lingkungan Laut Nasional

(LLN) Dan Lingkungan Pantai

Indonesia (LPI) Sebagai Acuan

Penyelenggaraan IG

58 NLP

15.

Jumlah Cakupan IG Batas Wilayah

Yang Akurat Dan Mutakhir

80 pilar batas

wilayah

administrasi

Sasaran Strategis 6

Tersedianya IGT Terintegrasi Yang

Akurat

16.

Jumlah Cakupan IG Tematik

Terintegrasi Strategis Nasional

493 NLP

2 IG Tematik

Terintegrasi

LAKIP Tahun 2013 ini disusun berdasarkan IKU BIG Tahun 2013-2014. Pada

bulan Agustus 2013, IKU BIG mengalami perubahan. Hal ini menyebabkan

perubahan indikator kinerja pada Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang disusun

pada bulan Oktober 2013.

2.3. PENETAPAN KINERJA BIG TAHUN 2013

Secara umum proses perencanaan di BIG didasarkan pada beberapa dokumen

perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek

sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen acuan perencanaan jangka

menengah dan panjang yang dipergunakan antara lain: Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,

Renstra BIG Tahun 2013-2014, Agenda Riset Nasional, Kebijakan Strategis

Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya untuk perencanaan

jangka pendek (tahunan) dipergunakan acuan Rencana Kerja Pemerintah (RKP),

Penetapan Kinerja BIG, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L),

Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

Sebagai pertanggungjawaban kepada pemberi mandat, yaitu Presiden Republik

Indonesia, telah disusun Dokumen Penetapan Kinerja BIG Tahun 2013

(Lampiran 2). Dokumen Penetapan Kinerja tersebut berisi informasi tentang

target kinerja berupa keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) tahun 2013.

9 | LAKIP BIG 2013

Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau

kegagalan atas pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada

tahun 2013, dan penilaiannya dituangkan dalam bentuk pemenuhan terhadap

indikator kinerja.

10 | LAKIP BIG 2013

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja BIG diartikan sebagai suatu kewajiban BIG untuk

mempertanggungjawabkan atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

kepada yang memiliki hak dan kewenangan meminta pertanggungjawaban mengenai

tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi, misi,

tujuan dan sasaran BIG.

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja BIG secara substantif, adalah pengukuran terhadap sasaran

strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BIG 2013-2014, dengan

mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja BIG Tahun 2013. Pengukuran

tersebut dilakukan dengan evaluasi kinerja yang meliputi langkah-langkah

sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja (Sesuai

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010) sebagaimana terlihat pada Lampiran 3.

2. Evaluasi Kinerja Sasaran dan Kegiatan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut maka dilakukan evaluasi

kinerja secara menyeluruh terhadap capaian kinerja BIG.

3.2. CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA

Capaian dan Evaluasi Kinerja dilakukan dengan mengacu pada hasil

pengukuran kinerja, kemudian dilakukan penilaian masing-masing sasaran.

Kemungkinan hasil evaluasi ada dua yaitu berhasil atau gagal. Jika gagal,

disampaikan penyebab kegagalannya dan kalau berhasil atau melampaui target

dijelaskan pula mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Pada umumnya, capaian kinerja BIG tahun 2013 dapat dikatakan baik karena

target setiap indikator kinerja sasaran strategis secara menyeluruh dapat

terpenuhi. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis

11 | LAKIP BIG 2013

yang merupakan gambaran telah berjalannya tugas dan fungsi BIG dengan baik.

Berikut diuraikan capaian indikator sasaran strategis BIG tahun 2013.

Sasaran-1

Meningkatnya penyelenggaraan Informasi Geospasial

(IG) yang telah bereferensi tunggal dan mengacu pada

aturan/panduan penyelenggaraan IG

Tercapainya Sasaran-1 ditandai dengan terpenuhinya 4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

BIG yaitu : (1) Jumlah Dokumen Peraturan tentang sistem referensi tunggal; (2) Jumlah

K/L penyelenggara IG yang mengacu pada IGD; (3) Jumlah pemda penyelenggara IG

yang mengacu pada IGD; (4) Jumlah masyarakat penyelenggara IG yang mengacu pada

IGD.

Untuk mencapai target IKU pada Sasaran-1, program kerja BIG difokuskan pada :

1. Implementasi kebijakan One Map yang mengacu pada IGD melalui integrasi IGT

antar K/L dengan berpedoman pada tugas dan fungsi struktural kedeputian IGT.

2. Pembinaan penyelenggaran IGT di K/L dan Pemda agar sesuai NSPK.

3. Percepatan penyusunan NSPK terkait penyelenggaraan IG, sehingga

penyelenggaraan IG yang dapat dipertanggungjawabkan dapat terpenuhi.

4. Penyediaan perangkat peraturan guna memperkuat implementasi UU-IG.

Sasaran-1 dicapai melalui terpenuhinya indikator kinerja sasaran sebagaimana

tercantum di dalam Tabel 3.1.

12 | LAKIP BIG 2013

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran-1

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Meningkatnya

penyelenggaraan IG

yang telah

bereferensi tunggal

dan mengacu pada

aturan/panduan

penyelenggaraan IG

Jumlah Dokumen

Peraturan tentang

sistem referensi tunggal

1 PP, 1 Perka BIG

tentang SRGN, 14

Dokumen NSPK,

17 Rancangan

Standar Nasional

Indonesia (RSNI)

1 PP, 1 Perka

BIG tentang

SRGN, 14

NSPK, 17

RSNI

100

Jumlah K/L

penyelenggara IG yang

mengacu pada IGD

5 K/L 5 K/L 100

Jumlah pemda


mengacu pada IGD

10 wilayah 10 wilayah 100

Jumlah masyarakat


mengacu pada IGD

1 perusahaan 1 perusahaan 100

Terdapat empat Indikator Kinerja Utama dalam sasaran 1 yang perkembangan

capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.1. Secara umum capaian kinerja sasaran-1

bermanfaat dalam meningkatkan penyelenggaraan IG bagi stakeholder dan masyarakat.

Hal ini dilakukan agar IG mudah dipertukarkan secara efektif, mudah, dan lebih cepat.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011

tentang Informasi Geospasial

Fungsi pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial adalah :

1. Melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 untuk membentuk

peraturan pemerintah sebagai peraturan turunan.

2. Peraturan Pemerintah dibentuk sebagai panduan teknis pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2011.

13 | LAKIP BIG 2013

Hal-hal pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

adalah :

1. Jangka waktu pemutakhiran Informasi Geospasial dasar

2. Tata cara memperoleh izin pengumpulan Data Geospasial

3. Pemberian insentif bagi pembangun, pengembang dan pengguna perangkat lunak

pengolah data geospasial dan informasi geospasial yang terbuka dan bebas.

4. Tata Cara Penyerahan Duplikat Informasi Geospasial Tematik.

5. Kebijakan, Kelembagaan, Teknologi, Standar, dan Sumber Daya Manusia

Infrastruktur Informasi Geospasial.

6. Pembinaan terhadap penyelenggara Informasi Geospasial Tematik dan pengguna

Informasi Geospasial.

7. Tata cara pelaksanaan sanksi administratif di bidang Informasi Geospasial.

Peraturan Kepala BIG Nomor 15 Tahun

2013 tentang Sistem Referensi

Geospasial Indonesia 2013

Sistem Referensi Geospasial Indonesia bertujan untuk menjamin keintegritasan

informasi geospasial. Selain itu, penggunaan sistem referensi tunggal akan

memudahkan proses integrasi produk informasi geospasial yang dihasilkan oleh

berbagai pihak.

Sebelumnya, BAKOSURTANAL melalui Keputusan Ketua Badan Koordinasi Survei

dan Pemetaan Nasional Nomor HK.02.04/II/KA/96 tentang Datum Geodesi Nasional

1995 (DGN 95) telah mengatur sistem referensi tunggal dalam penyelenggaraan

informasi geospasial nasional. Dalam perkembangannya, Datum Geodesi Nasional

1995 (DGN 95) tidak relevan lagi digunakan sebagai sistem referensi tunggal

dikarenakan:

14 | LAKIP BIG 2013

1. Negara Republik Indonesia terletak diantara pertemuan beberapa lempeng tektonik

yang bersifat dinamis, sehingga perlu diperhitungkan dalam pendefinisian sistem

referensi geospasial; dan

2. Teknologi penentuan posisi berbasis satelit telah memungkinkan digunakan untuk

penyelenggaraan kerangka referensi koordinat nasional yang terintegrasi dengan

sistem referensi geospasial global.

Oleh karena itu, dirasa perlu adanya perubahan Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN

95) sebagai sistem referensi tunggal dalam penyelenggaraan informasi geospasial

nasional. Perubahan tersebut tentunya akan dikemas dalam bentuk Peraturan Kepala

Badan Informasi Geospasial Nasional sebagai pengganti Keputusan Ketua Badan

Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor HK.02.04/II/KA/96 tentang Datum

Geodesi Nasional 1995 (DGN 95). Pada tanggal 11 Oktober 2013 ditandatangani

Rancangan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial nomor 15 Tahun 2013

tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013.

Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria

(NSPK) Terkait Penyelenggaraan

Informasi Geospasial

Standardisasi diperlukan mulai dari tahap pengumpulan atau akuisisi data geospasial

sampai dengan tahap penyajian informasi geospasial. Dibuatnya standar ini bertujuan

untuk mempermudah pertukaran data dan informasi geospasial antar instansi

pemerintah maupun institusi lainnya. Selain itu melalui standar informasi geospasial

diharapkan akan menjamin kualitas data dan informasi yang akan digunakan oleh para

pemangku kepentingan.

15 | LAKIP BIG 2013

Tabel. 3.2 Perkembangan capaian NSPK dan SNI

Indikator Kinerja

Utama

Capaian Jumlah Target

2010 2011 2012 2013 total Satuan

Jumlah Norma,

Standar, Pedoman,

dan Kriteria

(NSPK)

3 14 23 14 54 Dok 56

Jumlah dokumen

Standar Nasional

Indonesia (SNI)

3 12 12 17 44 Dok 60

Dokumen Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) pada tahun 2013 ada 14

dokumen, yaitu berupa NSPK dan Standard Operating Procedure (SOP). Dokumen

tersebut antara lain :

1. NSPK Pemetaan dengan Menggunakan Foto Udara

2. NSPK Pemetaan Rupabumi Skala Besar

3. NSPK Pemutakhiran Peta RBI dan Penyempurnaan Kode Unsur RBI

4. NSPK Pemanfaatan Peta Kesesuaian dan Kemampuan Lahan Dalam Rangka

Revisi Peta RTRW

5. NSPK Penataan Ruang Berbasis Kawasan Lingkungan Hidup Strategis

6. NSPK Analisis Spasial untuk Mendukung PerencanaanTata Ruang

7. NSPK Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut

8. NSPK Analisis dan Evaluasi Pemantaatan Ruang Berbasis SIG

9. NSPK Pemetaan Dinamika Sumberdaya

10. NPSK Atlas dan Pemetaan Sosial

11. SOP Penyediaan Data Informasi Geospasial Acuan untuk Pemeta Sukarela

12. SOP Pemutakhiran dan Penambahan data Nama Tempat Melalui BIG Open Data

13. SOP Prosedur Kontrol Kualitas Hasil Pemetaan Partisipatif Berbasis Data dari

INA SDI dan,

14. SOP Penyerapan dan Integrasi Data Komunitas

16 | LAKIP BIG 2013

Jumlah target dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI) yang disusun pada tahun

2013 adalah 17 dokumen SNI. Tujuh dokumen sudah menjadi SNI sedangkan 10

dokumen baru sampai pada tahap Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)

karena konsensus untuk penetapan SNI belum selesai. Dokumen SNI dan RSNI yang

dihasilkan tahun 2013 terdiri dari:

1. SNI Prosedur pengumpulan nama rupabumi

2. SNI 7802-2013 Prosedur pemotretan udara analog

3. SNI 7925-2013 Pemetaan lahan gambut

4. SNI 7965:2013 Prosedur pemotretan udara digital

5. SNI 7966:2013 Spesifikasi teknis triangulasi udara

6. SNI 7963:2013 Pengamatan pasang surut

7. SNI 7964:2013 Prosedur pembangunan Continuously Operating Reference

Station (CORS)

8. RSNI ISO Informasi Geografis – Layanan

9. RSNI ISO Informasi geografis – Spesifikasi produk data

10. RSNI ISO Informasi geografis – Ukuran kualitas data

11. RSNI ISO Informasi geografis – Layanan fitur berbasis web

12. RSNI ISO Informasi geografi – Kerangka kerja (framework) untuk citra, data grid

dan coverage

13. RSNI Klasifikasi Liputan Dasar Laut

14. RSNI Klasifikasi Penutup Lahan Skala Kecil dan Menengah

15. RSNI Survei Bathimetri meggunakan Multibeam Echosounder

16. RSNI Prosedur Pemetaan Tingkat Kesesuaian Agroklimat

17. RSNI ISO 19133:2013, Informasi geografis – Layanan berbasis lokasi –

Penjejakan dan navigasi

17 | LAKIP BIG 2013

Data IGD Sudah Digunakan Sebagai Acuan

Oleh 5 (Lima) K/L

Pada tahun 2013 ada sebanyak 5 (lima) K/L yang menggunakan IGD sebagai acuan

dalam melakukan pemetaan tematik untuk keperluan masing-masing K/L tersebut.

Berikut ini Kementerian/Lembaga penyelenggara IG adalah :

a. Kementerian Dalam Negeri

Fasilitator untuk penyusunan neraca sumberdaya alam daerah yang melibatkan

Pemerintah Daerah.

b. Kementerian Pekerjaan Umum

Stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya air.

c. Kementerian Kehutanan

Stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

d. Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral

Stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya mineral.

e. Badan Pertanahan Nasional

Stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya lahan.

Dataset Informasi IGT Dinamika Sumberdaya

Terpadu Lingkup Kabupaten Untuk Penyusunan

Penataan Ruang dan Pembangunan Wilayah

Penyelenggaraan informasi geospasial tematik pada bidang sumberdaya alam saat ini

dilakukan oleh banyak pihak, baik pusat maupun daerah. Untuk menghasilkan

informasi geospasial yang handal baik dari segi akurasi geometris dan akurasi konten

informasinya, maka diperlukan suatu proses integrasi diantara data-data tersebut.

Maksud penyusunan dataset informasi geospasial sumberdaya terpadu adalah untuk

memperoleh dataset Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial

Tematik (IGT) sumberdaya terpadu pada skala kabupaten. Kegiatan ini dilaksanakan di

10 wilayah Kabupaten/Kota yang di Kawasan Strategis Kedungsepur yang terdiri dari

Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan,dan

18 | LAKIP BIG 2013

Kota Salatiga dan Kawasan Strategis Gerbang Kertasusila yang terdiri dari Kabupaten

Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, dan

Kabupaten Lamongan.

Output penyusunan dataset informasi geospasial sumberdaya terpadu adalah tersedianya

informasi geospasial dasar level kabupaten sesuai dengan ketersediaan skala peta yang

ada di Badan Informasi Geospasial, informasi geospasial tematik sumberdaya alam

dasar dan atau pesisir dan laut level kabupaten dari K/L atau SKPD provinsi/kabupaten,

informasi non spasial dan geospasial tematik sumberdaya strategis level kabupaten dari

K/L atau SKPD provinsi/kabupaten, dan terintegrasinya dataset sumberdaya terpadu

level kabupaten yang dapat digunakan sebagai input dalam penataan ruang dan

pembangunan wilayah. Outcome penyusunan dataset informasi geospasial sumberdaya

terpadu adalah tersedianya dataset pemetaan dinamika sumberdaya lingkup kabupaten

yang dapat digunakan dalam penyusunan neraca sumberdaya daerah dan integrasi

informasi geospasial sumberdaya terpadu dalam referensi IGD standar (digital maupun

visual).

Sasaran – 2

Meningkatnya penggunaan IG di lingkungan

pemerintah dan masyarakat.

Tercapainya Sasaran-2 ditandai dengan terpenuhinya 3 IKU BIG yaitu : (1) Jumlah K/L

yang terhubung sebagai simpul jaringan IG; (2) Jumlah pemerintah daerah yang

terhubung sebagai simpul jaringan IG; (3) Persentase peningkatan masyarakat yang

mengakses IG. Sasaran tersebut dicapai melalui terpenuhinya indikator kinerja sasaran

sebagaimana tercantum di dalam Tabel 3.3.


1. Percepatan pembangunan simpul jaringan BIG.

2. Percepatan pembangunan sistem penghubung simpul jaringan IG sebagai kunci

utama penyelenggaraan IGT di K/L dan Pemda.

19 | LAKIP BIG 2013

3. Pembinaan pengelolaan IG pada simpul-simpul jaringan sehingga menjadi

penyelenggara IGT yang handal dan mandiri.

4. Antisipasi kebutuhan IT karena pertumbuhan data dan layanannya.

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran-2


Meningkatnya

penyelenggaraan IG

yang telah

bereferensi tunggal

dan mengacu pada

aturan/panduan

penyelenggaraan IG

Jumlah K/L yang terhubung

sebagai simpul jaringan IG

14 K/L 14 K/L 100

Jumlah pemerintah daerah

yang terhubung sebagai

simpul jaringan IG

6 provinsi,

40

kabupaten

dan 8 kota

6 provinsi,

40

kabupaten

dan 8 kota

100

Persentase peningkatan

masyarakat yang mengakses

IG

10% 10% 100

Secara umum capaian kinerja sasaran-2 bermanfaat dalam meningkatkan penggunaan

IG di lingkungan pemerintah dan masyarakat. Adapun perkembangan capaian kinerja

pada sasaran 2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4. Perkembangan capaian indikator kinerja sasaran 2

Indikator Kinerja Capaian Jumlah

2010 2011 2012 2013 Total Satuan

Jumlah simpul jaringan di pusat,

provinsi dan kabupaten/kota yang

terhubung

- 82 89 68 239 Simpul

20 | LAKIP BIG 2013

Empat Belas K/L Telah Terhubung Oleh Simpul

Jaringan BIG Untuk Mempermudah Pertukaran

Data

Permasalahan dalam dunia informasi geospasial (IG) saat ini seperti ketidakseragaman

referensi dan acuan yang dipakai dalam IG, ketidaktersediaan data, ketidakakuratan

data, tidak mudahnya akses terhadap data dan pemanfaatan yang kurang optimal

(duplikasi data), menyebabkan kurang berkualitasnya suatu keputusan/kebijakan yang

diambil dan penciptaan value added dari IG.

Peraturan Presiden no. 85 tahun 2007 tentang JDSN, mengamanatkan bahwa setiap

K/L, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan

simpul jaringan. BIG yang ditunjuk Perpres JDSN sebagai Penghubung Simpul

Jaringan memiliki tugas untuk membangun simpul-simpul jaringan tersebut dan

mengintegrasikan simpul-simpul tersebut. Pekerjaan ini tidak mudah mengingat jumlah

simpul yang terbangun mencapai lebih dari 500 simpul. Oleh karena itu, BIG mengajak

K/L dan pemerintah daerah untuk berkoordinasi dan bersama-sama membangun

infrastrukstur data spasialnya agar permasalahan yang tersebut di atas dapat dieliminasi

dan tidak terulang lagi. Hal ini dilakukan dengan cara menyelenggarakan sosialisasi

dan bimbingan teknis di K/L dan provinsi. Manfaat yang dirasakan dengan

penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis adalah meningkatnya kemampuan

K/L dan pemerintah daerah dalam menyiapkan diri menjadi sebuah simpul jaringan.

Simpul jaringan IG di K/L antara lain : Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, LAPAN, Kementerian

Pertanian, Kementerian PU, BPS, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, KKP,

KLH, BPN, Bapeten dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Sedangkan di

pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 3.5.

21 | LAKIP BIG 2013

Tabel.3.5. Rincian detil simpul jaringan di pemerintah daerah

No. Nama Provinsi/Kabupaten/Kota

Provinsi NTB

1 Kab. Lombok Barat

2 Kab. Lombok Tengah

3 Kab. Lombok Timur

4 Kab. Lombok Utara

5 Kota Mataram

6 Kab. Sumbawa Barat

7 Kab. Sumbawa

8 Kab. Dompu

9 Kab. Bima

10 Kota Bima

Provinsi Kalteng

1 Kota Palangkaraya

2 Kab. Barito Utara

3 Kab. Barito Timur

4 Kab. Barito Selatan

5 Kab. Gunung Mas

6 Kab. Kapuas

7 Kab. Pulang Pisau

8 Kab. Katingan

9 Kab. KotaWaringin Timur

10 Kab. KotaWaringin Barat

11 Kab. Lamandau

12 Kab. Seruyan

13 Kab. Sukamara

14 Kab. Murung Raya

Provinsi Gorontalo

1 Kota Gorontalo

2 Kab. Gorontalo

3 Kab. Boalemo

4 Kab. Bone Bolango

5 Kab. Pohuwato

6 Kab. Gorontalo Utara

Provinsi Maluku Utara

1 Kabupaten Halmahera Barat

2 Kabupaten Halmahera Tengah

3 Kabupaten Halmahera Utara

4 Kabupaten Halmahera Selatan

No. Nama Provinsi/Kabupaten/Kota

5 Kabupaten Kepulauan Sula

6 Kabupaten Halmahera Timur

7 Kabupaten Pulau Morotai

8 Kabupaten Taliabu

9 Kota Ternate

10 Kota Tidore Kepulauan

Provinsi Sulawesi Tenggara

1 Kab. Bombana

2 Kab. Buton

3 Kab. Buton Utara

4 Kab. Kolaka

5 Kab. Kolaka Timur

6 Kab. Kolaka Utara

7 Kab. Konawe

8 Kab. Konawe Selatan

9 Kab. Konawe Utara

10 Kota Bau-bau

11 Kota Kendari

12 Kab. Muna

13 Kab. Wakatobi

Provinsi Bengkulu

1 Kab. Bengkulu Selatan

2 Kab. Bengkulu Tengah

3 Kab. Bengkulu Utara

4 Kab. Kaur

5 Kab. Kepahiang

6 Kota Bengkulu

7 Kab. Lebong

8 Kab. Muko-muko

9 Kab. Rejang Lebong

10 Kab. Seluma

22 | LAKIP BIG 2013

Kemudahan Akses Informasi Geospasial

dengan INA Geoportal yang Telah Berisi Data

IG dari 16 K/L

Undang-Undang nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU IG) bertujuan

untuk menjamin ketersediaan dan mempermudah akses IG serta mewujudkan

kebergunaan dan keberhasilgunaan IG melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi. UU ini mendorong penggunaan IG dalam pemerintahan dan kehidupan

bermasyarakat dengan menggunakan referensi tunggal (single reference) yang

mencakup Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT).

Untuk memenuhi kebutuhan atas akses informasi geospasial tersebut, saat ini sudah

dikembangkan suatu portal terpadu dengan nama Ina-Geoportal. Ina-Geoportal

merupakan suatu portal,website, dan repository untuk konten Geographic Information

System (GIS). Pengguna dapat menggunakan portal ini untuk berbagi pakai peta dan

aplikasi dengan orang-orang yang diinginkan. Portal ini memfasilitasi keinginan

pengguna untuk saling berbagi data dan informasi kepada komunitasnya. Dengan portal

ini, pengguna dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Membuat, menyimpan, dan berbagi peta secara online

b. Berbagi tautan, aplikasi GIS, peta, layer yang akan digunakan

c. Melakukan pencarian konten GIS dalam komunitas

d. Membuat grup untuk dapat saling berbagi dengan teman maupun relasi yang

memiliki ketertarikan tema GIS yang sama

Saat ini Ina – Geoportal yang diakses di http://tanahair.indonesia.go.id sudah diisi data

dari berbagai instansi yang disajikan secara spasial. Instansi yang sudah bergabung

antara lain BPN, BPS, KPU, LAPAN, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam

Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian

Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian

Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal,

Kementerian pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian. Tema dan jenis servis data

yang dibagipakaikan merupakan kewenangan setiap instansi selaku wali data. Gambar

3.1. adalah contoh tampilan Ina-Geoportal.

http://tanahair.indonesia.go.id/

23 | LAKIP BIG 2013

Gambar 3.1. tampilan Ina Geoportal

Sasaran-3

Terselenggaranya reformasi birokrasi di Badan


Tercapainya Sasaran-3 ditandai dengan terpenuhinya 1 (satu) IKU BIG yaitu persentase

hasil penilaian reformasi birokrasi. Untuk mencapai target IKU pada Sasaran-3,

program kerja BIG difokuskan pada Penyediaan dan pembinaan SDM BIG yang

mampu mendukung tugas dan fungsi BIG.

Program reformasi birokrasi yang telah bergulir sejak tahun 2007 sudah memasuki

akhir masa pelaksanaan periode tahun 2010-2014. Sesuai arahan dari kementerian

PAN-RB maka setiap kementerian dan lembaga wajib melakukan evaluasi terkait

dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaganya. Untuk memperoleh informasi

mengenai kemajuan reformasi birokrasi di Badan Infromasi Geospasial (BIG) maka

dilakukanlah pengumpulan data terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di BIG.

24 | LAKIP BIG 2013

Data dan informasi yang dikumpulkan berasal dari masing-masing penanggung jawab

pada tiap-tiap program. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan komparasi

rencana aksi yang sudah direncanakan pada dokumen usul reformasi birokrasi dengan

hasil yang telah dicapai pada tahun yang telah ditentukan. Dari komparasi tersebut

maka dapat diambil kesimpulan, terkait berapa banyak rencana aksi yang sudah

dilakukan, serta dapat diidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi jika kegiatan

tersebut tidak berjalan. Hasilnya menunjukkan bahwa persentase hasil penilaian

reformasi birokrasi di BIG pada tahun 2013 telah mencapai 65%. Lebih besar dari hasil

penilaian tahun 2012 yang hanya mencapai 45%.

Sasaran-4

Meningkatnya kapasitas SDM dan industri IG nasional

Sasaran-4 Renstra BIG memiliki 2 IKU BIG yaitu : (1) Jumlah lembaga akreditasi

lembaga sertifikasi profesi IG dan SDM IG; dan (2) Jumlah lembaga sertifikasi profesi

IG. Terdapat 2 indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan capaian

kinerja sasaran ke-empat BIG, yaitu seperti diuraikan pada Tabel 3.6. Untuk mencapai

target IKU pada Sasaran-4, program kerja BIG difokuskan pada percepatan

penyusunan lembaga independen untuk akreditasi badan usaha dan sertifikasi SDM IG

sehingga keterbatasan SDM dan industri IG dapat diatasi.

Tabel 3.6. Indikator kinerja Sasaran-4


Meningkatnya

kapasitas SDM dan

industri IG nasional

Jumlah lembaga akreditasi

lembaga sertifikasi profesi

IG dan SDM IG

1 dokumen 1 dokumen 100

Jumlah lembaga sertifikasi

profesi IG

2 dokumen 2 dokumen 100

25 | LAKIP BIG 2013

Target indikator kinerja pada sasaran-4 tahun 2013 adalah dokumen kajian untuk sistem

sertifikasi profesi IG dan dokumen kajian akreditasi dan sertifikasi profesi IG. Jumlah

lembaga akreditasi dan sertifikasi tenaga profesional di bidang IG ditargetkan

capaiannya pada tahun 2014. Berikut penjelasan tentang dokumen kajian dimaksud.

Dokumen Sistem Sertifikasi Profesi

untuk Meningkatkan SDM IG dan

Menjamin Mutu IG

Sertifikasi kepada tenaga profesional dan penyedia jasa serta akreditasi kepada

penyedia jasa di bidang IG perlu diselenggarakan untuk mendukung penyelenggaraan

IG yang dapat menjamin ketersediaaan dan akses terhadap IG yang dapat

dipertanggungjawabkan.

UU nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial telah mengamanatkan perlu

adanya pengaturan lebih lanjut terkait lembaga yang berwenang untuk melaksanakan

sertifikasi kepada Tenaga Profesional dan Penyedia Jasa, serta akreditasi kepada

Lembaga Pelatihan/Kursus. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, dan untuk

menjamin sinkronisasi dalam penyelenggaraan sertifikasi dan akreditasi di bidang IG,

maka dibentuklah Lembaga Pengembangan Jasa dan Informasi Geospasial (LPJIG).

Ketentuan-ketentuan umum mengenai akreditasi dan sertifikasi, sertifikasi kepada

tenaga profesional, Sertifikasi kepada penyedia jasa, akreditasi kepada lembaga

pelatihan/kursus, dan Lembaga Pengembangan Jasa dan Informasi Geospasial (LPJIG)

selanjutnya diatur dalam Perka BIG no. 11 Tahun 2013 tentang Sistem Sertifikasi di

Bidang IG yang ditetapkan pada tahun 2013. Dengan adanya dokumen sistem sertifikasi

profesi, proses sertifikasi dan akreditasi bagi tenaga profesional, penyedia jasa dan

lembaga diklat di bidang IG segera terlaksana. Sehingga akan meningkatkan kapasitas

SDM bidang IG di Indonesia.

26 | LAKIP BIG 2013

Dengan adanya sistem sertifikasi dan akreditasi di bidang IG diharapkan industri IG

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga akan berkontibusi untuk

menjamin ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan IG ditengah masyarakat dan

dalam proses pembangunan nasional.

Dokumen kajian akreditasi dan

sertifikasi profesi IG

Terdapat 2 (dua) dokumen kajian akreditasi dan sertifikasi profesi IG, yaitu :

1. Dokumen pedoman pelaksanaan tentang Lembaga Pengembangan Jasa Informasi

Geospasial (LPJIG).

Dokumen ini disusun dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan Pasal 22

Peraturan Kepala Badan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem Sertifikasi di Bidang

Informasi Geospasial, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi

Geospasial tentang Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial.

Dalam dokumen ini disebutkan mengenai ketentuan umum yang dimaksud dengan

LPJIG, akreditasi, sertifikasi, tenaga profesional, penyedia jasa, ketua, wakil,

anggota dan sekretariat LPJIG. Ditentukan pula mengenai tugas dan fungsi LPJIG,

struktur organisasi, bentuk keanggotaan, pembiayaan, tata kerja dan pengawasan

bagaimana lembaga tersebut akan dibentuk. Dokumen ini yang nantinya akan

menjadi Dokumen Peraturan Kepala BIG tentang Lembaga Pengembangan Jasa


2. Dokumen pedoman pelaksanaan tentang sertifikasi tenaga profesional di bidang

informasi geospasial

Dokumen ini disusun dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan kegiatan

sertifikasi tenaga profesional di bidang IG, perlu menetapkan Peraturan Kepala

Badan Informasi Geospasial tentang Sertifikasi Usaha Jasa di bidang IG.

Dalam dokumen ini disebutkan mengenai ketentuan umum yang dimaksud dengan

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kompetensi di bidang IG, sertifikasi

tenaga profesional di bidang IG, sertifikat kompetensi di bidang IG, SKKNI bidang

27 | LAKIP BIG 2013

IG, standar khusus, standar internasional, harmonisasi SKKNI, lembaga sertifikasi

kompetensi IG dan akreditasi. Diatur pula ketentuan mengenai tujuan dari sertifikasi

kompetensi di bidang IG, pengembangan sertifikasi kompetensi bidang IG yang

meliputi pengembangan standar kompetensi, pengembangan skema sertifikasi di

bidang IG, penerapan sertifikasi kompetensi di bidang IG dan harmonisasi serta

pengakuan sertifikcasi kompetensi di bidang IG. Pembiayaan, pengawasan serta

sangsi administratif juga disebutkan akan diatur dalam dokumen ini. Dokumen ini

yang nantinya akan menjadi Dokumen Peraturan Kepala BIG tentang Sertifikasi

tenaga profesional di Bidang Informasi Geospasial.

Sasaran – 5

Meningkatnya cakupan IGD yang akurat dan

terkini/mutakhir

Tercapainya Sasaran-5 ditandai dengan terpenuhinya 4 IKU BIG yaitu : (1) Jumlah titik

kontrol geodesi dan geodinamika sebagai referensi tunggal dalam penyelenggaraan IG;

(2) Jumlah cakupan wilayah dan kedetilan informasi peta rupabumi sebagai acuan

penyelenggaraan IG; (3) Jumlah cakupan wilayah dan kedetilan IG Lingkungan Laut

Nasional (LLN) dan Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) sebagai acuan penyelenggaraan

IG; dan (4) Jumlah cakupan IG batas wilayah yang akurat dan mutakhir.


1. Pemenuhan kebutuhan jaring kontrol geodesi sebagai realisasi dari sistem referensi

geospasial tunggal untuk menjamin integritas IG yang dihasilkan dalam setiap

penyelenggaraan IG nasional oleh berbagai pihak.

2. Pemenuhan kebutuhan peta dasar skala besar, menengah dan kecil mencakup

wilayah darat dan laut sebagai acuan dalam penyelenggaraan IGT. Sebagaimana

tercantum dalam UU-IG, peta dasar mengandung layer-layer informasi: garis

pantai, perairan, hipsografi, batas wilayah, nama-nama unsur rupabumi,

transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, dan penutup lahan.

28 | LAKIP BIG 2013

3. Percepatan penyediaan Citra Tegak Resolusi Tinggi (CTRT) sebagai Quick Win

dalam pemenuhan peta dasar skala besar terutama untuk kebutuhan penyusunan

RDTR.

4. Percepatan pemetaan batas wilayah guna menjaga keutuhan NKRI.

Keberhasilan capaian kinerja Sasaran-5 seperti diuraikan pada Tabel 3.7.


Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Meningkatnya

cakupan IGD

yang akurat dan

terkini/mutakhir

Jumlah titik kontrol geodesi dan

geodinamika sebagai referensi

tunggal dalam penyelenggaraan IG

460 Titik 460 Titik 100

Jumlah cakupan wilayah dan

kedetilan informasi peta rupabumi

sebagai acuan penyelenggaraan IG

336 NLP 336 NLP 100

Jumlah cakupan wilayah dan

kedetilan IG LLN dan LPI sebagai

acuan penyelenggaraan IG

58 NLP 58 NLP 100

Jumlah cakupan IG batas wilayah

yang akurat dan mutakhir

80

segmen/pilar

batas

wilayah

administrasi

80

segmen/pilar

batas wilayah

administrasi

100

120

segmen/pilar

batas

wilayah

negara

120

segmen/pilar

batas wilayah

negara

100

29 | LAKIP BIG 2013

Capaian kegiatan yang telah berhasil dilakukan sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat

pada tabel 3.8.

Tabel 3.8. Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran-5


Target

2010 2011 2012 2013 total Satuan

Jumlah titik kontrol

geodesi dan geodinamika

sebagai referensi tunggal

dalam penyelenggaraan

IG

50 260 200 460 970 titik

Cakupan peta

Lingkungan Pantai

Indonesia skala

1:25.000, 1:50.000 dan

1:250.000

42 61 65 54 222 NLP 1.500

Jumlah perapatan dan

pemasangan pilar batas

CBDRF RI-Malaysia

- 12 35 35 82 Pilar



CBDRF RI- PNG

- 5 5 5 15 Pilar



CBDRF RI- RI-RDTL

- 60 80 80 220 Pilar

Penataan Batas

provinsi/kabupaten/kota 8 4 70 80 162 Pilar

Capaian peta rupabumi Indonesia yang telah berhasil dilakukan sampai dengan tahun

2013 dapat dilihat pada tabel 3.9.

30 | LAKIP BIG 2013

Tabel 3.9. Capaian Pemetaan RBI skala 1:1.000.000, 1:500.000, 1: 250.000, 1 : 50.000, 1 : 25.000,

1:10.000 dan 1:5.000

Ket: * = diperbaharui

Peta Rupabumi Indonesia Skala Besar sebagai Peta

Dasar Dalam Pemetaan Ruang

Pemetaan rupabumi Indonesia tidak hanya dilaksanakan pada skala kecil dan menengah

(1:1.000.000 sampai dengan 1:25.000), tetapi juga pada skala besar yaitu skala

1:10.000, 1:5.000, 1:2.500 dan 1:1.000. Di samping itu untuk memenuhi kebutuhan

nasional, peta rupabumi skala besar dijadikan peta dasar dalam penataan ruang. Output

dari kegiatan tahun ini adalah tersedianya data rupabumi skala 1:10.000 wilayah

perkotaan di provinsi Lampung, Bangka Belitung, Palu dan Kendari, serta skala 1:5.000

wilayah Bandung bagian utara. Hal ini sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan

IGD skala besar untuk mendukung penataan ruang dan manajemen kebencanaan. Pasal

14 ayat 3 huruf c, Undang-undang No. 26 tahun 2007 menyatakan penyusunan Rencana

Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

menggunakan IGD skala besar. Selain itu, Undang-undang No. 26 tahun 2007 pasal 47

ayat 2 huruf a mengharuskan kegiatan mitigasi bencana dilakukan melalui pelaksanaan

penataan ruang integral, menyeluruh dan terpadu, sehingga hasil dari kegiatan ini dapat

dimanfaatkan secara maksimal.

Peta Rupabumi Cakupan

Nasional

Ketersediaan SISA

s/d 2010 2011 2012 2013 Total %

Skala 1:5.000 0 0 0 106 106

Skala 1:10.000 91.547 545 114 131 160 950 1,04 90.597

Skala 1:25.000 13.020 1.787 0 333 1.021 3.141 24,12 9.879

Skala 1:50.000 3.899 2.188 232 66 0 2.486 63,76 1.413

Skala 1:250.000 309 309 72* 237* 0 309 100,00 0

Skala 1:500.000 94 0 0 0 94 94 100,00 0

Skala 1:1.000.000 37 37 - - 37 100.00

31 | LAKIP BIG 2013

Gambar 3.2. Indeks Lokasi Pekerjaan Pemotretan Udara dan Pemetaan Skala 1:5.000 Bandung Utara

Gambar 3.3. Indeks Lokasi Pekerjaan Pemotretan Udara dan Pemetaan Skala 1:10.000 Lampung dan

Bangka Belitung

32 | LAKIP BIG 2013

Peta Rupabumi Indonesia Skala Kecil dan

Menengah Untuk Mendukung Program P3EI,

P3KI, dan P3LI

Dalam rangka mendukung program P3EI, P3KI dan P3LI yang ditujukan khususnya

bagi para pengambil kebijakan dan keputusan, baik di tingkat pusat maupun daerah

terutama yang berada di wilayah koridor ekonomi dan masyarakat pada umumnya,

maka dilakukan pemetaan skala 1:25.000 di wilayah Sulawesi dan Mentawai sebanyak

1.021 NLP.

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya data rupabumi skala 1:25.000 untuk wilayah

Sulawesi dan Mentawai, skala 1:50.000 wilayah provinsi Kalimantan Tengah yang

dimutakhirkan dan skala 1:500.000 untuk seluruh wilayah Indonesia. Penentuan wilayah

pada kegiatan pemutakhiran data rupabumi skala 1:50.000 ini berdasarkan kebutuhan

prioritas nasional untuk mendukung rencana aksi penanganan masalah informasi

geospasial eks-gambut (PLG), sedangkan pemetaan 1:500.000 untuk selurauh wilayah

Indonesia dilakukan untuk mendukung uji coba pemanfaatan revisi Permendagri No. 1

tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Pemetaan skala 1:25.000

wilayah Sulawesi dan Mentawai dilakukan untuk mendukung percepatan penyusunan

RDTR kabupaten/kota di wilayah koridor program P3EI. Diharapkan, hasil dari

kegiatan ini dapat mendukung program-program pemerintah dalam pembangunan yang

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.4. Lokasi pemutakhiran peta rupabumi skala 1:50.000 Kalimantan Tengah (80 NLP)

33 | LAKIP BIG 2013

Gambar 3.5. Lokasi pemetaan rupabumi skala 1:500.000 seluruh Indonesia (94 NLP)

Gambar 3.6. Indeks Rencana Wilayah Pemetaan Rupabumi skala 1:25.000

34 | LAKIP BIG 2013

Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) untuk

Pembangunan Wilayah Pesisir/Pantai

Pembuatan peta LPI dalam format SIG merupakan salah satu tugas Badan Informasi

Geospasial dalam pengadaan data dasar untuk kepentingan Pembangunan Nasional

yang berkesinambungan di bidang kelautan, khususnya wilayah pesisir/pantai yang

mempunyai sumberdaya alam yang berlimpah dan perlu digali untuk kepentingan dan

kesejahteraan masyarakat pesisir yang mempunyai keunikan tersendiri. Peta dasar LPI

merupakan gabungan peta rupabumi (topografi) dengan peta laut dalam satu sistem

proyeksi dan digunakan sebagai peta dasar dalam pembuatan peta-peta tematik lainnya

di wilayah pantai. Salah satu manfaat dari peta LPI adalah untuk mendukung

pemerintah daerah dalam melakukan tata ruang, zonasi pesisir, pemetaan batas wilayah

daerah, mitigasi bencana, dan perencanaan pembangunan infrastruktur lainnya.

Berdasarkan UU IG pasal 18 ayat 2, bahwa peta LPI diselenggarakan pada skala

1:250.000, 1:50.000 , 1: 25.000 dan 1:10.000. Pada tahun 2013, peta LPI yang

dihasilkan 54 NLP. Terdiri dari skala 1:250.000 sebanyak 10 NLP di wilayah Sulawesi

bagian utara dan tengah; skala 1:50.000 sebanyak 40 NLP di wilayah pantai Kalimantan

Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan; dan skala 1:25.000 sebanyak 4 NLP

di Selat Sunda.

Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN)

untuk Membantu Pembangunan

Sektor Kelautan

Peta LLN adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah

laut. Peta LLN merupakan representasi secara grafis dari permukaan bumi yang

didominasi oleh laut, dibuat dengan sistem generalisasi (skala 1:500.000 dan 1:250.000)

untuk menggambarkan detil yang ada dengan jelas dan tidak bermakna ganda.

Sedangkan untuk peta LLN skala 1:50.000 dibuat dengan melalui aktivitas akuisisi data

di lapangan melalui survei hidrografi dan kemudian melalui proses pemetaan berbasis

geodatabase. Manfaat peta LLN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan

35 | LAKIP BIG 2013

pulau-pulau kecil, pemetaan batas wilayah daerah dan negara, mitigasi bencana, dan

perencanaan pembangunan infrastruktur lainnya.

Pemetaan LLN skala 1:500.000 sudah dilaksanakan sebanyak 44 NLP yang mencakup

seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2013, dilakukan pembuatan Peta LLN skala

1:50.000 sebanyak 4 NLP wilayah Kepulauan Seribu.

Penegasan Batas Negara Dengan Pemasangan dan

Perawatan Pilar Common Border Datum Reference

Frame (CBDRF) RI – MAL, RI – Rep. Democratic

Timor-Leste, dan RI-PNG

CBDRF adalah Datum dan Kerangka Referensi yang disepakati dan digunakan secara

bersama untuk pengelolaan kawasan batas negara terutama yang terkait dengan data dan

informasi spasial. Kegiatan survei CBDRF RI – Malaysia dilaksanakan disepanjang

garis batas RI- Malaysia dengan volume keseluruhan sebanyak 35 (tigapuluh lima)

pilar batas Negara dan titik referensinya. Lokasi kegiatan CBDRF RI – Malaysia tahun

2013 dapat dilihat seperti yang tercantum dalam gambar di bawah ini.

Gambar 3.7. Lokasi Kegiatan Survei CBDRF dan Distribusi Titik Referensi CBDRF RI-Malaysia yang

Telah Dibangun

Bintulu

Tarakan

Nunukan

PutussibauSanggau

Sintang

Sambas

Entikong

Tanjung Datu

Malinau

Nahakramo

TBA

Long

Nawan

Long Bawan

Lumbis

G. Serindung

G. Segara

Bintulu

Tarakan

Nunukan

PutussibauSanggau

Sintang

Sambas

Entikong

Tanjung Datu

Malinau

Nahakramo

TBA

Long

Nawan

Long Bawan

Lumbis

G. Serindung

G. Segara

36 | LAKIP BIG 2013

Lokasi kegiatan survei CBDRF RI – Malaysia secara keseluruhan dibagi menjadi 2

(dua) sektor, yaitu :

a. Sektor Barat (Kalimantan Barat – Sarawak)

b. Sektor Timur (Kalimantan Timur – Sabah)

Gambar 3.8. Lokasi Kegiatan Survei CBDRF RI-Malaysia di Sektor Barat

Gambar 3.9. Lokasi Kegiatan Survei CBDRF RI-Malaysia di Sektor Timur

37 | LAKIP BIG 2013

Tujuan dari Pemasangan Pilar Batas Negara RI-RDTL adalah dalam rangka

menyelesaikan survei demarkasi pilar batas negara RI-RDTL dan memperjelas posisi

garis batas antara RI-RDTL. Lokasi pekerjaan ini dilaksanakan di wilayah Provinsi

NTT, di sepanjang garis batas RI-RDTL di sektor Timur, Kabupaten Belu dan

Kabupaten Malaka.

Gambar 3.10. Lokasi Pemasangan Pilar Batas

Maksud kegiatan ini adalah melakukan stacking out dan pengukuran pilar Common

Border Demarcation Reference Frame (CBDRF) batas negara antara RI-PNG sebanyak

5 pilar MM. Tujuannya untuk mendapatkan data ukuran koordinat pilar batas dalam

sistem global (WGS-84) guna memperkuat landasan perundingan batas negara darat.

Pekerjaan pengukuran pilar batas antar negara RI-PNG dapat berjalan dengan lancar

walaupun terdapat beberapa kendala diantaranya adalah kendala cuaca dan medan yang

sulit. Lokasi kegiatan CBDRF 2013 berada di sepanjang garis batas RI-PNG seperti

yang tercantum dalam gambar 3.11.

Gambar 3.11. Lokasi Kegiatan CBDRF

38 | LAKIP BIG 2013

Titik Kontrol Geodesi dan Geodinamika sebagai

Referensi Tunggal Penyelenggaraan IG

Jumlah titik kontrol geodesi dan geodinamika yang dirawat dan dibangun adalah 460

titik, dengan rincian sebagai berikut :

1. Stasiun Permanen Gayaberat yang dirawat 1 titik

2. Titik Pantau geodinamika dan deformasi yang dibangun dan dirawat sejumlah 30

titik

3. Stasiun Indonesia CORS yang dibangun dan dirawat sejumlah 118 titik

4. Stasiun jaring Pasang Surut Real Time Nasional yang dibangun dan dirawat

sejumlah 116 titik.

5. Sistem Referensi geodesi JKHN dan JKVN 200 titik

1. Stasiun Permanen Gayaberat yang Dirawat

Tujuan dilakukannya pekerjaan perawatan Stasiun Permanen gayaberat adalah untuk

menjaga agar alat Superconducting Gravimeter (SG) tetap dapat berfungsi dengan baik

dan memberikan data gayaberat. Pengolahan data SG terdiri dari tahapan konversi data,

reformat data, validasi data, dekomposisi, dan analisa. Pengolahan data SG dilakukan

terhadap data 1 Januari 2012 hingga 1 Januari 2013. Hasil dari kegiatan perawatan

stasiun gayaberat permanen ini adalah data komponen pasang surut bumi selama 1

tahun sejak 1 Januari 2012 hingga 1 Januari 2013. Sedangkan untuk data komponen

pasang surut bumi selama 1 tahun sejak 1 Januari 2013 hingga 1 Januari 2014 tidak bisa

dihasilkan alat SG. Karena fungsi merekam data percepatan gravitasinya saat ini

mengalami kerusakan dan tidak beroperasi. Namun selama tidak digunakan, alat

tersebut tetap harus dirawat dengan memperhatikan temperatur alat. Meskipun alat SG

saat ini tidak merekam data gravitasi, tetapi perekaman parameter lain yaitu perekaman

tekanan tetap berfungsi.

39 | LAKIP BIG 2013

2. Titik Pantau Geodinamika dan Deformasi yang

Dibangun dan Dirawat

Tujuan dilakukannya pembangunan dan perawatan titik pantau geodinamika dan

deformasi adalah untuk mendapatkan data koordinat suatu lokasi yang rawan

mengalami proses dinamika bumi melalui pengukuran GPS. Berdasarkan data GPS

yang diukur secara champaign, maka dapat diketahu perubahan koordinat dari suatu

wilayah tersebut, sehingga bisa dianalisa proses geodinamikanya.

Lokasi pembangunan titik pantau geodinamika dan deformasi pada tahun 2013

dilakukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebanyak 10 pilar.

Sedangkan pekerjaan perawatan titik pantau geodinamika dan deformasi dilakukan di

20 titik di Provinsi NAD. Berikut gambar sebaran titik pantau geodinamika dan

deformasi yang dibangun dan dirawat.

Gambar 3.12. Sebaran Titik Pantau Geodinamika dan Deformasi Yang Dibangun (titik

hijau) dan Dirawat

40 | LAKIP BIG 2013

3. Stasiun Indonesia CORS yang Dibangun dan

Dirawat

Kegiatan perawatan stasiun CORS adalah pemeliharaan dan perbaikan stasiun CORS

agar tersedia data GPS selama tahun 2013. Jumlah stasiun GPS yang dirawat adalah

sebanyak 118 stasiun GPS. Semula pembangunan stasiun CORS memiliki target

sebanyak 7 stasiun. Namun, karena adanya kebutuhan mendesak untuk

mengintegrasikan data CORS yang saat ini tersebar di beberapa instansi pemerintah,

maka output kegiatan ini berubah menjadi pengadaan 1 sistem pengintegrasian data

CORS.

4. Stasiun Jaring Pasang Surut Real Time Nasional

yang Dibangun dan Dirawat

Selain digunakan sebagai pendukung Informasi Geospasial Dasar, pasang surut juga

digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya sebagai mitigasi bencana banjir, Rob

atau banjir air laut, tsunami, serta perencanaan tata ruang wilayah pesisir. Mengingat

data pasang surut memiliki manfaat yang begitu banyak, maka diperlukan perawatan

stasiun pasang surut untuk menjaga agar datanya berkesinambungan, tidak terputus, dan

berkualitas. Jumlah stasiun pasang surut yang dirawat pada tahun 2013 adalah 113

stasiun.

Sementara itu, berdasarkan hasil kuantifikasi Pasut dari perhitungan dengan

menggunakan model laut dan data satelit altimeter, didapatkan bahwa kebutuhan sistim

Jaringan Stasiun Pasang Surut Nasional (JSPN) realtime sebanyak 400 stasiun.

Sedangkan, jumlah stasiun pasut yang terbangun sampai tahun 2012 sebanyak 114

stasiun Pasut. Oleh karena itu, pada tahun 2013 dilakukan pembangunan 3 stasiun

pasang surut baru. Pembangunan stasiun pasang surut dilakukan di Karimunjawa,

Cirebon, dan Sendang Biru Malang. Data pasang surut realtime digunakan sebagai

masukan BMKG untuk transportasi laut dan merupakan target kegiatan yang dilaporkan

ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

41 | LAKIP BIG 2013

5. Sistem Referensi Geodesi Jaring Kontrol Horizontal

Nasional (JKHN) dan Jaring Kontrol Vertikal

Nasional (JKVN)

Tujuan dari kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan akan jaring kontrol geodesi yang

merupakan bagian dari IGD. Jumlah dan sebaran jaring kontrol geodesi yang tersedia

saat ini masih belum mencukupi kebutuhan IGD. Selain itu, kondisi saat ini, masing-

masing pilar jaring kontrol geodesi berdiri sendiri-sendiri, sehingga penyebarannya

tidak merata dan tidak efektif dan efisien . Oleh karena itu dilakukan pembangunan 100

jaring kontrol horizontal dan 100 jaring kontrol vertikal di stasiun pasang surut. Lokasi

stasiun pasang surut tersebut berada di wilayah Sulawesi, Aceh, Bali, Pantai Barat

Sumatra, dan Papua. Berikut gambar sebaran pembangunan jaring kontrol pada tahun

2013.

Gambar 3.13. Sebaran Pembangunan Jaring Kontrol Tahun 2013

42 | LAKIP BIG 2013

Sasaran – 6

Tersedianya IGT terintegrasi yang akurat

Tercapainya Sasaran-6 ditandai dengan terpenuhinya 1 Indikator Kinerja Utama BIG

yaitu jumlah cakupan IG tematik terintegrasi strategis nasional. Untuk mencapai target

IKU pada Sasaran-6, program kerja BIG difokuskan pada :

1. Pengkajian kebutuhan IGT strategis hasil integrasi untuk pengelolaan dan

perencanaan kewilayahan, SDA, Lingkungan Hidup dan menentukan wali datanya.

2. Supervisi secara proaktif dan terprogram serta melakukan validasi IGT di K/L dan

Pemda untuk percepatan penataan ruang.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran ke-enam BIG seperti diuraikan pada Tabel 3.10.

sebagai berikut.



Tersedianya IGT

terintegrasi yang

akurat

Jumlah cakupan IG tematik

terintegrasi strategis nasional 493 NLP,

2 IG tematik

terintegrasi

493 NLP,

2 IG tematik

terintegrasi

100

Adapun perkembangan capaian utama pada sasaran 6 dapat dilihat pada tabel 3.11.

Tabel 3.11. Perkembangan capaian indikator kinerja Sasaran-6


2010 2011 2012 2013 Total Satuan

Cakupan peta sistem lahan

nasional skala 1:250.000 10 4 25 39 NLP

Cakupan peta penutup lahan

nasional skala 1:25.000 104 104 NLP

Cakupan peta Morfometri

Sumberdaya Lahan Nasional 306 306 NLP

Cakupan peta Lingkungan

Bandara Indonesia skala 1 :

25.000

2 2 3 3 10 NLP

Cakupan peta Aeronautical

Chart skala 1:250.000 4 4 NLP

43 | LAKIP BIG 2013

Cakupan peta integrasi

kesesuaian dan kemampuan lahan multisektor di wilayah

koridor MP3EI

41 41 NLP

Cakupan peta Sumber Daya

Alam Pesisir, Laut dan

Pulau-Pulau Kecil

6 20 44 6 76 NLP

Cakupan peta Biomass

untuk Mendukung

Pengurangan Emisi Karbon

2 2 Wilayah

Cakupan peta Integrasi


Tematik Multirawan

Bencana

3 1 2 2 8 Wilayah

Dua IG tematik terintegrasi adalah peta integrasi kesesuaian dan kemampuan lahan

multisektor di wilayah koridor MP3EI dan peta integrasi Informasi Geospasial Tematik

Multirawan Bencana. Adapun penjelasan dari masing-masing IG tematik tersebut

adalah sebagai berikut :

Pembaharuan Peta Sistem Lahan skala 1:250.000

pada Koridor Ekonomi Utama Jawa

Peta sistem lahan merupakan peta tematik yang memuat satuan lahan mengenai kondisi

fisik lahan. Di dalam peta sistem lahan terkandung informasi dasar berupa karakteristik

lahan, yang terdiri dari sifat fisik dan kimia tanah, geologi, iklim, penggunaan lahan,

dan fisiografi. Informasi dasar sumber daya alam yang terkandung di dalamnya

digunakan untuk mendukung perencanaan tata ruang atau evaluasi lahan untuk

berbagai peruntukan, diantaranya pertanian, perkebunan, kehutanan, permukiman,

industri, lokasi pariwisata, dan lain sebagainya.

Wilayah kerja pembaharuan peta sistem lahan pada tahun 2013 adalah di Pulau Jawa,

terdiri dari Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Outcome dari

kegiatan ini adalah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan nasional dalam

pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH) khususnya

Sumber Daya (SD) lahan dan ekoregion secara cepat di wilayah P. Jawa. Peta ini telah

dimanfaatkan untuk pengembangan peta ekoregion oleh Kementerian Lingkungan

Hidup. Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, dan BIG telah menggunakan peta ini

44 | LAKIP BIG 2013

untuk analisis wilayah rawan banjir hampir diseluruh provinsi dan kabupaten di seluruh

Indonesia.

Peta Penutup Lahan Nasional

Salah satu permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka pembangunan kawasan

untuk mendukung MP3EI adalah konflik ruang antar berbagai kepentingan.

Salah satu data dan informasi spasial yang dibutuhkan guna membantu memecahkan

persoalan ini adalah data penutup lahan. Data dan informasi penutup lahan ini antara

lain diperlukan dalam penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah nasional yang

aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Tahun 2013 dilakukan pemetaan Penutup

Lahan skala 1:25.000 sebanyak 104 NLP di sebagian Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyediaan peta penutup lahan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam penyediaan

Informasi Geospasial Tematik Utama pada skala semi detil dengan menggunakan

Standar Nasional Indonesia (SNI) Klasifikasi Penutup Lahan. Peta penutup lahan

nasional ini dapat dimanfaatkan dalam rangka penyusunan atau review peta RTRW

kabupaten/kota maupun mendukung pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan

Lingkungan Hidup (LH). Berikut adalah contoh gambar peta penutup lahan.

Tahun 2013 peta penutup lahan digunakan untuk mereviu pemetaan tata ruang di 12

(dua belas) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

45 | LAKIP BIG 2013

Gambar 3.14. Peta Penutup Lahan

Peta Lingkungan Bandara Indonesia (LBI) sebagai

Sarana Pengelolaan Bandara

Peta Lingkungan Bandara Indonesia (LBI) skala 1:25.000 digunakan bagi pihak

pengelola bandara sebagai salah satu unsur prasarana perhubungan udara dan

manajemen bandar udara, terutama untuk bandara yang statusnya berubah atau laju

pembangunan di sekitarnya berkembang pesat dan terletak di daerah perkotaan dengan

pemukiman yang padat. Dengan adanya peningkatan status bandara dan bertambahnya

frekuensi jalur penerbangan, maka unsur-unsur prasarana perhubungan udara perlu

dipersiapkan untuk keperluan penerbangan visual dan manajemen Bandar Udara. Badan

Informasi Geospasial sebagai instansi pemerintah yang menangani bidang pemetaan

bekerja sama dengan pihak Direktorat Navigasi Penerbangan Kementerian

Perhubungan yang menangani data Aeronautika berupaya untuk menyediakan sarana

tersebut, yaitu dengan membuat Peta Lingkungan Bandara Indonesia (LBI) skala

1:25.000 untuk setiap Bandara yang ada di Indonesia. Tahun 2013 dilakukan

pembuatan peta LBI skala 1:25.000 untuk bandara di Ternate, Manokwari, dan

Merauke.

46 | LAKIP BIG 2013

Pemetaan Integrasi Kesesuaian dan Kemampuan

Lahan Multisektor

Dalam rangka menunjang strategi pelaksanaan MP3EI dalam bidang pengembangan

potensi ekonomi wilayah, salah satu data yang dibutuhkan adalah mengenai potensi

sumberdaya alam wilayah. Penilaian potensi sumberdaya alam wilayah yang dapat

dikembangkan untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi wilayah yang

berkelanjutan adalah melalui penilaian tingkat kecocokan suatu lahan untuk

penggunaan tertentu maupun penggunaan lahan secara umum yang dikenal dengan

istilah tingkat kesesuaian dan kemampuan lahan. Pemetaan integrasi kesesuaian dan

kemampuan lahan multisektor digunakan sebagai bahan untuk mereview atau merevisi

pemanfaatan ruang dalam peta RTRW kabupaten/Kota.

Sinergi Pemetaan Biomas untuk mendukung

Pengurangan Emisi Karbon

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memetakan hasil pendugaan kandungan

above ground biomass (AGB) di kawasan hutan dan di luar hutan untuk mendukung

pengurangan emisi karbon. Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimatan Barat

dipilih sebagai pilot project dalam penyusunan peta biomassa, mengingat bahwa dua

provinsi tersebut masuk dalam wilayah strategis prioritas Project REDD Indonesia.

Pemetaan biomassa yang dilakukan tidak hanya mencakup wilayah hutan saja,

sebagaimana yang selama ini selalu menjadi pusat perhatian dalam konteks REDD,

namun juga di luar kawasan hutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui potensi

biomassa AGB yang dimiliki oleh luar kawasan hutan. Dengan demikian diharapkan

pemetaan biomassa yang dilakukan dapat menjadi suatu percontohan metode sekaligus

basemap yang dapat diacu secara nasional, sebagai baseline estimasi kandungan

biomassa/karbon. Pemetaan ini dimanfaatkan oleh Kementerian Kehutanan dan 2 (dua)

Provinsi di Sumatra dan Kalimantan untuk melihat kandungan karbon yang ada di

kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.

47 | LAKIP BIG 2013

Pemetaan Integrasi Multirawan Bencana

Peta integrasi multirawan bencana menyajikan informasi-informasi yang berkaitan

dengan lokasi dan sebaran terhadap bencana alam. Dengan menggunakan peta,

pengguna dapat mengetahui lokasi, sebaran, dan kaitan antar fenomena yang disajikan

pada peta tersebut. Peta multirawan bencana merupakan salah satu sarana penting untuk

menyajikan informasi kerawanan bencana secara keruangan. Pada tahun 2013,

pemetaan multirawan bencana dimanfaatkan oleh Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa

Tengah dan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur untuk mengantisipasi berbagai

bencana alam.

Integrasi Pemetaan Sumber Daya Pulau Kecil

Terluar

Pemetaan sumber daya pulau kecil terluar dilakukan untuk menyediakan kebutuhan

akan data dan informasi sumber daya alam pulau kecil. Tahun 2013 dilakukan di

Kepulauan Anambas – Kepulauan Riau. Tujuan dari kegiatan ini adalah penyelarasan

informasi geospasial antara Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi

Geospasial Tematik, dan antar Informasi Geospasial Tematik antar Kementerian atau

Lembaga. Kegiatan yang dilakukan di Kepulauan Anambas ini telah berhasil

mengumpulkan informasi geospasial tematik yang sudah terintegrasi dengan IGD. Hasil

yang diperoleh dari kegiatan ini adalah 4 NLP skala 1:50.000 dan 2 NLP skala

1:10.000. Tema yang dihasilkan adalah: liputan lahan, dan habitat perairan laut dangkal

yang sudah terintegrasi dengan IGD. Outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya

informasi yang memadai tentang sumber daya pulau kecil terluar Kepulauan Anambas

guna mendukung keutuhan wilayah NKRI. Kegiatan ini bermanfaat untuk pengelolaan

pulau kecil di Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.

48 | LAKIP BIG 2013

3.3. ASPEK KEUANGAN

Pada aspek keuangan akan dijelaskan mengenai proses penganggaran,

pengelolaan serta realisasinya. Dalam meningkatkan kinerja anggaran, program

kerja BIG difokuskan pada :

1. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan, pelayanan umum BIG.

2. Peningkatan peran aparat pengawasan internal dalam mengawal

pelaksanaan APBN di BIG agar lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan

peraturan.

3.3.1 Penganggaran

Proses penganggaran di BIG dimulai dari pengusulan program dari

seluruh unit kerja di lingkungan BIG yang tersusun dalam sebuah

dokumen Renja-KL yang telah diharmonisasikan terhadap Rencana

Kerja Pemerintah. Kemudian mengikuti prosedur penyusunan dan

penelaahan RKA-KL sampai dengan disetujuinya DIPA. Pada tahun

2013 alokasi anggaran terdistribusi terbagi kedalam 2 Program yaitu: (1)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Badan Informasi Geospasial; dan (2) Program Penyelenggaraan

Informasi Geospasial, serta 12 Kegiatan.

Alokasi Anggaran sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Pagu Anggaran BIG Per Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2013

Dalam ribuan

Kode/Program/Kegiatan Pagu (Rp.) %

083.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan


3535 Pengelolaan Urusan Umum dan Keuangan 69.930.100 11,97

3536 Penyelenggaraan Perencanaan,

Kepegawaian dan Organisasi, serta Hukum

34.381.940 5,89

PHLN 5.980.000 1,02

3538 Pengawasan Pendayagunaan Aparatur

Negara

4.124.000 0,71

3539 Penyelenggaraan Promosi, Kerja Sama

serta Layanan Jasa dan Produk

19.417.200 3,32

PNBP 14.944.689 2,56

49 | LAKIP BIG 2013

083.01.06 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial

3540 Pemetaan Tata Ruang dan Atlas 28.391.280 4,86

3541 Pembangunan Jaring Kontrol Geodesi dan

Geodinamika

23.756.900 4,07

3543 Pemetaan Batas Wilayah 21.433.200 3,67

3544 Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai 21.418.450 3,67

3545 Pemetaan Rupabumi dan Toponimi 160.819.400 27,53

PHLN 33.400.000 5,72

3546 Penyelenggaraan Standardisasi dan

Kelembagaan Informasi Geospasial

15.071.695 2,58

3547 Pemetaan dan Integrasi Tematik 42.727.480 7,31

3548 Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi

Geospasial

47.036.075 8,05

PHLN 41.300.000 7,07

JUMLAH RUPIAH MURNI 488.507.720 83,63

JUMLAH PNBP 14.944.689 2,56

JUMLAH PHLN 80.680.000 13,81

TOTAL 584.132.409 100,00

3.3.2 Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran dan kegiatan di BIG selain didasarkan pada

peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan APBN, juga

mengacu pada Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun 2013 di Badan Informasi Geospasial.

Pengelolaan anggaran BIG tahun 2013 dikelola dalam 1 (satu) Satker dan

terdistribusi sebagaimana pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Pagu Anggaran BIG Per Unit Kerja

Dalam ribuan

Satuan Kerja Unit Kerja Pengelola Anggaran Pagu (Rp.) %

SEKRETARIAT

UTAMA

Biro Perencanaan, Kepegawaian dan

Hukum

40.361.940 6,91

Biro Umum dan Keuangan 69.930.100 11,97

Pusat Promosi dan Kerjasama 34.361.889 5,88

Inspektorat 4.124.000 0,71

Pusat Atlas dan Tata Ruang 28.391.280 4,86

Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan

Geodinamika

23.756.900 4,07

Pusat Pemetaan Batas Wilayah 21.433.200 3,67

50 | LAKIP BIG 2013

Pusat Pemetaan Kelautan dan

Lingkungan Pantai

21.418.450 3,67

Pusat Pemetaan Rupabumi dan

Toponimi

194.219.400 33,25

Pusat Standardisasi dan Kelembagaan


15.071.695 2,58

Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik 42.727.480 7,31

Pusat Pengelolaan dan

Penyebarluasan Informasi Geospasial

88.336.075 15,12

Total Pagu 584.132.409 100,00

3.3.3 Pelaporan Keuangan

Berikut ini merupakan ikhtisar laporan keuangan BIG tahun 2013 :

1. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dari total anggaran BIG

sebesar Rp. 584.132.409.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.

533.577.197.036,- atau sebanyak 91,66% .

2. Sisa anggaran sebanyak 7,95% atau sebesar Rp. 48.729.958.539,-

terdiri atas tiga komponen yaitu yang berasal dari rupiah murni Rp.

38.478.393.249,-, Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp.

1.030.149.640,- dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

sebesar Rp. 9.221.415.650,-

3. Pinjaman luar negeri terserap kurang lebih 98,72% dari total

anggaran PHLN sebesar Rp. 80.680.000.000. Lebih besar dari

realisasi tahun 2012 yang hanya mencapai 89,34%.

51 | LAKIP BIG 2013

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan LAKIP BIG tahun 2013 merupakan salah satu bentuk perwujudan dari

pertanggungjawaban dari tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh BIG. Dengan

disusunnya LAKIP BIG ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kinerja BIG

dalam mengemban tugas dan fungsinya, apakah kinerja organisasi sesuai dengan yang

diharapkan atau tidak, sehingga dapat terus dilakukan usaha perbaikan dimasa

mendatang.

Secara garis besar BIG dalam tahun 2013 telah berhasil mencapai kinerja yang baik, hal

ini tercermin dari capaian-capaian target indikator kinerja sasaran strategis yang secara

umum dapat direalisasikan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi BIG. Hasil

capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target

indikator kinerja BIG memberikan gambaran bahwa untuk menjadi penyelenggaraan

Informasi Geospasial yang andal sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan

dukungan aktif segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan

stakeholder.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh BIG antara lain adalah :

a) Penyempurnaan indikator kinerja utama sampai ke unit kerja Eselon II, sehingga

sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

b) Melakukan pengukuran kinerja secara berkala, sehingga dapat digunakan secara

optimal untuk pengendalian dan pemantauan kinerja serta menilai dan memperbaiki

pelaksanaan program/kegiatan.

c) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan program yang telah dilakukan

sebagai umpan balik untuk memperbaiki perencanaan, manajemen kinerja dan

peningkatan capaian kinerja secara nyata dan berkelanjutan.

52 | LAKIP BIG 2013

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja BIG Tahun 2013 ini dapat memberikan

gambaran kepada pihak terkait perihal kinerja BIG berkaitan dengan pelaksanaan

kegiatan selama tahun 2013. Dan juga dapat memberikan informasi secara transparan

kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat memberikan feedback guna

peningkatan kinerja pada periode berikutnya secara lebih professional.

Demikian, terima kasih.

BAB I PENDAHULUAN - big.go.id · 1 | LAKIP BIG 2013 BAB I PENDAHULUAN ... 1.1.2. Struktur Organisasi ... Membangun data dan IG yang berkualitas dan berkelanjutan dengan

Documents