Pendahuluan I-1 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rokan Hilir 2005-2025 ini disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan komprehensif dua puluh tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan lima tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menyusun RPJP ini, acuan utama yang digunakan adalah RPJP Nasional 2005- 2025, RPJP Provinsi Riau 2005-2025 serta berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Dengan demikian akan tercipta sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintah yang berbeda. RPJP ini disusun dengan memperhatikan statistik regional dan lokal, terutama data PDRB dan (1) statistik di bidang ekonomi seperti lapangan pekerjaan, tingkat pendapatan masyarakat, potensi sektor unggulan, produksi lokal, sektor informal dan potensi sumberdaya daerah; (2) statistik di bidang sosial budaya seperti kondisi tingkat kesehatan, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan angka partisipasi dalam pendidikan; (3) statistik di bidang pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat; (4) statistik di bidang infrastruktur seperti penataan ruang, kantong kemiskinan, ekologi dan lingkungan hidup; serta (5) kapasitas fiskal dan keuangan daerah. Karena berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana kegiatan dua puluh tahunan, maka proses penyusunan RPJP ini juga dilakukan melalui musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan stakeholders setempat. Prioritas dan arah pembangunan yang diuraikan dalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan seluruh unsur
121
Embed
BAB I. PENDAHULUAN - bappeda.rohilkab.go.idbappeda.rohilkab.go.id/wp-content/uploads/2015/11/RPJP.pdf · program strategis nasional dan provinsi. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Landasan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Pendahuluan I-1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rokan Hilir 2005-2025 ini disusun
dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan
komprehensif dua puluh tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
perencanaan pembangunan lima tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah).
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam menyusun RPJP ini, acuan utama yang digunakan adalah RPJP Nasional 2005-
2025, RPJP Provinsi Riau 2005-2025 serta berbagai kebijakan dan prioritas program
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Dengan demikian akan tercipta sinergi kebijakan
dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintah yang berbeda.
RPJP ini disusun dengan memperhatikan statistik regional dan lokal, terutama data PDRB
dan (1) statistik di bidang ekonomi seperti lapangan pekerjaan, tingkat pendapatan
masyarakat, potensi sektor unggulan, produksi lokal, sektor informal dan potensi
sumberdaya daerah; (2) statistik di bidang sosial budaya seperti kondisi tingkat kesehatan,
indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan angka
partisipasi dalam pendidikan; (3) statistik di bidang pemerintahan dan pelayanan umum
kepada masyarakat; (4) statistik di bidang infrastruktur seperti penataan ruang, kantong
kemiskinan, ekologi dan lingkungan hidup; serta (5) kapasitas fiskal dan keuangan daerah.
Karena berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana kegiatan dua
puluh tahunan, maka proses penyusunan RPJP ini juga dilakukan melalui musyawarah
perencanaan partisipatif dengan melibatkan stakeholders setempat. Prioritas dan arah
pembangunan yang diuraikan dalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan seluruh unsur
Pendahuluan I-2
stakeholders di Kabupaten Rokan Hilir dengan tetap memperhatikan kebijakan dan
program strategis nasional dan provinsi.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Landasan idiil dari RPJP ini adalah Pancasila, landasan konstitusionalnya UUD 1945, dan
landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan
langsung dengan pembangunan nasional dan pembangunan daerah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan,
Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Karimun, Kab. Kuantan Singingi,
dan Kota Batam, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 13
Tahun 2000, tentang perubahan Undang-undang Nomor: 53 Tahun 1999;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
f. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah;
Pendahuluan I-3
k. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah;
n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
q. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;
r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
s. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
t. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
w. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
Pendahuluan I-4
x. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun
2009-2013;
y. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir No. 27 tahun 2002 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2002-2012;
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan
Daerah lainnya
RPJP Kabupaten Rokan Hilir 2005-2025 memuat visi, misi, dan arah pembangunan
Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya RPJP Kabupaten Rokan Hilir menjadi pedoman dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati untuk jangka waktu lima tahun. Secara
skematis, hubungan antara dokumen perencanaan dan anggaran ini bisa dilihat pada
Gambar 1.
Gambar 1. Sistematika alur perencanaan dan penganggaran
RENSTRA
K/L
RENJA
K/L
RKA-K/L
RINCIAN
APBN
APBN
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
RKP RAPBN APBN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
RKP
DAERAH
RAPBD APBD
RENSTRA
SKPD
RENJA SKPD
RKA
SKPD
RINCIAN
APBD
Pem
erintah
Pu
sat
Diserasikan melalui Musrenbang
Diacu
Pedoman Bahan Diacu Bahan
UU.No.25/04 SPPN UU.No.17/03 KN
Pem
erintah
Daerah
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I. PENDAHULUAN
Pendahuluan I-5
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah lainnya
1.4. Sistematika Penulisan
1.5. Maksud dan Tujuan
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1.3. Aspek Pelayanan Umum
1.4. Aspek Daya Saing Daerah
BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
3.2. Isu Strategis
BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH
4.1 .VISI
4.2. MISI
BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
5.1. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Per Misi)
5.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah
5.2.1 Tahapan Pembangunan Lima Tahun I (RPJMD ke 1)
5.2.2 Tahapan Pembangunan Lima Tahun II (RPJMD ke 2)
5.2.2 Tahapan Pembangunan Lima Tahun III (RPJMD ke 3)
5.2.3 Tahapan Pembangunan Lima Tahun IV (RPJMD ke 4)
BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN
1.5. Maksud dan Tujuan
Pendahuluan I-6
RPJP Kabupaten Rokan Hilir sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten
Rokan Hilir untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud untuk
memberikan arah sekaligus menjadi acuan baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun
dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi,
dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan
oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan melengkapi
satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
RPJP Kabupaten Rokan Hilir 2005-2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut:
1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Rokan
Hilir dan DPRD dalam menentukan prioritas program pembangunan 20 tahunan
secara terpadu, terarah, dan terukur;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antardaerah, antarwaktu,
antarfungsi pemerintah daerah dan pusat;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya Kabupaten Rokan Hilir yang efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
5. Menjaga kesinambungan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir yang dilaksanakan per
lima tahun.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan
wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan
urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. Penanganan bidang kesehatan;
f. Penyelenggaraan pendidikan;
Pendahuluan I-7
g. Penanggulangan masalah sosial;
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
j. Pengendalian lingkungan hidup;
k. Pelayanan pertanahan;
l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan;
p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Dengan kewenangan yang diberikan di atas, kabupaten/kota diharapkan mampu
melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan secara optimal semua potensi yang
dimiliki sesuai dengan karakteristik daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) telah menetapkan
bahwa sistem perencanaan pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional
menjadi pedoman bagi penyusunan RPJP Provinsi. RPJP Provinsi menjadi pedoman bagi
penyusunan RPJP kabupaten/kota. Rancangan RPJP Daerah menjadi bahan utama bagi
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Kepala Bappeda
menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang
Daerah. Selanjutnya RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Geografis Wilayah
Kabupaten Rokan Hilir secara geografis berada di bagian paling barat dan utara dari
Provinsi Riau yang juga merupakan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera. Berada pada
posisi 01º13’13”–03º08’23” Lintang Utara dan 100º16’52”–101º20’37” Bujur Timur dengan
batas administratif wilayah di sebelah Utara dengan Selat Malaka, sebelah Timur dengan
Kecamatan Sungai Sembilan (Kota Dumai), sebelah selatan dengan Kecamatan Mandau
(Kabupaten Bengkalis), Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, dan Kecamatan
Kunto Darussalam (Kabupaten Rokan Hulu), dan di sebelah Barat dengan Kabupaten
Labuhan Batu (Provinsi Sumatera Utara). Wilayah daratan Kabupaten Rokan Hilir
sebagian besar dataran rendah dengan ketinggian antara 0-100 m di atas permukaan laut
(dpl). Daerah pesisir pantai memiliki ketinggian 0-6 m dpl dan dipengaruhi pasang surut
air laut. Daerah sepanjang aliran sungai memiliki ketinggian 0-30 m dpl. Daerah aliran
Sungai Rokan mulai dari muara hingga sekitar ibukota Kecamatan Rimba Melintang
merupakan daerah pasang surut air laut.
Dalam tempo enam tahun terakhir telah terjadi tiga kali pemekaran. Pemekaran yang
berlangsung cukup cepat ini memberikan indikasi pesatnya perkembangan wilayah di
Kabupaten Rokan Hilir dan besarnya usaha untuk mengembangkan wilayah. Di samping
untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah, pemekaran wilayah
membutuhkan sarana dan prasarana wilayah yang cepat pula. Pada awalnya daerah yang
sekarang merupakan wilayah Kabupaten Rokan Hilir merupakan bagian dari wilayah
administrasi pemerintahan Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Bangko,
Kubu, Tanah Putih, Rimba Melintang, dan Bagan Sinembah dengan luas wilayah 8.881,59
km2. Lalu dibentuklah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-undang Nomor 53
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-2
Tahun 1999 bersama 6 (enam) kabupaten baru lainnya di dalam wilayah Provinsi Riau.
Setelah itu diterbitkan pula Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pembentukan Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan
Pujud, dan Kecamatan Simpang Kanan. Kemudian, dikembangkan lagi dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan
Tanah Putih Tanjung Melawan dan Kecamatan Bangko Pusako. Selanjutnya pada tahun
2005 dimekarkan 2 (dua) kecamatan baru yaitu, Rantau Kopar dan Batu Hampar. Dengan
demikian, saat ini Kabupaten Rokan Hilir memiliki 13 kecamatan.
Dilihat dari sisi topografi, wilayah daratan Kabupaten Rokan Hilir sebagian besar terdiri dari
dataran rendah dengan ketinggian antara 0-40 m di atas permukaan laut (dpl). Daerah
pesisir pantai memiliki ketinggian 0-6 m dpl dan dipengaruhi pasang surut air laut. Daerah
sepanjang aliran sungai memiliki ketinggian 0-30 m dpl. Daerah aliran Sungai Rokan mulai
dari muara hingga sekitar ibukota Kecamatan Rimba Melintang merupakan daerah pasang
surut air laut. Kemiringan lahan Kabupaten Rokan Hilir berkisar antara 0-15 persen, dan
terdapat 80 persen dari luas daratan dengan kemiringan 0-3 persen. Pada bagian selatan
hingga ke barat daya atau dari Kecamatan Tanah Putih hingga ke bagian selatan dari
Kecamatan Bagan Sinembah memiliki wilayah yang bervariasi antara datar–agak
berombak hingga bergelombang dengan kemiringan 0–5 persen sampai 8–15 persen
dengan ketinggian antara 5–100 m dpl.
Kemiringan lahan Kabupaten Rokan Hilir berkisar antara 0-15 persen. Daerah dengan
kemiringan 0-3 persen meliputi 80 persen dari luas daratan. Pada bagian selatan hingga
ke barat daya atau dari Kecamatan Tanah Putih hingga ke bagian selatan dari Kecamatan
Bagan Sinembah memiliki wilayah yang bervariasi antara datar–agak berombak hingga
bergelombang dengan kemiringan 0–5 persen sampai 8–15 persen dengan ketinggian
antara 5–100 m dpl.
Jenis tanah yang banyak ditemukan di Kabupaten Rokan Hilir adalah organosol, glei
humus, alluvial, dan podzolik merah kuning (PMK). Jenis tanah organosol dan glei humus
dimanifestasikan dalam bentuk rawa-rawa meliputi dataran rendah, dengan tingkat
keasaman tinggi dan miskin unsur hara, sehingga tidak baik untuk pengembangan
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-3
pertanian. Jenis tanah podzolik berasal dari tanah alluvial dan baik untuk aktivitas
pertanian, sedangkan tanah PMK berasal dari batu endapan umumnya baik untuk
pertanian tanaman pangan dan perkebunan.
Daerah pesisir wilayah Kabupaten Rokan Hilir merupakan tanah gambut sehingga memiliki
kualitas air tanah dangkal yang umumnya berkualitas kurang baik. Daerah genangan
terdapat di bagian Selatan Kecamatan Tanah Putih, sedang pada bagian Utara atau
pesisir pantai hingga sepanjang daerah aliran Sungai Rokan merupakan daerah yang
rawan terhadap genangan. Selain itu, tanah gambut dan rawa memiliki daya dukung yang
rendah terhadap beban konstruksi. Karena itu, biaya pembangunan konstruksi di daerah
gambut dan rawa cukup tinggi.
Kondisi hidrologi Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi oleh keberadaan 15 (lima belas)
aliran sungai yang ada. Sungai Rokan merupakan sungai utama dengan panjang 350 km
dan kedalaman 6-8 m yang melintasi Kecamatan Bangko, Rimba Melintang, dan Tanah
Putih. Sungai Rokan berasal dari dua cabang anak sungai yaitu Sungai Rokan Kanan dan
Sungai Rokan Kiri yang hulu anak sungainya di Pegunungan Bukit Barisan pada bagian
timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan pada bagian barat Kabupaten Rokan Hulu. Tetapi
saat ini banyak anak sungai yang berada di hulu ini kekeringan dan tertutup oleh areal
perkebunan. Pemkab Rohil tidak mengizinkan usaha industri dijalankan di sepanjang
Sungai Rokan untuk menjaga kualitas air dan lingkungan sepanjang Sungai Rokan yang
sangat strategis untuk sumber air dan perekonomian.
Sebagian besar wilayah Kabupaten Rokan Hilir merupakan tanah lunak dan gambut
sehingga memiliki kualitas air tanah dangkal yang umumnya berkualitas kurang baik.
Daerah genangan terdapat di bagian Selatan Kecamatan Tanah Putih, sedang pada
bagian Utara atau pesisir pantai hingga sepanjang daerah aliran Sungai Rokan merupakan
daerah yang rawan terhadap genangan. Wilayah di sepanjang aliran Sungai Rokan
merupakan dataran rendah dan rawa-rawa yang menjadi rentan terhadap bencana banjir
dan genangan sebagaimana yang selama ini berlangsung secara berkala. Pada tahun
2004 dan 2006, terdapat indikasi bahwa beberapa wilayah di Kabupaten Rokan Hilir
mengalami bencana banjir dan genangan menjadi semakin luas akibat luapan Sungai
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-4
Rokan. Selain itu, tanah gambut dan rawa memiliki daya dukung yang rendah terhadap
beban konstruksi. Karena itu, biaya pembangunan konstruksi di daerah gambut dan rawa
cukup tinggi.
Kondisi hidrologi Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi oleh keberadaan 15 (lima belas)
aliran sungai yang ada. Sungai Rokan merupakan sungai utama dengan panjang 350km
dan kedalaman 6-8m yang melintasi Kecamatan Pujud, Rantau Kopar,Tanah Putih, Rimba
Melintang, Perkaitan dan Batu hampar. Sungai Rokan berasal dari dua cabang anak
sungai yaitu Sungai Rokan Kanan dan Sungai Rokan Kiri yang hulu anak sungainya di
Pegunungan Bukit Barisan pada bagian timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan pada
bagian barat Kabupaten Rokan Hulu. Tetapi saat ini banyak anak sungai yang berada di
hulu ini kekeringan dan tertutup oleh areal perkebunan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
tidak mengizinkan usaha industri dijalankan di sepanjang Sungai Rokan untuk menjaga
kualitas air dan lingkungan sepanjang Sungai Rokan yang sangat strategis untuk sumber
air dan perekonomian.
Kabupaten Rokan Hilir memiliki kondisi kawasan yang cukup bervariatif berupa kawasan
daratan, kawasan pesisir, perairan laut, dan pulau-pulau kecil yang merupakan salah satu
ekosistem penting yang mendukung keberlanjutan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir.
Kawasan pesisir dan perairan laut merupakan ekosistem pendukung kehidupan biota
perairan laut, termasuk biota-biota yang dilindungi. Sebagai muara dari salah satu sungai
yang terbesar di Provinsi Riau, maka kawasan pesisir dan laut Kabupaten Rokan Hilir kaya
akan sumber daya perikanan. Demikian pula halnya pulau-pulau kecil yang sebagian
diantaranya sesuai dengan luasnya berfungsi sebagai kawasan yang dilindungi. Kawasan
pesisir dan pulau-pulau kecil nyatanya juga merupakan tempat bermukim para nelayan
yang sebagian besar merupakan masyarakat golongan ekonomi lemah. Oleh karenanya
pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir, perairan laut, dan
pulau-pulau kecil perlu diperkuat untuk mendukung keberlanjutan kehidupan nelayan dan
keanekaragaman biota yang perlu dilindungi.
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-5
Tabel II.1 Hasil Telaahan Struktur Ruang Kabupaten Rokan Hilir
No Rencana Struktur Ruang
Rencana pentahapan pemanfaatan struktur ruang sesuai RTRW
Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program
lokasi
Waktu pelaksanaan
lima tahu
n ke-I
lima tahu
n ke-II
lima tahu
n ke-III
lima tahu
n ke-IV
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
I. Rencana pusat permukiman
I.1 Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
Penyusunan RDTR Kota Bagan Siapiapi
Bagan Siapi-Api
Pengembangan dan penataan teknis Kota Bagan Siapiapi
Pengembangan perkantoran pemerintahan
Pengembangan perumahan
Pengembangan pasar
Pengembangan rumah sakit kelas B
Pembangunan gedung olah raga dan kesenian
Peningkatan terminal (tipe B)
Pengembangan mesjid kabupaten
Peningkatan kapasitas PAM
Peningkatan pengelolaa sampah dan penyediaan TPST ramah lingkungan
Kasiba dan Lisiba
Pembangunan balai latihan kerja modern
Pengembangan SMK Negeri
Pengembagan perguruan tinggi/akademi
Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal
I.2.
Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah Perkotaan (PKWP)
Pengembangan perguruan tinggi/akademi
Bagan Batu
Pengembangan rumah sakit kelas D
Pengembangan masjid kecamatan
Pengembangan terminal
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-6
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
I.3. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan (PKL Perkotaan)
Pengembangan perguruan tinggi/akademi
Ujung Tanjung
Pengembangan rumah sakit kelas C
Pengembangan mesjid kecamatan
Pengembangan terminal transit
I.4. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Pengembangan SLTA Sinaboi
Pengembangan mesjid kecamatan
Pengembangan terminal
Pengembangan pelabuhan utama tersier
I.5. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Pengembangan SLTA Teluk Merbau, Sedinginan dan Panipahan
Pengembangan mesjid kecamatan
Pengembangan terminal
Pengembangan pelabuhan lokal Tanjung Lumba-lumba
Pengembangan pelabuhan regional
1.7 Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
Pengembangan SLTA Negeri Rimba Melintang,Bangko Kanan, Kampung Melayu, Pujud dan Simpang Kanan
Pengembangan masjid kecamatan
Pengembangan terminal Bangko Pusako
Pembangunan pelabuhan udara
II. Rencana jaringan transportasi
II.1 Pengembangan sistem prasarana transportasi darat Perbaikan dan peningkatan terminal
tipe B
Ujung Tanjung, Bagan Siapiapi, Bagan Batu, Teluk Merbau
Pembangunan terminal tipe C di kawasan
Teluk Merbau, Sinaboi, Panipahan dan Pujud
Pembangunan jalan kolektor primer dan lokal primer
Sp. Tanah Putih – Bagan Siapiapi, Bagan Siapiapi – Sinaboi dan Panipahan – Sei. Daun
Peningkatan jalan kolektor primer dan lokal primer
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-7
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kolektor primer dan lokal primer
Sp. Sedinginan – Sedinginan,
II.2. Peningkatan dan pembangunan transportasi laut
Optimalisasi pelabuhan Sinaboi dan Panipahan
Pengembangan pelabuhan laut dan sebagai pelabuhan pengumpan lokal
Bagan Siapiapi, Pulau Halang dan Tanjung Lumba-lumba
II.3. Peningkatan dan pembangunan transportasi udara
Pengembangan bandar udara Tanah Merah
Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan penerbangan
Peningkatan pelayanan sarana dan sarana bandara
III. Rencana jaringan energi
III.1 Pengembangan dan Penyediaan Prasarana Energi Listrik
Optimalisasi interkoneksi Ujung Tanjung dan Bagan Siapiapi
Pembangunan PLTG Duri
Peningkatan pelayanan prasarana energi listrik
IV. Rencana jaringan telekomunikasi
IV.1 Pengembangan dan Penyediaan Prasarana Telekomunikasi
Peningkatan pelayanan jaringan telepon dengan prioritas wilayah perkotaan
Tanah Putih dan Rimbo Melitang
Pengembangan pelayanan telekomunikasi di kawasan agroindustri (KSK) dan bandar udara
V. Rencana sistem jaringan sumber daya air
V.1 Pengembangan Prasarana Air Bersih
Penetapan kawasan sempadan sungai Rimbo Melintang,Batu Hampar, Bantaian dan Bagan Siapiapi
Pengembangan sumberdaya air baku
Peningkatan program pelayanan kebutuhan air bersih di seluruh wilayah permukiman
Penyediaan hidran umum pada wilayah permukiman perdesaan
Penataan ruang yang berdasarkan pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah masih belum
berjalan maksimal. Konversi lahan pertanian, hutan, dan rawa menjadi kawasan
permukiman, perdagangan, dan industri terjadi secara terus menerus. Di masa depan ini
bisa mengancam produksi pertanian, hasil hutan, dan keseimbangan siklus air. Pada
musim kemarau, kebakaran hutan dan terbakarnya lahan gambut mengakibatkan kabut
asap yang membahayakan transportasi dan kesehatan. Pada musim hujan, luapan sungai
Rokan Hilir menyebabkan banjir yang bisa memutuskan jalur lintas Sumatera.
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-8
Keberadaan taman kota, ruang terbuka hijau dan penghijauan di kota-kota di Kabupaten
Rokan Hilir masih kurang. Padahal perkembangan pembangunan kota-kota di Kabupaten
Rokan Hilir berlangsung sangat cepat karena didukung oleh APBD yang cukup besar,
yakni sekitar Rp 1 trilyun pada tahun 2005. Kejadian yang sering terjadi pada kota-kota
yang berkembang pesat, biasanya keberadaan taman kota, ruang terbuka hijau, dan
penghijauan di kota tersebut menjadi terlupakan karena konsentrasi kegiatan pada bidang
perdagangan dan aktivitas pembangunan lainnya. Bila tidak direncanakan dan
diperuntukkan sejak awal, maka kota-kota akan menjadi gersang dan berkembang tidak
terkendali.
Pengelolaan sampah pada kota-kota di Kabupaten Rokan Hilir masih belum tertata dengan
baik. Masyarakat masih terbiasa membakar sampah atau membuangnya ke lahan
kosong. Di samping itu, menumpuknya sampah di perkotaan karena pengelolaan sampah
yang masih belum baik akan menyebabkan penyakit dan menurunnya kualitas lingkungan.
Permasalahan ini akan semakin membesar di masa depan jika tidak diatasi. Jumlah
kendaraan bermotor di Rokan Hilir meningkat pesat dari tahun ke tahun seiring dengan
perkembangan ekonomi dan pembangunan yang dilakukan.
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-9
Tabel II.C.2.
Hasil Telaahan Pola Ruang
No Rencana
Pola Ruang
Rencana pentahapan pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW
Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi
Program lokasi
Waktu pelaksanaan
lima tahun ke-I
lima tahun ke-II
lima tahun ke-III
lima tahun ke-IV
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
I. Rencana kawasan lindung
I.1 Kawasan hutan lindung
Mencegah terjadi erosi, bencana banjir, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan dan Mempertahankan dan meningkatkan kelestarian kemampuan lahan/ruang dan lingkungan agar kegiatan budidaya bisa berfungsi dengan baik.
Pujud & Tanah Putih
I.2 Kawasan bergambut
Menjaga dan mengendalikan fungsi hidrologi wilayah sebagai penambat dan penyimpan air, pencegah banjir, dan untuk melindungi ekosistem khas yang ada di dalamnya.
empertahankan dan meningkatkan kelestarian kemampuan lahan/ruang dan lingkungan agar kegiatan budidaya bisa berfungsi secara baik.
Pasir Limau Kapas, Kubu, Bangko, Sinaboi
I.4 Sempadan sungai
Melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat menganggu dan merusak air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta untuk mengamankan aliran sungai dan Mempertahankan dan meningkatkan kelestarian kemampuan lahan/ruang dan lingkungan agar kegiatan budidaya bisa berfungsi secara baik.
Seluruh kecamatan
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-10
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
1.5 Kawasan sekitar danau/tasik
Melindungi danau/tasik dari kegiatan budidaya yang dapat menganggu atau merusak kelestarian fungsi danau/tasik dan Mempertahankan dan meningkatkan kelestarian kemampuan lahan/ruang dan lingkungan agar kegiatan budidaya bisa berfungsi dengan baik.
Pujud, Tanah Putih, Bangko
I.6 Cagar alam Pulau Berkey
Melindungi keanekaragaman satwa (aneka burung laut) dan tumbuhan serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
Bangko
I.7 Kawasan perlindungan penyu
Melindungi keberadaan habitat penyu yang juga berfungsi bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
Pasir Limau Kapas
I.8
Taman wisata alam danau laut Napangga
Melindungi keberadaan danau laut Napangga sebagai tempat berkembang biaknya berbagai ikan Arwana, disamping sebagai tempat wisata alam yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.
Pujut
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-11
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
I.9
Kawasan pantai/pulau berhutan bakau
Melindungi keberadaan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem pesisir dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut, disamping sebagai pelindung pantai dan Mempertahankan dan meningkatkan kelestarian kemampuan lahan/ruang dan lingkungan agar kegiatan budidaya bisa berfungsi secara baik.pengikisan air laut dan perlindungan usaha budidaya di belakangnya dan
Pasir Limau Kapas, Bangko, Sinaboi, Tanah Putih Tanjung Melawan
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
Kawasan pulau-pulau dengan luas < 10 Ha
Melestarikan tipe ekosistem khas pulau dan sekitarnya bagi perlindungan kawasan darat pulau, kawasan pesisir dan perairan laut di bawahnya dan Mempertahankan dan meningkatkan kelestarian kemampuan lahan/ruang dan lingkungan agar kegiatan budidaya bisa berfungsi secara baik.
Pasir Limau Kapas
II. Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis
II.1
Kawasan hutan produksi
Meningkatkan produksi hasil-hasil kehutanan bagi kepentingan negara, masyarakat, dunia industri dan bagi keperluan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, melalui kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat melalui koperasi atau lembaga kemasyarakatan lainnya.
Pasir Limau Kapas, Kubu, Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-12
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
II.2 Kawasan hutan rakyat
Meningkatkan produksi hasil – hasil kehutanan bagi kepentingan negara, masyarakat, dunis industri dan bagi keperluan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, melalui kegiatan investasi yang dilakukan oleh dunia usaha/swasta, koperasi, BUMD yang bergerak disektor kehutanan.
Bangko, Bangko Pusako
II.3 Kawasan pertanian lahan basah
Meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian tanaman lahan basah bagi kepentingan negara, masyarakat, dunia industri dan bagi keperluan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; serta sebagai upaya mempertahankan Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu sentra produksi padi di Provinsi Riau.
Kubu, Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud,Tanah Putih Tanjung Melawan
II.4 Kawasan pertanian lahan kering
Kubu, Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud,Tanah Putih Tanjung Melawan
Meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian tanaman lahan kering bagi kepentingan negara, masyarakat, dunia industri dan bagi keperluan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-13
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
II.5
Kawasan Tanaman Tahunan /Perkebunan
II.5.1 Perkebunan Besar Swasta
Pasir Limau Kapas, Kubu, Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan
Meningkatkan produksi hasil – hasil pertanian tanaman tahunan/perkebunan bagi kepentingan negara, masyarakat, dunia industri dan bagi keperluan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan investasi yang dilakukan oleh dunia usaha/swasta koperasi, BUMD yang bergerak di subsektor Perkebunan
II.5.2 Perkebunan Rakyat
Seluruh kecamatan
Meningkatkan produksi hasil – hasil pertanian tanaman tahunan/perkebunan bagi kepentingan negara, masyarakat, dunia industri dan bagi keperluan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan investasi yang dilakukan oleh dunia usaha/swasta koperasi, BUMD yang bergerak di subsektor Perkebunan
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-14
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
II.5.3 Kawasan Peternakan
Seluruh kecamatan
Meningkatkan produksi hasil – hasil pertanian tanaman lahan basah bagi kepentingan negara, masyarakat, dunia industri dan bagi keperluan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai upaya mempertahankan Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu sentra produksi padi di Provinsi Riau.
II.5.4 Kawasan Pertanian lahan Kering
Kubu, Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud,Tanah Putih Tanjung Melawan
Meningkatkan produksi hasil – hasil peternakan bagi kepentingan negara, masyarakat, dunia industri dan bagi keperluan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
II.6 Kawasan Perikanan
II.6.1 Perikanan Darat
Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan
Meningkatkan produksi hasil – hasil perikanan darat bagi kepentingan negara, masyarakat, dunia industri dan bagi keperluan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-15
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
II.6.2 PerikananPesisir/Laut
Pasir Limau Kapas, Kubu, Bangko, Sinaboi
Meningkatkan produksi hasil – hasil perikanan pesisir/laut bagi kepentingan negara, masyarakat, dunia industri dan bagi keperluan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, dan mempertahankan kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu sentra produksi perikanan laut terbesar di Provinsi Riau.
II.7 Kawasan Pertambangan
Bahan Galian Golongan C
Tanah Putih, Pujud,
Memanfaatkan potensi sumber daya tambang bagi pengembangan perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
II.8 Kawasan Peruntukan Industri
Pasir Limau Kapas, Sinaboi
Meningkatkan nilai tambah bagi produksi hasil pertanian dan mendorong perwujudan gerbang perdagangan lintas batas Sinaboi dan Panipahan
II.9 Kawasan Pariwisata
II.9.1
Kawasan Wisata Agro Pulau Pedamaran
Bangko
Memanfaatkan potensi obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Rokan Hilir, yang dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan pariwisata dan rekreasi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
II.9.2 Kawasan gugusan Pulau Jemur
Pasir Limau Kapas
II.9.3 Kawasan Desa Wisata Rantau Bais
Tanah Putih
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-16
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
II.9.4
Kawasan Wisata Keagamaan dan Budaya Bagansiapiapi
Bangko
II.10 Kawasan Pemukiman
Seluruh Kecamatan
Menyediakan tempat bermukim yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
II.11
Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Rokan Hilir
Tanah Putih, Rimba Melintang, Bangko Pusako
Menyediakan tempat bermukim yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan Mendorong mengembangkan ekonomi wilayah Kabupaten Rokan Hilir
II.12
Kawasan Lapangan Udara (Bandara)
Bangko Pusako (Teluk Bano I)
Meningkatkan interaksi inter regional Kabupaten Rokan Hilir dengan wilayah lainnya dan Meningkatkan arus koleksi dan distribusi barang dan aksebilitas pergerakan penumpang masuk dan keluar wilayah Kabupaten Rokan Hilir
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-17
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
II.13
Kawasan Konservasi Budaya dan Sejarah
II.13.1 Situs Candi Sintong
Tanah Putih Mendayagunakan nilai-nilai sejarah yang dimiliki Kabupaten Rokan Hilir dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungannya
II.13.2 Kawasan Rantau Bais
Tanah Putih
II.13.3
Klenteng Yan Sing Tua Bagan Siapiapi
Bangko
Berdasarkan pemanfaatan tata ruang maka potensi pengembangan wilayah di Kabupaten
Rokan Hilir dapat di gambarkan sebagai berikut:
Kawasan Perkotaan Ujung Tanjung, dimana dulu terdapat industri
pengolahan hasil hutan, tetapi kegiatannya sekarang sangat menurun.
Simpang Ujung Tanjung menjadi simpul perpindahan penumpang dari
Bagansiapiapi dan sekitarnya menuju Bagan Batu dan Sumatera Utara;
Kawasan Perkotaan Bagansiapiapi merupakan ibukota Kecamatan Bangko,
namun hingga saat ini menjadi ibukota sementara Kabupaten Rokan Hilir.
Lokasinya terletak di bagian pesisir utara dan pada muara Sungai Rokan.
Kawasan Bagansiapiapi pernah menjadi penghasil ikan laut yang besar,
namun saat ini mengalami degradasi. Selain itu juga pernah berkembang
industri galangan kapal kayu. Tetapi karena kayu yang susah didapat, maka
industri ini mengalami kemunduran saat ini. Industri rumah tangga yang
berkembang antara lain pembuatan kecap, tauco, air tahu, lumpia, kacang
pukul, ikan asin, dan terasi. Transportasi laut angkutan barang dan
penumpang dilayani oleh pelabuhan Bagansiapiapi. Angkutan barang ini
melayani bongkar muat barang lingkup nasional dan internasional (terutama
dari dan ke Malaysia). Angkutan penumpang melayani rute ke Panipahan,
Kubu, dan Pulau Halang. Transportasi darat melalui jaringan Bagansiapiapi–
Simpang Ujung Tanjung. Rute angkutan penumpang melayani pergerakan ke
Dumai dan Pekanbaru. Sistem tata air kota di Bagansiapiapi yang tidak baik,
menyebabkan penurunan kualitas fisik lingkungan perkotaan. Terdapat
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-18
banyak budidaya sarang burung walet yang menimbulkan polusi suara dan
juga lingkungan karena kotoran burung walet;
Kawasan perkotaan Bagan Batu merupakan ibukota Kecamatan Bagan
Sinembah dan merupakan kawasan perkotaan terbesar di Kabupaten Rokan
Hilir. Lokasinya terletak di bagian paling barat dan pada poros jalan Lintas
Sumatera. Kegiatan perdagangan berkembang sepanjang kiri-kanan jalan
lintas Sumatera yang melintasi kawasan perkotaan Bagan Batu. Di sini
berkembang industri pengolahan kelapa sawit yang didukung oleh
perkebunan kelapa sawit. Transportasi di daerah ini berupa jaringan jalan
lintas Sumatera yang menghubungkan Sumatera Utara, Dumai, Duri, dan
Pekanbaru;
Kawasan Perkotaan Panipahan merupakan ibukota Kecamatan Pasir Limau
Kapas. Lokasinya terletak di pesisir paling Barat dari Kabupaten Rokan Hilir
atau garis pantai paling utara dari Provinsi Riau dan berbatasan langsung
dengan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Penghasil ikan
laut dan udang terbesar di Kabupaten Rokan Hilir dan penghasil kopra basah.
Tepung ikan diekspor ke Jepang. Akses ditempuh melalui laut dari pelabuhan
Bagansiapiapi. Kondisi jaringan jalan yang ada masih buruk sehingga sulit
dilalui kendaraan;
Kawasan Perkotaan Sedinginan merupakan ibukota Kecamatan Tanah Putih.
Terletak di bagian selatan Kabupaten Rokan Hilir. Sedinginan merupakan
kota tertua di Kabupaten Rokan Hilir yang dikembangkan semasa kolonial
Belanda sebagai Controller I sebelum dipindahkan ke Bagansiapiapi tahun
1904. Karena itu memiliki nilai budaya dan keanekaragaman peninggalan
sejarah. Kawasan Sedinginan banyak dipengaruhi oleh kegiatan
pertambangan migas, juga terdapat perkebunan kelapa sawit, kelapa, dan
karet. Akses ditempuh melalui jaringan jalan Lintas Sumatera dan jaringan
jalan lokal;
Kawasan Perkotaan Rimba Melintang merupakan ibukota Kecamatan Rimba
Melintang. Lokasinya terletak pada jalan poros Bagansiapiapi–Ujung
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-19
Tanjung. Terkenal dengan sebutan Kota Padi dan kawasan sentra produksi
beras terbesar di Kabupaten Rokan Hilir;
Kawasan Perkotaan Teluk Merbau merupakan ibukota Kecamatan Kubu.
Lokasinya terletak di pesisir utara Kabupaten Rokan Hilir yang berhadapan
dengan Pulau Halang. Merupakan salah satu perkampungan Melayu dengan
peninggalan sejarah berupa pola budaya dan bangunan tua. Daerah ini
lambat berkembang karena relatif terisolir (rendahnya aksessibilitas dari jalan
darat). Terdapat pelabuhan rakyat Tanjung Lumba-lumba dengan kondisi fisik
yang cukup baik. Banyak dimanfaatkan untuk pengiriman komoditi hasil
pertanian/hutan ke Port Klang, Malaysia;
Kawasan Perkotaan Sinaboi merupakan ibukota Kecamatan Sinaboi. Terletak
di pesisir paling timur dari Kabupaten Rokan Hilir dan pada muara Sungai
Sinaboi. Daerah ini bercirikan kota pelabuhan, perdagangan, dan
penangkapan/ pengolahan hasil laut. Hasil utamanya adalah ikan, udang, dan
kepiting yang diekspor ke Port Klang dan Port Dickson. Sinaboi diprediksi
berkembang pesat dengan rencana pembangunan Pelabuhan Samudera dan
pembangunan poros jalan Sinaboi-Lubuk Gaung (Kota Dumai). Saat ini,
akses ke Sinaboi menggunakan jalan Bagansiapiapi– Sinaboi yang baru
dapat dilalui dengan kendaraan roda dua. Transportasi laut ke tempat ini
jarang dilakukan;
Kawasan Perkotaan Pujud merupakan ibukota Kecamatan Pujud. Terletak di
bagian selatan dari Kabupaten Rokan Hilir yang berbatasan dengan
Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumut. Terkenal sebagai penghasil karet
dan kelapa sawit dan memiliki pasar tradisional karet. Aksessibilitas cukup
baik dengan jaringan jalan lokal ke jalan lintas Sumatera;
Kawasan Perkotaan Pulau Halang terdiri dari Pulau Halang Belakang dan
Pulau Halang Depan yang terletak di perairan bagian utara dari Kabupaten
Rokan Hilir yang hanya bisa ditempuh melalui laut dari Bagansiapiapi.
Terkenal sebagai penghasil terasi terbesar di Indonesia.
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-20
Berdasarkan posisi geografis Kabupaten Rokan Hilir mempuyai lokasi yang strategis
dalam pengembangan wilayah dan ekonomi. Posisi geostrategis Kabupaten Rokan Hilir
dapat dijabarkan sebgai berikut;
1. Kabupaten Rokan Hilir sangat strategis di jalur pelayaran intenasional Selat Malaka
dan menjadi gerbang lintas perdagangan regional dari dan ke Selangor, Malaysia.
Lintasan tersebut melalui pelabuhan rakyat yang sudah ada sejak lama, yaitu
pelabuhan Bagansiapiapi, Pulau Halang, Sinaboi, Panipahan, dan Tanjung Lumba-
lumba. Pelabuhan Malaysia yang menjadi orientasi utama adalah Port Klang. Lalu
lintas pelayaran ini adalah pelayaran tradisional yang telah dilakukan masyarakat
sejak lama dan merupakan embrio bagi berkembangnya kerjasama perdagangan
lintas batas.
2. Kabupaten Rokan Hilir juga menjadi gerbang lintas batas dari dan ke Sumatera
Utara dengan memanfaatkan jalan lintas Sumatera, serta beberapa jaringan jalan
lokal yang terdapat di sebelah Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten
Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Interaksi regional dengan wilayah
Sumatera ini telah berlangsung lama untuk mengangkut komoditi pertanian dan
perkebunan yang dihasilkan masyarakat Rokan Hilir untuk dijual dan diolah lebih
lanjut di Sumatera Utara.
3. Kabupaten Rokan Hilir juga secara geografis berdekatan dengan Kota Dumai yang
di dalam RTRW Provinsi Riau telah ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah di
Provinsi Riau yang salah satu fungsi utama pelayanannya adalah sebagai pusat
kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional, termasuk crude
palm oil (CPO) dan migas. Pelabuhan Dumai sangat membantu penyaluran CPO
yang diproduksi di Kabupaten Rokan Hilir. Setelah Kepulauan Riau menjadi sebuah
provinsi tersendiri, maka fungsi Batam dan Bintan sebagai pintu gerbang
perdagangan bagi Provinsi Riau dialihkan ke Kota Dumai. Bahkan berkembang pula
wacana untuk menjadikan bagian dari Kota Dumai menjadi daerah Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK). Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini yang posisinya paling
dekat dengan Kota Dumai bisa mengambil keuntungan strategis dari keadaan ini.
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-21
4. Wilayah di sekitar Kabupaten Rokan Hilir memiliki linkages (keterkaitan) yang
penting. Di antara wilayah itu ada yang merupakan peluang yang menguntungkan
Rokan Hilir, tetapi ada pula yang menjadi saingan untuk produk yang dihasilkan di
Rokan Hilir. Di antara daerah itu adalah Sumatera Utara yang selama ini
memanfaatkan beras dari Rokan Hilir untuk di packing lalu dijual kembali. Demikian
pula dengan Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang dibeli lalu diproses di Sumatera
Utara. Dumai, Siak dan Bengkalis bisa berperan sebagai kompetitor pabrik CPO.
Malaysia bisa menjadi peluang bagi investor perkebunan sawit, peluang pasar,
konsumen produksi perikanan, tetapi bisa pula menjadi pesaing sawit dan pemicu
illegal logging.
2.1.2 Aspek Demografi
Penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2012 adalah 602.691 jiwa, dengan laju
pertumbuhan penduduk selama sepuluh tahun terkahir yakni dari tahun 2000-2010 adalah
sebesar 4,58 persen pertahun. Sedangkan sex ratio-nya adalah 106,25 yang artinya dari
setiap 100 penduduk perempuan rata-rata terdapat 107 penduduk laki-laki.
Perbandingan Sexratio di Kabupaten Rokan Hilir jika dilihat dari masing-masing
Kecamatan, maka akan didapati informasi sebagai berikut. Kecamatan Bangko 102,99
berarti dari 100 penduduk perempuan akan terdapat 103 penduduk laki-laki di Kecamatan
Bangko.Kecamatan Rantau Kopar memiliki sex ratio yang terendah, yaitu 101,48.
Kepadatan penduduk per kilometer menunjukkan bahwa Kecamatan Bagan Sinembah
menempati urutan tertinggi yaitu 154 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan
Rantau Kopar dan Batu Hampar menempati urutan terendah yaitu 23 dan 27 jiwa per
kilometer persegi. Jumlah penduduk Kecamatan Bagan Sinembah menempati urutan
tertinggi,yaitu137.017 jiwa, kemudian Kecamatan Pujud 74.316 jiwa, Kecamatan Bangko
69.310 jiwa,Kecamatan Bangko Pusako 64.313 jiwa, dan Kecamatan Rantau Kopar
memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu 5.567 jiwa.Bila diamati perbandingan luas
wilayah dengan jumlah penduduk maka terjadi ketimpangan dalam penyebaran
penduduk.Kecamatan Bagan Sinembah yang luasnya hanya 9,54 persen dari luas
Kabupaten Rokan Hilir menampung 22,73 persen penduduk,sedangkan Kecamatan
TanahPutih yang luasnya 21,56 persen menampung 10,55 persen penduduk. Penyebaran
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-22
penduduk yang tidak merata ini akan menimbulkan masalah kependudukan,kondisi yang
kurang sehat bagi kegiatan ekonomi, pertahanan keamanan dan keadilan sosial lainnya.
Tabel II.2
Kepadatan Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2008-2013
KECAMATAN 30-Jun 30-Jun 30-Jun 30-Jun 30-Jun 30-Jun
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Tanah Putih 48,801 49,446 57,434 60,499 62,872 64,952
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) 7.64 7.64 8.38 9.21 10.12 11.03
2.4.2
Eksport bersih perdagangan termasuk minyak bumi (ribu USD)
2.5 Pariwisata
2.5.1 Kunjungan wisata (jiwa)
III ASPEK DAYA SAING
1 Kemampuan Ekonomi
1.1
Otonomi daerah, pemerintahan umum,administrasi keuangan,perangkat daerah,kepegawaian dan persandian
1.1.1
Pengeluaran konsumsi RT perkapita per bulan (Rp) 548,855.00 623,855.00 753,160 687,398.00
1.1.2
Pengeluaran konsumsi non pangan perbulan (Rp) 306,516.00 348,403.50 489,554 446,809
1.2 Pertanian
1.2.1 Nilai tukar petani/nelayan (%) 99.06 99.06 104.11 105.06 104.22
2 Fasilitas wilayah/infrastuktur
2.1 Perhubungan
2.1.1
Jumlah terminal bis/ pelabuhan laut/udara
a Terminal bis Darat 1 1 1 1 1 1
b Pelabuhan Laut 1 1 1 1 1 11
c Pelabuhan Udara 1 1 1 1 1 -
2.1.2
Rata-rata panjang jalan per luas wilayah (km/km2) 328.65 3032.32
2.1.3
Kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi baik 1,005.00 1,005.00 1,005.00 30.7
Gambaran Umum Kondisi Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8
2.1.4
Kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi sedang 570.2 570.2 570.2 30.86
2.1.5
Persentase Rumah tangga pengguna listrik 90.16 94.52
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-54
2.4. Perumusan Permasalah Pembangunan Daerah
Pemasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expatation” antara kinerja pembangunan yang
akan dicapai saat ini dengan perencanan pembangunan yang akan dicapai pada masa yang akan
datang dengan mengunakan kondisi rill data yang ada pada saat ini.
Tujuan dari perumusan permasalah pembangunan adalah untuk dapat lebih terencana dan
terperincinya satrategi atau kebijakan yang akam di buat dalam mencapai tujuan yang telah di
tetapkan. Selanjutnya indentifkasi masalah pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang
penyelenggara pemerintahan daerah secara terpisah atau bersama sama terhadap beberapa isu
penting. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan prioritas masalah yang akan di hadapi dan penangung
jawab peyelenggaran pemerintahan daerah yang lebih terperinci. Untuk lebih jelasnya perumusan
masalah pembangunan daerah kabupaten rokan hilir dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.31
Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas
Kabupaten Rokan Hilir
No BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
INTERPRETASI Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
DAERAH
FAKTOR –FAKTOR
PENENTU KEBERHASILAN
-1 -2 -3 -4 -5
1 Pendidikan
1.1 Pendidikan
1.2 Angka Melek Huruf(%)
1.3 Penduduk Usia 15 - 24 tahun (%)
1.4 Penduduk Usia 15 - 55 tahun (%)
1.5 Angka rata-rata lama sekolah (tahun)
1.6 Angka partisipasi murni
1.7 SD/MI(%)
1.8 SMP/MTs (%)
1.9 SMA/SMK/MA (%)
1.10 Angka partisipasi kasar
1.11 SD/MI (%)
1.12 SMP/MTs(%)
1.13 SMA/SMK/MA (%)
1.14 Angka partisipasi sekolah
1.15 7-12 tahun (%)
1.16 13-15 tahun(%)
1.17 16-18 tahun (%)
1.18 Pendidikan dasar
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-55
1.20 Rasio murid/guru
1.21 Rasio murid/guru Sekolah dasar 1.19
1.22 Rasio murid/guru Sekolah Menengah Dasar
1.23 Rasio murid/guru Sekolah Menegah Atas
1.24 Pendidikan Menengah
1.25 Angka partisipasi sekolah
1.26 SMP/MTs (%)
1.27 SMA/SMK/MA (%)
1.28 Angka Kelulusan
1.29 Angka kelulusasn SMP/MTs (%)
1.30 Angka kelulusasn SMA/MA/SMK (%)
2 Kesehatan
2.1 Angka usia harapan hidup(tahun)
2.2 Angka Kematian Bayi (AKB)(Bayi/1000)
2.3 Angka Kematian Ibu Melahirkan(Ibu/100.000)
2.4 Angka kesakitan DBD(Orang/1000)
2.5 Angka kesakitan Malaria (Orang/1000)
2.6 Kesehatan dan KB
2.7 Rasio puskesmas dan pustu per 10.000 penduduk
2.8 Rasio rumah sakit per 10.000 penduduk
2.9 Rasio perawat per 100.000 penduduk
2.10 Rasio dokter umum per 100.000 penduduk
2.11 Rasio dokter spesialis per 100. 000 penduduk
2.12 Pengguna Alat KB (%)
2.13 Proporsi Kelahiran yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (Pertolongan Terakhir)
2.14 Proporsi Pertolongan Pertama Kelahiran yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih
2.15 Persentase Balita yang Telah Diimunisasi BCG
2.16 Persentase Balita yang Telah Diimunisasi Campak / Morbili
2.17 Persentase Balita yang Telah Diimunisasi Hepatitis B
2.18 Persentase Balita yang Telah Diimunisasi Polio
3 Penanaman Modal
3.1 Jumlah investor berskala nasional
3.2 PMDN (investor)
3.3 PMA(investor)
3.4 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
3.5 PMDN (Rp milyar)
3.6 PMA (US$ juta)
3.7 Daya serap tenaga kerja
3.8 PMDN(Jiwa)
3.9 PMA (Jiwa)
Gambaran Umum Kondisi Daerah II-56
4 Koperasi dan UKM
4.1 Jumlah Koperasi(unit)
4.2 Jumlah anggota koperasi(jiwa)
4.3 Persentase koperasi aktif (%)
5 Kependudukan
5.1 Laju pertumbuhan penduduk(%)
5.2 Jumlah penduduk (jiwa)
6 Tenaga Kerja
6.1 Angka partisipasi angkatan kerja(%)
6.2 Persentase pengangguran terbuka(%)
7 Pertanian
7.1 Produktivitas padi (ladang dan sawah) (ton)
7.2 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB(%)
8 Kehutanan
8.1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)
8.2 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB(%)
8.3 Luas lahan kritis (ha)
9 Kelautan dan Perikanan
9.1 Produksi perikanan(ton)
9.2 Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB(%)
10 Perdagangan
10.1 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)
10.2 Eksport bersih perdagangan termasuk minyak bumi (ribu USD)
11 Pariwisata
11.1 Kunjungan wisata (jiwa)
12 Pertanian
12.1 Nilai tukar petani/nelayan (%)
13 Perhubungan
13.1 Jumlah terminal bis/ pelabuhan laut/udara
13.2 Terminal bis Darat
13.3 Pelabuhan Laut
13.4 Pelabuhan Udara
14 Fasilitas wilayah/infrastuktur
14.1 Rata-rata panjang jalan per luas wilayah (km/km2)
14.2 Kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi baik
14.3 Kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi sedang
14.4 Persentase Rumah tangga pengguna listrik
Analisis Isu-Isu Strategis III-1
BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
Kondisi dan Analisis yang dipaparkan pada bagian sebelumnya telah menunjukkan secara
detil bagaimana keadaan Kabupaten Rokan Hilir pada berbagai bidang yang ditinjau.
Meskipun demikian, dibutuhkan beberapa simpulan untuk membedakan beberapa isu
utama yang betul-betul dianggap mempengaruhi perencanaan ke depan. Isu-isu tersebut
antara lain adalah:
Berada di daerah perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Negara Malaysia.
Menjadi daerah perlintasan di Selat Melaka dan Lintas Sumatera. Dekat dengan
Dumai sebagai pintu gerbang Riau daratan. Linkages dengan banyak wilayah.
Kabupaten yang berkembang pesat, pemekaran kecamatan terjadi dalam waktu
yang singkat.
Dilewati 15 aliran sungai besar, rawan bencana banjir di musim hujan.
Bahaya kekeringan, kebakaran hutan, dan kabut asap di musim kemarau
Pertumbuhan penduduk 4,0 persen per tahun, lebih tinggi dari Provinsi Riau.
Distibusi penduduk tidak merata, terkonsentrasi di Bagan Sinembah, Bangko, dan
Pujud.
IPM Kabupaten Rokan Hilir adalah yang terendah di Provinsi Riau
Pertumbuhan ekonomi tanpa migas 7,76 persen lebih tinggi dari pertumbuhan
ekonomi Riau 7,65 persen
Sektor listrik dan air paling rendah tingkat pertumbuhannya, tidak sebanding
dengan pertumbuhan pada sektor lain
Pertumbuhan sektor migas terus menurun
Analisis Isu-Isu Strategis III-2
Perekonomian Rokan Hilir belum berkembang, lebih banyak mengandalkan
kemurahan alam dan sumbangan dari sektor agraris.
Kontribusi PDRB tanpa migas yang tertinggi adalah kecamatan Bagan Sinembah,
Pasir Limau Kapas, dan Bangko (masing-masing di atas 15 persen). PDRB
dengan migas yang tertinggi adalah Kecamatan Tanah Putih dan Kubu.
Sumber mata pencaharian utama penduduk Rokan Hilir adalah sektor pertanian
yang tergambar dari sumbangan sektor pertanian pada PDRB Rokan Hilir adalah
56,4 persen pada tahun 2004.
Luas hutan negara menurun drastis dari 36,86 persen (per total luas lahan) pada
tahun 2002 menjadi 12,09 persen pada tahun 2005 yang merupakan indikasi
maraknya illegal logging.
Luas panen padi bertambah 22,5 persen pada 2001-2005. Produksi padi naik
18,13 persen pada 2001-2005, tetapi produktivitas lahan turun karena irigasi tidak
baik, padahal 21,6 persen dari rumah tangga pertanian adalah petani padi. Di sisi
lain, Rokan Hilir dialiri sungai-sungai besar yang potensial untuk penataan irigasi.
Sebanyak 39,2 persen dari rumah tangga di Rokan Hilir adalah petani
perkebunan. Kelapa sawit menjadi primadona perkebunan sampai tahun 2025.
Kelapa dan karet stagnan.
Produksi sapi dan kerbau turun drastis pada 2003. Kambing meningkat tajam.
Produksi Perikanan laut (94 persen dari produksi perikanan) menurun 26 persen
antara 2003-2005, perikanan umum tetap, perikanan budidaya naik sedikit.
Demikian pula dengan jumlah rumah tangga masing-masing sektor perikanan ini.
Penyebab turunnya produksi perikanan: alat-alat tangkap perikanan masih
tertinggal, aksi pencurian ikan, tidak berfungsinya lembaga ekonomi perikanan,
berperannya tengkulak.
Usaha industri pertanian menurun, tetapi industri logam, mesin, kimia, dan aneka
meningkat pesat.
Analisis Isu-Isu Strategis III-3
Usaha industri hilir dari pertanian dan perkebunan besar peluangnya. Demikian
pula peternakan.
Nilai ekspor menurun
Koperasi lebih berkembang di daerah perkebunan dibandingkan daerahlainnya.
Dana perimbangan di APBD sangat dominan, sedangkan PAD sangat kecil.
IPM Rokan Hilir meski meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, namun masih
yang terendah di Provinsi Riau. IMR (angka kematian bayi) juga menurun. Angka
harapan hidup meningkat.
Pemerataan pendapatan masih belum baik.
Banyak jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten dalam kondisi rusak. Hal ini
menghambat kegiatan perekonomian dan menambah keterisolasian daerah
terpencil.
Sektor listrik dan air bersih tidak berkembang.
Pemkab harus menyiapkan (membebaskan) lahan untuk pembangunan
infrastruktur (jalan, drainase, taman kota, terminal, pelabuhan, sekolah, dan lahan
cadangan untuk rekreasi) kelak.
Pelayanan publik dan penerapan teknologi informasi masih belum optimal.
Sekitar 59 persen penduduk tidak/belum pernah sekolah serta tidak/belum tamat
SD.
Angka partisipasi sekolah meningkat, tetapi juga diiringi dengan angka putus
sekolah.
Permasalahan dunia pendidikan di Rokan Hilir adalah kesulitan akses, biaya yang
relatif masih mahal, pemerataan, dan kualitas.
Aplikasi Budaya Melayu baru sebatas aspek estetika, belum memasuki pada
pandangan hidup, akhlak, teknologi, dan nilai tunjuk ajar.
Kepastian dan penegakan hukum masih lemah.
Analisis Isu-Isu Strategis III-4
3.2. Isu Strategis
3.2.1 Lingkungan Hidup
1. Ancaman banjir di Kabupaten Rokan Hilir di masa mendatang cukup besar. Aktivitas
perkebunan kelapa sawit yang mengubah siklus hidrologi memperbesar ancaman
banjir karena aliran air yang besar mengalir dari daerah tangkapan di daerah hulu
yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Di daerah perkotaan, pembangunan
daerah permukiman, perdagangan, perkantoran, dan industri akan mengurangi daerah
resapan air sehingga aliran permukaan (run off) akan menjadi lebih besar, apalagi jika
pembangunan drainase perkotaan tidak dilakukan dengan baik. Kondisi geomorfologi
Kabupaten Rokan Hilir di daerah pesisir dan daerah yang berdekatan dengan aliran
sungai (Kecamatan Sinaboi, Bangko, Rimba Melintang, dan Kubu) yang merupakan
daerah dataran rendah sangat rawan terhadap banjir. Penataan, pengaturan, dan
pengawasan konversi lahan di daerah rawa dan gambut harus dilakukan dengan hati-
hati untuk menghindari banjir akibat terbangunnya daerah resapan.
2. Aktivitas budidaya sarang burung walet yang marak dilakukan di tengah-tengah kota
Bagansiapiapi merupakan permasalahan di masa depan. Lokasi di tengah kota yang
seharusnya lebih sesuai untuk aktivitas perdagangan dan perkantoran terancam oleh
kegiatan budidaya sarang burung walet yang dibuat pada ruko-ruko. Suara bising
mengganggu kenyamanan kota. Sedangkan kotoran burung mempengaruhi kualitas
air hujan yang ditampung penduduk dari atap rumah. Jika pengawasan dan
pemberian izin budidaya sarang burung walet tidak dilakukan, maka ini akan menjadi
ancaman terhadap kesehatan dan kenyamanan di kawasan perkotaan.
3. Pembangunan dan perkembangan daerah yang pesat yang ditandai dengan besarnya
APBD, pemekaran kecamatan, bermunculannya daerah baru, dan pembukaan daerah
terisolir dengan pesatnya perkembangan infrastruktur menuntut penataan ruang dan
perencanaan wilayah yang baik. Jika ini tidak dilakukan, maka akan terjadi
kesemrawutan pembangunan dan dalam pemanfaatan lahan yang dalam jangka
panjang akan merusak tatanan infrastruktur, perekonomian, sosial, dan produktivitas
wilayah.
Analisis Isu-Isu Strategis III-5
4. Permasalahan persampahan dan kebersihan lingkungan semakin berat untuk daerah-
daerah ibu kota kecamatan yang akan berkembang menjadi sebuah kota yang padat
dengan penduduk.
5. Kelestarian lingkungan hutan hujan tropis semakin terancam karena konversi lahan
untuk areal perkebunan, permukiman serta kegiatan illegal logging. Sumberdaya
alami di dalamnya dan keseimbangan lingkungan hidup akan terancam.
3.2.2 Demografi
1. Dengan pertumbuhan penduduk sebesar 4,0 persen per tahun, maka jumlah
penduduk pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 1.044.883 jiwa. Tantangan
kependudukan adalah pengendalian laju pertumbuhan, kualitas, penyebaran
penduduk, serta penyediaan sarana dan prasarana kota/publik melalui perwujudan
keluarga kecil yang berkualitas melalui pengembangan investasi sosial dibidang
pendidikan, pemberdayaan, dan kesehatan masyarakat.
2. Jumlah penduduk yang bertambah banyak tentu diiringi dengan usia produktif dan
angkatan kerja yang banyak pula. Bila tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan
kesempatan kerja yang luas, akan menyebabkan permasalahan pengangguran dan
kerawanan sosial.
3. Pada tahun 2025 perlu dilakukan upaya untuk dapat menekan pertumbuhan penduduk
miskin. Keadaan tersebut juga menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan sosial di
Kabupaten Rokan Hilir merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian dari
pemerintah dan masyarakat.
3.2.3 Perekonomian dan Sumberdaya Alam
1. Dengan daya dukung lahan yang cukup luas dan potensial untuk dikembangkan
dalam berbagai sektor pembangunan, maka diperkirakan sampai tahun 2025 lahan-
lahan tersebut akan banyak dimanfaatkan untuk sektor perkebunan, pertanian,
industri, dan perdagangan. Untuk mengembangkan sektor industri (khususnya
agroindustri) dan perdagangan perlu didukung oleh iklim investasi dan dukungan
Analisis Isu-Isu Strategis III-6
fasilitas dan infrstruktur seperti jaringan jalan, kelistrikan, air bersih dan
telekomunikasi.
2. Perkembangan sektor perkebunan pada tahun 2025 diperkirakan akan didominasi
oleh tanaman kelapa sawit. Karena dukungan data yang kurang secara kuantitatif
belum dapat diperkirakan pertambahan luas areal kelapa sawit tersebut, namun
animo masyarakat yang tinggi untuk mengusahakan kelapa sawit telah
mengakibatkan pergeseran komoditas perkebunan dari kelapa menjadi kelapa sawit,
bahkan lahan pertanian tanaman pangan sudah banyak yang dialihfungsikan menjadi
areal perkebunan. Pergeseran komoditas dari kelapa dan karet menjadi kelapa sawit
juga disebabkan oleh kondisi tanaman ini yang sudah banyak dalam kategori
tanaman tua. Perkembangan kelapa sawit juga didorong oleh masih tingginya harga
CPO sebagai produk turunan kelapa sawit di pasar dunia.
3. Produksi hasil hutan dalam bentuk kayu pada tahun 2025 diperkirakan semakin
menurun. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2003 usaha industri pengergajian telah
menurun sebesar 99,97% dibandingkan tahun 2001. Upaya penebangan liar (illegal
logging) dan terbatasnya upaya reboisasi mengakibatkan luas areal hutan produksi
mengalami penurunan. Oleh sebab itu penggalian terhadap potensi hasil hutan non
kayu perlu menjadi perhatian, khususnya pada areal hutan industri.
4. Komoditas padi diperkirakan akan menjadi andalan sektor pertanian tanaman
pangan di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2025. Hal ini dapat dilihat dari
perkembangan luas panen tanaman padi sawah yang meningkat laju pertumbuhan
Rokan Hilir sama dengan pertumbuhan perekonomian Riau, berkisar antara 7-8
persen pertahun. Untuk memacu agar secara rata-rata pertumbuhan ekonomi Rokan
Hilir sama dengan rata-rata Provinsi Riau, perlu didukung pertanian agribisnis dan
agroindustri.
5. Jika diasumsikan tidak ada upaya signifikan dalam menjaga kelestarian sumberdaya
laut, maka diperkirakan potensi sumberdaya perikanan tangkap di laut pada tahun
2025 di Kabupaten Rokan Hilir semakin menurun. Pada periode 1999-2003 produksi
perikanan laut mengalami penurunan 0,2 persen. Untuk itu, pengembangan sektor
Analisis Isu-Isu Strategis III-7
perikanan dapat diarahkan pada perikanan budidaya dengan memanfaatkan potensi
sumberdaya alam dan sungai.
6. Salah satu masalah penting yang dihadapi Pemda Rokan Hilir yang terkait dengan
perikanan tidak hanya terletak pada upaya untuk mengatasi kemiskinan yang
mendera masyarakat nelayan Rokan Hilir, tetapi juga bagaimana mengelola
sumberdaya perikanan yang ada secara optimal.
7. Sektor peternakan merupakan sektor potensial di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun
2025. Pesatnya perkembangan ternak unggas (ayam pedaging/ras) merupakan
pertanda kondisi usaha ini yang cukup baik dan menguntungkan. Kerjasama
Ekonomi Sub Regional IMS-GT dan IMT-GT, serta kecenderungan peningkatan
kualitas konsumsi gizi pada pemenuhan konsumsi protein bagi penduduk merupakan
peluang pasar peternakan yang cukup besar. Areal tanaman perkebunan kelapa
sawit yang cukup luas di Kabupaten Rokan Hilir sangat potensial untuk
pengembangan peternakan dengan model pertanian terpadu antara tanaman dan
ternak, khususnya ternak sapi, kerbau, dan kambing/domba. Pembinaan
kelembagaan petani, penyediaan sarana dan prasarana pendukung peternakan
seperti penyediaan bibit unggul, pakan, Inseminasi Buatan (IB), rumah potong
hewan, dan pasar hewan, peningkatan akses permodalan, dan penataan sistem
pengendalian penyakit ternak merupakan hal yang perlu mendapat perhatian untuk
mendukung pengembangan agribisnis peternakan di Kabupaten Rokan Hilir.
8. Minyak bumi sebagai potensi sumberdaya alam yang unrenewable diperkirakan
produksinya semakin menurun di Kabupaten Rokan Hilir sampai tahun 2025.
Penurunan produksi minyak bumi memberikan konsekwensi pada penurunan
penerimanaan daerah dari dana bagi hasil (DBH), sehingga penggalian terhadap
potensi pertambangan lain dan penciptaan sumber pertumbuhan baru perlu
diperhatikan untuk mempertahankan dan meningkatkan perekonomian Kabupaten
Rokan Hilir. Penurunan produksi minyak bumi sebagai sumber energi utama saat ini,
menjadikan penggunaan sumber energi alternatif dimasa mendatang semakin
penting. Untuk itu, pengembangan industri biodisel dari minyak kelapa sawit
merupakan potensi besar yang dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Rokan Hilir.
Analisis Isu-Isu Strategis III-8
9. Industri berbasis pertanian diprediksi menjadi andalan Kabupaten Rokan Hilir pada
tahun 2025. Perkembangan produksi kelapa sawit, tanaman padi dan komoditi
pangan lainya, dan perikanan merupakan potensi bahan baku yang cukup besar
untuk mendukung agroindustri hilir. Tingginya penyerapan tenaga kerja pada industri
pertanian dan kehutanan menjadi alasan penting untuk memberikan perhatian
terhadap industri pertanian dan kehutanan. Pemberian insentif untuk penciptaan iklim
investasi yang baik, dan penyediaan infrastruktur pendukung merupakan syarat
yang diperlukan untuk mendorong perkembangan industri pertanian. Rendahnya
kualitas SDM dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran,
lemahnya kewirausahaan dari para pelaku, dan terbatasnya akses terhadap
permodalan, informasi teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya, perlu
diatasi untuk mendukung pengembangan industri kecil dan menengah.
Pengembangan industri turunan minyak kelapa sawit menjadi potensi besar yang
dapat dikembangkan di Kabupaten Rokan Hilir dengan memanfaatkan potensi bahan
baku yang dimiliki.
10. Peranan Koperasi dan UMKM diprediksi semakin penting dalam perekonomian
masyarakat dimasa mendatang. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM harus
dilakukan secara terencana, sistematis dan menyeluruh dengan penciptaan iklim
usaha untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin
kepastian usaha yang efisiensi ekonomi. Pengembangan koperasai dan UMKM
memerlukan pengembangan sistem pendukung usaha untuk meningkatkan akses
sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan
potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia. Pengembangan
kewirausahaan dan penciptaan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah
(UKM) dan pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang
berskala usaha mikro dan terutama yang masih berstatus keluarga miskin, sangat
diperlukan untuk meningkatkan peran strategis UMKM dalam perekonomian
masyarakat. Peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai
dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro
Analisis Isu-Isu Strategis III-9
dan kecil, perlu menjadi perhatian untuk mensejajarkan koperasi dengan UKM
lainnya.
11. Sektor perdagangan diprediksikan akan mempunyai andil dalam perekonomian
Kabupaten Rokan Hilir. Ini disebabkan 20 tahun yang akan datang industri terutama
industri yang berbasis pertanian diperkirakan akan mengalami perkembangan yang
pesat. Disamping itu perkembangan Kota-kota di Rokan Hilir serta bertambahnya
jumlah penduduk ikut mendorong pertumbuhan sektor ini. Permasalahan yang akan
muncul adalah munculnya pedadang kaki lima sebagai konsekuensi perkembangan
kota-kota di Rokan Hilir dan fasilitas. Untuk mengantisipasi itu, maka pengaturan
(regulasi) terhadap sektor industri dan sektor perdagangan harus jelas, nyata dan
transparan. Untuk itu, penentuan tempat/kawasan bongkar muat, pergudangan,
pengolahan, pendistribusian, dan jalur/alur lalulintas yang diizinkan untuk
memudahkan aksessibilitas sehingga tidak mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi
lainnya, sehingga harus menjadi skala prioritas dalam pengambilan kebijakan.
12. PDRB Kabupaten Rokan Hilir 2025 tanpa migas diperdiksikan akan menjadi Rp.
34.687.032,62. (dalam Jutaan). Sedangkan pendapatan perkapita pada tahun yang
sama diprediksikan akan menjadi Rp 3,179.87 juta. Peningkatan ini diperkirakan
semakin besarnya peran non migas. Akan tetapi yang perlu dikhawatirkan adalah
tidak terjadinya pemerataan pendapatan. Oleh sebab itu kebijakan-kebijakan
ekonomi harus mengarah kepada upaya untuk pemerataan pendapatan.
13. Kabupaten Rokan Hilir yang semakin maju dan berkembang membawa konsekuensi
logis berupa semakin besarnya pengeluaran untuk belanja pemerintah kabupaten
(publik dan aparatur). Mengingat sulitnya untuk memperbesar pendapatan daerah
sejalan dengan menurunnya penerimaan dari bagi hasil migas dan hasil hutan 20
tahun yang akan datang, maka pendapatan daerah harus dimanfaatkan secara
efisien dan efektif. Di samping itu, perlu penggalian dan pengelolaan sumber-sumber
pendapatan asli daerah yang lain, sejalan dengan tingkat kemajuan dan
perkembangan kabupaten.
3.2.4 Sosial dan Kemasyarakatan
Analisis Isu-Isu Strategis III-10
1. Mengantisipasi endemi penyakit mematikan flu burung, DBD dan penyakit menular
lainnya, diperlukan sistem peningkatan kesehatan masyarakat yang antara lain
ditentukan dengan ketersediaan sarana kesehatan, tenaga medis dan para medis,
teknologi pelayanan kesehatan, sistem informasi pelayanan, pendanaan serta
manajemen pelayanan yang optimal. Jika tidak ada upaya sungguh-sungguh, maka
diperkirakan penyebaran penyakit tersebut akan semakin berkembang.
2. Tanpa pembangunan infrastruktur yang di antaranya panti rehabilitasi, diprediksi
masalah prostitusi, perjudian, dan penyakit masyarakat tetap menjadi fenomena
sosial di masa depan.
3. Heterogenitas etnik dapat memperkaya kehidupan sosial kemasyarakatan yang
dapat menunjang pembangunan serta membawa konsekuensi negatif di masa
depan. Diperkirakan heterogenitas tersebut jika tidak dikelola dengan baik, maka
dapat menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat dan pemerintah.
3.2.5 Infratruktur
1. Prediksi perkembangan produksi pertanian di daerah Bangko, Kubu, Rimba Melintang
dan Sinaboi; perikanan di Panipahan, Bagansiapiapi dan Sinaboi; perkebunan di
daerah Tanah Putih, Pujud, Bagan Sinembah, dan Simpang Kanan; serta
pertambangan minyak bumi di Tanah Putih, Rimba Melintang, dan Bangko Pusako
menuntut pengembangan infrastruktur, jaringan irigasi, dan penataan wilayah yang
baik di masa depan.
2. Ancaman banjir akan selalu terjadi jika pembangunan sistem drainase yang
komprehensif di daerah perkotaan dan pemeliharaan sungai tidak menjadi prioritas.
3. Pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan perindustrian dan
perdagangan akan meningkatkan penggunaan listrik di masa depan. Kemajuan
teknologi dengan peralatan yang banyak menggunakan tenaga listrik menyebabkan
pemenuhan energi listrik sangat vital untuk menunjang kegiatan. Keterbatasan
pemerintah (pusat) dalam menyediakan energi listrik saat ini di tengah krisis ekonomi
harus diantisipasi pemerintah daerah sedini mungkin supaya pembangunan, kegiatan
masyarakat, industri, dan perdagangan tidak terhambat oleh keterbatasan daya listrik.
Analisis Isu-Isu Strategis III-11
4. Penggunaan radio dan televisi sebagai sarana informasi, komunikasi, dan hiburan
semakin signifikan di masa datang. Tumpang tindih frekuensi akan merupakan
potensi permasalahan di masa datang jika tidak dilakukan pengaturan. Pengawasan
media massa yang menyuguhkan aneka informasi dan hiburan yang menjangkau
masyarakat luas sangat urgen untuk dilakukan. Kecenderungan informasi yang hampir
tidak memiliki batas harus diantisipasi untuk menghindari dampak buruk dari media
komunikasi ini.
5. Kebutuhan air bersih yang sangat mempengaruhi kualitas kebersihan dan kesehatan
masyarakat akan terus meningkat seiring pertumbuhan kota. Penataan sumberdaya
air tanah dengan regulasi dan pengawasan sangat perlu untuk menjaga
keseimbangan alam. Terobosan dalam penyediaan air bersih bagi warga diperlukan
mengingat kapasitas penyediaan bersih yang ada saat ini sangat jauh dari kebutuhan
masyarakat yang sesungguhnya.
6. Perkembangan daerah yang pesat untuk daerah-daerah yang baru tumbuh biasanya
sering melupakan alokasi tanah yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur
seperti jalan, drainase, taman kota, dan lahan cadangan untuk rekreasi. Karena itu,
mulai saat ini perlu diusahakan supaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
membebaskan (membeli) tanah-tanah yang nantinya diperuntukkan buat jalan,
drainase, taman kota, terminal, pelabuhan, sekolah, dan lahan cadangan rekreasi
lainnya supaya di kemudian hari ketika tanahnya sudah mahal, Pemkab sudah
memilikinya.
3.2.6 Pendidikan dan Kebudayaan
1. Dimasa depan diperkirakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan
bergerak dengan cepat. Oleh sebab itu, dibutuhkan SDM yang menguasai iptek dan
imtaq. SDM yang ada dituntut untuk memiliki kemampuan yang kompetitif dan handal
untuk bisa diterima di dunia kerja dan menciptakan lapangan kerja baru. Mental
enterpreneurship (kewirausahaan) dengan nilai-nilai yang luhur diperlukan untuk bisa
membawa kemajuan di tengah persaingan yang semakin ketat. Sistem pendidikan
dituntut untuk mampu membaca situasi dan mempersiapkan SDM dalam
menghadapi situasi yang penuh dengan kompetisi di segala bidang.
Analisis Isu-Isu Strategis III-12
2. Pasar bebas, ASEAN Free Trade Area (AFTA), dan globalisasi bila tidak diimbangi
dengan penguasaan kompetensi SDM, akan berdampak pada rendahnya daya saing
tenaga kerja sehingga tidak bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Jika ini tidak
dipersiapkan dengan cermat, dikhawatirkan tenaga kerja dari penduduk Rokan Hilir
akan menjadi penonton di negeri sendiri.
3. Kesenjangan dalam memperoleh pelayanan pendidikan antara kelompok kaya dan
miskin, masyarakat kota dan pinggiran, dan antara laki-laki dan perempuan akan
terus mengancam.
4. Institusi pendidikan swasta akan memegang peranan yang signifikan di masa datang
karena keterbatasan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah untuk membiaya
semua sekolah negeri. Pembinaan dan bantuan yang proporsional yang diberikan
oleh pemerintah terhadap sekolah swasta akan turut serta menjadi penentu bagi
majunya pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir.
5. Kehadiran Visi Riau 2020 dapat berfungsi sebagai rujukan dan penataan
pembangunan kebudayaan di Kabupaten Rokan Hilir. Di masa depan, kebudayaan
Melayu sebagai kebudayaan masyarakat lokal Rokan Hilir dapat berkembang baik di
tengah-tengah masyarakat.
3.2.7 Pemerintahan dan Politik
1. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan
pemerintahan yang bersih (clean government) di Kabupaten Rokan Hilir diperkirakan
pelayanan aparatur pemerintah terhadap masyarakat akan semakin berkualitas.
2. Artikulasi kepentingan politik yang masih didominasi oleh elite di Kabupaten Rokan
Hilir, diperkirakan akan tetap menjadi sumber konflik politik.
3.2.8 Hukum dan Kamtibmas
1. Di masa depan atau 20-an tahun mendatang, kepastian hukum atau penegakan
hukum (law enforcement) merupakan agenda dan program strategis dari
pembangunan hukum dan Kamtibmas yang harus mendapat prioritas pemerintah
kabupaten.
Analisis Isu-Isu Strategis III-13
2. Pada masa mendatang, persoalan diskriminasi (perbedaan) terhadap perlakuan
hukum yang dapat menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
(kamtibmas), seminimal mungkin harus dihindari. Jika tidak kondisi masyarakat
Kabupaten Rokan Hilir yang dinamis, akan berpengaruh terhadap ketertiban dan
keamanan masyarakat.
3.2.9 Kehidupan Beragama
1. Pengaruh budaya asing dan kebiasaan buruk dari luar akan lebih mudah masuk dan
mempengaruhi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dengan sarana media dan
kemajuan teknologi informasi yang menembus hampir tanpa batas. Oleh karena itu,
di masa depan, langkah antisipasi lebih diperlukan berbanding langkah-langkah
kuratif (mengobati).
2. Pada masa depan diprediksi bahwa pergaulan bebas, pelacuran, perjudian, minum
minuman keras, dan konsumsi narkoba, ghalibnya tumbuh dan berkembang di
kalangan yang minim pendidikan dan pembinaan agama. Oleh karena itu, peranan
pembinaan agama, akan menjadi sangat penting guna menciptakan tatanan
masyarakat yang berkualitas dan dapat bertahan dari pelbagai pengaruh penyakit
masyarakat.
Visi dan Misi IV-1
BAB IV.
VISI DAN MISI DAERAH
4.1 .VISI
Berdasarkan kondisi masyarakat dan Kabupaten Rokan Hilir saat ini, tantangan yang
dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang
dimiliki oleh Kabupaten Rokan Hilir, maka Visi Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir 2005-
2025 dirumuskan sebagai berikut:
Tabel T-II.C.45
Perumusan Visi
No. Perwujudan Visi Pokok-pokok Visi Pernyataan Visi
sejahtera
taraf kehidupan yang tinggi,
sumberdaya manusia berkualitas,
Ketersedian lapangan kerja
pelayanan sosial yang baik
Pendidikan maju
Kesehatan maju
Perekonomian masyarakat yang maju,
Infrastruktur yang layak,
keadilan politik dan kesetaraan hukum
Terwujudnya masyarakat Rokan Hilir yang sejahtera, bermarwah dan bertaqwa dengan dukungan agribisnis yang tangguh tahun 2025
bermarwah Masyarakat yang berharkat dan
bermartabat,
bertaqwa
masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
berakhlak mulia
memiliki kepribadian luhur
agribisnis
Proses produksi yang terpadu antar sektor industri, pertanian, dan jasa
Pemanfaatan sumber daya alam daratan dan kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan, sesuai dengan kondisi wilayah Rokan Hilir
Visi dan Misi IV-2
Berdasarkan rumusan Visi Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2005-2025, maka
hasil pembangunan dapat dikukur melalui aspek pembangunan kesejahteraan, marwah,
dan ketaqwaan yang akan dicapai dengan indikasi sebagai berikut:
1. Kesejahteraan adalah harapan setiap anggota masyarakat yang tercermin dari
tingginya taraf kehidupan, sumberdaya manusia yang berkualitas, tersedianya
lapangan pekerjaan, baiknya pelayanan sosial, majunya pendidikan dan
kesehatan, majunya perekonomian masyarakat, tersedianya infrastruktur yang
layak, terlaksananya hak politik, serta kesamaan perlindungan di depan hukum.
2. Majunya pendidikan ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah
serta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional
yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Majunya kesehatan diukur dari angka
harapan hidup yang lebih tinggi; dan pelayanan kesehatan yang lebih baik.
Secara keseluruhan, kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan
tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.
3. Majunya perekonomian masyarakat tercermin dari tingginya pendapatan rata-rata,
dan ratanya pembagian ekonomi. Proses produksi berkembang keterpaduan
antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor jasa serta
pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang
daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara
rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan, sesuai dengan kondisi wilayah
Rokan Hilir. Hal ini didukung oleh tersedianya infrastruktur, jaringan transportasi
yang terpadu, baik darat, laut, sungai, maupun udara serta penataan wilayah yang
serasi dan seimbang.
4. Bermarwah berarti memiliki harkat dan martabat, mampu duduk sama rendah,
berdiri sama tinggi dengan masyarakat di daerah-daerah lain. Bermarwah juga
berarti memiliki jati diri yang berdedikasi dan terpuji dengan Budaya Melayu
sebagai ruhnya. Bermarwah adalah produk budaya yang menjadikan masyarakat
Rokan Hilir menyatu dengan Budaya Melayu sebagai payung negeri, dan
Visi dan Misi IV-3
mengaplikasikan Budaya Melayu dalam semua aspek budayanya mulai dari
estetika, etika, teknologi, bahasa, dan nilai tunjuk ajar.
5. Pembangunan yang dilakukan haruslah bertujuan akhir untuk menghasilkan
masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, dan memiliki kepribadian luhur. Agama harus bisa menjadi
bagian yang menyatu di dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan
masyarakat, aktivitas pekerjaan, maupun dalam menjalankan pemerintahan
sehingga bisa menjadi tenaga pendorong dan motivasi untuk mensukseskan
pembangunan. Sumber mata pencaharian utama penduduk Rokan Hilir adalah
sektor pertanian yang tergambar dari sumbangan sektor pertanian pada PDRB
Rokan Hilir adalah 56,4 persen pada tahun 2004. Demikian pula jumlah rumah
tangga petani (pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan) paling besar
jumlahnya. Dengan potensi alam yang semula jadi ini, maka sangat tepat jika
sektor pertanian (agribisnis) menjadi handalan dalam memajukan Kabupaten
Rokan Hilir di masa datang.
6. Agribisnis yang dikembangkan berbentuk cluster-cluster (pengelompokan)
pertanian. Tiga cluster pertanian yang potensil dikembangkan ke depan adalah
pertanian tanaman pangan (terutama padi), perkebunan dan perikanan.
Termasuk di dalamnya adalah home industri dan industri yang berkaitan dengan
cluster yang bersangkutan. Cluster-cluster ini bukanlah pengelompokan dalam
arti satu daerah satu komoditi saja, tetapi adalah pengelompokan untuk bidang
usaha yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Pengelompokan ini bisa saja
melibatkan usaha perkebunan sawit yang salah satu produk sampingannya adalah
pakan ternak untuk sapi. Dengan demikian pada cluster ini perkebunan sawit dan
peternakan sapi dikelompokkan dalam satu cluster. Agribisnis menjadi tulang
punggung kegiatan perekonomian yang memiliki kekuatan sehingga mampu
menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir.
Visi dan Misi IV-4
4.2. MISI
Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten tersebut ditempuh melalui 6 (enam)
misi pembangunan sebagai berikut:
1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas;
meningkatkan penguasaan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan
penerapannya.
2. Memajukan perekonomian dan pengelolaan sumberdaya alam yang
berkelanjutan dengan agribisnis sebagai tulang punggungnya adalah
memperkuat perekonomian berbasis agribisnis menuju keunggulan kompetitif
dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, pelayanan, dan
jasa; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan
yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan;
3. Mewujudkan pemerintah dan pengelolaan pemerintahan yang handal
adalah membangun sistem kepemerintahan yang baik, aparatur yang
berkualitas, bersih, akuntabel, berwibawa, dan bertanggung jawab yang
mampu memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat.
4. Menyediakan infrastruktur daerah dan mewujudkan lingkungan alam
yang lestari adalah membangun infrastruktur kebutuhan masyarakat yang
sesuai prioritas dan efisien serta mengelola pembangunan yang dapat
menjaga keseimbangan pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan
kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga
fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan masa kini dan masa
depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk
pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.
5. Mewujudkan masyarakat yang bermarwah, berdedikasi dan terpuji
dengan Budaya Melayu sebagai ruhnya adalah menjadikan masyarakat
Visi dan Misi IV-5
Rokan Hilir memiliki harkat dan martabat, mampu duduk sama rendah, berdiri
sama tinggi dengan masyarakat di daerah-daerah lain; selain itu
memasyarakatkan nilai-nilai mulia yang terdapat dalam tunjuk ajar Melayu
seperti jujur, amanah, sopan santun, kerja keras, cerdik, dan sifat mulia
lainnya ke dalam setiap lapisan kehidupan, baik di masyarakat, pemerintahan,
pendidikan, perdagangan dan aktivitas lainnya, sehingga Budaya Melayu tidak
hanya terwujud dalam simbol, tapi juga menjadi ruh dan motivasi dalam
menjalankan pembangunan
6. Mewujudkan masyarakat yang bertaqwa adalah memperdalam
pengetahuan agama, membentuk sikap dan perilaku mulia di dalam
kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan agama, dan mendekatkan diri
pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan semua amal; dan
mengaplikasikan nilai positif dan mulia dari agama ke dalam kehidupan sehari-
hari baik di lingkungan masyarakat, aktivitas pekerjaan, maupun dalam
menjalankan pemerintahan sehingga bisa menjadi tenaga pendorong dan
motivasi untuk mensukseskan pembangunan
Visi dan Misi
Tabel T-II.C.47 Perumusan Misi
No. Visi Pokok-pokok visi Stakeholder Pembangunan
Misi Masyarakat Pemerintah Daerah Pelaku Ekonomi Lainnya
Terwujudnya masyarakat Rokan Hilir yang sejahtera, bermarwah dan bertaqwa dengan dukungan agribisnis yang tangguh tahun 2025
taraf kehidupan yang tinggi,
sumberdaya manusia berkualitas,
Ketersedian lapangan kerja
pelayanan sosial yang baik
Pendidikan maju
Kesehatan maju
Perekonomian masyarakat yang maju,
Infrastruktur yang layak,
keadilan politik dan kesetaraan hukum
(√) Berswadaya dalam peningkatan SDM dan berperan serta dalam program pemerintah untuk menciptakan SDM yang berdaya saing
(x) Memberikan arahan, atuaran dan fasilita yang dibutuhkan untuk menciptkan SDM yang berdaya saing tinggi
(√) Berkerjasama dengan pemerintah dalam menciptkan SDM yang tinggi sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat (CSR)
(√) Rincian misi
Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Menjaga dan memelihara infrstruktur daerah yang disediakan pemerintah dan swasta
Menyediakan infrasttuktur daerah yang mendukung aktivitas produksi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat
Membantu pemerintah dalam penyediaan infrastruktur daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan ikut serta melestarikan lingkungan alam
Menyediakan infrastruktur daerah dan mewujudkan lingkungan alam yang lestari
Ikut serta mendukung pelaksanaan system pemerintahan yang baik melalui pengawasan dan menjaga kerukunan, bergotong
Membangun sistem kepemerintahan yang baik, aparatur yang berkualitas, bersih, akuntabel, berwibawa, dan bertanggung jawab yang mampu memberikan pelayanan yang
Berperan serta dengan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kerukunan, ketogotongroyongan, serta menjaga kemanan dan ketertiban lingkungan, serta meminimalisir dampak negatif kegiatan
Mewujudkan pemerintah dan pengelolaan pemerintahan yang handal
Visi dan Misi
royong, menjaga kemananan dan ketertiban lingkungan,
baik pada masyarakat
terhadap lingkungan alam dan social masyarakat
Masyarakat yang berharkat dan bermartabat,
Memelihara, melaksanakan dan melestarikan budaya melayu dalam segala aktivitas masyarakat
Meyediakan infrastruktur budaya melayu dan melestarikan dan meyebarluaskan nilai budaya malayu dalam segala aspek kehidupan masyarakat.
Ikut membatu dan berperan serta dalam pelestarian budaya melayu dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu dalam lingkungan masing masing
Mewujudkan masyarakat yang bermarwah, berdedikasi dan terpuji dengan Budaya Melayu sebagai ruhnya
masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
berakhlak mulia
memiliki kepribadian luhur
melaksanakan dan melestarikan nilai agama dan kepercayaan dalam bermasyarakat
Meyediakan sarana dan prasarana keagaman dan mejaga kerukunan umat beragama.
Berpartisipasi aktif dalam menciptkan kerukunan umat beragama
Mewujudkan masyarakat yang bertaqwa
Proses produksi yang terpadu antar sektor industri, pertanian, dan jasa
Pemanfaatan sumber daya alam daratan dan kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan, sesuai dengan kondisi wilayah Rokan Hilir
Melaksanan kegiatan produksi sesuai dengan potensi sumberdaya lokal secara efisien berwawasan lingkungan yang berkelajutan
Membuat regulasi penataan wilayah sentra produksi sesuai dengan potensi sumber daya yang didukung oleh sarana dan prasarana
dalam menciptkan perekonomian yang berkelanjutan
Melaksanakan kegiatan investasi, produksi yang berwawasan lingkungan serta menjalin kemitraan yang sinergi dengan aktivitas produksi masyarakat
Memajukan perekonomian dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan agribisnis sebagai tulang punggungnya
Visi dan Misi
Arah Kebijakan 1
BAB V.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
5.1. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah
5.1.2 Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Arah pembangunan sumberdaya manusia diwujudkan dengan mengedepankan
pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; peningkatan akses,
pemerataan, relevansi dan mutu layanan pendidikan dasar, peningkatan kualitas dan daya
saing tenaga kerja menuju persaingan global, pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan
penduduk, peningkatan partisipasi masyarakat disegala bidang.
1. Pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas sumber
daya manusia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan
manusia (IPM).
2. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat,
berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam era
global. Perlu disediakan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau disertai
dengan pembebasan biaya pendidikan. Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang
hayat sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas
hidup dan produktivitas masyarakat termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan
dan keterampilan bagi penduduk usia produktif.
3. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan
diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan
Arah Kebijakan 2
kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian
khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut
(manula), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui
peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia
kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan
pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut
dilakukan dengan memerhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit,
perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, serta globalisasi dan
demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektor. Penekanan
diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya
promotif dan preventif. Pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu
setiap kebijakan publik selalu memerhatikan dampaknya terhadap kesehatan.
Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor yang meliputi
produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat rumah
tangga dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya
dalam rangka mencapai status gizi yang baik.
4. Program dan kebijakan pembangunan kesehatan masyarakat, diarahkan kepada
peningkatan kualitas hidup, perpanjangan harapan hidup, penurunan angka kematian
ibu dan anak, pengaturan kelahiran, dan perencanaan keluarga sejahtera.
Meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, baik dari kemudahan akses,
biaya yang murah, dan pelayanan yang berkualitas. Peningkatan sarana dan
prasarana kesehatan, yang menjangkau sampai ke masyarakat miskin dan daerah
pinggiran yang jauh dari kota lengkap dengan teknologi, tenaga medis serta obat-
obatan yang terjangkau, menata pelayanan kesehatan melalui penerapan manajemen
kesehatan yang memadai.
5. Pembangunan di bidang kesehatan diprioritaskan melalui upaya promosi kesehatan
dan pencegahan penyakit dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam
masalah kesehatan yang biayanya lebih kecil dan lebih efektif dibandingkan upaya
pengobatan. Pelayanan kesehatan difokuskan pada pelayanan kesehatan dasar
(Puskesmas), dan tidak terlalu jauh terlibat dalam mengadakan sarana pelayanan
Arah Kebijakan 3
kesehatan berupa rumah sakit. Pemerintah harus berperan lebih banyak dalam
mengatur kebijakan, pengawasan serta pengaturan sarana pelayanan kesehatan
termasuk rumah sakit pemerintah/swasta, praktik dokter, bidan, apotik, dan pelayanan
kesehatan lainnya.
6. Peningkatan akses, pemerataan dan mutu terhadap layanan sosial dasar ditingkatkan
melalui; a) peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu
dan terjangkau, b) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan yang
mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan, dan c) peningkatan
kualitas hidup seluruh masyarakat dengan memberikan perhatian khusus bagi anak,
perempuan, keluarga serta masyarakat miskin dengan dukungan sistem hukum dan
perlindungan sosial yang responsif.
7. Kualitas tenaga kerja yang memiliki daya saing global, ditingkatkan dengan cara; a)
pemberian dukungan bagi program pelatihan yang strategis, b) penyediaan tenaga
kerja yang trampil dan profesional melalui penyetaraan kualitas baku standar
kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi sistem standar sertifikasi internasional dan
pasar kerja.
8. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan dengan; a) peningkatan
pelayanan kesehatan reproduksi, b) penataan persebaran dan mobilitas penduduk
secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung Kabupaten Rokan Hilir, c)
penataan administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, dan d) peningkatan peran pemerintah
dalam mengakomodir hak-hak penduduk dan perlindungan sosial.
9. Pemerataan pendidikan dan mendekati kesenjangan pelayanan pendidikan baik
antara yang kaya dan miskin, perkotaan dan perdesaan, laki-laki dan perempuan,
sekolah negeri dan swasta. Pemberian subsidi silang berupa biaya pendidikan dan
beasiswa untuk masyarakat miskin, perdesaan, dan kaum perempuan diprioritaskan.
Arah Kebijakan 4
10. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan menyiapkan peserta didik dengan program pendidikan dan pelatihan melalui
standar kompetensi global, agar mampu bersaing dalam pasar bebas.
11. Meningkatkan mutu pendidikan, baik pada sekolah negeri maupun sekolah swasta
dengan peningkatan sarana dan prasarana, kualitas guru, manajemen pendidikan, dan
penataan kurikulum sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya
saing.
12. Memajukan pendidikan wirausaha dan politeknik sehingga mampu mendorong
teriptanya wirausaha baru untuk mengurangi tingkat pengangguran. Penerapan
konsep link and match melalui kerja sama dengan dunia usaha dan industri sehingga
kompetensi yang dimiliki oleh lulusan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia
kerja.
13. Mengaktifkan perpustakaan umum dan menghidupkan kegiatan membaca di kalangan
masyarakat dalam rangka mencerdaskan masyarakat luas.
14. Meningkatkan kesejahteraan guru atau pendidik, terutama mereka yang berada di
daerah perdesaan.
15. Menyiapkan sistem informasi dan manajemen pendidikan modern untuk
mengantisipasi perubahan dengan meningkatkan intensitas riset, pengkajian, sampai
aplikasi program-program education development dalam jangka panjang.
16. Mempersiapkan program pembinaan khusus untuk pemuda sebagai tulang punggung
masyarakat dan kemajuan bangsa; partisipasi pemuda di berbagai bidang
pembangunan.
17. Pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi
olahraga di masyarakat
18. Mendorong dunia usaha dan industri untuk menempatkan posisi tenaga kerja sebagai
human capital yang diperlakukan secara manusiawi, melalui kemudahan persyaratan,
perizinan, sewa dan perpajakan, jaminan keamanan dan kelangsungan berusaha
kepada investor yang memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal dalam proses
produksi, operasi, dan pemasaran.
Arah Kebijakan 5
19. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dengan memprogramkan
pendidikan, pelatihan yang terspesialisasi sesuai dengan latar belakang keilmuan dan
berbagai ketrampilan terapan. Membangun sarana dan prasarana ketenagakerjaan,
serta menghidupkan balai-balai latihan keterampilan dalam berbagai bidang untuk
menyiapkan tenaga kerja bagi mengisi pasar kerja lokal, nasional, dan internasional.
20. Melakukan pengentasan kemiskinan secara berterusan, terencana, terstruktur, dan
terukur. Proses mulai dari pendataan, pemberian bantuan, pembinaan, dan
pemantauan harus dilakukan secara simultan dan serius sampai benar-benar tuntas,
sehingga pengentasan kemiskinan membawa dampak langsung pada peningkatan
kesejahteraan terutama di perdesaan.
21. Pembangunan hukum diselenggarakan melalui peningkatan kualitas sumberdaya
manusia aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman
dan peningkatan keahlian aparatur dalam bidang-bidang hukum. Meningkatkan
kerjasama antara pemerintahan daerah dengan aparatur penegak hukum dari instansi
vertikal seperti kepolisian, kejaksaaan, aparatur pengawasan. Dengan saling
menghormati tugas dan kewenangan masing-masing, akan dapat dibangun saling
pengertian dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum dan penegakan
keamanan dan ketertiban.
22. Mendorong kerukunan hidup berdampingan antarmasyarakat dengan tingkat
heterogenitas yang tinggi melalui penyadaran perlunya harmonisasi, saling
menghormati, dan toleransi.
23. Pembangunan rehabilitasi sosial diarahkan untuk merevitalisasi sistem rehabilitasi
untuk tujuan akhir kemandirian berusaha (pekerja seks komersial, gelandangan,
pengemis, tunawisma, dan penyandang cacat), memberikan bantuan yang cukup dan
merangsang masyarakat untuk memberikan bantuan (jompo, anak yatim, penyandang
penyakit kusta, HIV/AIDS, dan orang gila).
5.1.3 Memajukan perekonomian, perdagangan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan agribisnis sebagai tulang punggungnya
1. Pembangunan bidang ekonomi di arahkan pada upaya penyediaan berbagai fasilitas
infrastruktur yang lebih memadai baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga
Arah Kebijakan 6
mampu menciptakan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, penyusunan
peraturan (regulasi) yang mampu memberikan kemudahan, kepastian, keamanan, dan
kenyamanan investor serta perwujudan stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan
keamanan yang kondusif. Peningkatan kapasitas dan daya dukung jaringan
infrastruktur berupa listrik, telekomunikasi, air bersih, jalan, pelabuhan, terminal, dan
sarana pendukung lainnya ditujukan agar mampu merespon kegiatan ekonomi yang
semakin tinggi intensitasnya dan meningkatkan daya saing daerah.
2. Perluasan akses terhadap sumber permodalan, meningkatkan kemampuan menyerap
dan mengaplikasikan teknologi yang mampu menciptakan nilai tambah (added value)
yang lebih besar, memperluas dan mengembangkan sistem informasi yang mampu
diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku ekonomi, memperluas dan
meningkatkan kemampuan memasarkan terhadap produk yang dihasilkan oleh sektor
produksi masyarakat pada tataran lokal, regional, nasional dan internasional, serta
membina sektor industri untuk bisa menghasilkan produk yang unggul.
3. Agar pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi lebih terarah, efisien, efektif dan
sinkron dengan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten, serta adanya kegiatan
yang menyebar secara merata ke seluruh wilayah, maka pada wilayah yang potensial
diarahkan pada upaya pembangunan kawasan ekonomi yang mampu merelokasi
kegiatan industri, perdagangan, pergudangan, dan kegiatan ekonomi lainnya yang
mampu memperkuat struktur perekonomian wilayah.
4. Sektor usaha kecil yang berbasis masyarakat, telah mampu mempertahankan dan
menyelamatkan masyarakat dari keterpurukan ekonomi pada masa krisis ekonomi
yang lalu, oleh karena sektor informal ini telah mampu menjadi katup pengaman bagi
upaya mengatasi pengangguran, mempertahankan ekonomi rumah tangga
masyarakat dan memperluas kesempatan masyarakat untuk melakukan pilihan dari
segi jenis, mutu dan harga barang dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Untuk itu,
penyelenggaraan pembangunan lebih diarahkan pada upaya pengembangan kegiatan
ekonomi yang berbasis kerakyatan yang lebih kokoh lagi melalui penyediaan fasilitas
yang memadai.
Arah Kebijakan 7
5. Pembangunan ekonomi kerakyatan diarahkan untuk mendorong berkembangnya
inovasi teknologi untuk kreativitas masyarakat dalam berusaha, pemantapan
kelembagaan ekonomi kerakyatan, peningkatan kemampuan manajerial agar semakin
kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi persaingan global.
6. Pedagang kaki lima dan usaha perdagangan masyarakat terus dibina, dikembangkan,
dan ditertibkan sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketertiban kota
berjalan beriringan.
7. Dalam bidang kepariwisataan, rencana jangka panjang meliputi; (a) identifikasi dan
mengembangkan secara terus menerus serta memelihara objek-objek wisata alam,
sejarah, budaya, belanja, yang dapat dijual kepada wisatawan lokal dan mancanegara,
(b) memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk mengakses informasi
kepariwisataan, (c) memasukkan even-even wisata budaya ke dalam kalender
pariwisata nasional, (d) meningkatkan peran industri penunjang pariwisata melalui
pemberian fasilitas-fasilitas, serta kemudahan bagi tour & travel agents, perhotelan,
restoran, dan transportasi, (e) mendorong industri kecil dan industri rumah tangga
untuk membuat cenderamat (souvenir) wisata berciri khas Rokan Hilir khususnya dan
Melayu pada umumnya, dan (f) menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan
membuat wisatawan betah tinggal di Rokan Hilir dengan jangka waktu relatif cukup
panjang.
8. Pembangunan pertanian tanaman pangan diarahkan pada (a) peningkatan dan
pengamanan ketersediaan pangan dari produksi daerah dalam rangka meningkatkan
ketahanan pangan melalui upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan lahan dan
diversifikasi tanaman pangan di lahan usahatani, (b) peningkatan produksi dan
produktivitas pertanian melalui peningkatan penyediaan benih dan bibit bermutu serta
dukungan penyediaan input produksi lainnya, (c) penguatan dan penumbuhan
lembaga petani serta penguatan dan penumbuhan kembali sistem penyuluhan dan
pendampingan pertanian, untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani,
(d) penguatan basis data dan informasi pertanian tanaman pangan agar dukungan
kepada petani dapat diberikan secara efisien dan efektif, (e) pelaksanaan diversifikasi
konsumsi pangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras dan peningkatan
Arah Kebijakan 8
mutu konsumsi pangan dan gizi masyarakat, (f) peningkatan nilai tambah hasil
pertanian dan melaksanakan upaya-upaya penurunan kehilangan (losses) melalui
peningkatan penanganan panen dan pasca panen yang lebih baik, standarisasi
kualitas produk pertanian, dan pengembangan agroindustri, untuk meningkatkan
efisiensi usaha dan daya saing produk pertanian, (g) penataan sistem pasar gabah
dan beras, serta produk pertanian lainnya yang menguntungkan petani, (h)
peningkatan dukungan sektor lain untuk pembangunan pertanian tanaman pangan
terutama peningkatan perkreditan, jalan desa dan jalan usaha tani, pengamanan
penyediaan sarana produksi pertanian, serta sarana dan prasana pertanian lainnya.
9. Pembagunan jaringan irigasi merupakan keharusan untuk mendorong perkembangan
sektor pertanian tanaman pangan, disamping pembinaan dan pengembangan
agroindustri yang memadai. Pembangunan Rice Processing Complex (RPC) di
Kabupaten Rokan Hilir merupakan bentuk ransangan untuk meningkatkan produksi
padi dan meningkatkan kualitas produksi beras di Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini juga
harus didukung oleh jaminan stabilitas harga gabah dan beras serta pembinaan petani
yang lebih intensif, selain penyediaan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi,
jalan usahatani, dan pemantapan kelembagaan petani. Penyediaan jaringan irigasi
juga akan dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) untuk meningkatkan produksi
padi di Kabupaten Rokan Hilir.
10. Arah kebijakan pengembangan sektor perkebunan adalah (a) peningkatan
produktivitas perkebunan rakyat, (b) penguatan dan penumbuhan lembaga petani
serta penguatan dan penumbuhan kembali sistem penyuluhan dan pendampingan di
sektor perkebunan, untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani, (c)
pengembangan pola kemitraan usaha perkebunan rakyat dengan usaha perkebunan
besar swasta dan negara yang adil dan saling menguntungkan, (d) pengembangan
agroindustri hilir produk-produk perkebunan dan pengembangan industri turunan
produk minyak kelapa sawit, (e) penguatan basis data dan informasi perkebunan untuk
keperluan pengembangan sektor perkebunan, (f) penyediaan instansi teknis dibidang
perkebunan untuk memberikan dukungan dan bimbingan teknis kepada masyarakat,
(g) pengembangan pasar ekspor produk perkebunan, dan (h) peningkatan dukungan
Arah Kebijakan 9
sektor lain untuk pembangunan perkebunan terutama peningkatan perkreditan, jalan
desa dan jalan perkebunan, pengamanan penyediaan sarana produksi perkebunan,
serta sarana dan prasana lainnya.
11. Arah pembangunan sub-sektor perikanan adalah (a) meningkatkan pengelolaan dan
pendayagunaan sumber daya perikanan secara optimal, adil, dan lestari, sesuai
dengan daya dukung ekosistemnya untuk meningkatkan produksi perikanan dengan
tetap memperhatikan kelestarian lingkungan laut, (b) mengembangkan perikanan
tangkap di perairan/kawasan yang masih belum/kurang dimanfaatkan, seperti sumber
daya ikan laut dalam, laut lepas, dan ZEE, serta mengendalikan penangkapan di
perairan/kawasan yang telah mengalami overfishing, (c) penataan kelembagaan
nelayan, (d) penyediaan teknologi penangkapan ikan, (e) mengembangkan perikanan
budidaya melalui pola budidaya yang efisien, berdaya saing, dan berwawasan
lingkungan, (f) mengembangkan usaha perikanan berbasis kerakyatan, dan
memberdayakan masyarakat pesisir dan nelayan kecil, (g) mengembangkan serta
merehabilitasi sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil, (h)
mengembangkan dan meningkatkan mutu produk perikanan, baik dalam proses
produksi maupun pengolahannya, (i) meningkatkan pengawasan perairan untuk
menghindari transaksi produksi ikan yang merugikan perekonomian daerah; (j)
peningkatan kualitas pangan sesuai gizi seimbang, (k) pengembangan penangkaran
dan konservasi biota laut khususnya Penyu Hijau di Pulau Jemur, dan (l) peningkatan
dukungan sektor lain untuk pembangunan perikanan terutama peningkatan akses
permodalan, infrastruktur pendukung, pelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya
perairan, dan sarana dan prasana perikanan.
12. Mencegah degradasi aliran sungai-sungai tempat menetas (spawning ground) dan
tempat mencari makan (nursery ground) biota air seperti ikan dan udang. Hal ini terjadi
karena aksi penebangan hutan di hulu sungai untuk pembukaan lahan perkebunan
maupun pembalakan dan industri pulp. Merosotnya hasil perikanan Rokan Hilir juga
karena tidak berkembangnya industri kapal kayu di Bagan Siapi-api, disebabkan
sulitnya mendapatkan bahan kayu untuk material kapal karena maraknya illegal
logging. Kalaupun ada, harganya mahal, sehingga biaya produksi menjadi mahal.
Arah Kebijakan 10
Karena kapal diperlukan untuk menangkap ikan, disamping industri kapal kayu ini
dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan nilai tambah, maka harus ada upaya
yang sungguh-sungguh membangkitkan kembali industri kapal kayu ini, yang salah
satu caranya ialah dengan lebih seriusnya membasmi illegal logging di Rokan Hilir.
13. Akses terhadap permodalan dan kemampuan untuk memiliki dan mengoperasikan
armada perikanan dan alat tangkap perlu ditingkatkan secara bertahap. Armada
perikanan yang perlu dikembangkan adalah armada perikanan laut dan armada
perikanan perairan umum. Armada perikanan laut baik Perahu Tanpa Motor maupun
diesel, perlu dilengkapi dengan peralatan navigasi, dengan tonase yang lebih besar
dan kemampuan jelajah yang lebih tinggi.
14. Selain meningkatkan jumlah dan mutu armada perikanan dan alat tangkap, yang tidak
kalah pentingnya dilakukan adalah meningkatkan kemampuan para nelayan dalam
mengoperasikan armada perikanan dan alat tangkapnya masing-masing, disertai
pemahaman tentang iklim dan cuaca.
15. Untuk mencegah aksi pencurian ikan maka sarana dan prasarana bagi petugas
lapangan harus ditingkatkan.
16. Untuk meningkatkan produksi perikanan, perlu kebijakan yang komprehensif mulai dari
peningkatan jumlah dan mutu armada perikanan dan alat tangkap; pencegahan dan
penindakan aksi pencurian; merevitalisasi lembaga-lembaga ekonomi yang terkait
dengan perikanan seperti Koperasi dan TPI. Perlu inventarisasi, identifikasi,
pembinaan, pengembangan dan pengendalian perikanan baik perikanan laut, umum
maupun budidaya.
17. Perlu dilakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
pembinaan dan pengawasan mutu (meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur, dan
metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan). Perlu bimbingan
pemasaran hasil perikanan, meliputi pasar, pemantauan dan penyebaran informasi
pasar serta promosi hasil-hasil perikanan).
18. Untuk itu, pengembangan sektor perikanan dapat diarahkan pada perikanan budidaya
dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan sungai. Penyediaan bibit
Arah Kebijakan 11
unggul, sarana dan prasarana pendukung perikanan budidaya, bimbingan teknis, dan
pembinaan kelembagaan petani sangat diperlukan untuk pengembangan budidaya
perikanan darat. Pengembangan penangkaran penyu hijau di Pulau Jemur merupakan
potensi perikanan di Kabupaten Rokan Hilir dimasa mendatang sekaligus upaya
pelestarian sumberdaya dan biota laut.
19. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan sebagai kawasan sentra produksi
padi/beras dan kawasan sentra produksi perikanan. Pengembangan kawasan sentra
produksi ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan di Provinsi Riau. Kawasan
Sentra Produksi (KSP) padi/beras diarahkan pada Kecamatan Rimba Melintang,
Bangko, dan Kubu (sebelum pemekaran). Untuk itu diperlukan perlindungan terhadap
lahan potensial yang sesuai dengan budidaya padi, baik berupa lahan basah
(persawahan) maupun lahan kering (padi ladang).
20. Kebijaksanaan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) IMS-GT dan IMT-GT untuk
Kabupaten Rokan Hilir diarahkan pada upaya pemanfaatan potensi sumberdaya alam
yaitu pengembangan pertambangan minyak dan industri. Pelabuhan Sinaboi dan
Panipahan menjadi penunjang proses distribusi-produksi dan pemasaran hasil
kelautan, dan pintu gerbang lintas batas ke negara anggota KESR IMS-GT dan IMT-
GT.
21. Kawasan transmigrasi di Bangko Pusako, Batu Hampar, Bagan Sinembah, Rimbang
Melintang, dan Kubu memiliki kegiatan industri, tanaman pangan, perkebunan, dan
peternakan. Daerah transmigrasi ini berkembang cukup baik dan berpotensi menjadi
daerah sentra produksi hasil pertanian dan perkebunan.
22. Arah pembangunan sub-sektor peternakan adalah (a) pemberdayaan dan
pengembangan peternakan rakyat guna mendorong diversifikasi produk dalam rangka
mencukupi kebutuhan protein hewani, (b) penyediaan bibit ternak unggul dan jaminan
penyediaan sarana produksi peternakan, (c) mendorong pengembangan pertanian
terpadu antara tanaman dan ternak, (d) peningkatan mutu ternak dan pengendalian
serta penanggulangan berbagai penyakit ternak, (e) peningkatan sistem kesehatan
ternak untuk mendukung keamanan pangan nasional, (f) peningkatan produksi bahan
pangan protein hewani untuk peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi yang
Arah Kebijakan 12
seimbang, dan (g) peningkatan dukungan sektor lain untuk pembangunan peternakan
terutama peningkatan akses permodalan bagi masyarakat, penyediaan tenaga teknis
peternakan, infrasruktur pendukung usaha peternakan, dan sarana dan prasana
peternakan.
23. Arah pembangunan sektor kehutanan adalah (a) memelihara dan meningkatkan fungsi
hutan, baik di daerah aliran sungai, kawasan hutan lindung, hutan wisata, dan hutan
kota sebagai salah satu unsur penentu ekosistem lingkungan, (b) melindungi plasma
nutfah dan mengembangkan keanekaragaman hayati dengan melibatkan peran serta
masyarakat di sekitar kawasan hutan, (c) peningkatan pemanfaatan dan nilai tambah
hasil hutan nonkayu, (d) pemberian insentif dan peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pengembangan hutan tanaman, (e) peningkatan produksi hasil hutan nonkayu
untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang semuanya dimaksudkan untuk
diversifikasi usaha bagi masyarakat perdesaan pada umumnya, dan (f) mendukung
produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan
hutan tanaman dan hasil hutan non kayu.
24. Arah pembangunan bidang perdagangan/jasa adalah menjamin arus lalu lintas
distribusi barang dan jasa serta ketersediaannya bagi kepentingan masyarakat,
mengendalikan tingkat harga dan distribusi barang dan jasa, terutama untuk komoditi
bahan makanan pokok masyarakat dengan memperbaiki sistem tata niaga, membuat
peraturan mekanisme barang dan jasa yang berkeadilan serta melakukan operasi
pasar, membangun, mengembangkan, dan membenahi prasarana dan sarana
perdagangan serta kelembagaan perdagangan, meningkatkan kegiatan promosi
barang dan jasa, meningkatkan ekspor komoditi unggulan dan meningkatkan
perlindungan terhadap konsumen.
25. Pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
diarahkan pada mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan
kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja, dan revitalisasi pertanian dan perdesaan,
melalui (a) pengembangan koperasi dan UMKM dengan menitikberatkan pada
peningkatan jumlah koperasi berdasarkan jenis, bidang usaha, keanggotaan, dan
permodalan; (b) peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha,
Arah Kebijakan 13
pembinaan manajemen (sumberdaya manusia, kepemimpinan, keuangan,
pembelanjaan, pemasaran, dan komunikasi), sehingga mampu berperan dalam
menyediakan barang dan jasa sebagai usaha bisnis, baik pada pasar lokal, regional
maupun internasional; (c) membangun koperasi yang tangguh yang berperan sebagai
sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis kerakyatan, menciptakan lapangan
kerja, peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta meningkatkan daya
saing; (d) peningkatan peran aktif kelembagaan koperasi dan UMKM serta
membangun pola fikir dan sikap mental yang konstruktif tentang pentingnya
pembangunan koperasi sebagai unit kegiatan ekonomi masyarakat; (e)
pengembangan bussines development services (BDS) sebagai lembaga yang
memberikan pelayanan dan pendampingan kepada sentra-sentra produksi dan
koperasi; (f) meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha koperasai dan UMKM,
sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh
dan bersaing; (g) peningkatan akses dan perluasan pasar (lokal dan ekspor) bagi
produk-produk koperasi dan UKM; dan (h) peningkatan kapasitas kelembagaan dan
kualitas layanan lembaga keuangan lokal dalam menyediakan alternatif sumber
pembiayaan bagi koperasai dan UMKM terutama sektor pertanian dan perdesaan.
26. Arah pembangunan bidang industri adalah membangun industri yang menitikberatkan
pada industri skala kecil, menengah dan rumah tangga, di sentra atau kantong-
kantong industri yang berbasis pertanian dan komponen lokal dengan menggunakan
teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam
rangka memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat. Membangun
industri yang memiliki keterkaitan ke depan maupun ke belakang dengan sektor lain,
baik di bidang produksi maupun pemasaran, membangun kemitraan yang saling
menguntungkan, baik dalam bidang produksi maupun pemasaran. Membangun
industri menengah dan besar yang memiliki daya saing tinggi sesuai arahan rencana
tata ruang wilayah yang ramah lingkungan dan diharapkan mampu menyerap tenaga
kerja lokal yang lebih banyak.
5.1.4 Mewujudkan pemerintah dan pengelolaan pemerintahan yang handal
Arah Kebijakan 14
1. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah dengan melakukan
penataan sistem kepegawaian yang meliputi sistem pengangkatan pegawai,
penempatan yang sesuai dengan latar belakang dan kompetensi, kenaikan pangkat
dan karier berdasarkan kinerja dan prestasi, pemberian penghargaan dan sanksi
(reward and punishment), pelatihan berkala dan on-job training, serta menciptakan
iklim kerja yang kondusif.
2. Meningkatkan kualitas dalam melayani kebutuhan masyarakat dan melaksanakan
pembangunan dengan menerapkan standar pelayanan minimum pada semua bidang.
Termasuk di dalamnya pengurusan surat menyurat, perizinan, pemenuhan kebutuhan
dasar, dan pelayanan umum.
3. Menata sistem administrasi dan manajemen pemerintahan dengan bertahap
menggunakan sistem teknologi informasi (IT) dan sistem informasi geografis (GIS)
yang efisien, efektif, dan akurat sehingga mempercepat pelayanan pada masyarakat
dan peningkatan kinerja aparatur. Menerapkan transparansi dalam penganggaran,
program berbasis kinerja, dan asas-asas manajemen modern untuk melancarkan
pembangunan.
4. Dalam bidang kependudukan, pembangunan diarahkan untuk menerapkan sistem
informasi kependudukan sehingga administrasi kependudukan yang handal dapat
membantu optimalisasi pelayanan publik, membangun jaringan dan program aplikasi
informasi kependudukan yang tersambung (connected) di setiap kecamatan sampai ke
dinas terkait, sehingga duplikasi data penduduk dapat dihindari, mempertegas
penerapan ketentuan (Perda) bagi pendatang untuk mengurangi dampak-dampak
sosial pengangguran yang bersumber dari arus urbanisasi, dan memperbaharui
kebijakan kependudukan sesuai dengan perkembangan kota dan pembangunan.
5.1.5 Menyediakan infrastruktur daerah dan mewujudkan lingkungan alam yang
lestari
1. Arahan pengembangan sistem transportasi untuk Kabupaten Rokan Hilir adalah
pengembangan jaringan jalan untuk meningkatkan aksessibilitas, mendorong
perkembangan kegiatan ekonomi wilayah, dan untuk membuka isolasi daerah.
Arah Kebijakan 15
Peningkatan jaringan jalan nasional (arteri primer) di antaranya ruas jalan Simpang
Batang-Bagan Batu-batas Sumut, serta ruas jaringan jalan provinsi (kolektor primer)
Bagansiapiapi-Sinaboi, Simpang Tanah Putih-Bagansiapiapi, dan Simpang Kulim-
Simpang Batang.
2. Rencana pengembangan sistem transportasi laut diarahkan sebagai pelabuhan utama
tersier di Sinaboi, Pelabuhan Pengumpan Regional di Panipahan, serta Pelabuhan
Pengumpan Lokal di Pulau Halang dan Bagansiapiapi.
3. Pengembangan bandara di Tanah Merah sebagai Bandara Pusat Penyebaran Tersier.
4. Membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi listrik dan bahan bakar,
dengan menjalin kerjasama yang erat dengan instansi terkait baik pemerintah pusat
maupun swasta sehingga tersedia dalam jumlah yang cukup dan terjangkau.
5. Menata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Rokan Hilir yang meliputi aspek perencanaan, pemberian izin mendirikan
bangunan (IMB), pengawasan pembangunan, peruntukan dan perubahan bentuk dan
fungsi bangunan dan lahan. Menata lingkungan perkotaan di wilayah yang berpotensi
untuk menjadi daerah pengembangan perkotaan.
6. Pemanfaatan dan konservasi sumberdaya air tanah dilakukan dengan memperhatikan
aspek lingkungan, dan ketersediaan cadangan air tanah dalam jangka panjang
dengan melakukan pemetaan, pengawasan, dan pengendalian. Penyediaan air bersih
dilakukan dengan mengoptimalkan sistem pengolahan air bersih dari Sungai Rokan.
Selain itu, perlu pengkajian untuk pemanfaatan air tanah dalam (aquifer) dan
eksploitasi yang dilakukan dengan memperhatikan pemetaan air tanah, aspek
lingkungan, dan keseimbangan air tanah. Pembangunan pengairan harus
dilaksanakan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi dengan sektor lain agar
diperoleh manfaat yang optimal. Tata guna air, tanah, dan kehutanan harus
diselenggarakan secara terpadu untuk menjamin fungsi kelestarian sumberdaya alam
dan lingkungan hidup yang seimbang.
7. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serendah mungkin dengan
membuat perangkat peraturan, pembenahan institusi, dan penyadaran pada
Arah Kebijakan 16
masyarakat dan sektor swasta. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai
lingkungan dan hidup dalam suasana yang asri dan sehat.
8. Memulai penataan dalam pengelolaan sampah di daerah perkotaan secara terpadu
mulai dari pengumpulan, pengangkutan, sampai pengelolaan sampah di tempat
pembuangan akhir. Penggunaan teknologi yang tepat dan efektif harus dilakukan
untuk mengelola sampah perkotaan yang besar jumlahnya dan singkat waktu
pengelolaannya untuk menghindari penumpukan sampah yang menimbulkan penyakit.
Prinsip 5R untuk mendapatkan zero waste harus dilakukan secara bertahap yang
meliputi recycle, reduce, reuse, recovery, dan revalue. Proses pemisahan dan daur
ulang (recycling) untuk sampah plastik, kaca, kertas, dan sampah organik dilakukan
secara bertahap sesuai kemampuan pemerintah dan kesadaran masyarakat.
Penyuluhan dan penyadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan
mengelola sampah harus terus menerus dilakukan.
9. Penyediaan taman kota, ruang terbuka hijau, dan tempat rekreasi untuk daerah
perkotaan dilakukan dengan memanfaatkan tanah milik pemerintah daerah yang
masih belum digunakan atau dengan membeli tanah milik masyarakat untuk
menghindari mahalnya harga di kemudian hari. Penyediaan tanah ini harus
memperhatikan aspek letak yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat
sehingga pemanfaatannya bisa maksimal didapatkan oleh masyarakat.
10. Menurut Struktur Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, di Kabupaten Rokan Hilir, secara
makro diperlukan penataan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan dan
pengembangan simpul-simpul kegiatan transportasi internasional, berupa pelabuhan
laut dan bandar udara sebagai simpul koleksi-distribusi yang mampu menciptakan
hubungan langsung ke jaringan perkotaan poros perekonomian dunia. Selain itu,
Ujung Tanjung sebagai ibukota Kabupaten Rokan Hilir dan Bagansiapiapi sebagai
ibukota sementara ditetapkan memiliki jenjang fungsi pusat kegiatan lokal (PKL). Dua
permukiman perkotaan diarahkan sebagai sub pusat kegiatan lokal 1 (Sub PKL 1)
yaitu Bagan Sinembah dan Sinaboi.
11. Untuk pusat kegiatan lokal (PKL) yang berlokasi di pesisir dapat dilengkapi fasilitas
pelabuhan laut dengan kelas fungsi Pelabuhan Utama Tersier dan pelabuhan
Arah Kebijakan 17
penyeberangan. Untuk PKL yang berlokasi di pinggiran sungai dapat dikembangkan
pelabuhan sungai. Pengembangan bandar udara pada PKL perlu disesuaikan dengan
kebutuhan dan kondisi wilayah dengan kelas fungsi Pusat Penyebaran Tersier atau
lebih bawah.
5.1.6 Mewujudkan masyarakat yang memiliki jati diri yang berdedikasi dan terpuji
dengan Budaya Melayu sebagai ruhnya
1. Memasyarakatkan Budaya Melayu melalui pendidikan di sekolah-sekolah; publikasi
melalui penerbitan buku, media cetak, dan elektronik, penyelenggaraan acara seni dan
budaya, dan aplikasi dalam arsitektur gedung dan lingkungan. Penerapan Budaya
Melayu di tengah masyarakat harus memperhatikan adat yang bersendikan syara’,
syara’ bersendikan Kitabullah di mana Islam menjadi pilar utamanya.
2. Memasyarakatkan nilai-nilai mulia yang terdapat dalam tunjuk ajar Melayu seperti
jujur, amanah, sopan santun, kerja keras, cerdik, dan sifat mulia lainnya ke dalam
setiap lapisan kehidupan, baik di masyarakat, pemerintahan, maupun dalam
perdagangan dan aktivitas lainnya, sehingga Budaya Melayu tidak hanya terwujud
dalam simbol, tapi juga menjadi ruh dan motivasi dalam menjalankan pembangunan.
3. Menghidupkan semua sisi kebudayaan dalam Budaya Melayu termasuk dalam hal
etika (perilaku, nilai, dan norma), estetika (kesenian, tarian, pola gambar dan ukiran),
ilmu pengetahuan (teknologi, arsitektur), sastera (buku, puisi, sajak) dan aspek budaya
lainnya.
4. Menyediakan anggaran yang proporsional untuk mewujudkan masyarakat yang
berbudaya Melayu.
5.1.7 Mewujudkan masyarakat yang bertaqwa
1. Memajukan pendidikan agama di sekolah yang diarahkan untuk memperdalam
pengetahuan agama, membentuk sikap dan perilaku mulia di dalam kehidupan sehari-
hari sesuai dengan tuntunan agama, dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha
Esa sebagai landasan semua amal dan perbuatan.
Arah Kebijakan 18
2. Memajukan dan merangsang program pembinaan keagamaan pada semua lapisan
masyarakat, aparatur pemerintah, anak-anak, dan pemuda melalui pengajian,
pelatihan, perkemahan anak-anak dan pemuda, bimbingan intensif, dan diskusi
sehingga pengetahuan agama dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari menjadi
nyata.
3. Mengaplikasikan nilai positif dan mulia dari agama ke dalam kehidupan sehari-hari
baik di lingkungan masyarakat, aktivitas pekerjaan, maupun dalam menjalankan
pemerintahan sehingga bisa menjadi tenaga pendorong dan motivasi untuk
mensukseskan pembangunan.
4. Memajukan dan membantu kegiatan-kegiatan keagamaan, lembaga pendidikan
agama, dan institusi keagamaan dalam menjalankan dakwah dan bimbingan pada
masyarakat.
5. Menangkal pengaruh negatif dari globalisasi dan teknologi informasi terhadap nilai-
nilai dan norma-norma yang tidak sesuai dengan akhlak dan ajaran agama dengan
mempersiapkan perangkat hukum, pengawasan, pembinaan, dan sanksi sehingga
kehidupan masyarakat terlindungi dari pengaruh yang tidak baik.
6. Memajukan ekonomi syari’ah dengan mendukung program lembaga ekonomi umat
seperti lembaga amil zakat, baitul mal wattamwil (BMT), dan perbankan syari’ah yang
turut membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggiatkan
perekonomian masyarakat.
7. Menyediakan anggaran yang proporsional untuk mewujudkan masyarakat yang
beriman dan bertaqwa.
Arah Kebijakan 19
Arah Kebijakan 20
Arah Kebijakan
Tabel Tabel II C.49 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Visi Misi /Sub misi Sasaran Pokok
Arah Kebijakan Pembangunan
Uraian Indikator dan Target
Terwujudnya masyarakat Rokan Hilir
yang sejahtera,
bermarwah dan
bertaqwa dengan
dukungan agribisnis
yang tangguh
tahun 2025
Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; peningkatan akses, pemerataan, relevansi dan mutu layanan pendidikan dasar, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja menuju persaingan global, pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, peningkatan partisipasi masyarakat disegala bidang.
IPM 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia
APM/SD,SMP dan SMU 2
Penyediaan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan.
Usia Harapan Hidup 3
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.
AKB dan AKI 4
Peningkatan kualitas hidup, perpanjangan harapan hidup, penurunan angka kematian ibu dan anak, pengaturan kelahiran, dan perencanaan keluarga sejahtera
Angka DBD dan Malaria 5
Promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam masalah kesehatan yang biayanya lebih kecil dan lebih efektif dibandingkan upaya pengobatan.
Jumlah Puskemas 6 Peningkatan akses, pemerataan dan mutu terhadap layanan sosial dasar
TPAK 7 Peningkatan Kualitas tenaga kerja yang memiliki daya saing global
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan 8 Pengendalian Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
APK 9 Pemerataan pendidikan dan menurunkan kesenjangan pelayanan pendidikan
Arah Kebijakan
10
Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
Rata rata anak lama sekolah 11 Peningkatan mutu pendidikan, baik pada sekolah negeri maupun sekolah swasta
Angka Penggauran(TPP dan TPAK) 12 Pengembangan pendidikan wirausaha dan politeknik sehingga mampu mendorong teriptanya wirausaha
Angka Melek Huruf 13 Peningkatan perpustakaan umum dan menghidupkan kegiatan membaca di kalangan masyarakat
Rasio Guru dengan Murid 14 Peningkatan kesejahteraan guru atau pendidik,
APK dan APM 15 Pengembangan sistem informasi dan manajemen pendidikan modern
16 Pengembangan program pembinaan khusus untuk pemuda
Prestasi Olah Raga 17 Pembangunan keolahragaan
TPT dan TPAK 18 Peningkatan peran dunia usaha dan industri untuk menempatkan posisi tenaga kerja
19 Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dengan memprogramkan pendidikan dan pelatihan
Angka Kemiskinan 20 Pengentasan kemiskinan secara berterusan, terencana, terstruktur, dan terukur
21 Pembangunan hukum diselenggarakan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparat penegak hukum
konfilk soisal dan keagamaan 22 Peningkatan kerukunan hidup berdampingan antar masyarakat
PMKS 23 Pembangunan rehabilitasi sosial
Arah Kebijakan
Memajukan perekonomian dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan agribisnis sebagai tulang punggungnya
Memperkuat perekonomian berbasis agribisnis menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, pelayanan, dan jasa; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan;
PDRB dan Pertumbuhan PDRB 1
Pembangunan bidang ekonomi di arahkan pada upaya penyediaan berbagai fasilitas infrastruktur yang lebih memadai baik secara kualitas maupun kuantitas
PDRB dan Pertumbuhan PDRB, Jumlah Investasi 2
Perluasan akses terhadap sumber permodalan, meningkatkan kemampuan menyerap dan mengaplikasikan teknologi yang mampu menciptakan nilai tambah (added value)
Pendapatan Perkapita dan Inflasi 3
Peningkatan pembangunan bidang ekonomi lebih terarah, efisien, efektif dan sinkron dengan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten,
Jumlah Koperasi dan UMKM 4 Sektor usaha kecil yang berbasis masyarakat,
Pendapatan Perkapita Penduduk 5 Pembangunan ekonomi kerakyatan
Jumlah Koperasi dan UMKM 6 Pembinaan pedagang kaki lima dan usaha perdagangan masyarakat
Kunjungan Wisatawan 7 Pembangunan bidang kepariwisataan
Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB 8 Pembangunan pertanian sub-sektor tanaman pangan
Luas Panen 9 Pembagunan jaringan irigasi
Kontribusi Perkebunan terhadap PDRB 10 Pengembangan sub-sektor perkebunan
Kontribusi Perikanan terhadap PDRB 11 Pembangunan sub-sektor perikanan
12 Pencegahan degradasi aliran sungai-sungai
Produksi Perikanan Tangkap 13 Peningkatan akses permodalan dan kemampuan memiliki dan mengoperasikan armada perikanan dan alat tangkap
Produksi Perikanan Tangkap 14 Peningkatan jumlah dan mutu armada perikanan dan alat tangkap
Produksi Perikanan Tangkap 15 Peningkatan sarana dan prasarana bagi petugas lapangan pencegahan pencurian ikan (ilegal fishing)
Produksi Perikanan Tangkap 16 Peningkatan produksi perikanan tangkap
Produksi Perikanan Tangkap 17 Peningkatan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan
Arah Kebijakan
Produksi Perikanan Darat 18 Pengembangan sektor perikanan budidaya
Produksi Padi 19 Pengembangan kawasan sentra produksi padi
Nilai ekspor dan Nilai Investasi 20 Pengembangan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) IMS-GT dan IMT-GT
Produksi Pertanian dan Perkebunan 21 Pengembangan daerah transmigrasi menjadi daerah sentra produksi hasil pertanian dan perkebunan.
Produksi Perternakan 22 Pembangunan sub-sektor peternakan
Nilai dan Kontribusi kehutanan terhadap PDRB 23 Pembangunan sektor kehutanan
Nilai Perdangan dan Jasa terhadap PDRB 24 Pembangunan bidang perdagangan/jasa
Jumlah Koperasi dan UMKM 25 Pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
Jumlah IMK dan rumah Tangga 26
Pembangunan bidang industri menitikberatkan pada industri skala kecil, menengah dan rumah tangga, di sentra atau kantong-kantong industri yang berbasis pertanian dan komponen lokal
Mewujudkan pemerintah dan pengelolaan pemerintahan yang handal
membangun sistem kepemerintahan yang baik, aparatur yang berkualitas, bersih, akuntabel, berwibawa, dan bertanggung jawab yang mampu memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat.
Pelayanan Satu Atap (Ada atau Tidak) 1 Peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah
Jumlah Dinas yang mempuyai SPM 2
Peningkatan kualitas dalam melayani kebutuhan masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan menerapkan standar pelayanan minimum pada semua bidang
Sistem Informasi (ada atau tidak) 3
Penataan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan menggunakan sistem teknologi informasi (IT) dan sistem informasi geografis (GIS) yang efisien, efektif, dan akurat.
Sistem Informasi (ada atau tidak) 4 Penerapan sistem informasi kependudukan sehingga administrasi kependudukan yang handal
Menyediakan infrastruktur daerah dan mewujudkan lingkungan alam yang lestari
membangun infrastruktur kebutuhan masyarakat yang sesuai prioritas dan efisien serta mengelola pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
Panjang Jalan Kondisi Baik dan Rusak 1
Pengembangan jaringan jalan untuk meningkatkan aksessibilitas, mendorong perkembangan kegiatan ekonomi wilayah, dan untuk membuka isolasi daerah.
Jumlah terminal dan pelabuhan 2 Pengembangan sistem transportasi laut
Arah Kebijakan
dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.
Tersedianya Bandara (Ada atau tidak) 3 Pengembangan bandara di Tanah Merah sebagai Bandara Pusat Penyebaran Tersier
Rasio electrifikasi 4 Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan energi listrik dan bahan bakar,
Perda Tata Ruang (Ada atu tidak) 5 Penataan ruang wilayah kabupaten Rokan Hilir
Rasio penggunan air bersih 6 Pemanfaatan dan konservasi sumberdaya air tanah
Jumlah Kerusakan lingkungan 7 Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Jumalah TPA dan TPS 8 Penataan pengelolaan sampah di daerah perkotaan secara terpadu
Rasio RTH 9 Penyediaan taman kota, ruang terbuka hijau, dan tempat rekreasi untuk daerah perkotaan
Jumalah Terminal, Panjang jalan, Pelabuhan dan Jembatan
10
Penataan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan dan pengembangan simpul-simpul kegiatan transportasi internasional, berupa pelabuhan laut dan bandar udara sebagai simpul koleksi-distribusi yang mampu menciptakan hubungan langsung ke jaringan perkotaan poros perekonomian dunia
Jumlah pelabuahan dan Peyeberangan 11
Penataan pusat kegiatan lokal (PKL) di pesisir yang dilengkapi fasilitas pelabuhan laut dengan kelas fungsi Pelabuhan utama tersier dan pelabuhan penyeberangan
Mewujudkan masyarakat yang bermarwah, berdedikasi dan terpuji dengan Budaya Melayu sebagai ruhnya
Pembangunan masyarakat Rokan Hilir memiliki harkat dan martabat, mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan masyarakat di daerah-daerah lain; selain itu memasyarakatkan nilai-nilai mulia yang terdapat dalam tunjuk ajar Melayu seperti jujur, amanah, sopan santun, kerja keras, cerdik, dan sifat mulia lainnya ke dalam setiap lapisan kehidupan, baik di masyarakat, pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan aktivitas lainnya, sehingga Budaya
Persentase LAM terhadap Kecamatan 1 Memasyarakatkan Budaya Melayu melalui pendidikan di sekolah-sekolah
Persentase LAM terhadap Kecamatan 2
Memasyarakatkan nilai-nilai mulia yang terdapat dalam tunjuk ajar Melayu seperti jujur, amanah, sopan santun, kerja keras, cerdik, dan sifat mulia lainnya ke dalam setiap lapisan kehidupan, baik di masyarakat, pemerintahan, maupun dalam perdagangan dan aktivitas lainnya
Arah Kebijakan
Melayu tidak hanya terwujud dalam simbol, tapi juga menjadi ruh dan motivasi dalam menjalankan pembangunan
Persentase LAM terhadap Kecamatan 3
Menghidupkan semua sisi kebudayaan dalam Budaya Melayu termasuk dalam hal etika (perilaku, nilai, dan norma), estetika (kesenian, tarian, pola gambar dan ukiran), ilmu pengetahuan (teknologi, arsitektur), sastera (buku, puisi, sajak) dan aspek budaya lainnya
Jumlah anggaran program kebudayaan 4 Menyediakan anggaran yang proporsional untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya Melayu
Mewujudkan masyarakat yang bertaqwa
Peningkatan pengetahuan agama, membentuk sikap dan perilaku mulia di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan agama, dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan semua amal; dan mengaplikasikan nilai positif dan mulia dari agama ke dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat, aktivitas pekerjaan, maupun dalam menjalankan pemerintahan sehingga bisa menjadi tenaga pendorong dan motivasi untuk mensukseskan pembangunan
Jumlah tempat ibadah 1 Memajukan pendidikan agama
Jumlah tempat ibadah 2 Memajukan dan merangsang program pembinaan keagamaan pada semua lapisan masyarakat
Jumlah tempat ibadah 3
Mengaplikasikan nilai positif dan mulia dari agama ke dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat, aktivitas pekerjaan, maupun dalam menjalankan pemerintahan
Jumlah tempat ibadah 4
Memajukan dan membantu kegiatan-kegiatan keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan institusi keagamaan dalam menjalankan dakwah dan bimbingan pada masyarakat
Angka kriminalitas 5
Menangkal pengaruh negatif dari globalisasi dan teknologi informasi terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang tidak sesuai dengan akhlak dan ajaran agama
Jumlah lembaga Keuangan syaria'ah 6
Memajukan ekonomi syari’ah dengan mendukung program lembaga ekonomi umat seperti lembaga amil zakat, baitul mal wattamwil (BMT)
Jumlah anggaran program Keagamaan 7 Penyediaan anggaran yang proporsional untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.
Arah Kebijakan 27
5.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana disebut di atas, pembangunan jangka panjang
membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan
jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan
yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala
prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode
ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.
Setiap sasaran pokok dalam tujuh misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya
dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi ini dapat diperas kembali menjadi
prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas
dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut:
5.2.1. Tahapan Pembangunan Lima Tahun I (RPJMD ke 1)
Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJM ke-1 diarahkan
untuk menata kembali dan membangun Rokan Hilir di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan
Rokan Hilir yang sejahtera, bermarwah, dan bertaqwa. Rokan Hilir yang sejahtera ditandai dengan
meningkatnya pendapatan, menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan
dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; berkurangnya kesenjangan antarwilayah, termasuk
meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia di bidang pertanian dan
kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan membaiknya
pengelolaan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup.
Kondisi itu dicapai dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yg lebih
kondusif, termasuk membaiknya infrastruktur. Bersamaan dengan itu dilaksanakan revitalisasi
kelembagaan pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki lokasi strategis dan kawasan andalan dalam
bentuk sentra-sentra dan kluster produksi yang sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayah.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain, ditandai oleh meningkatnya indeks
pembangunan manusia (IPM) yang diarahkan untuk membangun masyarakat yang berkarakter cerdas,
adil dan beradab, tangguh, kompetitif, dan bermoral yang dicirikan dengan watak dan perilaku
masyarakat yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong-royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi
iptek; meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan;
Arah Kebijakan 28
meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; dan mengendalikan jumlah dan
laju pertumbuhan penduduk.
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan didukung oleh meningkatnya kesadaran
masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dan menyadari keadaan wilayah yang rawan bencana
sehingga makin peduli dan antisipatif.
Terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta
birokrasi yang profesional dan netral. Diharapkan dengan tata kepemerintahan yang baik ini akan
menjadi pengelola pembangunan yang baik sehingga agenda-agenda pembanguna pada periode
pembangunan berikutnya bisa terlaksana dengan efektif dan efisien.
5.2.2. Tahapan Pembangunan Lima Tahun II (RPJMD ke 2)
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan
untuk lebih memantapkan penataan kembali Rokan Hilir di segala bidang dengan menekankan upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi
serta penguatan daya saing perekonomian. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah,
cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar
pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.
Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan
sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka
kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai
dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang
didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat
kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh
kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan
penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan
antardaerah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerah potensial di tempat
terpencil.
Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan agribisnis termasuk usaha hulu dan hilir yang
sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian, perkebunan, dan peningkatan pembangunan
kelautan dan sumber daya alam lainnya secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja
sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta
Arah Kebijakan 29
penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan
perekonomian.
Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan
pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan
peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan
konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif
masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya
yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, serta pendapatan daerah pada masa yang akan
datang; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua
sektor.
Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi
pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan
terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
5.2.2. Tahapan Pembangunan Lima Tahun III (RPJMD ke 3)
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan
untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan
pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan
sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan
berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di Rokan Hilir makin mampu
mendukung pembangunan daerah.
Kesejahteraan rakyat terus membaik, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya
kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh
manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan
status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal,
serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan
mantapnya budaya dan karakter masyarakat Rokan Hilir.
Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya
dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan
Arah Kebijakan 30
ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan
sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung
oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya
kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.
Daya saing perekonomian Rokan Hilir semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya
agribisnis beserta usaha hulu dan hilirnya dengan pertanian, perkebunan, kelautan dan sumber daya
alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu
pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk
mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat
dalam kegiatan perekonomian.
Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya
jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai
kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, terwujudnya
konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan
pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat.
Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk
mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat.
Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.
5.2.3. Tahapan Pembangunan Lima Tahun IV (RPJMD ke 4)
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan
untuk mewujudkan masyarakat Rokan Hilir yang sejahtera, bermarwah dan bertaqwa dengan
dukungan agribisnis yang tangguh melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan
menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
Terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri.
Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat
pendapatan masyarakat; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara
Arah Kebijakan 31
lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring
dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan
Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang
optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya
kondisi dan penduduk tumbuh seimbang.
Sumber daya manusia Rokan Hilir diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia,
bermoral yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik,
dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap
dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga
kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi
konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang
kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri (agroindustri), pertanian, perkebunan,
kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun,
tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan
pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien
dan produktivitas yang tinggi. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan
berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita Rokan Hilir pada tahun 2025
mencapai rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Riau.
Kondisi sejahtera makin terwujud dengan tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah
tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana
pendukung bagi seluruh masyarakat sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh. Dalam rangka
memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya
alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing
serta meningkatkan modal pembangunan pada masa yang akan datang.
Arah Kebijakan 32
Tabel - II. C.50 Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang
Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan
Indikator
Kondisi Awal
Kinerja Pembangu
nan
Target Kondisi Akhir
Kinerja Pembangu
nan Tahap I
Tahap II
Tahap III
Tahap IV
Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; peningkatan akses, pemerataan, relevansi dan mutu layanan pendidikan dasar, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja menuju persaingan global, pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, peningkatan partisipasi masyarakat disegala bidang.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia
IPM
Penyediaan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan.
APM/SD,SMP dan SMU
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.
Usia Harapan Hidup
Peningkatan kualitas hidup, perpanjangan harapan hidup, penurunan angka kematian ibu dan anak, pengaturan kelahiran, dan perencanaan keluarga sejahtera
AKB dan AKI
Promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam masalah kesehatan yang biayanya lebih kecil dan lebih efektif dibandingkan upaya pengobatan.
Angka DBD dan Malaria
Peningkatan akses, pemerataan dan mutu terhadap layanan sosial dasar
Jumlah Puskemas
Peningkatan Kualitas tenaga kerja yang memiliki daya saing global
TPAK
Pengendalian Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan
Pemerataan pendidikan dan menurunkan kesenjangan pelayanan pendidikan
APK
Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
Peningkatan mutu pendidikan, baik pada sekolah negeri maupun sekolah swasta
Rata rata anak lama sekolah
Pengembangan pendidikan wirausaha dan politeknik sehingga mampu mendorong teriptanya wirausaha
Angka Penggauran(TPP dan TPAK)
Arah Kebijakan 33
Peningkatan perpustakaan umum dan menghidupkan kegiatan membaca di kalangan masyarakat
Angka Melek Huruf
Peningkatan kesejahteraan guru atau pendidik,
Rasio Guru dengan Murid
Pengembangan sistem informasi dan manajemen pendidikan modern
APK dan APM
Pengembangan program pembinaan khusus untuk pemuda
Pembangunan keolahragaan Prestasi Olah Raga
Peningkatan peran dunia usaha dan industri untuk menempatkan posisi tenaga kerja
TPT dan TPAK
Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dengan memprogramkan pendidikan dan pelatihan
Pengentasan kemiskinan secara berterusan, terencana, terstruktur, dan terukur
Angka Kemiskinan
Pembangunan hukum diselenggarakan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparat penegak hukum
Peningkatan kerukunan hidup berdampingan antar masyarakat
konfilk soisal dan keagamaan
Pembangunan rehabilitasi sosial PMKS
Memperkuat perekonomian berbasis agribisnis menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, pelayanan, dan jasa; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan
Pembangunan bidang ekonomi di arahkan pada upaya penyediaan berbagai fasilitas infrastruktur yang lebih memadai baik secara kualitas maupun kuantitas
PDRB dan Pertumbuhan PDRB
Perluasan akses terhadap sumber permodalan, meningkatkan kemampuan menyerap dan mengaplikasikan teknologi yang mampu menciptakan nilai tambah (added value)
PDRB dan Pertumbuhan PDRB, Jumlah Investasi
Peningkatan pembangunan bidang ekonomi lebih terarah, efisien, efektif dan sinkron dengan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten,
Pendapatan Perkapita dan Inflasi
Sektor usaha kecil yang berbasis masyarakat,
Jumlah Koperasi dan UMKM
Pembangunan ekonomi kerakyatan
Pendapatan Perkapita Penduduk
Pembinaan pedagang kaki lima dan usaha perdagangan masyarakat
Jumlah Koperasi dan UMKM
Pembangunan bidang kepariwisataan
Kunjungan Wisatawan
Pembangunan pertanian sub-sektor tanaman pangan
Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB
Pembagunan jaringan irigasi Luas Panen
Arah Kebijakan 34
Pengembangan sub-sektor perkebunan
Kontribusi Perkebunan terhadap PDRB
Pembangunan sub-sektor perikanan
Kontribusi Perikanan terhadap PDRB
Pencegahan degradasi aliran sungai-sungai
Peningkatan akses permodalan dan kemampuan memiliki dan mengoperasikan armada perikanan dan alat tangkap
Produksi Perikanan Tangkap
Peningkatan jumlah dan mutu armada perikanan dan alat tangkap
Produksi Perikanan Tangkap
Peningkatan sarana dan prasarana bagi petugas lapangan pencegahan pencurian ikan (ilegal fishing)
Produksi Perikanan Tangkap
Peningkatan produksi perikanan tangkap
Produksi Perikanan Tangkap
Peningkatan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan
Produksi Perikanan Tangkap
Pengembangan sektor perikanan budidaya
Produksi Perikanan Darat
Pengembangan kawasan sentra produksi padi
Produksi Padi
Pengembangan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) IMS-GT dan IMT-GT
Nilai ekspor dan Nilai Investasi
Pengembangan daerah transmigrasi menjadi daerah sentra produksi hasil pertanian dan perkebunan.
Produksi Pertanian dan Perkebunan
Pembangunan sub-sektor peternakan
Produksi Perternakan
Pembangunan sektor kehutanan Nilai dan Kontribusi kehutanan
terhadap PDRB
Pembangunan bidang perdagangan/jasa
Nilai Perdangan dan Jasa terhadap PDRB
Pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
Jumlah Koperasi dan UMKM
Pembangunan bidang industri menitikberatkan pada industri skala kecil, menengah dan rumah tangga, di sentra atau kantong-kantong industri yang berbasis pertanian dan komponen lokal
Jumlah IMK dan rumah Tangga
Membangun sistem kepemerintahan yang baik, aparatur yang berkualitas, bersih, akuntabel, berwibawa, dan bertanggung jawab yang mampu memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat.
Peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah
Pelayanan Satu Atap (Ada atau Tidak)
Peningkatan kualitas dalam melayani kebutuhan masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan menerapkan standar pelayanan minimum pada semua bidang
Jumlah Dinas yang mempuyai SPM
Penataan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan menggunakan sistem teknologi informasi (IT) dan sistem
Sistem Informasi (ada atau tidak)
Arah Kebijakan 35
informasi geografis (GIS) yang efisien, efektif, dan akurat.
Penerapan sistem informasi kependudukan sehingga administrasi kependudukan yang handal
Sistem Informasi (ada atau tidak)
Membangun infrastruktur kebutuhan masyarakat yang sesuai prioritas dan efisien serta mengelola pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.
Pengembangan jaringan jalan untuk meningkatkan aksessibilitas, mendorong perkembangan kegiatan ekonomi wilayah, dan untuk membuka isolasi daerah.
Panjang Jalan Kondisi Baik dan Rusak
Pengembangan sistem transportasi laut
Jumlah terminal dan pelabuhan
Pengembangan bandara di Tanah Merah sebagai Bandara Pusat Penyebaran Tersier
Tersedianya Bandara (Ada atau tidak)
Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan energi listrik dan bahan bakar,
Rasio electrifikasi
Penataan ruang wilayah kabupaten Rokan Hilir
Perda Tata Ruang (Ada atu tidak)
Pemanfaatan dan konservasi sumberdaya air tanah
Rasio penggunan air bersih
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Jumlah Kerusakan lingkungan
Penataan pengelolaan sampah di daerah perkotaan secara terpadu
Jumalah TPA dan TPS
Penyediaan taman kota, ruang terbuka hijau, dan tempat rekreasi untuk daerah perkotaan
Rasio RTH
Penataan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan dan pengembangan simpul-simpul kegiatan transportasi internasional, berupa pelabuhan laut dan bandar udara sebagai simpul koleksi-distribusi yang mampu menciptakan hubungan langsung ke jaringan perkotaan poros perekonomian dunia
Jumalah Terminal, Panjang jalan, Pelabuhan dan Jembatan
Penataan pusat kegiatan lokal (PKL) di pesisir yang dilengkapi fasilitas pelabuhan laut dengan kelas fungsi Pelabuhan utama tersier dan pelabuhan penyeberangan
Jumlah pelabuahan dan Peyeberangan
Pembangunan masyarakat Rokan Hilir memiliki harkat dan martabat, mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan masyarakat di daerah-daerah lain; selain itu memasyarakatkan nilai-nilai mulia yang terdapat dalam tunjuk ajar Melayu seperti jujur, amanah, sopan santun, kerja keras, cerdik, dan sifat mulia lainnya ke dalam setiap lapisan kehidupan, baik di masyarakat, pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan aktivitas lainnya, sehingga Budaya Melayu tidak hanya terwujud dalam simbol, tapi juga menjadi ruh dan motivasi dalam menjalankan pembangunan
Memasyarakatkan Budaya Melayu melalui pendidikan di sekolah-sekolah
Persentase LAM terhadap Kecamatan
Arah Kebijakan 36
Memasyarakatkan nilai-nilai mulia yang terdapat dalam tunjuk ajar Melayu seperti jujur, amanah, sopan santun, kerja keras, cerdik, dan sifat mulia lainnya ke dalam setiap lapisan kehidupan, baik di masyarakat, pemerintahan, maupun dalam perdagangan dan aktivitas lainnya
Persentase LAM terhadap Kecamatan
Menghidupkan semua sisi kebudayaan dalam Budaya Melayu termasuk dalam hal etika (perilaku, nilai, dan norma), estetika (kesenian, tarian, pola gambar dan ukiran), ilmu pengetahuan (teknologi, arsitektur), sastera (buku, puisi, sajak) dan aspek budaya lainnya
Persentase LAM terhadap Kecamatan
Menyediakan anggaran yang proporsional untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya Melayu
Jumlah anggaran program kebudayaan
Peningkatan pengetahuan agama, membentuk sikap dan perilaku mulia di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan agama, dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan semua amal; dan mengaplikasikan nilai positif dan mulia dari agama ke dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat, aktivitas pekerjaan, maupun dalam menjalankan pemerintahan sehingga bisa menjadi tenaga pendorong dan motivasi untuk mensukseskan pembangunan
Memajukan pendidikan agama Jumlah tempat ibadah
Memajukan dan merangsang program pembinaan keagamaan pada semua lapisan masyarakat
Jumlah tempat ibadah
Mengaplikasikan nilai positif dan mulia dari agama ke dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat, aktivitas pekerjaan, maupun dalam menjalankan pemerintahan
Jumlah tempat ibadah
Memajukan dan membantu kegiatan-kegiatan keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan institusi keagamaan dalam menjalankan dakwah dan bimbingan pada masyarakat
Jumlah tempat ibadah
Menangkal pengaruh negatif dari globalisasi dan teknologi informasi terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang tidak sesuai dengan akhlak dan ajaran agama
Angka kriminalitas
Memajukan ekonomi syari’ah dengan mendukung program lembaga ekonomi umat seperti lembaga amil zakat, baitul mal wattamwil (BMT)
Jumlah lembaga Keuangan syaria'ah
Penyediaan anggaran yang proporsional untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.
Jumlah anggaran program Keagamaan
Kaidah Pelaksanaan 1
BAB VI.
KAIDAH PELAKSANAAN
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan, sebagai landasan bagi
pelaksanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir 20 tahun ke depan.
2. Implementasi RPJPD dalam pembangunan daerah dilaksanakan melalui Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara berkesinambungan.
3. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan akan sangat tergantung pada komitmen
dan peran serta aktif stakeholders pembangunan Kabupaten Rokan Hilir yakni
pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi guna menjamin terwujudnya visi dan
misi Kabupaten Rokan Hilir yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan bersama.
4. Pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang berlandaskan iman dan taqwa.