DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN Profil Mata Pelatihan Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pengelolaan data dan informasi serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan RUK Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran pada pelatihan ini, peserta pelatihan diharapkan mampu mengelola data dan informasi penyelenggaraan rumah umum dan komersial serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan rumah umum dan komersial Indikator Hasil Belajar Peserta pelatihan mampu: a) mengelola data dan informasi penyelenggaraan kegiatan RUK; b) menyusun indikator kinerja penyelenggaraan RUK; c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan RUK.
26
Embed
Profil Mata Pelatihan...LANGKAH STRATEGIS PENYUSUNAN NSPK RUK Penyusunan Family Tree 02 dan Roadmap Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi 03 Pemetaan permasalahan 01 Peraturan baru
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
Profil Mata Pelatihan Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai
pengelolaan data dan informasi serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan RUK
Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran pada pelatihan ini, peserta pelatihan diharapkan mampu mengelola data dan informasi penyelenggaraan rumah umum dan komersial serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan rumah umum dan komersial
Indikator Hasil Belajar Peserta pelatihan mampu: a) mengelola data dan informasi penyelenggaraan kegiatan RUK; b) menyusun indikator kinerja penyelenggaraan RUK; c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan RUK.
Penyelenggaraan Kegiatan
Pengelolaan
Data dan
Informasi
Pemantauan
dan
Evaluasi
Penyusunan
Indikator
Kinerja
C
B
A
Max Jones
Manager
Tony Wilson
Programmer
Anastasia
Designer
A
Data adalah setiap kumpulan fakta/ bukti. Pengolahan data adalah manipulasi data agar menjadi bentuk yang lebih
berguna dan menjadi sumber informasi
1. Dasar penyusunan rencana dan program 2. Alat kontrol atau monitor pelaksanaan program 3. Dasar penelitian atau evaluasi, dan
4. Pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan
Pengolahan Data
Manfaat data
Pengelolaan Data
dan Informasi
Max Jones
Manager
Tony Wilson
Programmer
Anastasia
Designer
A
Informasi adalah sekumpulan data/ fakta yang diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima.
Informasi dapat disajikan dalam beragam bentuk, mulai dari tulisan,
gambar, tabel, diagram, audio, video
Pengelolaan data dan informasi ini berperan menyusun instruksi tertulis yang dibakukan dan mengikat berbagai proses aktivitas penyelenggaraan administrasi dilingkungan Direktorat RUK, sesuai dengan Peraturan Menteri KEMENPAN-RB Nomor 35 tahun 2012.
Pengolahan Informasi
Kualitas Informasi
Pengelolaan Data dan Informasi
Harus akurat dan teruji kebenarannya, informasinya lengkap, tepat waktu, memilik nilai manfaat yang tinggi (relevensi),dan diperoleh secara mudah dan murah
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
Klasifikasi Data dan Informasi Kegiatan RUK
Klasifikasi Data pada Rumah Umum dan Komersial : 1. Penyusunan rencana teknik, data, evaluasi , dan pelaporan
2. Penyusuna norma, standar, pedoman, dan kriteria
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
4. Pemberian bantuan rumah umum
5. Fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang
6. Fasilitasi penyediaan lahan bagi perumahan
Informasi Kegiatan RUK meliputi:
1. Penerapan NSPK
2. Penyediaan Tanah
3. Bantuan Stimulan PSU
4. Program Sejuta Rumah
5. Hunian Berimbang
6. PPPSRS
B
Indikator Kinerja
Kegiatan
Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran
Hasil
Keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan
Capaian
dihasilkan oleh kegiatan, untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan
Keluaran
Sumber daya untuk melaksanakan kegiatan
Masukan
Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa?
Indikator Kinerja merupakan ukuran mengenai masukan, keluaran, hasil dan dampak dari kegiatan-kegiatan. Indikator juga dapat berguna untuk menetapkan
target kinerja dan untuk menilai kemajuan pencapaian target tersebut.
Manfaat dan Sasaran
Indikator Kinerja
Tipe – Tipe
Indikator Kinerja
1) Memperjelas tentang informasi
program.
2) Menciptakan kesepakatan untuk
menghindari kesalahan
interpretasi dan perbedaan
pendapat.
3) Membangun dasar bagi
pemantauan dan evaluasi.
4) Untuk mengenalkan dan
memotivasi pelaksana program
dalam pencapaian hasil.
5) Untuk mengkomunikasikan dan
melaporkan hasil yang telah
dicapai
1) Kualitatif: menggunakan skala
2) Kuantitatif Absolut: menggunakan
angka absolut
3) Persentase: menggunakan angka
persentase
4) Rasio: membandingkan angka
absolute dengan angka absolut
lain yang terkait
5) Rata-rata: angka rata-rata dari
suatu populasi atau total kejadian
6) Indeks: angka patokan dari
beberapa variable
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
Indikator Kinerja Kegiatan RUK
Indikator Kinerja Output Jumlah Target
Jumlah Pengembangan
Rumah Umum dan
Komersial
Dokumen Perencanaan Teknik, Pendataan, Evaluasi, dan
Pelaporan Rumah Umum dan Komersial
6 dokumen
Dokumen Pengaturan dan Pelaksanaan Pembinaan
Pengembangan Rumah Umum dan Komersial
5 dokumen
Dokumen Hasil Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum 7 dokumen
Dokumen Hasil Pemantauan dan Pelaksanaan Hunian
Berimbang
4 dokumen
Dokumen Hasil Kerjasama, Pendataan, dan Pemantauan
Penyediaan Tanah
6 dokumen
Dalam rangka mewujudkan kinerja pada tahun anggaran 2018, maka Indikator Kinerja Direktorat Rumah Umum dan Komersiall, meliputi:
Max Jones
Manager
Tony Wilson
Programmer
Anastasia
Designer
A
Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
Contohnya pemantauan progress pelaksanaan kegiatan Program Sejuta Rumah
Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
Contohnya membandingkan rencana dan hasil dalam Lakip Dit RUK
Pemantauan
Evaluasi
Pemantauan dan
Evaluasi
Berdasarkan PP No 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
PRINSIP PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
EVALUASI
(perbandingan dan penilaian)
UMPAN BALIK
PERBAIKAN KEGIATAN
PELAKSANAAN
PERENCANAAN KEGIATAN
PEMANTAU AN
(periodik)
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Prinsip-prinsip dasar
1) Terpusat dan terpadu
2) Terus menerus dan
berkesinambungan
3) Obyektif dan profesional
4) Transparan. 5) Partisipatif
6) Pemberdayaan
7) Akuntabel.
8) Tepat w aktu
Content Here
Tujuan dari pemantauan, menurut Dunn
(1981), yaitu:
1) Mengumpulkan data dan informasi;
Memberikan masukan tentang
kebutuhan; 2) Mendapatkan gambaran
ketercapaian tujuan;
3) Memberikan informasi tentang
metode yang tepat;
4) Mendapatkan informasi kesulitan dan hambatan;
5) Memberikan umpan balik bagi
penilaian;
6) Memberikan pernyataan berupa
fakta dan nilai
Fungsi dari pemantauan, yaitu: 1). Ketaatan (compliance) 2). Pemeriksaan (auditing) 3). Laporan (accounting) dan 4). Penjelasan (explanation)
C
Pemantauan dan
Evaluasi Pemantauan EVALUASI
TUJUAN Menilai kemajuan dalam pelaksanaan program y ang
sedang berjalan
Memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu
mengenai suatu program
PROSES Akuntabilitas peny ampaian input program
Dasar untuk aksi perbaikan
Penilaian keberlanjutan program
Akuntabilitas penggunaan sumber day a
Pembelajaran tentang hal-hal y ang dapat dilakukan
lebih baik di masa y ang akan datang
CAKUPAN Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana?
Apakah terdapat peny impangan?
Apakah peny impangan tersebut dapat
dibenarkan?
Relev ansi
Keberhasilan
Ef ektif itas biay a
Pembelajaran
WAKTU
PEL AKSA-
NAAN
Dilaksanakan terus menerus atau secara berkala
selama pelaksanaan program
Umumny a dilaksanakan pada pertengahan atau akhir
program
Kegiatan RUK
01 Penerapan NSPK
02 Penyediaan Tanah
03 Bantuan Stimulan PSU
04 Program Sejuta Rumah
05 Hunian Berimbang
06 PPPSRS
Penerapan NSPK • Subdit Standar dan Pedoman
01
Belum
sepenuhnya memberikan
jaminan
kepastian hukum
ISU STRATEGIS PENYUSUNAN
NSPK RUK
a. Peraturan pelaksanaan UU No.1/2011 tentang PKP dan UU No.20/2011 tentang
Rumah Susun belum tersusun secara lengkap.
b. Peraturan pelaksanaan yang sudah tersusun/ditetapkan: - Belum sepenuhnya
tersosialisasi. - Masih menimbulkan
multitafsir, dan belum dapat diimplementasikan secara penuh.
ISU STRATEGIS PENYUSUNAN NSPK RUK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
LANGKAH STRATEGIS PENYUSUNAN NSPK RUK
Penyusunan Family Tree dan Roadmap 02
Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi
03
Pemetaan permasalahan
01
Peraturan baru
Revisi dan/atau Penggabungan
Deregulasi
Penyusunan:
04
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
PRINSIP PENYUSUNAN NSPK RUK
Melaksanakan deregulasi dan
debirokrasi
Mempercepat proses
penyusunan dan penetapan
NSPK
Melibatkan stakeholders (meningkatkan
ownership peraturan/ NSPK yang
disusun)
Menghindari tumpang tindih
peraturan PKP
Mempermudah peraturan
pelaksanaan penyediaan perumahan
untuk rakyat
Melindungi kepentingan industri
properti dan konsumen
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
FAMILY TREE AMANAT PERATURAN
UU 20/ 2011
15 PP
6 PERMEN
1 PERDA
3 PERDA
6 PERMEN
UU 1/ 2011
20 PP
PP 88/2014
PP 14/2016
PP 64/2016 TE
LA
H
TE
RB
IT
PP 14/ 2016
13 PERMEN
2 PERDA
RPP
RUSUN 17 PERMEN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
FAMILY TREE AMANAT PERATURAN
3 PERDA
6 PERMEN
UU 1/ 2011
20 PP PP 88/2014
PP 14/2016
PP 64/2016
TE
LA
H
TE
RB
IT
TERKAIT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL 1. PERMEN TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH
DENGAN SEWA ATAU BUKAN SEWA (P.30)
2. PERMEN KASIBA (P.64(4))
3. PERMEN KETERPADUAN PSU PKP (P.90(4)).
4. PERMEN TATA CARA PERBAIKAN RUMAH
DAN PSU PKP (P.100).
TELAH ADA KONSEP RAPERMEN 1. PERMEN PERENCANAAN DAN
PERANCANGAN RUMAH (P.15(4)) SUBDIT 4
2. PERMEN PEMELIHARAAN RUMAH DAN PSU
PKP (P.95(5)) SUBDIT 2
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
FAMILY TREE AMANAT PERATURAN
UU 20/ 2011
15 PP
6 PERMEN
1 PERDA
RPP
RUSUN
TERKAIT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
1. PERMEN PENETAPAN ZONASI DAN LOKASI PEMBANGUNAN RUSUN UMUM (P.5(3)).
2. PERMEN PEMBENTUKAN PPPSRS (P.80).
3. PERMEN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PPPSRS (P.83(2)).
4. PERMEN MUATAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (P.88(2)).
5. PERMEN PENGELOLAAN RUSUN MILIK (P.91(5)).
6. PERMEN TATA CARA PENINGKATAN KUALITAS RUSUN (P.95(4)).
7. PERMEN TATA CARA PENGHUNIAN KEMBALI PEMILIK SARUSUN (P.105(4)).
TELAH ADA KONSEP RAPERMEN
1. PERMEN PEMBENTUKAN PPPSRS (P.80). 2. PERMEN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM
RANGKA PEMBENTUKAN PPPSRS (P.83(2)).
3. PERMEN MUATAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (P.88(2)).
4. PERMEN PENGELOLAAN RUSUN MILIK (P.91(5)).
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
1. RAPERMEN TENTANG, AD/ART DAN PENGELOLAAN RUSUN MILIK 2. RAPERMEN PERMEN SPM PSU LINGKUNGAN RUMAH SUSUN (P.40(4)) 3. PERMEN TENTANG SISTEM PPJB (UU 1/2011, P.42 (3)) 4. RAPERMEN REVISI KEPMEN KIMPRASWIL NO 403/KPTS/M/2002 TENTANG PEDOMAN TEKNIS “PEDOMAN UMUM RUMAH
SEDERHANA SEHAT” (Rapermen Perencanaan dan Perancangan Rumah) 5. RAPERMEN PUPR TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DAN PELAKU PEMBANGUNAN RUMAH TUNGGAL/RUMAH
DERET (RUMAH TAPAK). 6. PENYUSUNAN SE MENTERI PUPR TENTANG KRITERIA RUMAH LAYAK HUNI DALAM RANGKA PEMBERIAN KREDIT KPR
BERSUBSIDI BAGI MBR 7. RAPERMEN TENTANG REVISI BANTUAN PSU PERUMAHAN UMUM
Penyusunan Draft Rapermen dan Pembahasan
bersama Bag. Hukum Ditjen
Penyediaan Perumahan
Penyusunan Mastek
Diundangkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia (BNRI)
Paraf Persetujuan Es.II, Es.I, Sekjen,
Menteri PUPR
Telaahan Bag. Hukum Ditjen Penyediaan
Perumahan
Legalisasi Peraturan
Menteri
Penandatanganan Menteri dan
Penomoran Peraturan
Menteri
Harmonisasi dan Sinkronisasi Rapermen
dengan Biro Hukum
Penyampaian Draft Rapermen ke Setditjen/
Bag. Hukum
Konsultasi Publik
menjaring
masukan
4 6 8 10
PROSES PENYUSUNAN 2018
5 7 9 5 7 9
6 8 10
1
2
PROGRES PENYUSUNAN RAPERMEN
3
T I N D A K L A N J U T
1. Permen PUPR tentang Bantuan Stimulan PSU Nomor: 03/PRT/M/2018
2. Permen tentang PPPSRS, Nomor 23/PRT/M/2018
YANG SUDAH DITETAPKAN 2018
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
Penyediaan Tanah Subdit Fasilitasi Penyediaan Lahan
02
FASILITASI PENYEDIAAN LAHAN
Program Penyediaan Tanah: 1. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah
yang langsung dikuasai oleh negara
2. Konsolidasi Tanah
3. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah
4. Pemanfaatan dan pemindahtanganan
tanah BMN atau BMD
5. Pendayagunaan tanah negara bekas
tanah terlantar
6. Pengadaan tanah untuk pembangunan
bagi kepentingan umum
Strategi Penyediaan Tanah Permasalahan
Dalam pengembangan perumahan,
maka permasalahan yang perlu
diperhatikan yaitu: 1) Backlog yang terus meningkat
2) Tidak Seimbangnya ketersediaan
tanah dan kebutuhan
3) Tanah murah lokasinya jauh dari pusat
kota dan akses suli
1. Penyusunan kebijakan dan strategi ketersediaan tanah
2. Pendataan kebutuhan dan ketersediaan tanah di
kabupaten/kota
3. Membantu dan mengarahkan proses, cara, mekanisme
penyediaan ruang sebagai wadah pembangunan perumahan
4. Penyusunan dan pengembangan sistem informasi
penyediaan tanah melalui GIS yang dapat diakses melalui
internet
5. Koordinasi dengan para stakeholder di pusat maupun daerah terkait ketersediaan tanah yang potensial
6. Penanganan pengaduan masyarakat terkait lahan
perumahan
7. Pemantauan dan Evaluasi
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
Lahan Terverif ikasi:
1. Bina Marga
35 Bidang, Luas: 230 Ha
2. Pemda
19 Bidang, Luas:: 97,15 Ha 3. Eks BPPN
Bidang 27, Luas: 385 Ha
Lahan Terindetif ikasi:
1. Bina Marga
36 Bidang, Luas: 123 Ha
2. Pemda
35 Bidang, Luas: 230 Ha 3. Eks BPPN
Bidang 27, Luas: 385 Ha
Lahan Siap Bangun:
1. Bina Marga
14 Bidang, Luas: 44 Ha
2. Pemda
9 Bidang, Luas:: 20 Ha 3. Eks BPPN
Bidang 3, Luas: 33.,4 Ha
PROGRES PENDATAAN LAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
EVALUASI PENYEDIAAN LAHAN
2
3
4
5
1 Tidak lengkapnya data sekunder sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan, dimana daftar alamat aset tanah
tidak sesuai sehingga objek tanah tidak ditemukan
6
Terbatasnya informasi legalitas hak atas tanah, Adanya selisih pendapat tentang penguasaan tanah atau
sengketa lahan dengan ahli w aris pemilik tanah sebelumnya
Adanya okupasi tanah aset oleh masyarakat sekitar
Penyusunan dan pengembangan sistem informasi penyediaan tanah melalui
GIS belum dapat diakses melalui internet
Standarisasi model input data dalam pembentukan basis data pertanahan belum ada
kesesuaian yang dapat terintegrasi dengan aplikasi yang sudah dibangun
Keterbatasan kapasitas pengembang (developer) yang belum didukung oleh
regulasi yang bersifat insentif
7
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
Tidak adanya papan informasi dan tanda batas secara permanen (pilar/patok)
pada aset tanah
TINDAK LANJUT PENYEDIAAN LAHAN
2
3
4
5
1 Pemerintah daerah perlu menyusun dokumen RP3KP sebagai landasan dalam melakukan perencanaan dan
pengembangan perumahan dan kaw asan permukiman
6
Perlu sinergitas antara Pemerintah dan pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan lahan seperti
melakukan pengukuran kembali dengan melibatkan Kantor Pertanahan setempat
Diperlukan upaya strategis dalam penyediaan lahan, salah satunya dengan kegiatan pencadangan tanah
melalui land banking
Harus dilakukan pengamanan terhadap tanah aset daerah, baik dari sisi kelengkapan
dokumen kepemilikan, maupun pengamanan batas-batas tanah (patok, papan informasi)
Dalam melakukan pengembangan perumahan dan kaw asan permukiman harus
mengacu kepada RTRW
Jenis/tipe rumah yang akan dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik
w ilayah (kerawanan bencana)
7
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
Pemberian reward berupa bantuan rumah umum kepada pemerintah daerah
Bantuan Stimulan PSU Subdit Fasilitasi Bantuan Rumah Umum 03
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
FILOSOFI PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PSU
Penyediaan PSU diberikan dalam rangka menstimulasi
pembangunan rumah/ perumahan baru untuk MBR
oleh Pelaku Pembangunan
1
2
3
Pemberian Bantuan PSU diamanatkan dalam Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung
pencapaian program sejuta rumah
“Bantuan PSU dilakukan secara efisien, efektif,
transparan, dan akuntabel, serta dapat memberikan
manfaat bagi MBR dalam memperoleh Rumah baru baik
berupa Rumah tunggal atau Rumah deret.”
4
TARGET RENSTRA
KEMENTERIAN PUPR
676.950 unit rumah
Capaian 2015 - 2018
(per 2018)
104.512 unit rumah
Rencana Capaian 2019
13.000 unit rumah
Prognosis Total Capaian
2015 - 2019
117. 512 unit rumah
(17.4 %)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
CAPAIAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PSU
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
2015 2016 2017 2018
65000
74359
104637
137557
40700
25000
14000
2750029956 26884
17000
27951
PERBANDINGAN CAPAIAN BANTUAN PSU ANTARA JUMLAH USULAN, ALOKASI DIPA DAN REALISASI PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2018
Alokasi DIPA lebih kecil dari usulan
dan cenderung
menurun
Realisasi menurun sesuai alokasi DIPA
Usulan meningkat dari tahun ke
tahun.
PERBANDINGAN CAPAIAN BANTUAN PSU ANTARA JUMLAH
USULAN, ALOKASI DIPA DAN REALISASI PEMBANGUNAN TAHUN
2015-2018
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PSU
Kurangnya sosialisasi atas Permen No. 3 Tahun
2018 ttg Perubahan atas Permen PUPR No. 38
Tahun 2015 tentang Bantuan Online
Diadakan w aktu pelaksanaan sosialisasi dengan
membuat desk untuk menjaw ab kebutuhan
informasi terkait pelaksanaan bantuan PSU
Kendala yang dihadapi dalam penentuan calon
penerima Bantuan PSU TA 2019 antara lain
adalah terkait pemenuhan kelengkapan berkas
yang menjadi persyaratan administrasi, serta
pemenuhan persyaratan lain seperti persyaratan teknis dan lokasi;
Dilaksanakan kegiatan verif ikasi administrasi
terhadap usulan yang telah dilengkapi maupun
diperbaiki sebagai dasar untuk melakukan
verif ikasi lokasi
Kurangnya informasi pelaksanaan Bantuan PSU
dengan penjaringan usulan melalui SIstem
Informasi secara online
Perlu diadakan penyampaian informasi kepada
para pengembang terkait pelaksanaan
penyampaian usulan lokasi secara online
Jenis Komponen Bantuan PSU ada 3, yaitu: a. Jaringan Air Bersih b. Tempat Pengolahan Sampah 3R, dan c. Jalan (Beton atau Paving Blok)
Jenis Komponen Bantuan PSU yang diusulkan
oleh pengembang hanya komponen Jalan
(Beton atau Paving Blok)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PSU
Distribusi material yang terlambat seringkali
mengakibatkan progress pembangunan fisik
mundur dari rencana yang telah ditetapkan
PPK agar memerintahkan penyedia jasa untuk
mencari alternatif pemasok material yang dapat
mendistribusikan bahan dan alat yang lebih
cepat dan dekat dari lokasi perumahan
Bantuan Stimulan PSU yang sudah selesai
dibangun, harus segera diserahterimakan
kepada Pemerintah Daerah sebagaimana
ketentuan dalam UU No 9 tahun 2009 tentang
Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah
Bantuan Stimulan PSU yang sudah selesai
dibangun sejak Tahun 2015-2018 sebanyak 850
lokasi, namun yang sudah selesai diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sebanyak 276 lokasi.
Bantuan Stimulan PSU berlokasi jauh dan sulit
diakses dari pusat kota sehingga memerlukan
w aktu dan persiapan yang lebih panjang
Meminta Pemda dan SNVT untuk membantu
pengaw asan pelaksanan pembangunan bantuan
stimulan PSU
Bantuan Stimulan PSU belum menyentuh
perumahan yang sudah terbangun dan terhuni
lama, namun PSU nya sudah rusak
Perlu kebijakan baru untuk memberikan bantuan
bagi perumahan yang sudah lama
Program Sejuta Rumah Subdit Fasilitasi Hunian Berimbang 04
“PSR” merupakan gerakan untuk
mewujudkan percepatan penyediaan
hunian layak bagi masyarakat dalam
rangka pengurangan backlog
perumahan pada periode 2015-2019
Program Satu
Juta Rumah Dicanangkan oleh Presiden
Joko Widodo pada Tanggal
29 April 2015
TARGET 2019
Penanganan hingga 1,5 juta unit
TARGET 2019
Penanganan hingga 2,2 juta unit
11,4 juta (2016)
kepemilikan
7,6 juta (2016)
penghunian
3,4
Juta
BACKLOG
RTLH
UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1
UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
D A S A R H U K U M
“pemerintah berperan dalam menyediakan dan memberi kemudahan dan bantuan
perumahan..”
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat
tinggal ...”
PROGRAM SEJUTA RUMAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
BENTUK BANTUAN / FASILITASI STRATEGI KONTRIBUSI *)
± 50%
Pembangunan
perumahan oleh
Pengembang dengan
NonSubsidi
Kemudahan Perizinan
Pembangunan Perumahan
1. Inpres No. 3 Th 2015;
2. PP 64 Th 2016
3. Paket Kebijakan Ekonomi
XIII “Konsep rumah murah
untuk rakyat”;
4. Permen PUPR No. 5 Th 2016;
5. Permendagri No. 55 Th 2017
± 20%
• Rusunawa
• Rumah Khusus
• Rumah Swadaya (PB/PK)
• Bantuan Stimulan PSU
Pembangunan Fisik
Perumahan oleh
Pemerintah dan Pemda 1
3
± 30%
Pembangunan
perumahan oleh
Pengembang dengan
Subsidi
• KPR FLPP
• Selisih Bunga
• Bantuan Uang Muka
• Pembebasan Biaya PPN
2
Bentuk kemudahan Perizinan Pembangunan Perumahan MBR :
1. Intruksi kepada 6 kementerian dalam hal penyederhanaan perizinan
2. Luas lahan 0,5 ha s/d 5 Ha; jumlah perizinan 33 menjadi 11; dan
waktu proses dari 769 hari menjadi 44 hari 3. Akses untuk MBR dalam mendapatkan rumah murah
4. Penyederhanaan dan efisiensi dalam proses penerbitan IMB semula 30-60 hari kerja menjadi 3-7 hari kerja
5. Percepatan dalam penerbitan izin dan penggabungan beberapa
perizinan serta waktu proses dipercepat.
Penelitian
Pengembangan dan
Penggunaan Teknologi
Baru:
• Rumah Instan Sederhana
(RISHA)
• PreFabrikasi (Precast)
• Rumah Unggul Sistem Panel
(RUSPIN)
4
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
2015 2016 2017
Non MBR
MBR
CAPAIAN PROGRAM SATU JUTA RUMAH
2015 – 2017
65% 71%
75%
35% 25%
699.770
Unit
805.169
Unit
904.758
Unit
Non MBR
MBR69%
31%
1.132.621 Unit
Sumber : Data PSR, 2018
29%
CAPAIAN PROGRAM SATU JUTA
RUMAH 2018 (STATUS 31 Desember 2018)
CAPAIAN PROGRAM SATU JUTA RUMAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
EVALUASI PENDATAAN PROGRAM SEJUTA RUMAH
Kesulitan memperoleh data rencana maupun data
realisasi pembangunan perumahan, karena:
a. Tidak adanya kewajiban dari pelaku pembangunan
untuk melaporkan progres pembangunan perumahan
yg telah dilakukan kepada Asosiaso perumahan
b. Terdapat pelaku pembangunan yang belum terdaftar
sebagai anggota asosiasi perumahanm sehingga
tidak terdata
Pemberian bantuan pemerintah terutama untuk
pembangunan perumahan subsidi seperti FLPP,
SBUM, SSB, program bantuan PSU dan lainnya
penyalurannya bekerjasama dengan asosiasi
perumahan, sehingga para pelaku pembangunan ini
memiliki kewajiban untuk melaporkan proses
pembangunan perumahan yang telah dilakukan
Kebijakan percepatan dan kemudahan perijinan masih
belum sepenuhnya dilaksanakan di daerah
• Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah
tentang PP 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan
Perumahan MBR
• Penghapusan, penggabungan, percepatan dan
kemudahan perijinan dan perijinan
Proses pembayaran oleh perbankan kepada pelaku
pembangunan atas pembelian rumah oleh masyarakat
yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan
berlangsung lama
Menyusun program pemerintah berupa bantuan modal
pembangunan bagi para pelaku pembangunan,
khususnya pelaku pembangunan yang membangun
rumah umum bagi MBR
PERMASALAHAN SOLUSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
EVALUASI PENDATAAN PROGRAM SEJUTA RUMAH
Harga tanah yang semakin meningkat khususnya di
wilayah perkotaan menyebabkan harga rumah yang
semakin mahal dan tidak terjangkau oleh MBR
• Penguatan pasokan lahan untuk perumahan
• Pencadangan lahan (Land Banking), konsolidasi
tanaha, pemanfaatan aset tanah negara/ Pemerintah
dan alokasi lahan perumahan dalam RTRW
Mahalnya bahan bangunan
Mendorong rekayasa teknologi pembangunan
perumahan (terutama teknologi bahan dan metode
pembangunan termasuk industrinya)
Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi,
anatra pelaku dan pengembang pembangunan bidang
perumahan
• Meningkatkan koordinasi melalui rapat koordinasi,
forum diskusi dan kelompok kerja perumahan dan
permukiman (Pokja PKP)
• Mendorong inovasi dalam rangka percepatan
pembangunan bidang perumahan
PERMASALAHAN SOLUSI
Kualitas rumah dan perumahan
Revisi Kepmen KimpraswilvNo. 403/KPTS/M/2002
tentang Pedoman Rumah Sejahtera
Standar Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Disusun program bantuan bagi pelaku pembangunan
khususnya yang membangun
rumah umum baik berupa bantuan prasarana, sarana dan
utilitasnya atau bantuan modal pembangunan
Pengembang lebih memilih membangun rumah komersial dibandingkan dengan rumah
umum, dengan alasan margin keuntungan yang lebih besar
dan pangsa pasar yang tinggi
Adanya kebijakan dari pemerintah khususnya untuk
MBR yang berprofesi
nonformal/wiraswasta dalam bentuk jaminan bersyarat
sehingga dapat memenuhi persyaratan bantuan kredit dari
perbankan
Masih sulitnya calon pembeli MBR yang berprofesi
nonformal/wiraswasta untuk
mendapatkan akses kredit perbankan untuk mendapatkan
rumah
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
EVALUASI PENDATAAN PROGRAM SEJUTA RUMAH PERMASALAHAN SOLUSI
Hunian Berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara seimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial atau dalam bentuk rumah tapak (tunggal dan deret) dan rumah susun umum
Wujud Hunian Berimbang
Pembangunan perumahan skala besar wajib mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan
• Perbandingan ketersediaan rumah mewah : rumah menengah : rumah sederhana
• Pelaksanaan HB didasari prinsip : keserasian dan subsidi silang
Ketentuan: Hunian Berimbang
• Menjamin ketersediaan rumah
MBR • Interaksi sosial antar golongan
dalam masyarakat
• Efisiensi penggunaan lahan
• Subsidi silang
Hal-Hal yang Diatur:
• Persyaratan (komposisi) **)
• Perencanaan • Pembangunan
• Insentif
• Pengawasan, Pengendalian, dan
Pembinaan
Pihak yang menjalankan ketentuan:
• Pengembang (Badan Hukum)
• Pemerintah Daerah
PERMASALAHAN PENERAPAN HUNIAN BERIMBANG
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
Percepatan proses
penyusunan regulasi yang
mendukung diterapkannya
hunian berimbang oleh para
pelaku pembangunan perumahan.
No 1
Analisis Intensitas Ruang
(yang memperhitungkan
alokasi ruang kaw asan
perkotaan, perhitungan
alokasi untuk perumahan dan komposisi dalam
pengadaan rumah MBR
No 4
Perlu mendorong
Pemerintah Daerah untuk
memasukkan ketentuan
Hunian Berimbang kedalam Peraturan Daerah.
No 2
Perlu dilakukan diseminasi
atau workshop terkait
penerapan hunian
berimbang di daerah
No 5
Penerapan hunian
berimbang menjadi salah
satu syarat pengajuan
bantuan rumah umum (berupa PSU)
No 3
No 6
Penyusunan Rapermen PPPSRS Subdit Standar dan Pedoman
06
Isu Strategis
ISU STRATEGIS PERLUNYA PPPSRS
melambungnya biaya pengelolaan, layanan yang tidak maksimal oleh pengelola,
kecurigaan pengurus pengelola rumah susun yang diduga menjalin
kerjasama dengan pelaku pembangunan, pelaku pembangunan yang tidak beritikad baik untuk melepaskan aset
berupa bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama kepada pemilik setelah dilakukannya perjanjian jual beli.
Ketersediaan rumah semakin terbatas dan mahal, karena terbatasnya lahan di perkotaan
Kebijakan Pemerintah untuk mendorong pembangunan perumahan dan permukiman ke arah rumah susun untuk daerah yang berkepadatan penduduk tinggi
Pada rumah susun, muncul permasalahan pengelolaan kepenghunian dalam pembentukan Persatuan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), antara lain:
1
2
3
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
PERSOALAN PEMBENTUAN BADAN PENGELOLAAN
RUMAH SUSUN
Kriteria Badan Pengelola Rusun Milik
Persyaratan teknis Pengelolaan
Rusun Milik
Mekanisme penunjukan Badan Pengelola
rusun milik
Mekanisme pembentukan Badan Pengelola
rusun milik
Penanganan kepastian dan kewenangan
Pengelola rusun milik
Masa waktu pengurusan surat ijin ke pemda
Kondisi faktual banyak permasalahan
pembentukan PPPSRS dan
Pengelolalaan Rumah Susun dengan
banyaknya laporan dan pengaduan
masyarakat ke PUPR
Kepmen Perumahan Rakyat Nomor
06/KPTS/BKP4N/1995 dan Permen
Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun
2007 sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan masyarakat saat ini
Fungsi Pemerintah untuk melakukan
pembinaan yaitu pengaw asan
terhadap pembentukan PPPSRS
(UU20/2011 Pasal 5 jo Pasal 70).
Kew enangan Pemerintah untuk
menetapkan peraturan perundang-
undangan, termasuk norma, standar,
prosedure dan kriteria di bidang Rumah
Susun (UU no 20/2011 Pasal 83)
DASAR KEBIJAKAN PENYUSUNAN PPPSRS
Dasar
Kebijakan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
MILESTONES PENYUSUNAN RAPERMEN P3SRS
2018
2017
2016
Penyusunan Substansi /
Norma Rapermen
Finalisasi dan Uji Publik
Rapermen
Menjaring masukan dari
stakeholder melalui FGD
dan uji publik
2019
Sosialisasi Permen PUPR
No: 23/PRT/M/2018
tentang PPPSRS
Direktorat Rumah Umum dan Komersial
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan
Permen PUPR Nomor: 23/PRT/M/2018
14 September 2018
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
EVALUASI PPPSRS SETELAH TERBENTUK PERMEN
DUALISME PENGURUS
KONFLIK INTERNAL
PERGANTIAN PENGURUS
PENGELOLAAN
Terdapat 2 versi, bentukan
pengembang dan bentukan pemilik
Terjadi konflik antara
pengurus-pengawas dan
pengurus-pemilik
Masalah pertanggungjaw aban
Terkait pengambilan keputusan,
transparansi, pembukuan, bahkan
pendapat yang diperoleh dari
komersialisasi
SEBELUM PERMEN PPPSRS TERBIT SESUDAH PERMEN PPPSRS TERBIT
PENGURUS PPPSRS
KONFLIK INTERNAL
Pemilihan pengurus dan pengaw as
PPPSRS dilakukan dengan
musyaw arah dan keputusan dengan
suara terbanyak
Diselesaikan secara musyawarah
atau suara terbanyak
PENGELOLAAN
Pengurus dan pengaw as merupakan
pemilik dan bertempat tinggal di Rumah
Susun
Jangka w aktu struktur organisasi
PPPSRS yaitu 3 tahun
PERGANTIAN PENGURUS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
01
02 Penyediaan Tanah
03 Bantuan Stimulan PSU
04 Program Sejuta Rumah
05 Hunian Berimbang
06 PPPSRS
Penerapan NSPK 01
02 Data jumlah Lahan siap bangun
03 Jumlah unit rumah yang mendapat
Bantuan Stimulan PSU
04
05
06 Tersusun Permen PUPR
tentang PPPSRS
Jumlah NSPK yang terbit
Indikator Kegiatan RUK
Capaian pendataan pembangunan
rumah sebanyak satu juta per tahun
Terselenggaranya pelaksanaan
Hunian Berimbang
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN