Renja Disnakertrans Banyuwangi Tahun 2019 Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................2 1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 2 1.2 LandasanHukum ............................................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................................... 3 1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................................... 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU...........................6 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD ......... 12 2.3 Analisa Kinerja Pelayanan PD……………………….. ..................................... 13 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD....................... ... 16 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD…………………… ..... .................. 28 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat................................. 29 2.3 4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ................................................ 29 BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................. 31 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.................................. 31 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD..................................................................... 32 3.3 Program dan Kegiatan ...... ................................................................. 33 Bab IV Penutup .................................................................................................. 44
51
Embed
BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA …nakertrans.banyuwangikab.go.id/documents/sakip/RENJA_2019.pdf · Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN ... Keputusan Presiden Nomor 36
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Renja Disnakertrans Banyuwangi Tahun 2019
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................2
1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 2
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi dalam
upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui 1 (satu) indikator
kinerja utama yaitu menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan lima ( 5 )
indikator kinerja pendukung yaitu (1) Persentase Pencari kerja yang
ditempatkan, (2) Persentase pencari kerja yang bersertifikat, (3) Persentase
perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan, (4) Persentase TKI yang
bermasalah dan (5) Persentase penempatan transmigran.
Target capaian Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten Banyuwangi
tahun 2017 adalah sebesar 2,44%. Menghitung tingkat pengangguran terbuka
adalah dengan membandingkan jumlah pengangguran terhadap jumlah
angkatan kerja. Data Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi 2017 (hasil
tinjauan survey ketenagakerjaan nasional (SAKERNAS) di Kabupaten
Banyuwangi) menunjukkan bahwa data Angkatan Kerja di Kabupaten
Banyuwangi sebanyak 906.735 jiwa dengan rincian 539.414 jiwa (laki-laki) dan
367.321 jiwa (perempuan). Dari jumlah angkatan kerja tersebut sejumlah
878.895 jiwa (519.142 jiwa Laki laki, 359.753 jiwa Perempuan) adalah
bekerja. Dengan demikian angka pengangguran di Kabupaten Banyuwangi
Renja Disnakertrans Banyuwangi Tahun 2019
tahun 2017 sejumlah 27.840 jiwa (20.272 Laki laki, 7.568 Perempuan) atau
3,07. Jika di bandingkan dengan target angka pengangguran 2,44 maka
persentase capaian indikator sebesar 79,5 persen.
Besarnya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 dan adanya
kenaikan dari tahun 2016 (capaian tingkat pengangguran terbuka sebesar
2,55%) disebabkan karena adanya ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan
kerja dan penciptaan lapangan kerja baru. Jumlah pencari kerja terus
bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Demikian pula laju
pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing mengisi peluang
pasar kerja, tidak terlepas dari kecenderungan terus meningkatnya tamatan
lembaga - lembaga pendidikan formal. Pertumbuhan lapangan kerja baru yang
masih belum memadai dengan Kondisi tersebut memberikan imbas bagi kondisi
ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuwangi.
Perkembangan realisasi dari target indikator kinerja tahun 2017 dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. Persentase pencari kerja yang ditempatkan dihasilkan dari perhitungan
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang
terdaftar di kali 100. Pencari kerja yang terdaftar bersifat relatif karena
bergantung pada partisipasi dari pencari kerja yang mendaftarkan diri ke
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, dan
memperoleh layanan AK 1. Target Pencari kerja yang ditempatkan Kabupaten
Banyuwangi tahun 2017 sebesar 76%. Jumlah pencari kerja yang terdaftar
pada tahun 2017 sebanyak 4.252 dan jumlah pencari kerja yang ditempatkan
sebanyak Realisasi pencari kerja yang ditempatkan tahun 2017 sebanyak
3.845. Jadi persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2017
sebesar 90,43% sehingga capaian kinerja sebesar 100%
2. Persentase pencari pekerja bersertifikat dihasilkan dari perhitungan jumlah
pencari kerja yang bersertifkat dibandingkan dengan jumlah pencari kerja
yang terdaftar. Dalam hal ini pencari kerja yang bersertifikat adalah pencari
kerja yang berminat menjadi TKI di sektor informal dan ditempatkan diluar
negeri harus memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikasi tersebut diperoleh
setelah mengikuti proses pelatihan kerja dan uji kompetensi yang
Renja Disnakertrans Banyuwangi Tahun 2019
dilaksanakan oleh BLK kurang lebih 2 – 3 bulan. Pada tahun 2017 jumlah
pencari kerja yang bersertifkat sejumlah 1.867 sedangkan jumlah pencari
kerja terdaftar sejumlah 2.252. Jadi persentase pencari kerja yang
bersertifikat adalah 43,9% sedangkan targetnya adalah 48,3%, sehingga
persentase realisasi pencari kerja yang bersertifikat adalah sebesar 91%
3. Target indikator persentase perselisihan hubungan industrial yang
terselesaikan tahun 2017 sebesar 76,19%. Pada tahun 2017 ada 37 kasus
perselisihan hubungan industrial yang terdaftar, dan yang telah di selesaikan
sebanyak 35 kasus sehingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
pada tahun 2017 sebebsar 95%. Realisasi persentase perselisihan hubungan
industrial yang terselesaikan adalah 100%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
perselisihan hubungan Industrial antara pengusaha dan karyawan bisa
ditekan sedemikian rupa sehingga hubungan Industrial yang harmonis dan
dialogis bisa tercapai.
4. Target persentase TKI bermasalah pada tahun 2017 sebesar 0,96%.
Indikator ini bersifat negative sehingga apabila realisasi lebih besar di
banding target maka kinerja di anggap rendah dan sebaliknya. Penghitungan
persentase TKI bermasalah adalah hasil dari jumlah TKI – B di bagi jumlah
TKI yang terdaftar di kali 100. Jumlah TKI – B pada tahun 2017 sebanyak 31
sedangkan jumlah TKI terdaftar sebanyak 2.891 sehingga persentase TKI
bermasalah tahun 2017 adalah sebesar 1,07%. Jadi persentase realisasi
capaian kinerja TKI bermasalah adalah 88,5%
5. Transmigrasi adalah upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi
pengangguran dengan cara memindahkan ke tempat lain yang dijamin oleh
pemerintah kehidupannya sesuai dengan peraturan dalam bidang
ketransmigrasian. Target penempatan transmigrasi yang efisien pada tahun
2017 adalah sebesar 0,41%. Realisasi persentase penempatan transmigrasi
sebesar 13%, sehingga capaian realisasi target Tahun 2017 adalah 100%
dengan pemberangkatan transmigrasi ke tempat tujuan di tetapkan
sebanyak 5 KK (17 jiwa) .
Renja Disnakertrans Banyuwangi Tahun 2019
Realisasi program kegiatan tahun 2017 :
Pagu Anggaran Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.
6.160.833.941,00 terealisasi sebesar Rp. 5.640.292.614,00 atau 91,55 %,
dengan sisa anggaran sebesar Rp. 520.541.327,00. Pembagian dari
anggaran tersebut di atas adalah untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 2.642.482.041,00 direalisasikan sebesar Rp. 2.421.144.978,00
dengan pencapaian kinerja sebesar 91,62 %. Sedangkan untuk kegiatan
Belanja Langsung sebesar Rp. 3.518.351.900,00 dapat direalisasikan
sebesar Rp. 3.219.147.636,00 dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar
91,5 %. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 terdiri dari 8
Program dengan 46 Kegiatan yang masing-masing sudah ditentukan Pagu
Anggaran-nya terdiri dari :
Tabel Rincian Pagu Anggaran dan Penyerapan Dana untuk Masing-Masing Kegiatan :
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa
Tenaga Kerja PAGU REALISASI
%
➢ Sub Kegiatan Forum Diaspora Banyuwangi
65,000,000
65,000,000
100
➢ Sub Kegiatan Job Market Fair 150,000,000 143,700,000 90
Kegiatan Job Canvasing kepada Perusahaan atau Pengguna Tenaga Kerja
30,000,000
0
0
Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, AKAN, AKAD dan AKL 40,000,000 39,535,000 98.84
Pengolahan Data Antar Kerja (online) 120,000,000 119,800,500 99.83
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas
Tenaga Kerja
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berbasis
kompetensi
➢ Sub Kegiatan Pelatihan Bahasa Asing Bagi Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri
85,000,000 84,759,750 99.72
Renja Disnakertrans Banyuwangi Tahun 2019
➢ Sub Kegiatan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Bidang Perbengkelan Las
75,000,000 68,995,550 92
➢ Sub Kegiatan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Bidang Perbengkelan otomotif
95,000,000 85,000,000 89,5
Kegiatan Pengembangan Kelembagaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja
➢ Sub Kegiatan pelatihan mengelola usaha bagi keluarga TKI dan purna TKI
25,000,000 24,643,100 99.4
Kegiatan pendataan LPK dan BKK 20,000,000 19,999,900
100
Kegiatan Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Tenaga kerja dan Pemagangan Sub Kegiatan Sosialisasi sertivikasi profesi
73,496,300
64,198,300
87.35
Program Perlindungan Tenaga Kerja
Kegiatan Sosialisasi Migran Aman di Desa
40,000,000
39,820,000
99.55
Kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan dan
Kewirausahaan bagi TKI Purna
65,000,000 57,960,000 89.2
Kegiatan sosialisasi berbagai peraturan perundang
– undangan ketenagakerjaan
150,000,000 132,967,100 88.65
Kegiatan pelatihan edukasi keuangan bagi calon TKI
30,000,000
29,498,750
98.3
Kegiatan Pendataan TKI Purna dan Aktif 30,000,000 29,867,700 99.6
Kegiatan edukasi keuangan bagi keluarga TKI 40,000,000 30,934,350 77.4
Program Perlindungan Hubungan Industrial
Kegiatan Fasilitasi Penetapan Dewan Pengupahan dan Pembinaan Kelembagaan pelaku hubungan industrial
15,000,000 5,538,400 37
Kegiatan Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan
pengembangan pendidikan hubungan industrial 30.000.000 3,449,050 11.50
Renja Disnakertrans Banyuwangi Tahun 2019
1. AKUNTABILITAS KEUANGAN
1. Pagu anggaran Tahun 2017 sebesar Rp 6,160,833,941,00 (Enam Milyar
seratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan
ratus empat puluh satu Rupiah), dengan rincian :
-Belanja pegawai Rp. 2,642,482,041,00
-Belanja barang / jasa Rp. 2,302,819,700,00
-Belanja modal Rp. 525,528,900,00.
Kegiatan pembinaan pelaksanaan sarana
hubungan industrial
Sub Kegiatan pembinaan pelaksanaan dan
pembentukan PP, PKB, LKS Bipartit dan Jaminan
Sosial
40,000,000 20,820,000 52.05
Kegiatan Monitoring dan pembinaan ketenagakerjaan 20,000,000 5,824,850 29.2
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kinerja kader penyuluhan hubungan industrial 0 0 0
Kegiatan Imlpementasi UU no. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial
20,000,000 19,998,500 100
Kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja 153,250,000 153,249,200 100
Kegiatan penguatan kapasitas pemberdayaan SDM LKS Tripartit 81,250,000 78,748,050 96.9
Kegiatan fasilitasi peningkatan UMK menuju pencapaian kebutuhan hidup layak 199,900,000 196,747,250 98.4
Program Pengembangan Wilayah dan
Penempatan Transmigrasi
Kegiatan Peningkatan Kerjasama antar wilayah,
antar pelaku dan antar sektor dalam rangka
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
53,000,000
49,994,898
100
Kegiatan Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan
serta Penempatan Transmigrasi untuk
memenuhi Kebutuhan SDM.
75,000,000 29,484,700 39.3
Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Regional 45,000,000 44,997,200 100
Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Regional 45,000,000 42,998,800 94.55
Renja Disnakertrans Banyuwangi Tahun 2019
1. Realisasi pada per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 5,640,292,614,00 (lima Milyar Enam ratus empat puluh Juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus empat belas Rupiah) atau 91,55% dari pagu anggaran, dengan rincian :
-Belanja pegawai Rp. 2,421,144,978,00 (91,62%)
-Belanja barang / jasa Rp. 2.032,560,836,00 (88,26%)
-Belanja modal Rp. 524,485,500,00 (99,80%)
Penjelasan realisasi belanja program dapat diilustrasikan dalam table
berikut:
Tabel: Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2017
Pada tahun 2017 kinerja keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi baik karena prosentase rata-rata belanja
sebesar 88,2% artinya bahwa setiap program/ kegiatan tingkat penyerapannya
sudah baik dan mencerminkan kinerja keuangan yang baik pula. Hal ini
N
o
.
Program Anggaran
Realisasi
Anggaran %
1
.
Program Peningkatan
Manajemen dan
Pelayanan Administrasi
1.506.718.900 1.442.624.488 94,75%
2
.
Program Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
50.000.000 42.057.000 84,12%
9 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja 405.000.000 368.035.500 91,87%
Program Peningkatan
Kualitas dan Produktifitas
Tenaga Kerja
424.233.000 393.531.250 92,76%
1
0
Program Pengembangan
Hubungan Industrial dan
Syarat Kerja
559.400.000 484.375.300 86,59%
1
1
Program Perlindungan
Tenaga Kerja 355.000.000 321.047.900 90,44%
Program Pengembangan
Wilayah dan Penempatan
Transmigrasi
218.000.000 167.475.598 76,82%
Renja Disnakertrans Banyuwangi Tahun 2019
disebabkan oleh beberapa factor antara lain:
1. Program/ kegiatan sudah tersusun, terjadual dengan baik sesuai dengan
yang direncanakan;
2. Setiap proses dalam rangka pelaksanaan kegiatan terpantau dengan baik
artinya bahwa sistem pengendaian internal (SPI) berjalan aktif dan efektif
memantau setiap jengkal proses pelaksanaan kegiatan.
3. Hubungan internal terjalin harmonis, sinergi, koordinatif dan sinkronitatif.
Catatan Penting lainnya
Pada Tahun 2017, Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten
Banyuwangi mulai melaksanakan pelayanan AK I melalui online, dimana
para pencari kerja yang mengurus AK 1 bisa memproses sendiri melalui
online serta mencetaknya.
Dalam rangka pencapaian indikator kinerja menurunkan tingkat
pengangguran di Kabupaten Banyuwangi, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi melaksanakan program Perluasan Kesempatan Kerja dari
kementerian Tenaga Kerja Pusat dengan kegiatan Padat Karya dan
Tenaga Kerja Mandiri yang sasarannya adalah pengangguran di usia
angkatan kerja produktif (usia 18 – 40 tahun). Kegiatan padat karya
dilaksanakan di 8 lokasi dan kegiatan Tenaga Kerja Mandiri dilaksanakan
di 25 lokasi.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Capaian Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Banyuwangi berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD
Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:
Target capaian Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten Banyuwangi
tahun 2017 adalah sebesar 2,44% dan capaian tingkat pengangguran adalah
3,07%.
Pencari kerja terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan
penduduk. Demikian pula laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang
siap bersaing mengisi peluang pasar kerja, tidak terlepas dari kecenderungan
Renja Disnakertrans Banyuwangi Tahun 2019
terus meningkatnya tamatan lembaga - lembaga pendidikan formal.
Pertumbuhan lapangan kerja baru yang masih belum memadai dengan
Kondisi tersebut memberikan imbas yang cukup berat bagi ketenagakerjaan
di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini tercermin dari Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT), dari tahun 2016 sebesar 2,55 %, pada tahun 2017 menjadi
3,07%. Meningkatnya pengangguran disebabkan karena adanya
ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan
kerja.
Menghitung tingkat pengangguran terbuka adalah dengan
membandingkan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
Data Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi 2017 (hasil tinjauan survey
ketenagakerjaan nasional (SAKERNAS) di Kabupaten Banyuwangi)
menunjukkan bahwa data Angkatan Kerja di Kabupaten Banyuwangi
sebanyak 906.735 jiwa dengan rincian 539.414 jiwa (laki-laki) dan 367.321
jiwa (perempuan). Dari jumlah angkatan kerja tersebut sejumlah 878.895
jiwa (519.142 jiwa Laki laki, 359.753 jiwa Perempuan) adalah bekerja.
Dengan demikian angka pengangguran di Kabupaten Banyuwangi tahun
2017 sejumlah 27.840 jiwa (20.272 Laki laki, 7.568 Perempuan) atau 3,07.
Jika di bandingkan dengan target angka pengangguran 2,44 maka
persentase capaian indikator sebesar 79,5 persen.
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan
lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang
dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Beberapa
permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian antara lain :
1. Lapangan pekerjaan semakin terbatas;
2. Tingginya jumlah penggangguran;
3. Rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja;
4. Minimnya perlindungan hukum terhadap kasus ketenagakerjaan;
5. Pemberian upah belum sesuai dengan Upah Minimum Kota;
6. Adanya faktor eksternal, seperti fluktuasi kondisi politik yang
berpengaruh pada kondusifitas daerah;
7. Kualifikasi/ jurusan lulusan pendidikan SMK belum sesuai dengan
Renja Disnakertrans Banyuwangi Tahun 2019
kebutuhan pasar kerja.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, diantaranya
adalah :
- Sarana prasarana dan instruktur pelatihan gedung BLK masih
belum lengkap;
- Terbatasnya tenaga fungsional pengantar kerja, dan mediator;
- Masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan angka
kecelakaan kerja;
- Masih terdapat anak dibawah umur yang bekerja;
- Banyaknya kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri yang tidak
bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia akibat ketidaksesuaian
kompetensi;
- Masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan
bagi pencari kerja;
- Rendahnya motivasi tenaga kerja Kabupaten Banyuwangi untuk
bekerja di luar Kabupaten Banyuwangi;
- Faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan
kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan, adalah:
- Kurangnya arus masuk modal asing yang sifatnya padat karya,
lemahnya iklim investasi dalam menghadapi pasar global, berbagai
perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif bagi
pengembangan usaha sehingga tidak mendukung penciptaan
lapangan kerja baru,
- Pendidikan dan produktivitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja;
- Tekanan kenaikan upah bagi beberapa perusahaan yang belum
stabil.
- Permasalahan ketransmigrasian diantaranya adalah terkait tidak
seimbangnya animo masyarakat dengan kesempatan
bertransmigrasi, terbatasnya kuota transmigrasi yang diberikan
Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Banyuwangi, dan adanya
ketidaksesuaian tata naskah dan prosedural penyusunan perjanjian
kerjasama (MoU) antara pemerintah daerah lokasi transmigrasi,
pemerintah propinsi, dan pemerintah pusat dengan pemerintah
Kabupaten Banyuwangi.
a. Isu Strategis
Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi disusun berdasarkan kompilasi
yang ada dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, hasil
analisis situasi dan kondisi eksisting, serta persepsi masyarakat, tokoh, dan
Renja Disnakertrans Banyuwangi Tahun 2019
para pakar ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Dari sejumlah isu dan
permasalahan tersebut, dapat diangkat sebagai isu strategis dengan kriteria
berikut :
1. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat,
minat, dan kemampuan pencari kerja;
2. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia;
3. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan, dan meningkatnya kasus
perselisihan hubungan industrial;
4. Kuota peserta transmigrasi yang sangat terbatas;
5. Masih kurang maksimalnya pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi.
Permasalahan menurut stakeholders :
1) Sektor ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi
relatif belum didayagunakan secara maksimal;
2) Sinergitas modal sosial masyarakat bagi pembangunan belum maksimal;
3) Tingginya tingkat migrasi dan jumlah pendatang yang mengikuti pendidikan
yang lulus sekolah tidak kembali ke daerahnya;
4) Kurangnya kesusaian kualifikasi/keahlian antara lulusan pendidikan formal
dengan dunia kerja;
5) Penyerapan tenaga kerja lebih tinggi pada pekerja tidak tetap/outsourching,
berpotensi pada terjadinya pekerja kembali menjadi penganggur;
6) Tingginya angka kecelakaan kerja;
7) Tingginya pelanggaran norma kerja;
8) Kasus perselisihan hubungan industrial yang berlarut-larut.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2005 – 2025 pada Tahap II yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 menetapkan indikator
capaian kinerja, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, kondisi eksisting
tahun 2014 sebesar 7,17%, tahun 2015 diperkirakan menjadi 2,55% dan pada
tahun sebesar 3,07%. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka di peroleh dengan
penghitungan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja
di kali 100.
Tingkat Pengangguran Terbuka dapat ditingkatkan dengan meningkatnya
penempatan tenaga kerja, meningkatnya jumlah pencari kerja yang bersertifikasi
sehingga mampu bersaing dalam pasar kerja, menurunnya jumlah tenaga kerja
Indonesia yang bekerja di luar negeri yang bermasalah, menurunnya angka
perselisihan hubungan industrial di perusahaan – perusahaan sehingga bisa
mengurangi angka pemutusan hubungan kerja dan meningkatkan kondisi yang
kondusif dalam hubungan industrial. Pengiriman peserta transmigrasi yang
memiliki keahlian dan ketrampilan sesuai kebutuhan daerah tujuan juga bisa
Renja Disnakertrans Banyuwangi Tahun 2019
mendukung dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
Kebutuhan hidup minimum/layak (KHM/KHL) Tahun 2017 berdasarkan hasil
survey pasar Tahun 2017 pada besaran Rp.1.730.917,50, sedangkan upah
minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2016 (18 Nopember 2016) mencapai Rp.
1.425.000,00 sehingga kebutuhan minimum para pekerja di Kabupaten
Banyuwangi dapat terpenuhi. UMK tinggi, pekerja sejahtera, daya beli
masyarakat meningkat.
Sesuai kondisi permasalahan di atas, dengan mempertimbangkan dan