RENCANA KERJA 2015 Dinas Pengairan Aceh 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan stratejik, yaitu penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra), yang memuat seluruh target sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun beserta indikator kinerjanya. Renja ini berfungsi sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyeleggaraan pemerintah untuk suatu periode tertentu. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, sehingga Rencana Kerja Tahunan juga harus disesuaikan dengan anggaran yang telah diprogramkan, terutama target-target sasaranya. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan penetapan kinerja ini dilakukan untuk mengukur kinerja dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Renja Dinas Pengairan Aceh merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang menjabarkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman dan merupakan suatu janji kinerja/komitmen yang akan diwujudkan dalam pengelolaan Sumber Daya Air melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun tertentu.
39
Embed
BAB I PENDAHULUAN - Aceh...Dinas Pengairan Aceh 6 4. Landasan Mat eril: 4.1. Masukan saran, pendapat, aspirasi dan inspirasi dari Staf di lingkungan Dinas Pengairan pada saat konsultasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENCANA KERJA 2015
Dinas Pengairan Aceh 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari
perencanaan stratejik, yaitu penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra), yang memuat seluruh target
sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun beserta indikator kinerjanya.
Renja ini berfungsi sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan
atau kegagalan penyeleggaraan pemerintah untuk suatu periode tertentu.
Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan
anggaran, sehingga Rencana Kerja Tahunan juga harus disesuaikan dengan
anggaran yang telah diprogramkan, terutama target-target sasaranya.
Dalam tahun berjalan, pelaksanaan penetapan kinerja ini dilakukan untuk
mengukur kinerja dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat
diwujudkan serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Renja Dinas Pengairan Aceh
merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang
menjabarkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman dan merupakan suatu
janji kinerja/komitmen yang akan diwujudkan dalam pengelolaan Sumber Daya Air
melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan dalam tahun tertentu.
RENCANA KERJA 2015
Dinas Pengairan Aceh 2
1.2. LANDASAN HUKUM
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengairan 2014 didasarkan kepada : 1. Landasan Idiil : Pancasila. 2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945. 3. Landasan Operasional :
3.1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas KKN;
3.2. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh;
3.3. Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Aceh;
3.4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003, tentang
Keuangan Negara;
3.5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2004, tentang
Perbendaharaan Negara;
3.6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2004, tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
3.7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2004, tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN );
3.8. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang
No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
3.9. Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3.10. Undang-Undang No. 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
3.11. Undang-Undang No. 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
3.12. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3.13. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
3.14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
RENCANA KERJA 2015
Dinas Pengairan Aceh 3
3.15. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
3.16. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001, tentang Informasi
Keuangan Daerah;
3.17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3.18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004, tentang
Rencana Kerja Pemerintah;
3.19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2006, tentang
Irigasi;
3.20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3.21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3.22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air;
3.23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan;
3.24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;
3.25. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah;
3.26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber
Daya Air;
3.27. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
3.28. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional
Pengelolaan Sumber Daya Air;
3.29. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
3.30. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, tentang Penetapan
Wilayah Sungai.
3.31. Surat Edaran Mendagri No. 050/2020/SS, tentang Petunjuk
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
RENCANA KERJA 2015
Dinas Pengairan Aceh 4
3.32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
3.34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 37/PRT/M/2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang
Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri Tahun
2007;
3.35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 38/PRT/M/2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang
Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2007;
3.36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/M/2006 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang
Infrastruktur Tahun 2007;
3.37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/2008 tentang
Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya
Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai;
3.38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2009 tentang
Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber
Daya Air;
3.39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9/PRT/M/2010 tentang
Pedoman Pengaman Pantai;
3.40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang;
3.41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2011 tentang
Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
3.42. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 390/KPTS/M/2007 tentang
Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi
RENCANA KERJA 2015
Dinas Pengairan Aceh 5
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
3.43. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11
Agustus 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
dan RPJM Daerah.
3.44. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam.
3.45. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
3.46. Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi.
3.47. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan
Aceh.
3.48. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengalokasian Tambahan
Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana
Otonomi Khusus.
3.49. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tanggal 7
Mei 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam 2007 – 2012.
3.50. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian
Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan
Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3.51. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Susunan
Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengairan
Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3.52. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 70 Tanggal 29
Oktober 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2012 – 2017.
3.53. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh.
RENCANA KERJA 2015
Dinas Pengairan Aceh 6
4. Landasan Materil: 4.1. Masukan saran, pendapat, aspirasi dan inspirasi dari Staf di lingkungan
Dinas Pengairan pada saat konsultasi Perumusan Visi dan Misi serta lokakarya.
4.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 adalah
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan yang melandasi perlunya
Rencana Kerja (Renja) dibuat serta sistematika penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH TAHUN 2014
Menerangkan hasil capaian 2014, menganalisis kinerja pelayanan
SKPA, isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi SKPA, review
RKPA dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.
Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui suatu
strategi dan kebijakan yang dilaksanakan dan mensinerjikan dengan
kebijakan nasional.
BAB IV PENUTUP
Merupakan kesimpulan rangkaian kegiatan Dinas Pengairan Aceh
dalam masa 1 (satu) tahun.
RENCANA KERJA 2015
Dinas Pengairan Aceh 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH
TAHUN 2015
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH TAHUN 2015 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPA
Dalam mengevaluasi Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh tahun 2014
terlihat bahwa sebahagian besar pencapaianya sesuai dengan yang
direncanakan dalam renja (dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun), namun ada sebagian yang masih belum tercapai dikarenakan kondisi alam yang
berubah-rubah akibat cuaca dan bencana alam yang lebih sering terjadi, hal
tersebut diluar yang direncanakan sehingga menguras biaya sedikit lebih banyak,
namun demikian hal ini sudah sesuai dengan program prioritas daerah. Melihat
permasalahan tersebut maka pada tahun ini perlu diprogramkan penanganan
tanggap darurat untuk melindungi/menjamin keselamatan infrastuktur dan
ketentraman masyarakat jika terjadi bencana. Rencana Strategis (Renstra) digunakan sebagai pedoman dalam
mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Air melalui perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi dari kegiatan konservasi, pendayagunaan dan
pengendalian daya rusak air. Disamping itu, Renstra juga digunakan sebagai
sarana untuk menilai akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang dari Dinas
Pengairan. Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPA), Realisasi Kinerja
Program Kegiatan Tahun Lalu (2013) dan Prakiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPA s/d tahun berjalan Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel evaluasi
terlampir.
RENCANA KERJA 2015
Dinas Pengairan Aceh 8
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPA
Analisis Kinerja Pelayanan SKPA merupakan pengkajian terhadap capaian
kinerja pelayanan SKPA sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan, dan dampak
yang ditimbulkan akibat kinerja pelayanan tersebut. Mengidentifikasi
permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam
rangka peningkatan pelayanan SKPA sesuai dengan tugas dan fungsi.
Untuk menganalisis digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada
Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2008. Analisis berdasarkan kondisi target menurut Renstra SKPA,
Realisasi Capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang baru
disahkan, memproyeksikan tahun rencana dan proyeksi tahun selanjutnya
sebagai bahan prakiraan maju (tabel análisis terlampir).
Sesuai dengan kebijakan yang telah disusun, program-program tersebut
diatas dijabarkan lagi dalam kegiatan-kegiatan sebagai tindakan nyata pada tahun
2012 - 2017 dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
Dalam pelaksanaan tugas Dinas Pengairan, tentunya tidak terlepas dari
wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber
daya air yang telah ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air, serta diselaraskan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan
keterpaduan secara harmonis antar wilayah, antar sektor dan antar generasi
dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. Wewenang dan tanggungjawab pemerintah
provinsi tersebut adalah sebagai berikut:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya
berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan
kepentingan provinsi sekitarnya,
b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota,
c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya,
d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai
lintas kabupaten/kota,
RENCANA KERJA 2015
Dinas Pengairan Aceh 9
e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kotadengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya,
f. mengatur dan menetapkan dan memberi izin atas penyediaan peruntukan,
penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota,
g. mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan,
pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada
cekungan air tanah lintas kabupaten/kota,
h. membentuk Dewan Sumber daya Air atau dengan nama lain di tingkat
provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota,
i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam
pengelolaan sumber daya air,
j. membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan
pokok masyarakat atas air,
k. menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota, dan
memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota.
Selanjutnya dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab
Pemerintah Provinsi tersebut, Dinas Pengairan yang merupakan unsur
Pemerintah Aceh yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Tugas Umum
Pemerintah dan Pembangunan di bidang Sumber Daya Air.
Tugas Pembangunan dibidang Sumber Daya Air meliputi :
a. Melaksanakan Tugas Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program
Pengairan secara menyeluruh;
b. Melaksanakan tugas dibidang Irigasi, Rawa dan Pantai;
c. Melaksanakan tugas dibidang Sungai, Waduk dan Danau;
d. Melaksanakan tugas dibidang Penyusunan Program Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perdesaan dan Penataan Sumber Daya Air serta
meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
e. Melaksanakan tugas dibidang Operasi dan Pemeliharaan Prasarana bidang
Sumber Daya Air;
RENCANA KERJA 2015
Dinas Pengairan Aceh 10
f. Melaksanakan tugas dibidang Teknik dan Perizinan pemanfaatan Sumber
Daya Air.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas
Pengairan mempunyai fungsi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku;
d. Penyelenggaraan Tugas dibidang Pengelolaan Pengairan termasuk Perizinan
dan Pelayanan Umum Lintas Kabupaten/Kota;
e. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap tugas
dibidang Pengairan dan;
f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud di
atas, Dinas Pengairan mempunyai Kewenangan:
a. Menetapkan Standar Pengelolaan Sumber Daya Air yang ada pada wilayah
sungai Lintas Kabupaten/Kota.
b. Menyediakan dukungan/bantuan untuk kerja sama antara Kabupaten/Kota
dalam Pengembangan dan pengelolaan di bidang Sumber Daya Air.
c. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang luasnya
antara 1000 – 3000 Ha dan jaringan Pengairan lainnya yang berada pada
wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota.
d. Mengurus Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau Pembongkaran
Bangunan-Bangunan dan Saluran Jaringan serta Prasarana dan Sarana
Pengairan.
e. Menyusun Rencana Penyediaan Air untuk Irigasi dan kebutuhan lainnya.
Dengan berlandaskan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan tersebut di
atas, maka produk yang diharapkan dapat dihasilkan oleh Dinas Pengairan
adalah:
RENCANA KERJA 2015
Dinas Pengairan Aceh 11
a. Kebijakan Pelaksanaan dan Kebijakan Teknis serta Administrasi meliputi
Pengaturan, Pedoman, Kriteria, Standar Pelaksanaan untuk bidang
Pengairan, sebagai pelaksanaan tugas Pemerintahan;
b. Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan serta
Pembuatan Pedoman Standard dan Persyaratan yang berkaitan dengan
Kegiatan Pelaksanaan, Perencanaan, Program dan Anggaran dari
Pengelolaan Pengairan, sebagai tugas pembangunan;
c. Produk Pelayanan kepada Stakeholder berupa Fasilitas, Konsultasi Teknis,
Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Informasi dari Pengairan;
d. Produk Pengendalian/Pengawasan berupa Evaluasi Pemanfaatan Sarana
Pengairan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum.
Atas dasar Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan dalam melaksanakan
Tugas Umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pengairan sesuai
dengan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok
Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah
Provinsi Aceh, Susunan Organisasi Dinas Pengairan Aceh terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Program dan Pelaporan;
d. Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai;
e. Bidang Sungai, Danau dan Waduk;
f. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengairan Aceh
mempunyai Bagan Organisasi dan Tata Kerja seperti pada Gambar 2.1. Rincian
tugas pokok kepala dinas dan masing-masing bidang adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;
Kepala Dinas Pengairan mempunyai tugas umum pemerintahan di bidang
irigasi, rawa dan pantai, danau dan waduk, operasi dan pemeliharaan
pengairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
RENCANA KERJA 2015
Dinas Pengairan Aceh 12
b. Sekretariat;
Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi,
pengembangan secara mikro dan penyusunan dokumen, analisa mengenai
dampak lingkungan di bidang pengairan.
- Seksi Bina Teknik dan Pelaporan
Seksi Bina Teknik dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pelatihan
teknis, pengadaan barang dan jasa, pengkajian dokumen teknik,
inventarisasi, rekomendasi perizinan, pemanfaatan air permukaan, lahan
pengairan, penambangan bahan galian golongan C, alih fungsi bangunan
dan menyiakan program, pendidikan dan pelatihan dibidang pengairan.
d. Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai
- Seksi Irigasi. Seksi Irigasi mempunyai tugas melakukan perencanaan teknis,
pembangunan sarana dan prasarana irigasi, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi.
- Seksi Rawa.
Seksi Rawa mempnyai tugas melakukan perencanaan teknis, pembangunan sarana dan prasarana rawa, rehabilitasi dan peningkatan
jaringan rawa. - Seksi Pantai.
Seksi pantai mempunyai tugas melakukan perencanaan teknis,
pembangunan sarana dan prasarana kawasan pesisir, rehabilitasi, peningkatan dan pengamanan bangunan pantai.
e. Bidang Sungai, Danau dan Waduk;
Bidang Sungai, Danau dan Waduk mempunyai tugas melakukan pembangunan sarana dan prasarana di bidang sungai, danau, waduk,
konservasi, sumber daya air dan hidrologi. - Seksi Sungai.
Seksi Sungai mempunyai tugas melakukan pelaksanaan perencanaan teknis sungai, penanggulangan bencana alam, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sungai lintas kabupaten/kota.
- Seksi Danau dan Waduk. Seksi Waduk dan Danau mempunyai tugas melakukan pelaksanaan perencanaan teknis waduk dan danau, pembangunan, peningkatan dan
rehabilitasi waduk dan danau lintas kabupaten/ kota.
RENCANA KERJA 2015
Dinas Pengairan Aceh 14
- Seksi Konservasi Sumber daya Air dan Hidrologi.
Seksi Konservasi Sumber daya air dan hidrologi mempunyai tugas
melakukan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan,
pengendalian kualitas dan pencegahan pencemaran air serta
mempersiapkan perangkat, mengumpulkan, menganalisa dan
mempublikasikan data di bidang hidrologi.
f. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;
Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas
melakukan pengendalian Operasi Pengairan, pemeliharaan pengairan dan
pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A).
- Seksi Operasi Pengairan.
Seksi Operasi Pengairan mempunyai tugas melakukan kegiatan operasi,
pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka peningkatan efisiensi,
efektifitas dan pemanfaatan air permukaan.
- Seksi Pemeliharaan Pengairan.
Seksi Pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas melakukan kegiatan
pemeliharaan dan inventarisasi kondisi sarana dan prasarana pengairan.
- Seksi Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
Seksi Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) mempunyai
tugas melakukan pemberdayaan P3A keujuen blang dan mengikutsertakan
masyarakat petani untuk membangun, meningkatkan dan merehabilitasi
serta memelihara jaringan tersier.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009, Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) adalah merupakan perangkat teknis operasional dan teknis
penunjang pada Dinas Pengairan. Secara struktural setiap UPTD terdiri dari Sub
Bagian Tata Usaha, Seksi Operasi dan Pemeliharaan, dan Seksi Perencanaan
Pembangunan.
RENCANA KERJA 2015
Dinas Pengairan Aceh 15
WS STRATEGIS & PENGELOLAAN
IRIGASI > 3000 Ha
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL S E K R E T A R I A T
SUB BAGIANU M U M
SUB BAGIANKEUANGAN
BIDANGPROGRAM DAN
PELAPORAN
BIDANGIRIGASI, RAWA DAN
PANTAI
BIDANGSUNGAI, DANAU DAN
WADUK
BIDANGOPERASI DAN
PEMEL. PENGAIRAN
SEKSIPENYUSUNAN PROGRAM
DAN ANGGARAN
SEKSISURVEY, INVESTIGASI DAN
DESAIN
SEKSIBINA TEKNIK DAN
PELAPORAN
SEKSII R I G A S I
SEKSIR A W A
SEKSIP A N T A I
SEKSIS U N G A I
SEKSIDANAU DAN WADUK
SEKSIKONSERVASI PENGAIRAN
DAN HIDROLOGI
SEKSIOPERASI PENGAIRAN
SEKSIPEMELIHARAAN
PENGAIRAN
SEKSIPEMBERDAYAAN P3A
5 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
GUBERNURACEH
TUGAS PEMBANTUAN OP > 3000 HaMENTERI P.U.
DIRJEN SUMBER DAYA AIR
KEPALA DINAS / SKPA
BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGAIRANPEMERINTAH ACEH
DAK (1000 – 3000 Ha) & DEKON (WISMP)
SUB BAGIANKEPEGAWAIAN DAN
TATA LAKSANA
QANUN ACEH No. 5 Thn. 2007Tanggal : 5 Oktober 2007 M
23 Ramadhan 1428 H
BALAI WILAYAH SUNGAISUMATERA - I
Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengairan
RENCANA KERJA 2015
Dinas Pengairan Aceh 16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan Aceh.
Analisis isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPA Dinas
Pengairan mengacu pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki baik yang ada
pada kondisi internal maupun dari eksternal. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi
isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam
jangka panjang.
Analisis berdasarkan kondisi target menurut Renja SKPA, Realisasi Capaian
kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang baru disahkan,
memproyeksikan tahun rencana dan proyeksi tahun selanjutnya sebagai bahan
prakiraan maju.
Suatu isu strategis bagi SKPA diperoleh dari permasalahan utama yaitu
dalam pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PPSDA)
yang menjadi tantangan utama adalah pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai
keperluan yang semakin lama semakin meningkat dan beragam seiring dengan
pertambahan jumlah penduduk, sementara ketersediaan air semakin terbatas dan
kualitas air semakin rendah dikarenakan degradasi lingkungan, pencemaran dan
semakin tingginya rasio ketersediaan air antara musim hujan dan kemarau (pada
musim kemarau terjadi kekeringan dan musim hujan terjadi banjir). Tantangan
lainnya adalah adanya beberapa indikator yang belum terpenuhi dan menjadi
kebutuhan masyarakat, merupakan tantangan dalam pelaksanaan PPSDA.
Sesuai dengan Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2012-2017, ada beberapa
permasalahan atau tantangan yang perlu ditangani, yaitu:
a. Kondisi Jaringan Irigasi yang belum memadai, bahkan Jaringan Irigasi yang
adapun banyak yang rusak berat dan menyebabkan jaringan irigasi belum
berfungsi maksimal sehingga nantinya akan berpengaruh pada pemenuhan
kebutuhan pangan;
b. Kondisi Bangunan Penampung air (embung dan waduk) yang ada banyak
yang rusak dan sudah cukup lama umurnya serta masih banyak potensi-
RENCANA KERJA 2015
Dinas Pengairan Aceh 17
potensi embung dan waduk belum dimanfaatkan untuk pemenuhan berbagai
kebutuhan air dan juga pengendalian banjir;
c. Kebutuhan Air Baku untuk keperluan sehari-hari, irigasi dan kebutuhan
lainnya semakin meningkat, namun prasarana dan sarana di sektor pengairan
masih belum memadai;
d. Bencana banjir dan kekeringan masih terus terjadi antara lain akibat
menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung
lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi;
e. Terganggunya fungsi sungai yang disebabkan terjadinya degradasi,
sedimentasi, penambangan galian C yang tidak terkontrol dan kritisnya
daerah tangkapan air;
f. Abrasi/erosi pantai yang semakin bertambah, kondisi ini dikarenakan
gelombang pasang yang tinggi yang terjadi di wilayah pantai Aceh cukup
besar, sehingga perlu pemikiran penanganan yang tepat jenis dan bentuk
konstruksinya.
g. Hambatan dalam pelaksanaan pembebasan lahan dan relokasi penduduk di
lokasi rencana pembangunan baru terutama untuk pembangunan waduk atau
embung. Masyarakat sangat sulit menerima untuk direlokasi begitu juga untuk
pembebasan lahan, sehingga mengakibatkan terhambatnya rencana
pembangunan;
h. Keterbatasan data dan informasi SDA yang benar dan akurat, sehingga
berpengaruh terhadap pengelolaan SDA mulai dari tahap perencanaan
sampai tahap pemeliharaannya. Data dan informasi belum sepenuhnya
tersedia dan belum dapat diakses, hal ini dikarenakan: (i) Kurangnya Sumber
daya manusia yang mengelola data dan informasi, (ii) Prasarana dan sarana
pendukung masih sangat minim.
i. Belum optimalnya koordinasi PSDA antar lembaga terkait, begitu juga antara
bagian hulu DAS dengan bagian hilir DAS, dimana masing-masing pihak
cenderung untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing.
Berdasarkan kebijakan maka disusunlah Pola pengelolaan Sumber Daya
Air yang merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan,
memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaaan sumber
RENCANA KERJA 2015
Dinas Pengairan Aceh 18
daya air dan pengendalian daya rusak air. Pola Pengelolaan harus ditetapkan
oleh yang mempunyai wewenang sesuai Undang-undang Sumber Daya Air.
Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Tanggung
Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diatur
dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 390/KPTS/M/2007. Luas
Daerah irigasi di Provinsi Aceh adalah 384.171 Ha yang terdiri dari 1.176 Daerah
Irigasi (DI) sebagaiman tercantum dalam tabel 2.1. Sedangkan luas daerah rawa
adalah 444.755 Ha yang terdiri dari rawa lebak seluas 366.055 Ha dan rawa
pantai seluas 78.700 Ha.
Tabel 2.1. Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya
No Kewenangan Lintas
Kabupaten/Kota (Ha)
Utuh Kabupaten/Kota (Ha)
TOTAL
I Pemerintah 19.360,00 101.561 120.921 Ha 13 DI
II Pemerintah Propinsi 4.344,00 72.303 76.647 Ha 44 DI
III Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 186.603 186.603 Ha 1.119 DI
Total 23.704 360.467 384.171 Ha 1.176 DI Sumber : Kepmen PU No. 390/KPTS/M/2007
Kondisi Infrastruktur Irigasi saat ini dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :
Tabel 2.2. Kondisi Saluran Irigasi berdasarkan Kewenangan Tahun 2012
No Kewenangan Luas
Saluran Panjang (m) Kondisi Saluran
Baku Fungsional Baik Rusak Sedang Rusak Berat (Ha) (Ha) (m) (%) (m) (%) (m) (%)
1 Kewenangan Pusat 120.921 75.799 Primer 205.173 151.882,8 73 30.993,9 14,7 22.296,3 12,3
Tersedianya Laporan Desain14 Lokasi 18 Lokasi 3.473.984.000 3 Lokasi 1.450.000.000 1 Lokasi 750.000.000 - - 22 Lokasi 5.673.984.000
03 Perencanaan Pembangunan ReservoirTersedianya Laporan Desain
9 Lokasi 13 Lokasi 4.270.676.000 2 Lokasi 1.600.000.000 1 Lokasi 500.000.000 - - 16 lokasi 6.370.676.000
05 Perencanaan Normalisasi Saluran SungaiTersedianya Laporan Desain
4 Lokasi 19 Lokasi 4.380.353.220 20 Lokasi 3.400.000.000 6 Lokasi 750.000.000 5 Lokasi 600.000.000 4 Lokasi 500.000.000 54 Lokasi 9.630.353.220
10Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Jumlah Jaringan Pengairan Yang Terpelihara
675.736 M 675.736 M 46.017.984.000 675.736 M 114.222.000.000 675.736 M 126.484.000.000 675.736 M 113.215.000.000 675.736 M 138.281.000.000 675.736 M 538.219.984.000
15Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun
Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi normal
43.627 Ha 44.041 Ha 120.281.183.483 13.681 Ha 37.365.000.000 10.964 Ha 29.945.000.000 10.961 Ha 29.935.000.000 10.400 Ha 28.405.000.000 90.047 Ha 245.931.183.483
16 Pemberdayaan Petani Pemakai AirTercapainya pemahaman dalam O & P Irigasi Partisipatif
170 Unit P3A 170 Unit P3A 3.383.146.300 170 Unit P3A 2.550.000.000 170 Unit P3A 2.550.000.000 170 Unit P3A 2.550.000.000 170 Unit P3A 2.550.000.000 170 Unit P3A 13.583.146.300
17 Monoitoring Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
60 Orang 60 Orang 250.000.000 60 Orang 320.000.000 60 Orang 400.000.000 60 Orang 320.000.000 60 Orang 320.000.000 240 Orang 1.610.000.000
18 Pembangunan Jaringan IrigasiTerlaksananya pembangunan Jaringan Irigasi
26.869 M 43.152 M 64.727.614.302 89.967 M 134.950.000.000 95.200 M 142.800.000.000 111.367 M 167.050.000.000 103.533 M 155.300.000.000 443.219 M 664.827.614.302
19Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP)
Tersedianya Kegiatan untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan DPS dan Irigasi Partisipatif
01Pembangunan Embung dan Bangunan penampung Air Lainnya
Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
17 Lokasi 28 Lokasi 53.443.602.607 13 Unit 86.931.000.000 11 Lokasi 69.331.000.000 10 Lokasi 61.996.000.000 9 Lokasi 52.631.000.000 71 Lokasi 324.332.602.607
08Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi
Terbangunnya AWLR di wilayah sungai provinsi 1 Unit 8 Unit 1.592.264.000 7 Unit 2.380.000.000 5 Unit 1.280.000.000 5 Unit 920.000.000 7 Unit 2.000.000.000 32 Unit 8.172.264.000
1 3 28 Program Pengendalian BanjirTerlaksananya Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai
06Mengendalikan banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai
Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir
78.688 M 44.415 M 148.415.794.660 3.569 M 86.840.000.000 2.319 M 48.400.000.000 2.034 M 67.500.000.000 1.748 M 58.900.000.000 54.085 M 410.055.794.660
09Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
Terlaksananya pembangunan sarana pengaman pantai 7.869 M 11.479 M 291.124.744.551 8.340 M 143.100.000.000 8.473 M 132.600.000.000 8.167 M 128.500.000.000 8.000 M 125.000.000.000 44.459 M 820.324.744.551
JUMLAH 743.401.600.723 616.208.000.000 ########## 573.686.000.000 ########## ###########
2015 2016 2017Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
TABEL IV.I
PLAFON ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH ACEH
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH TAHUN 2013
KodeBidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2012)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)
2013 2014
SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH
8=7/6 11 = (10/4)
1
1 03
1 03 02
1 03 02 24 Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi
01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Tersedianya Laporan Desain 20 Lokasi 14 Lokasi 18 Lokasi 18 Lokasi 100% 20 Lokasi 52 Lokasi 100
03 Perencanaan pembangunan reservoir Tersedianya Laporan Desain 19 Lokasi 9 Lokasi 13 Lokasi 13 Lokasi 100% 19 Lokasi 41 Lokasi 100
05 Perencanaan normalisasi saluran sungai Tersedianya Laporan Desain 14 Lokasi 4 Lokasi 19 Lokasi 19 Lokasi 100% 14 Lokasi 37 Lokasi 100
10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara
675.736 M 675.736 M 675.736 M 675736 M 100% 675.736 M 2.027.208 M 100
15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi normal
13.681 Ha 43.267 Ha 44.041 Ha 44041 Ha 100% 13.681 Ha 100.989 Ha 100
16 Pemberdayaan petani pemakai air Tercapainya Pemahaman dalam O & P Irigasi Partisipatif
170 Unit P3A 170 Unit P3A 170 P3A 170 P3A 100% 170 Unit P3A 510 Unit P3A 100
17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan Monitoring dan Evaluasi
3 Lap 60 Orang 60 Orang 60 Orang 100% 3 Lap 123 Lap 100
18 Pembangunan jaringan irigasi Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi
89.976 M 26.869 M 43.152 M 43.152 M 100% 89.976 M 159.997 M 100
19 Pengelolaan Sumberdaya Air untuk irigasi (WISMP)
Tersedianya kegiatan untuk meningkatakan kualitas pengelolaan DPS dan irigasi partisipatif
3 Kab 3 Kab 3 Kab 3 Kab 100% 3 Kab 9 Kab 100
20 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP)
Tersedianya kegiatan untuk meningkatakan kualitas pengelolaan DPS dan irigasi partisipatif
3 Kab 3 Kab 3 Kab 3 Kab 100% 3 Kab 9 Kab 100
21 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP)
Tersedianya kegiatan untuk meningkatakan kualitas pengelolaan DPS dan irigasi partisipatif
3 Kab 3 Kab 3 Kab 3 Kab 100% 3 Kab 9 Kab 100
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2013
Realisasi Renja SKPA Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Tingkat Realisasi
(%)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Dinas Pengairan
Tersebar
PROVINSI ACEH
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d tahun berjalan
3 5
Target Renja SKPA Tahun 2013
PEKERJAAN UMUM
10 = (5+7+9)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (2014)
1 9
URUSAN WAJIB
6
PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2014
72 4
Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPA)
Tahun 2014
TABEL 2.1REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Program dan Kegiatan
(Renja SKPA Tahun 2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
8=7/6 11 = (10/4)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2013
Realisasi Renja SKPA Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Tingkat Realisasi
(%)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d tahun berjalan
3 5
Target Renja SKPA Tahun 2013
10 = (5+7+9)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (2014)
1 96 72 4
Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPA)
Tahun 2014
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Program dan Kegiatan
(Renja SKPA Tahun 2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 03 02 26 Terlaksananya pembangunan, pengelolaan dan konservasi SDA
01 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
Terlaksananya kegiatan pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
33 Lokasi 17 Lokasi 25 Lokasi 25 Lokasi 100% 25 Lokasi 67 Lokasi 100
08 Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan pengukur data hidrologi
Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi
7 Unit 1 Unit 8 Unit 8 Unit 100% 7 Unit 16 Unit 100
1 03 02 28 Terlaksananya pengendalian banjir dan pengaman pantai
06 - Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir
3.569 M 78688 M 44.415 M 44.415 M 100% 3.569 M 126.672 M 100
09 - Pembangunan prasarana pengaman pantai Terlaksananya sarana pengaman pantai
8.340 M 7869 M 11.479 M 11.479 M 100% 8.340 M 27.688 M 100
Tersebar
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Program Pengendalian Banjir
Tersebar
1 4 13
1 Peningkatan fungsi jaringan irigasi 74.000 Ha 43.627,00 Ha 44.041,00 Ha 13.681,00 Ha 10.964,00 Ha 43.627,00 Ha 44.041,00 Ha 13.681,00 Ha 10.964,00 Ha
2 Terpeliharaan jaringan irigasi 644.435 M 675.736 M 675.736 M 675.736 M 675.736 M 675.736 M 675.736 M 675.736 M 675.736 M
3 Peningkatan penyediaan air yang cukup untuk berbagai kebutuhan
50 Unit 1 Unit 8 Unit 7 Unit 5 Unit 1 Unit 8 Unit 7 Unit 5 Unit
4 Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir
350.000 M 78.688 M 74.208 M 43.420 M 24.200 M 78.688 M 74.208 M 43.420 M 24.200 M
5 Peningkatan sarana dan prasarana pengaman pantai
15.000 M 7.869 M 11.479 M 8.340 M 8.473 M 7.869 M 11.479 M 8.340,00 M 8.473,00 M
6 Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola jaringan irigasi
I Rp. 584.322.094.685,00 I Bidang Pekerjaan Umum Rp. 696.433.252.250,10
Rp. 33.008.909.269,00 BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN) Rp. 36.309.800.195,90
Rp. 14.523.704.450,00 PROGRAM KEGIATAN PADA SETIAP SKPA Rp. 15.976.074.895,00
Rp. 536.789.480.966,00 PROGRAM KEGIATAN SPESIFIK SKPA Rp. 644.147.377.159,20
1 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & - Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Rp. 231.333.981.553,00 1 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & - Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Rp. 277.600.777.863,60Jaringan Pengairan Lainnya Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya Jaringan Pengairan Lainnya Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya
- Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 20 Lokasi Rp. 6.616.330.812,00 - Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Tersedianya Laporan Desain Pemb. Jar. Irigasi 20 Lokasi Rp. 7.939.596.974,40- Perencanaan Pembangunan Reservoir Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 19 Lokasi Rp. 5.896.055.000,00 - Perencanaan Pembangunan Reservoir Tersebar - Tersedianya Laporan Desain Pemb. Jar. Reservoir 19 Lokasi Rp. 7.075.266.000,00
- Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 14 Lokasi Rp. 5.114.795.000,00 - Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersebar - Tersedianya Laporan Desain Normalisasi Sal. Sungai
14 Lokasi Rp. 6.137.754.000,00
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersebar - Terpeliharanya Jaringan Irigasi 675.736 M Rp. 9.773.532.000,00 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersebar - Terpeliharanya Jaringan Irigasi 675.736 M Rp. 11.728.238.400,00- Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Tersebar - Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal 13.681 Ha Rp. 148.314.274.736,00 - Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Tersebar - Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal 13.681 Ha Rp. 177.977.129.683,20
- Pemberdayaan Petani Pemakai Air Tersebar - Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A
170 P3A Rp. 2.763.533.400,00 - Pemberdayaan Petani Pemakai Air Tersebar - Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A
170 P3A Rp. 3.316.240.080,00
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersebar - Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi 3 Lap Rp. 223.660.600,00 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersebar - Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
3 Lap Rp. 268.392.720,00
- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi 89.976 M Rp. 47.127.152.355,00 - Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi 89976 M Rp. 56.552.582.826,00- Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP) Tersebar - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi
partisifatif3 Kab Rp. 1.131.492.600,00 - Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP) Tersebar - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi
partisifatif3 Kab Rp. 1.357.791.120,00
- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP) Tersebar - Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi 3 Kab Rp. 1.016.419.550,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP) Tersebar Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi 3 Kab Rp. 1.219.703.460,00- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP) Tersebar - Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai 3 Kab Rp. 3.356.735.500,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP) Tersebar Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai 3 Kab Rp. 4.028.082.600,00
2 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, - Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Rp. 62.696.380.226,00 2 Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan - Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Rp. 75.235.656.271,20Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Sumber Daya Air Lainnya Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tersebar - Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
33 Lokasi Rp. 62.431.290.226,00 - Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tersebar - Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
33 Lokasi Rp. 74.917.548.271,20
- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi Tersebar - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi
7 Unit Rp. 265.090.000,00 - Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi Tersebar - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi
7 Unit Rp. 318.108.000,00
3 Pengendalian Banjir - Terlaksananya pengendalian bajir dan pengaman pantai
Rp. 242.759.119.187,00 3 Pengendalian Banjir - Terlaksananya pengendalian bajir dan pengaman pantai
Rp. 291.310.943.024,40
- Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai Tersebar - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir 3.569 M Rp. 71.483.206.687,00 - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai Tersebar - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir 4.289 M Rp. 85.779.848.024,40- Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Tersebar - Terlaksananya sarana pengaman pantai 8.340 M Rp. 171.275.912.500,00 - Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Tersebar - Terlaksananya sarana pengaman pantai 10.277 M Rp. 205.531.095.000,00
Target Capaian
10
PROGRAM KEGIATAN SPESIFIK SKPA
Program/KegiatanTarget Capaian
5
URUSAN WAJIB
Bidang Pekerjaan Umum
Catatan PentingProgram/Kegiatan
BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)
PROGRAM KEGIATAN PADA SETIAP SKPA
2 4 6 7
Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp. 000) Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
9 11
TABEL 2.4REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2014
PROVINSI ACEH
No.
Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH
No. Lokasi Indikator Kinerja Catatan
1 3 4 6
1 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & - Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Pengairan Lainnya Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya
- Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 1 Lokasi- Perencanaan Pembangunan Reservoir Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 1 Lokasi- Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 6 Lokasi- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersebar - Terpeliharanya Jaringan Irigasi 675.736 M- Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Tersebar - Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal 10.964 Ha
- Pemberdayaan Petani Pemakai Air Tersebar - Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A
170 P3A
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersebar - Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi 3 Lap- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi 95.200 M- Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Irigasi (WISMP) Tersebar - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan
irigasi partisifatif4 Kab
- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP) Tersebar Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi 4 Kab
- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP) Tersebar Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai 4 Kab
2 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau - Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai,dan Sumber Daya Air Lainnya Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tersebar - Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
11 Lokasi
- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi Tersebar - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi
5 Unit
3 Program Pengendalian Banjir - Terlaksananya pengendalian bajir dan pengamanan pantai
- Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai Tersebar - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir 2.319 M- Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Tersebar - Terlaksananya sarana pengaman pantai 8.473 M
2 5
Besaran / Volume
TABEL 2.5USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2015
1 03 02 24 Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya
Rp. 386.928.640.000,00 Rp. 207.003.885.237,73
01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersedianya Laporan Desain 14 Kab/Kota 8 Lokasi Rp. 6.400.000.000,00 APBA 13 Lokasi Rp. 7.294.504.720,23
03 Perencanaan Pembangunan Reservoir Tersedianya Laporan Desain 8 Kab/Kota 16 Lokasi Rp. 8.490.000.000,00 18 Lokasi Rp. 6.500.000.000,00
05 Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersedianya Laporan Desain 9 Kab/Kota 8 Lokasi Rp. 8.450.000.000,00 16 Lokasi Rp. 5.639.061.487,50
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terpeliharanya Jaringan Irigasi 13 Kab/Kota 675.736 M Rp. 11.100.000.000,00 675.736 M Rp. 10.775.319.030,00
15 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal
21 Kab/Kota 166.674 Ha Rp. 166.988.640.000,00 301 Ha Rp. 29.945.000.000,00
16 Pemberdayaan Petani Pemakai Air Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A