BAB I PENDAHULUAN A.Alasan Pemilihan Judul · yang dimaksud dengan korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

��

�

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai 5 sub pokok bahasan

yaitu alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian dan metodologi penelitian

A.Alasan Pemilihan Judul

Tindak pidana korupsi adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun

pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara

tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang

dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Salah satu

unsur yang paling penting dalam tindak pidana korupsi adalah adanya unsur

kerugian negara,keuangan negara atau merugikan perekonomian negara.Hal

tersebut diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 j.o

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Contoh tindak pidana korupsi yang

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah korupsi baik

mengenai pengadaan barang, harga pengadaan barang yang tidak wajar dan

transaksi yang memperbesar utang Negara. Penentuan mengenai kerugian

negara ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (

BPKP ) atau badan lain yang ditunjuk seperti PPATK.

Pada umumnya kasus tindak pidana korupsi biasanya melibatkan lebih

dari satu orang, berbeda dengan kasus kasus tindak pidana umum (misalnya

��

�

pencurian atau penipuan), seperti permintaan uang saku yang berlebihan dan

peningkatan frekuensi perjalanan dinas. Tindak pidana korupsi dilakukan

secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal

balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berbentuk uang.

Dalam hal ini, yang menarik adalah dalam kebanyakan kasus ,para

penegak hukum cenderung menjerat para terdakwa dengan dalih kerugian

keuangan dan perekonomian negara seperti dalam kasus kasus kontrak

konstruksi atau pengadaan barang dan jasa pemerintah, kredit macet, atau

pemberian pinjaman kepada perusahaan yang dinilai mengarah pada

wanprestasi (ingkar janji) cenderung dijerat dengan pasal pasal dalam Undang

Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan pasal 2 ayat (1)

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang Undang Nomor 20 Tahun

2001 atau pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dan sejumlah Undang Undang lain yang terkait

dengan keuangan negara.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimanakah

konsep kerugian Negara dan mengangkatnya ke dalam suatu skripsi dengan

judul “konsep kerugian negara menurut hukum pidana korupsi di

Indonesia.”

Penulis beranggapan bahwa belum adanya kepastian mengenai konsep

kerugian negara di Indonesia. Hal ini tentunya akan mempersulit klasifikasi

mengenai tindak pidana seperti apa yang mengakibatkan atau berpotensi

��

�

merugikan negara. Akibatnya para penegak hukum bisa dengan leluasa

menjerat siapa saja dalam kasus apa saja yang terindikasi atau mengarah pada

kerugian keuangan negara, sekalipun hal itu terjadi di luar wilayah kekuasaan

pemerintah seperti dalam perseroan atau yayasan.

B.Latar Belakang Masalah

Tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi (Tipikor). Akan tetapi

secara umum, pengertian Tipikor adalah suatu perbuatan curang yang

merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang

negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.1

Berdasarkan pasal 1 ayat 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian Negara atau

Daerah adalah Kekurangan Uang, surat berharga dan barang yang nyata dan

pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja

maupun lalai.

Apabila dicermati dari pengertian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan

unsur-unsur dari kerugian negara yaitu :

1. Kerugian Negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang

berharga,barang milik negara dari jumlahnya dan/ atau nilai yang

seharusnya.

���������������������������������������� �������������������1 Dr.Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta , 2011, hlm. 15��

��

�

2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti

jumlahnya atau dengan kata lain kerugian tersebut benar benar telah terjadi

dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya,

dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau

berupa potensi terjadinya kerugian.

3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun

lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan

tepat.2

Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 (1)

yang dimaksud dengan korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara ,dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan

denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) dan paling

banyak Rp 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ).

Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang

Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi,menyalahgunakan wewenang,kesempatan atau sarana yang ada

���������������������������������������� ���������������������http://raypratama.blogspot.com/2012/02/kerugian-negara.html�

��

�

padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan

atau perekonomian negara...”

Penjelasan pasal 2 ayat (1) menerangkan : “Dalam ketentuan ini kata

“dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara” menunjukan bahwa tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya

unsur unsur perbuatan yang dirumuskan ,bukan dengan timbulnya akibat.”

Bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam

pasal 2 ayat (1) memang merupakan delik formil, juga ditegaskan dalam

penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menerangkan :

“Dalam undang-undang ini,tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas

sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian.Dengan

rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil

korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap

diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.”

Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat

dalam pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan

negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena

yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai

dengan dilakukanya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh

undang undang.3

���������������������������������������� �������������������3 P.A.F.Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung ,1984, hlm. 202��

��

�

Dengan demikian, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah

melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam pasal 2 ayat

(1) ,tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang

telah terjadi kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara���

Jika diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat

dalam Pasal 2 ayat (1), akan ditemui beberapa unsur sebagai berikut :

A. Secara melawan hukum ;

B. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

C. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam hal ini penulis akan lebih memfokuskan pada point c atau point

ketiga. Yang dimaksudkan dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan

menjadi rugi atau menjadi berkurang,sehingga dengan demikian yang

dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya

dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan

negara.5

Pengertian keuangan negara menurut Undang Undang Nomor 17 tahun

2003 tentang Keuangan Negara secara umum dicantumkan dalam bab1

(Ketentuan Umum),Pasal 1 ayat (1) :

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat

dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa

���������������������������������������� �������������������4 R.Wiyono, Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 27. 5 Ibid.

�

�

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak

dan kewajiban tersebut.”

Adapun yang dimaksud dengan “keuangan negara”, di dalam penjelasan

umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan

negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan

atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan

segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

• Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggungjawaban pejabat

lembaga negara,baik di tingkat Pusat maupun Daerah;

• Berada dalam penguasaan ,pengurusan ,dan pertanggungjawaban Badan

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,yayasan,badan hukum

dan perusahaan yang menyertakan modal negara ,atau perusahaan yang

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pada hari Rabu , 29 oktober 2008, majelis hakim membacakan vonis terhadap

Burhanuddin Abdullah.Ia dihukum pidana penjara selama 5 tahun karena

terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer jaksa

Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1999 yang telah diubah dengan

Undang Undang 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHP.Majelis juga

menjatuhkan vonis denda sebesar Rp 250 juta rupiah subsider 6 bulan

kurungan.Vonis ini lebih rendah dari tuntutan penuntut umum yang

�

�

menginginkan terdakwa divonis 8 tahun penjara serta denda Rp 500 juta

subsider 6 bulan kurungan.6

Vonis terhadap Burhanuddin diwarnai dissenting opinion ,soal kerugian

negara ,majelis hakim menegaskan dana Yayasan Pengembangan Perbankan

Indonesia ( YPPI ) adalah uang negara karena statusnya adalah milik BI (Bank

Indonesia) selaku pendiri yayasan tersebut. Majelis beralasan penggunaan dana

YPPI sebesar rp 100 Miliar berdasarkan persetujuan Rapat Dewan Gubernur (

RDG ) 3 juni dan 22 juli tahun 2003, terjadi ketika YPPI belum berstatus

hukum. Status hukum itu sendiri baru diperoleh pada bulan september tahun

2003.

Dalam dissenting opinion-nya, Hakim Moerdiono berpendapat dana YPPI

bukan milik BI. Berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Yayasan , dana YPPI

tidak lagi murni kekayaan pendiri. Dana YPPI didepositokan dan menghasilkan

bunga yang menjadi milik YPPI.

Ada beberapa contoh putusan yang memiliki konsep berbeda dalam

memandang konsep kerugian Negara. Sebagai contoh adalah Putusan

Mahkamah Agung No.1902 K/Pid/SUS/2008 dengan terdakwa

Dr.H.Syafruddin selaku mantan ketua koperasi dan Suhelmi selaku wakil ketua

koperasi dalam perkara pengadaan dan penggemukan sapi manalagi Nagari

Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.

Konsep Kerugian Negara berdasarkan putusan tersebut menggunakan

konsep kerugian Negara di Undang Undang No.1 Thn 2004 tentang

���������������������������������������� ��������������������http://www1.kompas.com/read/xml/2008/10/29/13215060/hakim.beda.pendapat.sidang.burhanuddin.geger�

��

�

perbendaharaan Negara yang dalam Undang Undang ini menyatakan bahwa

kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang

nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hokum baik

disengaja maupun lalai. Kemudian dalam menentukan kerugian Negara maka

harus ditentukan oleh ahli yaitu yang berasal dari akuntan public independent

dan atau setidak-tidaknya oleh akuntan yang ada pada BPK atau BPKP seperti

halnya yang tercantum dalam pasal 186 Kitab Undang Undang Hukum Acara

Pidana.

Berdasarkan contoh di atas, tindak pidana yang merugikan keuangan

Negara dimaknai di dalam tafsiran berbeda oleh para hakim selaku penegak

hukum, sehingga oleh karena itu perlu adanya konsep yang jelas mengenai

kerugian Negara agar tidak menimbulkan multi tafsir bagi para penegak hukum

dalam menegakkan hukum di Indonesia.

Dengan tetap berpegangan pada arti kata “merugikan” yang sama artinya

dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan

unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan

perekonomian negara menjadi rugi atau perekomian negara menjadi kurang

berjalan.7

Di dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 tahun 1999

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah

kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan

���������������������������������������� ��������������������R.Wiyono, Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar

Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 33.�

���

�

asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan

pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang

bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada

seluruh kehidupan rakyat.

Ditinjau dari sudut pengertian dalam ilmu hukum, apa yang dimaksud

dengan “perekonomian negara” seperti yang disebutkan di dalam penjelasan

umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sangat kabur. Akibatnya,

sangat sulit untuk menentukan apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan

perkonomian negara” di dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana

korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1). Dengan demikian,untuk

dapat membuktikan adanya unsur merugikan “keuangan negara” tidak terlalu

sulit, karena apa yang dimaksud dengan “keuangan negara” pengertiannya

sudah jelas, tetapi sebaliknya untuk dapat membuktikan adanya unsur

“merugikan perekonomian negara” sangat sulit

C.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil satu pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah konsep kerugian Negara menurut hukum Pidana Korupsi di

Indonesia?

���

�

D.Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimanakah memaknai dan memahami konsep kerugian

negara dalam sistem hukum pidana korupsi di Indonesia.

E.Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif dengan jenis

Penelitian Deskriptif. Penelitian Yuridis Normatif dilakukan karena penelitian

ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan bahan hokum yang

lain serta melihat perkembangan perkembangan hokum dalam praktek terutama

yang berkaitan dengan konsep “kerugian Negara”.Penelitian Deskriptif

dilakukan karena penelitian ini menggambarkan karakteristik atau ciri-ciri

suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok.8

Macam pendekatan yang digunakan oleh penulis antara lain :

1. Pendekatan undang undang ( statute approach ) dilakukan dengan

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

dengan isu hokum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan

praktis, pendekatan undang undang ini akan membuka kesempatan bagi

peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara

suatu undang undang dengan undang undang lainnya atau antara undang

���������������������������������������� ��������������������Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press ,Jakarta ,1984, hlm. 96.�

���

�

undang dengan Undang Undang Dasar atau antara undang undang dengan

regulasi.9

2. Pendekatan kasus ( case approach ) dilakukan dengan cara melakukan

telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi

yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan

hokum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus

adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan

untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun

kajian akademis, ratio decidendi dan reasoning tersebut merupakan

referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.10

3. Pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan konseptual

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

berkembang di dalam isu hukum. Dengan mempelajari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan

menemukan ide ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

konsep konsep hukum, dan asas asas hukum yang relevan dengan isu

yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan pandangan dan doktrin-

doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun

suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.11

���������������������������������������� ���������������������Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

10 Ibid, hlm. 94. 11 Ibid, hlm. 95.�

���

�

2. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan Pendekatan Yuridis Normatif, maka data yang

dikumpulkan terutama adalah data Sekunder/Data Tambahan (

Kepustakaan).12 Data Sekunder ini berupa Bahan Hukum Primer dan Bahan

Hukum Sekunder.13 Bahan-bahan tersebut adalah :

1.Bahan Hukum Primer yang terdiri atas :

a) Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

b) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 j.o Undang Undang Nomor 20

tahun 2001

c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

d) Kitab Undang undang Hukum Pidana

e) Putusan Mahkamah Agung No. 1902 K/Pid/SUS/2008

f) Putusan Mahkamah Agung No. 1198 K Pid/SUS/2011

g) Kitab Undang undang Hukum Perdata

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu hasil-hasil penelitian terdahulu tentang

konsep kerugian Negara, buku karangan sarjana, dan makalah-makalah dari

seminar.

���������������������������������������� ����������������������Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press , Jakarta, 1984. hlm. 12.

13 Ibid, hlm. 52��

���

�

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah tinjauan Kepustakaan

(berupa dokumen-dokumen seminar dan diskusi, buku, peraturan perundang-

undangan, dan publikasi penelitian lainnya).

3. Unit Amatan

Unit Amatan di dalam penelitian ini adalah interpretasi makna kerugian

Negara dalam penegakan hukum.

4. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah konsep “kerugian Negara” dalam:

a) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang Undang Nomor 20

Tahun 2001

b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

c) Putusan Mahkamah Agung No. 1902 K/Pid/SUS/2008

d) Putusan Mahkamah Agung No. 1198 K Pid/SUS/2011

e) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

f) Kitab Undang undang Hukum Pidana

g) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara

�