Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016 Page 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kurikulum 2013 digulirkan sebagai langkah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah diberlakukan pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Berdasarkan, Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 156928/MPK.A/KR/2013, tanggal 8 November 2013, perihal Implementasi Kurikulum 2013 dan Surat Edaran bersama Menteri Dagri No 420/176/SJ dan Mendikbud No 0258/MPK.A/KR/2014 tgl 9 Januari 2014 perihal Implementasi kurikulum 2013, maka diperlukan suatu acuan yang dapat menjadi panduan sekolah pelaksanan kurikulum 2013 dalam menyusun KTSP yang sesuai dengan ketentuan kurikulum 2013. Elemen perubahan kurikulum 2013 difokuskan pada empat standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Dengan demikian perubahan akan terjadi pada penyesuaian beban belajar, penguatan proses, pendalaman dan perluasan materi, penataan pola pikir dan tata kelola, serta program peminatan maupun lintas minat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, mengamanatkan setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan, yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang mencakup tiga domain, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus terintegrasi, serta dapat menggambarkan kesesuaian dan kekhasan kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Pemberlakuan Kurikulum 2013 bagi sekolah - sekolah memerlukan panduan dalam menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan, dengan menyesuaikan dengan regulasi yang terkait. Untuk keperluan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA menyusun naskah Panduan Pengembangan KTSP SMA
32
Embed
BAB I PENDAHULUAN - · PDF filePanduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016 Page 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kurikulum 2013 digulirkan sebagai langkah pengembangan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016 Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kurikulum 2013 digulirkan sebagai langkah pengembangan kurikulum berbasis
kompetensi yang telah diberlakukan pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang
mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Berdasarkan,
Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 156928/MPK.A/KR/2013,
tanggal 8 November 2013, perihal Implementasi Kurikulum 2013 dan Surat Edaran
bersama Menteri Dagri No 420/176/SJ dan Mendikbud No 0258/MPK.A/KR/2014 tgl 9 Januari
2014 perihal Implementasi kurikulum 2013, maka diperlukan suatu acuan yang dapat
menjadi panduan sekolah pelaksanan kurikulum 2013 dalam menyusun KTSP yang sesuai
dengan ketentuan kurikulum 2013.
Elemen perubahan kurikulum 2013 difokuskan pada empat standar yaitu Standar
Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Dengan demikian
perubahan akan terjadi pada penyesuaian beban belajar, penguatan proses, pendalaman
dan perluasan materi, penataan pola pikir dan tata kelola, serta program peminatan
maupun lintas minat.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(SNP) dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 Tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, mengamanatkan setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah untuk menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun
oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan, yang berfungsi sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi
yang mencakup tiga domain, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan
yang harus terintegrasi, serta dapat menggambarkan kesesuaian dan kekhasan kondisi dan
potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Pemberlakuan Kurikulum 2013 bagi
sekolah - sekolah memerlukan panduan dalam menyusun kurikulum tingkat satuan
pendidikan, dengan menyesuaikan dengan regulasi yang terkait. Untuk keperluan
tersebut, Direktorat Pembinaan SMA menyusun naskah Panduan Pengembangan KTSP
SMA
Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016 Page 2
B. Tujuan
Pedoman/Panduan Penyusunan dan Pengelolaan KTSP bertujuan:
1. Menjadi acuan operasional bagi kepala sekolah dan guru dalam menyusun
dan mengelola KTSP secara optimal di satuan pendidikan (SMA) di Jawa Tengah;
2. Menjadi acuan operasional bagi dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota di
Jawa Tengah dalam melakukan koordinasi dan supervisi penyusunan dan
pengelolaan kurikulum 2006 di setiap satuan pendidikan SMA.
3. Pemangku kepentingan bidang pendidikan dalam membantu penyusunan kurikulum
2006 di SMA.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Panduan Pengembangan KTSP SMA terdiri atas:
1. Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup, dan
Landasan Hukum.
2. Pengertian dan Acuan Pengembangan KTSP
3. Langkah Kerja Pengembangan dan Sistematika KTSP
4. Pelaksanaan dan Supervisi KTSP
D. Pengguna Panduan/Pedoman KTSP
Pedoman penyusunan KTSP ini digunakan dalam rangka penyusunan dan
pengelolaan KTSP oleh:
1. Kepala sekolah;
2. Guru; dan
3. Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.
E. Landasan Hukum
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Wewenang antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 2013.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016 Page 3
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Permendiknas nomor 22 dan 23 tahun 2006.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Permendiknas nomor 24 tahun 2006.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan.
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar
Penilaian Pendidikan.
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar
Sarana Prasarana Pendidikan.
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar
Proses.
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang
Pemberlakuan Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006.
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 3 t a h u n 2 0 1 5
s e b a g a i p e r u b a h a n a t a s P P n o 32 tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan
dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Pada Pendidikan Dasar Dan
Pendidikan Menengah;
Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016 Page 4
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 159 tahun 2014 tentang Evaluasi
Kurikulum;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan
Budi Pekerti;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015
Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional, dan Penilaian
Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan
Kesetaraan pada SMP/M.Ts atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang
sederajat. (Permen ini setiap tahun ajaran berganti).
25. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan
dasar dan Menengah dari BSNP Tahun 2006
26. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra dan
Aksara Jawa;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2012 tentang Bahasa,
Sastra dan Aksara Jawa;
28. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/015552/2013 tanggal 30 Agustus
2013 tentang Pembelajaran Bahasa Jawa di Propinsi Jawa Tengah;
29. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 424/13242 Tanggal 23
Juli 2013 Tentang Implementasi Muatan Lokal Bahasa Jawa di Jawa Tengah;
30. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 423.3/14995
tentang Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Jawa untuk jenjang Pendidikan
SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/M.Ts, SMA/SMALB/MA dan SMK/MAK Negeri dan Swasta di
Provinsi Jawa Tengah.
31. Dst…. Bila ada mulok kab./kota perlu dicantumkan dasar hukumnya, dan juga bila
ada mulok sekolah, dan regulasi lain-lain yang dikeluatkan oleh daerah kab/kota dan
SK kepala sekolah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan pada satuan
pendidikan (sekolah) perlu dicantumkan.
Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016 Page 5
BAB II
PENGERTIAN DAN ACUAN PENGEMBANGAN KTSP
A. Pengertian KTSP
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu Tujuan tertentu ini
meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan
potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.
Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional
yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang
dikembangkan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, Kerangka Dasar Dan
Struktur kurikulum, dan pedoman-pedoman implementasi kurikulum.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan bahan acuan dalam
pelaksanaan proses pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional
yang sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2006 yaitu pencapaian kompetensi sikap,
pengetahuan, dan keterampilan.
KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-
masing satuan pendidikan. Pengembangan KTSP jenjang pendidikan dasar dan
menengah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, Kerangka Dasar dan Struktur
Kurikulum, dan pedoman implementasi Kurikulum. KTSP dikembangkan oleh satuan
pendidikan dengan melibatkan komite sekolah, dan kemudian disahkan oleh kepala
dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
B. Komponen KTSP
KTSP meliputi 3 dokumen, yaitu:
1. Dokumen I yang disebut dengan Buku I KTSP berisi sekurang-kurangnya visi,
misi, tujuan, muatan kurikulum, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan.
Dokumen 1 (Buku 1) dikembangkan oleh sekolah dibawah tanggung jawab kepala
sekolah SMA yang bersangkutan
2. Dokumen II yang disebut dengan Buku II KTSP berisi Standar Kompetensi (SK),
Kompetensi Dasar (KD) dan silabus yang telah dikembangkan, baik yang disusun
oleh pusat, daerah maupun satuan pendidikan
3. Dokumen I I I disebut dengan Buku III KTSP berisi rencana pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) disusun oleh pendidik sesuai potensi, minat, bakat, dan
kemampuan peserta didik oleh masing-masing guru mata pelajaran dengan
berpedoman pada Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses.
Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016 Page 6
C. Konsep Pengembangan KTSP
Pengembangan KTSP SMA mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan
peraturan pendukung implementasi Kurikulum 2006, dikembangkan, ditetapkan dan
dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sesuai potensi , kebutuhan, dan karakteristik
masing masing satuan pendidikan. Pengembangan KTSP dilaksanakan di bawah
koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya, sehingga mengacu kepada visi dan misi daerah.
D. Acuan pengembangan KTSP meliputi;
1. Acuan Operasional
1) Peningkatan Iman, Takwa, dan Akhlak Mulia
Iman, takwa, dan akhlak mulia menjadi dasar pengembangan kepribadian
peserta didik secara utuh, sehingga perlu dituangkan dalam KTSP, agar semua
kegiatan yang terkait pembelajaran dapat meningkatkan iman, takwa, dan
akhlak mulia.
2) Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama
Kurikulum dikembangkan untuk memelihara dan meningkatkan toleransi dan
kerukunan inter-umat dan antar-umat beragama, serta antar umat
beragama dengan pemerintah.
3) Persatuan Nasional dan Nilai-Nilai Kebangsaan
Kurikulum diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan
peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan
dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI. Oleh karena itu, kurikulum harus
menumbuh kembangkan wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan
nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI, melalui
kegiatan terkait yang diatur dan dituangkan dalam KTSP
4) Peningkatan Potensi, Kecerdasan, Bakat, dan Minat sesuai dengan
Tingkat Perkembangan dan Kemampuan Peserta Didik
Pendidikan merupakan proses holistik/sistemik dan sistematik untuk
meningkatkan harkat dan martabat manusia yang memungkinkan potensi diri
(sikap, pengetahuan, dan keterampilan) berkembang secara optimal. Sejalan
dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, bakat, minat,
serta tingkat perkembangan kecerdasan; intelektual, emosional, sosial, spritual,
dan kinestetik peserta didik, melalui berbagai kegiatan yang diatur dan
dituangkan dalam KTSP.
Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016 Page 7
5) Kesetaraan Warga Negara Memperoleh Pendidikan Bermutu
Kurikulum diarahkan kepada pengembangan sikap, pengetahuan, dan
keterampilan yang holistik dan berkeadilan dengan memperhatikan kesetaraan
warga negara memperoleh pendidikan bermutu, yang dapat dituangkan
dalam proses dan mekanisme rekruitmen dan mutasi peserta didik.
6) Kebutuhan Kompetensi Masa Depan
Kompetensi peserta didik yang diperlukan antara lain berpikir kritis dan membuat
keputusan, memecahkan masalah yang kompleks secara lintas bidang keilmuan,
berpikir kreatif dan kewirausahaan, berkomunikasi dan berkolaborasi, meng-
gunakan pengetahuan kesempatan secara inovatif, mengelola keuangan,
kesehatan, dan tanggung jawab warga negara. Hal tersebut dapat tertuang
dalam komponen kurikulum nasional, daerah, sekolah, maupun pengembangan
diri.
7) Tuntutan Dunia Kerja
Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi
peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan
hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu mengembangkan jiwa kewirausahaan dan
kecakapan hidup untuk membekali peserta didik dalam melanjutkan studi
dan/atau memasuki dunia kerja. bagi peserta didik yang tidak melanjutkan ke
jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut antara lain dapat dikembangkan melalui
pengembangan muatan lokal maupun pengembangan diri.
8) Perkembangan IPTEKS
Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat
berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak
utama perubahan. Pendidikan harus terus menerus melakukan penyesuaian
terhadap perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan
perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan
berkesinambungan sejalan dengan perkembangan IPTEK, melalui pengaturan
dalam kurikulum satuan pendidikan.
9) Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah serta Lingkungan
Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan karakteristik
lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai
dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu,
kurikulum perlu memuat hal tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan
Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016 Page 8
dengan kebutuhan pengembangan daerah dan lingkunganya, yang dituangkan
dalam pengembangan KTSP.
10) Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional
Dalam era otonomi dan desentralisasi, kurikulum adalah salah satu media
pengikat dan pengembang keutuhan bangsa yang dapat mendorong partisipasi
masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu,
kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan daerah
dan nasional.
11) Dinamika Perkembangan Global
Kurikulum dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian, baik pada secara
individu, masyarakat maupun bangsa dan Negara. Kemandirian sangat
penting di era globalisasi. Hubungan antar bangsa yang tidak lagi mengenal
batas wilayah, persaingan dalam pelaksanaan pasar bebas, menuntut
kemandirian dan ketangguhan daya saing, oleh karena itu perlu dipersiapkan
generasi yang siap menghadapi persaingan dan mampu hidup berdampingan
dengan bangsa lain, yang mendasari pengembangan KTSP.
12) Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya
masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya.
Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat ditumbuhkembangkan terlebih
dahulu sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain.
13) Karakteristik Satuan Pendidikan
Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan ciri khas satuan pendidikan,
sehingga KTSP memiliki ke khasan satuan pendidikan.
Pada poin 1 s.d. 13 tersebut sekolah perlu menjelaskan bagaimana sekolah dalam rangka menggunakan acuan konseptual tersebut didalam pengembangan KTSP masing-masing satuan pendidikan (sekolah)
2. Prinsip pengembangan KTSP
1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan
peserta didik dan lingkungannya pada masa kini dan yang akan datang.
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki
posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta
Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016 Page 9
bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut
pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi,
perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan
lingkungan pada masa kini dan yang akan datang. Memiliki posisi sentral berarti
bahwa kegiatan pembelajaran harus berpusat pada peserta didik.
2) Belajar sepanjang hayat
Kurikulum diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan, dan
pemberdayaan kemampuan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat.
Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan
formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan
tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia
seutuhnya.
3) Menyeluruh dan berkesinambungan
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi (sikap,
pengetahuan, dan keterampilan) bidang kajian keilmuan dan mata
pelajaran yang direncana-kan dan disajikan secara berkesinambungan antar
jenjang pendidikan.
Pada poin 1 s.d. 3 tersebut sekolah perlu menjelaskan bagaimana sekolah dalam rangka menggunakan prinsip pengembangan tersebut didalam pengembangan KTSP masing-masing satuan pendidikan (sekolah)
3. Prosedur operasional pengembangan KTSP
Prosedur operasional pengembangan KTSP sekurang-kurangnya meliputi langkah-
langkah:
a. Analisis yang mencakup:
1) analisis ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kurikulum;
2) analisis kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan lingkungan;
3) analisis ketersediaan sumber daya pendidikan.
b. Penyusunan yang mencakup:
1) perumusan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan;