1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kereta api merupakan moda transportasi yang banyak diminati banyak kalangan karena daya angkutnya yang memliki kapasitas besar, hemat energi dan juga ramah lingkungan sehingga suatu keharusan untuk dipertahankan tentunya dengan perawatan serta peningkatan pelayanan publik yang baik dan benar. Kereta api tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kereta api perlu dikembangkan potensinya serta ditingkatkan peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara, serta memperkukuh ketahanan nasional dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentunya dalam menikmati moda transportasi kereta api tersebut haruslah dikenakan tarif. Pedoman perhitungan dan penetapan tarif kereta api telah diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Menteri. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Bab XI Bagian Keenam mengatur tentang tarif angkutan kereta api sebagai angkutan masal terkait dengan tarif angkutan orang yaitu : (1) Pasal 151 ayat (2) menyatakan bahwa pedoman tarif angkutan orang dan tarif angkutan barang ditetapkan oleh Pemerintah.
13
Embed
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakangeprints.umm.ac.id/38735/2/BAB I.pdf · ekonomi ditinjau dari asas keseimbangan dan asas keadilan pasal 2 UU No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kereta api merupakan moda transportasi yang banyak diminati banyak
kalangan karena daya angkutnya yang memliki kapasitas besar, hemat energi
dan juga ramah lingkungan sehingga suatu keharusan untuk dipertahankan
tentunya dengan perawatan serta peningkatan pelayanan publik yang baik dan
benar. Kereta api tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.
Kereta api perlu dikembangkan potensinya serta ditingkatkan peranannya
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan
pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka
mewujudkan Wawasan Nusantara, serta memperkukuh ketahanan nasional
dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentunya dalam
menikmati moda transportasi kereta api tersebut haruslah dikenakan tarif.
Pedoman perhitungan dan penetapan tarif kereta api telah diatur dalam
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Menteri. Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Bab XI Bagian
Keenam mengatur tentang tarif angkutan kereta api sebagai angkutan masal
terkait dengan tarif angkutan orang yaitu :
(1) Pasal 151 ayat (2) menyatakan bahwa pedoman tarif angkutan orang
dan tarif angkutan barang ditetapkan oleh Pemerintah.
2
(2) Pasal 151 ayat (3) menyatakan bahwa pedoman penetapan tarif angkutan
berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan
keuntungan.
(3) Pasal 152 (1) menyatakan bahwa Tarif angkutan orang ditetapkan oleh
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dengan memperhatikan pedoman
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).
(4) Pasal 152 ayat (2) menyatakan bahwa tarif angkutan orang dapat
ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk : a. Angkutan
pelayanan kelas ekonomi; dan b. Angkutan perintis.
(5) Pasal 153 ayat (1) menyatakan bahwa untuk pelayanan kelas ekonomi,
dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2)
huruf a lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh penyelenggara
sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang
ditetapkan oleh Pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab
Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan
publik.
Penetapan tarif kereta api yang demikian harus bedasarkan oleh Asas-
Asas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana
diterangkan dalam pasal 2 yang memuat diantaranya Asas Keseimbangan dan
Asas Keadilan. Asas Hukum tersebut merupakan bagian penting dalam
menjalankan perintah Undang-Undang, sebab Asas masuk dalam staat
fundamental norm daripada Undang-Undang tersebut. Seperti halnya yang
3
diungkapan oleh The Liang Gie “Asas Hukum merupakan suatu dalil umum
yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus
mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk
menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu”.1 Kemudian dari fungsi asas
hukum dalam hukum adalah mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh
pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat
mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para
pihak.2
Dalam Penetapan tarif oleh PT. KAI terdapat berbagai jenis klasifikasi
yaitu tarif untuk jenis ekonomi, bisnis, eksekutif namun yang menjadi fokus
penulis adalah jenis kereta api lokal ekonomi di stasion Malang kota Baru
untuk KA DHOHO PENATARAN jurusan Malang-Tulungang atau
Tulungagung-Malang. sebelumnya perlu diketahu bahwa jalur Kereta Api
Dhoho adalah Surabaya, Sepanjang, Krian, Mojokerto, Jombang, Kertosono,
Kediri, Tulungagung dan terakhir Blitar. Pada nomor kereta api 419, 421 dan
423 setelah sampai Stasiun Blitar menjadi kereta api Penataran. Karena
rutenya dari Blitar ke Surabaya lewat Malang.3 yang mana harga Tiket Kereta
Api Dhoho dibagi menjadi 3 tarif, pertama Surabaya Mojokerto 10.000,
Surabaya Kertosono 12.000, Surabaya Blitar 15.000. Misalkan dari Surabaya
ke Jombang berarti tarifnya 12.000. Dari Surabaya ke Kediri Rp 15.000 tarif
1 Mgid, Pengertian, Fungsi dan Macam Macam Asas Hukum, http://pengertian
pakar.com, akses 23/03/2018 2 Ibid.
3 Indonesia railway, harga tiket dan jadwal kerata api, Http://Hargatiket.web.id,