BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Terorisme ...repository.radenfatah.ac.id/6922/1/Skripsi BAB I.pdf · 2. Deden Abdul Malik, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ter o r isme buka nlah sua t u ha l ba r u da lam dunia

Internasional, peristiwa tersebut merupakan isu global yang dapat

mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia.

Perkembangan aksi terorisme saat ini telah membuat dunia

menjadi tidak aman. Hal ini dikarenakan ancaman terorisme

dapat terjadi kapan saja dan di mana saja serta dapat mengancam

keselamatan jiwa, termasuk warga negara, Oleh karena itu, PM

Howard menerbitkan kebijakan Travel Warning untuk negara

yang rentan terhadap serangan terorisme.1

Perkembangan paling penting dalam terorisme internasional

adalah bantuan senjata, pembelaan dan pembiayaan dana yang

dilakukan oleh beberapa negara dengan menyediakan fasilitas

perlindungan untuk para terorisme termasuklah pemalsuan

dokumen/passpor. Bantuan inilah yang memudahkan bagi para

terorisme untuk menyelinap keluar masuk ke dalam sesuatu

negara dalam melakukan aktivitas atau kegiatan terornya dan

menjadikan para aparat kesulitan dalam melacak atau dalam arti

kata lain menelusuri jejak teroris dan jaringannya.

Isu Terorisme mencuat kembali Pasca 11 September 2001

1 Foreign Affrairs and Trade, Consular Service-Travel Advice

Indonesia, 13 October 2002 hlm. 42

2

atau dengan runtuhnya gedung World Trade Center di

Amerika Serikat, peristiwa tersebut menjadi hari buruk bagi

pemerintah Amerika dan warganya. Saat itu Bush Presiden

Amerika Serikat kecewa atas kejadian tersebut dan menilai

bahwa kejadian itu merupakan t indakan pengecut untuk

menyerang Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai tindakan

"Terroris". Amerika Serikat meyakini perist iwa tersebut

dilatarbelakangi oleh Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin

Laden yang kerap kali menjadi otak diberbagai penyerangan

seperti pembajakan pesawat ataupun peledakan bom yang

memakan korban t entara Amerika Ser ikat . Per ist iwa 11

September 2001 kerap menjadi per tanyaan bagi banyak

masyarakat di Amerika, mengapa gedung tersebut menjadi

sasaran teroris.2

Pinkerton Risk Assesment of the United States of America

telah mengkalkulasi bahwa serangan teroris di seluruh dunia

cenderung meningkat. Hal tersebut dapat diketahui dalam catatan

setiap tahunnya, sejak pengetoman World Trade Centre di New

York pada tanggi 26 Februari 1993 hingga tragedi pengeboman

yang meruntuhkan gedung kembar itu dan memakan 3000 korban

pada tanggal 11 September 2001. Selain itu aksi peledakan bom

mobil, bom bunuh diri juga meningkat tajam bahkan korban dari

2 Serambinews.Com, Mengenang Peristiwa 11 September, Runtuhnya

Menara Kembar dan Keterkaitan Osama bin Laden, aceh.tribunnews.com.

Senin, 09/03/2020.

3

aksi peledakan bom juga meningkat tajam.3

Permasalahan teroris dalam konteks Indonesia menjadi titik

perhatian pada saat terjadi peledakan bom di Paddy's Cafe dan

Sari Club, Legian, Kuta Bali pada tanggal 12 October 2002 (Bom

Bali I). Tragedi peledakan bom tersebut telah menyebabkan

Indonesia menjadi sorotan publik Internasional mengingat

banyaknya korban yang berjatuhan merupakan orang asing yang

sedang berlibur di Pulau Bali.4

Serangkaían bom lain yang meledak di Indonesia sudah

cukup panjang. Bermula dengan ledakan bom di depan kediaman

Dubes Filipina pada tanggal 1 Agustus 2000, Bursa Efek Jakarta

pada tanggal 13 September 2000, serangkaian pengeboman pada

malam Natal pada tanggal Desember 2000, Bom Bali I pada

tanggal 12 Oktober 2002, ledakan di restoran McDonald,

Makassar pada tanggal 5 Desember 2002, ledakan bom di depan

Hotel J.W. Marriott pada tanggal 5 Agustus 2004, bom di salah

satu kafe karaoke yang terletak di Poso pada tanggal 10 Januari

2004, bom di depan Kedutaan Australia di Jalan HR Rasuna Said,

Kuningan Jakarta Selatan pada tanggal 9 September 2004, bom

di Pasar Tentena pada tanggal 28 Mei 2005, Bom Bali II pada

3 Lis budi qurnianti, Adjie S.2003. Terorisme. Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan/xiv. 4 Rizki Gunawan, Bom Bali I Renggut 202 Nyawa, liputan6.com, Senin,

09/03/2020.

4

tanggal 2 Oktober 2005.Bom yang meledek di Hotel J.W Marriott

dan Hotel Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009.5

Bom yang meledak di depan Hotel J.W. Marriott, pada

siang hari waktu berkerja telah menewaskan 12 orang dan

mencederai 149 orang lainnya (termasuk dua warga negara

Amerika Serikat).6dan lima kasus terror pada tahun 2018 yang

berlaku (Jawa Barat, Jawa Timur dan Riau)7 Untuk itu terorisme

perlu dilakukan secara terkoordinasi lintas instansi, lintas

nasional, dan secara simultan bersifat represif, preventif,

premetif, maupun rehabilitasi.8

Pencegahan dan pemberantasan terorisme dilakukan tidak

hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan membutuhkan

kerjasama seluruh pihak termasuk masyarakat. Kebijakan dan

langkah antisipatif yang bersifat proaktif atas dasar kehati-hatian

sangat diperlukan karena pemberantasan terorisme tidak semata-

mata merupakan masalah dan penegakan hukum. Pemberantasan

tindak pidana terorisme juga merupakan masalah sosial, budaya

dan ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan

bangsa. Selain itu, kebijakan dan langkah pemberantasan

terorisme juga ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam

5 Muhammad Saifullah, Teroris Bangkit, Setelah "Tidur" 14

Tahun, okezone.com, Senin, 09/03/2020, 15:30 WIB 6 Lis budi qurnianti, Adjie S. 200S. Terorisme. Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan/hlm. 437. 7 Margith Juita Damanik, 5 Kasus Teror di Indonesia Selama Mei 2018,

idntimes.com, Senin, 09/03/2020, 15:37 WIB 8 Pusat Media Damai, Konsepsi Pencegahan Dan Penanggulangan

Terorisme di Indonesia Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI,

damailahindonesiaku.com, Senin, 09/03/2020, 15:33 WIB

5

kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan

saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.

Sementara itu, wujud terorisme di Thailand untuk pertama

kalinya pada tanggal 28 December 1972 oleh anggota proses

teroris Palestina, yang bernama "September hitam" (The Black

September), 4 orang menyerang kedutaan besar Israel di

Thailand, yang terletak di Bangkok menangkap 6 orang di

kedutaan sebagai penjamin 6 orang dan berlaku untuk tiga

penerbangan resmi Israel untuk Dewan Thai pesawat khusus

dengan escorts akan dikirim ke Kairo. Mesir Acara diakhiri tanpa

alasan serius.9

Pembebasan Nasional Moro pada tahun 1976, FRONT

pembebasan Mindanao, 3 orang menyebabkan pesawat disita dari

Filipina. Siap untuk menangani 70 penumpang diasuransikan

terbang ke Thailand dan pada tahun 1981 (Komando Jihad

gerakan) 5 orang yang terbang dari Indonesia ke Sri Lanka, tapi

mengunjungi Thailand. Klaim teroris Indonesia, melepaskan

tawanan 84 orang.10

Berlaku di Masjid Krue Sek Wilayah Pattani Terjadi pada

pagi hari 28 April 2004. Pada saat itu, kelompok kekerasan telah

melakukan serangan terhadap pos-pos pemeriksaan 10 pejabat

pemerintah di banyak daerah di provinsi perbatasan selatan.

Menyebabkan bentrokan di banyak titik Menyebabkan banyak

9 Charan Phisit Changphan, Kejahatan, komchadluek.net, Senin,

09/03/2020, 15:39 WIB 10Voice online, Ringkasan insiden teroris internasional di Thailand,

voicetv.co.th/read, Senin, 09/03/2020, 15:40 WIB

6

petugas terluka Dari 108 kematian, lebih dari 30 orang tewas di

Masjid Krue Sek. Salah satu masjid paling penting di wilayah

Pattani.

Atas dasar tersebut, maka penulis memperbandingkan

hukum nasional dengan hukum asing dapat memperdalam

pengetahuan tentang hukum nasional dan dengan secara objektif

dapat melihat persamaan dan perbedaan hukum nasional

dibandingkan dengan hukum negara lain atau sebaliknya. Oleh

karena itu penulis bermaksud untuk menyusun penulisan hukum

dengan judul SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA

TERORISME (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 DAN KODMIN

THAILAND MATRA 135 TENTANG SANKSI HUKUMAN MATI

BAGI PELAKU TERORISME.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan lat ar belakang yang t elah dipaparkan

sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji

lebih rinci. Adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas

dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan Sanksi Hukuman Mati Menurut

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2018 dan Kodmin Thailand Matra 135 Tentang Sanksi

bagi Pelaku tindak Pidana Terorisme ?

2. Apakah persamaan dan perbedaan Pengaturan Sanksi

Hukuman Mati Dalam Undang -Undang Republik

7

Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 dan Kodmin Thailand

Matra 135 Tentang Sanksi bagi Pelaku tindak Pidana

Terorisme?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Sanksi Hukuman Mati

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2018 Dan Kodmin Thailand Matra 135 Tentang

Sanksi Bagi Pelaku tindak Pidana Terorisme.

2. Untuk memahami persamaan dan perbedaan Pengaturan

Sanksi Hukuman Mat i Da lam Undang -Undang

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Dan Kodmin

Thailand Matra 135 Tentang Sanksi Bagi Pelaku tindak

Pidana Terorisme.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

dan berguna bagi masyarakat umum di Thailand dan Indonesia

dan terutama bagi penulis sendiri khususnya. Namun secara rinci,

kegunaan penelitian dan pembahasan ini dapat penulis paparkan

antara lain seperti berikut:

1. Secara Akademis

a. M e mb e r ik a n s u mb a n g a n p e mik i r a n b a g i

pengembangan penelitian melalui pendekatan ilmu

8

syariah dan hukum sebagai referensi ilmiah utama

pada jurusan Perbandingan Mazhab.

b. Untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat agar

tidak terlibat dalam tindak pidana terorisme ini

setelah mengatahui sanksi hukuman mat i bagi

pelaku terorisme ini.

2. Secara Praktis

a. Sebagai rujukan dan dasar bagi peneliti lain dalam

mengkaji penelitian yang lebih luas.

b. M e n j a d i w a h a n a b a g i p e n u l i s u n t u k

mengembangkan penelaran, mambentuk pola pikir

ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemanpuan

penulis dalam menerapkan ilmu yang diperolah.

c. Dapat d ijad ikan sebaga i bahan acuan bag i

masyarakat dalam meneliti hukuman-hukuman yang

ada di dalam undang-undang bagi negara Thailand

dan Indonesia.

d. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan

masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan

memberikan jawaban terhadap permasalahan yang

diteliti serta memberikan jawaban mengenai sanksi

hukuman mati bagi pelaku terorisme di Indonesia

dan di Thailand.

9

E. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menyusun dan mengkaji skripsi ini, penulis

mencuba mengembangkan penulisan ini dengan mendatangkan

kajian-kajian ilmiah penulisan-penulisan yang telah dikaji dan

dibuat oleh para peneliti atau penulis terdahulu yang berkaitan

dengan judul ini, antara sebagai berikut;

1. Fauziah Ratnasari, seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah,

Palembang, tahun 2017 dengan judul skripsinya, “Sanksi

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari

Prespektif Fiqih Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2003”. Tindak pidana terorisme adalah tindak pidana

yang mendapatkan perhat ian sangat serius dalam hal

penanganannya. Hal ini dibukt ikan dengan dibuatnya

penjelasan lengkap mengenai sanksi bagi pelaku tindak

pidana terorisme baik itu di dalam hukum Islam ataupun

dalam Hukum Posit if.11

Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian pustaka (Liblrary Research),

Menelik merujuk pada sumber-sumber diantaranya Al-Quran,

Hadits, Undang-Undang, Buku-buku, Skripsi serta pendapat

ataupun pernyataan pakar hukum. Tindak Pidana Terorisme

dalam Fiqih Jinayah adalah perbuatan yang melanggar syara'

yang sanksinya disamakan dengan jarimah hirabah .

11 Fauziah Ratnasari, “Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Terorisme Ditinjau Dari Prespektif Fiqih Jinayah Dan Undang-undang

Nomor 15 Tahun 2003”. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam

Negeri (uin) Raden Fatah, Palembang, Tahun 2017 hlm. 35

10

Sedangkan dalam Hukum Posit if, sanksi t indak pidana

terorisme di atur sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2003 yang sanksinya berupa pidana penjara paling

singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta hukuman mati.

2. Deden Abdul Malik, Faku lt as Syar iah Dan Hukum ,

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung,

Tahun 2018, dengan judul skripsinya “Hukuman Tindak

Pidana Terorisme Menurut Undang-undang Nomor 15

Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana

Islam” Dari hasil penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi

yang saling berkaitan yakni segi teoritis dan segi praktis,

Islam sangat sejalan dengan UU tersebut karena dalam ajaran

Islam sendiri bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan

sehingga sampai menimbulkan hilangnya nyawa orang lain,

maka hukuman yang paling pantas adalah sanksi hukuman.12

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode descriptive analysis, karena penulis menggambarkan

hukuman pidana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor

15 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan

Hukum Pidana Islam berkenaan tentang hukuman bagi pelaku

teror, dari buku-buku dan kitab-kitab fiqih yang berkaitan

12 Deden Abdul Malik, “Hukuman Tindak Pidana Terorisme Menurut

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Islam” Fakultas

Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung,

Tahun 2018 hlm. 45

11

dengan permasalahan. Adapun pendekatan penelitian yang

digunakan adalah pendekatan normatif comparatif yakni

penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan

melalui analisis tentang perhubungan-hubungan sebab-akibat,

yakni yang meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan

dengan s it uas i a t au feno mena yang d ise lid ik i da n

membandingkan satu faktor dengan yang lain. Dari penelitian

yang berjudul Hukuman Tindak Pidana Terorisme Menurut

U nd a n g -U nd a n g N o mo r 1 5 Ta hu n 2 0 0 3 t e n t a n g

pemberantasan tindak pidana terorisme yang mempunyai

hukuma pokok berupa pidana mati dan pidana penjara dan

Hukum Pidana Islam perbuatan teroris diberikan sanksi

hukuman berupa hukuman mati.

3. Nasih H. Ahmad, seorang mahasiswa Universitas Islam

Malang Fakultas Agama Islam Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah

pada tahun 2012, menulis tentang: “Study Komparasi

Terorisme Dan Jihad Dalam Pandangan Hukum Islam”.

Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengertian Jihad

tidak sama dengan Teroris, Jika jihad ada sasaran serta

wilayah untuk Jihad, yang aktifitasnya berperang. Para

pelakunya di sebut Mujahid. Ketika Mujahid tewas dalam

pertempuran, dia di sebut Syahid.13

Adapun Teror adalah

aktifitas yang mengganggu kedamaian suatu wilayah. Teror

13 Nasid H. Ahmad, Study Komparasi Terorisme Dan Jihad Dalam

Pandangan Hukum Islam, Fakultas Agama Islam Jurusan Ahwal Al-

Syakshiyah, Universitas Islam Malang, tahun 2012 hlm. 55

12

ini membuat situasi kacau, maka pelakunya tidak bisa kita

katakan Syahid. Bila niatnya benar untuk membela agama,

tentu ia akan menggunakan cara yang benar, bukan dengan

cara meneror masyarakat, yang sedang dalam keadaan damai

dan tenang.Tujuan dan maksud syariat ajaran Islam ada lima

hal yang terpenting yaitu ; Menjaga Agama, Menjaga Jiwa,

Menjaga Aqal, Menjaga Nasab atau Keturunan, Menjaga

Harta.Tujuan Jihad adalah untuk memperluas penyebaran

Islam, juga untuk menguji kesabaran ( bagi orang yang

diperintahkan untuk berjihad), mencegah ancaman musuh,

mencegah kezaliman, dan menjaga perjanjian.

4. Ade Sunardi, seo rang mahasiswa Fakult as Hukum,

Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, tahun 2016

dengan judul penelitian “Terorisme Dalam Perspektif

Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2003” Tindak pidana t ero r isme yang t imbul saat ini

diakibatkan oleh tiga hal yaitu, kemiskinan, ketidakadilan dan

kesengajaan. Ketiga faktor ini merupakan persoalan yang

cukup mendasar dalam terjadinya suatu tindak pidana

terorisme, apalagi pada saat ini terorisme identik dengan

Islam.14

Untuk itu penulis ingin mengatahui bagaimana cara

pandangan hukum Islam mengenai tindak pidana terorisme

yang terjadi sekarang ini, serta bagaimana cara penyelesaian

14 Ade Sunardi, “Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam Dan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003” Fakultas Hukum, Universitas

Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Tahun 2016 hlm. 45

13

dan penanganan tindak pidana terorisme menurut Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Hukum Islam, serta hal-

ha l apa sa ja yang menjad i hambat an da lam p r o se s

pemberantasan tindak pidana terorisme baik menurut hukum

Islam maupun menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun

2003. Adapun metode yang digunakan penulis adalah, metode

deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis

normatit, yang bertujuan menggambarkan fakta-fakta dari

be b e r a p a d a t a ya ng d ip e r o l e h d e n g a n k e g ia t a n

mengumpulkan data sekunder tentang objek penelitian yang

diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian dianalisis

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun

proses penyelesaian dan penanganan tindak pidana terorisme

menurut hukum Islam yaitu dengan menciptakan rasa cinta

damai, kasih sayang, toleransi, serta adanya dialog antar umat

beragama untuk tidak menyalah artikan makna dari jihad itu

sendiri dalam setiap perlaksanaannya. Sedangkan menurut

Undang -undang N o mo r 15 Tahun 2003 k it a ha r u s

menegakkan supermasi hukum yang berlaku di negara

Indonesia, sehingga tindak pidana terorisme dapat dihapuskan

di negara Indonesia.

5. Isa, Wandy Set iawan, Fakult as Hukum, Universit as

Hasanuddin Makassar, tahun 2017. dengan judul skripsinya

“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pendanaan

Terorisme”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

14

suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

pendanaan teroris dan pertanggungjawaban pidana pelaku

tindak pidana pendanaan teroris. 15

Hasil penelitian ini

menunjukkan: 1). Pada kasus t indak pidana pendanaan

terorisme subjek hukum dapat dikatakan telah melakukan

perbuatan pendanaan terhadap aksi-aksi terorisme apabila

subjek hukum telah memenuhi syarat-syarat hukum pidana

baik objektif maupun subjektifnya. 2) Pertanggungjawaban

pada t indak pidana pendanaan t ero risme merupakan

konsekuensi dari peristiwa pidana yang dilakukan oleh subjek

hukum, bentuk pertanggung jawaban hukum pada pelaku

tindak pidana pendanaan terorisme yaitu pertanggung

jawaban ganti rugi dan pidana penjara bagi pelaku pendanaan

terorisme di Indonesia. Disarankan agar: 1). Undang-undang

ini akan sangat efektif berjalan apabila diawali dengan

semangat untuk memberantas terorisme, sehingga pemerintah

seharusnya melakukan penyuluhan dan sosialisasi agar

masyarakat umum mengetahui apa-apa saja yang menjadi

indikasi seseorang dikatakan terorisme, 2) Sebaiknya semua

perangkat pendukung pelaksanaan pengaturan tentang

pemberantasan terorisme, perlu menyelaraskan dengan

peraturan perundang-undangan pendanaan terorisme dan

undang-undang yang terkait dengan masalah pendanaan

15Isa, wandy setiawan, “tinjauan hukum terhadap tindak pidana

pendanaan terorisme” fakultas hukum, universitas hasanuddin makassar,

tahun 2017 hlm. 34

15

terorisme, mengingat upaya pemberantasan pendanaan

terorisme di Indonesia diharapkan semakin efektif dan

efisien, khususnya dalam menjerat para pelaku terorisme

yang hendak melakukan aksinya di wilayah Kesatuan

Republik Indonesia.

Dari hasil penelitian-penelitian yang telah penulis paparkan

dalam penulisan ini maka dapatlah penulis tegaskan bahwa judul-

judul penulisan di atas adalah berbeda dengan judul penulis dan

apa yang ingin penulis sampaikan dalam penulisan ini kerana

judul dalam penulisan penulis lebih tertumpu kepada

perbandingan undang-undang di Indonesia dan Thailand.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelit ian yang digunakan dalam penyusunan

penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau Library

Research, yaitu penelitian hukum atau data sumbernya yang

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara

sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam

hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pendekatan normatif

berusaha untuk mengkaji bahan-bahan kajian yang muncul dari

segi norma hukum undang-undang negara Indonesía dan kodmin

negara Thailand.16

16 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press,

Tahun 2006, hlm. 10

16

Penelitian seperti itu tidak mengenal penelitian lapangan

(Field research) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum

sehingga dapat dikatakan sebagai : library based, focusing on

reading and analysis of the primary and secondary materials.17

2. Pendekatan penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari

berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari

jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam

penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute

approach) pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis

(historical approach), pendekatan komparatif (comparative

approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).18

Keempat pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan

dengan penelitian hukum yang penulis angkat adalah pendekatan

perundang-undangan (statute approach) , dan pendekatan

komparatif (comparative approach). Pendekatan undang-undang

(statute approach) adalah pendekatan dengan menggunakan

regulasi dan legislasi, di mana dalam penelitian ini regulasi yang

digunakan sebagai acuan adalah tentang pemberantasan sanksi

hukuman mati bagi pelaku terorisme (Studi Terhadap Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 dan Kodmin

Thailand Matra 135). Sedangkan pendekatan komparatif yang

17 Johnny Ibrahim. Teori dan metodologi penelitian hukum normatif

edisi revisi. Malang; bayumedia. Tahun 2006, hlm. 46 18 Petaer Mahmad Marzuki, penelitian hukum. Jakarta; kencana, tahun

2006, hlm. 93

17

penulis maksud dalam penelit ian hukum ini yaitu dengan

membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-

undang dari satu negara lain mengenai hal yang sama.

Penelitian ini komparasi undang-undang yang diadakan

adalah dengan membandingkan Undang -Undang Republik

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme dengan Kodmin Thailand Matra 135. Sementara hal

yang dibandingkan yaitu mengenai sanksi hukuman mati bagi

pelaku teror isme. Kegunaan dan tujuan dar i pendekatan

komparat if ini adalah untuk memperoleh persamaan dan

perbedaaan di antara kedua undang-undang tersebut atas sanksi

terhadap tindak pidana terorisme yang berlaku di Indonesia dan

Thailand.

3. Jenis dan Sumber Data Dalam penelit ian ini penulis

menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer, adalah bahan hukum sekunder

yang mempunyai otoritas (autoritati) seperti Undang-

Undang Republik Nomor 5 Tahun 2018 dan Kodmin

Thailand Matra 135 Adapun data primer yang penulis

gunakan untuk mengkaji permasalahan terorisme ini

berasal dari studi kepustakaan seperti: “Internasional

La w b o o k S e r v i c e s ” ha s i l s u s u na n L e mba g a

penyelidikan Kodmin Thailand dan undang-undang

Indonesia, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (Penulis:

Abdul Qadir Audah) Pembahasan Undang -Undang

18

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Penulis: R.

Wiyono, S.H). Menyingkap Terorisme Dunia (Penulis:

As'ad As-Sahamrani) dan lain-lain.

b. Sumber Data Tersier, adalah bahan hukum yang

mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder dengan member ikan pemahaman dan

pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum

yang digunakan penulis adalah daripada studi pustaka

(literatur pustaka), yaitu dengan dikumpulkan semua

buku-buku utama, junal, website di internet, makalah

da n li t e r a t u r la in ya ng be r hu bu ng a n de ng a n

permasalahan di atas terlebih dahulu dan setelah itu

dibaca, dianalisis dan seterusnya dicatatkan dalam

penulisan ini.19

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam studi

ini adalah studi pustaka (literatur pustaka), seperti membaca dan

menelaah buku-buku utama. jurnal, website di internet, skripsi,

makalah dan literatur lain yang berhubungan dengan

permasalahan yang penulis angkat.

5. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh atau yang berhasil

dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer maupun

19 Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Bab 3 Bahan Hukum

Dalam Penelitian Akademik dan Praktis, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke5,

2014) hlm. 47

19

sekunder diolah, kemudian data yang telah dikumpulkan

dianalisis secara deskriptif dan menguraikan seluruh

permasalahan yang ada dengan jelas, juga dikemukakan

perbedaan tersebut. Kemudian diambil kesimpulan secara

diduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari penguraian bersifat

umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini

dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Penulisan

Selanjutnya agar pembaca mudah memahami skripsi ini dan

untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai pokok

pembahasan maka penulis menyusun skripsi ini dalam beberapa

bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Penulísan ini dimulai dengan prosedur standard ilmiah yaitu

Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan

sistematika penulisan, yang kemudian dalam bab ini penulis beri

judul pendahuluan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini penulis akan memberikan landasan teori atau

memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-

literatur yang penulis gunakan, tentang hal-hal yang berkaitan

dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Kerangka teori

tersebut meliputi tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan

20

umum tentang terorisme, faktor-faktor penyebab adanya

terorisme.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas secara rinci tentang

sanksi hukuman mati bagi pelaku terorisme menurut hukum di

Thailand dan hukum di Indonesia, selanjutnya penulis akan

membuat perbandingan yang akan diteliti dari sudut perbedaan

dan persamaan hukuman terhadap tindak pidana terorisme

menurut hukum (Thailand dan Indonesia).

BAB IV PENUTUP, KESIMPULAN, DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari penulisan

skripsi ini agar lebih mudah memahami maksud dan subtansinya.

Sebagai bab Penutup tentunya akan memuat beberapa saran-saran

yang kontruktif guna menyempurnakan skripsi ini atau penelitian

lain di kemudian hari sehingga hasil penelitian tentang judul yang

telah penulis bahaskan ini akan semakin komprehensif dan

objektif.

21