Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam Undang-Undang nomor 36/2009 tentang Kesehatan pada Bab XII mengenai Kesehatan Kerja Pasal 164-166 menyebutkan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Upaya kesehatan kerja dimaksud meliputi pekerja di sektor formal dan informal, berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja dan juga bagi kesehatan pada lingkungan tentara nasional Indonesia baik darat, laut, maupun udara serta kepolisian Republik Indonesia. Pada Bab VI bagian Sembilan pasal 80 dan 81 dinyatakan bahwa upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat sebagai upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, prestasi kerja dan prestasi olahraga. Upaya kesehatan olahraga melalui aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga lebih mengutamakan pendekatan preventif dan promotif tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan rehabilitatif, yang penyelenggaraannya oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga sangat mendukung dalam pencapaian target SDGs. Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga dimaksud dapat menciptakan pekerja sehat, bugar dan produktif, sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Hal ini dapat berdampak terhadap pengurangan kemiskinan dan meningkatkan umur harapan hidup serta berdaya ungkit terhadap penurunan IMR dan MMR. Kesehatan Kerja dan
62
Embed
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG - Kementerian ... LKj Es 2 2016/3 LKj... · Laporan Akuntabilitas ... Upaya kesehatan kerja dimaksud meliputi pekerja di sektor formal dan informal,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam Undang-Undang nomor 36/2009 tentang Kesehatan pada Bab XII
mengenai Kesehatan Kerja Pasal 164-166 menyebutkan bahwa upaya
kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan
terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan
oleh pekerjaan. Upaya kesehatan kerja dimaksud meliputi pekerja di sektor
formal dan informal, berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di
lingkungan tempat kerja dan juga bagi kesehatan pada lingkungan tentara
nasional Indonesia baik darat, laut, maupun udara serta kepolisian Republik
Indonesia.
Pada Bab VI bagian Sembilan pasal 80 dan 81 dinyatakan bahwa upaya
kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran
jasmani masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani
masyarakat sebagai upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar,
prestasi kerja dan prestasi olahraga. Upaya kesehatan olahraga melalui
aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga lebih mengutamakan pendekatan
preventif dan promotif tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan
rehabilitatif, yang penyelenggaraannya oleh pemerintah, pemerintah daerah
dan masyarakat.
Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga sangat mendukung dalam pencapaian
target SDGs. Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga dimaksud dapat
menciptakan pekerja sehat, bugar dan produktif, sehingga dapat
meningkatkan ekonomi keluarga. Hal ini dapat berdampak terhadap
pengurangan kemiskinan dan meningkatkan umur harapan hidup serta
berdaya ungkit terhadap penurunan IMR dan MMR. Kesehatan Kerja dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
2
Olahraga sangat peduli terhadap pekerja perempuan untuk mewujudkan
pekerja perempuan yang sehat, bugar dan produktif sehingga akan
berdampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan pekerja perempuan usia
muda, pekerja perempuan yang hamil dan pekerja perempuan yang
mempunyai anak. Peningkatan kesehatan ibu dan anak berdampak terhadap
menurunnya angka kematian ibu dan anak. Karena penurunan angka
kematian ibu dan anak dipengaruhi oleh keadaan perempuan mulai dari usia
muda sampai setelah memiliki anak. Program kesehatan kerja dan olahraga
mendukung hal tersebut dengan membina puskesmas untuk menjaga pola
hidup sehat dengan berolahraga, membina kebugaran jasmani ibu hamil,
membina program GP2SP sehingga pekerja perempuan mendapat hak
sebagai ibu hamil di tempat kerja dan pemberian ASI Eksklusif bagi ibu
bekerja.
Agar perencanaan program kesehatan kerja dan olahraga dapat diarahkan
sesuai target maka perlu diketahui besaran masalah kesehatan kerja dan
olahraga yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang
objektif dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan
Olahraga. Berdasarkan Sensus Penduduk jumlah penduduk Indonesia
238.364.331 orang terdiri dari jumlah angkatan kerja 122.28 juta (47,5%) dan
jumlah pekerja 114.33 juta (44,5%) (Data BPS, 2015).
Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016 telah berakhir sehingga perlu
disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat
Kesehatan Kerja dan Olahraga, sebagai bentuk perwujudan
pertanggungjawaban keberhasilan atau kendala pelaksanaan misi,
pencapaian, target dan tujuan yang telah ditetapkan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
3
Tersusunnya hasil capaian Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga berupa
keberhasilan dan kendala organisasi tahun 2016. Daya dan upaya dalam
mencapai sasaran program dan keuangan yang dapat
dipertanggungjawabkan seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian Kesehatan, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan
memberikan informasi sasaran dalam kurun waktu 1 tahun.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan,
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam melaksanakan kegiatan
tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kesehatan
Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Kesehatan Kerja dan
Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang kesehatan kerja dan olahraga sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Direktorat
Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan
surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan kesehatan okupasi dan surveilans,
kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan
kesehatan olahraga;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
4
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan
okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan
olahraga;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang
kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan
kesehatan olahraga;
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Susunan Organisasi Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonsia Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan adalah sebagai
berikut:
1. Subdirektorat Kesehatan Okupasi dan Surveilans
2. Subdirektorat Kapasitas Kerja
3. Subdirektorat Lingkungan Kerja
4. Subdirektorat Kesehatan Olahraga
5. Subbagian Tata Usaha; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional
D. SISTEMATIKA
Sistematika penulisan LAKIP Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
adalah sebagai berikut :
- Kata Pengantar
- Ringkasan Eksekutif
- Daftar Isi
- BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan uraian singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan
penyusunan LAKIP serta penjelasan umum organisasi termasuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
5
didalamnya tugas pokok dan fungsi Direktorat Kesehatan Kerja dan
Olahraga.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
Menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah
dan Rencana Penetapan Kinerja. Pada bab ini disampaikan gambaran
singkat sasaran yang ingin dicapai Direktorat Kesehatan Kerja dan
Olahraga tahun 2016.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Menjelaskan pencapaian sasaran kinerja dengan mengungkapkan dan
menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai, sebagai pertanggungjawaban
kinerja. Analisis tentang keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran
kinerja terkait dengan sumber daya (tenaga dan biaya) yang digunakan,
serta rencana tindak lanjut sebagai rekomendasi dan solusi untuk
masukan program peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.
- BAB IV PENUTUP
Berisi kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Kesehatan
Kerja dan Olahraga sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
tahun 2016.
- LAMPIRAN
Formulir PK : Pengukuran Kinerja
Formulir RKT : Rencana Kinerja Tahunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
6
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian dari sistem
perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang nomor 25 tahun 2004, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, telah ditetapkan oleh
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
mengarahkan pada prioritas upaya promotif dan preventif, dengan isu
strategis RPJMN 2015-2019 adalah peningkatan status kesehatan ibu, bayi,
balita, remaja, usia produktif dan lansia, peningkatan promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat, pengembangan JKN, pemenuhan sumber daya
manusia kesehatan, peningkatan akses masyarakat pada pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas.
Visi Kabinet Indonesia Kerja 2015-2019 adalah Terwujudnya Indonesia yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong,
dengan salah satu misi dalam Nawacita adalah mewujudkan kualitas hidup
manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Dalam Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 terdapat Program Indonesia Sehat,
yaitu Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan Jaminan
Kesehatan Nasional sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia
berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat, mampu menjangkau
pelayanan kesehatan yang bermutu untuk mencapai derajat kesehatan yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
7
setinggi-tingginya. Upaya bersifat promotif dan preventif menjadi prioritas
Program Indonesia Sehat melalui Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) dan
pendekatan keluarga.
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga merupakan salah satu unit kerja
yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, oleh karena
itu sebagian besar kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Kesehatan Kerja
dan Olahraga mengarah kepada tujuan pencapaian Program Kesehatan
Masyarakat. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, secara
operasional dalam dokumen Penetapan Kinerja telah ditetapkan indikator dan
target kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan.
Indikator dan target kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga disebut
sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam Rencana Aksi Kegiatan
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga yang mencakup tujuan, strategi,
sasaran, indikator kinerja dan masalah yang akan timbul dalam kurun waktu 1
tahun.
1. Tujuan
Terwujudnya kelompok masyarakat sehat, bugar dan produktif.
2. Kebijakan
Kebijakan pelaksanaan Kesehatan Kerja dan Olahraga, yaitu:
a. Membangun masyarakat yang sehat bugar dan produktif dengan
menitikberatkan upaya promotif dan preventif.
b. Memperkuat kemitraan dan pemberdayaan masyarakat .
c. Penyelenggaraan program kesehatan kerja dan olahraga secara
bertahap, terpadu dan berkesinambungan.
d. Pengembangan program kesehatan kerja dan olahraga melibatkan
LP/LS, dunia usaha,swasta dan masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
8
e. Penyelenggaraan program kesehatan kerja dan olahraga sesuai
standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur Operasional.
3. Strategi
Strategi pelaksanaan Kesehatan Kerja dan Olahraga, mencakup:
a. Kemitraan dan pemberdayaan kesehatan pada kelompok pekerja
berbasis masyarakat pekerja.
b. Advokasi dan sosialisasi kesehatan kerja dan olahraga.
c. Penguatan layanan kesehatan bagi pekerja.
d. Penguatan kebijakan dan manajemen kesehatan kerja dan olahraga.
e. Penguatan sistem informasi kesehatan kerja dan olahraga.
4. Sasaran
a. Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar memiliki
target 4.877 Puskesmas (50%) dari jumlah seluruh Puskesmas pada
awal tahun berjalan yaitu 9.754 Puskesmas.
b. Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI memiliki target 355 Pos
UKK dan Pos UKK yang terbentuk di wilayah Puskesmas dengan target
355 Pos UKK.
c. Fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar memiliki
target 100% dari jumlah fasilitas kesehatan TKI yang ditetapkan oleh
Dirjen terkait sebagai fasilitas pemeriksaan CTKI.
d. Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada
kelompok masyarakat di wilayah kerjanya memiliki target 2.926
Puskesmas (30%) dari jumlah seluruh Puskesmas pada awal tahun
berjalan yaitu 9.754 Puskesmas.
5. Indikator Kinerja
Indikator Kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, antara lain:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
9
a. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja
dasar;
b. Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI dan di wilayah
Puskesmas;
c. Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi
standar;
d. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan
olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya.
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga telah ditetapkan
dalam dokumen penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen
pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang
dimilki.
Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan antara atasan dan bawahan
menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan
dipertanggungjawabkan sebagai upaya mendukung terwujudnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas. Perjanjian penetapan kinerja
sesuai dengan dokumen penetapan kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan
Olahraga tahun 2016 yang telah ditandatangani bersama oleh Direktur
Jenderal pada 30 Januari 2016. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 1.
Perjanjian Kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Target
Meningkatnya Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan
Persentase Puskesmas yang
menyelenggarakan kesehatan kerja dasar;
50%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
10
Sasaran Strategis Indikator Target
Olahraga Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah
PPI / TPI;
Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan
TKI yang memenuhi standar;
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga
pada kelompok masyarakat di wilayah
kerjanya.
355
100%
20%
Penerapan kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga berdasarkan
indikator kinerja Renstra dan RKT. Pencapaian indikator tersebut terdiri
dari 60 indikator input yang dikelompokkan dalam 4 sasaran strategis.
11
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu hal penting dalam
pelaksanaan good governance untuk meningkatkan akuntabilitas
pemerintahan. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui
kemampuan pemerintah dalam pencapaian kinerja organisasi.
Pengukuran kinerja berhubungan dengan evaluasi program seperti audit
kinerja, perencanaan strategis dan analisis kebijakan. Indikator kinerja
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga diukur melalui 4 indikator
kinerja kegiatan (IKK) kesehatan kerja dan olahraga. Seperti yang tertera
di dalam Renstra Kementerian Kesehatan serta dalam dokumen
penetapan kinerja sesuai RKT Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
tahun 2016 yang didukung oleh segenap sumber daya, baik di pusat
maupun daerah. Hal tersebut merupakan kinerja bersama antara
Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Puskesmas.
Sampai sejauh ini pengukuran kinerja sebagai dasar penilaian
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program di level
Pusat/Kementerian Kesehatan RI merupakan data pencapaian kinerja
Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Puskesmas.
Pengukuran kinerja kegiatan kesehatan kerja dan olahraga yang
mengarah pada outcome atau dampak belum dilakukan karena
diperlukan suatu metode khusus seperti survei atau penelitian, sehingga
perlu mekanisme evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi antara pusat
dan daerah, lintas program atau penetapan ulang terhadap terhadap
indikator kinerja Kementerian sesuai tupoksi pemerintah tingkat pusat.
12
Pencapaian indikator Renstra Kesehatan Kerja dan Olahraga dihitung
berdasarkan persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan
kerja dasar, jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI,
persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi
standar, dan persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan
kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya.
Indikator persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan
kerja dasar dan persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan
kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya
dibuktikan dengan adanya laporan yang dicapai secara berjenjang mulai
dari tingkat Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas
Kesehatan Provinsi sampai ke pusat. Bentuk laporan tersebut terdiri
Dinas kesehatan provinsi menghitung dan melakukan rekapitulasi data
jumlah Puskesmas melapor kesehatan kerja dan olahraga dari Laporan
Tahunan Provinsi. Kategori capaian indikator kesehatan kerja dan
olahraga adalah kategori baik jika nilai semakin tinggi. Dalam hal ini,
semakin banyak jumlah Puskesmas yang melaksanakan, maka
dikatakan capaian indikator semakin baik yang tentunya dilakukan
dengan membandingkan antara capaian dengan target yang ada.
13
Data capaian indikator Renstra 2015-2019 Kesehatan Kerja dan
Olahraga diperoleh dari laporan program yang diperoleh secara
berjenjang mulai dari Puskesmas ke Dinkes Kab/Kota, ke Dinkes
Provinsi sampai ke Pusat dengan Formulir LBKP dan LBKO yang
merupakan modifikasi dari Formulir Laporan Puskesmas LB1. Instansi
sebagai sumber data adalah Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes
Provinsi. Pengumpulan data capaian Renstra kesehatan kerja dan
olahraga (LBKP dan LBKO) di pusat dilakukan per triwulan pada awal
April (periode Januari – Maret), Juli (periode April – Juni), Oktober
(periode Juli – September) dan akhir Desember (periode Oktober -
Desember).
1. Indikator
Target Indikator kegiatan pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan
Olahraga tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:
NO. INDIKATOR TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
1 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar
40% 50% 60% 70% 80%
2 Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI
230 355 480 605 730
3 Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar
100% 100% 100% 100% 100%
4 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya
20% 30% 40% 50% 60%
Target indikator tersebut diperjelas dengan definisi operasional sebagai
berikut :
INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL
Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar
Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan kerja dasar dan atau, memberikan pelayanan kesehatan terhadap pekerja di wilayah kerjanya.
Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah
Jumlah pos UKK yang dibentuk dan dibina masyarakat yang difasilitasi oleh Puskesmas
14
INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL
PPI / TPI
Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar
Rumah Sakit atau klinik utama yang ditetapkan Menteri Kesehatan dan telah dibina oleh kementerian kesehatan yang dapat menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan calon TKI sesuai standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI.
Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya
Puskemas yang menyelenggarakan upaya kesehatan olahraga melalui pembinaan kelompok olahraga dan atau pelayanan kesehatan olahraga di wilayah kerjanya.
Pengukuran kinerja RKT Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun
2016 dapat dilihat dari capaian realisasi fisik dan keuangan per indikator
kegiatan/output sesuai dengan dokumen penetapan kinerja yang
ditetapkan. Realisasi fisik diukur pada setiap indikator kegiatan/output
yang memiliki target dengan volume satuan. Target yang ditetapkan
dibandingkan dengan realisasi yang telah dihasilkan dari setiap kegiatan
yang telah dilakukan selama tahun 2016, termasuk realisasi keuangan.
Hasil capaian indikator di atas, sebagai berikut.
Tabel 2.
Indikator dan Realisasi Pencapaian Renstra Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi
Meningkatnya Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar
Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI
Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar
50% (4.828 Pusk)
355
100% (95
Sarkes)
35,63% (3.475 Pusk)
374
100% (95
Sarkes)
15
Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi
Persentase Pusk. yang melaksanakan kegiatan kes. olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya
30%
(2.987 Pusk)
24,95% (2.434 Pusk)
2. Sumber Daya
Pegawai di lingkungan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
pada akhir Desember Tahun 2016 berjumlah 65 orang. Dari
jumlah tersebut pegawai dibagi ke dalam berbagai tingkatan umur,
jenis kelamin, pendidikan, status kepegawaian, golongan dan
jabatan :
a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkatan umur
Jumlah pegawai berdasarkan umur pada kelompok umur dibawah
30 sebanyak 24 orang (37%), kelompok umur 31 – 40 sebanyak
18 orang (28%), kelompok umur 41 – 50 sebanyak 11 orang
(17%)dan kelompok umur diatas 50 sebanyak 12 orang (18%)
sebagaimana tergambar pada grafik di bawah ini :
Gambar 1 Jumlah Pegawai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
24
28
11
12
0 5 10 15 20 25 30
<=30
31 - 40
41 - 50
>50
Jumlah PegawaiDirektorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
Berdasarkan Kelompok UmurTahun 2016
16
Berdasarkan Kelompok Umur
b. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin
Pegawai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga terdiri dari 41
orang dengan jenis kelamin perempuan dan 24 orang dengan
jenis kelamin laki – laki. Berikut ini diagram yang menggambarkan
perbandingan pegawai laki – laki dan perempuan :
Gambar 2 Jumlah Pegawai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
Berdasarkan Jenis Kelamin
c. Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan
Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan terbagi ke dalam 5
kategori yaitu S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 20 orang, S1
sebanyak 38 orang, D3 sebanyak 5 orang dan SMA sebanyak 1
orang.
63%
37%
J U M L A H P E G A W A ID I R E K T O R A T K E S E H A T A N K E R J A D A N O L A H R A G A
B E R D A S A R K A N J E N I S K E L A M I NT A H U N 2 0 1 6
Perempuan Laki - laki
17
Gambar 2 Jumlah Pegawai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
Berdasarkan tingkat pendidikan
d. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan dan Golongan
Jumlah pegawai yang sudah berstatus Golongan IV berjumlah 7
orang dan yang berstatus Golongan III berjumlah 58 orang.
1 20 38 5 10
10
20
30
40
S3 S2 S1 D3 SMA
JUMLAH PEGAWAIDIREKTORAT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
BERDASARKAN PENDIDIKANTAHUN 2016
0 10 20 30 40 50 60
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Staf
Jumlah pegawaidirektorat kesehatan kerja dan olahraga
berdasarkan Jabatan dan goltahun 2016
Gol III Gol IV
18
Indikator Renstra Kesehatan Kerja dan Olahraga
Sesuai indikator Renstra kesehatan kerja dan olahraga, definisi
operasional dan target capaian hasil keseluruhan kegiatan kesehatan
kerja dan olahraga pada tahun 2016 diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja
dasar sebanyak 3.475 Puskesmas (35,63%).
Grafik 1
Puskesmas menyelenggarakan kesehatan kerja dasar
2. Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI sebanyak 374
Pos UKK (%).
17
% 23
%8
%4
6%
67
% 74
%2
6%
59
%5
8%
42
%1
8%
12
%5
2%
37
%6
9%
35
%6
3%
63
%8
0%
1% 3%
21
% 29
% 36
%1
4% 2
4%
21
%6
5%
49
%9
5%
0%
8% 9%
4%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
NA
D
Sum
ut
Sum
bar
Ria
u
Jam
bi
Sum
sel
Ben
gku
lu
Lam
pu
ng
Bab
el
Kep
ri
Jkt
Jab
ar
Jate
ng
DIY
Jati
m
Ind
on
esia
Ban
ten
Bal
i
NTB
NTT
Kal
bar
Kal
ten
g
Kal
sel
Kal
tim
Kal
tara
Sulu
t
Sult
en
g
Suls
el
Sult
ra
Go
ron
talo
Sulb
ar
Mal
uku
Mal
ut
Pa
pb
ar
Pa
pu
a
19
Gambar 1
Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI
3. Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi
standar sebanyak 95 Sarkes (100%).
Gambar 2
Fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar
20
4. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan
olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya sebanyak
2.342 Puskesmas (24,95%).
Grafik 2
Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga
6% 1
3% 2
1%
95
%6
1%
27
%8
%4
2%
10
0%
28
%3
%0
%6
1%
0%
32
%2
8%
94
%6
9%
0%
0%
0% 5
%6
7%
21
%1
4%
0%
0%
25
%2
5%
10
0%
22
%2
% 6%
0%
0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
NA
D
Sum
ut
Sum
bar
Ria
u
Jam
bi
Sum
sel
Be
ngk
ulu
Lam
pu
ng
Bab
el
Ke
pri
Jkt
Jab
ar
Jate
ng
DIY
Jati
m
Ind
on
esi
a
Ban
ten
Bal
i
NTB
NTT
Kal
bar
Kal
ten
g
Kal
sel
Kal
tim
Kal
tara
Sulu
t
Sult
eng
Suls
el
Sult
ra
Go
ron
talo
Sulb
ar
Mal
uku
Mal
ut
Pap
bar
Pap
ua
21
pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya
Pencapaian kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga belum
seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator kegiatan
kesehatan kerja dan olahraga dari 4 indikator yang ditargetkan,
sebanyak 2 indikator telah mencapai target sedangkan 2 indikator belum
mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator yang belum mencapai
target adalah persentase Puskesmas yang menyelenggarakan
kesehatan kerja dasar dari target 50% Puskesmas dari total seluruh
Puskesmas Tahun 2016 baru tercapai sekitar 35.63%. Provinsi yang
melaporkan kesehatan kerja sebanyak 33 provinsi yang melapor, masih
terdapat 1 provinsi belum melapor. Provinsi dengan laporan Puskesmas
yang melaksanakan kesehatan kerja dasar terbanyak adalah Gorontalo
dan NTB.
Capaian Indikator program kesehatan olahraga belum mencapai target
sejumlah 30% Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan
olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya. Sampai
dengan triwulan IV hasil capaian Puskesmas yang melaksanakan
kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah
kerjanya sebesar 24,95%. masih terdapat 5 provinsi belum melapor.
Provinsi dengan laporan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan
kerja dasar terbanyak adalah Gorontalo dan Babel dengan seluruh
Puskesmas melapor (100%).
Pencapaian target indikator kinerja kegiatan pembinaan Kesehatan Kerja
dan Olahraga di atas dilaksanakan melalui:
1. Penyusunan NSPK Kesehatan Kerja dan Olahraga
22
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga menghasilkan Ouput
berupa 30 NSPK yang terdiri dari : 3 Permenkes, 6 Kurikulum
Modul, 7 Pedoman, 9 Rancangan Permen/Peraturan bersama, dan
lainnya 7 NSPK berupaka Pedoman, Instrumen, Naskah akademik,
dan Kajian terkait Kesehatan Kerja dan Olahraga
FOTO – FOTO Permenkes CETAK
2. Koordinasi/Sosialisasi Kesehatan Kerja dan Olahraga
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga mengadakan Koordinasi
dan Sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan nakes maupun
non nakes bidang Kesehatan Kerja dan Olahraga. Kegiatan
tersebut terdiri dari : Workshop petugas kesehatan, Koordinasi
Komite TKI, Koordinasi GP2SP, Koordinasi Tim Pembina Jabfung,
Seminar Kesehatan Olahraga, serta sosialisasi terkait : K3