1 KATA PENGANTAR Segala Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat- Nya penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2016 dapat tersusun sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai dan memberikan gambaran utuh tentang apa yang telah dikerjakan dalam wujud kegiatan keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang sedang berjalan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menumbuhkan suatu kesadaran bahwa implementasi tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia masih sangat diperlukan berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan guna menekankan pada pengukuran hasil/capaian dari pelayanan yang bermanfaat bagi pengguna jasa, dimana akuntabilitas merupakan suatu entitas baik internal maupun eksternal dan merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat atau memperlemah efektivitas pertanggungjawaban yang dilimpahkan, maka sangat diperlukan kelayakan dan transparansi. Hal ini sangat diperlukan kejelasan dari sasaran Dinas Pertanahan untuk menjabarkan baik program yang akan dicapai maupun pencapaian hasil untuk periode tahun mendatang. Kami menyadari masih banyak kekurangan–kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dan berharap adanya masukan dari pihak manapun untuk menyumbangkan buah pikiran dan tenaganya demi penyempurnaan laporan dimaksud. Demikian LKJ Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2016 disusun sebagai bahan untuk penyusunan LKJ Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016. Malang, Januari 2017 KEPALA DINAS PERTANAHAN Drs. BAMBANG SUMANTRI, SH, MM, M.Hum Pembina Utama Muda NIP. 19571209 197901 1 001
41
Embed
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …pertanahan.malangkab.go.id/downloads/LKj 2016.pdf · Laporan Kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten ... Malang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
KATA PENGANTAR
Segala Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-
Nya penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pertanahan Kabupaten Malang
Tahun 2016 dapat tersusun sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai dan
memberikan gambaran utuh tentang apa yang telah dikerjakan dalam wujud kegiatan
keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang
sedang berjalan.
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menumbuhkan suatu
kesadaran bahwa implementasi tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan
Sumber Daya Manusia masih sangat diperlukan berdasarkan perencanaan strategis
yang dirumuskan sebelumnya.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan guna menekankan
pada pengukuran hasil/capaian dari pelayanan yang bermanfaat bagi pengguna jasa,
dimana akuntabilitas merupakan suatu entitas baik internal maupun eksternal dan
merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat atau memperlemah efektivitas
pertanggungjawaban yang dilimpahkan, maka sangat diperlukan kelayakan dan
transparansi. Hal ini sangat diperlukan kejelasan dari sasaran Dinas Pertanahan untuk
menjabarkan baik program yang akan dicapai maupun pencapaian hasil untuk periode
tahun mendatang.
Kami menyadari masih banyak kekurangan–kekurangan dalam penyusunan
Laporan Kinerja ini dan berharap adanya masukan dari pihak manapun untuk
menyumbangkan buah pikiran dan tenaganya demi penyempurnaan laporan dimaksud.
Demikian LKJ Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2016 disusun
sebagai bahan untuk penyusunan LKJ Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016.
Malang, Januari 2017
KEPALA DINAS PERTANAHAN
Drs. BAMBANG SUMANTRI, SH, MM, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19571209 197901 1 001
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................................. ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1
A. Latar Belakang ......................................................................................... 1
B. Maksud dan Tujuan ................................................................................. 1
C. Gambaran Umum ..................................................................................... 2
1. Organisasi Perangkat Daerah ............................................................. 2
2. Sumber Daya Aparatur ....................................................................... 12
3. Capaian Kinerja Dinas Pertanahan Tahun 2015 ................................ 12
D. Dasar Hukum ........................................................................................... 14
E. Sistematika ............................................................................................... 15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................................... 17
A. Perencanaan Strategis ............................................................................ 17
1. Tujuan dan Sasaran ............................................................................. 17
2. Strategi, Kebijakan dan Program ......................................................... 17
B. Perjanjian Kinerja ..................................................................................... 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 20
A. Capaian Kinerja Organisasi ...................................................................... 21
1.1. Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2016 .... 21
1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015 23
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra ......... 24
1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional .......... 25
2. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi ................... 25
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran ................................... 31
3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan ............................................. 31
3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran .................................... 32
3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ............................................ 33
B. Realisasi Anggaran .................................................................................. 34
C. Prestasi Tahun 2016 ................................................................................ 36
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................ 37
Lampiran-lampiran
- Matriks Renstra 2016-2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2016
- Rencana Kinerja Tahun 2016
- Pengukuran Kinerja Tahun 2016
3
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang disusun berdasarkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, selanjutnya dilaporkan sebagai berikut :
1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban kinerja yang merefleksikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Sebagai sarana
untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Malang untuk mencapai sasaran dan
mewujudkan visi dan misi dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, serta Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan
Kabupaten Malang;
2. Program kegiatan yang dilaksanakan merupakan implementasi dari Rencana
Strategi Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Tahun Anggaran 2016;
3. Pencapaian kinerja dievaluasi dalam Pengukuran Kinerja Tahun 2016 sesuai
dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan terhadap setiap progam dan
kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2016. Setelah dilakukan kajian
terhadap kinerja yang dilaksanakan berdasarkan sasaran, indikator dan target yang
ditetapkan pada awal tahun anggaran dibandingkan dengan pencapaian target dan
realisasi program dan kegiatan pada akhir Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar
42,55 %.
4. Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016 mengelola anggaran
sebesar Rp. 25.530.945.785,- (Dua puluh lima milyar lima ratus tiga puluh juta
sebilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima) yang
dialokasikan ke dalam 8 program dengan realisasi anggaran sebesar 42,55 %.
5. Upaya yang ditempuh dalam mencapai tujuan, diantaranya adalah optimalisasi
koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan tugas, maksimalisasi potensi
sumberdaya aparatur yang ada dengan pembagian job deskripsi yang berimbang
sehingga tidak terjadi penumpukan beban kerja yang mengakibatkan pelaksanaan
kinerja tidak maksimal;
6. Selanjutnya dapat dijelaskan beberapa hal yang masih memerlukan perhatian untuk
kesinambungan pelaksanaan tugas, antara lain pelaksanaan pengadaan tanah
untuk kepentingan pembangunan yang belum terealisasi dan/atau belum
terakomodir dalam tahun anggaran 2016, penanganan permasalahan tanah yang
belum selesai dan/atau belum terfasilitasi dalam tahun anggaran 2016, serta
kelanjutan pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang yang masih
dalam proses. Seluruhnya membutuhkan koordinasi intensif dengan instansi lain.
4
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dinas Pertanahan Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
Malang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan
kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan
dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga, LKj dapat digunakan sebagai alat
untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.
Dinas Pertanahan sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban
menyusun Laporan Kinerja (LKj) bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan
dan/atau kegagalan pelaksanaan misi Dinas Pertanahan dalam mencapai tujuan-
tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
Dengan dilatarbelakangi hal tersebut di atas, Dinas Pertanahan Kabupaten
Malang menyusun Laporan Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban yang
tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Menengah yang
tertuang dalam Rencana Stratejik (RENSTRA).
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan LKj ini yaitu sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
kinerja yang merefleksikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran Dinas Pertanahan Kabupaten Malang. Dalam Laporan Kinerja ini
diuraikan hasil evaluasi berupa analisis kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan
tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik
(RENSTRA) sehingga dapat difungsikan sebagai media informasi untuk menilai
kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2016.
Tujuan penyusunan LKj adalah:
1. Sebagai sarana untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Malang, yang
dapat digunakan untuk memacu peningkatan kinerja Dinas Pertanahan
Kabupaten Malang berdasarkan prinsip efisien, efektif demi terciptanya
pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional;
5
2. Sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Tahun 2016;
3. Sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten
Malang tahun berikutnya.
C. GAMBARAN UMUM
1. Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Pertanahan merupakan dinas yang baru dibentuk dimana sebelumnya
merupakan salah satu Bagian dari Sekretariat Daerah. Dinas Pertanahan
sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Malang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan.
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Malang
sebagai berikut :
(1) Dinas Pertanahan Kabupaten Malang merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang pertanahan;
(2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Pertanahan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan bidang pertanahan;
b. Merumuskan kebijakan teknis bidang pertanahan;
c. Melaksanakan perencanaan program dan kegiatan, pengawasan,
pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang
tugasnya.
Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Dinas Pertanahan Kabupaten
Malang mempunyai fungsi :
a. Perencanaan strategis pada Dinas;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;
c. Pengumpulan dan pengolahan database serta analisis data bidang
pertanahan;
d. Pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan dilingkungan Dinas;
6
e. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum
yang terdiri dari persetipikatan tanah, tukar menukar tanah, penanganan
permasalahan tanah serta penatagunaan tanah;
f. Pelaksanaan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti
kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente.
Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor : 43 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pertanahan mempunyan susunan sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pertanahan, menyelenggarakan
urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanahan,
melaksanakan perencanaan program dan kegiatan, pengawasan,
pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan; dan
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan
dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan program Dinas; dan
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya.
Adapun untuk melaksanakan tugas diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan
pelatihan pegawai;
c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan
masyarakat;
d. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan,
kearsipan dan perpustakaan;
e. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan
dan keamanan kantor; dan
g. Pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
program Dinas.
7
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris Dinas.
Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. Menghimpun, mengelola data, menyusun program dan rencana kegiatan
Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
b. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat
menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan,
penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan serta
mendistribusikan;
c. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan
peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
d. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
e. Melaksanakan pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta
penyusunan perhitungan anggaran;
f. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran
satuan kerja;
g. Melaksanakan pengurusan gaji pegawaiserta pembayaran hak-hak
keuangan lainnya;
h. Melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan
pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai; dan
i. Melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan;
b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja
kegiatan Dinas;
d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring,
evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada
pimpinan;
e. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan
dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
f. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
8
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya.
3) Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah
Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah mempunyai tugas :
a. Menyusun program kerja Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah
untuk acuan pelaksanaan tugas;
b. Menginvetarisir dan menyusun database kebutuhan pengadaan tanah;
c. Melaksanakan proses pengadaan tanah untuk pembangunan
kepentingan umum;
d. Melaksanakan persertipikatan tanah aset Pemerintah Daerah;
e. Melaksanakan tukar menukar kawasan hutan; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Inventarisasi dan Pengadaan
Tanah mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan pengadaan tanah;
b. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan database tanah aset
Pemerintah Daerah;
c. Penyusunan database kebutuhan pengadaan tanah;
d. Pelaksanaan proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan
umum;
e. Pelaksanaan pensertipikatan tanah aset Pemerintah Daerah; dan
f. Pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan.
Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah terdiri dari :
a. Seksi Inventarisasi Tanah;
b. Seksi Pengadaan Tanah;
c. Seksi Pensertipikatan Tanah.
Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Inventarisasi dan Pengadaan Tanah.
Seksi Inventarisasi Tanah mempunyai tugas :
a. Menyusun program kerja Seksi Inventarisasi Tanah untuk acuan
pelaksanaan tugas;
b. Menginventarisir dan menyusun database tanah aset Pemerintah
Daerah;
c. Mengoordinasikan dan kompilasi data tanah aset Pemerintah Daerah
dengan instansi terkait;
9
d. Menyampaikan data tanah aset Pemerintah Daerah untuk dicatat pada
neraca aset Pemerintah Daerah;
e. Menginventarisir dan menyusun database kebutuhan pengadaan tanah;
f. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan pengadaan tanah sampai
dengan penerbitan dokumen perencanaan pengadaan tanah;
g. Mengoordinasikan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah dan
penerbitan penetapan lokasi serta kesesuaian rencana pengadaan tanah
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
h. Menginventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan
tanaman pangan semusim;
i. Menetapkan bidang-bidang tanah kosong dan pihak-pihak yang
memerlukan tanah untuk pemanfaatan tanaman semusim;
j. Melaksanakan proses izin membuka tanah; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Inventarisasi dan Pengadaan Tanah sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas :
a. Menyusun program kerja Seksi Pengadaan Tanah untuk acuan
pelaksanaan tugas;
b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pelaksanaan pengadaan untuk pembangunan kepentingan umum;
c. Melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan
umum;
d. Melaksanakan sosialisasi rencana pembangunan dan rencana
pembangunan dan rencana pengadaan tanah;
e. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi subjek dan objek pada lokasi
pengadaan tanah;
f. Mengumumkan atau menyampaikan hasil identifikasi dan inventarisasi;
g. Memproses pengadaan jasa penilai untuk penetapan penilai;
h. Menerima hasil penilaian harga atau besarnya nilai ganti rugi;
i. Melaksanakan proses musyawarah untuk menetapkan bentuk dan
besarnya ganti rugi;
j. Melaksanakan proses pelepasan hak atas tanah dan pembayaran uang
ganti rugi;
k. Melaksanakan pemutusan hubungan hukum kepemilikan tanah dari
pemilik tanah;
l. Melaksanakan penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti rugi;
m. Mengkaji dan memproses ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan;
10
n. Menyerahkan hassil pengadaan tanah kepada instansi yang
membutuhkan tanah;
o. Menyampaikan hasil pengadaan tanah untuk pencatatan aset dan
penetapan status pengguna kepada perangkat daerah yang
membidangi;
p. Melaksanakan proses tukar menukar tanah kawasan hutan; dan
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Inventarisasi dan Pengadaan Tanah sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Pensertipikatan Tanah mempunyai tugas :
a. Menyusun program kerja Seksi Pensertipikatan Tanah untuk acuan
pelaksanaan tugas;
b. Mendokumentasi database tanah aset Pemerintah Daerah untuk dasar
pensertipikatan;
c. Mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan
dokumen/berkas kepemilikan tanah aset Pemerintah Daerah;
d. Menyusun berkas kepemilikan tanah aset Pemerintah Daerah untuk
pengajuan pensertipikatan tanah;
e. Melaksanakan pendaftaran pensertipikatan tanah ke instansi yang
membidangi;
f. Memfasilitasi tahapan pensertipikatan tanah aset Pemerintah Daerah
yang dilaksanakan instansi yang membidangi;
g. Mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan
pensertipikatan tanah aset Pemerintah Daerah dan fasilitasi
pensertipikatan tanah program pemerintah; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Inventarisasi dan Pengadaan Tanah sesuai dengan bidang tugasnya.
4) Bidang Penanganan Masalah Pertanahan
Bidang Penanganan Masalah Pertanahan mempunyai tugas :
a. Menyusun program kerja Bidang Penanganan Masalah Pertanahan
untuk acuan pelaksanaan tugas;
b. Menerima, meneliti dan menganalisis laporan pengaduan permasalahan
tanah;
c. Mengoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah penanganan
penyelesaian sengketa tanah;
d. Memfasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa untuk
mendapatkan kesepakatan;
e. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi peraturan pertanahan; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya.
11
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Penanganan Masalah
Pertanahan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kerja Bidang Penanganan Masalah Pertanahan
untuk acuan pelaksanaan tugas;
b. Penerimaan, penelitian dan penganalisisan laporan pengaduan
permasalahan tanah;
c. Pengoordinasian dan penetapan langkah-langkah penanganan
penyelesaian sengketa tanah; dan
d. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi peraturan pertanahan.
Bidang Penanganan Masalah Pertanahan terdiri dari :
a. Seksi Permasalahan Tanah garapan;
b. Seksi Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum;
c. Seksi Permasalahan Tanah Pemerintah daerah dan Desa.
Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Seksi
yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala
Bidang Penanganan Masalah Pertanahan.
Seksi Permasalahan Tanah garapan mempunyai tugas :
a. Menyusun program kerja Seksi Permasalahan Tanah Garapan untuk
acuan pelaksanaan tugas;
b. Menerima, meneliti dan menganalisis pengaduan sengketa tanah
garapan;
c. Melakukan pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan;
d. Mengkoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah penanganan
penyelesaian sengketa tanah garapan;
e. Melaksanakan mediasi dan musyawarah terhadap pihak yang
bersengketa;
f. Mendata objek dan subjek redistribusi tanah;
g. Menyiapkan draf Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform dan
sekretariat panitia;
h. Mensosialisasikan rencana pelaksanaan redistribusi tanah objek
landreform;
i. Menyiapkan pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi
untuk penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian
tanah kelebihan maksimum dan tanah absente;
j. Menyusun draf penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah
absente sebagai objek landreform berdasar hasil sidang panitia;
k. Menyusun draf penetapan penerima redistribusi tanah kelebihan
maksimum dan tanah absente berdasarkan hasil sidang panitia;
12
l. Menyiapkan draf keputusan subjek dan objek redistribusi tanah serta
ganti kerugian;
m. Melaporkan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati
terkait penyelenggaraan redistribusi tanah; dan
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penanganan Masalah Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum
mempunyai tugas :
a. Menyusun program kerja Seksi Permasalahan Tanah Pemerintah dan
badan hukum untuk acuan pelaksanaan tugas;
b. Menerima, meneliti dan menganalisis pengaduan permasalahan tanah
pemerintah dan badan hukum;
c. Melakukan pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah;
d. Mengoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah penanganan
penyelesaian tanah pemerintah dan badan hukum;
e. Mengolah data pengaduan, melakukan penelitian lapangan, koordinasi
dan/atau investigasi;
f. Melaksanakan mediasi dan musyawarah terhadap pihak yang
bersengketa; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penanganan Masalah Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Permasalahan Tanah Pemerintah Daerah dan Desa
mempunyai tugas :
a. Menyusun program kerja Seksi Permasalahan Tanah Pemerintah
Daerah dan Desa untuk acuan pelaksanaan tugas;
b. Menginventarisir data permasalahan tanah Pemerintah Daerah dan Desa
untuk penyusunan rencana penanganan;
c. Menerima, meneliti dan menganalisis pengaduan permasalahan tanah
Pemerintah Daerah, desa dan masyarakat;
d. Melakukan pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah;
e. Mengoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah penanganan
penyelesaian tanah Pemerintah Daerah, desa dan masyarakat;
f. Mengolah data pengaduan, melakukan penelitian lapangan, koordinasi
dan/atau investigasi;
g. Melaksanakan mediasi dan musyawarah terhadap pihak yang
bersengketa;
h. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi peraturan pertanahan; dan
13
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penanganan Masalah Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANAHAN
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
SUB BAGIAN PERENCANAAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN
DAN KEPEGAWAIAN
SEKSI INVENTARISASI TANAH
BIDANG PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN
BIDANG INVENTARISASI DAN PENGADAAN TANAH
SEKSI PENGADAAN TANAH
SEKSI PENSERTIPIKAN TANAH
SEKSI PERMASALAHAN TANAH GARAPAN
SEKSI PERMASALAHAN TANAH PEMERINTAH DAN
BADAN HUKUM
SEKSI PERMASALAHAN TANAH PEMERINTAH DAERAH
DAN DESA
2. Sumber Daya Aparatur
GOL.
PENDIDIKAN JUMLAH
S2 S1 SM/D3 SLTA SLTP SD
IV/c 1 - - - - - 1
IV/b - 1 - - - - 1
IV/a 1 1 - - - - 2
III/d 2 5 - - - - 7
III/c - - - 1 - - 1
III/b - 5 - 3 - - 8
III/a - - - - - - -
II/d - - - - - - -
II/c - - 1 - - - 1
II/b - - - 1 - - 1
II/a - - - - - - -
I/d - - - - 1 - 1
Kontrak - 2 - 6 1 - 9
Jumlah 32
Dari tabel Sumber Daya Manusia tersebut diatas, maka Sumber Daya Manusia di
Dinas Pertanahan dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan,
namun demikian kemampuan operasional akan tetap dikembangkan melalui jalur
pendidikan formal maupun non formal guna lebih meningkatkan kemampuan
Sumber Daya Aparatur.
ESELONISASI
NO
JABATAN
GOL.
ESELON
STAF
JUMLAH
1. Kepala Dinas IV/c IIb - 1
2. Sekretaris IV/b IIIa - 1
3. Kasubag III/d, III/c IVa - 2
4. Staf Sekretariat III/b, II/c, I/d - 9 9
5. Kepala Bidang Inventarisasi Pengadaan Tanah
IV/a IIIb - 1
6. Kasi III/d IVa - 3
7. Staf Bidang Inventarisasi Pengadaan Tanah
III/b, II/b - 6 6
8. Kepala Bidang Penanganan
Masalah Pertanahan
IV/a IIIb - 1
13
NO
JABATAN
GOL.
ESELON
STAF
JUMLAH
9. Kasi III/d IVa - 3
10. Staf Bidang Penanganan
Masalah Pertanahan
III/b - 5 5
Jumlah 32
3. Capaian Kinerja Bagian Pertanahan Tahun 2015
Capaian Kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang didalamnya meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapainya. Untuk menjelaskan capaian kinerja tahun 2015 tersebut, maka dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut :
No. Sasaran Indikator Kinerja
(outcome)
Target
%
Realisasi
%
Capaian
%
1 2 3 4 5 6
1 Terciptanya
pelayanan
pertanahan yang
berkwalitas dan
profesional
Persentase
pengadaan tanah
tahun (i)
80 55,38 69.23
2 Tercapainya pensertipikatan tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang
Persentase Pensertipikatan tanah asset yang dibebaskan tahun (i)
80 98,74 123,43
3 Terlaksanaya
tukar menukar
kawasan hutan
Persentase lokasi
tanah yang
diproses tukar
menukar tahun (i)
100 97,95 97,95
4 Tersedianya
dokumen
perencanaan
pengadaan tanah
Persentase
perencanaan
pengadaan tanah
tahun (i)
100 99,98 99,98
5 Terlaksanaya
keputusan
persetujuan
penetapan lokasi
pembangunan
Persentase
persiapan lokasi
pengadaan tanah
tahun (i)
100 99,61 99,61
14
No. Sasaran Indikator Kinerja
(outcome)
Target
%
Realisasi
%
Capaian
%
1 2 3 4 5 6
6 Tertanganinya
masalah
pertanahan di
Kabupaten
Malang
Persentase
sengketa tanah
yang ditangani
tahun (i)
80 100 125
7 Tercapainya
pemahaman
aparatur tentang
hukum
pertanahan
Persentase
peningkatan
pemahaman
peserta penyluhan
hukum pertanahan
100 96,30 96,30
8 Terinventarisir
data tanah asset
Pemerintah
Kabupaten
Malang dan
kebutuhan
pengadaan
tanah untuk
kepentingan
pembangunan
Persentase lokasi
tanah yang
diinventarisir tahun
(i)
100 100 100
D. Dasar Hukum
Beberapa peraturan perundangan yang melandasi laporan kinerja ini adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
15
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama (IKU);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan.
E. SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk memudahkan penulisan serta memahami laporan kenerja Dinas
Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2016, maka disusun sistematika penulisan
sebagai berikut :
Kata Pengantar
Daftar isi
Ringkasan Eksekutif
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Gambaran Umum
1. Organisasi Perangkat Daerah
2. Capaian Kinerja Tahun 2015
D. Dasar Hukum
E. Sistematika
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis
1. Tujuan dan Sasaran
2. Strategi, Kebijakan dan Program
B. Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Capaian Kinerja
1.1 Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2016
1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015
1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra
16
1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional
2. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
B. Realisasi Anggaran
C. Prestasi Tahun 2016
BAB IV PENUTUP
Lampiran-lampiran
- Matriks Renstra 2016-2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2016
- Rencana Kinerja Tahun 2016
- Pengukuran Kinerja Tahun 2016
17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS
1. Tujuan dan Sasaran
Tujuan Dinas Pertanahan Daerah Kabupaten Malang dapat dijabarkan sebagai
berikut:
a. Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional;
b. Tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan;
c. Terciptanya pengamanan administratif serta pengamanan fisik terhadap aset
Pemerintah Daerah;
d. Terciptanya pengelolaan tanah negara yang akuntabel;
e. Menciptakan kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah
2. STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program idikatif untuk
mewujudkan visi dan misi. Berkaitan dengan penjabaran visi dan misi Kabupaten
Malang, maka pembahasan ini difokuskan pada Strategi dan Kebijakan seperti
dibawah ini :
Strategi
Untuk mencapai hasil yang maksimal dan konsisten dengan visi dan misi
yang telah ditetapkan, maka strategi Dinas Pertanahan Kabupaten Malang sebagai
berikut :
1. Melaksanakan tertib administrasi dalam pelayanan bidang pertanahan;
2. Penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
3. Pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan;
5. Pengajuan keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan;
6. Pemahaman tentang hukum pertanahan;
7. Penyelesaian masalah pertanahan;
8. Terinventarisirnya data tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang
Kebijakan
Strategi pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi. Strategi
tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program,
sasaran dan kegiatan organisasi dapat dicapai. Dalam rangka mewujudkan pengertian
tersebut, Dinas Pertanahan Kabupaten Malang menetapkan kebijakan sebagai berikut:
a. Meningkatkan ketersediaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
b. Pengamanan dan pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang;
18
c. Memfasilitasi Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH);
d. Menyediakan dokumen perencanaan pengadaan tanah;
e. Melaksanakan keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan;
f. Peningkatan pemahaman tentang hukum pertanahan;
g. Memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan;
h. Melaksanakan inventarisasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang dan
kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan.
Program
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang
dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Malang guna mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Program Kegiatan yang mendukung sasaran pada
Dinas Pertanahan antara lain:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja;
Program Pendukung
1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah;
2) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.
3) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan;
B. PERJANJIAN KINERJA
Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Pertanahan Kabupaten Malang
berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.
Penetapan kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah
daerah sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.
Adapun sasaran, indikator kinerja dan target yang ditetapkan Dinas Pertanahan Kabupaten
Malang pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Jumlah lokasi tanah yang
diinventarisir tahun (i)
Persentase lokasi kebutuhan tanah asset
Pemerintah Kabupaten Malang untuk
kepentingan pembangunan
100%
19
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
2 Jumlah pengadaan tanah
tahun (i)
Persentase tanah yang diadakan untuk
kepentingan pembangunan
80%
3 Jumlah lokasi sengketa tanah
yang ditangani tahun (i)
Persentase penanganan permasalahan
tanah
90%
4 Jumlah pensertipikatan tanah
aset tahun (i)
Persentase pensertipikatan tanah aset
Pemerintah Kabupaten Malang
90%
5 Jumlah lokasi tanah yang
diproses tukar menukar
tahun (i)
Persentase kawasan hutan yang dimohon
tukar menukar oleh Pemerintah Kabupaten
Malang
100%
6 Prosentase peningkatan
pemahaman peserta
penyuluhan hukum
pertanahan
Persentase Aparatur Pemerintah
Kabupaten Malang yang mengikuti
Penyuluhan Hukum Pertanahan
100%
7 Jumlah Perencanaan
Pengadaan Tanah tahun (i)
Persentase Dokumen Perencanaan
Pengadaan Tanah
100%
8 Jumlah Persiapan
Pengadaan Tanah tahun (i)
Persentase Keputusan Persetujuan
Penetapan Lokasi Pembangunan
100%
Dengan rincian program dan anggaran Tahun 2016 sebagai berikut:
NO Program Anggaran Sumber
Dana
1. Program Pengembangan Sistem Informasi
Pertanahan
Rp 46.045.500 APBD
2. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Rp 8.088.706.800 APBD
3. Program Penyelesaian Konflik-Konflik
Pertanahan
Rp 294.150.000 APBD
4. Program Penunjang Rp 380.697.700 APBD
20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang
tertuang dalam perumusan, perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja
adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan/pelaksanaan/kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang
telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran
kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment,
melainkan sebagai alat komunikasi dan alat management untuk memperbaiki kinerja
organisasi.
Secara umum Dinas Pertanahan Kabupaten Malang telah dapat melaksanakan
tugas dan fungsinya sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Malang, yang kegiatannya bersifat administrative, secara proposional telah berjalan
dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan
outcame, sedangkan indicator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila
memungkinkan tersdia sumber datanya.
Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasian atau
kegagalan pelaksanaan sutau kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematik berdasar indicator kinerja kegiatan
berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formula Capaia
Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan-
persyaratan sebagai berikut:
1. IKU dapat diukur secara objektif;
2. IKU menggambarkan hasil;
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur;
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja.
Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan
laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang
berkepentingan. Analisis merupakan uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan
dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi.
Anallisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara
efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan
maupun proses pencapaiannya.
21
Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasian dan kegagalan pelaksanaan kegiata sesuai dengan program,
kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan
strategi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator
kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan
gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapan.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dina Pertanahan Kabupaten Malang dilakukan
dengan cara membandingkan antara target pencapaian, sasaran yang telah ditetapkan
dalam penetapan kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2016 dengan
realisasinya. Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Dinas Pertanahan
Kabupaten Malang, digunakan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter
keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan