1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Indonesia sebagai negara kepulauan dilihat dari aspek kondisi geografisnya memiliki lebih dari 17.000 pulau, membentang dari barat ke timur sepanjang 5.000 km (sama dengan Amerika Serikat), dari utara sampai selatan kurang lebih 1.900 km. Jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang, terbanyak nomer 4 di dunia, lebih dari separuh penduduknya terpusat di pulau Jawa yang besarnya hanya 7% dari luas seluruh wilayah Indonesia. Agar perkembangan terjadi secara merata diseluruh kawasan di Indonesia dalam segala aspek kehidupan, diperlukan suatu tindakan penting untuk menyambung pulau-pulau yang menyebar dengan luas ini, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pembenahan sistem transportasi agar lebih efisien di seluruh kawasan di Indonesia, terutama di pulau Jawa, tempat terpusatnya penduduk, terutama di ibu kota Jakarta. 1 Sejauh ini tatanan sistem transportasi yang ada di Indonesia masih jauh dari sempurna. Hal ini terlihat dari masih banyaknya daerah yang terisolasi karena tingkat aksesibilitas yang rendah, yang akan berdampak terhadap tidak meratanya derap pertumbuhan yang terjadi di Indonesia, rendahnya tingkat kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, keterbatasan sumber daya alam (rendahnya produktivitas lahan/kritis), terbatasnya ketersediaan prasarana dan 1 Susetyo Herman, 2010, Tanggung Jawab Nakhoda pada Kecelakaan Kapal dalam Pengangkutan Penumpang dan Barang Melalui Laut di Indonesia, Jurnal Hukum, Semarang, Hal 8
12
Embed
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalaheprints.umm.ac.id/38914/2/BAB I.pdf · B. Rumusan Masalah . Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia sebagai negara kepulauan dilihat dari aspek kondisi
geografisnya memiliki lebih dari 17.000 pulau, membentang dari barat ke
timur sepanjang 5.000 km (sama dengan Amerika Serikat), dari utara sampai
selatan kurang lebih 1.900 km. Jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang,
terbanyak nomer 4 di dunia, lebih dari separuh penduduknya terpusat di pulau
Jawa yang besarnya hanya 7% dari luas seluruh wilayah Indonesia. Agar
perkembangan terjadi secara merata diseluruh kawasan di Indonesia dalam
segala aspek kehidupan, diperlukan suatu tindakan penting untuk
menyambung pulau-pulau yang menyebar dengan luas ini, hal ini dapat
dilakukan dengan melakukan pembenahan sistem transportasi agar lebih
efisien di seluruh kawasan di Indonesia, terutama di pulau Jawa, tempat
terpusatnya penduduk, terutama di ibu kota Jakarta.1
Sejauh ini tatanan sistem transportasi yang ada di Indonesia masih jauh
dari sempurna. Hal ini terlihat dari masih banyaknya daerah yang terisolasi
karena tingkat aksesibilitas yang rendah, yang akan berdampak terhadap tidak
meratanya derap pertumbuhan yang terjadi di Indonesia, rendahnya tingkat
kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, keterbatasan sumber daya alam
(rendahnya produktivitas lahan/kritis), terbatasnya ketersediaan prasarana dan
1Susetyo Herman, 2010, Tanggung Jawab Nakhoda pada Kecelakaan Kapal dalam
Pengangkutan Penumpang dan Barang Melalui Laut di Indonesia, Jurnal Hukum, Semarang,
Hal 8
2
sarana kawasan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.2Hal tersebut
menunjukkan arti pentingnya tranportasi di Indonesia, sehingga pembangunan
dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi atau pengangkutan mutlak
diperlukan.3
Sesuai dengan kebijakan Transportasi Laut Nasional Era Pemerintahan
Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (2015-2019) yang merupakan bagian dari
rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 yang
bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian secara efisien dan merata
dibentuklah Pembangunan tol laut yang merupakan upaya penyediaan jaringan
angkutan laut secara tetap dan teratur melalui penyelenggaraan pelayanan
angkutan laut (pola subsidi) dan didukung peningkatan fasilitas kepelabuhan.
Pola jaringan angkutan Tol Laut menghubungkan simpul pelabuhan utama
(hub) dan pelabuhan-pelabuhan pengumpannya (Feeder).4
Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dengan segala
aktivitas ekonomi tersebut, maka kebutuhan masyarakat akan alat transportasi
kian meningkat pula, demikian pula halnya di Gili Indah yang merupakan
bagian dari pulau Lombok. Gili Indah merupakan pulau kecil yang
berpenduduk dan merupakan pusat pariwisata yang sering dikunjungi oleh
wisatawan asing, karena letaknya yang dipisahkan oleh lautan. Untuk
2 Anzy Indrashanty, 2016, Aksesibilitas Dan Mobilitas Transportasi Di Provinsi Bengkulu
Dalam Konteks Negara Maritim Dan Penguatan Daerah Tertinggal, Jurnal Penelitian
Transportasi Multimoda. Hal: 96 3Rahman Zaibur, 2008, Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Pengangkutan Laut (Studi Kasus
terhadap Kecel akaan Yang Terjadi Di Selat Gresik – Baweantanggal 24 Desember 2006), Tesis Universitas Muhammadiyah Malang.
4Mentri Perhubungan, 2017, Arah Kebijakan Pembangunan Kemaritiman, Rapat Koordinator
Nasional Bidang Kemaritiman. Hal: 4
3
menjangkau daerah tersebut dibutuhkannya transportasi laut. Selain dapat
mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya, juga
dapat memperlancar kegiatan perekonomian di gili indah. Adapun pihak
pelaku usaha yang bergerak di bidang pelayanan transportasi laut di daerah ini
diantaranya adalah Koperasi Angkutan Laut Karya Bahari, yang menyediakan
jasa pengangkutan menggunakan kapal motor.5
Sarana transportasi yang khususnya angkutan laut merupakan suatu
mata rantai penghubung, yang sangat menunjang kegiatan untuk tercapainya
tujuan yang diinginkan oleh pengguna jasa atau penumpang. Untuk itu jasa
angkutan laut harus cukup tersedia agar semua sektor dapat berjalan dengan
baik, sebab tidak menutup kemungkinan pula terjadi hal-hal yang
menyebabkan kerugian bagi pihak pengguna jasa angkutan laut.hal-hal yang
merugikan tersebut antara lain adalah apabila terjadi kecelakaan yang
disebabkan kelalaian dari pelaku usaha.6
Sesuai dengan pasal 40 Ayat 1 dan 2 UU No. 17 Th. 2008 Tentang
Pelayaran pada dasarnya perusahaan angkutan di perairan bertangggung jawab
terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang
diangkutnya sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen
muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.
Berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (3) dapat diperoleh bahwa atas