BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG fileLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... Daerah Kabupaten Bandung ... yang mempunyai wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2016 | 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai Perwujudan Kewajiban Suatu Instansi Pemerintah Untuk

Mempertanggung jawabkan Keberhasilan dan Kegagalan Pelaksanaan Misi

Organisasi dalam Mencapai Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategi (RENSTRA), diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun dan

menyampaikan informasi kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian

kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang

telah ditetapkan sebelumnya.

Komitmen tersebut merupakan fokus organisasi untuk mencapai tingkat

capaian kinerja yang tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Paseh.

Sebagai suatu Instansi Pemerintah, Kecamatan Paseh harus mempertanggung

jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang

dicapainya. Penjelasan mengenai keberhasilan dan kegagalan kinerja ini dituangkan

dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan salah satu

komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) telah diterbitkan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah

yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP). Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk mewujudkan Instansi Pemerintah,

yakni Camat kepada Bupati sebagai pihak yang memberi wewenang. Dengan

demikian LKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk

mengkomunikasikan dan menjawab tentang kinerja yang telah berhasil dicapai.


Penyusunan dan pelaporan LKIP juga bertujuan untuk memenuhi hal-hal

sebagai berikut :

a. Pertanggungjawaban dari unit kerja yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih

tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan, laporan

akuntabilitas ini lebih mengemukakan akuntabilitas manajerial;

b. Bahan pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah

perbaikan dalam pencapaian efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan

jangka menengah.

Semua yang tersebut di atas dalam rangka memenuhi Surat Sekretaris

Daerah Kabupaten Bandung Tanggal 15 Januari 2016 Nomor 130.04/16/Org Perihal

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 dan

Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung Tahun 2016.

B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN PASEH

Kecamatan Paseh merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bandung

yang mempunyai wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Garut,

dengan luas wilayah keseluruhan 4.447,622 Ha yang terdiri dari 12 (Dua belas) Desa

yaitu :

1. Desa Drawati

2. Desa Loa

3. Desa Cijagra

4. Desa Cipedes

5. Desa Sukamanah

6. Desa Mekarpawitan

7. Desa Tangsimekar

8. Desa Singdangsari

9. Desa Cipaku

10. Desa Cigentur

11. Desa Karangtunggal

12. Desa Sukamantri


Kecamatan Paseh memiliki jumlah penduduk sebanyak 128.802 Jiwa(39.100

KK) dengan perincian seperti pada tabel berikut ini :

Jumlah Penduduk :

L P

1 Drawati 14 6.348 5.824 12.172

2 Loa 12 5.510 5.117 10.627

3 Cijagra 12 3.861 3.467 7.328

4 Cipedes 15 5.996 5.538 11.534

5 Sukamanah 9 6.877 6.395 13.272

6 Mekarpawitan 14 4.802 4.483 9.285

7 Tangsimekar 13 4.096 3.970 8.066

8 Sindangsari 15 6.968 6.335 13.303

9 Cipaku 16 7.550 7.103 14.653

10 Cigentur 8 3.467 3.425 6.892

11 Karangtunggal 9 2.696 2.612 5.308

12 Sukamantri 16 8.523 7.839 16.362

153 66.694 62.108 128.802

PendudukJumlahJumlah RWDesaNo

Jumlah

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Paseh, Tahun 2016.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten

Bandung yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang

penyelanggaraan daerah diwilayah Kecamatan, dalam melaksanakan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan, untuk memberikan pelayanan publik sesuai dengan

sebagian urusan Bupati kepada Camat dengan kewenangannya di Kecamatan Paseh

yang di dukung oleh 12 Desa.

Dalam meningkatkan kinerja aparat, maka telah di lakukan penataan

kelembagaan, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun

2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Kecamatn dan Kelurahan

di wilayah Kabupaten Bandung. Struktur Organisasi Kecamatan Paseh Kabupaten

Bandung terdiri dari:

1.Camat,sebagai unsur pimpinan

2.Sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan

3.Seksi-seksi sebagai unsur pelaksana

Tugas pokok dan Fungsi Camat :

Camat mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan,

mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran penyelenggaraan

Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai


dengan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah dibidang koordinasi pemberdayaan masyarakat,

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan, pemeliharaan sarana dan fasilitas sarana umum,

kegiatan pemerintah di kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

desa dan atau kelurahan, pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau

Kelurahan serta menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan lainnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi

Dengan telah berubahnya status Kecamatan menjadi Satuan Perangkat Kerja

Daerah Kabupaten Bandung, dan dalam upaya meningkatkan kinerja aparat, telah

dilakukan penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan konsep Otonomi

Daerah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor

22 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di

Wilayah Kabupaten Bandung yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor

12 Tahun 2016 dan peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2016.


Adapun struktur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PASEH

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Paseh, Tahun 2016.

CAMAT PASEH Drs. KOMARUDIN.

NIP. 19620201 198607 1 001 SEKCAM

RINRIN MARINI,SH

NIP. 19590502198607 2 001

KASUBAG

UMUM &KEPEG

EUIS SURTIMANAH

NIP. 19620221 198603 2 005

KASUBAG PROGRAM &

KEUANGAN

INEU AGUSTINA,ST

NIP. 19760804 200801 2 004

SEKSI PEMBANGUNAN

Ir.NENI SUARNI

NIP. 19610419 199312 2 001

SEKSI PEMERINTAHAN

H.AGUS D LUCANANTA

NIP. 19591020 198603 1 008

SEKSI TRAMTIBUM

Drs.H.ASEP TAJUDIN

NIP.19640108 199303 1 007

SEKSI SOSBUD

NANI SUMARNI

NIP. 19640202 199310 2 001

SEKSI P M D

IRVAN

FATURAHMAN,S.Pd.M.Si

NIP. 19731222 200801 1 001


C. PERMASALAHAN UTAMA (strategic issued)

Guna menghadapi era globalisasi dan kemajuan teknologi, serta perkembangan

masyarakat yang semakin kompleks, kritis dan cerdas, Pemerintah Kecamatan Paseh

dituntut lebih profesional, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan,

baik lokal, regional maupun tingkat nasional.

Memperhatikan perkembangan masyarakat dari tahun ke tahun selalu muncul isu-

isu/ permasalahan yang semakin kompleks, dan perlu disikapi oleh Pemerintahan secara

lebih cepat, tepat dan akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat

sasaran. Untuk menghadapi berbagai isu/permasalahan yang ada perlu diantisipasi

dengan perencanaan yang matang dan komprehensif, sehingga arah pembangunan sesuai

dengan tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.

Menyikapi isu–isu dan permasalahan di wilayah Kecamatan, terutama masalah

Pelayanan perlu diarahkan pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju

pemerintahan yang baik dan Pemerintahan yang bersih, sehingga akan berdampak pada

kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang

dihadapi Kecamatan, tidak bisa terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Daerah

Kabupaten Bandung. Oleh karena itu dalam menyikapi berbagai isu dan masalah yang ada

haruslah mengacu pada kebijakan dan arah pembangunan yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah.

Dengan adanya Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

pada Pasal 298 mengenai Belanja Hibah, maka banyak SKPD khususnya Kecamatan yang

tidak terserap anggarannya, dikarenakan Hibah harus diberikan kepada Badan, Lembaga

dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum.

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Paseh ada beberapa hal, antara lain :

1. Sarana dan prasarana Pemerintahan yang kurang memadai,

2. Masih banyak ruas lingkungan yang rusak,

3. Belum akuratnya data potensi seluruh desa,

4. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan

daerah,

5. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk bottom up

planning dengan top down planing,

6. Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas SDM/aparat yang dimiliki

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut

di atas, antara lain :


1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.

2. Berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten dalam upaya peningkatan Kualitas dan

Kuantitas SDM Kecamatan, untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang prima, sesuai

dengan harapan masyarakat.

3. Membangun dan meningkatkan komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi setiap unsur/ bidang di Kecamatan, dalam penyelenggaraan

Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, sesuai dengan aturan yang

telah ditetapkan dalam mewujudkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai

kebutuhan masyarakat.

5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan disiplin aparat yang sesuai dengan

potensi dan kondisi wilayah, sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten

Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan

masyarakat.

6. Mengikuti program Pemerintah Daerah seperti DIKLAT/BIMTEK/SOSIALISASI yang ada

kaitannya dengan peningkatan aparatur atau SDM dalam rangka penyelenggaraan

pelayanan pemerintahan yang profesional.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paseh, Tahun 2016 8

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Kecamatan Paseh sebagai instansi sector public telah mengupayakan

penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2016 - 2021 dengan memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang ada.

Rencana strategis Kecamatan Paseh dalam penyusunanya melibatkan seluruh

komponen di Kecamatan yang telah menempatkan Renstra sebagai komitmen

bersama dalam mewujudkan kinerja aparatur Kecamatan Paseh yang akomodatif

terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, murah dan

transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung

Tahun 2016 mengacu pada Dokumen Renstra Kecamatan Paseh Kabupaten

Bandung Tahun 2016-2021, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016, dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016.

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2016 memuat Sasaran Strategis dan

Indikator Kinerja Utama, serta Rincian Program dan Kegiatan, dilengkapi dengan

besaran Pagu Anggaran untuk setiap Program dan kegiatan, selama satu tahun

anggaran.

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KECAMATAN PASEH

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

- Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

- Prosentase keluhan/

pengaduan Pelayanan

Administratif yang

ditindaklanjuti

- Prosentase pemenuhan

85 %

90 %

80 %


sarana dan prsasana

- Prosentase pemenuhan

kualitas sumber daya

aparatur

85 %

2 Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan Tugas umum

Pemerintahan Kecamatan

- Prosentase pelayanan

Administrasi kependudukan

tepat waktu

- Prosentase waktu pelayanan

adm.umum lainnya tepat

waktu

- Prosentase Desa yang

memenuhi standar kriteria

baik

- Prosentase Lembaga

Kemasyarakatan Aktif

90 %

85 %

90 %

85 %

3 Meningkatnya akuntabilitas

KInerja Pemerintah Kecamatan

- Nilai Akip Kecamatan

- Prosentase temuan

BPK/Inspektorat yang sudah

ditindaklanjuiti

85 %

90 %

Tabel 2.2

PENGGUNA ANGGARAN

NO

Program Anggaran (Rp) Keterangan

1 Program Penataan Administrasi

Kependudukan 32.000.000,00 Sumber dana APBD

~ Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan 32.000.000,00 Sumber dana APBD

2 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan 44.000.000,00 Sumber dana APBD

~ Penyediaan Prasarana dan sarana

Pengelolaan Persampahan 44.000.000,00 Sumber dana APBD

3 Program peningkatan keberdayaan

Masyarakat Perdesaan 42.000.000,00 Sumber dana APBD


~ Pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan 42.000.000,00 Sumber dana APBD

4 Program pemeliharaan Kantrantibmas

dan pencegahan tindak kriminal 54.000.000,00 Sumber dana APBD

~

Penigkatan kerjasama dengan aparat kemanan dalam teknik pencegahan kejahatan

32.000.000,00 Sumber dana APBD

5 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah 22.000.000,00 Sumber dana APBD

~ Program Peningkatan peran Serta

Kepemudaan 30.000.000,00 Sumber dana APBD

~

Pembinaan organisasi kepemudaan 30.000.000,00 Sumber dana APBD

6

Program Pendidikan Menengah 70.000.000,00 Sumber dana APBD

~ Pembinaan forum masyarakat peduli

pendidikan 70.000.000,00 Sumber dana APBD

7 Program pengembangan wawasan

kebangsaan 50.000.000,00 Sumber dana APBD

~ Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama 25.000.000,00 Sumber dana APBD

Peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa 25.000.000,00 Sumber dana APBD

8 ~

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah


~ Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-

sumber pendapatan Daerah 26.000.000,00 Sumber dana APBD

9 Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah Desa 40.000.000,00 Sumber dana APBD

~ Pelatihan aparatur pemerintah Desa dalam

bidang manajemen Pemerintahan Desa 40.000.000,00 Sumber dana APBD

10 Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan 50.000.000,00 Sumber dana APBD

~

Pembinaan Organisasi Perempuan 50.000.000,00 Sumber dana APBD

11 Program Pembinaan dan pemasyarakatan

Olah Raga 60.000.000,00 Sumber dana APBD

~ Pembinaan cabang olah raga prestasi di

tingkat daerah 30.000.000,00 Sumber dana APBD

Pembinaan cabang olah raga prestasi di

tingkat daerah 30.000.000,00 Sumber dana APBD


12

~ Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


~ Pengendalian manajemen pelaksanaan

kebijakan KDH 125.000.000,00 Sumber dana APBD

13 Program perencanaan pembangunan

daerah 40.000.000,00 Sumber dana APBD

~

pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program kebijakan layanan publik


14 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam 44.000.000,00 Sumber dana APBD

~

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman /korban bencana alam


15 Program pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH) 30.000.000,00 Sumber dana APBD

~

Pemeliharaan RTH 30.000.000,00 Sumber dana APBD

16 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak 70.000.000,00 Sumber dana APBD

~ penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampu 70.000.000,00 Sumber dana APBD

Jumlah 814.500.000,00


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi kinerja Tahun 2016.

TABEL 3.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KECAMATAN PASEH


Target

Realisasi Ket

(1) (2) (3) (4)


Pelayanan Publik

- Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)


pengaduan

Pelayanan

Administratif yang

ditindaklanjuti

- Prosentase

pemenuhan sarana

dan prsasana

- Prosentase

pemenuhan kualitas

sumber daya

aparatur

85 %

90 %

80 %

85 %

85 %

90 %

80 %

85 %


penyelenggaraan

Tugas umum

- Prosentase

pelayanan

Administrasi

90 %

90 %


Pemerintahan

Kecamatan

kependudukan tepat

waktu

- Prosentase waktu

pelayanan

adm.umum lainnya

tepat waktu

- Prosentase Desa

yang memenuhi

standar kriteria baik

- Prosentase

Lembaga

Kemasyarakatan

Aktif

85 %

90 %

85 %

85 %

90 %

85 %

3 Meningkatnya

akuntabilitas KInerja

Pemerintah Kecamatan

- Nilai Akip

Kecamatan

- Prosentase temuan

BPK/Inspektorat

yang sudah

ditindaklanjuiti

85 %

90 %

85 %

90 %

Adapun uraian hasil analisis tersebut di atas mengenai tingkat capaian

kinerja masing-masing indikator kinerja utama yang membandingkan antara

target dan realisasi Tahun 2016, dapat diuraikan dalam tabel berikut :

TABEL 3.1 PARTISIPASI MURNI JENJANG SEKOLAH TINGKAT SMA/SEDERAJAT

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

%

Meningkatnya kinerja Penyelnggaraan

Tugas Umum Pemerintahan

Kecamatan

Prosentase Lembaga kemasayrakatan Aktif

90% 92% 102%

- Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar partisipasi murni jenjang

SMA/Sederajat tingkat Kecamatan. dari target kinerja sebesar 90% dapat terealisasi sebesar 92% hal


ini menjadi sebuah pencapaian kinerja bagi pemerintah karena telah melebihi apa yang telah

ditargetkan.

- Rata-rata dalam sasaran dan indikator kinerja utama, realisasi yang dapat dicapai adalah 92% dan

capaian kinerja setelah di jumlahkan menjadi 102%, hal ini dikarenakan adanya upaya dari pemerintah

kecamatan untuk terus melaksanakan fungsinya agar pada target tahun selanjutnya bisa lebih

meningkat dari tahun sekarang dan hal ini menjadi sebuah target yang realistis karena akan menjadi

program berkelanjutan sesuai dengan target yang telah direncanakan dalam renstra.

TABEL 3.2

PERSALINAN YANG DITOLONG OLEH TENAGA KESEHATAN YANG BERKOMPETEN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Prosentase Lembaga kemasyarakatan aktif

92 %

95 % 103%

- Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar partisipasi public khususnya

warga masyarakat yang mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dalam

kegiatan sosialisasi penyuluhan kesehatan dan pembinaan organisasi perempuan dari target kinerja

sebesar 92% dapat terealisasi sebesar 95% hal ini menjadi sebuah pencapaian kinerja bagi pemerintah

karena telah melebihi apa yang telah ditargetkan.

- Rata-rata dalam sasaran dan indikator kinerja utama, realisasi yang dapat dicapai adalah 95% dan

capaian kinerja setelah di jumlahkan menjadi 103%, hal ini dikarenakan adanya upaya dari pemerintah

kecamatan untuk terus melaksanakan fungsinya agar pada target tahun selanjutnya bisa lebih meningkat

dari tahun sekarang dan hal ini menjadi sebuah target yang realistis karena akan menjadi program

berkelanjutan sesuai dengan target yang telah direncanakan dalam renstra.

TABEL 3.3 USULAN PROGRAM/KEGIATAN KECAMATAN YANG DITETAPKAN DALAM RKPD

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

Meningkatnya kualitas pelayanan

publik

Prosentase pemenuhan sarana dan parasarana

80 % 100 % 125%

- Sasaran strategis pertama dari indikator penetapan RKPD dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa

besar masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang berada ditingkat desa

sampai dengan tingkat kecamatan dengan jumlah usulan yang ada dalam system RKPD Online

Kecamatan, dalam kegiatan perencanaan pemerintah kecamatan mentargetkan sebesar 80% dari jumlah

yang telah diperkirakan sebelumnya dari jumlah total pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Online


akan tetapi pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut dapat melebihi apa yang telah ditargetkan.

- Faktor keberhasilan kegiatan tersebut dikarenakan adanya upaya dari pemerintah kabupaten serta

sosialisasi terkait system RKPD kepada masyarakat secara komprehensif sehingga memacu warga

masyarakat Desa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh

kecamatan, hal itu menjadi bahan acuan bagi kecamatan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan

kegiatan tersebut agar lebih terarah dan terbina di tahun berikutnya.

TABEL 3.4

PELAYANAN PERSAMPAHAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%


Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana

85 %

90 % 106%

Sasaran strategis keempat dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar

peranan pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya sehingga apa yang ditargetkan, dapat

tercapai sesuai dengan tolok ukur kinerja, dibeberapa kegiatan seperti pelayanan sampah

skala kecamatan dan pemeliharaan RTH ditargetkan untuk tahun 2016 dapat mencapai

90%.

- Rata-rata pencapaian dalam sasaran strategis dan indikator kinerja utama ini sebesar

85% dan dapat terealisasi 106%, hal ini dikarenakan adanya upaya dari kecamatan

untuk membantu memfasilitasi seperti yang ada dalam permasalahan di tingkat desa,

sebagai langkah antisipasi Pemerintah Kecamatan memberikan pinjaman gerobak

sampah untuk membantu melengkapi apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat

khususnya Desa serta melengkapi sarana dan prasarana persampahan di tingkat

Kecamatan .

- Rata-rata pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama dalam kegiatan

pemeliharaan Ruang terbuka hijau (RTH), upaya pemerintah untuk menjaga

kelestariaan lingkungan khususnya lingkungan kantor kecamatan oleh karena itu

dengan adanya pemeliharaan secara teratur dan rutin yang dilaksanakan oleh

kecamatan.

Hal ini dikarenakan dengan adanya upaya pemerintah kecamatan untuk terus

meningkatkan kinerja agar setiap target yang direncanakan dapat terealisasi

dengan baik.


TABEL 3.4

PELAYANAN PENGELOLAAN RTH

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%



90 % 92 % 102%

Sasaran strategis kelima dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar

peranan pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya sehingga apa yang ditargetkan, dapat

tercapai sesuai dengan tolok ukur kinerja, dibeberapa pemeliharaan RTH ditargetkan untuk

tahun 2016 dapat mencapai 92%.

Rata-rata pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama ini sebesar 92 % dalam

kegiatan pemeliharaan Ruang terbuka hijau (RTH), upaya pemerintah untuk menjaga

kelestariaan lingkungan khususnya lingkungan kantor kecamatan oleh karena itu dengan

adanya pemeliharaan secara teratur dan rutin yang dilaksanakan oleh kecamatan

.

TABEL 3.5

CAKUPAN MASYARAKAT YANG SUDAH MEMILIKI KK DAN KTP

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

%

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan

Tugas umum pemerintahan Kecamatan

Prosentase pelayanan administrasi Kependudukan

80% 85 % 106%

Di dalam sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk Pelayanan Penerbitan Kartu

Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lingkup kecamatan di targetkan 80% dan

kegiatan terealisasi mencapai 85% akan tetapi kegiatan pelayanan tersebut bukan terkait

dengan penerbitan karena sejak Tahun 2011 telah dialihkan kewenangan penerbitannya ke

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung, dan kegiatan yang

dapat direalisasikan adalah sosialisasi bidang pelayanan publik ke masyarakat .

- Rata-rata pencapaian kinerja dalam kegiatan tersebut, bisa melebihi dari target yang

ditentukan hal ini dikarenakan adanya upaya dari pemerintah kecamatan Paseh untuk terus

melakukan sosialisasi ketingkat Desa yang ada di lingkup kecamatan Paseh.


TABEL 3.6

JUMLAH KELEMBAGAAN ORGANISASI PEREMPUAN (LSM/NON LSM,

ORGANISASI)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%


tugas umum Pemerintahan

Kecamatan

Prosentase lembaga kemasyarakatan aktif

90 % 100 % 111%

Sasaran strategis keenam dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa

besar peranan pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya sehingga apa yang

ditargetkan, dapat tercapai sesuai dengan tolok ukur kinerja, kegiatan seperti

Sosialisasi kelembagaan organisasi perempuan untuk tahun 2016 dapat mencapai

100% dari target 90 % mencapai 111 %, dilihat dari suksesnya kegiatan P2WKSS

tingkat Propinsi Jawa Barat

TABEL 3.7

JUMLAH OLAH RAGA PRESTASI DAN KLUB OLAH RAGA

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%


Tugas umum pemerintahan

Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif

85% 80 % 94%


85% 80 % 94%

Sasaran strategis ketujuh dalam indikator kinerja utama khususnya yang berkaitan dengan

kegiatan kepemudaan dan olahraga dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa banyak

angka partisipasi pemuda dalam program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah

kecamatan.

Persentase dalam sasaran strategis 7 khususnya yang berkaitan dengan pemuda

berprestasi dalam pembangunan skala kecamatan ditargetkan dalam indikator kinerja


sebesar 85% dan terealisasi mencapai 80% dikarenakan di Kecamatan Paseh belum ada

cabang olah raga yang menonjol.

TABEL 3.8

JUMLAH PROSENTASE MASYARAKAT YANG MENGIKUTI SOSIALISASI

KEWASPADAAN DINI/DETEKSI DINI

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%


Tugas Umum Pemerintahan

Kecamatan

Prosentase waktu pelayanan administrasi

umum lainnya tepat waktu 91 % 95% 104%

Sasaran Strategis ke 8 dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar tingkat

partsipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi kewaspadaan Dini/ Deteksi dan

penyediaan sarana dan prasarana korban bencana alam, dari target yang direncanakan

dapat terealisasi 95%, hal itu dikarenakan adanya kesadaraan dari masyarakat kecamatan,

khususnya warga yang terkena bencana banjir.

Rata-rata pencapaian sasaran dan indikator kinerja diatas dapat tercapai melebihi dari

apa yang direncanakan, pencapaian tersebut bisa terlaksana atas upaya pemerintah

kecamatan yang selama ini selalu di ingatkan baik dalam bentuk kegiatan langsung di

kecamatan atau kegiatan yang ada di desa-desa lingkup kecamatan serta tersedianya

sarana dan prasana korban bencana alam.

2. Perbandingan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi Capaian

kinerja

%

(1) (2) (3) (4)


Pelayanan Publik

- Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

- Prosentase

keluhan/

pengaduan

Pelayanan

Administratif yang

ditindaklanjuti

85 %

90 %

90 %

90 %

106 %

100 %


- Prosentase

pemenuhan sarana

dan prsasana

- Prosentase

pemenuhan kualitas

sumber daya

aparatur

80 %

85 %

85 %

90 %

94 %

106 %


penyelenggaraan

Tugas umum

Pemerintahan

Kecamatan

- Prosentase

pelayanan

Administrasi

kependudukan

tepat waktu

- Prosentase waktu

pelayanan

adm.umum lainnya

tepat waktu

- Prosentase Desa

yang memenuhi


- Prosentase

Lembaga

Kemasyarakatan

Aktif

90 %

85 %

90 %

85 %

95 %

90 %

90 %

85 %

105 %

106 %

100 %

100 %

3 Meningkatnya


Pemerintah

Kecamatan

- Nilai Akip

Kecamatan

- Prosentase temuan

BPK/Inspektorat

yang sudah

ditindaklanjuiti

85 %

90 %

90 %

90 %

106 %

100 %


2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir.

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Tahun 2015 Tahun 2016

Target Realisas

i %

Target

Realisasi

%

1.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Prosentase Keluhan/pengaduan Pelayanan Administrasi yang ditindaklanjuti


Prosentase pemenuhan Kualitas Sumber Daya Aparatur

100 %

100 %

100 %

100 %

101 %

100 %

100 %

100 %

101 %

100 %

100 %

100 %

85 % 90 % 80 % 85 %

85 % 90 % 80 % 85 %

100 % 100 % 100 % 100 %

2.

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan tepat waktu

Prosentase waktu pelayanan adm.umum lainnya tepat waktu

Prosentase Desa yang memenuhi standar criteria baik


100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

90 %

85 %

90 %

85 %

90 %

85 %

90 %

85 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3.

Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan

Nilai Akip Kecamatan

Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

85 %

90 %

85 %

90 %

100 %

100 %


3. Perbandingan antara Realisasi kinerja tahun ini dengan Rencana Strategis.


Target

Realisasi

(1) (2) (3) (4)


Pelayanan Publik

- Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)


pengaduan Pelayanan

Administratif yang

ditindaklanjuti

- Prosentase

pemenuhan sarana

dan prsasana

- Prosentase

pemenuhan kualitas

sumber daya aparatur

85 %

90 %

80 %

85 %

85 %

90 %

80 %

85 %


penyelenggaraan

Tugas umum

Pemerintahan

Kecamatan

- Prosentase pelayanan

Administrasi

kependudukan tepat

waktu

- Prosentase waktu

pelayanan adm.umum

lainnya tepat waktu

- Prosentase Desa

yang memenuhi


- Prosentase Lembaga

Kemasyarakatan Aktif

90 %

85 %

90 %

85 %

90 %

85 %

90 %

85 %

3 Meningkatnya


Pemerintah

Kecamatan

- Nilai Akip Kecamatan

- Prosentase temuan

BPK/Inspektorat yang

sudah ditindaklanjuiti

85 %

90 %

85 %

90 %



4. Tidak terdapat Program dan Kegiatan yang menjadi Standar Nasional.

5. 1). Keberhasilan Kinerja

Keberhasilan Program dan Kegiatan didukung dengan tersedianya

Anggaran, Sumber daya serta ketersediaan sarana dan prasarana.

2). Kegagalan Kinerja

- Belum ada olah raga berprestasi skala Kecamatan secara formal.

- Belum ada status Desa Swakarya secara formal.

6. Untuk mencapai keberhasilan diupayakan efisiensi penggunaan sumber daya.

7. Keberhasilan maupun kegagalan Program/Kegiatan selain tidak adanya

Program/Kegiatan, itu dikarena ketersediaan serta keterbatasan sumber daya

dan Teknologi.


Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

No Program Kegiatan Keterangan

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

e. Penyediaan Alat tulis Kantor.

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor.

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

j. Penyediaan Makanan dan Minuman.

k. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

l. Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah.

2.

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

a. Kegiatan pembangunan Gedung Kantor

b. Kegiatan Pengadaan pagar dan pintu

gerbang Kantor

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung Kantor;

d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas / Operasional;

e. Kegiatan Pembangunan GAZEBO

f. Kegiatan Pengadaan Mebeuler;

3. Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

b. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-hari tertentu

4.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber daya

Aparatur

a. Kegiatan Sosialisasi peraturan

perundang undangan;

b. Kegiatan Bimbingan tektis inplementasi

peraturan per undang undangan


5.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ihtisar realisasi kinerja

SKPD;

b. Kegiatan Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran ;

c. Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

6. Program Penataan

adminitrasi Kependudukan

a. Kegiatan Peningkatan pelayanan publik

dalam bidang kependudukan

7.

Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

a. Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan

8.

Program peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

a. Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Perdesaan

9.

Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan tindak

Kriminal

a. Peningkatan Kerjasama dengan aparat

keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan

b. Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamswakarsa di

daerah

10. Program Peningkatan

peran serta kepemudaan

a. a. Pembinaan Organisasi kepemudaan

11. Program Pendidikan

Menengah

a. Kegiatan Pembianaan Forum

masyarakat peduli pendidikan

12. Program Pengembangan

Wawasan kebangsaan

a. Kegiatan Peningkatan toleransi dan

kerukunan dalam kehidupan beragama

b. Peningkatan kesadaran masyarakat

akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

13.

Program Peningkatan dan

Pengembangan

pengelolaan keuangan

daerah

a. Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber –sumber pendapatan daerah

14.

Program Peningkatan

Kapasitas aparatur

Pemerintah Desa

a. Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah

desa dalam bidang manajemen

pemerintah desa

15. Program Peningkatan a. Kegiatan Pembinaan organisasi

perempuan


peran serta dan

kesetaraan jender dalam

pembangunan

16. Program Pembinaan dan

pemasyarakatan Olahraga

a. Kegiatan Pembinaan cabang olahraga

prestasi di tingkat daerah

b. Pembinanan olahraga yang berkembang

di masyarakat

17.

Program Peningkatan

sistem pengawasan

internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan

KDH

a. Pengendalian manajeman pelaksanaan

kebijakan KDH

18. Program Perencanaan

pembangunaan daerah

a. Kegiatan Pengembangan partisipasi

masyarakat dalam perumusan program

dan kebijakan layanan publik

19.

Program Pencegahan Dini

dan penanggulangan

korban bencana alam

a. Pengadaan sarana dan prasarana

evakuasi penduduk dari ancaman /

korban bencana alam

20. Program Pengelolaan

Ruang terbuka hijau (RTH) a. Kegiatan Pemeliharaan RTH

21.

Program Peningkatan

Keselamatan ibu

melahirkaan dan anak

a. Kegiatan Penyuluhan kesehatan bagi

ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Laporan Akuntabilitas Knerja Instansi Pemrintah Kecamatan Paseh Tahun 2016 27

B. REALISASI ANGGARAN

Sesuai Dokumen Palaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan

Paseh Tahun 2016, direncanakan pelaksanaan meliputi 21 (dua puluh satu)

program, dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung yang terdiri

dari 44 (empat puluh empat) Kegiatan, kegiatan anggaran belanja langsung yang

dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar

Rp. 1.576.202.196,00 terealisasi Rp. 1.306.955.000,00 atau pencapaian 82.92 %

dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Dalam Rencana Strategis Kecamatan Paseh Tahun 2011 - 2015 kebijakan

umum pengelolaan keuangan Kecamatan Paseh diarahkan pada pelaksanaan tugas

- tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Akuntabilitas Keuangan

No Program/kegiatan Jumlah

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

Penyerapan

( %)

Belanja Langsung 1.576.202.196,00 1.306.955.000,00 82,92 %

6 Program Penataan Administrasi

Kependudukan 32.000.000,00

25.855.000,00 80,80

6,1 Peningkatan pelayanan publik dalam

bidang kependudukan 32.000.000,00

25.855.000,00 80,80

7 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan 44.000.000,00

28.200.000,00 64,09

7,1 Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan 44.000.000,00

28.200.000,00 64,09

8 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan 42.000.000,00

33.945.000,00 80,82

8,1 Pemedayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan 42.000.000,00

25.195.000,00 80,82

9

Program pemeliharaan

kantrantibmas dan pencegahan

tindak kriminal

54.000.000,00

47.569.900,00 88,09

9,1

Peningkatan kerjasama dengan aparat

keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan

32.000.000,00

27.999.900,00 87,50

9,2 Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamswakarsa 22.000.000,00

19.570.000,00 88,95

10 Program peningkatan peran serta

kepemudaan 30.000.000,00

21.100.000,00 70,33


10,1 Pembinaan organisasi kepemudaan 30.000.000,00

11.100.000,00 70,33

11 Program Pendidikan Menengah 70.000.000,00

61.145.000,00 87,35

11,1 Pembinaan porum masyarakat peduli

pendidikan 70.000.000,00 61.145.000,00 87,35

12 Program pengembangan wawasan

kebangsaan 50.000.000,00

22.862.500,00 45,73

12,1 Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama 25.000.000,00

18.637.500,00 74,55

12,2 Peningkatan kesadaraan masyarakat

akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 25.000.000,00

4.225.000,00 16,90

13

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

26.000.000,00

9.037.450,00 34,76

13,1 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah 26.000.000,00

9.037.450,00 34,76

14 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa 40.000.000,00

24.000.000,00 60,00

14,1

Pelatihan aparatur pemerintah desa

dalam bidang manajemen pemerintahan

desa

40.000.000,00 24.000.000,00 60,00

15

Program peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

50.000.000,00

50.000.000,00 100,00

15,1 Pembinaan organisasi perempuan 50.000.000,00

50.000.000,00 100,00

16 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga 60.000.000,00

- -

16,1 Pembinaan cabang olahraga prestasi

ditingkat daerah 30.000.000,00

- -

16,2 Pembinaan olahraga yang berkembang

dimasyarakat 30.000.000,00

- -

17

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

132.500.000,00

87.935.000,00 66,37

17,1 Pengendalian manajemen pelaksanaan

kebijakan KDH 132.500.000,00

87.935.000,00 66,37

18 Program perencanaan pembangunan

daerah 40.000.000,00

40.000.000,00 100,00

18,1

Pengembangan partisipasi masyarakat

dalam perumusan program dan

kebijakan layanan publik

40.000.000,00

40.000.000,00 100,00


19

Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

44.000.000,00

41.500.000,00 94,32

19,1

Pengadaan sarana dan prasarana

evakuasi penduduk dari

ancaman/korban bencana alam

44.000.000,00

41.500.000,00 94,32

20 Program pengelolaan luang terbuka

hijau (RTH) 30.000.000,00

29.830.000,00 99,42

20,1 Pemeliharaan RTH 30.000.000,00

29.830.000,00 99,42

21 Program peningkatan keselamatan

ibu melahirkan da anak 70.000.000,00

68.600.000,00 98,00

21,1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil

dari keluarga kurang mampu 70.000.000,00

68.600.000,00 98,00

JUMLAH

1.576.202.196,00

1.306.955.000,00 82,92


BAB IV

PENUTUP

Pada tahun 2016 ini dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Paseh telah

memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup signifikan atas sasaran - sasaran

strategisnya melalui penetapan visi, misi, sasaran, tujuan dan kebijakan. Untuk menunjang

pencapaian tersebut dilaksankan melalui 21 (dua puluh satu) Program dan 44 (empat puluh

empat) Kegiatan.

Keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan 82,92 %. Hal ini sekaligus mewujudkan

adanya komitmen Kecamatan Paseh untuk mewujudkan Visinya, yaitu :

“ TERCAPAINYA SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DAN PELAYANAN PUBLIK

TERDEPAN.“

Seluruh hasil capaian kinerja tersebut merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk

lebih meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja pada tahun mendatang Kecamatan Paseh

telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategis pemecahan masalah serta

sebagai penunjang pencapaian Visi Kecamatan Paseh, Yaitu :

1. Menciptakan Pembangunan yang Partisipatif.

2. Mewujudkan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Peningkatan Peran Wanita dan

Taraf Kesehatan Masyarakat.

3. Mengembangkan Potensi Pendapatan Kecamatan.

4. Mengembangkan Otonomi Desa.

5. Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban untuk mendukung Pelaksanaan

Pembangunan.

6. Mewujudkan Pelaksanaan Pelayanan Prima.

7. Mewujudkan Pelaksanaan Tertib Administrasi Sarana Umum.

Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam

merumuskan kebijkan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kecamatan Paseh Tahun 2016, diharapkan dapat menjadi sarana pertanggung jawaban

dan evaluasi terhadap kinerja serta sebagai informasi penting dalam pengambilan

keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.


LAMPIRAN-

LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG fileLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... Daerah Kabupaten Bandung ... yang mempunyai wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah

Documents