BAB III DESKRIPSI WILAYAH A. Sejarah Pembentukan Kota Batu · batas-batas wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut. 24: a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan

44

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Sejarah Pembentukan Kota Batu

Kota batu merupakan salah satu kota yang baru terbentuk pada

tahun 2001, Kota Batu adalah daerah otonom baru yang merupakan

pemekaran dari Kabupaten Malang. Sebelumnya wilayah Kota Batu

merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1)

Malang Utara. Kota ini sedang mempersiapkan diri untuk mampu

melakukan perencanaan, pelaksanaan serta mengevaluasi proyek-proyek

pembangunan secara mandiri sehingga masyarakat diwilayah ini semakin

meningkat kesejahteraanya. Kondisi masyarakatnya masih sangat

dipengaruhi oleh ciri-ciri pedesaan yang masih kental karena mayoritas

penduduk Kota Batu masih tinggal di pedesaan.

Kota batu memiliki wilayah seluas 19,908 km2 yang dibagi dalam

3 (tiga) wilayah Kecamatan yaitu Batu, Junrejo dan Bumiaji, 5 kelurahan

dan 19 desa. Kota Batu yang terletak 800 meter diatas permukaan air laut

ini dikarunia keindahan alam yang memikat. Potensi ini tercermin dari

kekayaan produksi pertanian, buah dan sayuran, serta panorama

pegunungan dan perbukitan. Sehingga dijuluki the real tourism city of

Indonesia oleh Bappenas. Kota Batu memiliki 3 (tiga) gunung yang telah

dikenal dan telah diakui secara nasional. Gunung-gunung tersebut adalah

Gunung Panderman (2010 m), Gunung Welirang (3156 m), Gunung

Arjuno (3339 m). Secara geografis Kota Batu terletak pada posisi antara

45

7”44’,55,11’ sampai dengan 8’’26',35,45’ Lintang Selatan dan

112’’17',10,90’ sampai dengan 122’’57',00,00’ Bujur Timur. Sedangkan

batas-batas wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut24 :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan

Kabupaten Pasuruan.

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Ploso,

Kabupaten Malang

Gambar 3.1 : Peta Kota Batu

Sumber : Pemerintah Kota Batu

24Statistik daerah Kota Batu tahun 2016

46

Pembagian wilayah administratif Kota Batu dibagi atas 3

Kecamatan, 5 Kelurahan dan 19 Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 : Pembagian Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Kota Batu

Kecamatan Kelurahan Desa

Kecamatan Batu Kelurahan Ngaglik Desa Oro-Oro Ombo

Kelurahan Sisir Desa Pesanggrahan

Kelurahan

Songgokerto

Desa Sidomulyo

Kelurahan Temas Desa Sumberejo

Kecamatan Junrejo Kelurahan Dadaprejo Desa Beji

Desa Junrejo

Desa Mojorejo

Desa Pendem

Desa Tlekung

Kecamatan Bumiaji Desa Bulukerto

Desa Giripurno

Desa Gunungsari

Desa Pandanrejo

Desa Punten

Desa Sumbergondo

Desa Tulungrejo

Desa Sumberbrantas

Sumber :Bappeda Kota Batu 2016

47

Selanjutnya pembagian luas wilayah berdasarkan kecamatan di

Kota Batu dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2 :pembagian luas wilayah berdasarkan kecamatan di Kota Batu

No Kecamatan Luas Wilayah (Km/2)

1 Kec. Batu 45,46

2 Kec. Junrejo 25,65

3 Kec. Bumiaji 127,98

Sumber : Bapedda Kota Batu 2016

B. Kependudukan

Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota Batu mencapai 200.485 jiwa.

Dengan luas wilayah sekitar 19,908 km2, maka kepadatan penduduk adalah

sebesar 1.080 jiwa per km2. Kepadatan penduduk Kota Batu selalu meningkat

dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya.

Hal ini terjadi karena Kota Batu merupakan daerah otonomi baru yang

merupakan kota tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Selain itu Kota

Batu merupakan kota wisata yang mempunyai daya tarik keindahan alamnya

sehingga masyarakat pendatang dari luar kota tertarik untuk bertempat tinggal

di Kota Batu.

Pertumbuhan penduduk Kota Batu pada tahun 2015 adalah sebesar

1,09 persen. Tingkat pertumbuhan penduduk ini tercatat mengalami

penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar 1,17 persen.

Selama periode 2013 hingga 2015, pertumbuhan penduduk di Kota Batu

relatif stabil. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan

48

penduduk antara lain jumlah kelahiran, kematian, dan mutasi penduduk

yang terdiri dari penduduk datang dan penduduk pindah. Sedangkan Sex

ratio di Kota Batu pada tahun 2014 sebesar 101,79 hal ini mengandung arti

bahwa setiap 100 penduduk perempuan di Kota Batu terdapat 102

penduduk laki-laki. Seperti yang terlihat dari indikator kependudukan

tahun 2013-2015 berikut ini :

Tabel 3.3 : Indikator kependudukan tahun 2013-2015

U r a i a n 2013 2014 2015

Jumlah Penduduk

196.951 198.608 214.969

Pertumbuhan Penduduk

1,17 1,17 1,09

Kepadatan Penduduk ( Jiwa/Km2)

989

1.060

1.080

Sex Ratio (%) 100,80 101,79 101,86

Sumber : Hasil SP 2010 dan Hasil Proyeksi Penduduk 2013-2015 BPS Provinsi Jawa Timur

Penduduk Kota Batu tersebar di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan

Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji Diantara ketiga kecamatan

yang ada di Kota Batu, Kecamatan Batu yang paling padat penduduknya. hal

ini tidak mengherankan jika Kecamatan Batu merupakan kecamatan terpadat

di Kota Batu karena di Kecamatan Batu merupakan pusat kegiatan

pemerintahan maupun ekonomi. Kecamatan Bumiaji merupakan kecamatan

yang terkecil kepadatan penduduknya karena sebagian wilayah Kecamatan

Bumiaji merupakan hutan dan daerah lereng gunung. Seperi yang terlihat

pada diagram persebaran penduduk Kota Batu berikut ini25 :

25 Statistik daerah Kota Batu tahun 2016

49

Gambar 3.2 : Persebaran penduduk Kota Batu Berdasarkan Kecamatan di

Kota Batu

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu

Berdasarkan Diagram tersebut Kecamatan Batu menjadi kecamatan

terpadat di Kota Batu, diikuti Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji.

Sebenarnya kepadatan penduduk Kota Batu dan Kecamatan Junrejo

hampir sama. Hal ini terjelaskan dari jumlah penduduk yang tinggal di

Kecamatan Junrejo hanya separuh dari jumlah penduduk di Kecamatan

Batu tetapi luas wilayahnya juga separuh dari luas wilayah Kecamatan

Batu.

C. Profil Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batu

1. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu

yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu

mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan Pengelola

keuangan dan aset daerah yang meliputi penyusunan rancangan

46%

29%

25%

PERSEBARAN PENDUDUK KOTA BATU

Kecamatan Batu

Kecamatan Bumiaji

Kecamatan Junrejo

50

APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan APBD, akuntansi keuangan

dan aset daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan

pembinaan administrasi Pengelola keuangan SKPD/Desa.26

Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu :

a. Penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD

b. Penyiapan bahan rancangan APBD dan rancangan perubahan

APBD

c. Penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

d. Pelaksanaan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

e. Pelaksanaan penetapan Surat Penyedia Dana (SPD)

f. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

g. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD)

h. Pemrosesan usulan penunjukan Pengelola Keuangan Daerah/SKPD

i. Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas

j. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah

k. Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian

Pembayaran (SKPP)

l. Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan

Pihak Ketiga (PFK)

m. Melaksanakan Restribusi/Pengembalian kelebihan pendapatan

n. Penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah

o. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset daerah

26 Renstra BPKAD Kota Batu tahun 2015

51

p. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

q. Penyiapan kebijakan, pedoman dan pembinaan Pengelolaan aset daerah

r. Evaluasi RKA SKPD/RKA Perubahan SKPD

s. Pembinaan Pengelolaan keuangan SKPD/Desa

t. Penyajian informasi keuangan dan aset daerah

u. Pengkoordinasian pengumpulan bahan pemrosesan Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)

v. Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah

w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota

2. Dasar Hukum Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Dasar hukum pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Dan

Aset Daerah (BPKAD) yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu dan

Peraturan Walikota Batu Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Penjabaran

Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Batu.

3. Struktur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)

merupakan instansi pemerintahan yang bertugas mengelola keuangan

dan aset daerah mulai dari perencanaan sampai pada pertanggung

jawaban Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Batu.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata

52

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah Kota Batu. Serta Peraturan Walikota Batu

Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan

tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Daerah. Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan

Badan maupun dengan lembaga teknis lainnya, dan dalam

melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang

ditetapkan oleh Walikota. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Batu terdiri dari:

a. Sekretariat

b. Bidang Anggaran

c. Bidang Perbendaharaan

d. Bidang Akuntansi

e. Bidang Aset

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Batu dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan,

melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan

53

administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan

penyusunan program. Sekretariat terdiri dari:

Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan

a. Sub Bagian Keuangan

b. Sub Bagian Penyusunan Program

Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggun jawab kepada

Kepala Badan. Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok

melaksanakan kegiatan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta

penyusunan anggaran daerah. Bidang Anggaran membawahi:

a. Sub Bidang Anggaran I

b. Sub Bidang Anggaran II

Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas

menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan Pengelola,

koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang penerimaan dan

pengeluaran kas serta TP-TGR. Bidang Perbendaharaan terdiri atas:

a. Sub Bidang Kas Daerah

b. Sub Bidang Belanja Daerah

Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

54

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan. Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan

akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas,

akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi

realisasi APBD, sebagai entitas akuntansi dan antitas pelaporan

pemerintah daerah yang dapat disajikan sebagai informasi untuk bahan

penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bidang

Akuntansi membawahi:

a. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan

Pembiayaan

b. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja

Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan. Bidang aset mempunyai tugas menyiapkan

bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan

perencanaan, penatausahaan, investasi, pengamanan, penggunaan,

pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum, serta

pengendalian aset. Bidang Aset membawahi:

a. Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi

b. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan. Kelompok Jabatan Fungsional

55

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian

dan kebutuhan. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan

spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

Gambar 3.3. Struktur organisasi BPKAD Kota Batu

Sumber : BPKAD Kota Batu

4. Sumber Daya Manusia Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Batu

Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Batu berdasarkan data terakhir 1 Januari 2016-31 Desember 2016

berjumlah 69. Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Batu terdiri dari:

KEPALA BADAN

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

BID. PERBENDAHARAAN

BID. ANGGARAN BID. AKUNTANSI BID. ASET

SUB BID ANGGARAN I

SUB BID ANGGARAN II

SUB BID KAS DAERAH

SUB BID BELANJA DAERAH

SUB BID PEL & PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

SUB BID PENGADAAN

DAN DISTRIBUSI

SUB BID PEL PERTANGGUNGJAW

ABAN BELANJA

SUB BID PEMELIHARAAN

DAN PENGHAPUSAN

56

Tabel 3.4 : Jumlah Pegawai BPKAD

NO PEGAWAI JUMLAH %

1 PNS 57 82,61%

2 CPNS 0 0

3 HONORER 12 17,39%

JUMLAH 69 100%

Sumber : BPKAD kota Batu tahun 2016

Tabel 3.5 : Susunan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Berdasarkan Golongan

NO GOLONGAN JUMLAH

PNS CPNS

1 GOLONGAN IV 2 0

2 GOLONGAN III 37 0

3 GOLONGAN II 22 0

4 GOLONGAN I 0 0

JUMLAH 61 0

Sumber : BPKAD kota Batu tahun 2016 Tabel 3.6 : Susunan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Berdasarkan Jabatan Struktural

NO ESELON JUMLAH

1 ESELON II 1

2 ESELON III 5

3 ESELON IV 11

JUMLAH 17

Sumber : BPKAD kota Batu tahun 2016

57

5. Visi Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kota Batu tahun 2012 sampai dengan 2017 yaitu terwujudnya

pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan,

akuntabel, dan partisipatif berdasarkan prinsip efektif, efisien,

ekonomis didukung sumber daya manusia profesional untuk

meningkatkan daya saing Kota Batu.

Kemudian adapun rumusan misi Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (BPKAD) bertujuan untuk memberikan kerangka bagi

perumusan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang ingin dicapai oleh

BPKAD Pemerintah Kota Batu, dan menentukan jalan yang akan

ditempuh untuk mencapai visi, maka Misi BPKAD yaitu27:

a. Mewujudkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia

(SDM) aparat bidang keuangan dan managemen aset sesuai dengan

Standar Pelayanan.

b. Mewujudkan Kualitas sistem Pengelolaan keuangan dan aset daerah

secara terintegrasi dan berkelanjutan yang berbasis peñatausahaan yang

baik, efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan peraturan yang berlaku

c. Mewujudkan laporan keuangan dan aset daerah yang akuntabel sesuai

dengan pemiliki kepentingan dan peraturan perundang-undangan.

d. Memperlancar dan mendukung kinerja pemerintah, proses

pembangunan kota, aktifitas perekonomian, dan segala aspek

kehidupan masyarakat.

27 Renstra BPKAD Kota Batu tahun 2015