BAB I PENDAHULUAN A. Analisis Situasi Problematikdigilib.uinsby.ac.id/105/4/Bab 1.pdf · contoh dalam bidang lingkungan hidup, ... 4 Hasil wawancara dengan Slamet ... Penyaluran bantuan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi Problematik

Desa Sudimoro terletak di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Rata-

rata penduduk Desa Sudimoro bermata pencaharian sebagai petani yang

mengandalkan hasil produksi lahan sawah seluas 2.000 m2 sampai 2.500 m

2. Desa

Sudimoro merupakan salah satu desa di Kecamatan Tulung yang mendapatkan

bantuan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah. Di antaranya bantuan

PNPM Mandiri Pedesaan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan

Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), bantuan raskin, Jamkesmas dan

bantuan-bantuan yang lain. Beberapa masyarakat sasaran merasakan adanya

guliran bantuan ini. Perangkat desa pun menjadi sibuk dengan penyaluran

bantuan tersebut. Dengan mengantongi beberapa data mengenai masyarakat

sasaran, perangkat pun bergerak untuk melakukan penyaluran. Bantuan tersebut

dapat berupa uang atau dalam bentuk barang. Bantuan ini diterima dengan

antusias oleh warga, entah mereka membutuhkannya atau tidak. Bagi warga,

biaya untuk kebutuhan sehari-hari dapat ditambah dengan adanya bantuan. Bagi

perangkat desa, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan

masyarakat.

1

2

Sementara di sisi lain, kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai

potensi serta kelemahan yang dimiliki desa bersangkutan haruslah dapat

diindentifikasi oleh penduduk setempat. Selama ini baik itu pemerintah desa

maupun masyarakat lokal belum menyadari bahwa sebuah data dan informasi

yang valid mengenai diri mereka sendiri menjadi suatu hal yang tidak dianggap

penting. Buktinya dalam penyaluran beberapa bantuan atau program tidak tepat

sasaran, hanya mengambil sampel dipermukaan yang tentu saja tidak mewakili

seluruh masyarakat. Akibatnya potensi serta kekurangan wilayah baik itu lahan,

pertanian, sumber-sumber penghidupan mereka tidak begitu mendapat perhatian

yang serius oleh pemerintah setempat akibat kerusakan ekosistem yang menimpa

masyarakat. Hal ini merupakan bentuk lain dari dampak pembangunan yang

selama ini berjalan, yaitu sistem pembangunan top-down yang sedari dulu selalu

berdampak pada kerusakan lingkungan karena hanya mengejar pemecahan

masalah berdasarkan sebab ekonomi sehingga yang diusung pemerintah adalah

pertumbuhan ekonomi dari pada pembangunan berkelanjutan bagi rakyatnya.

Maka dari itu menjadi penting bahwa sistem data base desa baik berupa data

spasial maupun data sosial, data kerusakan ekosistem kawasan diketahui, dicari

dan dibentuk masyarakat sendiri secara partisipatif untuk kebijakan desa

khususnya, terlebih pemerintah daerah setempat. Terutama data mengenai

penduduk miskin sehingga penyaluran program pengentasan kemiskinan tersebut

dapat tepat sasaran dan menyelesaikan permasalahan.

3

Database yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data sosial dan data

spasial. Data sosial adalah semua keterangan atau kenyataan yang berada di

dalam masyarakat yang berkaitan dengan segi kemanusiaan; segi kependudukan,

ekonomi, kesehatan, pengeluaran rumah tangga, pertanian, dan peternakan.

Sedangkan data spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian

(georeference) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.

Sekarang ini data spasial menjadi media penting untuk perencanaan pembangunan

dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan pada cakupan wilayah

continental, nasional, regional maupun lokal.1

Sistem informasi atau data yang berbasiskan keruangan pada saat ini

merupakan salah satu elemen yang paling penting, karena berfungsi sebagai

pondasi dalam melaksanakan dan mendukung berbagai macam aplikasi. Sebagai

contoh dalam bidang lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, tata ruang,

manajemen transportasi, pengairan, sumber daya mineral, sosial dan ekonomi,

dan lain-lain. Oleh karena itu berbagai macam organisasi dan institusi

menginginkan untuk mendapatkan data spasial yang konsisten, tersedia serta

mempunyai aksesibilitas yang baik. Terutama yang berkaitan dengan perencanaan

1 Wikipedia, “Data Spasial”, dalam id.wikipedia.org/wiki/Data_spasial‎‎,diakses pada ‎26‎ September

2013.

4

ke depan, data geografis masih dirasakan mahal dan membutuhkan waktu yang

lama untuk memproduksinya.2

Mapping Science Committee dalam Rajabidfard, seperti yang dikutip oleh

Nana Apriyana, menerangkan mengenai pentingnya peranan posisi lokasi yaitu,

(1) pengetahuan mengenai lokasi dari suatu aktifitas memungkinkan

hubungannya dengan aktifiktas lain atau elemen lain dalam daerah yang sama

atau lokasi yang berdekatan dan (2) lokasi memungkinkan diperhitungkannya

jarak, pembuatan peta, memberikan arahan dalam membuat keputusan spasial

yang bersifat kompleks. Karakteristik utama dari data spasial adalah bagaimana

mengumpulkannya dan memeliharanya untuk berbagai kepentingan. Selain itu

juga ditujukan sebagai salah satu elemen yang kritis dalam melaksanakan

pembangunan sosial ekonomi secara berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan perkiraan hampir lebih dari 80 % informasi mengenai bumi

berhubungan dengan informasi spasial. Perkembangan teknologi yang cepat

dalam pengambilan data spasial telah membuat perekaman terhadap data berubah

menjadi bentuk digital, selain itu relatif cepat dalam melakukan prosesnya.3

2 Nana Apriyana, Pengembangan Jaringan Data Spasial Nasional, dalam

http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=208, diakses tanggal 18 September

2013 3 Nana‎Apriyana,‎ ―Pengembangan Jaringan Data Spasial Nasional”....., diakses pada 18 September

2013

5

B. Fokus Riset dan Pengorganisasian

Melihat banyaknya aspek yang hendak dicakup dan keterbatasan waktu

peneliti untuk menyelesaikan skripsi, maka fokus riset dan pengorganisasian

dilakukan terhadap masyarakat Desa Sudimoro yaitu seluruh warga baik anak

muda, para bapak, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu, dan kelompok-

kelompok atau lembaga lokal yang ada di masyarakat.

Untuk menyelesaikan masalah dengan tepat dan dapat diketahui akar

permasalahannya, maka dibutuhkan analisa situasi permasalahan. Untuk

memudahkan pemahaman masalah tentang lemahnya sistem data base sosial-

spasial, maka peneliti menganalisis masalah dengan teknik hirarchi analisa

masalah atau pohon masalah yang dapat mengupas tentang penyebab dan akibat

dari munculnya permasalahan tersebut.

Adapun fokus masalah yang menjadi analisis riset dan pengorganisasian

ini adalah belum adanya sistem data base yang valid di Desa Sudimoro yang

mengakibatkan program desa tidak didasarkan pada partisipasi masyarakat,

manajemen data dan komunikasi antarinstansi sebagai fokus utama. Untuk lebih

jelasnya tertuang dalam pohon masalah berikut ini,

6

Bagan 1.1

Hirarchi Analisa Masalah

7

Berdasarkan pohon masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang

inti masalahnya adalah belum adanya sistem data base sosial-spasial Desa

Sudimoro, di antaranya:

1. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Sistem

Database Sosial-Spasial Desa yang Valid

Partisipasi dari masyarakat bisa dikatakan masih kurang. Hal ini terlihat

dari keengganan masyarakat untuk didata, apalagi melakukan pendataan

mengenai kehidupan mereka dan potensi wilayah di mana mereka tinggal.

Warga menyerahkan sepenuhnya kepada aparat desa tentang pendataan. Selama

ini, warga memahami bahwa hal itu merupakan tugas dari perangkat desa. Tugas

yang dikira hanya tanggung jawab perangkat ini pun tidak buang keringat saja

tetapi ada imbalannnnya berupa uang. Namun di sisi lain, beberapa lapisan

masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya pendataan, besar harapan

mereka aparat desa mampu melihat kondisi rakyat sebenarnya sehingga

penyaluran bantuan apapun untuk masyarakat dapat tepat sasaran. Dengan

demikian perlu adanya pihak yang memfasilitasi untuk menggerakkan partisipasi

masyarakat untuk mendukung terciptanya sistem data base sosial dan spasial

desa yang valid.

2. Belum Tertatanya Sistem Manajemen Database Sosial-Spasial di Tingkat

Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Sudimoro telah memiliki data desa setempat dalam

bentuk data monografi desa. Berbekal data ini pemerintah desa mempunyai

8

sebuah data yang apabila pihak luar membutuhkan data tentang desa, data

monografi itulah yang diserahkan. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui

bahwa informasi yang terdapat didalamnya mengenai kondisi demografi,

geografi, pendidikan, dan peruntukan lahan adalah hasil pendataan 10 tahun yang

lalu. Benar saja, setiap 10 tahun dilakukan sensus penduduk dan up date data di

seluruh desa di Indonesia. Sehingga data pemerintah Desa Sudimoro saat ini

adalah data pada 10 tahun yang lalu, yaitu data tahun 2003. Di mana saat ini

tentu banyak terjadi perubahan-perubahan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir

dan hal ini belum terakomodir dalam data desa.

Belum tertatanya sistem data base desa ini mengakibatkan penyelesaian

permasalahan di desa kurang fokus. Misalnya, terdapat program yang tidak

menyelesaikan permasalahan dan tidak tepat sasaran. Bantuan raskin yang

diterima warga memang disambut antusias, tetapi bantuan tersebut tidak

mengindahkan pada aset base yang dimiliki masyarakat lokal. Mengenai hal ini

dijelaskan oleh Slamet (45 tahun) :

Orang sini itu bekerja sebagai petani, walaupun tidak memiliki lahan

yang luasnya sampai 1 (satu) hektar. Kalau untuk kebutuhan beras,

mayoritas warga tidak membeli karena sudah produksi sendiri dari lahan

sawah. Tapi anehnya, ada bantuan raskin ke warga padahal warga sudah

punya beras. Ya akhirnya dijual, berasnya juga kurang bagus.4

4 Hasil wawancara dengan Slamet (45 tahun), warga Desa Sudimoro Dukuh Wajong Wetan RT.11,

pada 15 Juli 2013.

9

Penyaluran bantuan raskin yang semula bertujuan untuk membantu

memenuhi kebutuhan pokok warga miskin, malah terlihat tidak menyelesaikan

masalah di desa ini. Sementara Wiyono (50 tahun) menuturkan bahwa selama ini

pemerintah Desa Sudimoro dalam membuat keputusan tentang warga yang

berhak mendapatkan bantuan masih diliputi‎kejanggalan.‎―Beberapa orang yang

cukup mampu ekonominya tetap mendapatkan bantuan. Padahal warga yang

tergolong miskin masih cukup banyak.” Wiyono pernah mengusulkan kepada

pemerintah desa agar lebih melihat masyarakat yang kurang mampu. Namun

kritik dan sarannya ini tidak mendapatkan respon yang positif. Yang terjadi

adalah para penerima bantuan tidak mau bila nama mereka digantikan oleh warga

lain yang miskin. Sehingga akhirnya diputuskan untuk tetap nama penerima

tersebut yang mendapatkan bantuan namun ia harus memberikan secara sukarela

sebagian bantuan tersebut kepada warga yang tergolong miskin.5 Data menjadi

penting sebagai bahan atau informasi untuk pengambilan kebijakan di Desa

Sudimoro. Maka dari itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman

dan keterampilan aparat desa untuk mengelola sistem data base.

3. Belum Efektifnya Jaringan Antarlembaga (Pemerintah Desa, Kecamatan, dan

Badan Pusat Statistik) dalam Menyediakan Data Sosial-Spasial

Dalam berbagai kesempatan karena tidak adanya komunikasi atau karena

masih‎ adanya‎ ―arogansi‖‎ antar/masing-masing instansi penyedia data sosial-

5 Hasil wawancara dengan Wiyono (50 tahun), warga Desa Sudimoro Dukuh Maduan RT 7, pada 03

Juli 2013.

10

spasial, sering terjadi set data dasar yang sama untuk berbagai daerah yang itu-itu

saja diadakan/dipetakan berkali-kali sehingga terjadi inefisiensi karena adanya

pengulangan pemakaian dana, waktu, dan tenaga. Keadaan dan situasi seperti ini

tentu saja tidak dapat dibiarkan terus menerus demikian, dan selalu dibiarkan

berulang-ulang terjadi. Hal ini pula yang berimbas pada masyarakat, rumah-

rumah warga menjadi tempat keluar masuk untuk pendataan yang berulang-

ulang. Dalam hal ini masyarakat di tingkat bawahlah yang merasakan

dampaknya, karena seringnya dilakukan pendataan dari beberapa pihak yang

berbeda namun ditingkat desa tidak ada manajemen data desa bersangkutan.

Disamping itu dampak dari pembangunan berbasis economic growth yang

tidak dapat dipungkiri menggejala pada sistem pemerintahan desa dan

masyarakat sehingga masyarakat dan pemerintah desa menganggap data

hanyalah sebuah formalitas dalam administrasi kepemerintahan baik itu

pemerintahan desa maupun kecamatan, bukan sebuah bahan penting untuk

merumuskan sebuah keputusan dan kebijakan untuk program pembangunan.

Sehingga untuk mendapatkan informasi, pemerintah desa hanya mengambil

sampel saja yang ternyata kurang mewakili kondisi masyarakat sebenarnya,

terutama data mengenai masyarakat miskin. Data yang dimiliki oleh BPS adalah

data tahun 2008 di mana saat ini kondisi perekonomian masyarakat tentu

mengalami turun naik. Namun, kuota penyaluran program pengentasan

kemiskinan seperti BLT atau BLSM, raskin dan jamkesmas masih mengalami

11

kericuhan sehingga berdampak pada penyaluran program bantuan kepada

masyarakat miskin.

C. Tujuan Riset dan Pengorganisasian

Riset ini bertujuan untuk mengorganisir komunitas yaitu masyarakat

Sudimoro. Sebelum melakukan pengorganisasian, perlu dilakukan analisa

harapan dari analisa masalah yang telah dilakukan. Dengan demikian dapat

diketahui harapan-harapan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Tujuan

riset dan pengorganisasian tertuang dalam pohon harapan sebagai berikut,

12

Bagan 1.2

Hirarchi Analisa Harapan

13

Maka berdasarkan pohon harapan diatas, tujuan pengorganisasian adalah

membentuk sistem database sosial dan spasial Desa Sudimoro melalu pemetaan

partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Maka upaya menfasilitasi

masyarakat adalah perlu demi terbangunnya desa yang sejahtera dan maju. Desa

yang maju dan sejahtera adalah desa yang berdata. Data bila diolah akan sangat

berguna dalam proses pengambilan kepususan dan kebijakan baik di tingkat

pemerintah desa, kecamatan maupun daerah. Dengan adanya sistem database

yang sistematis yang diperoleh melalui usaha masyarakat lokal secara partisipatif,

maka masyarakat akan lebih cenderung untuk menyadari dan menghargai data,

kehidupan, dan lingkungan, serta aset-aset yang dimiliki.

Adapun tujuan pendampingan ada 3 (tiga) aspek yang hendak dicapai,

antara lain:

1. Membangun partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya sistem

database sosial-spasial desa yang valid. Hal ini dapat dilakukan dengan

mendorong dan mendukung partisipasi masyarakat untuk melakukan

pendataan sosial dengan menggunakan instrumen berupa form survei belanja

rumah tangga. Keikutsertaan masyarakat ini dapat dilakukan dengan

memobilisasi masyarakat untuk pembentukan tim lokal dan dimulai dengan

mengadakan pelatihan pemetaan sosial dan selanjutnya aksi untuk pendataan

sosial.

2. Peningkatan keterampilan aparat desa dalam mengolah sistem database.

Selain masyarakat yang perlu ditingkatkan partisipasinya, tidak dapat

14

dilupakan bahwa posisi perangkat desa memiliki posisi yang sangat penting

dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, perangkat desa dalam hal ini

sebagai pihak yang menguasai data, sumber informasi dan pengambil

kebijakan bagi program di desanya maka sangat perlu untuk meningkatakan

keterampilannya dalam pengolahan sistem data base.

3. Membangun proses komunikasi antar instansi atau lembaga (pemerintah desa,

kecamatan, dan BPS). Dalam hal ini perlu adanya sebuah fasilitasi untuk

membangun komunikasi antara instansi ini, sehingga ada keseimbangan

informasi sehingga bisa meminimalisasi in-efisiensi data yang disebabkan

oleh pengulangan pemakaian dana, waktu dan tenaga.

Sehubungan dengan hal di atas, maka bila dimungkinkan untuk

menindaklanjuti pemetaan secara partisipatif ini untuk menyelesaikan

permasalahan yang dihadapi masyarakat, misalnya kerusakan ekosistem terutama

wilayah pertanian, maka sangat dimungkinkan untuk menggandeng stakeholder

yang berkaitan demi terselesaikannya permasalahan warga.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada

keterkaitan antarbab yang satu dengan yang lain, serta untuk lebih mempermudah

dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika pembahasan. Adapun

sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

15

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan disajikan secara umum mengenai

penelitian yang dilakukan penulis yang meliputi : analisa situasi problematik,

fokus riset dan pengorganisasian, tujuan riset dan pengorganisasian, dan

sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN TEORITIK

Pada bab ini berisi kajian teoritis mengenai pengelolaan sistem data base,

partisipasi masyarakat, tipologi partisipasi, upaya mendorong dan menggerakkan

partisipasi, dan kritik pembangunan tanpa partisipasi masyarakat.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN PARTISIPATORY ACTION

RESEARCH (PAR)

Pada bab ini berisi epistemologi PAR, prinsip-prinsip kerja PAR, langkah-

langkah proses PAR, dan teknik pengorganisasian riset dan membangun

partisipasi.

BAB IV MENEROPONG DESA SUDIMORO

Data yang telah diperoleh dari lapangan disajikan dalam bab ini, yang

berisi deskripsi lokasi penelitian antara lain mengenai kondisi geografis, asala

usul Desa Sudimoro, kondisi demografi, adat istiadat dan mitos masyarakat, ,

kondisi sosial keagamaan, kondisi pendidikan, kondisi politik pembangunan, dan

kondisi ekonomi.

16

BAB V DATA BASE SUDIMORO DALAM SOROTAN

Pada bab ini berisi permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian antara

lain penyebab lemahnya data base Desa Sudimoro dan dampak lemahnya data

base terhadap kehidupan sosial ekonomi dan kemasyarakatan bagi warga

Sudimoro.

BAB VI DINAMIKA PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

Pada bab ini dijelaskan mengenai upaya pengorgnisasian beserta dinamika

yang terjadi saat pengorganisasian masyarakat. Berisi pendekatan keada

masyarakat, analisa sosial bersama masyarakat, pelatihan pemetaan, tahap aksi

berupa pemetaan sosial dan spasial, diskusi terfokus bersama warga, koordinasi

dengan pemerintah desa, lembaga lokal dan Badan Pusat Statistik (BPS).

BAB VII REFLEKSI PEMBELAJARAN MASYARAKAT SUDIMORO

Pada bab refleksi teoritik, berisi refleksi semua hasil riset, proses

pembelajaran, dan program-program aksi yang telah terlaksana.

BAB VIII KESIMPULAN

Pada bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang berisi

kesimpulan.