BAB I PENDAHULUAN A. Alasan Pemilihan Judul 1. …etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/105158/potongan/S1-2016... · rakyat harusnya menumbuhkan kepekaannya dan kemudian berusaha

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

1. Aktualitas

Dewasa ini program bernafaskan pemberdayaan marak dilaksanakan.

Pemerintah selalu berusaha mengembangkan kapasitas masyarakat dengan

program pemberdayaan. Tidak ingin kalah dengan pemerintah, lembaga swadaya

masyarakat dan swasta juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan

masyarakat ini memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Dengan alur

logika bahwa jika masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri,

kemudian segala masalah yang dihadapinya akan dapat terpecahkan.

Sebenarnya ada beberapa contoh wirausahawan sosial di Indonesia yang

namanya sudah sering didengar. Almarhum Bob Sadino yang terkenal karena

perusahaan Kemchicknya. Beliau menganggap bahwa perusahaanya adalah

keluarga, semua anggota Keluarga Kem harus saling menghargai, semuanya

punya fungsi sendiri dan kekuatan sendiri-sendiri (Kaswan, 2015: 145). Susi

Pudjiastuti yang sekarang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan

periode pemerintahan Presiden Jokowi juga seorang wirausaha sosial. Semula ia

berbisnis perikanan dengan modal seadanya. Kemudian tuntutan ekspor memaksa

agar dapat mendistribusikan lobster dan ikan segarnya dengan pesawat. Akhirnya

dia memiliki banyak pesawat, alhasil dia memiliki dua perusahaan yaitu PT ASI

Pudjiastuti Marine Product untuk sektor bisnis maritim dan PT ASI Pudjiastuti

Aviation atau penerbangan Susi Air. Menariknya saat bisnis maritim lesu, ia

2

menyewakan pesawatnya yang semula digunakan untuk ekspor hasil laut untuk

misi kemanusiaan. Bahkan, pesawat milik Susi Air adalah pesawat pertama yang

berhasil mencapai lokasi bencana tsunami Aceh 2004 silam (Putra, 2014).

Kewirausahaan sosial sedang hangat dibincangkan di kalangan civitas

akademika. Pertengahan tahun 2015, di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Gadjah Mada diadakan ASEAN YOUNG SOCIAL PRENEURS

PROGAM (AYSPP). Berupa kompetisi kewirausahaan sosial se-ASEAN dan

Timor Leste. Ada juga Young Social Entrepreneurships (YSE) diselenggarakan

oleh Singapore International Foundation. Berusaha membidik ide–ide brilian

mahasiswa Fakultas Teknik UGM, yang dimulai awal tahun 2016. Bahkan, rektor

UGM Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D bertekad menjadikan UGM

sebagai Sociopreneur University dalam pidatonya saat dilantik menjadi rektor

UGM (Susanto, 2014). Walaupun hangat dibicarakan di ranah akademik. Tidak

dapat dipungkiri bahwa pelaksana kewirausahaan sosial adalah pengusaha atau

organisasi.

APIKRI hadir di tengah perdagangan bebas di Indonesia. APIKRI yang

mulai berdiri tahun 1980an mengutamakan prinsip fair trade. APIKRI juga

melaksanakan kewirausahaan sosial. Desa Wisata Krebet merupakan salah satu

anggota dari APIKRI. Di Desa Wisata Krebet APIKRI hadir sejak tahun 1990

hingga saat ini. Di Desa Wisata Krebet proses kewirausahaan sosial dilaksanakan

oleh APIKRI.

3

2. Orisinalitas

Penelitian mengenai APIKRI dan Desa Wisata Krebet telah banyak

dilaksanakan oleh peneliti dari berbagai lembaga. Namun, belum ditemukan

penelitian yang berjudul “Implementasi Kewirausahaan sosial oleh APIKRI di

Desa Wisata Krebet”. Penulis telah melakukan penelusuran mengenai penelitian–

penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan topik terhadap penelitian yang

hendak penulis lakukan. Berikut akan disajikan penelitian terdahulu terkait

APIKRI di Desa Wisata Krebet untuk menunjukkan orisinalitas dan komparasi

dari penelitian yang telah dilaksanakan penulis.

Penelitian pertama berjudul “Pemberdayaan Pengrajin Partisipan APIKRI”

oleh Blasius Suryamitisen Jumpa. Karya ilmiah ini dilakukan pada tahun 2014.

Secara umum penelitian ini berusaha memberikan gambaran mengenai

pelaksanaan program pemberdayaan APIKRI. Metode penelitian yang digunakan

pada penelitian ini kualitatif untuk menjelaskan pelaksanaan program

pemberdayaan pengrajin partisipan APIKRI dan metode kuantitatif untuk

mengukur kemandirian pengrajin setelah adanya program. Hasil penelitian ini

menunjukan bahwa program pemberdayaan oleh APIKRI berperan dalam

memandirikan pengrajin.

Penelitian kedua ditulis oleh Amrol Kamel dengan judul “Persepsi

Pengrajin terhadap Model Pendampingan Yayasan APIKRI untuk Pengembangan

Usaha Mikro (Studi Kasus Pengrajin Batik Kayu Topeng di Kabupaten Bantul)”.

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016 metode penelitian yang digunakan

adalah kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil pengrajin batik

4

kayu di Desa Wisata Krebet dan persepsi pengrajin terhadap model

pendampingan APIKRI.

Penelitian selanjutnya berjudul “Respon Pengrajin Partisipan Bidang

Agribisnis terhadap Program APIKRI di Kabupaten Bantul” ditulis oleh Hesti

Aina. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016. Penelitian ini berusaha

mengetahui respon pengrajin partisipan terhadap Program APIKRI dan faktor-

faktor yang mempengaruhi respon pengrajin partisipan terhadap program

APIKRI. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya tidak terdapat pembahasan

mengenai kewirausahaan sosial oleh APIKRI. Belum ada yang menjabarkan

bagaimana implementasi kewirausahaan sosial oleh APIKRI. Hal tersebut dapat

dikatakan sebagai kelemahan penelitian terdahulu. Maka dari itu, penelitian ini

berusaha melengkapi kajian tentang APIKRI utamanya membahas implementasi

kewirausahaan sosial oleh APIKRI di Desa Wisata Krebet.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya merupakan referensi yang penting

dalam pembahasan hasil penelitian ini. Penulis memberikan apresiasi kepada

penelitian-penelitian sebelumnya yang telah memberikan makna, pengetahuan dan

pemahaman yang baru terkait dengan program pemberdayaan yang dilakukan oleh

APIKRI, tetapi penelitian-penelitian tersebut belum ada yang fokus pada

pembahasan mengenai kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh APIKRI. Oleh

karena itu, penelitian ini berfokus pada implementasi sosial entrepreneurship oleh

APIKRI di Desa Wisata Krebet, Dusun Krebet, Desa Sendangsari, Kecamatan

Pajangan, Bantul, Yogyakarta.

5

3. Relevansi dengan Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) memiliki tiga

konsentrasi keilmuan. Kebijakan Sosial (Social Policy), Pemberdayaan

Masyarakat (Community Empowerment) dan Tanggung Jawab Sosial perusahaan

(Coorporate Social Responsibility). Ketiga konsentrasi tersebut dipelajari dan

dikembangkan ilmunya di Departemen PSdK. Tentunya dengan objek

masyarakat. Dalam rangka memperoleh kesejahteraan tanpa kecuali. Salah satu

konsentrasinya berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Pemberdayaan Masyarakat

(Community Empowerment).

Topik penelitian yang hendak dilaksanakan oleh penulis adalah untuk

mengetahui implementasi kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh APIKRI di

Desa Wisata Krebet. Ada dua hal yang relevan dengan kajian Pembangunan

Sosial dan Kesejahteraan, yakni pemecahan masalah sosial melalui implementasi

pemberdayaan. Kedua hal tersebut dapat dilihat dari implementasi kewirausahaan

sosial oleh APIKRI. Dengan demikian, maka penelitian mengenai implementasi

kewirausahaan sosial APIKRI memiliki relevansi yang kuat terhadap bidang studi

Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan.

B. Latar Belakang

Kewirausahaan sosial adalah salah satu contoh bentuk penanganan

masalah sosial yang dapat dilakukan oleh selain pemerintah (Soebiakto, 2015).

Artinya masyarakat atau swasta dapat membawa perubahan sosial tanpa ada

6

campur tangan pemerintah. Menggunakan kepekaan sosial untuk membaca

kondisi masalah sosial. Kemudian menggunakan kewirausahaan untuk

menyelesaikannya.

Kewirausahaan sosial kini sedang menjadi perbincangan yang hangat

dikalangan civitas akademika. Tercantum dalam Tri Dharma perguruan tinggi

yaitu pengabdian masyarakat. Mahasiswa yang dianggap sebagai pembela nasib

rakyat harusnya menumbuhkan kepekaannya dan kemudian berusaha

menyelesaikan permasalahan sosial yang ada. Bukan berarti harus mahasiswa saja

yang melakukan praktik kewirausahaan sosial. Banyak praktisi–praktisi yang

memiliki kepekaan sosial dan menerapkannya dalam kewirausahaan sosial ini.

Menurut Andersen (Wibowo, 2015:8) praktik kewirausahaan sosial mungkin

sudah sangat tua, tetapi sebagai sebuah kajian akademik ilmiah, topik ini terhitung

masih bayi. Oleh sebab itu penulis merasa sangat tergerak untuk meneliti.

Permasalahan sosial di Indonesia sangat mendalam dan multidimensi.

Dalam menyelesaikan permasalahan sosial di Indonesia membutuhkan lebih dari

sekedar intervensi pemerintah, lembaga non-profit dan lembaga internasional

(Dhewanto, 2013:69). Masalah tersebut antara lain kemiskinan, urbanisasi,

pengangguran, pendidikan, kesehatan, diskriminasi gender dan korupsi. Hal

tersebut membuka peluang munculnya wirausahawan sosial untuk menyelesaikan

masalah sosial dengan inovasi- inovasi sosial.

Pelaku kewirausahaan sosial adalah wirausahawan yang memiliki misi

sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia pada dasarnya tidak dapat hidup

sendiri di dunia karena manusia diciptakan memang untuk saling berinteraksi dan

7

terikat dengan orang lain. Oleh karena itu sudah selayaknya setiap manusia

memiliki rasa peduli terhadap orang lain (Dhewanto, 2013: 51). Bentuk

kepedulian itu merangsang wirausahawan menjunjung misi sosialnya.

Kewirausahaan sosial adalah individu atau kelompok yang menciptakan

perubahan bagi masyarakat dengan menangkap peluang yang hilang dan

memperbaiki sistem melalui pendekatan-pendekatan baru dan menciptakan solusi

untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik (Dhewanto, 2013: 52).

Salah satu lembaga pelaku kewirausahaan sosial adalah APIKRI (Asosiasi

Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Indonesia). APIKRI berusaha untuk

mengembangkan kerajinan–kerajinan asli Indonesia agar layak untuk diekspor.

APIKRI membina kelompok–kelompok usaha mikro. Mengajarkan pembuatan

produk yang memiliki standar produksi, berusaha menyediakan bahan baku dan

berakhir pada usaha mengekspor barang hasil produksi.

Visi APIKKRI adalah menjunjung tinggi gerakan fair trade. Fair Trade

sendiri berarti perdagangan yang adil, di mana perdagangan selalu

mempertemukan antara pembeli dan penjual. Tidak terdapat pihak yang merasa

dirugikan atas diadakannya perdagangan tersebut. Kejadian yang sering terjadi

banyak penjual yang dirugikan akibat harga pasar tidak sesuai dengan biaya

produksi. Kegiatan ekspor tanpa adanya asuransi sama artinya perjudian yang

harus ditanggung pengrajin. Visi tersebut sangat menguntungkan pengrajin

anggota APIKRI, apalagi menjadi keuntungan APIKRI dalam melaksanakan

kewirausahaan sosial.

8

Selain fair trade, APIKRI juga menerapkan nilai–nilai kewirausahaan

sosial. Menggunakan kepekaan terhadap masalah sosial. Kemudian berusaha

mengatasi masalah–masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya

berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan nilai–nilai kewirausahaan untuk

mencapai perubahan sosial. Wujud pelaksanaan kewirausahaan sosial tersebut

salah satunya ada di Desa Wisata Krebet. Implementasi kewirausahaan sosial

APIKRI adalah hal yang hendak dicari dalam penelitian ini.

Desa Wisata Krebet terletak di Dusun Krebet, Desa Sendangsari,

Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, DIY. Merupakan satu dari sekian

banyak desa wisata yang berada di Yogyakarta. Memiliki hasil kerajinan yang

beragam. Oleh sebab itu banyak warga di sana yang berprofesi menjadi pengrajin

kerajinan. Hasil kerajinan yang paling terkenal adalah batik ukir kayu. Terdapat

anggota pengrajin APIKRI di Dusun Krebet. Kurang lebih ada tiga pengrajin yang

aktif hingga saat ini. Berawal dari bengkel industri yang kecil hingga berkembang

menjadi besar. APIKRI meyakini bahwa usaha tersebut dapat dikembangkan lebih

lanjut, kemudian dapat menjalin kerja sama dengan APIKRI. Dimulai dari

bimbingan mengenai produk kerajinan, penentuan kualitas dan harga.

Masalah pemasaran adalah masalah utama yang dialami oleh pengrajin

Desa Wisata Krebet. Terutama pada saat melakukan ekspor kerajinan ke luar

negeri. Pengrajin dihadapkan terhadap dua pilihan yaitu ekspor secara mandiri

atau melalui perusahaan atau Perseroan Terbatas. Tentunya terdapat keuntungan

dan kerugian pada tiap pilihan tersebut. Kalau dilakukan ekspor secara mandiri,

yaitu langsung oleh pengrajin. Keuntungan yang didapat akan sangat terasa

9

karena tidak melalui pihak perantara. Resikonya sangat besar mungkin hasil

kerajinan dapat rusak saat perjalanan yang berarti konsumen enggan membeli bila

barang yang didapat tidak sesuai keinginan. Berbeda cerita dengan menggunakan

jasa eksportir. Barang kerajinan tentu memiliki “asuransi” dan dipastikan selamat

sampai negara tujuan. Mana mungkin ada perusahaan yang mau rugi saat

melakukan pekerjaannya. Akan tetapi, biaya yang harus diberikan oleh pengrajin

tentu tidaklah sedikit. Oleh karena itu APIKRI hadir di Desa Wisata Krebet

dengan cara yang berbeda, yakni mengutamakan prinsip fair trade.

APIKRI juga ingin mengembangkan jaringannya dengan memperluas

kekayaan produknya berupa kerajinan batik ukir kayu. APIKRI melaksanakan

kewirausahaan sosial di Desa Wisata Krebet juga mengarahkan APIKRI pada

keuntungan. Setidaknya agar APIKRI memiliki jaringan-jaringan kerajinan

tradisional yang makin berlimpah. Hal tersebut berdampak pada keuntungan bagi

pengrajin tersebut dan tentunya bagi APIKRI sendiri. Terutama bagi pengrajin

yaitu prinsip fair trade yang begitu diutamakan oleh APIKRI sebab memangkas

pihak-pihak penyalur yang menyebabkan keuntungan pengrajin berkurang.

Dengan demikian maka penelitian ini layak untuk dilaksanakan. Untuk

memperkaya kajian akademik mengenai kewirausahaan sosial. Meskipun

prakteknya dianggap sudah cukup tua, tetapi tidak disertai perkembangan

akademis yang kurang memadahi. Apalagi wirausahawan sosial memiliki

kesadaran yang tinggi untuk peduli terhadap sesama manusia. Berusaha untuk

menyelesaikan masalah sosial dan mencari solusinya demi menciptakan

perubahan sosial yang positif.

10

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan penelitian ini adalah:

Bagaimana implementasi kewirausahaan sosial oleh APIKRI di Desa Wisata

Krebet, Dusun Krebet, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan,

Kabupaten Bantul, DIY dalam pemberdayaan pengrajin?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Substansial

Mengetahui implementasi kewirausahaan sosial oleh APIKRI di Desa

Wisata Krebet, Dusun Krebet, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan,

Kabupaten Bantul, Yogyakarta dalam pemberdayaan pengrajin.

b. Tujuan Operasional

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan Ilmu

Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, terutama mengenai kajian pemberdayaan

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu konsentrasi dalam

program studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Kewirausahaan sosial

merupakan salah satu upaya pemberdayaan yang berusaha menyelesaikan masalah

sosial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi landasan atau acuan dan

bahan komparasi serta pertimbangan bagi penelitian terkait yang selanjutnya.

11

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai bahan perbandingan organisasi lain dalam melaksanakan

kewirausahaan sosial pada kelompok masyarakat.

b. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan referensi untuk

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya bidang

pemberdayaan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga tinjauan pustaka sesuai

dengan rumusan masalah. Terdapat tiga tinjauan pustaka dalam subbab ini

digunakan untuk memberi gambaran agar pembaca memiliki pengetahuan awal.

Pembaca diharapkan dapat lebih memahami terkait hal-hal yang bersangkutan

dengan rumusan masalah.

1. Implementasi

Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya

mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002:70).

Dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana

dan sengaja dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan

kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus

diikuti oleh objek berikutnya. Menurut Setiawan (2004:39) Implementasi adalah

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan

12

tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang

efektif.

Proses implementasi dilaksanakan saat rencana sudah dirancang. Kaswan

(2015:88) rencana harus disertai pedoman implementasi yang menunjukkan

bagaimana tindakan–tindakan itu dilaksanakan. Implementasi meliputi membagi

tugas di antara pelaksana yang berbeda, dan menjelaskan batas waktu

penyelesaian. Baik program maupun kebijakan penyusunan rencana merupakan

hal yang sangat penting. Rencana atau road map adalah panduan dalam rangka

mencapai tujuan yang diharapkan. Kalaupun tujuan yang dicapai sedikit

terlambat. Maka, pasti ada faktor–faktor penyebab kenapa implementasi tidak

berjalan sesuai harapan.

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2005) terdapat enam variabel

yang memberikan pengaruh terhadap implementasi. (1) standar dan sasaran, harus

jelas dan terukur supaya dapat direalisasikan, jika standar dan sasarannya tidak

jelas, maka yang akan terjadi adalah multitafsir atau dapat menimbulkan konflik.

(2) Sumber daya, pada implementasi tentu dibutuhkan sumber daya manusia

maupun sumberdaya non manusia. (3) hubungan antar organisasi, implementasi

sebuah program sangat memerlukan dukungan maupun organisasi dari pihak-

pihak yang berkaitan, koordinasi dan kerja sama harus diperhitungkan agar

sasaran implementasi dapat tercapai. (4) Karakteristik agen pelaksana yang

mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi

dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu

kebijakan. (5) Kondisi sosial politik dan ekonomi yang mencakup sumber daya

13

ekonomi lingkungan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok

kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijkan, sifat opini-opini

publik yang ada di lingkungan pelaksanaan implementasi dan sikap-sikap elit

politik dalam mendukung implementasi suatu kebijakan. (6) Disposisi, mencakup

tiga hal penting yaitu: respons implementator terhadap kebijakan yang

mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan, kognisi atau pemahaman

terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementator. Variabel tersebut

benar-benar menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang sudah

diatur dan direncanakan.

Selain definisi dan konsep, hal lain yang perlu diperhatikan dalam melihat

dan menganalisis proses implementasi kebijakan adalah model-model dari

implementasi kebijakan tersebut. Model yang digunakan sebagai dasar analisis

data penelitian ini adalah model atau teori implementasi kebijakan yang

dikembangkan oleh George C, Edwads III. Menurut Edward III (Subarsono,

2005:90), terdapat empat variabel yang mempengaruhi implementasi suatu

kebijakan , dimana variabel-variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain,

yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi

(disposition) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).

Menurut Widodo (2008:97), komunikasi kebijakan didefinisikan sebagai

suatu proses yang terjadi di antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan

dalam usaha penyampaian informasi kebijakan. Informasi–informasi mengenai

kebijakan tersebut harus disampaikan kepada pelaksana kebijakan agar mereka

bisa memahami dan mengetahui apa yang menjadi substansi, kelompok sasaran

14

kebijakan, arah, dan tujuan kebijakan (Widodo, 2008). Keberhasilan implementasi

kebijakan dapat terlihat dari kesiapan para pelaku kebijakan dalam mengetahui

apa yang harus dikerjakan dan dipersiapkan, sesuai dengan tujuan dan sasaran

kebijakan (Subarsono, 2005).

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang memiliki peranan penting

dalam implementasi suatu kebijakan. Apabila substansi dan tujuan kebijakan

sudah diinformasikan dengan jelas dan konsisten, namun sumber daya yang

dimiliki dalam pelaksanaan kebijakan terbatas, maka hal tersebut akan

berpengaruh pada keefektifan implementasi kebijakan (Subarsono, 2005:91).

Menurut Widodo (2008) terdapat tiga sumber daya yang diperlukan dalam

implementasi suatu kebijakan, yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan

dan sumber daya peralatan. Pertama, sumber daya manusia berkaitan dengan

jumlah pelaku kebijakan beserta keahlian dan kemampuan yang perlu dimiliki

dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Kedua, sumber daya keuangan

merupakan sumber daya yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi

implementasi program. Terbatasnya sumber daya keuangan akan berpengaruh

pada terbatasnya kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pelaksanaan

kebijakan. Ketiga, sumber daya peralatan merupakan sumber daya yang

digunakan dalam operasionalisasi implementasi suatu kebijakan, seperti: gedung,

tanah dan berbagai sarana yang akan memudahkan dalam implementasi suatu

kebijakan (Widodo, 2008:98-102).

Menurut Subarsono (2005:92), apabila para pelaku kebijakan mempunyai

disposisi yang baik, maka ia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai

15

dengan tujuan kebijakan dan keinginan para pembuat kebijakan. Disamping itu,

akan terjadi pertentangan yang berakibat pada tidak efektifnya proses

implementasi kebijakan apabila para pelaksana kebijakan memiliki sikap dan

perspektif yang berbeda dengan para pembuat kebijakan (Subarsono, 2005).

Menurut Widodo (2008:106), struktur birokrasi ini mencakup berbagai

aspek, seperti: pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit dalam organisasi

yang bersangkutan, struktur organisasi, serta hubungan organisasi dengan

organisasi luar dan sebagainya. Struktur birokrasi mencakup dua dimensi, yaitu

fragmentasi dan standar prosedur operasi yang bisa menyeragamkan dan

memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tindakan dan tugas (Widodo, 2008).

2. Kewirausahaan Sosial

Sejarah kewirausahaan sosial di dunia sudah dimulai sejak tahun 1960.

Walaupun, pada masa itu belum benar–benar menyebut diri dengan

kewirausahaan sosial. Tetapi, Florance Nightingale merupakan pendiri sekolah

perawat. Pada masa itu opini publik cenderung menyebutnya sebagai pekerja

sosial. Padahal, nuansa pemberdayaan ala kewirausahaan sosial mengalir kental di

sekolah keperawatan itu. Grameen Bank dari Bangladesh juga merupakan satu

dari bentuk kewirausahaan sosial. Dimulai sekitar tahun 1975, Muhhamad Yunus

adalah seorang profesor ahli ekonomi yang turun langsung untuk mengentaskan

kemiskinan. Oleh karena itu, fokus grameen bank adalah kemiskinan saja.

Istilah kewirausahaan sosial merupakan turunan dari kewirausahaan

(Destianto, 2015). Munculnya kata social yang erat kaitannya dengan masyarakat.

16

Makna kata masyarakat tersebut menyamarkan makna kewirausahaan yang

cenderung akan sisi ekonomi. Walaupun akhirnya menggunakan prinsip–prinsip

ekonomi untuk menyelesaikan masalah sosial. Karena tujuan dari kewirausahaan

sosial sendiri adalah menciptakan perubahan sosial berupa kesejahteraan.

Wirausaha sosial merupakan salah satu bentuk dari jenis–jenis

kewirausahaan. Mereka adalah wirausaha yang memiliki misi sosial. Akan tetapi,

oleh sebab misi tersebut, mereka menghadapi tantangan yang khas dan segala

definisi untuk mencerminkannya (Gregory, 1998:3). Sedangkan, (Richez-Battesti

& Francesca Petrella, 2013) kewirausahaan sosial adalah jenis kewirausahaan

yang berbeda yang bertujuan menciptakan nilai sosial, yaitu manfaat dalam skala

besar bagi masyarakat. Memang diperlukan kejelian membaca peluang untuk

melakukan perubahan sosial. Sudah barang pasti bila kemampuan tersebut wajib

dimiliki oleh wirausahawan.

Menurut Saifan (dalam Dhewanto, 2013: 45) kewirausahaan sosial telah

berkembang secara signifikan di tingkat praktis, tetapi tidak pada tingkat teoritis.

Ia juga menambahkan kurangnya kesepakatan tentang definisi kewirausahaan

sosial yang berarti bahwa disiplin ilmu lainnya sering keliru dalam

mendefinisikan kewirausahaan sosial. Kesamaan definisi sangatlah penting guna

mengatur fungsi kewirausahaan sosial secara terpisah dari kegiatan yang

berorientasi dan mengidentifikasi batas-batas sosial di mana kewirausahaan sosial

melakukan usahanya. Berikut akan disajikan tabel yang menunjukan perbedaan

konsep penyelesaian maslah sosial antara filantropi (charty), Lembaga Swadaya

17

Masyarakat (LSM) dan kewirausahaan sosial menggunakan analogi cara

mendapatkan ikan.

Tabel I. Perbedaan Konsep Kewirausahaan Sosial

Konsep Penyelesaian Masalah Filantropi/ Charity “Beri seseorang ikan dan Anda

memberinya makan untuk satu hari ...”

Lembaga Swadaya Masyarakat/ Pemberdayaan Masyarakat

“... Mengajarkan seseorang pria untuk menangkap ikan dan anda memberikannya untuk makan seumur hidup”

Kewirausahaan Sosial “Memberikan akses modal untuk menciptakan bisnis perikanan yang berkelanjutan pada tingkat yang adil pengembalian dan mengubah dunia.”

Sumber: Saifan (dalam Dhewanto, 2013)

Tabel I menjelaskan bahwa kedalaman kewirausahaan sosial dibandingkan

konsep filantropi. Kewirausahaan sosial memberikan peluang terselesaikannya

masalah sosial secara lebih nyata. Hal yang paling menegaskan antara

kewirausahaan sosial dibandingkan dengan LSM yaitu potensi keberlangsungan

penyelesaian masalah sosial konsep kewirausahaan sosial lebih terjamin karena

menjadi bisnis bukan untuk kepentingan sendiri. Dalam penelitian ini ternyata

APIKRI adalah sebuah LSM yang melaksanakan kewirausahaan sosial.

Kewirausahaan sosial berdampak lebih jauh daripada pemberdayaan

masyarakat. LSM atau pemberdayaan masyarakat tidak mengajarkan bagaimana

sebuah usaha dapat mendatangkan keuntungan sesuai asas kewirausahaan. Oleh

karena itu, yang membedakan pemberdayaan masyarakat dengan kewirausahaan

sosial, dimana kewirausahaan sosial mengajarkan berbisnis untuk menyelesaikan

masalah sosial.

Menurut Kaswan (2015:18) kewirausahaan sosial biasanya digunakan

untuk menjelaskan semua program ekonomi yang melayani misi sosial dan atau

18

misi lingkungan hidup serta yang menginvestasikan ulang sebagian besar

surplusnya dalam mendukung misinya. Fokusnya pada pencapaian efisiensi

ekonomi dan inovasi sosial. Misi sosial tersebut sengaja diangkat demi melakukan

perubahan sosial. Oleh sebab itu kepekaan sosial wirausahawan mempengaruhi

ketercapaian misi sosialnya.

Menurut Ryszard Praszkier dan Anderzej Nowak (Kaswan, 2015:30) ada

lima dimensi utama dalam kewirausahaan sosial: (1) misi sosial, tidak hanya

mencari keuntungan, tetapi wirausahawan sosial percaya bahwa tujuannya lebih

besar dari sekedar membangun nilai ekonomi dalam organisasi. (2) Inovasi sosial,

pembaharuan yang sifatnya sosial baik dalam tujuan maupun sarananya yang

secara stimultan memenuhi nilai sosial dan menciptakan hubungan sosial baru. (3)

Perubahan Sosial, susah untuk dapat memisahkan inovasi sosial dengan

perubahan sosial. Tetapi, ciri utama dari perubahan sosial adalah bersifat letupan

dan pada akhirnya memiliki konsekuensi luas dan jangka panjang. (4) Semangat

kewirausahaan, dapat dilihat melalui inovasi, kreasi terhadap pembaharuan,

menciptakan kekayaan bagi individu dan menambahkan nilai bagi masyarakat. (5)

Kepribadian, tiga ciri menonjol yang mencerminkan kepribadian wirausahawan

sosial: kebutuhan untuk berprestasi, lokus kontrol dan keberanian mengambil

resiko.

Menurut Durieux & Stebbins (Kaswan, 2015) Kewirausahaan sosial dapat

ditinjau dari tiga unsur utama: motivasi, organisasi, dan masyarakat . Ketiga unsur

tersebut saling mengisi satu sama lain. Motivasi kewirausahaan sosial kebanyakan

dimulai dari rasa simpati terhadap nasib orang lain, kegentingan dan kepedulian

19

Antecendent

•Motivasi sosial/ Misi

•Identifikasi peluang

•Akses Permodalan/ Funding

•Banyaknya kuantitas pihak-pihak yang bersentuhan

Entrepreneurial Orientation

•Keinovasian

•Keproaktivan •Pengambilan resiko

•Potensi agresi dalam kompetisi

•Otonomi

Outcomes

•Penciptaan nilai sosial

•kesinambungan solusi

•Tingkat kepuasan pihak-pihak yang bersentuhan

yang menginspirasi wirausaha sosial. Unsur organisasi menegaskan bahwa

orientasi organisasi tersebut bergerak sebagai lembaga bisnis atau nirlaba. Apabila

berbentuk organisasi bisnis maka staf yang bekerja didalamnya diberi upah. Jika

organisasi nirlaba, mereka bisa saja dibayar atau bekerja sebagai relawan.

Organisasi juga harus memiliki misi dan misi yang jelas. Sehingga, tujuan dari

organisasi tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat diwujudkan.

Masyarakat merupakan sasaran dari perubahan sosial yang direncanakan.

Kewirausahaan sosial berusaha mengidentifikasi peluang untuk

mengkonversikannya menjadi pendorong perubahan di masyarakat agar dapat

memecahkan masalah sosial.

Proses kewirausahaan sosial secara umum tidak jauh berbeda dengan

wirausaha. Terdapat beberapa bagian yang menyebabkan proses ini menjadi khas

dan unik Lumpkin (dalam Wibowo, 2015: 27). Terdapat tiga tahap dalam proses

ini

Bagan Kerangka Kerja Proses Kewirausahaan Sosial

Sumber: Lumpkin (dalam Wibowo, 2015: 27)

20

Cara mengukur keberhasilan kewirausahaan sosial bukan dilihat dari profit yang

didapatkan, tetapi pada tingkat di mana nilai-nilai sosial yang sudah dihadirkan

oleh Dees (dalam Wibowo, 2015: 19).

Dalam penelitian ini definisi utama yang dipakai dalam mengkerangkai

kewirausahaan sosial adalah pendapat George. Wirausaha sosial merupakan salah

satu bentuk dari jenis–jenis kewirausahaan. Mereka adalah wirausaha yang

memiliki misi sosial. Akan tetapi, oleh sebab misi tersebut, mereka menghadapi

tantangan yang khas dan segala definisi untuk mencerminkannya (Gregory,

1998:3). Lalu, untuk menginterpretasikan kewirausahaan sosial dalam penelitian

ini menggunakan lima dimensi kewirausahaan sosial menurut Ryszar Praszkier

dan Anderzej Nowak.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat ditinjau dari perspektif pembangunan.

Pembangunan adalah proses natural mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu

terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata (Wrihatnolo &

Dwidjowijoto, 2007: 43). Tentunya segala upaya yang dilakukan oleh negara

untuk kemakmuran rakyatnya. Setidaknya berusaha memperbaiki keadaan saat ini

menuju kondisi yang lebih baik. Maka dari itu salah satu tujuan pembangunan

adalah perubahan sosial. Menurut Soetomo (2012:42) berbagai prinsip, teori dan

kecenderungan umum proses perubahan sosial dapat digunakan untuk

menjelaskan fenomena perkembangan atau pembangunan masyarakat. Dalam

penelitian ini prinsip-prinsip pemberdayaan yang akan digunakan berdasarkan

21

Soetomo (2006: 82) yaitu: (1) fokus perhatian ditujukan pada komunias sebagai

suatu kebulatan (2) berorientasi pada kebutuhan dan permasalahan komunitas (3)

mengutamakan prakarsa, partisipasi dan swadaya masyarakat.

Selama ini, pelaksanaan pembangunan seakan–akan turun dari atas ke

bawah. Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan pembangunan

yang berorientasi pada perspektif pertumbuhan yang dikombinasikan dengan

kebijakan sendiri. Justru, menimbulkan kesan sepihak atau sentralis dan top down.

Memang benar jika, kebijakan secara makro dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonomi. Tetapi, tidak berlaku pada kaum–kaum marginal yang hidup dibawah

garis kemiskinan.

Konsep pemberdayaan muncul untuk meratakan kekuasaan yang selama

ini mengalir dari atas ke bawah. Ketidakberdayaan masyarakat dalam

mempengaruhi proses perencanaan kebijakan merupakan contoh kekuasaan yang

sentralis. Padahal, kebutuhan masyarakat daerah satu dengan yang lain tentu tidak

sama. Jadi, perlu ada identifikasi sesuai kondisi dan keadaan yang ada dengan

cara mandiri. Menurut Wrihatnolo (2007:115) unsur penting dalam pemberdayaan

adalah desentralisasi dan pengembangan kapasitas. Pemberdayaan atau

empowerment mengandung dua pengertian, (1) to give power or Authority to atau

memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke

pihak lain, (2) to give ability to atau to enable atau usaha untuk memberi

kemampuan atau keberdayaan.

22

Tinjauan pustaka ini telah digunakan untuk mengkerangkai pembahasan

tentang topik penelitian. Penelitian berfokus pada implementasi, kewirausahaan

sosial dan pemberdayaan masyarakat sesuai rumusan masalah. Implementasi

digunakan untuk melihat bagaimana kegiatan teknis yang dilakukan oleh APIKRI.

Hal tersebut dilihat mulai dari tahap awal identifikasi atau perencanaan hingga

akhir prosesnya. Kewirausahaan sosial digunakan untuk menggarisbawahi,

bagaimana konsep kewirausahaan sosial yang digunakan oleh APIKRI. Konsep-

konsep apa yang dijunjung tinggi oleh APIKRI dalam melaksanakan

kewirausahaan sosial hingga pelaksanaan yang dilakukan di lapangan.

Pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bahwa

pengrajin batik ukir kayu adalah wujud dari masyarakat. Pemberdayaan tersebut

dilakukan oleh APIKRI sebagai lembaga non pemerintah atau Lembaga Swadaya

Masyarakat. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan adalah kewirausahaan sosial.

Akhirnya, konsep-konsep tersebut telah dilihat dalam Desa Wisata Krebet tempat

pengrajin batik ukir kayu, karena APIKRI memiliki anggota pengrajin di Desa

Wisata Krebet.