1 LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Soreang 2017 BAB I PENDAHULUAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka RSUD Soreang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 sesuai ketentuan diatas. LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dibuat sebagai implementasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Sehubungan dengan itu, maka RSUD Soreang yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung berkewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban mengenai capaian kinerja dan akuntabilitas yang menyajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2017.
52
Embed
BAB I PENDAHULUAN - bandungkab.go.id · 6 LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Soreang 2017 2. Struktur Organisasi RSUD Soreang Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Soreang 2017
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD ini merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan
dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka RSUD
Soreang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban membuat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 sesuai ketentuan diatas.
LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dibuat sebagai implementasi
berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa
laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis instansi.
Sehubungan dengan itu, maka RSUD Soreang yang merupakan salah satu
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung berkewajiban membuat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban mengenai capaian kinerja dan akuntabilitas yang menyajikan
keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2017.
2
LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Soreang 2017
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di lingkungan
Kabupaten Bandung RSUD Soreang masih terkendala dengan sulitnya
pengembangan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, hal ini karena faktor
luas lahannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk di tambah. Oleh karena itu
relokasi Pembangunan RSUD Soreang ke tempat yang lebih strategis menjadi
pekerjaan rumah yang mesti segera terealisasi.
A. GAMBARAN UMUM
1. Sekilas Tentang RSUD Soreang
Rumah Sakit Umum Daerah Soreang yang masih merupakan rumah
sakit tipe C keberadaannya di Kabupaten Bandung mempunyai peranan
penting dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Sebagai bentuk organisasi pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif,
yang mencakup berbagai aspek antara lain promotif (mempromosikan),
preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan).
RSUD Soreang yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung berdiri
tahun 1996 merupakan pengembangan dari Puskesmas DTP Soreang dengan
dasar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK. II Bandung Nomor:
445/4056/Tapra tahun 1996 perihal Persetujuan Prinsip Peningkatan
Puskesmas DTP Soreang menjadi Rumah Sakit Kelas D. Pada tahun 1997,
RSUD Soreang ditetapkan menjadi Rumah Sakit Daerah Kelas C berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1409/MENKES/SK/XII/1997.
Rumah Sakit Umum Daerah Soreang secara geografis terletak di
Kabupaten Bandung berada pada 6°,41’ – 7°,19’ Lintang Selatan dan
diantara107°22’ – 108°5’ Bujur Timur dengan luas wilayah 1.762 39 Km2.
RSUD Soreang berada di Ibukota Kabupaten Bandung yaitu di Kota Kecamatan
Soreang Jln. Alun-alun Utara No. 1 Soreang Kabupaten Bandung. Batas Utara
Kabupaten Bandung Barat; Sebelah Timur Kabupaten Sumedang dan
Kabupaten Garut; Sebelah Selatan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur
sebelah Barat Kabupaten Bandung Barat; di bagian Tengah Kota Bandung dan
Kota Cimahi. Kabupaten Bandung terdiri atas 31 kecamatan, 270 Desa dan 10
Kelurahan. Dengan jumlah penduduk sebesar 4.069.872 jiwa (Hasil Analisis
2015) dengan mata pencaharian yaitu di sektor industri, pertanian,
pertambangan, perdagangan dan jasa.
3
LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Soreang 2017
RSUD Soreang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung memiliki tupoksi utama
memberikan pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Bandung. Luas tanah
RSUD Soreang semula sebesar 7.398 M2 dengan luas bangunan fisik RSUD
Soreang yang berdiri diatas lahan tersebut adalah 7381 M2. Wilayah cakupan
RSUD Soreang meliputi beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung
yaitu : Soreang, Ciwidey, Rancabali, Pasir Jambu, Cimaung, Pangalengan,
Dayeuhkolot, dan Bojongsoang, disamping menerima kunjungan pasien dari
luar Kabupaten Bandung antara lain Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten
Cianjur Bagian Selatan dan Garut Selatan.
RSUD Soreang memiliki sarana fisik/gedung yang terdiri dari (1) Gedung
Perawatan Terpadu yang digunakan untuk kegiatan Kamar Operasi, Intensive
Care Unit, Instalasi Gizi, Ruang Laundry, Instalasi Rawat Inap, Instalasi
Farmasi, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Unit Bank Darah, (2)
Gedung Manajemen dengan lantai I digunakan untuk Instalasi Radiologi dan
Instalasi Laboratorium serta lantai dasar yang digunakan untuk IGD sedangkan
lantai II dan III untuk kantor serta (3) Gedung Pelayanan Kesehatan terpadu
Terpadu untuk Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan.
Adapun tugas pokok dan fungsi RSUD Soreang sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008
tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung telah ditetapkan
Kedudukan yang jelas mengenai kedudukan RSUD Soreang. Oleh karena itu
RSUD Soreang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung yang bertanggungjawab kepada Bupati Bandung sebagai
Kepala Daerah sekaligus pemilik Rumah Sakit.
Tugas Pokok:
Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan
mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi,
terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya
rujukan, melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar
pelayanan rumah sakit.
4
LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Soreang 2017
Fungsi :
1. Penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medik dan serta non
medis;
2. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan serta pelayanan
rujukan;
3. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengembangkan tugas dan
fungsinya berdasarkan visi, misi, dan kebijakan RSUD Soreang serta wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk kerja pimpinan satuan organisasi di atasnya,
dan bertanggungjawab serta wajib menyampaikan laporan tugas secara berkala
tepat waktu kepada atasan masing-masing. Unit Kendali Mutu telah
dipersiapkan sejak sekarang dan akan dituangkan dalam draft final RENTSRA
RSUD Soreang dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan bagi
masyarakat sebagaimana diamanatkan pula dalam pola pengelolaan keuangan
Badan Layanan Umum Daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung, RSUD Soreang mempunyai tugas
melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan
mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi,
terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya
rujukan, melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar
pelayanan rumah sakit.
Kegiatan pelayanan RSUD Soreang dilaksanakan melalui instalasi-
instalasi pelayanan kesehatan rujukan dan yang tersedia antara lain sebagai
berikut :
1. Pelayanan Rawat Jalan :
Klinik kesehatan yang tersedia di RSUD Soreang meliputi :
1. Klinik Penyakit Dalam
2. Klinik Kesehatan Anak
3. Klinik Bedah
4. Klinik Obgyn (kandungan & kebidananan)
5. Klinik Penyakit Saraf
6. Klinik Rehabilitasi Medik
7. Klinik Gigi
8. Klinik Mata
9. Klinik THT
10. Klinik Psikiatri
5
LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Soreang 2017
11. Klinik DOTS
12. Klinik Umum
13. Klinik Khusus (Klinik Aster)
14. Klinik Orthopaedi
15. Klinik Bedah Mulut
16. Klinik Gizi
17. Klinik Pelayanan HIV
(Kemuning)
18. Klinik Jantung
2. Pelayanan Rawat Inap
Pada tahun 2017 Instalasi Rawat Inap memberikan pelayanan kepada pasien
rawat inap dengan jumlah Tempat Tidur sebesar 211 tempat tidur dengan
rincian yang sebagai berikut :
1. Kelas III : 100 Tempat Tidur
2. Kelas II : 48 Tempat Tidur
3. VIP : 7 Tempat Tidur
4. Kelas I : 16 Tempat Tidur
5. Perinatologi : 37 Tempat Tidur
6. ICU : 3 Tempat Tidur
3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan PONEK
Pelayanan Instalasi Gawat Darurat dan PONEK meliputi berbagai jenis
pelayanan antara lain BPJS PBI, Non PBI, GAKINDA, SKTM, KONTRAKTOR,
JAMKESMAS, Umum (bayar sendiri) dan lain sebagainya. Sebagaimana kita
ketahui Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan PONEK RSUD Soreang merupakan
pintu gerbang utama pelayanan kesehatan Rumah Sakit untuk melayani pasien
dalam kasus-kasus yang bersifat Kegawatdaruratan dengan didukung oleh
dokter dan perawat serta bidan yang profesional bersertifikasi di bidang
penangananan kegawatdaruratan.
4. Pelayanan Penunjang
Pelayanan penunjang kesehatan di RSUD Soreang antara lain sebagai berikut.
a. Intensive Care Unit (ICU)
b. Instalasi Bedah Sentral
c. Instalasi Radiologi
d. Instalasi Patologi klinik (Laboratorium)
e. Instalasi Farmasi
f. Gizi
g. Instalasi Unit Bank Darah
h. IPSRS
i. Unit SIM-RS
j. Unit Laundry
k. CSSD
l. IPAL
6
LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Soreang 2017
2. Struktur Organisasi RSUD Soreang
Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Bandung, susunan Organisasi RSUD Soreang, terdiri dari :
1. Direktur;
2. Bagian Tata Usaha, yang membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
c. Sub Bagian Program dan Kehumasan.
3. Bidang Kemedikan, yang membawahi :
a. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;
b. Seksi Rekam Medik.
4. Bidang Keperawatan, yang membawahi :
a. Seksi Perawatan Rawat Inap;
b. Seksi Perawatan Rawat Jalan dan Khusus.
5. Bidang Keuangan, yang membawahi:
a. Seksi Mobilisasi Dana;
b. Seksi Pengeluaran dan Akuntansi.
6. Satuan Pengawas Intern (SPI);
7. Kelompok Jabatan Fungsional, yang meliputi :
a. Komite Medik;
b. Staf Medik Fungsional;
c. Komite Keperawatan;
d. Staf Keperawatan Fungsional;
e. Instalasi.
f. Jabatan Fungsional Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagan struktur organisasi RSUD Soreang dapat dilihat pada halaman
berikut ini :
7
1.1 Struktur Organisasi RSUD Soreang Kabupaten Bandung
BERDASARKAN : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung
DIREKTUR
Dr. H. IPING SURIPTO W, SpA.,MH.Kes
KA BAG TATA USAHA
DEDI RUSWANDI, SH,MM
BIDANG KEUANGAN
SUKIRWAN, SE.Ak
BIDANG KEPERAWATAN
NUH ALI AZKIA, S.Kep
BIDANG KEMEDIKAN
Dr. H. MULJA MUNADJAT, MH.Kes
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KOMITE MEDIK
Dr. Seno M Kamil, SpPD
KOMITE KEPERAWATAN
Leobinus I, S.Kep.Ners
SMF THT
Dr.Fahmi Autafani, Sp.THT
SMF BEDAH
Dr. Yeppy AN, SpB,MM
SMF ANAK
Dr. Nurvita Susanto,Sp.A
SMF PENY. DALAM
Dr.Hj.Henny K,Sp.PD
SMF OBSGYN
Dr. H. Iman SF,,Sp.OG
SMF GIGI & MULUT
Drg. Iwan Mulyawan
SMF MATA
Dr. Hj. Diantinia, Sp.M
SATUAN PENGAWAS INTERN
Dr.H. Marsudi, Sp.KJ
SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
DEDE RISNANDAR S.,S.Sos,
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM H. YOFANS D, S.Sos,MSi
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEHUMASAN
JAJAT SUDRAJAT, S.Ip.MSi
SEKSI PERAWATAN RAWAT INAP
SRI SUHARTINI, S.Kep
SEKSI PERAWATAN RAWAT JALAN DAN KHUSUS
UTE DADANG, S.Kep
SEKSI PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIK
Dr DENI JAENI
SEKSI REKAM MEDIK
Dr. FENNY MULJANI PRIYATNA
SEKSI MOBILISASI DANA IKA SARTIKA, BSc
SEKSI PENGELUARAN DAN AKUNTANSI
SOFYAN SETIAWAN
SMF SARAF
Dr. Bertha Saulina, Sp.S
SMF REHAB MEDIK
Dr. Susanti, Sp.RM
SMF KULIT KELAMIN
Dr. Hedi Hendrawan, Sp.KK
SMF JIWA
Dr. H. Marsudi, Sp.KJ
INST RAJAL Dian Verdiani, SKM
IGD Dr.Dik Adi,Sp.B
INST RANAP Dr. Diantinia,SpM
INST LABORAT Dr.Jenny , Sp.PK
INST RADIO Dr. Yulia H,Sp.R
INST GIZI Ade Sri Tita
INST FARMASI Utari Kamawati
IPSRS Koswara
UNIT SIM RS Drg Cahya K
IBS Dr.Hendri, Sp.B
BD RS Dr. Irvan A
8
LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Soreang 2017
3. Sumber Daya Manusia
1) Data Pegawai
Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD Soreang perlu
ditunjang dengan ketersediaan SDM yang memadai baik SDM kesehatan
maupun SDM non kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan dapat
dilaksanakan dengan efektif dan efisien. RSUD Soreang sebagai instansi
pemerintah yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan kepada
masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bandung ditunjang dengan
ketersediaan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan meliputi :
Tenaga Struktural
Tenaga Medis
Tenaga Non Medis
Tenaga Administrasi dan Teknis
Selain itu status kepegawaiannyapun terbagi menjadi Pegawai Negeri Sipil
dan Pegawai Non PNS (TKK). Adapun keadaan tenaga di RSUD Soreang
sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :
a. Tenaga PNS sebanyak 317 orang
b. Tenaga PTT / TKK sebanyak 173 orang
c. Tenaga THL sebanyak 71 orang
Jumlah 561 orang
2) Jenis Jabatan Pegawai Di Rumah Sakit
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka jenis
jabatan yang ada di RSUD Soreang terbagi kedalam beberapa jabatan yaitu
a. Jabatan Struktural
b. Jabatan Fungsional Khusus, meliputi :
Jabatan Fungsional Dokter (Dokter Spesialis dan Dokter Umum)
Jabatan Fungsional Dokter Gigi
Jabatan Fungsional Apoteker
Jabatan Fungsional Perawat
Jabatan Fungsional Perawat Gigi
Jabatan Fungsional Bidan
Jabatan Fungsional Asisten Apoteker
Jabatan Fungsional Pranata Labkes
Jabatan Fungsional Nutrisionis
Jabatan Fungsional Sanitarian
9
LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Soreang 2017
Jabatan Fungsional Radiologi
Jabatan Fungsional Elektromedis
Jabatan Fungsional Fisioterapis
Jabatan Fungsional Perekam Medis
Jabatan Fungsional Arsiparis
c. Jabatan Fungsional Umum
Bagian Tata Usaha
Sub.Bagian Umum dan
Perlengkapan
Pengelola Penyimpan Barang
Pengelola Sarana dan
Prasarana
Pengelola Kearsipan
Pengolah Data Satuan
Pengawas Internal
Pengelola Instalasi (IPSRS dan
SIM RS)
Pengadministrasian Umum
Pemelihara Barang
Pemulasara Jenazah
Binatu Rumah Sakit
Petugas Keamanan
Pramu Saji
Penata Boga
Pramu Kebersihan
Pengemudi
Sub.Bagian Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
Pengelola Administrasi
Kepegawaian
Pengelola Pengembangan
SDM
Sub.Bagian Program dan
Kehumasan
Pengelola dokumentasi
informasi publik
Penyusun Rencana
Anggaran dan Program
Pengadministrasi Umum
Kehumasan
Bidang Kemedikan
Seksi Pelayanan dan Penunjang
Medik
Pengelola Instalasi
Pengadministrasi Umum
Seksi Rekam Medik
Pengadministrasi Pendaftaran
Pengadministrasi Umum
10
LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Soreang 2017
Bidang Keperawatan
Seksi Perawatan Rawat Inap
Pengadministrasi Umum
Seksi Perawatan Rawat Jalan dan
Rawat Khusus
Pengadministrasi Umum
Bidang Keuangan
Seksi Pengeluaran dan
Akuntansi
Bendahara Pengeluaran
Penata Laporan Keuangan
Pengadministrasi keuangan
Seksi Mobilisasi Dana
Bendahara Penerimaan
Pengadministrasi Keuangan
Pengadministrasi Umum
Tabel 1.1 Jumlah SDM RSUD Soreang berdasarkan Kelompok Jabatan
No Nama Jabatan Jumlah
PNS TKK THL Total
1 Tenaga Struktural 14 14
2 Tenaga Dokter Spesialis 18 4 22
3 Tenaga Dokter Gigi Spesialis 2 2
4 Tenaga Dokter Umum 6 10 16
5 Tenaga Dokter Gigi 3 3
6 Tenaga Perawat Umum 122 55 177
7 Tenaga Perawat Gigi 3 3
8 Tenaga Perawat Anestesi 3 3 6
9 Tenaga Kebidanan 15 22 37
10 Tenaga Gizi (Teknis) 12 4 16
11 Tenaga Nutrisionis 5 1 6
12 Tenaga Farmasi (ADM) 0 7 7
13 Tenaga Apoteker 3 3 6
14 Tenaga Asisten Apoteker 6 8 5 19
15 Tenaga Analis Lab.(Adm) 2 2
16 Tenaga Penata Lab.Kes 8 6 5 19
17 Tenaga Unit Bank Darah 4 0 4
18 Tenaga Radiologi 3 3 6
19 Tenaga IPSRS 10 0 10
11
LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Soreang 2017
20 Tenaga Fisiotherapis 1 1 2
21 Tenaga Loundry 7 1 8
22 Tenaga Administrasi dan Teknis 72 42 10 124
23 Tenaga SIMRS 2 2
24 Petugas Satpam 17 17
25 Petugas Cleaning Service 33 33
Jumlah 317 173 71 561
B. PERMASALAHAN UTAMA / ISU – ISU STRATEGIS
Pembangunan di Kabupaten Bandung pada tahap kedua RPJP Daerah
atau RPJM Daerah tahun 2016 – 2021 menuntut perhatian lebih, tidak hanya
untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga
untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.
Permasalahan urusan kesehatan di wilayah Kabupaten Bandung dapat
diuraikan antara lain sebagai berikut :
1. Masih kurangnya ruang rawat inap (rasio tempat tidur pasien)
2. Banyaknya pengaduan atas layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
3. Kurangnya sosialisasi tentang kesehatan pada masyarakat
4. Tenaga di bidang kesehatan masih kurang terutama didesa-desa
Isu yang dihadapi Kabupaten Bandung masih sekitar terbatasnya
jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat sehingga prioritas
pembangunan lebih ditekankan kepada peningkatan kualitas pendidikan dan
kesehatan oleh karena itu RSUD Soreang diharapkan dapat meningkatkan
pelayanan bidang kesehatan dan sekaligus dapat meningkatkan derajat
kesehatan penduduk.
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan
peluang serta mempertimbangkan isu yang ada di Kabupaten Bandung, maka visi
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sesuai RPJMD 2016 - 2021 adalah :
“Memantapkan Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya
saing melalui tata kelola Pemerintahan yang baik dan pemantapan
pembangunan pedesaan, berlandaskan religius, kultural dan berwawasan
lingkungan”.
Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan
efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD
Kabupaten Bandung tahun 2016 – 2021 yang mengandung gambaran tujuan
12
LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Soreang 2017
serta sasaran yang ingin dicapai. Adapun 5 (lima) misi prioritas Kabupaten
Bandung tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Menciptakan perekonomian berdaya saing
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Dalam hal implementasi arah kebijakan, strategi, sasaran serta berbagai
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2016 - 2021,
RSUD Soreang disusun untuk dapat mendukung arah kebijakan pembangunan
Bidang Kesehatan di Kabupaten Bandung yang menjadi perwujudan dari cita-
cita Misi Pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Bandung yang berkaitan
dengan tupoksi RSUD Soreang sebagai lembaga penyedia jasa kesehatan yaitu
mendukung kepada :
Misi I : “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.
Misi V : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”
Berbagai upaya RSUD Soreang telah dilakukan demi tercapainya tujuan
pada tahun 2017 baik itu optimalisasi bidang layanan kesehatan masyarakat
maupun bidang peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan.
Dalam pelaksanaan kegiatan relokasi pembangunan RSUD Soreang tahun
2017, telah dilaksanakan program percepatan pembangunan rumah sakit yang
berupa kegiatan pekerjaan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah
Sakit Mata dengan terealisasinya Nota Kesepakatan Antara Pemerintah
Kabupaten Bandung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bandung No. 645.3/2273 A/RSUDS dan No.445/293/PJU/2017 tanggal 2
Nopember 2017 tentang Pelaksanaan kegiatan tahun jamak pembangunan
RSUD Soreang Kabupaten Bandung. Dengan tercapainya nota kesepakatan ini
diharapkan kegiatan pembangunan RSUD Soreang bisa tercapai dalam jangka
waktu 3 (tiga) tahun atau bila memungkinkan bisa kurang dari 3 (tiga) tahun.
RSUD Soreang diproyeksikan harus mampu menyediakan pelayanan
kesehatan rujukan bagi masyarakat Kabupaten Bandung dengan kriteria yang
menjadi isu-isu strategis pengembangan RSUD Soreang sebagai berikut :
13
LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Soreang 2017
1. Melanjutkan proses percepatan relokasi pembangunan gedung rumah sakit
ke tahap selanjutnya sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama
2. Berusaha meningkatkan komunikasi yang baik dan berkelanjutan dalam
upaya meminimalisir pengaduan atas layanan JKN sebagai tindakan evaluasi
terhadap program BPJS.
3. Dalam upaya meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara promotif
preventif yaitu antara lain :
a. Memiliki peralatan medis, penunjang medis dan non medis yang
memadai.
b. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dengan jumlah yang
memadai sesuai bidangnya.
c. Mampu melaksanakan pemantauan dan penjagaan mutu pelayanan
kesehatan.
d. Terakreditasinya RSUD Soreang sesuai Standar Nasional Akreditasi
Rumah Sakit versi 2012.
e. Mampu melakukan pengelolaan sumber daya secara mandiri dalam
bentuk PPK - BLUD.
Adapun permasalahan utama yang sedang dihadapi RSUD Soreang antara
lain sebagai berikut :
1. Masih sulitnya RSUD Soreang untuk memberikan pelayanan secara
paripurna kepada masyarakat dengan kondisi RSUD Soreang yang ada
sekarang terutama dalam pelayanan rawat inap.
2. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang kurang baik di
RSUD Soreang
3. Masih kurangnya sosialisasi tentang kesehatan kepada masyarakat
4. Adanya ketidakseimbangan antara urgentivitas kepentingan pelayanan
kepada masyarakat dengan progres kemajuan pembangunan rumah sakit
yang terkesan lambat.
C. DASAR HUKUM
1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1988 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas KKN
14
LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Soreang 2017
3. KEPPRES RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan
Non Departemen sebagaimana telah dua kali dirubah, terakhir dengan
keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002.
4. KEPPRES RI No.110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas
Eselon I Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagai mana telah dua
kali dirubah, terakhir dengan Keppres No. 48 Tahun 2002.
5. INPRES RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan.
6. INPRES RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan
Aparatur Negara.
7. Keputusan Kepala LAN Nomor 1049A/IX/6/4/2001 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah dirubah
dengan keputusan Kepala LAN Nomor 171/IX/6/4/2001.
8. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Soreang 2017
antara lain didukung oleh beberapa faktor capaian pelayanan kesehatan yang
berupa rekapitulasi hasil pelayanan yang antara lain sebagai berikut :
A. PELAYANAN MEDIS
a. Kegiatan Rawat Jalan
Kegiatan kunjungan pasien rawat jalan dilaksanakan mulai bulan Januari
sampai dengan Desember 2017 di poliklinik – poliklinik yang ada di RSUD
Soreang. Berikut hasil kegiatan kunjungan rawat jalan RSUD Soreang tahun
2017 seperti grafik 3.1 berikut ini :
Keterangan : No.
- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan U1 Persyaratan - NRR = Nilai rata-rata U2 Prosedur - IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat U3 Waktu pelayanan - *) = Jumlah NRR IKM tertimbang U4 Biaya/tarif -**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25 U5 Produk layanan NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi U6 Kompetensi pelaksana
Jumlah kuesioner yang terisi U7 Perilaku pelaksana NRR tertimbang
= NRR per unsur x 0,071 111 U8 Maklumat Pelayanan
per unsur U9 Penanganan Pengaduan
IKM UNIT PELAYANAN : Mutu Pelayanan : A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00 B (Baik) : 62,51 - 81,25 C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50 D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75
UNSUR PELAYANAN
77,700
3,133 3,067 3,133 3,367
NILAI RATA- RATA 2,967 3,033 3,100 3,100 3,100
Nilai IKM Rajal = 71.02 Nilai IKM Ranap = 77.70 71.02 + 77.70 /2 = 74,36
30
LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Soreang 2017
b. Kegiatan Kunjungan Rawat Inap
Kegiatan kunjungan rawat inap dilaksanakan mulai bulan Januari sampai
dengan Desember 2017 di ruang perawatan yang ada dengan kapasitas
tempat tidur sejumlah 211 tempat tidur. Berikut hasil kegiatan kunjungan
rawat inap RSUD Soreang seperti grafik 3.2 berikut ini :
c. Kegiatan Kunjungan Instalasi Gawat Darurat
Kegiatan kunjungan pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD) dilaksanakan
mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2017 dengan tujuan life
saving pada kasus pasien gawat darurat. Berikut hasil kegiatan kunjungan
Instalasi Gawat Darurat RSUD Soreang seperti grafik 3.3 berikut ini :
31
LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Soreang 2017
d. Kegiatan Kunjungan IGD Ponek
Kegiatan kunjungan pasien IGD Ponek dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan
Desember 2017 pada kasus obstetri neonatal emergensi komperhensif. Berikut hasil kegiatan
kunjungan IGD Ponek RSUD Soreang Seperti grafik 3.4 berikut ini :
e. Kegiatan Kunjungan Klinik Kemuning
Kegiatan kunjungan pasien Klinik Kemuning dilaksanakan mulai bulan
Januari sampai dengan Desember 2017 pada pasien yang mengidap
penyakit HIV/AIDS. Berikut hasil kegiatan kunjungan Klinik Kemuning RSUD
Soreang Seperti grafik 3.5 berikut ini :
32
LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Soreang 2017
Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian nilai IKM pada tahun 2017
didukung oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut
1) Prosedur pelayanan kesehatan di RSUD Soreang di tahun 2017 telah
mengalami berbagai macam perbaikan baik itu petunjuk pelaksanaan maupun
petunjuk teknis pelayananan tetapi memang belum sempurna, capaian ini
tidak lepas dari dukungan semua pihak.
2) Adanya penilaian akreditasi di RSUD Soreang berdampak pada segala bidang
baik itu dari segi kepatuhan maupun dari segi sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Soreang yang terus berbenah.
3) Meskipun RSUD Soreang masih terkendala dengan keterbatasan sarana dan
prasarana (tempat tidur) namun RSUD Soreang terus mengoptimalkan
pelayanannya demi terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat.
4) Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di RSUD Soreang
pelayanan kepada masyarakat diberikan dengan segala kemampuan yang
ada.
Capaian sasaran peningkatan kualitas dan dan kuantitas sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan dapat dilihat dari hasil pencapaian mencapai
angka standar rumah sakit bahkan melampaui target seperti terlihat pada tabel di
halaman berikut ini :
Tabel 3.5 Capaian Indikator Prosentase Alat Kesehatan Rumah Sakit
Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Capaian 2016
Target 2017
Realisasi 2017
%
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan RS
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
Prosentase alat-alat kesehatan Rumah Sakit yang sesuai standar
100 % 88 % 96 %
109 %
Capaian keberhasilan dari sasaran strategis peningkatan kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di RSUD Soreang terealisasi dari
capaian prosentase alat-alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar yang
dijadikan indikator kinerja dengan target yang ditetapkan sebesar 88 % dan
realisasinya mencapai 96 %. Capaian ini terlihat dari capaian realisasi capaian
tersedianya alat-alat kesehatan sebanyak 24 unit dari 25 unit barang yang
ditargetkan dalam tahun 2017.Hal ini membuktikan bahwa capaian merupakan
Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
33
LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Soreang 2017
keberhasilan dari semua sektor yang ada di RSUD Soreang baik itu segi
perencanaan, administrasi dan manajemen, kemedikan, keperawatan serta
komitmen yang baik dari semua pihak terkait demikian pula halnya dalam hal
dukungan anggaran yang telah ditetapkan baik APBD maupun non APBD.
Capaian Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan di RSUD Soreang 2017
antara lain didukung oleh beberapa faktor capaian pelayanan kesehatan yang
berupa rekapitulasi hasil pelayanan yang antara lain sebagai berikut :
Tabel 3.6 Indikator Pelayanan Medis RSUD Soreang Tahun 2017
BOR LOS TOI BTO NDR GDR
87.04 4.78 0.61 77.21 14.61 33.45
Tabel 3.7 Rekapan Permintaan Visum Per Bulan Tahun 2017
N
O BULAN
JENIS PERMINTAAN VISUM
PENGA
NIAYAAN PENCA
BULAN
KDRT
LAKA
LANTA
S
PEMERIKSAA
N JENAZAH
1 Januari 18 8 2 1
2 Febuari 20 4 3 1
3 Maret 10 10 1
4 April 7 5 2
5 Mei 15 10 2 1
6 Juni 8 2 1
7 Juli 17 9 1
8 Agustus 2 5
9 September 3 4
10 Oktober 9 5
11 November 16 12
12 Desember 10 2 1 1
Jumlah 135 76 10 5 2
B. PELAYANAN PENUNJANG
Pelayanan penunjang medis terus meningkat setiap tahunnya, disebabkan oleh
karena bertambahnya alat-alat penunjang medis dan waktu pelayanan
laboratorium serta radiologi menjadi 3 shift baik hari kerja maupun hari libur.