-
LKIP
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu, Pasal 69 ayat (1) Pengawasan
penyelenggaraan
Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan,
dan
Pengawas Pemilu Luar Negeri. Sedangkan pengawasan Pilkada
diatur
dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 yang telah diubah
dengan
Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 22A ayat (1) bahwa
Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab
bersama
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
Pengawasan
dibantu oleh Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan
dan
Pengawas TPS.
Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi sesuai
dengan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013
Bab II
Pasal 80, mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan
teknis
operasional kepada Bawaslu Provinsi sehingga pada tiap akhir
periode harus
membuat laporan pelaksanaan program. Pelaksanaan program dan
kegiatan
Bawaslu Provinsi dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian
kinerja
dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan
Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai lembaga yang
menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan
kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem
keterbukaan,
akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah
Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
LKIP Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu
wujud pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Jawa Tengah atas
pelaksanaan dan fungsinya, serta digunakan sebagai salah satu
bahan
analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja
dimasa yang
-
LKIP
2
akan datang. LKIP ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja
Bawaslu
Provinsi Jawa Tengah selama Tahun Anggaran 2016.
1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas,
Wewenang,
dan Kewajiban dari Bawaslu:
1.2.1. Kedudukan
Pada pasal 69 ayat 2 menyebutkan bahwa Badan Pengawas
Pemilihan
Umum, selanjutnya disebut Bawaslu (Bawaslu dan Bawaslu
Provinsi)
adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.
1.2.2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban
Pada Pasal 75 Ayat (1) dan (2), tugas dan wewenang Bawaslu
Provinsi
Jawa Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota
dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 adalah
sebagai
berikut :
a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 di
Provinsi
Jawa Tengah yang meliputi:
1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan
dan
penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
di
Provinsi Jawa Tengah;
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata
cara
pencalonan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
3. Proses penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota
dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
4. Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan
Wakil Walikota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
-
LKIP
3
5. Pelaksanaan kampanye oleh pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2017;
6. Pengadaan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
serta
Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2017 dan pendistribusianya oleh KPU Provinsi Jawa Tengah;
7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan
penghitungan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017;
8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah
Provinsi Jawa Tengah;
9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota di
Jawa
Tengah yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang
dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, Pemilu
lanjutan,
dan Pemilu susulan; dan
11. Proses penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan Bupati dan
Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2017.
b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip
yang
disusun oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan lembaga
kearsipan
Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu
dan
ANRI;
c. Menerima laporan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam
Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 terhadap pelaksanaan
peraturan
perundang-undangan mengenai Pemilu;
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi Jawa
Tengah untuk ditindaklanjuti;
-
LKIP
4
e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi
kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk
mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan
adanya
dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota
dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu
tentang
pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi Jawa Tengah,
sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah
yang
terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017; dan
i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh
undang-undang.
Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bawaslu Provinsi
Jawa
Tengah dapat :
a. Memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah
untuk
menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif
atas
pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan
Wakil Walikota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 oleh
Penyelenggara Pemilu di Provinsi Jawa Tengah;
b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan
dan
laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak
pidana
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.
Adapun kewajiban Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah :
a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya;
-
LKIP
5
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas
pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam hal ini
adalah
Panwas Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas
TPS
di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan
dugaan
adanya pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
serta
Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2017
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai
Pemilu;
d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai
dengan
tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil
Walikota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 secara periodik
dan/atau
berdasarkan kebutuhan;
e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan
dengan
adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi
Jawa
Tengah yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan
tahapan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
1.3 Struktur Organisasi
1.3.1. Sumber Daya Manusia
Sesuai dengan Pedoman Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan
Umum
Kecamatan, Struktur Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah
sebagai
berikut :
a. Unsur Pimpinan, terdiri dari 3 (tiga) orang Pimpinan
(Kolektif
Kolegial); dan
-
LKIP
6
b. Unsur Kesekretariatan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdiri
dari
unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS dengan rincian:
PNS DPK (9 orang), PNS Bawaslu (4 orang), Tim Asistensi (3
orang), Staf Pendukung Non PNS (18 orang).
1.3.2. Struktur Organisasi
Agar dapat menjalankan tugas yang telah diberikan, Bawaslu
Provinsi Jawa Tengah memiliki Struktur Organisasi sesuai
dengan
Peraturan Bawaslu No. 2 tahun 2013.
Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa
Tengah
Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013 tentang
Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat
Bawaslu
Provinsi terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi yang dipimpin oleh Kepala
Subbagian
mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan
anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan
pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan
dalam,
-
LKIP
7
pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan
organisasi, protokol, serta koordinasi pelaksanaan
pengawasan
internal.
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu yang
dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan fasilitasi teknis dan supervisi pengawasan
Pemilu,
teknis sosialisasi dan pengawasan partisipatif, penanganan
temuan
dan laporan pelanggaran, penyelesaian sengketa Pemilu, dan
pemeriksaan berkas pengaduan pelanggaran kode etik.
3. Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga
yang
dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan kajian hukum, bantuan hukum, hubungan
masyarakat, dan kerjasama antar lembaga.
1.3.3. Aspek Strategis Organisasi
Bawaslu memiliki beberapa aspek strategis yang meliputi:
1. Satu-satunya Lembaga Pengawas Pemilu yang memperoleh
mandat
dari pemerintah dalam rangka menjamin pelaksanaan salah satu
pelaksanaan kedaulatan rakyat, khususnya diwujudkan dalam
suatu
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh
warga
negara yang telah dinyatakan memiliki hak suara.
2. Dibentuk untuk menjamin pelaksanaan salah satu
persyaratan
kedaulatan rakyat, dalam rangka pembentukan pemerintahan
yang
demokratis.
3. Dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi,
baik
transisi maupun konsolidasi.
4. Memastikan semua kekuatan politik non-demokratis tidak
lagi
menjadi aktor pengendali pemilu.
5. Mendorong praktek demokrasi menjadi bagian bentuk budaya
politik
yang kuat.
1.4 Potensi dan Permasalahan
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengidentifikasi potensi dan
-
LKIP
8
permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan
strategis terutama
politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan
yang akan
dilaksanakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini
identifikasi beberapa
potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu
Provinsi Jawa
Tengah.
Kekuatan dan Kelemahan
Atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu
memiliki
kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam
menghadapi
persoalan-persoalan tersebut, di antaranya adalah:
a. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan
dan
penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, yang
dapat
mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan,
seperti
penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan
mobilisasi
politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan),
jabatan,
barang, dan uang (money politics);
b. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas
dan
kapabilitas;
c. Adanya kewenangan menetapkan standar teknis yang akan
dijadikan sebagai
pedoman pelaksanaan pengawasan Pemilu;
d. Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
e. Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi
Pemilu
secara partisipatif;
f. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses
awal dalam
penegakan hukum Pemilu;
g. Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari
negara;
h. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu
sebelumnya;
dan
i. Kerjasama dengan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan
pemilu.
Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu juga
memiliki
sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan
hukum
pemilu khususnya pelanggaran pemilu, di antaranya adalah:
-
LKIP
9
a. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada
perkembangan
teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional;
b. Regulasi teknis pengawasan serentak belum tersedia secara
memadai;
c. Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas
TPS
yang bersifat tidak tetap (ad hoc);
d. Tidak tercukupinya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran
dari negara;
e. Kewenangan penyelesaian sengketa di tingkat Panwaslu
Kabupaten/Kota
belum diimbangi dengan kapasitas Panwaslu Kabupaten/Kota;
f. Keterampilan penanganan pelanggaran pemilu yang belum memadai
di
tingkat Kabupaten/Kota (Panwaslu Kab/Kota), tingkat Kecamatan
(Panwaslu
Kecamatan), dan tingkat desa/kelurahan (PPL);
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan
Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 adalah sebagai
berikut:
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Pada pendahuluan ini diuraikan:
• Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu lembaga
penyelenggara
Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak
manapun
terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
• Menjelaskan mengenai latar belakang penulisan laporan,
kedudukan,
tugas, dan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
Menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kerja dan
Perjanjian
Kerja. Pada Bab II ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi,
program,
kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan guna mencapai
visi dan
misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
-
LKIP
10
Pada akuntabilitas kinerja, diuraikan capaian organisasi yang
terdiri dari
pengukuran kinerja tahun 2015 berdasarkan indikator kinerja
yang
mendukung masing-masing sasaran stategis, disertai dengan
rincian evaluasi
dan analisis capaian kinerjanya yang mencakup:
• Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi,
yang
diantaranya mencakup kunci keberhasilan dan penyebab kegagalan,
serta
upaya yang dilakukan dalam mengendalikan pencapaian kinerja;
• Perbandingan capaian kinerja dibandingkan dengan
perencanaan
strategis;
• Kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari pencapaian, permasalahan
dan
kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Badan Pengawas
Pemilihan
Umum Republik Indonesia.
LAMPIRAN
-
LKIP
11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga penyelenggara
pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan
umum
di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan bersifat permanen. Untuk
menunjang
kegiatan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh Sekretariat
Badan
Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi sesuai dengan Peraturan
Bawaslu
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Bab II Pasal 80 yang
mempunyai
tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional
kepada
Bawaslu Provinsi sehingga pada tiap akhir periode harus membuat
laporan
pelaksanaan program.
Mengingat Visi dan Misi yang disusun Bawaslu dikaitkan
dengan
RPJMN 2015-2019, maka keterkaitan antara tujuan dan kegiatan
Bawaslu
dengan keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP
merupakan
keniscayaan. Keterkaitan tersebut menunjukkan tujuan dan
kegiatan Bawaslu
telah diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi
keberhasilan
pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP.
Ada dua tujuan utama Bawaslu, yaitu: (1) terwujudnya
pengawasan
pemilu yang berkualitas dan bermartabat; (2) terlaksananya
penegakan hukum
pemilu dalam kaitan kebijakan Pembangunan Nasional.
2.1 Rencana Strategis 2015-2019
Bawaslu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya
sebagai
lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu
yang
demokratis, berkualitas dan bermartabat. Oleh karena itu dalam
proses
pelaksanaannya, Pemilu harus berjalan transparan, akuntabel,
kredibel,
partisipatif dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk
itu, disusun
visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang harus
dicapai melalui
pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi
dan kegiatan
pendukung yang bersifat fasilitasi.
-
LKIP
12
a. Visi dan Misi
Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana
Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019,
Bawaslu
memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu
dalam
menyelenggarakan Pemilu, yaitu “Terwujudnya Bawaslu sebagai
Lembaga
Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis,
Bermartabat, dan Berkualitas”.
Dalam pernyataan visi Bawaslu tersebut terdapat beberapa kata
kunci,
yaitu pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat dan
berkulitas. Makna
ringkas dari setiap kata tersebut adalah sebagai berikut:
Pengawal : Berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam
mengawasi penyelenggaraan pemilu:
Terpercaya : Melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan
dan
penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional,
berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan
partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan
pemilu demokratis;
Demokratis : Melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan
efisien
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta
jujur, adil, dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung
jawab
(accountable), terpercaya (credible), dan melibatkan
masyarakat (participation);
Bermartabat : Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu
berupa
pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa
sesuai prinsip-prinsip moral sosial yang tinggi, seperti
berani,
tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana;
Berkualitas : Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun
hasil
yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur
tingkat keberhasilannya (aspects ofperformance), strategi
pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal
-
LKIP
13
pelanggaran, dan penanganan dugaan pelanggaran secara cepat
dan tepat(aspects ofdesign),serta pengawasan dilakukan
berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (aspects of
conformance)
Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang
akan
dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2015-2019.
Adapun Misi
Bawaslu adalah
1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang
kuat,
mandiri dan solid.
Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan
amanat
Undang-Undang, maka diperlukan aparatur dan kelembagaan
pengawas
Pemilu yang kuat, mandiri dan solid. Misi pertama sangat penting
dan
strategis karena merupakan pondasi utama dalam mendukung
pelaksanaan
tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan
penyelenggaraan
Pemilu. Misi ini merupakan kunci pertama dan utama untuk
memasuki
pelaksanaan pengawasan.
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan
efisien.
Pola dan metode pengawasan sangat diperlukan karena merupakan
dasar
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan Pemilu
untuk
memastikan semua tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan
Bawaslu
dapat berjalan efisien dan efektif. Tahapan ini tidak akan
berjalan dengan
baik bila tidak didukung oleh suatu sistem control dan
manajemen, serta
teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis dan
integratif.
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen
pengawasan
yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis
teknologi.
Misi ini merupakan salah satu misi penting untuk mengetahui
kinerja
pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya
adalah
cepat, akurat dan transparan.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu,
serta
meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu
partisipatif.
konsisten menjalankan misi pertama, kedua dan ketiga diharapkan
Bawaslu
dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu ke
depan.
-
LKIP
14
Dengan demikian, secara tidak langsung Bawaslu berperan sebagai
lembaga
“think tank” pertama, utama dan strategis dalam perumusan
kebijakan
Pemilu.
Peran Bawaslu sebagai “think tank” pertama, utama, dan strategis
sangat
penting untuk dua hal, yaitu secara internal akan meningkatkan
citra
Bawaslu, dan secara eksternal akan meningkatkan citra
pemerintahan,
dimana keduanya merupakan bagian dari proses pembangunan
citra
kelembagaan Negara dalam memperkuat kapabilitas simbolik sistem
politik
Indonesia.
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja
pengawasan berupa
pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara
cepat,
akurat dan transparan.
Apabila misi keempat terlaksana dengan baik maka secara langsung
atau
tidak langsung kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya
seiring
dengan meningkatnya kualitas kinerja pengawasan, yang
indikatornya
adalah cepat, akurat dan transparan. Citra itu juga menjadi
modal dasar
untuk melaksanakan misi kelima, yaitu meningkatkan
keterlibatan
masyarakat dan peserta Pemilu serta meningkatkan sinergi
kelembagaan
dalam pengawasan Pemilu partisipatif.
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan
Pemilu baik
bagi pihak dari dalam negeri maupun luar negeri.
Kepercayaan publik terhadap kualitas kinerja pengawasan
Bawaslu
merupakan prasyarat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif,
yaitu
pengawasan yang melibatkan masyarakat, peserta Pemilu dan
lembaga lain.
Apabila Bawaslu dapat menjadi lembaga pengawal terpercaya, maka
misi
keenam Bawaslu sangat mudah dilakukan, yaitu menjadikan
Bawaslu
sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak
dari dalam
negeri negeri maupun pihak dari luar negeri.
b. Tujuan dan Sasaran Strategis
Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka
dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan
tujuan
-
LKIP
15
organisasi. Tujuan organisasi merupakan implementasi dari
pernyataan Misi
yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan
utama
Bawaslu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu
“meningkatkan
kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan”.
Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan
hasil
identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh
Penyelenggara Pemilu.
Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun
2016 adalah:
a) Mewujudkan tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban dana
hibah
Pilkada secara transparan dan akuntabel.
b) Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilihan Kepala
Daerah.
c) Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilihan Kepala
Daerah.
d) Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala
Daerah.
2.2 Tujuan dan Sasaran Kinerja
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Bawaslu perlu
menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU). Gambaran target kinerja Bawaslu
2015-2019
menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai
sesuai dengan
program dan kegiatan pada periode 2015-2019. Indikator kinerja
ditetapkan
secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan
dengan informasi
kinerja: output, outcome dan impact.
Berdasarkan penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Renstra Bawaslu
2015-
2019, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki program utama yang
digunakan
untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Bawaslu 2015-2019.
Tabel 2.2. Program Strategis Bawaslu
Tujuan Sasaran Strategis Program
Meningkatkan kualitas
dan efektifitas kinerja
pengawasan
Meningkatnya kualitas pencegahan
pelanggaran Pemilu. 1. Pengawas Penyelenggaraan
Pemilu
2. Program Dukungan Teknis Manajemen
Meningkatnya kualitas penindakan
pelanggaran Pemilu.
Meningkatnya kualitas
penyelesaian sengketa Pemilu
-
LKIP
16
2.3 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun
2016
Sasaran strategis program Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun
2016
akan tercapai apabila setiap program dan kegiatan yang telah
direncanakan
dalam setiap rencana kinerja tahunan dapat dilaksanakan sesuai
dengan tujuan
dan target. Oleh karena itu, diperlukan Perjanjian Kinerja
tahunan dengan
mempertimbangkan berbagai kondisi yang dialami Bawaslu Provinsi
Jawa
Tengah baik itu internal maupun eksternal.
Secara terinci, IKU Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jawa
Tengah dari sasaran strategis yang telah dijabarkan sebelumnya
di atas adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Terwujudnya perencanaan
program/kegiatan dan anggaran,
tata usaha, SDM, keuangan,
sarana prasarana dan
pengawasan internal untuk
mendukung tugas pencegahan,
penindakan dan penyelesaian
sengketa Pilkada
1.1 Persentase perencanaan program/kegiatan dan anggaran yang
sesuai dengan
perencanaan lembaga
100%
1.2 Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai dengan
ketentuan
100%
1.3 Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana
100%
1.4 Persentase penyediaan SDM pengawas sekretariat
100%
2 Terwujudnya dukungan teknis
dan administrasi tugas
pencegahan, penindakan dan
penyelesaian sengketa Pilkada
2.1 Persentase fasilitasi pelaksanaan sosialisasi pencegahan
pelanggaran, dan
peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pengawasan Pilkada
100%
2.2 Persentase fasilitasi teknis dan supervisi pengawasan
Pilkada
100%
2.3 Persentase pelayanan penanganan pelanggaran Pilkada
100%
2.4 Persentase penyelesaian sengketa Pilkada 100%
3 Terwujudnya dukungan teknis
dan administrasi hukum,
kehumasan dan antar lembaga
3.1 Persentase layanan advokasi hukum 100%
3.2 Persentase layanan kehumasan 100%
3.2 Persentase layanan hubungan antar lembaga 100%
-
LKIP
17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Jawa
Tengah
disusun guna mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan
sesuai
dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam
mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Renstra
2015-2019. LKIP
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyajikan capaian kinerja setiap
sasaran yang
telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan
membandingkan target
setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasi yang telah
dicapai. Besaran
tingkat capaian realisasi dari target kinerja tersebut
menentukan keberhasilan
dari kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya
untuk
melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa
yang akan
datang untuk mewujudkan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai
lembaga
pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pilkada demokratis,
bermartabat
dan berkualitas.
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap
capaian
sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran
tersebut akan
diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya.
Berikut ini
adalah evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2016:
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan 3 sasaran
strategis yang
akan dicapai sesuai dengan Renstra Bawaslu RI 2015-2019. Ketiga
sasaran
tersebut diukur dengan 11 indikator kinerja. Realisasi sampai
akhir tahun 2016
menunjukkan bahwa rata-rata capaian strategis Bawaslu Provinsi
Jawa Tengah
tahun 2016 adalah
Gambaran Capaian Sasaran Strategis tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
-
LKIP
18
No Sasaran Strategis Rata-rata
Capaian 2016
1 Terwujudnya perencanaan program/kegiatan dan
anggaran, tata usaha, SDM, keuangan, sarana
prasarana dan pengawasan internal untuk mendukung
tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian
sengketa Pilkada
93.33%
2 Terwujudnya dukungan teknis dan administrasi tugas
pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa
Pilkada
3 Terwujudnya dukungan teknis dan administrasi
hukum, kehumasan dan antar lembaga
66.67%
Rata-rata Capaian
-
LKIP
19
SASARAN I
Terwujudnya perencanaan program/kegiatan dan anggaran, tata
usaha, SDM, keuangan, sarana prasarana dan pengawasan
internal
untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan
penyelesaian
sengketa Pilkada
Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 4 (empat)
indikator
kinerja kegiatan sebagai berikut:
Indikator 1 : Persentase perencanaan program/kegiatan dan
anggaran yang
sesuai dengan perencanaan lembaga
Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mempunyai 5 (lima)
indikator
kinerja kegiatan yang di dalamnya terdapat sasaran atau target
yang dicapai dari
pelaksanaan program/kegiatan. Indikator kinerja kegiatan
tersebut sebagai
berikut:
a. Layanan administrasi
Sasaran atau target yang dicapai adalah
No Uraian Ket Target Capaian
1 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Terlaksana 100% 100%
2 Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
BMN Terlaksana 100% 100%
3 1) Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Terlaksana 100%
100%
4 2) Peliputan, Dokumentasi dn Pengelolaan
Media Informasi Terlaksana 100% 100%
5 Konsumsi Perkantoran Terlaksana 100% 100%
6 Pembinaan Kesekretariatan Panwaslu
Kab/Kota Terlaksana 100% 100%
7 3) Fasilitasi dan Koordinasi dengan Mitra
Kerja Terlaksana 100% 100%
8 4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Program Terlaksana 100% 100%
9 Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK dan BPKP Terlaksana 100% 100%
10 Pembentukan Panwaslu Kada Kab/Kota* Terlaksana 100%
88,89%
11 Pembinaan Administrasi Keuangan
Panwaslu Kada Kab/Kota Terlaksana 100% 100%
12 Implementasi Reformasi Birokrasi Terlaksana 100% 100%
-
LKIP
20
*) Dalam Pembentukan Panwaslu Kada Kab/Kota tidak terdapat
pergantian anggota
Panwaslu Kada Kab/Kota sehingga kegiatan Pergantian Antar Waktu
tidak terlaksana.
b. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi
Sasaran atau target yang dicapai adalah
No Uraian Ket Target Capaian
1 Sosialisasi Pengawasan Pemilu
Partisipatif Terlaksana 100% 100%
2 Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan
dan Supervisi Pengawasan
Pemilu/Pemilihan
Terlaksana 100% 100%
3 5) Koordinasi Pengawasan Tahapan
Pemilu/Pemilihan Terlaksana 100% 100%
4 6) Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan,
Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian
Sengketa Pemilu/Pemilihan *
Terlaksana 100% 75%
5 Fasilitasi Sentra Gakkumdu ** Terlaksana 100% 66,67%
6 Advokasi Pelanggaran dan Pidana
Pemilu/Pemilihan
Tidak
Terlaksana 100% 0%
7 7) Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan
Bawaslu Provinsi Terlaksana 100% 100%
8 8) Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Terlaksana 100%
100%
*) Subkegiatan Fasilitasi Penyelesaian Pelanggaran Money Politic
TSM/Sengketa
Pemilu tidak terlaksana karena tidak ada pelanggaran yang
dimaksud.
**) Subkegiatan Piket Sentra Gakkumdu dan Dukungan Pelaksanaan
Pemeriksaan dan
Gelar Perkara, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan Tindak
Pidana Pemilu tidak
terlkasana dikarenakan tidak adannya pelanggaran yang
dimaksud
c. Layanan Perkantoran
Sasaran atau target yang dicapai adalah
No Uraian Ket Target Capaian
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Terlaksana 100% 100%
2 Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran Terlaksana 100% 100%
d. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Sasaran atau target yang dicapai adalah
-
LKIP
21
Uraian Ket Target Capaian
Pengadaan Perangkat Pengolah Data Terlaksana 100% 100%
e. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Sasaran atau target yang dicapai adalah
No Uraian Ket Target Capaian
1 Pengadaan Meubelair Terlaksana 100% 100%
2 Pengadaan Peralatan Perkantoran Terlaksana 100% 100%
Indikator 2 : Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai
dengan
ketentuan
Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor
Per-
3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan,
dan
Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban
Bendahara, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah membuat beberapa
dokumen
terkait Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran.
No Dokumen Ada/Tidak Capaian Keterangan
1 Laporan Realisasi Anggaran Ada 100%
2 Laporan Operasional Ada 100%
3 Laporan Perubahan Ekuitas Ada 100%
4 Neraca Ada 100%
5 CaLK Ada 100%
6 Buku Kas Umum Ada 100%
7 Buku Pembantu Bank Ada 100%
8 Buku Pembantu Kas Ada 100%
9 Buku Pembantu Kas Tunai Ada 100%
10 Buku Pembantu BPP Tidak 0%
Bawaslu Provinsi
Jateng tidak ada BPP
hanya ada Bendahara
Pengeluaran
11 Buku Pembantu Uang Muka Ada 100%
12 Buku Pembantu Uang Persediaan Ada 100%
13 Buku Pembantu LS Bendahara Ada 100%
14 Buku Pembantu Pajak Ada 100%
15 Buku Pembantu Lain-lain Tidak 0%
Jasa giro sudah
autodebet dan
autokredit dari Bank
16 Buku Pembantu Pengawasan Ada 100%
-
LKIP
22
Anggaran Belanja
17 DRPP Ada 100%
18 Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran
Ada 100%
Sementara besaran target realisasi keuangan Bawaslu Provinsi
Jawa
Tengah mengacu pada target realisasai anggaran Bawaslu RI yang
mencapai
100%. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Program Bawaslu Provinsi
Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2016 realisasinya mencapai 71,3%.
Uraian Target Realisasi
Persentase Penyerapan DIPA TA 2016 100% 71,3%
Realisasi Anggaran yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi
Jawa
Tengah selama Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
a. Realisasi per Jenis Belanja
1) Belanja Barang
Belanja Barang Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 2
(dua)
sumber yaitu Rupiah Murni dan Hibah Langsung Dalam Negeri.
Rupiah
Murni telah terrealisasi Rp6.801.687.833,- (enam milyar delapan
ratus
satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga
puluh
tiga rupiah) atau 71,23% sedangkan Hibah Langsung Dalam
Negeri
telah terrealisasi Rp25.152.387.636,- (dua puluh lima milyar
seratus
lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam
ratus tiga
puluh enam rupiah) atau 71,48%. Total realisasi Belanja
Barang
Rp31.954.075.469,- (tiga puluh satu milyar sembilan ratus lima
puluh
empat juta tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh
sembilan
rupiah) atau 71,43%.
2) Belanja Pegawai
Belanja Pegawai Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah
terrealisasi
Rp1.039.716.696,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta tujuh
ratus
enam belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) atau
61,28%
dari total anggaran Belanja Pegawai.
-
LKIP
23
3) Belanja Modal
Belanja Modal Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah
terrealisasi
Rp420.450.000,- (empat ratus dua puluh juta empat ratus lima
puluh
ribu rupiah) atau 96,43% dari total anggaran Belanja Modal.
b. Realisasi per Pelaksanaan Program
1) 5245.002 (Layanan Administrasi)
Tahun Anggaran 2016 telah terealisasi Rp 2.143.608.229,-
atau
81,74%.
2) 5245.003 (Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
Bawaslu
Provinsi)
Tahun Anggaran 2016 telah terealisasi;
a) APBN Murni : Rp 3.388.767.214,- atau 61,74%.
b) Hibah Langsung Dalam Negeri : Rp 25.152.387.636,- atau
71,48%.
3) 5245.994 (Layanan Perkantoran)
Tahun Anggaran 2016 telah terealisasi Rp 2.309.529.444,-
atau
73,69%.
4) 5245.996 (Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi)
Tahun Anggaran 2016 telah terealisasi Rp 214.365.000,- atau
97,22%.
5) 5245.997 (Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)
Tahun Anggaran 2016 telah terealisasi Rp 215.500.000,- atau
95,63%.
Tidak maksimalnya penyerapan anggaran disebabkan:
a. Kebijakan penghematan anggaran;
b. Realokasi anggaran, yang berdampak perubahan struktur
anggaran;
c. Terjadinya revisi sebagai akibat perubahan kebijakan dari
Kementerian
Keuangan.
Indikator 3 : Persentase ketersediaan dukungan sarana dan
prasarana
Guna mendukung kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam
pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawasan Pemilu, pada Tahun
2016
dianggarkan untuk pengadaan sarana dan prasarana.
-
LKIP
24
No Uraian Belanja Modal Realisasi Target Capaian
1. Printer 2 unit 2 unit 100%
2. Fit Flip PC 4 unit 4 unit 100%
3. Perangkat Radio (HT) 4 unit 4 unit 100%
4. PC/Laptop 3 unit 3 unit 100%
5. Printer B/W 3 unit 3 unit 100%
6. Printer Color 1 unit 1 unit 100%
7. Scanner 2 unit 2 unit 100%
8. Kamera 3 unit 3 unit 100%
9. Alat Perekam Audio 3 unit 3 unit 100%
10. Alat Perekam Video 1 unit 1 unit 100%
11. Telp/Fax 1 unit 1 unit 100%
12. Rak Arsip Besi 10 unit 10 unit 100%
13. Almari Kayu 4 unit 4 unit 100%
14. Almari Besi 5 unit 5 unit 100%
15. Kursi Putar 22 set 22 set 100%
16. AC 1 set 1 set 100%
17. Kipas Angin Tornado Fan 2 set 2 set 100%
18. Megaphone 1 set 1 set 100%
19. Sice 1 set 1 set 100%
20. Kursi 10 unit 10 unit 100%
21. Lemari Besi 2 unit 2 unit 100%
22. Meja Kerja 5 unit 5 unit 100%
23. AC Split 1 unit 1 unit 100%
24. Alat Pemadam Api Ringan 1 unit 1 unit 100%
25. Televisi 1 unit 1 unit 100%
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan pengelolaan SIMAK BMN
tahun 2016 sebagai bentuk dukungan inventarisir atau pencatatan
BMN. Selain
itu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara rutin melakukan stock
opname dan
penatausahaan pada kendaraan dinas, peralatan elektronik,
peralatan kantor,
serta pemasangan stiker nomor registrasi terhadap seluruh Barang
Milik Negara.
Dalam pencapaian indikator kinerja ketersediaan dukungan sarana
dan
prasarana Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga
melaksanakan
kegiatan antara lain :
a. Menyelenggarakan kebutuhan sehari-hari perkantoran.
b. Pelayanan daya dan jasa
c. Pemeliharan perkantoran
d. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.
-
LKIP
25
Indikator 4 : Persentase penyediaan SDM pengawas sekretariat
Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan
Pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mempunyai sasaran kinerja
dalam hal
pemenuhan Sumber Daya Manusia sebagai pendukung utama dalam
menjalankan organisasi. Hal ini dapat diukur melalui persentase
penyediaan
SDM pengawas sekretariat sebagai berikut.
Uraian Jabatan Jumlah
(orang)
Komisioner 3
Kepala Sekretariat 1
Subbagian Administrasi
- Kepala Subbag - Tim Asisten - Staf PNS - Tenaga Pendukung -
Tenaga Keamanan - Tenaga Kebersihan - Pramusaji - Juru Mudi
19
1
1
6
3
2
2
1
3
Subbagian TP3
- Kepala Subbag - Tim Asisten - Staf PNS - Tenaga Pendukung
6
1
1
1
3
Subbagian Hukum, Humas dan Hubal
- Kepala Subbag - Tim Asisten - Staf PNS - Tenaga Pendukung
8
1
1
3
3
TOTAL 37
Mengacu pada Surat Edaran Nomor
0421/Bawaslu/SJ/TU.00.01/VI/2016 bahwa untuk kebutuhan pegawai
di luar
pejabat struktural di Bawaslu Provinsi (PNS dan non PNS)
maksimal untuk
Provinsi dengan banyaknya Kabupaten/Kota lebih dari atau sama
dengan 31
daerah dibatasi sejumlah 34 orang. Dengan demikian penyediaan
SDM
pengawas sekretrariat terpenuhi sesuai dengan ketentuan.
Uraian Jabatan Jumlah
(orang)
Target
(orang)
Capaian
Pegawai di luar pejabat struktural 30 < 34 100%
-
LKIP
26
SASARAN II
Terwujudnya dukungan teknis dan administrasi tugas
pencegahan,
penindakan dan penyelesaian sengketa Pilkada
Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada merupakan
salah
satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang
Nomor 15
Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sasaran
strategis ini
memiliki dua indikator utama yaitu (1) Tingginya Partisipasi
Masyarakat Umum
dalam Pengawasan Pilkada, dan (2) Menurunnya Jumlah Pelanggaran
Pilkada.
Indikator pertama mendeskripsikan bentuk kerjasama yang
dilakukan
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan para stakeholder dalam
menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bersifat preventif guna
mencegah
terjadinya pelanggaran di wilayah hulu sampai ke hilir
penyelenggaraan Pemilu.
Indikator kedua mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan
kegiatan
pengawasan aktif dan pasif. Bawaslu diharapkan mampu untuk
mengekspektasikan potensi pelanggaran yang akan muncul pada
persiapan
penyelenggaraan Pilkada sampai dengan pelaksanaan tahapan
penyelenggaraan
Indikator 1 : Persentase fasilitasi pelaksanaan sosialisasi
pencegahan
pelanggaran, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pengawasan
Pilkada
Melihat tugas, wewenang, kewajiban, serta tanggung jawab dari
Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya
yang
demikian berat dan mengingat jumlah Sumber Daya Manusianya yang
sangat
terbatas. Untuk itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Tengah
mempunyai inisiatif merangkul masyarakat melalui kegiatan
Sosialisasi
Pengawasan Partisipatif yang diharapkan akan tumbuh dan
berkembangnya
masyarakat menjadi Pengawas Partisipatif. Secara khusus Badan
Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menjalin kerja sama dengan
para
pemantau Pemilu, karena mereka juga mempunyai kepentingan yang
sama yakni
menjaga agar Pemilihan berlangsung secara luber, jurdil,
berkualitas dan
berintegritas. Selain itu, dukungan tokoh masyarakat dan tokoh
agama dari
-
LKIP
27
berbagai kalangan untuk menyakinkan masyarakat agar peduli dan
mau terlibat
secara aktif dalam pengawasan pemilihan.
Pihak - Pihak yang dapat melakukan pengawasan partisipatif,
antara lain:
a. Organisasi pemantau pemilihan;
b. Organisasi masyarakat sipil;
c. Organisasi profesi;
d. Media massa baik cetak maupun elektronik;
e. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; dan
f. Masyarakat Umum.
Upaya mendorong pengawasan partisipatif dalam rangka
memaksimalkan pengawasan Pemilihan, dapat berupa:
a. Menghimbau masyarakat untuk melakukan pengawasan Pemilihan di
setiap
Tahapan Pemilu;
b. Koordinasi dengan SKPD terkait dan Stakeholders;
c. Menjalin kemitraan dengan berbagai instansi terkait,
Perguruan Tinggi dan
SMU/SMK;
d. Menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi pemantau
Pemilihan,
organisasi masyarakat sipil, dan organisasi profesi;
e. Membangun komunikasi dengan Peserta Pemilihan;
f. Membangun sinergitas dengan media massa baik cetak maupun
elektronik;dan
g. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan
peraturan
perundang-undangan.
Semakin tinggi keterlibatan pengawas partisipatif maka
kualitas
pencegahan pelanggaran semakin meningkat. Cara menghitung
capaian
indikator ini adalah dengan melihat persenta sepeserta yang
terlibat dalam
kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Badan Pengawas
Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah.
Indikator Kinerja Kinerja
Target Realisasi Capaian
Tingginya Partisipasi Masyarakat
Umum dalam Pengawasan Pilkada 1560 1700 100%
-
LKIP
28
Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tingkat
partisipasi
masyarakat umum dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Serta
Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 sangat tinggi. Hal ini
terbukti dari
kesadaran masyarakat dan menjaga demokrasi yang jujur, adil dan
bermartabat
serta berkualitas selain itu masyarakat dengan kesadaran diri
dengan mengikuti
salah satu program Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Tengah
yaitu Pengawasan Partisipatif. Sedangkan Pengawasan Partisipatif
merupakan
Pendidikan Politik bagi masyarakat yang sangat strategis dan
menjadi salah satu
metode pengawasan yang dianggap efektif dan efisien dalam
pengawasan
Pilkada dan kegiatan ini pun merupakan salah satu kegiatan yang
menjadi
agenda prioritas dari program kerja Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi
Jawa Tengah selain itu merupakan perwujudan sembilan agenda
prioritas
Presiden RI (Nawa Cita).
Kegiatan yang mendukung indikator ini diantaranya adalah:
a. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah
untuk
menyampaikan informasi terkait peran aktif masyarakat dan
stakeholder
dalam mengawasi jalannya proses Pemilihan Bupati dan Walikota
Tahun
2017. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang
dilaksanakan di 7
(tujuh) Kabupaten/Kota merupakan suatu upaya dan tanggung jawab
moral
yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jawa
Tengah untuk merangkul sebanyak banyaknya Partisipatif
Masyarakat yang
tegabung dalam Pengawas Partisipatif. Salah satu contoh
kegiatan
sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Bupati dan
Walikota tahun
2017 adalah kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada
masyarakat, tokoh
agama, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat,
Organisasi
Masyarakat, Difabel sampai unsur pendidikan supaya ikut terlibat
langsung
dalam mengawal dan mengawasi setiap Tahapan Pemilu dalam
Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun
2017.
Sasaran pada kegiatan ini adalah mensosialisasikan bagaimana
peran serta
mayarakat dan ikut melakukan Pengawasan dalam setiap Tahapan
Pemilu
dan ikut aktif dalam menyebarkan virus-virus pengawasan dalam
Pemilihan
-
LKIP
29
Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun
2017
yang berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi
Jawa Tengah, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan,
Petugas
Pengawas Lapangan dan Pengawas TPS.
b. Supervisi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi
Pemilihan
Bupati dan Walikota.
Supervisi dan Monitoring bertujuan untuk memastikan bahwa
proses
pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil
Walikota tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas
Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Tengah, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas
Kecamatan
ke bawah untuk memperkuat koordinasi agar hasil yang dicapai
dalam
pengawasan dalam setiap tahapan berjalan dengan baik dan adanya
upaya
peningkatan kinerja dari Panwas Kabupaten/Kota beserta jajaran
ke bawah
yang lebih berkualitas dan berintegritas. Disamping itu adanya
pembinaan
secara langsung terkait pengawasan, upaya pencegahan dan
temuan
pelanggaran di laporkan sesuai alat kerja pengawasan sebagai
pedoman dari
Badan Pengawas Pemilihan Umum RI.
c. Rapat Koordinasi dengan Stakeholder
Kegiatan rapat koordinasi ini bertujuan untuk koordinasi dengan
para
stakeholders melalui sosialisasi tentang netralitas ASN untuk
upaya
pencegahan ketidak netralan ASN dalam setiap tahapan pemilu
selain itu
tujuan dari evaluasi yang melibatkan stakeholders adalah
untuk
mendapatkan masukan, kritik dan saran atas fungsi pengawasan
dan
penanganan pelanggaran yang akan dan sedang dilaksanakan.
Indikator 2 : Persentase fasilitasi teknis dan supervisi hasil
pengawasan
Pilkada
Jenis-jenis pelanggaran pemilihan telah diatur dalam
Undang-Undang
No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No.
1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No.1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-
Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011,
tentang
-
LKIP
30
Penyelenggaraan Pemilu, pasal 69 ayat (1) Pengawasan
Penyelenggaraan pemilu
dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas
Pemilu Luar
Negeri. Sedangkan Pengawasan Pilkada diatur dalam Pasal 22A ayat
(1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan
Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 bahwa Pengawasan
Penyelenggaraan
pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu
Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu
Lapangan,
dan Pengawas TPS.
Sedangkan Jenis pelanggaran pemilihan meliputi pelanggaran
administrasi pemilihan, pelanggaran kode etik pemilihan dan
tindak pidana
pemilihan.
Pelanggaran administrasi pemilihan merupakan pelanggaran
yang
meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan
dengan administrasi
pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan
pemilihan di luar
tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilihan.
Sedangkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan
adalah
pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang
berpedoman pada
sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai
penyelenggara
Pemilihan. Kode etik penyelenggara pemilihan sendiri diatur
dalam Peraturan
Bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP. Sementara tindak pidana
pemilihan
merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan
Pemilihan yang diatur
dalam Undang-undang Pilkada.
Indikator menurunnya jumlah pelanggaran Pilkada bertujuan
untuk
mengukur outcome dari pengawasan, khususnya upaya pencegahan
yang
dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah,
dengan
demikian semakin kecil jumlah pelanggaran maka tujuan dari
pengawasan
khususnya dalam hal upaya pencegahan oleh Badan Pengawas
Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan semakin efektif. Cara
menghitung
capaian indikator ini adalah jumlah rata-rata pelanggaran
Pilkada tahun 2015
dibandingkan dengan jumlah rata-rata pelanggaran Pilkada periode
sebelumnya
dikalikan 100%.
-
LKIP
31
Jumlah pelanggaran Pilkada sebelumnya adalah pelanggaran
Pilkada
Pemilihan Gubernur yang terjadi pada tahun 2013, hal ini
dikarenakan pada
tahun 2014 merupakan tahun dilaksanakannya Pemilihan Presiden
dan Wakil
Presiden serta Pemilihan Legislatif.
Keterangan 2013 2015 2017 Capaian
Penurunan
Rata-rata
Pelanggaran
Pilkada
8
Pelanggaran/
Daerah
Pilkada
7
Pelanggaran/
Daerah
Pilkada
38
Pelanggaran/
Daerah
Pilkada
0%
Jumlah pelanggaran Pilkada tahun 2013, 2015 dan tahun 2017
adalah
sebagai berikut:
Uraian Tahun
2013 2015 2017
Jumlah Pelanggaran 270 147 269
Pilkada tahun 2013 dilaksanakan untuk Pemilihan Gubernur,
sehingga
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jateng dalam
melakukan
monitoring pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pilkada lebih
fokus.
Sedangkan pelaksanaan Pilkada pada tahun 2015 dilakukan secara
serentak
untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota
sehingga konsentrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Tengah
pelaksanaan pengawasan dilaksanakan di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota
yang
melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2017. Hal lain yang
menyebabkan
terlambatnya regulasi yang memuat peraturan pelaksanaan dan yang
lebih
spesifik mengenai dana hibah yang terlambat dari Pemerintah
Kab/Kota untuk
Panwas dalam pendanaan pengawasan Pilkada. Selain itu transfer
dana Pilkada
dari Pemerintah Daerah terlambat sehingga menyebabkan kegiatan
sosialiasasi
pengawasan tidak sesuai jadwal yang sudah direncanakan/target
tidak terpenuhi.
Terdapat beberapa permasalahan dalam penanganan pelanggaran
Pilkada :
1. Waktu penanganan pelanggaran yang sempit.
Waktu Penanganan Pelanggaran 3+2 dalam pelaksanaannya terlalu
sempit,
yang mana dalam pelaksanaannya kadang terhambat karena harus
-
LKIP
32
memperoleh keterangan dari Para Saksi, Terlapor, Pelapor.
2. Batas waktu pelaporan kepada Pengawas Pemilu
Waktu Pelaporan menurut Undang-Undang adalah 7 Hari sejak
diketahui/ditemukannya pelanggaran. Namun dalam
pelaksanaannya
kadang menimbulkan permasalahan ketika dugaan pelanggaraan
baru
diketahui saat Tahapan telah lewat (misalnya dugaan Ijazah Palsu
baru
diketahui pada saat mendekati Hari Pemungutan Suara)
3. Pengaturan sanksi administrasi berupa pembatalan masih
tergantung pada
putusan Pengadilan. Hal ini mengakibatkan keterlambatan
pemberian
sanksi administrasi kepada peserta pemilu karena menunggu
Putusan
Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap terhadap pelanggaran Pidana
baik
Pidana Umum ataupun Pidana Pemilu
4. Terlalu banyak lembaga yang terlibat dalam penanganan proses
penegakan
hukum Pemilu. Pada Pelaksanaan Pemilu, lembaga yang menangani
dalam
proses upaya hukum pelanggaran Pemilu yakni Bawaslu,
Peradilan
Umum/TUN
5. Adanya Pelanggaran Pidana yang tidak dapat dikenakan sanksi
karena
dalam Undang-Undang tidak diatur mengenai Sanksi Pidana
terhadap
Pelanggaran.
Terkait hal tersebut Program Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada
perlu
lebih ditingkatkan dan lebih dipertajam lagi melalui kegiatan
sosialisasi
Partisipatif dan bintek Pengawasan Partisipatif. Kegiatan yang
perlu
ditingkatkan adalah:
a. Pendidikan Pengawasan Partisipatif.
Kegiatan ini bertujuan untuk:
• Memberikan pemahaman, pengetahuan, persepsi, membuka wacana
dan
pola pikir serta komitmen yang sama kepada stakeholder dan
masyarakat
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan
Wakil
Walikota;
• Menumbuhkan sikap dan kesadaran serta perilaku proaktif
dari
Stakeholder dan masayarakat pemilihan untuk mengawal dan
menciptakan Pilkada yang jurdil, aman, demokratis, bermartabat
dan
-
LKIP
33
berkualitas.
• Memberikan informasi kepada stakeholder dan masyarakat
dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil
Walikota
terkait regulasi Pilkada dan pengawasan Pilkada dalam rangka
mencegah
terjadinya pelanggaran Pilkada.
b. Pembinaan dan Supervisi Pengawasan Pilkada.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab Badan
Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagai penanggung jawab
di
tingkat provinsi dalam Pengawasan Pemilihan Pemilihan Bupati dan
Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Supervisi
ke daerah
ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengawasan di setiap
tahapan
Pilkada Serentak oleh jajaran Panwas di tingkat Kabupaten/Kota
ke bawah
berjalan dengan baik dan sesuai dengan Time Line yang sudah
direncanakan.
-
LKIP
34
SASARAN III
Terwujudnya dukungan teknis dan administrasi hukum,
kehumasan
dan antar lembaga
Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga)
indikator
kinerja kegiatan sebagai berikut:
Indikator 1 : Persentase layanan advokasi hukum
Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan
Pemilu dan bersinggungan langsung dengan dunia Politik, Bawaslu
Provinsi
Jawa Tengah dan jajaran dibawahnya mempunyai tanggung jawab dan
resiko
yang besar. Potensi ancaman terseretnya anggota Bawaslu dan
jajaran
dibawahnya ke kasus hukum oleh para stakeholder Pemilu, membuat
Bawaslu
harus bersiap menghadapi kemungkinan untuk menghadapi
persidangan.
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyadari perlunya adanya suatu
upaya untuk
menjamin dan melindungi jajarannya ketika melaksanakan tugasnya.
Di Tahun
2016, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menganggarkan
sebagian
anggarannya untuk keperluan layanan advokasi hukum. Berikut
adalah realisasi
pelayanana advokasi hukum oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
selama Tahun
2016:
Uraian Ket Target Capaian
Advokasi Pelanggaran dan Pidana
Pemilu/Pemilihan*
Tidak
terlaksana 100% 0%
*) Kegiatan tidak dilaksanakan, dikarenakan sepanjang
pelaksanaan tahap
Pilkada di Tahun 2016 tidak ada anggota Panwas Pemilihan atau
Badan
Pengawas Pemilihan Provinsi Jateng yang memerlukan bantuan
advokasi
hukum.
Indikator 2 : Persentase layanan kehumasan
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas
pengawasan
pemilu memiliki tanggung jawab layanan kehumasan untuk
menyebarkan
informasi dan berita terbaru mengenai Pemilu kepada khayalak
umum. Dalam
hal layanan kehumasan ini, Bawaslu Provinsi Jateng menggandeng
Media Masa
-
LKIP
35
untuk menyebarkan informasi mengenai Pemilu kepada masyarakat
umum
secepat dan sefaktual mungkin. Selain itu Bawaslu Jateng juga
menerbitkan
Buletin Bawaslu Jateng sebagai sumber informasi mengenai Pemilu
atau seputar
kegiatan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jateng dan jajaran
dibawahnya.
Berikut adalah realisasi layanan Kehumasan yang telah
dilaksanakan Bawaslu
Provinsi Jateng Selama Tahun 2016:
Uraian Ket Target Capaian
Penerbitan/Pencetakan Buletin Bawaslu Jateng* Terlaksana 100%
100%
Media Gathering** Terlaksana 100% 100%
*) Target Penerbitan Buletin Bawaslu Jateng selama Tahun 2016
adalah empat
kali cetak. Selama Tahun 2016, Bawaslu sudah mencetak empat
edisi, yaitu edisi
5 pada bulan April, Edisi 6 pada bulan Juli, Edisi 7 pada bulan
Oktober, dan
Edisi 8 pada bulan Desember 2016. Buletin Bawaslu Jateng
didistribusikan ke
OPD, Bawaslu Provinsi lain, dan Perpustakaan Daerah di 35
Kabupaten/Kota.
**) Media Gathering direncanakan dilaksanakan sebanyak enam kali
di Tahun
2016 dan telah dilaksanakan sebanyak enam kali oleh Bawaslu
Provinsi Jateng.
Seluruh kegiatan Media Gathering dilaksanakan di Kota
Semarang.
Rincian pelaksanaan Media Gathering adalah sebagai berikut:
1. Tahap I dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2016 di MG
Setos Hotel;
2. Tahap II dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2016 di Hotel Patra
Jasa;
3. Tahap III dilaksanakan pada tanggal 16 September 2016 di
Gedung Kuliah
Bersama Lantai 10 Universitas Sultan Agung;
4. Tahap IV dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2016 di MG
Setos Hotel;
5. Tahap V dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2016 di Holiday
Inn
Express Hotel;
6. Tahap VI dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2016 di MG
Setos Hotel;
Indikator 3 : Persentase layanan hubungan antar lembaga
Sebagai salah satu Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai peran
dan
tanggung jawab dalam hal hubungan antar lembaga. Hal ini juga
sangat
diperlukan oleh Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai
Pengawas
Pemilu. Dengan keterbatasan personil yang ada, Bawaslu
memerlukan bantuan
-
LKIP
36
dari lembaga lain untuk memastikan terbentuknya Pemilu yang
berintegritas dan
aman. Untuk menjalankan kewajiban dan peran tersebut,
Bawaslu
mencanangkan sebuah kegiatan untuk berkoordinasi dengan berbagai
lembaga
yang juga ikut serta dalam pelaksanaan Pemilu. Dengan adanya
kegiatan
tersebut diharapkan akan terbentuk kordinasi dan hubungan yang
baik antar
lembaga, sehingga Pemilu bisa dijalankan dengan lancar. Berikut
adalah
realisasi kegiatan Rapat Koordinasi Antar Lembaga selama tahun
2016:
Uraian Ket Target Capaian
Rakor dengan Mitra Kerja* terlaksana 100% 100%
*) Rakor dengan Mitra Kerja direncanakan dilaksanakan sebanyak
tiga kali di
Tahun 2016 dan telah dilaksanakan sebanyak tiga kali oleh
Bawaslu Provinsi
Jateng. Peserta dari kegiatan ini adalah Instansi-Instansi
Pemerintah Tingkat
Kab/Kota yang ikut berperan dalam mensukseskan pelaksanaan
Pilkada dan
membantu Bawaslu dalam menjalankan tugasnya seperti
Kesbangpolinmas,
Dishub, KPU, Polres/Polresta, Satpol PP, dan Kodim. Selain dari
Instansi
Pemerintah, Bawaslu Provinsi Jateng juga mengundang unsur dari
NGO, Parpol
dan Perguruan Tinggi.
Rincian pelaksanaan Rakor dengan Mitra Kerja adalah sebagai
berikut:
1. Rakor dengan Mitra Kerja pertama dilaksanakan pada tanggal
31
Agustus 2016 di Le Beringin Hotel Kota Salatiga;
2. Rakor dengan Mitra Kerja kedua dilaksanakan pada tanggal 20
Oktober
2016 di D’Season Hotel Kab. Jepara;
3. Rakor dengan Mitar Kerja ketiga dilaksanakan pada tanggal 1
November
2016 di Surya Yudha Hotel Kab. Banjarnegara;
-
LKIP
37
BAB IV PENUTUP
Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa
kesimpulan
utama yang terkait dengan Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016,
sebagai berikut:
a) Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Pengawas
Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh
Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal
ini
ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar
%.
b) Pelaksanaan program dan kegiatan serta tata kelola keuangan
Bawaslu
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 telah efektif dan efisien.
c) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah berupaya secara optimal
melaksanakan
kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pilkada 2017 dengan
lebih
mengutamakan upaya pencegahan daripada penindakan pelanggaran.
Hal ini
terbukti dengan pelanggaran-pelanggaran yang lebih banyak
bersifat
administrasi yang ditemukan oleh pengawas pemilihan selama
Pilkada 2017
serta dapat ditindaklanjuti oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota.
d) Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih
dijumpai
adanya beberapa permasalahan yang terus mendapat perhatian,
seperti
peningkatan kapasitas kelembagaan, pengelolaan SDM, serta
sistem
Pengendalian Intern di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
e) Berdasarkan DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2016
sejumlah Rp 46.867.315.000,- (empat puluh enam miliar delapan
ratus
enam puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), total
anggaran
yang direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar
Rp33.414.742.523,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus empat
belas juta
tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga
rupiah) atau
71,30% terdiri dari dua sumber anggaran yaitu Rupiah Murni
(APBN
Murni) sebesar Rp8.262.354.887,- (delapan milyar dua ratus enam
puluh
dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan
puluh tujuh
rupiah) atau 70,73% dan Hibah Dalam Negeri yang merupakan
anggaran
-
LKIP
38
hibah Pilkada Tahun 2015 di 21 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah
sebesar
Rp9.047.925.165,- (sembilan milyar empat puluh tujuh juta
sembilan ratus
dua puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) atau 65,44%
serta
Hibah Dalam Negeri yang merupakan anggaran hibah Pilkada Tahun
2017
di 7 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sebesar Rp16.104.462.471,-
(enam
belas milyar seratus empat juta empat ratus enam puluh dua ribu
empat
ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 75,40%.
Untuk itu Bawaslu telah melakukan upaya untuk melakukan
perbaikan dalam
rangka memperkuat struktur organisasi, kapasitas kelembagaan dan
peningkatan
Sumber Daya Manusia.