BAB I - Bawaslu DKI Jakarta

Laporan Akhir Bawaslu DKI Jakarta Pilkada 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pelaksanaan Pemilu sendiri bukan tanpa cek kosong, melainkan ada sekian tujuan.

Ramlan Surbakti menyebut setidaknya ada tiga tujuan Pemilu yakni: pertama, sebagai

mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan

umum. Kedua, sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat

kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang memenangkan

kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga. Ketiga, sarana memobilisasikan

dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan

jalan ikut serta dalam proses politik.1

Tujuan Pemilu tersebut hanya akan terwujud manakala secara by design dan by

processs, Pemilu dilaksanakan secara demokratis. Pentingnya Pemilu demokratis,

karena implikasi yang ditimbulkannya: pertama, pemerintahan yang akan terbentuk,

kedua, Presiden dengan pemerintahan yang akan dibentuk; ketiga, pada kehidupan

kepartaian. Artinya Pemilu adalah faktor yang sangat menentukan bagi keseluruhan

proses terbentuknya sistem politik yang demokratis. Peningkatan kualitas Pemilu dapat

menjadi sarana peningkatan kualitas demokrasi.2

Sebagai arena kompetisi politik yang sehat3, Pemilu demokratis membutuhkan

conditio sine qua non, yakni: pertama, ada pengakuan terhadap hak pilih universal.

Semua warga negara, tanpa pengecualian yang bersifat ideologis dan politis, diberi hak

untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu. Kedua, ada keleluasaan untuk membentuk

“tempat penampungan bagi pluralitas aspirasi masyarakat”. Ketiga, tersedia mekanisme

rekrutmen politik bagi calon wakil rakyat yang demokratis. Harus ada sebuah

mekanisme pemilih calon wakil rakyat yang tidak top down (diturunkan oleh elit partai

dan penguasa, dari atas), tetapi buttom up.

Keempat, ada kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan

pilihan. Tanpa keleluasaan tersebut sebuah proses Pemilu dapat menjebak

masyarakat pemilih untuk “membeli kucing dalam karung”. Kelima, ada komite atau

panitia pemilihan yang independen. Keenam, ada keleluasaan bagi setiap kontestan

1Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, 2010, hal 290.

2Valina Singka Subekti, Mengubur Sistem Politik Orde Baru, Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI dan Mizan, 1997, hal 24.

3Eep Saifullah Fatah, Zaman Kesempatan, Agenda-agenda Besar Demokratisasi Pasca-Orde Baru, Mizan, 200, hal 118-120.


untuk berkompetisi secara sehat. Ketujuh, netralitas birokrasi. Dalam praktik sistem

politik manapun, prosesi Pemilu senantiasa tidak bisa melepaskan diri dari peran

birokrasi. Bagaimanapun, manajemen Pemilu sebuah kerja birokrasi. Dalam kontekss

ini, Pemilu demokratis-kompetitif membutuhkan birokrasi yang netral, tidak memihak,

dan tidak menjadi perpanjangan tangan salah satu kekuatan politik yang ikut bertarung

dalam Pemilu.

Menurut Urofsky, pelaksanaan Pemilu bisa bervariasi, namun intisarinya tetap

sama untuk semua masyarakat demokratis: akses bagi semua warga negara yang

memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pilih, perlindungan bagi setia individu

terhadap pengaruh-pengaruh luar yang tak diinginkan saat ia memberikan suara, dan

perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara. Mengingat

pemungutan suara dalam skala besar selalu terjadi kesalahan-kesalahan dan

kecurangan, tindakan berjaga-jaga harus diambil untuk menghindari hal-hal yang

merugikan.

Dari Pemilu 1955, Pilkada 2012 hingga Pilkada 2015

Sepanjang sejarahnya, Indonesia sudah 11 (sebelas) kali melaksanakan Pemilu.

Yang pertama adalah penyelenggaraan Pemilu pada 1955 atau sepuluh tahun setelah

kemerdekaan. Awalnya Pemilu 1955 diharapkan menjadi ajang bagi penyederhanaan

partai, namun ternyata gagal. Sebab, dalam kenyataannya, Pemilu 1955 yang diikuti

tidak kurang 118 peserta terdiri dari 36 Parpol, 34 organisasi kemasyarakatan dan 48

orang perorangan, sedangkan untuk Pemilu anggota Konstituante diikuti 91 peserta

yang terdiri dari 39 Parpol, 23 organisasi kemasyarakatan dan 29 perorangan, tidak

menghasilkan partai mayoritas melainkan suara/kursi terbagi secara cukup merata

kepada empat partai yang memperoleh suara signifikan (PNI, Masyumi, NU, dan PKI).

Sebagai akibatnya, sudah bisa ditebak pemerintahan menjadi tidak stabil dan kabinet

silih berganti.4

Seiring dengan tumbangnya regim Orde Lama dan lahirnya regim Orde Baru,

Pemilu sebagai instrumen sirkulasi kekuasaan secara konstitusional dan damai tetap

4Arbi Sanit mencatat, sejak kemerdekaan tidak kurang dari 24 buah kabinet yang memerintah

selama Indonesia merdeka. Dari jumlah tersebut, hanya 7 kabinet yang berhasil memerintah selama 12 sampai 23 bulan. Lalu terdapat 12 kabinet yang berumur antara 6 sampai 11 bulan. Dan 6 buah kabinet yang hanya bisa bertahan diantara 1 sampai 4 bulan. Sebaliknya keadaan ekonomi secara keseluruhan semakin merosot. Cadangan devisa merosot dari US 259,900.00 dalam tahun 1959 menjadi US 8,600,000,00 dalam tahun 1963; dalam tahun 1966 hutang luar negeri terhitung sebesar US 2,447,000.000,00, defisit anggaran Belanja Negara meningkat dari Rp 3.602.000.000,00 tahun 1956 menjadi Rp 2.256.000.000,00 dalam tahun 1965, dan inflasi dengan dari 109 persen diantara bulan Desember 1962 dan Desember 1963 menjadi 1320 persen diantara bulan Juni 1965 dan 1966. Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan, Rajawali, 1986, hal 1-5.


dilaksanakan. Tercatat dalam sejarah, enam kali Pemilu digelar pada masa Orde Baru

(1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997). Sejak era reformasi dilaksanakan sebanyak

4 (empat) kali Pemilu, yakni: 1999, 2004, 2009 dan Pemilu 2014. Berbeda dengan

Pemilu 1955 yang banyak mendapat pujian banyak kalangan dalam dan luar negeri,

Pemilu di masa Orde Baru, banyak mendapat kritikan pedas banyak pihak dengan

berbagai alasan.

Hal ini disebabkan karena Penyelenggaraan Pemilu selama Orde Baru (1971-1977)

tidak dilaksanakan melalui prosedur yang demokratis. Hal ini dikarenakan dengan

sengaja (by design) memanipulasi prinsip-prinsip demokrasi dan diselenggarakan untuk

mempermanenkan kekuasaan politik yang berlaku.5 Dengan bahasa lain, sebagaimana

dikatakan pengamat politik AS R. William Liddle6, Pemilu di Indonesia di masa regim

Orde Baru tidak demokratis dan merupakan instrumen kepentingan mesin Orde Baru.

Lebih khusus lagi guna memperkuat legitimasi kekuasaan Presiden Soeharto.

Sebaliknya, Pemilu di masa Orde Baru lebih mencerminkan proses elektoral yang

dikelola dan dikontrol sangat ketat sebagai hasil rancangan pemerintah,7 demi

keuntungan Presiden Soeharto (beserta keluarga dan sekutu-sekutu terdekatnya) dan

angkatan bersenjata, ABRI.8

Seiring dengan lengser ke prabonnya Soeharto pada 21 Mei 1998 dan sekaligus

berakhirnya regim Orde Baru dan berganti kepada regim yang disebut dengan era

reformasi, dilakukan berbagai pembenahan konstruksi hukum terkait dengan sistem

Pemilu, manajemen Pemilu, organisasi Pemilu, fungsi dan peranan Penyelenggara

Pemilu, dan lain sebagainya. Salah satu yang monumental adalah diterapkannya

sistem Pemilu Langsung. Pemilu langsung berlaku pada Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden9, Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD dan DPRD

Provinsi10 maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (gubernur, walikota

dan bupati)11, terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tetap

5Indria Samego (editor), Op cit, hal 40. 6Telaah lebih menyeluruh mengenai hal ini baca: R. William Liddle, Pemilu-Pemilu Orde Baru,

LP3ES, 1992. 7R. William Liddle, Pemilu-Pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasaan Politik, LP3ES, Jakarta,

1994, hal 37. 8Anders Uhlin, Oposisi Berserak, Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia, Mizan,

1998, hal 59. 9Amandemen Ketiga UUD 1945 Pasal A Ayat (1) yang menyatakan, presiden dan Wakil Presiden

dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 10UU No. 8 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD11UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 58 huruf 0.


mempertahankan sistem kerajaan dimana Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidak

dipilih melainkan ditetapkan oleh DPRD DIY.12

Sebegitu jauh, Pemilu di masa reformasi dianggap banyak kalangan masih belum

sepenuhnya sesuai dengan tujuan ideal dari Pemilu. Pakar Politik Afan Ghafar misalnya

mengatakan, Pemilu di Indonesia belum secara maksimal mencapai tujuannya karena

Pemilu masih lebih menekankan aspek normatif atau demokrasi prosedural dan belum

menekankan aspek empirik atau substansial.13 Dalam pandangan Guru Besar Institut

Ilmu Pemerintahan yang juga mantan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

Ryaas Rasyid, ada tiga dampak besar dari penerapan sistem Pemilu Langsung yang

membuat banyak pihak prihatin. Yakni: penggunaan uang yang semakin marak dari

waktu ke waktu untuk membeli suara konstituen, tak adanya jaminan pasangan calon

terbaik akan menang dan akibat biaya kampanye besar, hasil pilkada sulit dipisahkan

dari perilaku koruptif Kepala Daerah terpilih.

Jika hal ini dibiarkan, ungkap Komarudin Hidayat, Cendekiawan Muslim, maka

partai dapat dibeli oleh orang berduit dan akhirnya menjadi instrumen bisnis dari pemilik

modal. Ia membandingkan dulu orang-orang pintar ada di Senayan untuk membuat

undang-undang, sekarang menjadi legislator bisa sambil kuliah.14 Menggambarkan

keprihatinan terhadap perkembangan mutakhir demokrasi, Peneliti LIPI Syamsuddin

Harris15 memberikan catatan sebagai berikut: “Sistem demokrasi yang diraih

pascarezim otoriter Orde Baru semestinya menjadi arena bagi setiap warga negara

untuk mewujudkan kedaulatan mereka dalam kehidupan politik dan ekonomi. Namun,

alih-alih berdaulat, usai Pemilu proses politik dan ekonomi sepenuhnya dikendalikan

oleh berbagai kekuatan oligarkis berselubung Partai Politik, etnik, agama, dan

golongan. Berbagai kekuatan oligarkis inilah yang akhirnya membajak dan menikmati

demokrasi. Ironinya, para penyelenggara negara di pusat dan daerah lebih memilih

bersekutu dengan para oligarkis yang dibiayai oleh kapitalis-investor ketimbang

mengawal bangsa, memuliakan konstitusi, dan menjaga hati nurani”.

Syamsuddin menambahkan, kegagalan atau sekurang-kurangnya “salah urus”

dalam bidang politik dan pemerintahan, tidak hanya tampak jelas dalam

12UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dengan UU tersebut, menjadikan payung

hukum DIY semakin nyata dan jelas. Bukan hanya keistimewaan dalam penataan pertanahan atau otoritas DIY dalam membangun daerah berbasis kebudayaan. Namun lebih dari itu, DIY juga istimewa dalam penentuan gubernur. Terutama, menempatkan dinasti Mataram sebagai ‘penjaga’ keistimewaan Yogyakarta.

13Indopos, 30 Desember 2012. 14Komarudin Hidayat, epilog untuk buku ‘’Mahalnya Demokrasi Memudarnya Demokrasi

Memudarnya Ideologi’’, Jakarta, Kompas, 2013. 15Syamsuddin Harris, Masalah-masalah Demokrasi & Kebangsaan Era Reformasi, Buku Obor,

2014, hal xi.


ketakharmonisan implementasi demokrasi presidensial yang dipraktikkan secara

parlementer, melainkan juga terlihat dari skema sistem perwakilan, sistem Pemilu, dan

sistem kepartaian yang tidak koheren dengan pilihan skema presidensial. Problemnya,

baik para politikus Partai Politik di DPR maupun pemerintah hasil Pemilu, tidak peduli

atas berbagai anomali atau penyimpangan tersebut. Akibatnya, demokrasi pasca-Orde

Baru yang diperjuangkan dengan berdarah-darah oleh segenap elemen masyarakat

sipil akhirnya menjadi arena transaksi politik berorientasi jangka pendek, sehingga

korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tetap marak di tengah upaya gencar KPK

melakukan pemberantasan korupsi.16

Sesungguhnya ada sebab atau faktor lain mengapa sistem Pemilu Langsung yang

diterapkan di Indonesia belum menghasilkan sesuatu sebagaimana yang diharapkan.

Prasyarat dimaksud setidaknya ada tiga, yakni: pertama, faktor tingkat pendidikan atau

melek politik masyarakat. Umumnya masyarakat baru melek politik secara literal,

namun belum melek politik secara fungsional. Kedua, tingkat kesejahteraan ekonomi

masyarakat Indonesia secara umum masih buruk. Rendahnya tingkat kesejahteraan

ekonomi ini berkorelasi positif dengan tingkat kematangan dan kedewasaan politik,

yang juga tendah. Ketiga, dukungan budaya politik yang partisipatif.17

Dalam penelitian Max Lane dari Victoria University, Melbourne, Australia, Partai

Politik yang kini berkuasa cenderung hanya mengutamakan kepentingan lokal dan

kelompoknya. Karena Partai Politik asyik sendiri dengan kelompoknya, masyarakat luas

harus menggalang kekuatan untuk memperjuangkan aspirasi sendiri. Menurut Lane, hal

ini terjadi karena parpol disokong pengusaha yang menempatkan politik sebagai ajang

transaksi. Ia mengamati, Parpol di Indonesia sekarang ini transaksional, dan

sepenuhnya (berorientasi) duit. Semuanya duit.18 Dalam situasi semacam ini relevan

menyimak pernyataan Pengamat Politik J. Kristiadi yang dengan tepat mengatakan:

“praktik politik akal-akalan dan perilaku munafik yang menghamba pada uang semakin

subur. Akibatnya, demokrasi disulap menjadi mobokrasi, seremoni mengalahkan

substansi, citra menghapus fakta, sikap santun bersenyawa dengan perilaku durhaka,

kejujuran identik dengan kebodohan. Medan politik menjadi ladang pembantaian oleh

para petualang politik yang bermodal besar terhadap politisi bersih dan idealis tetapi

bermodal cupet”.

16Ibid, hal 128. 17Budaya politik yang demokratik, dalam hal ini budaya politik yang partisipatif akan mendukung

terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratik dan stabil. Budaya politik yang demokratik ini meminjam Almond dan Verba, “suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi. Afan Ghafar, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, 2002, hal 101.

18Kompas, 25 Januari 2012.


Tetapi Indonesia tak perlu bersedih, tak perlu berkecil hati dan merasa sendirian

mengalami setuasi dilematis semacam ini sebab yang mengalami dilema atau paradok

semacam ini dialami oleh banyak Negara. Bahkan mungkin banyak yang lebih parah

dari Indonesia. Faktanya, di sejumlah negara Pemilu justeru menjadi ajang

rekonsolidasi otoritarianisme, atau apa yang oleh Peter Worsley disebut sebagai siklus

otoritarianisme.19 Sebagaimana terjadi di Bolivia, Guatemala, El Savador, Haiti, dimana

jatuhnya regim otoriter justeru membawa negara-negara tersebut memasuki babak baru

yang mengerikan, yakni terjadinya kudeta secara terus menerus yang membawa

korban rakyat sipil. Belakangan juga terjadi pada sejumlah negara di Timur Tengah,

seperti Tunisia, Mesir, Aljazair, Bahrain, Yaman dan Libya, dan sebagainya.20 Hal ini

dapat terjadi, sebab seperti dikatakan Huntington, karena proses demokratisasi tersebut

tidak memenuhi syarat: (1) berakhirnya sebuah regim otoriter, (2) dibangunnya sebuah

regim demokratis, dan (3) pengondisian regim demokratis itu sendiri.21 Dalam kasus

Timur Tengah, di balik meluapnya harapan, menurut Ibnu Murdah pengamat Timur

Tengah, praksis demokratisasi di negara-negara Arab selama dua tahun ini memang

memiliki catatan-catatan mengerikan. Yang paling jelas adalah bahwa proses itu

menuntut pengorbanan teramat mahal dan manusia tak mungkin dapat menggantinya:

nyawa hilang dalam jumlah yang sangat besar.22

Pelaksanaan Pilkada langsung pertama pada tahun 2007, adalah babak baru

proses politik di Ibukota Negara Kesatuan Indonesia dimana transisi kekuasaan yang

bermula dari gedung DPRD DKI Jakarta kini masyarakat dapat menentukan pilihannya

sendiri, dengan cara memilih secara langsung ‘jagoan yang akan dipilihnya. Babaik

inilah yang menentukan arah demokrasi di Jakarta dan bahkan barometer dari provinsi

lain yang juga melaksanakan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Suksesi pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bukan hanya milik pasangan

calon, masyrakat yang memilih semata, namun aspek penyelenggara tak kalah penting

sehingga menjadi tolak ukur serta perbaikan dalam proses pemilihan yang akan datang,

aspek penyelenggaraan dari sisi pengawasan memiliki plus-minus dimana personil dari

anggota yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat yang mengisinya dinilai kurang

maksimal bahkan seperti tidak bisa berbuat banyak, padahal jika kita lihat personil yang

ada yang terdiri dari unsur pelaku media atau wartawan, unsur kepolisian, unsur

kejaksaan, akademisi serta tokoh masyarakat menjadi kurang menohok dari aspek

19A. Malik Haramain dan MF. Nurhuda Y, Mengawal Transisi, Refleksi Atas Pemantauan Pemilu

1999, JAMPPI, 1999, hal 24.20Tentang hal ini, baca: Ariadi Tamburaka, Revolusi Timur Tengah, Kejatuhan Para Penguasa

Otoriter di Negara-negara Timur Tengah, Narasi, 2011.21Lebih jauh baca: Samuel P. Huntington, Op cit.22Kompas, 11 Desember 2012.


penanganannya, sehingga semua pihak tak terkecuali pemerintah harus merevisi

bahkan merubah peraturan perundang-undangan demi perbaikan penyelenggaraan

pengawasan pilkada itu sendiri.

Lain lagi pada Pilkada tahun 2012, perbaikan pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta

semakin terasa, mulai dari proses pelaksanaannya hingga model rekruitmen

penyelenggaranya yang dibuka secara umum dari berbagai unsur, sehingga

masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam hal pengawasan pilkada di Ibukota,

namun dari segi jumlah masih memiliki keterbatasan bahkan berkurang dari

pelaksanaan Pilkada sebelumnya, yakni hanya berjumlah 3 (tiga) orang. Namun dari

segi peraturan perundang-undangan memiliki perbaikan yang signifikan, bahkan dari

segi kontestan juga mengalami perubahan dimana calon perseorangan dapat ikut

berpartisipasi dalam pencalonan, dan secara umum pelaksanaan Pilkada 2012 relatif

aman dan terkendali dan semua pasangan calon berjiwa besar bahkan siap menang

dan siap kalah hal ini terbukti tidak adanya laporan dari pasangan calon yang mengadu

kepada Mahkama Konstitusi, lembaga yang berwenang untuk menyelesaiakan proses

perselisihan dan sengketa pemilihan.

Walaupun sesuai dengan Undang-undang kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi

DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2009, Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa setiap

pasangan calon yang tidak memperoleh perolehan suara 50 (lima puluh) persen di

tambah satu, akan mengikuti proses pemilihan di putaran kedua, namun tensi dan suhu

politik tetap kondisif secara keseluruhan.

Pada tahun selanjutnya proses demokrasi pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

memuali babak baru yakni pelaksanaan proses pemilihan secara serentak hal ini

berdasarkan kesepakatan politik dengan alasan agar lebih efektif dan efesien tentu

dilaksnakan secara bertahap yang merujuk kepada peraturan perundangan-undangan

dan semangat ini juga ada pada pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 dimana proses

pemilihan legislatif akan bersamaan dengan proses pelaksanaan pemilihan Presiden

dan wakil Presiden.

Sudah barang tentu proses pelaksanaan pemilihan gubernur, Buapti dan Walikota

di bagi kedapa 2 (dua) tahap, tahap pertama pada tahun 2015 serentak dilaksanakan di

beberapa daerah, namun Provinsi DKI Jakarta tidak termasuk dalam tahap pertama

tersebut, sehingga pelaksanaan Pilkada Tahun 2015 DKI Jakarta tidak melaksanakan

proses pemilihan mengingat masa baktin dari Gubernur terpilih tahun 2012 baru akan

berakhir masa tugasnya pada tahun 2017.

Namun dalam pelaksanaan Pilkada 2017 kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu

dan jajarannya memiliki kewenangan yang lebih hal ini respon atas peraturan-


perundangan-undangan yang dinilai kurang maksimal dalam penganan pelanggaran,

sehingga di tuntut untuk lebih memiliki kewenangan dalam penangannya.

Namun dari aspek regulasi atau peraturan perundangan-undangannya bukan

mudah semudah membalikan telapak tangan, peraturan perundangan-undangan yang

dijadikan ajuan dan rujukan pelaksanaannya mengalami perubahan yang panjang,

bahkan 3 (tiga) kali mengalami perbaikan atau revisi, hal ini menandakan bahwa begitu

pentingnya penyelenggaran pilkada Tahun 2017 sebagai respon atas perbaikan serta

kewenangan yang harus dimilik oleh lembaga pengawas, bahkan dalam peraturan

perundangan-undangan yang ada ini ada perangkat baru dimana terdapat Pengawas

Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS). Ynag sebelumnya tidak ada hal ini tentu

upaya untuk menjadikan proses penyelenggaran pemilihan lebih demokratis dan

transparan, sehingga menutup celah segala macam kecurangan yang ada.

Bongkar Pasang Penyelenggara Pemilu

Banyak faktor mengapa penyelenggaraan Pemilu di Indonesia belum sesuai

dengan mission sacrednya. Ditinjau dari perspektif penyelenggara, dalam kasus Pemilu

di masa Orde Baru misalnya, karena sangat didominasi oleh peran pemerintah,

sehingga Pemilu-Pemilu Orde Baru adalah pengukur yang tidak sempurna sebagai

kehendak politik rakyat. Contoh nyatanya, secara struktural, Ketua LPU dijabat ex

officio oleh Menteri Dalam Negeri. Begitu juga PPI, PPD I dan PPD II, dan Pantarlih

secara ex officio dijabat oleh Mendagri, Gubernur, Bupati, Walikota Madya, Camat dan

Kepala Desa/Lurah. Sedangkan Ketua Panitia Pengawas Pusat sampai daerah dijabat

ex officio oleh Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi (Dati I) dan Kepala Kejaksanaan

Negeri (Dati II).23 Untuk melaksanakan pendaftaran pemilih dibentuk Panitia

Pendaftaran Pemilih (Pantarlih).

Untuk pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dibentuk Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Bagi warga negara RI di luar negeri

dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri

(PPSLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Nereri (KPPSLN)

yang bersifat sementara (ad hoc). Ironisnya, menurut Syamsuddin Harris, struktur

kepenitiaan terendah yang menjadi ujung tombak pelaksanan sekaligus manipulasi

Pemilu, bahkan tak ada unsur di luar pemerintah berlaku.24

Memahami dan menyadari kelemahan-kelemahan fundamental dari penyelenggara

Pemilu di masa Orde Baru, seiring dengan tumbangnya regim Orde Baru pada 1998,

23Syamsuddin Haris, Memastikan Arah Baru Demokrasi, Mizan, 1999, 34-35. 24Syamsuddin Harris, Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Yayasan Obor dan LIPI, 1998, hal

12.


dilakukan sejumlah perbaikan atau reformasi terhadap hal-hal yang berhubungan

dengan ke-Pemiluan maupun kepengawasan Pemilu. Hal tersebut ditunjukkan dengan

kesediaannya untuk melakukan revisi terhadap berbagai UU yang terkait dengan

politik. Reformasi konstitusi bukan hanya dilakukan terhadap system Pemilu dan Partai

Politik, melainkan juga terkait dengan Penyelenggara Pemilu.

Khusus terkait dengan institusi Pengawas Pemilu, saat digelar Pemilu 1955, belum

terdapat lembaga Pengawas Pemilu. Lembaga ini baru muncul pada Pemilu 1982.

Pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak) Pemilu

pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan

manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas Pemilu pada Pemilu

1971, terutama yang dilantarkan oleh politisi PPP dan PDI. Karena pelanggaran dan

kecurangan Pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini

lantas direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya

muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan

kualitas Pemilu 1982. Lalu, pemerintah juga mengintroduksi badan baru yang akan

terlibat dalam urusan Pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU),

dengan Panitia Panwaslak Pemilu bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu. Namun

lembaga ini dianggap belum mampu bekerja lebih efektif.

Secara hirarkis lembaga ini terdapat di tingkat nasional atau pusat yang disebut

dengan Pengawas Pemilu Pusat atau disingkat Panwaspus. Sedang di provinsi disebut

Panwas Pemilu Provinsi, di kabupaten/kota disebut Panwas Pemilu Kabupaten/Kota,

dan di kecamatan disebut Panwas Pemilu Kecamatan. Pengawas Pemilu adalah

lembaga ad hoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama Pemilu (pendaftaran pemilih)

dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam Pemilu dilantik.

Menurut Ketua Bawaslu RI Dr. Muhammad M.Si, lembaga pengawas Pemilu adalah

sebuah ekspermen demokrasi khas Indonesia karena senyatanya tidak terdapat

lembaga serupa di luar negeri. Sedangkan anggota Bawaslu RI Nasrullah, menyebut

ada satu lagi negara di kawasan Timur Tengah, yang mempunyai institusi Pengawas

Pemilu. Institusi Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan

Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi

dan pelanggaran pidana Pemilu.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat

mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk

sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama

Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur

tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu

sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri

http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan


(sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas Pemilu juga

berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu

(Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru

dilakukan melalui UU No. 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan

pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang

terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia

Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui UU No. 22 Tahun 2007

tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang

dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan

tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia

Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan

Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan

UU No. 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu

merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan

Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap

UU No. 22 Tahun 2007, rekrutmen Pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi

kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut UU No.

22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima

pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran

pidana Pemilu, serta kode etik.

Salah satu karakteristik penting dari UU ini, berdasarkan penafsiran dan putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) No. 11/PUU-VIII/2010 terhadap tafsir atas UUD 1945 Pasal

22E Ayat 5, telah memposisikan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai

lembaga yang sejajar, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Menurut MK, KPU dan

Bawaslu posisinya sama, yakni: sebagai Penyelenggara Pemilu yang dibedakan hanya

pada fungsinya. Manakala fungsi KPU secara umum melaksanakan seluruh tahapan

Pemilu, sedangkan fungsi Bawaslu adalah mengawasi seluruh tahapan Pemilu.

Dengan kesejajaran kedudukan dan hanya dibedakan pada fungsinya, maka

seyogianya kedua Lembaga Penyelenggara Pemilu merupakan mitra sejajar,

melaksanakan tugas dan fungsinya secara sinerjis. Bukan seperti kucing dan anjing,

atau Tom and Jerry.

Dinamika kelembagaan Pengawas Pemilu terus mengalami perkembangan seiring

dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara

kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap


Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi

(Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh

unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain

itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No.

22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilu juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.25

Dalam pandangan Perludem26, fungsi dan peranan Bawaslu lebih kuat

dibandingkan sebelumnya. Sebab, Bawaslu tidak hanya sebagai “tukang pos” yakni

mengawasi, menerima dan meneruskan/melaporkan pelanggaran. Beberapa

kewenangan Bawaslu yang baru adalah sebagai berikut: Pertama, meneruskan

pelanggaran kode etik kepada DKPP. Kedua, Panwaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi. Keputusan

Bawaslu atas pelanggaran administrasi bersifat final dan mengikat. Karena itu tidak ada

upaya banding terhadap keputusan Bawaslu.

Ketiga, menyelesaikan sengketa administrasi Pemilu. Sengketa Pemilu adalah

sengketa yang terjadi antarpartai politik Peserta Pemilu dan sengketa partai politik

Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilu. Misal, sengketa penjadwalan kampanye dan sengketa atas keputusan KPU

tentang penetapan peserta Pemilu dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Sengketa

diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Namun jika tidak tercapai kesepakatan

maka Panwaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu menawarkan alternatif penyelesaian

sengketa. Panwaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu membuat keputusan jika alternatif

penyelesaian sengketa itu tidak diterima. Keputusan Bawaslu merupakan putusan final

dan mengikat bagi pihak yang bersengketa.

Sengkarut Pemilu dari waktu ke waktu, di satu sisi hal ini merefleksikan kelemahan

kolektif bangsa ini yang tidak mampu mencari akar masalah dan mengajukan solusinya

secara mendasar, terukur dan tuntas. Namun pada sisi lain, hal ini sebenarnya

merupakan peluang bagi pihak-pihak yang concern dan aktif bergiat di institusi

demokrasi untuk berpartisipasi mengurai benang kusut tersebut dan menawarkan

solusinya secara efektif. Dalam kontek ini, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 15

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

berpeluang untuk mengambil peran yang lebih aktif dan efektif untuk memperbaiki

proses dan kualitas demokrasi, khususnya Pemilu.

25Penguatan eksistensi, fungsi dan peran Bawaslu tergambarkan dari sejumlah aspek berikut ini. Antara lain, pada proses pembentukan Tim Seleksi yang sepenuhnya menjadi domain Bawaslu. Tidak adalagi campur tangan KPU. Selain itu, Bawaslu juga mengalami pelebaran sayap karena terdapat juga Bawaslu Provinsi yang bersifat permanen, meski di tingkat Kota/Kabupaten masih bersifat ad hoc.

26Lebih jauh baca: Didik Supriyanto dkk, Penguatan Bawaslu, Optimaslisasi Posisi, Fosisi,

Organisasi, dan Fungsi Bawaslu dalam Pemilu 2014, Perludem, 2012.


Kunci sukses dari efektivitas dan kerja-kerja pengawasan Pemilu mempersyaratkan

tersedianya Pengawas Pemilu yang memiliki integritas, profesionalitas, aksesibilitas,

dan intelektualitas serta kemampuan melakukan fungsi-fungsi komunikasi, koordinasi,

dan sinergitas dengan seluruh stakeholder Pemilu, termasuk dengan Pemerintah

Daerah, TNI/Polri, serta Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), serta kelompok-kelompok

strategis lainnya di Jakarta. Dan yang tak kalah pentingnya adalah dengan

mengembangkan pengawasan partisipatif dengan tujuan untuk menumbuhkan sense of

crtism terhadap potensi dan manifes pelanggaran dan sense of participation untuk

bersama-sama dengan Pengawas Pemilu melakukan kerja-kerja pengawasan Pemilu.

Pilkada 2017 dan Peran Strategis Bawaslu DKI

a. Historisitas, Realitas dan Pluralitas

Manakala dewasa ini Jakarta menjadi wiilayah atau daerah tujuan favorit dari warga

berbagai daerah untuk mengadu nasib, meniti karir atau mencari penghidupan layak,

tampaknya hal tersebut bukanlah hal yang aneh. Sebab, secara historis Jakarta sejak

dahulu dikenal sebagai wilayah atau daerah kaya raya gemah ripah loh jenawi, tanah

syurga untuk meminjam potongan bait band legendaris Koes Pulus. Itulah sebabnya,

ratusan tahun lalu para penjajah dengan berkedok pedagang menjadikan Jakarta

sebagai salah satu tujuan jarahannya. Maka tak aneh pula, jika tokoh sekaliber Prof. Dr.

Hamka sebagaimana dikutip budayawan Betawi Ridwan Saidi27 berani berkesimpulan:

“Jika ada mitos yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia dijajah bangsa asing, jika

ada mitos yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia dijajah bangsa asing selama 350

tahun, maka umur/masa 350 tahun atau 3,5 abad itu yang paling tepat dialamatkan

kepada Jakarta. Hal ini disebabkan karena pada daerah-daerah lain tidak dapat

dikatakan telah dijajah 3,5 abad, bahkan Aceh ditaklukkan tahun 1870, ataupun tidak

juga berhenti berperang diantara Belanda dengan anak negeri yang telah dihancurkan

kekuatannya itu hingga masuknya Jepang ke tanah air di tahun 1942”.

Beberapa bangsa yang pernah menjarah Jakarta diantaranya adalah Portugis,

Belanda dan Jepang. Bangsa Portugis tercatat merupakan bangsa Eropa pertama

yang datang ke Jakarta. Pada abad ke-16, Surawisesa, raja Sunda meminta bantuan

Portugis yang ada di Malaka untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa sebagai

perlindungan dari kemungkinan serangan Cirebon yang akan memisahkan diri

dari Kerajaan Sunda. Upaya permintaan bantuan Surawisesa kepada Portugis di

27 Ridwan Saidi, Orang Betawi dan Modernisasi Jakarta, LSIP, 1994, hal 2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/Portugal

http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa

http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-16

http://id.wikipedia.org/wiki/Surawisesa

http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Sunda


Malaka tersebut diabadikan oleh orang Sunda dalam cerita pantun seloka Mundinglaya

Dikusumah, dimana Surawisesa diselokakan dengan nama gelarnya yaitu Mundinglaya.

Namun sebelum pendirian benteng tersebut terlaksana, Cirebon yang dibantu

Demak langsung menyerang pelabuhan tersebut. Orang Sunda menyebut peristiwa ini

tragedi, karena penyerangan tersebut membungihanguskan kota pelabuhan tersebut

dan membunuh banyak rakyat Sunda di sana termasuk syahbandar

pelabuhan. Penetapan hari jadi Jakarta tanggal 22 Juni oleh Sudiro, wali kota Jakarta,

pada tahun 1956 adalah berdasarkan tragedi pendudukan pelabuhan Sunda Kalapa

oleh Fatahillah pada tahun 1527. Fatahillah mengganti nama kota tersebut

menjadi Jayakarta yang berarti "kota kemenangan".

Menurut penelitian Prof. Dr. Hussein Djajadiningrat, penamaan ‘Jayakarta’ yang

dilakukan oleh Fatahillah diilhami Al-Qur’an Surat Al-Fath ayat 1 yang berbunyi: “Inna

fatahna laka fathan mubina”. Atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia

berarti: sesungguhnya kami telah memberi kemenangan kepadamu, kemenangan yang

tegas. Kemenangan yang tegas dan sempurna itu dialihbahasakan menjadi “Jayakarta”.

Selanjutnya Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon, menyerahkan pemerintahan

di Jayakarta kepada putranya yaitu Maulana Hasanuddin dari Banten yang menjadi

sultan di Kesultanan Banten.

Selain Portugis, orang-orang yang pernah ‘mencicipi’ manisnya Jayakarta adalah

Belanda sekitar akhir abad ke-16, setelah singgah di Banten pada tahun 1596.

Jayakarta pada awal abad ke-17 diperintah oleh Pangeran Jayakarta, salah seorang

kerabat Kesultanan Banten. Pada 1619, VOC dipimpin oleh Jan Pieterszoon

Coen menduduki Jayakarta setelah mengalahkan pasukan Kesultanan Banten dan

kemudian mengubah namanya menjadi Batavia. Selama kolonialisasi Belanda, Batavia

berkembang menjadi kota yang besar dan penting. Untuk pembangunan kota, Belanda

banyak mengimpor budak-budak sebagai pekerja. Kebanyakan dari mereka berasal

dari Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok, dan pesisir Malabar, India. Sebagian

berpendapat bahwa mereka inilah yang kemudian membentuk komunitas yang dikenal

dengan nama suku Betawi.

Di tangan orang-orang Belanda, Batavia tumbuh makin pesat dan menjadi pusat

perdagangan di Asia Tenggara dan sebelum disaingi Singapura buatan Rafles, Batavia

dijuluki Ratu Negeri Timur (Queen of The East)28. Terlebih ketika pada 1986 dibangun

Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta semakin penting dan diperhitungkan, sekaligus

menjadi pengimbang dalam persaingan dunia yang kian dinamis, setelah pembukaan

28Oleh Alwi Shahab, Julukan “Queen of The East” dijadikan bukunya yang diterbitkan Republika,

2002.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sunda

http://id.wikipedia.org/wiki/Mundinglaya_Dikusumah

http://id.wikipedia.org/wiki/Mundinglaya_Dikusumah

http://id.wikipedia.org/wiki/Penetapan_hari_jadi_Jakarta

http://id.wikipedia.org/wiki/22_Juni

http://id.wikipedia.org/wiki/Sudiro

http://id.wikipedia.org/wiki/Fatahillah

http://id.wikipedia.org/wiki/1527

http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Cirebon

http://id.wikipedia.org/wiki/Maulana_Hasanuddin_dari_Banten

http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Banten


http://id.wikipedia.org/wiki/Pangeran_Jayakarta



http://id.wikipedia.org/wiki/VOC

http://id.wikipedia.org/wiki/Jan_Pieterszoon_Coen

http://id.wikipedia.org/wiki/Jan_Pieterszoon_Coen


http://id.wikipedia.org/wiki/Bali

http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi

http://id.wikipedia.org/wiki/Maluku

http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Tiongkok

http://id.wikipedia.org/wiki/India

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Betawi


Terusan Suez pada 1869. Jepang juga tidak mau ketinggalan menjajah Jakarta. Ini

ketika pendudukan Jepang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti nama Batavia

menjadi Djakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II. Kota ini juga

merupakan tempat dilangsungkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik

Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan

tahun 1949.

Sebelum tahun 1959, Djakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada

tahun 1959, status Kota Djakarta mengalami perubahan dari sebuah kotapraja di bawah

wali kota ditingkatkan menjadi daerah tingkat satu (Dati I) yang dipimpin oleh gubernur.

Yang menjadi gubernur pertama ialah Soemarno Sosroatmodjo, seorang dokter tentara.

Pengangkatan Gubernur DKI waktu itu dilakukan langsung oleh Presiden Sukarno.

Pada tahun 1961, status Jakarta diubah dari Daerah Tingkat Satu menjadi Daerah

Khusus Ibukota (DKI) dan gubernurnya tetap dijabat oleh Sumarno.

Sampai saat ini, luas Jakarta hanya sekitar 661,52 km² (lautan: 6.977,5 km²).

Rinciannya: Jakarta Pusat dengan luas 47.90 km2, Jakarta Utara dengan luas 142,20

km2, Jakarta Barat dengan luas 126,15 km2, Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km2,

dan Jakarta Timur dengan luas 187,73 km2, serta Kabupaten Kepulauan Seribu

dengan luas 11,81 km2. Adapun jumlah Kota Administrasi sebanyak 5 buah yaitu: Kota

Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Kabupaten Administrasi 1 buah yakni Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Jumlah Kecamatan: 44 buah, dan Jumlah Kelurahan: 267 buah. Jumlah penduduk

sebanyak 10.187.595 jiwa (2011). Wilayah metropolitan Jakarta (Jabotabek) yang

berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara

atau urutan kedua di dunia.

Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, Jakarta nyaris menjadi satu-satunya

wilayah atau daerah yang pertumbuhan ekonominya paling pesat dan meluncur

sendirian meninggalkan kota atau daerah lainnya di Indonesia. Sedangkan APBD DKI

Jakarta tertinggi diantara APBD lainnya di Indonesia29. Saat ini, lebih dari 70 % uang

negara beredar di Jakarta. Hal ini membuat pendapatan per kapita orang Jakarta cukup

tinggi. Pada tahun 2012, pendapatan per kapita masyarakat Jakarta sebesar Rp 110,46

juta per tahun (USD 12,270). Sedangkan untuk kalangan menengah atas dengan

penghasilan Rp 240,62 juta per tahun (USD 26,735), mencapai 20% dari jumlah

penduduk. Di sini juga bermukim lebih dari separuh orang-orang kaya di Indonesia

29Pada 1999, APBD DKI masih berjumlah Rp 3.804.214.865.000, pada 2007 mencapai

21.525.000.000. Sedangkan pada 2014, APBD DKI yang disahkan oleh DPRD DKI pada Rabu, 27 Januari 2014 sudah menembus angka 70 triliun rupiah lebih.

http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang


http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II

http://id.wikipedia.org/wiki/Proklamasi_Kemerdekaan_Republik_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Proklamasi_Kemerdekaan_Republik_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/17_Agustus



http://id.wikipedia.org/wiki/Soemarno_Sosroatmodjo

http://id.wikipedia.org/wiki/Jabotabek


dengan penghasilan minimal USD 100,000 per tahun. Kekayaan mereka terutama

ditopang oleh kenaikan harga saham serta properti yang cukup signifikan.

Banyaknya orang berduit di Jakarta, berdampak pada bisnis properti. Saat ini

Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan harga properti mewah yang

tertinggi di dunia, yakni mencapai 38,1%. Selain hunian mewah, pertumbuhan properti

Jakarta juga ditopang oleh penjualan dan penyewaan ruang kantor. Pada periode 2009-

2012, pembangunan gedung-gedung pencakar langit (di atas 150 meter) di Jakarta

mencapai 87,5%. Hal ini telah menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota dengan

pertumbuhan pencakar langit tercepat di dunia. Pada tahun 2020, diperkirakan jumlah

pencakar langit di Jakarta akan mencapai 250 unit. Dan pada saat itu Jakarta telah

memiliki gedung tertinggi di Asia Tenggara dengan ketinggian mencapai 638 meter

(The Signature Tower).

Seperti kata sebuah pepatah, “ada gula ada semut”. Manisnya Jakarta menjadi

buruan dan serbuan berbagai suku bangsa di Indonesia untuk mengadu nasib di

Jakarya. Dampaknya sudah jelas, urbanisasi ke Jakarta demikian pesat. Jika pada

1673 jumlah penduduk sudah mencapai 32.000 jiwa (padahal waktu yang sama kota

Franfurt am Main di Jerman masih 19.000 jiwa penduduknya), pada 1830 tumbuh

menjadi dua kali lipat menjelang abad ini (1895) penduduk Batavia 115.000 jiwa.30

Jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2012 berdasarkan

proyeksi penduduk sebanyak 9.932.063 jiwa, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan

jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 9.761.992 jiwa, atau telah terjadi

peningkatan sebesar 170.071 jiwa atau naik sebesar 1,74 persen. Selama periode

1980-1990 laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,42 persen per tahun. Pada kurun

waktu 1990-2000, penduduk DKI Jakarta dapat dikendalikan sehingga kenaikannya

hanya sekitar 0,16 persen. Pada periode 2000-2010, laju pertumbuhan penduduk terus

mengalami penurunan menjadi 1,43 persen per tahun, sedangkan pada tahun 2010-

2012 menjadi 1,67 persen.

Keunikan jumlah penduduk DKI Jakarta adalah adanya perbedaan jumlah

penduduk pada malam hari dibandingkan dengan siang hari. Pada siang hari

diperkirakan mencapai sekitar 10,7 juta jiwa. Kondisi ini dipengaruhi oleh

penglaju (commuter) yaitu penduduk yang tinggal di luar Wilayah DKI Jakarta tetapi

melakukan aktivitas pada siang hari seperti bekerja dan bersekolah di Wilayah DKI

Jakarta.

30N. Daldjoeni, Geografi Kota dan Desa, Penerbit PT Alumni Bandung, 2003, hal 26.


Selain itu dan ini menjadi karakteristik khusus Jakarta bahwa Jakarta merupakan

kota yang dihuni oleh masyarakat pluralistik atau heterogen31, Beragam suku atau etnis

bermukim di Jakarta. Berdasarkan sensus penduduk 2000, etnis Jawa menduduki

pringkat pertama dengan 35,16 persen, disusul Betawi (27,65 %), Sunda (15,27 %),

Tionghoa (15 %)32, Batak (5,53 %), Minagkabau (3,18 %), Melayu (1,62 %), Bugis (0,59

%), Madura (0,57 %), Banten (0,25 %), Banjar (0,10 %), dan lain-lain (6,48 %). (lihat

tabel berikut):

No. Suku Tahun 1930 Tahun 1961 Tahun 2000

1. Jawa 11,01 % 25,4 % 35,16 %

2. Bawi 36,19 % 22,9 % 27,65 %

3. Sunda 25,37 % 32,85 % 15,27 %

4. Tionghoa 14,67 % 10,1 % 5,53 %

5. Batak 0,23 % 1,0 % 3,61 %

6. Minangkabau 0,60 % 2,1 % 3,18 %

7. Melayu 1,13 % 2,8 % 1,62 %

8. Bugis - 0,6 % 0,59 %

9. Madura 0,05 % - 0,57 %

10. Banten - - 0,25 %

11. Banjar - 0,20 % 0,10 %

12. Minahasa 0,70 % 0,70 % -

13. Lain-lain 10,05 % 1,35 % 6,47 %

Sumber: http://id.wikepedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta, Oktober 2013.

Sedangkan dari sisi penganut agama, menurut data Pemerintah DKI Jakarta pada

2005, komposisi penganut agama di kota Jakarta adalah Islam (84,4%), Kristen

Protestan (6,2%), Katolik (5,7%) dan Buddha (3,5 %). Jumlah umat Buddha terlihat

lebih banyak karena umat Kong Hu Chu juga ikut tercakup di dalamnya. Angka ini tidak

jauh berbeda dengan keadaan pada tahun 1980, dimana umat Islam berjumlah 84,4 %,

diikuti Kristen Protestan (6,3%), Katolik (2,9%), Hindu dan Buddha (5,7%), serta tidak

31Lance Castle mencatat, sejak 1673, 1815 dan 1893, di Jakarta sudah bermukim penduduk dari

berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Orang-orang luar daerah tersebut misalnya, Jawa, Sunda, Sulwesi Selatan, Bali, Sumbawa, Ambon, Banda, Melayu dan lain-lain. Sedangkan dari luar negeri diantaranya berasal dari Belanda, Arab, dan Cina. Lihat misalnya, Lance Castle, dalam Profile Etnik Jakarta, Masuk Jakarta, 2007.

32Ini pula yang barangkali sedikit memberi penjelasan—mengapa Basuki Tjahaya Purnama alias

Ahok yang berasal dari etnis Tiongkok ketika berpasangan dengan Joko Widodo (etnis Jawa) yang kala itu menjadi Calon Gubernur dan Wakil Guenur DKI Jakarta bisa mengalahkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli (keduanya etnis Betawi) pada Pemilukada DKI 2012.

http://id.wikepedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta


beragama (0,3%). Menurut Cribb, pada tahun 1971 penganut agama Kong Hu

Cu secara relatif adalah 1,7%. Pada tahun 1980 dan 2005, sensus penduduk tidak

mencatat agama yang dianut selain keenam agama yang diakui pemerintah.

Dengan kondisi Jakarta bak gula manis, menjadikan Jakarta dalam berbagai aspek

mempunyai kelebihan dibandingkan dengan daerah atau wilayah lainnya. Jakarta

menjadi kota yang sangat laris. Dampak positifnya, kesejehteraan ekonomi warga

Jakarta secara umum jauh lebih baik dari warga di wilayah lainnya di Indonesia, dan

membuat tingkat pendidikan warganya relatif lebih tinggi. Hal ini berdampak kepada

karakter penduduknya yang relatif well educated dan well inform. Kondisi ini

berkontribusi pada terwujudnya masyarakat Jakarta yang demokratis, terbuka, rasional,

kritis, dan kalkulatif, termasuk dalam mensikapi kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu),

baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada dan lain

sebagainya.

b. Problema dan Tantangan Jakarta

Sebagai ibukota Jakarta yang mempunyai tingkat kemajuan yang relatif tinggi

dibandingkan dengan wilayah atau daerah lainnya di Indonesia, dan pada saat yang

sama Jakarta tergolong kota yang kurang diurus secara terencana dengan baik, maka

Jakarta tumbuh menjadi suatu kota, yang jika meminjam istilah Affendi Anwar (2000)

sebagai kota yang mengidap penyakit perkotaan (urban illness) baik yang bersifat pisik

maupun non pisik33. Masalahnya menjadi tambah kompleks, menurut Carles Adam,

karena ternyata arus kaum pemukim berbondong-bondong masuk kota lebih cepat dari

kesanggupan industri untuk menampung tenaga kerja. Arus manusia yang semakin

meningkat jumlahnya, yang ramai-ramai membanjiri kota telah dan tetap akan

menambah gawatnya kebutuhan akan perumahan dan hal ini telah ikut memperuncing

persaingan mencari pekerjaan untuk memperoleh uang untuk membayar harga

pembelian atau sewa rumah34.

Bahkan cukup banyak warga Jakarta khususnya dari kalangan pendatang terutama

yang tidak berbekal pendidikan dan keterampilan memadai harus hidup menderita di

Jakarta. Jangan heran manakala kita memukan orang tidur di jalanan, timbul slum

(perkampungan gembel), tempat-tempat dengan lepadatan berlebihan dan pemukiman

33Iwan Nugroho dan Rokhimin Dahuri, Pembangunan Wialayh, Perspektif Ekonomi, Sosial dan

Lingkungan Hidup, LP3ES, 2004, hal 105. 34Iskadir Chottob dan Imam Suhardjo HM, dari Sentralisasi ke Otonomi, DKI Jakarta Implementasi

UU No. 34 Tahun 1999. Pengantar Prof. Dr. M. Ryas Rasyid, DPRD DKI Jakarta, 2000, hal 181.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kong_Hu_Cu

http://id.wikipedia.org/wiki/Kong_Hu_Cu

http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia


liar, yang menimbulkan kesengsaraan manusia di kota-kota yang sedang berkembang

pesat35.

Adalah mantan Gubernur DKI Jakatarta Sutiyoso, yang pernah memetakan problem

Jakarta secara lebih komprehensif dan sampai sekarang tesis bang Yos, demikian

Sutiyoso biasa disapa, masih relevan. Pertama, di bidang sosial. Menurut bang Yos,

ada 6 (enam) tantangan atau problem yang dihadapi, yakni: (1) urbanisasi yang tetap

sulit dibendung; (2) kesenjangan dan disharmoni sosial, baik kesenjangan antar

golongan penduduk yang tampak dari kesenjangan akses terhadap pasar, akses

terhadap modal dan manajemen, (3) kelembagaan yang tidak efektifm (4) ketimpangan

kualitas pendidikan dan derajat kesehatan, (5) Narkoba dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial, dan (6) ledakan pedagang kaki lima.

Di bidang ekonomi, problemnya sebagai berikut: (1) pemulihan ekonomi yang

tersendat, (2) pengangguran dan kemiskinan, (3) sampah dan air limbah. (4)

keterbatasan penyediaan air bersih, (5) banjir dan drainase, (6) gangguan pelestarian

air sungai, (7) perumahan dan pemukiman kumuh, (8) merosotnya kualitas lingkungan.

Sementara tantangan yang dihadapi sektor pemerintahan, meliputi: (1) gangguan

keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, (2) penegakan peraturan

perundangan belum optimal, (3) pelayanan masyarakat yang belum optimal, (4)

profesionalisme aparatur dan penanganan KKN.

Sedangkan sosiolog Universitas Indonesia Paulus Wirotomo dalam seminar

bertajuk “Reformasi Kebijakan Perkotaan dalam Era Desentralisasi” (2001) menyebut

empat problem krusial Jakarta. Pertama, persoalan kerukunan yang begitu penting

karena menyangkut cultural animosity berupa kebencian antar kelompok. Kedua,

persoalan rendahnya kepedulian sosial. Ketiga, menyangkut kemandirian yang

merupakan upaya untuk merubah pengaruh dan akses akibat kebijakan pemerintah

masa lalu yang sentralistik. Dalam pengimplementasiannya, bagaimana daerah

berupaya untuk melepaskan ketergantungan dari Pemerintah Pusat sehingga bisa

mandiri dan mempunyai kepercayaan diri dengan memberdayakan masyarakat di

daerah. Keempat adalah penerapan demokrasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan

harapan.

Di luar masalah tersebut, Jakarta juga masih mengalami problema laten yang

sejauh ini belum bisa daiatasi dan diselesaikan secara tuntas—meskipun sejumlah

Gubernur DKI Jakarta sudah silih berganti dan mencoba mengatasinya. Dua dua

masalah besar yang dihadapi Jakarta adalah pertama, masalah banjir dan kedua

kemacetan lalu lintas. Dalam hal masalah banjir, sejauh ini setiap musim hujan, masih

35Ibid.


cukup banyak wilayah di Jakarta yang terkena banjir. Sedangkan ihwal kemacaten lalu

lintas, tampaknya makin parah saja. Sekalipun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

berhasil merealisasikan pembangunan MRT atau Mass Rapid Transportation (MRT).

Selain masalah-masalah yang terkait dengan pembangunan pisik, Jakarta juga

menjadi daerah yang acapkali dilanda konflik. Secara etimologi, konflik berasal dari kata

kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan

sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana

salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau

membuatnya tidak berdaya. Sinonim dari kata konflik antara lain bentrokan, friksi,

konfrontasi, percekcokan, pergesekan, perpecahan, perselisihan, pertengkaian,

pertikaian, sengketa, rivalitas, pencedraan, kelahi, kontradiksi, permusuhan, perang,

perseteruan, tawiran dan sejenisnya36.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu

interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik,

kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan

dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang

wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah

mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik

hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik

bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di

masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi

yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik37.

Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), konflik merupakan warisan

kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada

berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua

pihak atau lebih pihak secara berterusan. Menurut Gibson, et al (1997: 437), hubungan

selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula

melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing–masing komponen organisasi memiliki

kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain.

Dipandang sebagai perilaku, konflik merupakan bentuk interaktif yang terjadi pada

tingkatan individual, interpersonal, kelompok atau pada tingkatan organisasi (Muchlas,

1999). Konflik ini terutama pada tingkatan individual yang sangat dekat hubungannya

dengan stres.

Dahrendorf membedakan konflik menjadi 4 macam, yakni: pertama, konflik antara

atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam

36Sumber: http://www.persamaankata.com 37wikipedia Indonesia.

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin

http://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi

http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat

http://id.wikipedia.org/wiki/Integrasi_sosial

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dahrendorf&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peran_sosial&action=edit&redlink=1


keluarga atau profesi (konflik peran (role). Kedua, konflik antara kelompok-kelompok

sosial (antar keluarga, antar gank). Ketiga, konflik kelompok terorganisir dan tidak

terorganisir (polisi melawan massa). Keempat, konflik antar satuan nasional

(kampanye, perang saudara). Kelima, konflik antar atau tidak antar agama, dan keenam

konflik antar politik. Adapun dicermati dari sisi jenis, menurut Musni Umar38, konflik

beraneka ragam, yakni: konflik sosial, konflik agama, konflik politik, konflik etnis, konflik

antar aparat negara, konflik sumber daya alam, konflik ekonomi, konflik ormas, konflik

(tawuran warga), penghakiman atau pengeroyokan oleh massa.

Konflik tidak lahir dengan begitu saja atau sendirinya. Melainkan ada sebabnya.

Diantaranya, pertama, karena perbedaan perbedaan individu, yang meliputi perbedaan

pendirian dan perasaan. Kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga

membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu

pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

Ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Keempat, perubahan-

perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah

sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau

bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Dikaji dari sisi partisipannya, konflik dibagi ke dalam dua bagian. Pertama konflik di

tingkat vertikal atau elit, dan kedua konflik di tingkat akar rumput (grass root) atau

horisontal. Konflik elit adalah pertikaian yang melibatkan antar elit dalam

memperebutkan posisi atau jabatan strategis di tingkat eksekutif, legislatif maupun

yudikatif. Organisasi khususnya Partai Politik tidak pernah sunyi dari konflik di tingkat

elit, terutama menjelang digelar suatu perhelatan untuk memilih pucuk pimpinan Partai

Politik dalam kongres, muktamar, Musyawarah Nasional (Munas) dan sejenisnya.

Konflik di tingkat elit tidak hanya mengandalkan kekuatan atau modal figuritas,

intelektualitas dan ketokohan, dukungan kontituen, basis atau modal massa, tetapi

acapkali menggunakan modal atau kekuatan ekonomi/finansial. Konflik elit/vertikal bisa

berdampak negatif terhadap soliditas organisasi. Namun konflik elit/vertikal, terkadang

mampu dikanalisasi hanya sebatas di lingkaran elit dan tidak sampai menimbulkan

bentrokan yang sifatnya pisik dan anarkis.

Menurut Syamsuddin Harris, potensi konflik dan disintegrasi berakar pada

kecendrungan elit politik di hampir semua tingkat memanipulasi aspirasi dan

kepentingan masyarakat. Lebih jelas lagi, potensi disintegrasi itu muncul ketika elit

politik, terutama elit birokrasi (sipil dan militer), memanipulasi kepentingan pribadi,

keluarga, dan kelompok sebagai “kepentingan nasional” serta menyalahgunakan

38Musni Umar, Peta Konflik Sosial di Jakarta, INSED, 2014, hal 5-36.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan

http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai_sosial


otoritas negara untuk melindungi dan mempertahankan vested interest semacam itu,

Fenomane manipulasi itulah tampaknya yang lebih relevan dalam melihat berbagai

kasus empiris yang berkaitan dengan soal integrasi dalam periode Orde Baru dan

potensi distegrasi pasca-Orde Baru. Akibat manipulasi terus menerus yang dilakukan

oleh negara, kerusuhan 13-15 Mei 1998 berkembang menjadi kerusuhan berbau

rasional (anti Cina). Di Ambon dan Maluku pada umumnya, konflk dipertajam dengan

isu agama yang sensitif, sehingga terjadi konflik horisontal yang faktor-faktornya saling

tumpang tindih sama lain, yakni isu representasi Islam-Kristen dalam struktur birokrasi

setempat dengan soal kesenjangan sosial ekonomi antara penduduk asli dan para

pendatang. Sementara itu, di Sambas, Kalimantan Barat, konflik etnis Madura dengan

Melayu serta Dayak tumpang tindih dengan soal kesenjangan sosial-ekonomi diantara

kelompok etnik tersebut.39

Sedangkan konflik di tingkat akar rumput/horisontal, formatnya beragam. Ada

kalanya hanya melibatkan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam satu

organisasi, partai, atau satu faksi tertentu, namun tak jarang pula melibatkan antar

pendukung organisasi atau antar satu tokoh dengan tokoh lainnya. Bahkan bisa

melibatkan massa anonim dan tidak dapat diidentifikasi dari kelompok tertentu namun

ikut terlibat dalam suatu konflik. Konflik di tingkat akar rumput/horisontal lebih banyak

mengandalkan otot, dan bahkan ditingkahi dengan aksi kekerasan, tawuran dan

perkelahian secara head to head sehingga tak jarang mengakibatkan korban material

dan nyawa melayang. Konflik horisontal acapkali meletus tidak dengan sendirinya,

melainkan dipengaruhi, digerakkan, dimobilisasi atau difasilitasi oleh elit tertentu yang

mempunyai modal ekonomi dan politik. Konflik di tingkat massa akar rumput/horisontal

sangat mudah ditunggangi oleh penumpang gelap (dark rider) yang hendak menarik

keuntungan (rent seeking) tertentu, baik keuntungan ekonomi, politik, sosial dan

sebagainya.

c. Konflik Politik di Jakarta

Jakarta adalah salah satu daerah rawan konflik, baik skala kecil, menengah

maupun skala besar. Jakarta juga tetap mempunyai potensi kerawanan atau konflik

elit/vertikal maupun horisontal/akar rumput. Pada skala kecil dan menengah, konflik

Jakarta sesungguhnya tidak bisa dihitung dengan jari karena setiap saat bisa terjadi

39Syamsuddin Harris, Masalah-masalah Demokrasi & Kebangsaan Era Reformasi, Buku Obor,

2014hal 51.


dan meletus dimana saja, dan bahkan dengan sebab yang terkadang sepele40. Konflik

tersebut diantaranya berwujud sebagai berikut41:

1. Perebutan kavling usaha yang semakin sengit di kelas bawah sebagai akibat

arus migrasi sebagai dampak negatif pertumbuhan Kota Jakarta yang

menjanjikan harapan;

2. Munculnya gejala premanisme dan pungutan liar terhadap warga masyarakat

Jakarta yang bergerak di sektor informal;

3. Penguasaan jenis usaha atau pekerjaan tertentu oleh sebagian kelompok

masyarakat, kepadatan penduduk yang dapat memicu sikap agresif;

4. Pengaruh provokator.

Tak jarang pula dipicu sentimen keagamaan. Penyebabnya beragam. Diantaranya:

(a) pendirian rumah ibadah, (b) penyiaran agama, (c)) bantuan keagamaan dari luar

negeri, (d) perkawinan beda agama, (e) perayaan hari besar keagamaan, (f) penodaan

agama42, atau tindakan anarkis lainnya atas nama penegakan moralitas dan nilai-nila

agama. Misalnya, terjadi perusakan kantor majalah Play Boy, oleh sekelompok orang

yang mengatasnamakan dari Front Pembela Islam, Rabu (12/4/2006). Sebelumnya,

rumah penyanyi dangdut Inul “Ngebor’ Darasista juga disatroni pengunjuk rasa karena

dianggap mengkampanyekan prilaku seronok dan berbau pornografi.

Sedangkan untuk skala besar, agak jarang terjadi. Salah satu yang masuk dalam

skala besar adalah kala terjadi huru-hara (riot) atau goro-goro pada tahun 1998, atau

persisnya pada 13-14 Mei 199843. Peristiwa tersebut sebagai akibat dari aksi demo

besar-besaran berbagai komponen masyarakat khususnya kalangan pro demokrasi

untuk menjungkalkan Soeharto dari kursi kepresidenan yang berbuah kerusuhan

massal. Kerusuhan tersebut mengakibatkan kerugian material dan moril sangat besar,

mencapai lebih dari Rp 12 triliun serta korban jiwa manusia mencapai 293 orang dan

luka-luka 118 orang. Tuntutan kalangan pro demokrasi akhirnya terkabulkan dengan

pengunduran diri Soeharto dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998 digantikan oleh

BJ. Habibie yang kala itu menjadi Wakil Presiden. Suksesi kepemimpinan dari Soeharto

ke Habibie harus pula dibayar cukup mahal dengan meletusnya tragedi Semanggi yang

40Salah satu kawasan yang acapkali atau menjadi terjadi konflik atau tepatnya tawuran antar warga

yang akibatnya adalah di Johar Baru, Jakarta Pusat. Kenapa hal ini bisa terjadi, tentu disebabkan oleh berbagai faktor yang demikian komplek. Antara lain lingkungan padat dan kumuh bahkan untuk tidur saja secara berceloteh disebutkan warga harus bergantian, pendidikan rendah, pengangguran, pendidikan keluarga hancur, dan lain sebagainya. Musni Umar, Op cit, hal 86-94. Pun demikian, tawuran antar mahasiswa dan pelajar, acapkali terjadi dan acapkali menelan korban material hingga nyawa melayang.

41Makmun Ibnu Ridwan, Tesis di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Paska Sarjana Universitas

Indonesia, Depok, 2005, hal 106. 42Ibid, hal 107. 43Untuk pengayaan informasi mengenai tragedi ini, baca: Ita Sembiring, Catatan & Refleksi Tragedi

Jakarta, 13 & 14 Mei 1998, Elek Media Komputindo, 1998.


merenggut 16 korban jiwa, terdiri dari 6 mahasiswa dan 10 masyarakat serta kerugian

material tak kurang mencapai Rp 16,5 miliar44.

Konflik politik berskala besar berpeluang meletus pada detik-detik menjelang

Presiden KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dilengserkan atau dimakjulkan melalui

empeachment di Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Satu hari menjelang

Sidang Istimewa MPR, atau 22 Juli 2001 suasana di Jakarta, khususnya di sekitar

Istana Negara, berlangsung mencekam dan menegangkan karena massa pendukung

Gus Dur, khususnya dari kalangan warga NU tetap ingin bertahan di Istana Negara.

Sementara tentara lengkap dengan senjata dan pangsernya berjaga-jaga untuk

menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Konflik massif bernuansa primordialpun

benar-benar mengancam keutuhan NKRI. Namun akhirnya, konflik massa tersebut

tidak terjadi karena akhirnya Gus Dur dengan hanya menggunakan celana pendek dan

sandal jepit keluar dari Istana Negara sambil melambaikan tangan. Kala itu, akhirnya

MPR menggantikan Gus Dur dengan Megawati Soekarnoputri, yang kala itu menjadi

Wakil Presiden.

Konflik politik sepertinya sudah mendarah daging di sebagian wilayah di Indonesia.

Sejak diperkenalkan Pemilukada Langsung, berbarengan dengan itu pula acapkali

terjadi konflik horisontal. Banyak gelaran Pemilukada/Pilkada di Indonesia yang cukup

banyak berujung ricuh, rusuh dan konflik horisontal yang banyak menelan kerugian

material dan nyawa melayang.45 Beruntung di Jakarta penyelenggaraan Pemilu dan

Pemilukada di era reformasi relatif berlangsung aman, dan damai.46 Kalaupun terdapat

riak-riak protes, unjuk rasa atau konflik, umumnya hal tersebut dilakukan saat digelar

rekapitulasi suara di tingkat Kota/Kabupaten dan khususnya di tingkat provinsi. Dari

perspektif teoritik, konflik politik semacam itu masuk dalam kategori konflik elit/vertikal

politik dan beruntung secara umum dapat dikanalisasi.

Kerawanan lainnya atau potensi konflik adalah hal-hal sebagai berikut: (a)

kampanye dengan politik uang yang diperkirakan tetap akan marak; (b) konflik veritikal

dan sekaligus pula konflik horisontal. Isu ini mencuat oleh karena pada Pilpres yang

bertarung adalah para elit dan tokoh berkaliber nasional atau istilahnya para bintang

44Tentang peristiwa ini, baca misalnya: S. Sinansari Ecip. Kronologi Situasi Penggulingan Soeharto,

Mizan, 1998. 45Deskripsi mengenai konflik horisontal di sejumlah daerah, antara lain dapat dibaca buku karangan

Oka Mehendra, Pilkada Di Tengah Konflik Horisontal, Millenium Publisher, 2005. 46Termasuk Pemilukada 2017 yang menghasilkan Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta Joko

Widodo dan Calon Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang diusung oleh PDIP Cs. Keduanya memenangi perolehan suara pada putaran kedua dengan selisih 351.315 suara Pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli yang diusung oleh Partai Demokrat Cs. Dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta (KPU DKI Jakarta), Jumat (28/9/2012), Jokowi-Basuki meraih 2.472.130 suara pada putaran kedua Pemilukada DKI Jakarta yang berlangsung pada Kamis (20/9/2012).


atau ‘gajah’ yang dikuatirkan berdampak kepada massa pendukung di tingkat akar

rumput; (c) netralitas birokrasi (pusat dan daerah) oleh karena banyak elit birokrasi

yang terlibat menjadi Capres atau Tim Kampanye, (d) kampanye hitam (black

campaign) yang memanfaatkan isu SARA.

B. Tujuan Laporan

Sebagai lembaga publik, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta adalah lembaga yang

harus mempertanggung jawabkan kelembagaannya biak dalam hal penggunaan

keuangan hingga aspek pelaksanaannya, sehingga tujuan dari proses pelaksanaan

kegiatan pengawasan bisa tercapai. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan

penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1) Sebagai bentuk pertanggung jawaban publik Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

terhadap kewajiban untuk memberikan laporan setiap kegiatan pengawasan

yang telah dilakukan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan

penjelasan secara utuh dari proses pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta

2) Gambaran tertulis terkait kinerja pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu

Provinsi DKI Jakarta.

3) Sebagai instrumen penilaian dan tolak ukur terhadap keberhasilan pengawasan

sekaligus dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pengawasan Pilkada

DKI Jakarta berikutnya.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Perubahan atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perubahan kedua Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Provinsi, Panwas

Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan PPL diberikan amanat untuk

melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi

dan jajarannya.

4. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.


5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

6. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor :

282/K.JK/PM.00.01/IX/2016, tentang Instruksi Pengawasan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.

D. Sistematika Laporan

Adapun sistematika penulisan laporan pengawasan ini, sesuai dengan draft

penyusunan laporan akhir yang diberikan oleh Bawaslu RI adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum, tujuan laporan, landasan

hukum, dan sistematika laporan.

BAB II : PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

Pada bab ini membahas tentang Pelaksaan Pengawasan Pemutakhiran

dan Daftar Pemilih, yang didalamnya terdiri dari Persiapan Pengawasan,

Kerawanan-Kerawanan dalam tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar

Pemilih dan Perencanaan Pengawasan, Kegiatan Pengawasan yang

meliputi Pencegahan, Aktifitas Pengawasan serta Pelaksanaan Fungsi

Pengawasan dengan penjelasan Sosialisasi Pengawasan, Koordinasi dan

Kerjasama dengan Stakeholder serta Monitoring dan Supervisi, Hasil-hasil

pengawasan yang meliputi Temuan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut

Rekomendasi, Dinamika dan Permasalahan Evaluasi Pelaksanaan

Pengawasan. Pelaksaan Pengawasan Pencalonan, yang didalamnya terdiri

dari Persiapan Pengawasan, Kerawanan-Kerawanan dalam tahapan

pencalonan dan Perencanaan Pengawasan, Kegiatan Pengawasan yang

meliputi Pencegahan, Aktifitas Pengawasan serta Pelaksanaan Fungsi





Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye, yang

didalamnya terdiri dari Persiapan Pengawasan, Kerawanan-Kerawanan

dalam kampanye dan Perencanaan Pengawasan, Kegiatan Pengawasan

yang meliputi Pencegahan, Aktifitas Pengawasan serta Pelaksanaan Fungsi






Pengawasan. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang

didalamnya terdiri dari Persiapan Pengawasan, Pengadaan dan

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Kerawanan-Kerawanan dalam tahapan dan Perencanaan Pengawasan,

Kegiatan Pengawasan yang meliputi Pencegahan, Aktifitas Pengawasan

serta Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dengan penjelasan Sosialisasi

Pengawasan, Koordinasi dan Kerjasama dengan Stakeholder serta

Monitoring dan Supervisi, Hasil-hasil pengawasan yang meliputi Temuan,

Rekomendasi, dan Tindak Lanjut Rekomendasi, Dinamika dan

Permasalahan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan. Pelaksanaan Tahapan

Dana Kampanye yang didalamnya terdiri dari Persiapan Pengawasan,

Kerawanan-Kerawanan dalam tahapan Dana Kampanye dan Perencanaan

Pengawasan, Kegiatan Pengawasan yang meliputi Pencegahan, Aktifitas

Pengawasan serta Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dengan penjelasan

Sosialisasi Pengawasan, Koordinasi dan Kerjasama dengan Stakeholder

serta Monitoring dan Supervisi, Hasil-hasil pengawasan yang meliputi

Temuan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut Rekomendasi, Dinamika dan

Permasalahan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.dan yang terakhir yaitu

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan

Rekapitulasi Suara. yang didalamnya terdiri dari Persiapan Pengawasan,

Pemungutan dan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara, Kerawanan-

Kerawanan dalam tahapan dan Perencanaan Pengawasan, Kegiatan

Pengawasan yang meliputi Pencegahan, Aktifitas Pengawasan serta

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dengan penjelasan Sosialisasi

Pengawasan, Koordinasi dan Kerjasama dengan Stakeholder serta

Monitoring dan Supervisi, Hasil-hasil pengawasan yang meliputi Temuan,

Rekomendasi, dan Tindak Lanjut Rekomendasi, Dinamika dan

Permasalahan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisikan penutup sebagai gambaran akhir laporan serta

rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk dijadikan pijakan untuk

pengawasan kedepan.


LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Alat Kerja Pengawasan Tahapan

2. Dokumen lainnya


BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN

A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan Dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar

Pemilih

Daftar Pemilih merupakan nama-nama siapa saja yang memiliki hak suara untuk

bisa digunakan dalam Pemilihan Umum, dalam tahapan pemilihna umum 2014 ini

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mulai melakukan pemutakhiran data

pemilih untuk pelaksanaan Pemilu., selain menentukan siapa yang memiliki hak untuk

memberikan suara juga untuk memperhitungkan kekuatan masa pendukung dari partai

politik peserta Pemilu itu sendiri. Daftar pemilih yang kredibel menjadi sala satu kunci

kesuksesan penyelenggara pemilu yang demokratis, karena akan memberikan

pengaruh kepada terpenuhinya hak warga Negara yang memenuhi syarat sebagai

pemilih, serta mempengaruhi tingkat kepercayaan peserta pemilu dan legitimasi atas

hasil pemilu itu sendiri.

Pemilih merupakan suatu faktor penting dalam menentukan kesuksesan sebuah

pemilihan umum (Pemilu). Data Pemilih merupakan data dasar dalam menentukan

surat suara yang digunakan, kebutuhan logistik dan efesiensi anggaran yang

dibutuhkan serta kebutuhan sumber daya manusia yang akan diperbantukan dalam

proses pemungutan dan penghitungan suara. Dengan data pemilih yang lengkap,

akurat dan komprehensip akan menghantarkan hak politik masyarakat kepada pemilu

yang jurdil dan merata dan dapat terlibat aktif dalam pesta demokrasi yang digelar

dalam suatu wilayah.

Dalam diskursus sistem kepemiluan di dunia internasional dikenal beberapa

model pendekatan yang dipergunakan dalam menyusun daftar pemilih47:

- Citizen Registration Versus Voter Registration

- Compulsory Registration Versus Voluntary Registration

- Active Registration Versus Passive Registration

- Periodic Registration Versus Continuous Registration

Sistem penyusunan daftar pemilih yang saat ini diterapkan di Indonesia adalah

sebagai berikut48:

47 IDEA, Voter Registrasion: a global report, diakses dari www.idea.int/publications/vt/upload/voter

registrasion/pdf. Diambil dari, Makalah, Mewujudkan Data Pemilih Yang Kredibel, Ahsanul Minan, Dalam Acara FGD Tentang Penyusunan Daftar Pemilih, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Kesbangpol PemProv DKI Jakarta, 2 Desember 2013;

48 Ahsanul Minan, Makalah, Pengawasan Data Pemilih, Mewujudkan Data Pemilih Pemilu Yang Kreidibel, FGD Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Kesbangpol PemProv DKI Jakarta, Jakarta. 20 Desember 2013, hal.3;

http://www.idea.int/publications/vt/upload/voter


a. Penyusunan daftar pemilih tidak memisahkan secara tegas garis demargasi

antara rezim pendaftaran penduduk dengan pendaftaran pemilih. Daftar

pemilih disusun berdasarkan data penduduk yang diolah oleh pemerintah

(Depdagri) melalui proses pensortiran sehingga menghasilkan daftar

penduduk potensial pemilih pemilu (DP-4) yang selanjutnya dijadikan dasar

oleh KPU untuk melakukan pemutakhiran. Dengan demikian sebenarnya

pemerintah ikut melakukan intervensi terhadap proses penyusunan daftar

pemilih. Penerapan sistem menjadikan ketidakjelasan yuridiksi dan cakupan

wilayah pertanggungjawaban atas kinerja penyusunan daftar pemilih, karena

membka peluang terjadinya saling lempar tanggung jawab ketika terjadi

permasalahan terutama terkait perbedaan data pemilih;

b. Pendaftaran pemilih menggunakan sistem voluntary voter registration,

dimana pemilih diminta secara sukarela untuk mendaftarkan diri, atau

memeriksa apakah pemilih sudah terdaftar atau belum tercantum dalam

daftar pemilih. Namun demikian sistem penyusunan daftar pemilih di

Indonesia mewajibkan penyelenggara pemilu secara aktif mendata pemilih

(active registrstion)

c. Penyusunan daftar pemilih di Indonesia menggunakan sistem periodic voter

registration, sehinga daftar pemilih selalu disusun setiap menjelang

penyelangaraan pemilu. Sistem ini menjadikan tidak terbangunnya system

data pemilih yang terintergrasi data tidak update dan berbiaya tinggi;

Kerawanan-kerawanan dalam proses pemutkahiran Data dan Daftar Pemilih

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, adalah sebagai

berikut:

a. Aspek Domisili/Geofrafis

Terkait dengan domisili tingkta mobiltas yang tinggi bagi penduduk DKI

Jakarta terkait dengan mobiltas tidak bisa dihindari oleh karenan penduduk DKI

Jakarta pada Pagi hari bisa saja ada di Jakarta Utara, namun pada malam hari

bisa berpindah tempat di luar dari Jakarta Utara, hal ini tak terlepasa dengan

aktifitas yang bersangkutan juga singgungan perbatasan wilayah. Belum lagi

diwilayah kepulauan Seribu dari aspek geografis dan lain sebagainya. Belum lagi

terkait dengan rumah susun, apartemen dan wilayah yang terkena dengan

gusuran atau relokasi, dengan kerawanan yang berbeda.


b. Aspek Sumber daya Manusia

Terkait dengan aspek SDM tingkat pemahaman dan kebutuhan data yang

berbeda sehingga petugas Pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang terkesan itu-

itu saja dan juga petugas lama di tuntut melakukan pemutakhiran dengan cermat

sesuai dengan kebuthan yang ada namun terkadang PPDP tidak memahami

tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, belum lagi waktu melakukan tugas

ada yang dimulai malam hari dikarenakan paginya harus bekerja, hal-hal ini

menjadi problem tersendiri dari aspek kerawanan pemutakhiran data dan daftar

pemilih.

c. Data Pemilih

Terkait dengan Data Pemilih ini menjadi hal tersendiri dari aspek

kerawanan karena sistem kependudkan kita belum memiliki integrasi tersendiri

antar lembaga yang memiliki kewenangan dari aspek pemutakhiran data pemilih

sehingga wajar masih ditemukan beberapa data pemilih atau penduduk terkait

dengan identitas yang dimiliki oelh seseorang. Seperti:

1. NIK Ganda

2. NIK dan Nama Ganda

3. NIK Invalid ( kurang dari 16 digit )

4. NIK Indikasi Invalid ( jumlah digit 16, tetapi nomor urut penerbitan NIK

berisi ‘0000’)

5. NKK Invalid

6. NKK Indikasi Invalid

7. NIK yang tidak sinkron dengan tanggal lahir

8. NIK yang tidak sinkron dengan jenis kelamin

9. Pemilih belum berumur 17 Tahun dan Belum Menikah

10. Pemilih Tanpa Identitas Kependudukan ( NIK dan NKK tidak ada )

11. Pemilih berumur 0 (nol)

d. Identifikasi dan klasifikasikan potensi kerawanan pada Tahapan DPT

Potensi titik kerawanan dalam tahapan penyusunan data pemilih

sebagai berikut:

▪ Ketepatan waktu dalam penyerahan DP-4 oleh pemerintah dan

pemerintah daerah kepada KPU dan KPU Daerah;

▪ Adanya pernyertaan BA dalam penyerahan DP-4;


▪ Selisih jumlah antara DP-4 dengan DPT pemilu terakhir;

▪ Kelengkapan alat pemutakhiran yang diserahkan PPK ke PPS;

▪ ketepatan waktu penyerahan alat kelengkapan

▪ ketepatan pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh Pantarlih terhadap

data penduduk;

▪ ketepatan pendataan pendaftaran pemilih pada wilayah rentan;

▪ ketepatan penghapusan atau pencoretan pemilih yang tidak lagi

memenuhi syarat sebagai pemilih

Pengawasan penyusunan daftar pemilih difokuskan pada beberapa hal

sebagai berikut:

1) Pengawasan dalam proses penyusunan daftar pemilih difokuskan

pada:

- Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih

- Kebenaran dan ketepatan proses penyusunan daftar pemilih

- Ketepatan waktu dalam penyusunan daftar pemilih

- Transparansi proses penyusunan daftar pemilih

- Kemudahan masyarakat dan peserta pemilu dalam menyampikan

masukan dan tanggapan terkait permasalahan daftar pemilih

2) Pengawasan terahdap hasil penyusunan daftar pemilih difokuskan

pada:

- Penetapan, pengumuman dan perbaikan DPS

- Penetapan, pengumuman dan perbaikan DPSHP

- Penetapan, pengumuman dan perbaikan DPT

- Rekapitulasi DPT di tingkat Provinsi

b. Perencanaan Pengawasan

Dalam pengawasan proses tahapan ini Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

beserta jajaran dibawahnya mengedepankan upaya preventif dan koordinatif,

dimana setiap ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang

berlaku, maka Bawaslu DKI Jakarta dan jajaran dibawahnya langsung

berkoordinasi dan melakukan upaya sebagaimana peraturan perundangan-

undangan. Hal tersebut dianggap lebih efektif dan produktif dalam proses


pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk mendapatkan

dan menghasilkan data yang valid. Adapun jadwal pengawasan sesuai dengan

PKPU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, adapun jadwal sebagai berikut:

No KEGIATAN AWAL AKHIR

1 Penyampaian DPS kepada PPS

3 Nopember 2016 9 Nopember 2016

2 Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS

10 Nopember

2016

19 Nopember

2016

3 Perbaikan DPS 20 Nopember

2016

24 Nopember

2016

4

Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK

25 Nopember

2016

27 Nopember

2016

5

Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota

28 Nopember

2016

29 Nopember

2016

6

Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota

28 Nopember

2016

29 Nopember

2016

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu DKI mengedepankan upaya

preventif atau pencegahan dengan cara melakukan koordinasi dan

komunikasi yang intensif dengan semua stakeholder dan juga sosialiasi

dengan berbagai pihak dan tak akalh pentingnya menginformasikan beberpa

masukan terkait dengan pemutakhiran data dan daftar pemilih kepada Komisi

Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.

Terkait dengan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih Bawaslu

DKI Jakarta bekerja sama dengan KIPP Jawa Timur terkait dengan analisa

daftar pemilih dengan menggunakan tekhnolgi informasi yang bernama


SADAP (Sistem Analisa Daftar Pemilih) hal ini bagin dari proses pencegahan

pengawasan sehingga permasalahan terkait dengan persoalan daftar pemilih

bisa diminimalisir dengan baik.

b. Aktivitas Pengawasan

1) Pengawasan Pencocokan dan Penelitian oleh PPDP melalui Panwas

Kab/Kota dan Jajarannya.

Pada proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang di mulai pada

tangal 8 September hingga 7 Oktober 2016 PPDP melakukan proses coklit

sesuai ketentuan/tahapan yang berlaku. Ada empat tahapan dari skema kerja

PPDP di Bawaslu Provinsi DKI Jakartayang menjadi fokus pengawasan.

Berikut ini tahapannya:

1) Persiapan : PPDP harus mempersiapkan kelengkapan dokumen,

menyusun jadwal Coklit, dan berkoordinasi dengan RT atau RW di sekitar

tempat tinggal warga.

2) Turun Lapangan : PPDP harus terjun ke lapangan untuk memperbaiki

data pemilih yang tidak akurat atau tidak benar, mencatat jenis disabilitas

bagi pemilih disabilitas, mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat,

serta mendaftar pemilih yang belum terdaftar.

3) Periksa Kembali : PPDP harus melakukan pengecekan kembali terhadap

hasil kerjanya di lapangan.

4) Serahkan : Terakhir, setelah yakin dengan hasil kerjanya, PPDP harus

menyerahkan hasil tersebut kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di

kelurahan wilayah kerjanya.

2) Pengawasan Pleno Pemutakhiran DPS

Hasil Rapat Pleno Pemutakhiran DPS KPU Provinsi DKI Jakarta yang

dilakukan pada hari Selasa, 02 November 2016 bertempat di Hotel Acacia

Jakarta. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mencatat hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya pemilih potensial non KTP Elektronik sebanyak 504.610 orang.

2. Adanya perbedaan TPS diJakarta Barat terkait dengan DPS di dalam

Model A.1.4-KWK dengan Pemilih Potensial dalam Model. A.C.4-KWK

sebanyak 220 TPS

3. Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta terus mengupayakan

penduduk DKI Jakarta yang belum merekam untuk merekam e-ktp.

Adapun dapat dijelaskan dalam bentuk tabel dibawah ini:


Hasil emeriksaan Rekapitulasi DP4 Non e-KTP (form AC) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Dengan basis data kependudukan pertanggal 11 November 2016

No Kab/Kota DPS Hasil Pleno

Data yang

diterima KPU

Ada dalam Data Base

Meninggal

Dunia

Pindah Luar DKI

Tidak Ada

dalam Data Base

kurang

1 Kep. Seribu 375 373 376 1 0 5 0

2 Jakarta Pusat 31.059 31.594 22.548 834 5.025 3.187. -535

3 Jakarta Utara 60.766 60.766 45.183 554 4.359 10.670 0

4 Jakarta Barat 116.422 116.766 76.773 1.290 5.299 33.060 0

5 Jakarta Selatan 155.001 149.024 90.830 1.615 11.924 44.655 5.977

6 Jakarta Timur 140.989 139.969 101.533 2.461 13.258 22.717 1.020

Jumlah 504.989 498.148 337.243 6.755 39.865 114.294 6.462

Data Susulan

No Kab/Kota Kekuran

gan

Data yang

diterima KPU

Ada dalam Data Base

Meninggal

Dunia

Pindah Luar DKI

Tidak Ada

dalam Data Base

kurang

1 Jakarta Selatan 5.977 5.947 3.991 24 470 1.462 30

2 Jakarta Timur 1.020 1.020 309 5 171 535 0

Jumlah 6.997 6.967 4.300 29 641 1.997 30

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017

Model A.1.4-KWK

Jumlah Kabupaten/Kota

Jumlah TPS

Jumlah Pemilih Jumlah (L+P) Laki-Laki Perempuan

6 13.067 3.576.091 3.556.765 7.132.856

Model A.C.4-KWK

Jumlah Kabupaten/Kota

Jumlah TPS

Jumlah Pemilih Jumlah (L+P) Laki-Laki Perempuan

6 12.847 271.626 233.348 504.610

Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017

No Kab/Kota Jumlah

TPS

Jumlah Pemilih

L P L+P

1 Jakarta Pusat 1.237 16.537 14.522 31.059

2 Jakarta Utara 2.142 32.772 27.994 60.766

3 Jakarta Barat 2.714 62.586 53.836 116.422

4 Jakarta Selatan 3.033 81.665 73.336 155.001


5 Jakarta Timur 3.681 77.508 63.481 140.989

6 Kepulauan Seribu 40 194 179 373

Total 12.847 271.262 233.348 504.610

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017

No Kab/Kota Jumlah

TPS

Jumlah Pemilih

L P L+P

1 Jakarta Pusat 1.237 380.644 377.254 757.898

2 Jakarta Utara 2.142 551.546 547.623 1.099.169

3 Jakarta Barat 2.934 843.094 826.257 1.669.351

4 Jakarta Selatan 3.033 800.065 799.855 1.599.920

5 Jakarta Timur 3.681 991.949 997.157 1.989.106

6 Kepulauan Seribu 40 8.793 8.619 17.412

Total 13.067 3.576.091 3.556.765 7.132.856

3) Pengawasan Pleno Pemutakhiran DPT

Rapat Pleno Penetapan DPT tingkat Provinsi DKI Jakarta

dilaksanakan pada hari Rabu, 8 Desember 2016 di Hotel Acacia Jakarta dan

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan melakat pada proses

tahapan tersebut dengan hasil sebagai berikut:

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017

Model A.1.4-KWK Jumlah

Kabupaten/Kota

Jumlah Kecamatan

Jumlah

Kelurahan Jumlah

TPS

Jumlah Pemilih Jumlah (L+P)

Laki-Laki Perempuan

6 44 267 13.023 3.561.690 3.546.899 7.108.589

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017

Jumlah

Kabupaten/Kota Jumlah

Kec

Jumlah

Kel Jumlah

TPS

Jumlah Pemilih Jumlah (L+P)

Laki-Laki Perempuan

Jakarta Pusat 8 44 1.237 374.307 372.845 747.152

Jakarta Utara 6 31 2.150 374.307 544.206 1.091.874

Jakarta Barat 8 56 2.934 547.668 817.603 1.652.051

Jakarta Selatan 10 65 2.973 834.448 797.160 1.593.700


Jakarta Timur 10 65 3.690 796.540 1.006.456 2.006.397

Kep. Seribu 2 6 39 999.941 8.629 17.415

Total 44 267 13.023 3.561.690 3.546.899 7.108.589

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

NO WILAYAH HASIL

PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

PENGAWASAN

LISAN/TULISAN

KETERANGAN

KEPULAUAN SERIBU

Ada 4 TPS yang tidak

ada struktur RT RW

nya (TPS khusus)

(CNOC, Kecamatan

Seribu Utara - 3 TPS,

TPS 11, 12, 13;

kecamatan seribu

selatan – 1 tps, TPS

04 )

Berkoordinasi degan KPU

Kab. Kepulauan Seribu,

mereka akan mengundang

pengawas pemilu untuk

mengawasi proses coklit.

Panwascam sudah berkirim

surat kpd PPK Kec. Seribu

Utara

1. Proses coklit akan dilakukan di minggu terakhir

2. TPS terapung (khusus) terdapt di TPS 10 Pulau Kelapa, TPS 09 Pulau Panggang, TPS 05 Pulau Harapan (Kecamatan Seribu Utara)

3. TPS 04 Pulau Bidadari Kelurahan Pulau Untung Jawa (Kecamatan Seribu Selatan)

4. TPS 04 Pulau Harapan/ Pulau Sabira, Kec Seribu Utara belum melakukan prose pencoklitan

Di Pulau Harapan,

TPS 02 ditemuan

stiker yang ditempel

di rumah belum

ditandatangani oleh

petugas PPDP

Sudah direkomendasikan

(Form A2)

Pada tanggal 10

september 2016 PPL

Kelurahan Pulau

Kelapa

melaksanakan

pengawasan

pencoklitan di TPS

07 Kelurahan Pulau

Kelapa telah

ditemukan petugas

PPDP saudara Abdul

Gani yang

melakukan

Sudah direkomendasikan

(Form A2)


NO WILAYAH HASIL

PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

PENGAWASAN

LISAN/TULISAN

KETERANGAN

pencoklitan data

pemilih. Sedangkan

berdasarkan data

nama petugas PPDP

tersebut saudara

Cholisin Muchlis.

Berdasarkan

keterangan saudara

Abdul Gani, Ia telah

menggantikan

saudara Cholisin

Muchlis sebagai

petugas PPDP/TPS

07 dengan alasan

saudara Cholisin

Muchlis tidak bisa

meninggalkan

pekerjaannya yang

lain.

Saat Rakor hari

Jumat, 30 sept 2016,

KPU Kab

mengatakan ada 8

pemilih yang

dinyatakan hilang

ingatan (P. Tidung 5

org, P. Pari 2,

P.Untung Jawa 1 org)

Pengawas Pemilu

menyampaikan rekomendasi

lisan kpd KPU Kab untuk

melakukan kroscek kembali,

dan melampirkan surat ket

dokter jika yg bersangkutan

dianggap hilang ingatan.

Berdasarkan hasil

pengawasan Panwascam

SeribuSelatan hanya ada 2

yang hilang ingatan.

TPS 11, 12 dan 13 di

CNOOC hanya ada 2

TPS dan akan

dilakukan pencoklitan

pd tgl 6 okt, langsung

oleh KPU Kab,

Pengawas Pemilu

dan di fasilitasi oleh

Pemda.

Pengawas Pemilu akan ikut

mengawasi

Tgl 6 okt, akan nada

coklit di P. Sabira

Pengawas Pemilu akan ikut

mengawasi

Ditemukan data

ganda

P. seribu Selatan:

(1) Lin, P. Rancang

RW 03 RT 02, TPS

03

(2) SilfitaDewi, P.

Sudah ditindaklanjuti ke KPU.

Kab, dan sudah dihapus.


NO WILAYAH HASIL

PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

PENGAWASAN

LISAN/TULISAN

KETERANGAN

Tidung RT 01 RW 01,

TPS 04

(3) Hangga

Muhamma, P.

Lancang RT 01 RW

02, TPS 02

(4) Renita, P.

Lancang, RT 03 RW

03, TPS 03

(5)

P. Seribu Utara:

(1) Cahyani, 6-04-

1997, TPS 07, P.

Kelapa

(2) Juhena, 14-11-

1996, TPS 09, P.

Kelapa

(3) Anis,17-08-1992,

Kel.P. Panggang

JAKARTA SELATAN

Pada saat Rakor dgn

KPU Kab, disebutkan

bahwa ditemukan

202 Pemilih Ganda

(Kec. Pulau Seribu

utara, L:61 P:70Jmlh:

131), (Kec. Pulau

Seribu Selatan, L:39

P:32 jmlh:71)

Sudah disampaikan kepada

Panwascam untuk

ditindaklanjuti. Di kroscek

dalamdata hasil sinkronisasi

memang benar ada data

ganda.

Sudah dihapus oleh KPU

Kab.

Sudah disampaikan

kepada Panwascam

untuk ditindaklanjuti.

Di kroscek dalamdata

hasil sinkronisasi

memang benar ada

data ganda.

Kec.

Jagakarsa

1. Kel Ciganjur, ada PPS yang mengundurkan diri a/n Edward, setelah rapat pleno dengan PPK diganti dengan Junaedi.

2. Kel Serangseng Sawah, PPS-nya mengundurkan diri, a/n Yadi dan Nuraida. Tinggal satu orang yang bernama Hasyim.

Kec. 1. Kel Mampang Prapatan.

Kecamatan Mampang

Prapatan sudah


NO WILAYAH HASIL

PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

PENGAWASAN

LISAN/TULISAN

KETERANGAN

Mampang Kompleks Zeni AD, Pemlih sebanyak 564 orang (KTP DKI) terelokasi ke Cilodong Depok dan Jagakarsa.

2. Komplek Zeni ada 4 RT (RT 1,2, 3, 4; RW 03), 1 TPS yaitu TPS 10. Warga pindahan akan dialihkan ke TPS 11, 12, 13, di RW 3.

berkoordinasi PPK dan KPU

Kota Jaksel.

Kec.

Cilandak

1. Ada beberapa PPDP yang bekerja tidak sesuai dengan tempat tinggalnya.

Sudah Klarifikasi ke PPS

setempat

2. Kel. Cipete selatan RT 2 Rw 07 Puri Sakti, ada 103 kk yang terdaftar tapi 63 KK tidak ditemukan.

Butuh koordinasi lebih lanjut

1. Kel Cilandak Barat. DP4 TPS 51 ada data yang tidak ada NKK dan NIK Daerah.

2. PPDP sudah coklit, tapi baru 20% dari 404 warga.

3. Ada penyandang disabilitas sekitar 25 orang di wisma Chesire di TPS 51

PPL Sudah koordinasi

Ambi data di Kec

Cilandak (PPS)

Temuan di TPS 51

butuh kroscek

Kel Cilandak, RS

Fatmawati tidak

mengijinkan adanya

TPS, sementara

banyak pemilih di RS

tersebut.

Kebayoran

Baru

1. Kel Senayan. RW 02 RW 03, TPS 3 – 6 (bongkaran). Rumah sudah tidak ada, tapi orang-orangnya sudah pindah ke tempat lain tetapi data masih ada di TKP.

2. Di tahanan Polda, belum dilaksanakan coklit

1. Pengawas Pemilu melakukan kroscek pada saat penyusunan daftar pemilih

2. PPK belum turun, KPU Kota juga belum kesana.

1. Stiker masih belum tertempel, karena tidak diketahui tempat tinggalnya.

2. Tahanan di Polda jumlahnya berubah-ubah. PPDP masih bingung menentukan TPS nya.

Kel Senayan, PPS

mengundurkan diri

satu orang, hingga

Agar dapat

ditindaklanjuti


NO WILAYAH HASIL

PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

PENGAWASAN

LISAN/TULISAN

KETERANGAN

saat ini belum diganti

Ciganjur, RT 08 RW

04 TPS 35, 1 orang

tunagrahita.

Agar dapat

ditindaklanjuti

Pesanggraha

n

Pondok Cabe, TPS

47, RT 05 RW 13 i

ditemukan NIK luar

daerah, ada dua

buah.

Agar dapat

ditindaklanjuti

Apartemen Gateway,

Kelurahan

Pesanggerahan,

belum dilaksanakan

coklit

Agar dapat

ditindaklanjuti

Apartemen Bintaro

Park View sudah ada

penghuninya 100

orang, yang sudah

melapor ke PPD ada

30 orang.

Sudah ketemu dengan RT

setempat, dan RT tersebut

bersedia membantu.

Agar dapat

ditindaklanjuti

Tebet 1. Kel. Kebon Baru, nama anggota PPDP yang sudah dibuat dan diserahkan ke KPU Kota Jaksel tidak sama dengan yang hadir di Bimtek.

2. Ditemukan surat tugas yang kosong

3. Di lapangan kita temukan petugas PPDP tidak membawa surat tugas.

Ketika dikonfirmasi ybs

mengakui sudah tidak aktif,

tetapi surat pengunduran

dirinya tidak ada.

Agar dapat

ditindaklanjuti

Diindikasi pengurus

PPK masih pengurus

aktif partai an

Syarifudin (PPP)

tingkat kelurahan

manggarai.

Panwas Kota

menyurati Partai

Politik tingkat

Kota/Kec. Perihal

konfirmasi dan

klarifkasi terhadap

status keanggotaan

PPP (Romy)

Syarifudin.

Sedang dalam proses

kalirifikasi

Menteng Dalam dan

Manggarai ada

petugas PPDP tidak

Agar dapat

ditindaklanjuti


NO WILAYAH HASIL

PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

PENGAWASAN

LISAN/TULISAN

KETERANGAN

mengikuti bimtek.

Pancoran 1. Rawa Jati, ada 1 PPDP (RW juga) mengikuti Bimtek susulan dikarenakan warganya terkena relokasi.

2. Dua petugas PPDP di Kalibata City, bukan warga setempat.

Panwas dan PPS langsng

menindaklanjuti, dan PPS

langsung mengganti 2

petugas tersebut dengan

warga setempat.

Kel Pancoran, ATK

(bolpoint) tintanya

kering.

Agar dapat

ditindaklanjuti

JAKARTA TIMUR

1 PULOGADU

NG

1. Kelurahan Pulogadung, Apartemen Gading Icon Jl. Perintis Kemerdekaan Kav. 99, No.2. sudah terbentuk TPS 56, petugas PPDP Ibu Yanti dan Pa. Bambang. Hasil pengawasn PPL dan Panwascam diketahui PPDP belum melaksanakan pemutahiran/coklit dengan alasan tidak diijinkan oleh pengelola untuk melakukan pemutahiran/coklit. Pada hari senin tanggal 26 September 2016 sudah ada petugas PPS dan PPK menemui pengelola, namun sampai dengan tanggal 27 September 2016, hasil pengawasan Panwascam pemutahiran/coklit tetap belum dapat dilaksanakan.

Pengawas Pemilu Sudah

berkoordinasi dengan KPU

Jaktim dan PPK di

wilayahnya

2. Kelurahan Kayu Putih, TPS 53, jumlah pemilih sekitar 700, jumlah RW.13, nama



Jaktim dan PPK di

Masih butuh

konfirmasi


NO WILAYAH HASIL

PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

PENGAWASAN

LISAN/TULISAN

KETERANGAN

petugas PPDP Bp. Monang, hasil pengawasan PPL dan Panwascam pada tanggal 26 September, setelah Bp. Monang menyatakan mengundurkan diri belum ada PPDP pengganti, serta PPDP yang satu lagi sampai dengan saat ini belum melaksanakan pemutahiran/coklit.

wilayahnya

3. Kelurahan Pedongkelan, TPS 55/RW 15 dan 67/RW 16, petugas PPDP kedua TPS tersebut belum melakukan pemutahiran/coklit dari rumah ke rumah terhadap data pemilih yang berada diwilayah tersebut, dengan alasan petugas PPDP sudah mengenal semua pemilih yang terdata diwilayah.



Jaktim dan PPK di

wilayahnya

Masih butuh

konfirmasi

2 CAKUNG 1. Kel Penggilingan, di apartemen Delta Cakung terdapat 500 Unit, sesuai informasi pengurus ada sekitar 100 penghuni yang berKTP DKI, namun perlu pendataan lebih lanjut, jika bisa minta dibuatkan TPS tersendiri, belum terbentuk pengurus RT,

Pengawas PPL dan

Panwascam meminta kepada

pengurus Apartemen Delta

untuk melakukan pendataan

terlebih dahulu kepada

penghuni apakah memang

ada 100 penghuni yg berKTP

DKI Jakarta, jika banar

jumlah itu, maka Pengawas

akan berkoordinasi petugas

PPS dengan Luarah

setempat utk dapat dibentuk

RT dan disulkan kepada PPS

untuk dibuatkan dibuatkan

TPS tersendiri di Apartemen

Delta.

Masih butuh

konfirmasi

2. Pencoklitan Penggilingan terlambat karena dua orang PPS mengundurkan diri


NO WILAYAH HASIL

PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

PENGAWASAN

LISAN/TULISAN

KETERANGAN

sudah diganti oleh KPU sehinga koordinasi berjalan lambat.

3. Rawa Bebek, disiapkan 2 TPS (TPS 154, 155). TPS 154, warga Bok A (rt 01), pindahan dr penjaringan jakut sebanyak 189 kk dan Blok F (rt 06) pindahan krukut jakpus sebanyak 23 kk.

Sudah di data 250 pemilih

TPS 154 (pemilih baru di

rawa bebek), TPS 155 belum

bertemu PPDP nya. Ada 150

pemilih

Masih prosec coklit

3 CIRACAS 1. Kelurahan Ciracas, di wilyah Grey Area Kebon Sayur, ditemukan penduduk yang tidak masuk dalam data pemilih, menurut hasil pengawasan lapangan oleh Panwascam, dari penduduk tersebut diperkirakan sekitar 400 Rumah, dari sejumlah warga tersebut 100 - 200 warga diantaranya memiliki KTP DKI.

Informasi dari

Panwascam

kami, penduduk

wilayah tersebut

menginginkan

melaksanakan

pemilih di TPS

yang dekat ke

wilayah Kebon

Sayur, TPS 44,

45 dan 49. Akan

tetapi petugas

PPDP TPS yang

terdekat ke

wilayah tersebut

tidak mau

Panwascam sudah meminta

kepada PPDP TPS yang

terdekat ke wilayah tersebut

tidak mau melakukan

pendataan/coklit, kemudian

ke PPS juga tidak mau

melakukan pendataan.

Pengalaman pada Pileg dan

Pilpres tahun 2014, di wilayah

tersebut dibuatkan TPS

Khusus (sesuai) koordinasi

dengen PPK akan

didiskusikan dengan

Panwaskota

Jumat, 30 sept 2016

KPU Jaktim

melakukan sosialisasi.

Tgl 3 Okt 2016, dibuka

help desk data pemilih

oleh PPK, dgn tujuan

pendataan penduduk.

( hasil rakor tgl 3 okt

2016)


NO WILAYAH HASIL

PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

PENGAWASAN

LISAN/TULISAN

KETERANGAN

melakukan

pendataan/coklit,

kemudian PPS

juga tidak mau

melakukan

pendataan.

Pengalaman

pada Pileg dan

Pilpres tahun

2014, di wilayah

tersebut

dibuatkan TPS

Khusus (sesuai

rekomendasi

Panwascam Saat

itu) sehingga

warga Kebon

Sayur dapat

menggunakan

hak pilihnya

dalam Pilgub DKI

Jakarta 2017.

2. Panti Werda, Kelapa dua wetan. Adasekitr 150 penghuni, sudah ada konfrimasi dr panwascam mrk penduduk DKI.

Masih butuh

konfirmasi

4 KRAMAT

JATI

1. Kelurahan Cililitan, Asrama BS Celilitan Komplek TNI AD Jl. Jambul lama, sejak awal tahun 2015 dilakukan penggusuran, merupakan lokasi RW 10 yang terdiri dari RT 01-10, dengan luas sekitar 4 hektar dan jumlah rumah sekitar 334 Unit. bangunan sudah diratakan dan saat ini dalam proses pembangun asrama 8 tower prajurit dan belum ada yg ditempati.

Diwilayah

tersebut

Informasi terakhir sekitar hari

Jumat kemarin, sekitar 20

warga eks penggusuran

tersebut mendatangi Lurah

Celilitan, dan minta tetap

diadakan TSP diwilayah

tersebut, agar warga bisa

melakukan pemungutan

suara di wilayag tersebut.

Menurut kami sudah tidak

efektif utk tetep diadaakan

TPS ditempat tersebut krn,

warga eks gusuran sudah

tidak jelas dan tidak terdata

sekarang tinggal dimana, krn

sudah menyebar.

Sudah dikonfrimasi kpd KPU

Jaktim, akan dipertimbangkan

untuk dihapus.


NO WILAYAH HASIL

PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

PENGAWASAN

LISAN/TULISAN

KETERANGAN

direncanakan

dibentuk 4 TPS

yaitu TPS 43, 44,

45 dan 46. Akan

tetapi warganya

sudah tidak ada,

ada yg pindah

dekat2 lokasi/RW

sebelah, juga ada

yg pindah ke

wilayah lain.

Intinya di lokasi

RW 10 (Rt 01 –

10) saat ini sudah

tidak ada

warganya.

2. Kelurahan Kramat jati, RW.03 Komp Angkub akan dilakukan penggusuran, informasi terakhir sudah masuk Surat Peringatan 3 (SP3) kepada warga.

Dalam Pengawasan PPL dan

Panwascam, jika ada

penggusuran oleh aparat, utk

lokasi relokasi blm diketahui.

Butuh konfirmasi hasil

coklit

3. Kelurahan Cawang, Daerah normalisasi kali Ciliwung, masuk RW. RT.9, 10 dan 11 dan sebagian masuk TPS 6 dan 7, akan nada penggusuran beberap tanah dan rumah sudah diberikan uang pengganti atau dijual. Pendataan coklit oleh PPDP sudah sekitar 85%.


Panwascam, jika ada

penggusuran oleh aparat, utk

lokasi relokasi blm diketahui.

5 DUREN

SAWIT

Kelurahan Duren

Sawit, Kampung

Teladan lokasi di RW

01, jumlah warga

sekitar 300, informasi

blm masuk dalam

TPS. Wilayah Grey

area ini sering

masalah.

Saat ini Panwascam sedang

berkoordinasi dengan PPK

untuk memperjelas, status

kampong teladan tersebut,

akan masuk di TPS mana

atau digabung dengan TPS

terdekat dari wilayah

tersebut.

Tanggal 1 okt , PPS,

PPK, PPL dan

Panwascam turun

untuk melakukan

sosialisasi. Tgl ¾ Okt

kan dilakukan

pendataan


NO WILAYAH HASIL

PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

PENGAWASAN

LISAN/TULISAN

KETERANGAN

Apartemen x-

Casablanca, hasil

supervise, 1 okt

2016, disana ada 1

TPS (TPS 94),

jumlah Pemilih 458,

sudah dibentuk RW

13, dan ada 11 RT.

Terdiri dari 2 Tower,

1625 unit.

Data di TPS ini

penduduk diluar

apartemen,

berdimisili di luar

apartemen. Sudah di

data, tp blm

melakukan evaluasi

oleh PPS

Agar koordinasi kpd PPS.

Jumlah pemilih 60 org

penghuni apartemen. Blm

semua dicoklit, mungkit telat.

Butuh konfirmasi lebih

lanjut.

6 JATINEGAR

A

Kp Cipinanag dan LP

Pondok Bambu hari

ini tgl 30 sept

dilakukan sosialisasi

terkait pemutahiran

data pemilih.


Panwascam, terkait kondisi

dan situasi coklit,

Data blm diberikan LP

Cipinang dn Pondok

Bambu kpd KPU

Jakarta. Butuh

konfrimasi lebih lanjut

Hasil Evaluasi PPK

dan PPS ditemukan

ada 34.000 pemilih

dalam data pemilih

yang belum ber-KTP

(teridentifikasi

berusia 17-19 thn).

Belum diketahui yang

bersangkutan ber

KTP DKI/bukan.

Informasi dari ketua

panwascam dan

dibenarkan oleh PPK

Menunggu konfirmasi Masih dalam

konfirmasi data kpd

dukcapil

7 MAKASAR Besok tanggal 30

September 2016,

KPU jaktim adan

melakukan sosialisasi

terhadap warga

wilayah Grey area,

Cipinang Melayu, bsk

hasilnya kami

laporkan.


Panwascam, terkait kondisi

dan situasi coklit,

Tgl 30 sept, KPU

Jaktim sudah

sosialisasi di cipinang

melayu. Butuh

konfrimasi dari KPU

Jaktim.

JAKARTA UTARA


NO WILAYAH HASIL

PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

PENGAWASAN

LISAN/TULISAN

KETERANGAN

1 CILINCING 1. PPDP di Kec Cilincing secara umum sudah melakukan pencoklitan. Informasi dr KPU penambahan jumlah TPS di Marunda. Masih belom fix. Berjumlah 4 TPS dr wilayah yang direlokasi.

2. Rusun di RW 11, didata tidak menurut DP4. DP4 yg disana tidak singkron dengan data RW tsb. Ada info 2 tower rusun disitu akan dihuni oleh warga Rawa Jati.

3. Kel. Cilincing, penghuni 2500 (data pilpres 2014), dengan KTP dari berbagai daerah.

Warga yg

memiliki KTP

DKI

berjumlah

1387 (update

terbaru).

Mereka

berada di 5

titik kampung

3 blok A,B,C

dan kampung

1 & 2. PPDP

belum

dibentuk

karena KPU

Jakut ingin

membimtek

Terkait permasalahan di Kec.

Cilincing sudah disampaikan

dlm rakor bersama KPU

Jakarta Utara.

……………………….

Secara lisan panwas kota

Jakut sudah menyampaikan

untuk segera dibentuk, dan

menurut KPU Jakut (Prianda)

sudah dibentuk PPDP di

tempat tersebut.

Ketua KPU Jakarta

Utara mencatat

permasalahan

tersebut dan berjanji

akan menindaklanjuti

temuan Panwas Kota.

Update terbaru: PPDP

sudah melakukan

coklit sesuai dengan

rekomendasi Panwas

Kota Jakut.


NO WILAYAH HASIL

PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

PENGAWASAN

LISAN/TULISAN

KETERANGAN

secara

khusus untuk

PPDP di

Gryarea.

2 KELAPA

GADING

1. PPDP Apt. Gading Nias tdk melakukan pencoklitan secara metode sensus, namun dengan cara membuka stand pendaftaran.

2. RW 13 Kelapa Gading Barat, ada 3 RT yaitu 7,8,9. RT 7 & 8 tidak ada berpenghuni. Lalu RT 9 berpenghuni sebanyak 177 orang dan banyak ber-KTP dari luar DKI Jakarta.

Sudah disampaikan ke

PPDP, kemudian mereka

melakukan Pencoklitan.

Dikarenakan PPDP ada 3

Org, jadi 1 org yang

melakukan pencoklitan door

to door. Kemudian 2 org-nya

menunggu di posko.

Rekomendasi utk

melakukan coklit

dengan metode

sensus sudah

dilaksanakan,

meskipun hasilnya

tidak efektif. Maka

metode stand tetap

dilakukan juga.

3 KOJA 1. Petugas PPDP Tugu Selatan melakukan coklit tp prakteknya yang melakukan justru orang lain.

2. Di DP4 ditemukan 1 orang yg belum berusia 17 tahun.

Panwas Kota Jakut sudah

menginstruksikan kepada

Panwascam Koja untuk

menegur PPDP agar

mencoklit sendiri bukan orang

lain.

Panwas Kota Jakut sudah

mengintruksikan kepada

Panwascam Koja agar

merekomendasikan kepada

PPDP untuk dicoret.

4 PADEMANG

AN

Jumlah TPS 215

dengan jumlah

pemilih 1178 orang.

PPL sdh turun ke

lapangan dan

mengawasi coklit


NO WILAYAH HASIL

PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

PENGAWASAN

LISAN/TULISAN

KETERANGAN

PPDP, dlm praktek

PPDP masih ada

melakukan proses

coklit melalui RT.

5 PENJARING

AN

1. Rusun Penjaringan, Kec. Penjaringan, PPDP mengalami kesulitan coklit, misalnya 1 TPS dengan semua blok ada berjumlah 12 blok. 1 blok ada 100 orang, dengan total 134 TPS. Karena itu, PPDP tidak mencoklit namun mendaftar ulang.

2. Rusun Penjaringan akan direnovasi, pemilih dari blok E, F & G, difasilitasi ke TPS terdekat.

Proses daftar ulang yang

dilakukan PPDP tetap

diawasi oleh Panwascam dan

PPL. (Proses daftar ulang

melalui RT RW).

Sudah koordinasi dengan

KPU Kota Jakut, untuk

faslitasi TPS terdekat yang

berada di Rusun Penjaringan.

6 TANJUNG

PRIOK

1. Rakor PPK dan Panwascam. PPK menyampaikan ditemukan ada satu KK diisi hingga 80 orang.

2. TPS 084 Sunter Jaya. Pemilih terdiri dari RT 08, 09 & Mitra Sunter. RT

Panwascam sudah

menyampaikan secara lisan

kepada PPK agar dibuatkan

TPS di Blok O. supaya

pemilih di Blok O tdk terlalu

jauh dlm memilih harus

berjalan ke Pulo Besar.


NO WILAYAH HASIL

PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

PENGAWASAN

LISAN/TULISAN

KETERANGAN

09 terdiri dari 2 area, yaitu Pulo Besar & blok O. Letak blok O dan Pulau Besar terlalu jauh.

JAKARTA BARAT

1 CENGKARE

NG

1. TPS 37 kel. Rawa buaya, ada ktp ganda 1 orang.

2. Rusunawa di Kel. Duri Kosambi, 302 pemilih di buat 1 ppdp, ternyata ada 1000 pemilih maka harus ditambahkan petugas ppdp.

Berkordinasi dengan KPU

kota , dan segera berkirim

surat terkait penambahan

jumlah petugas PPDP

.

Agar dapat

ditindaklanjuti

2 KEBON

JERUK

Grey area, rt 1 rw 8

dan rw 09, belum

dicoklit di greyarea,

karena yg tinggal di

grey area 3 kel.

Kedoya utara,

selatan. Dan PPDP

sulit untuk masuk ke

wilayah tersebut,

karena dilarang

masuk oleh

keberadaan adanya

Preman

Berkoordinasi dengan KPU,

PPK atas nama Sanusi, PPL

atas nama Aris dan petugas

PPDP atas nama Joko,

hasilnya bahwa coklit baru

dilakukan 5 hari ini

dikarenakan adanya preman

yang mengancam proses

pencoklitan. Saat ini

persoalan preman ini sudah

dapat di selesaikan.

Grogol petamburan:

Masih melakukan

coklit, khususnya

digrey area

apartement

(mediterania).

Kel. Tanjung duren,

karena susah

menemukan pada

saat jam kerja, maka

di lakukan pada

malam hari.

Kalijodoh: penghuni

ada yg di pindah ke

jelambar baru. Maka

masih mau

diverivikasi.

Berkordinasi dengan KPU,

PPK dan PPS segera untuk

melakukan coklit sesuai

dengan kemampuan pemilih

di apartemen tersebut,


NO WILAYAH HASIL

PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

PENGAWASAN

LISAN/TULISAN

KETERANGAN

Petugas PPDP ada

yang baru melakukan

coklit pada tanggal 1

oktober 2016, di TPS

04 kelurahan Kebon

jeruk

Berkoordinasi dengan PPS

dan PPK dan telah

mendapatkan informasi

bahwa petugas tersebit sakit

dan baru bias menjalankan

tugas mulai tanggal 1

Oktober

3 KEMBANGA

N

Petugas PPDP sulit

untuk melakukan

coklit di apartemen

yaitu apartemen

Centro, saint moris

dan Belmont

Panwas kota Berkomunikasi

dengan KPU Kota, hasilnya

KPU Kota mengadakan

sosialisasi pada tanggal 1

oktober 2016 kepada

Apartemen terkait

pencoklitan. Dari 800

undangan yang disebar

hanya 10 orang yang

menghadiri undangan.

4 CENGKARE

NG

Di kelurahan

kedaung kaliangke,

RT 014, 015, 016,

017 Rw 07. Ada

penggusuran dan

direlokasi ke

Rusunawa duri

kosambi

Berkoordinasi dengan KPU

Kota, PPK Cengkareng dan

PPS Duri kosambi terkait

perpindahan data pemilih

tersebut dan akan segera

berkirim surat

RSUD Cengkareng

(Kel. Cengkareng

timur) meminta

adanya TPS khusus

karena memiliki 380

tempat tidur rawat

inap yang 90 %

selalu penuh


Kota agar

mempertimbangkan

pengadaan TPS khusus di

RSUD Cengkareng dan akan

segera berkirim surat

Apartemen city park

dan city garden (kel.

Cengkareng timur)

mengusulkan agar

memiliki 2 tps karena

lokasinya berjauhan


Kota agar

mempertimbangkan

pengadaan TPS tambahan

dan akan segera berkirim

surat

Apartemen Unit

Epetra Duri Kosambi

hanya memiliki 1

petugas PPDP

sementara jumlah

pemilihnya kurang

lebih 1.800 orang


Kota agar

mempertimbangkan

penambahan petugas PPDP

dan akan segera berkirim

surat

Di kelurahan Rawa

buaya ditemukan NIK


Kota agar


NO WILAYAH HASIL

PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

PENGAWASAN

LISAN/TULISAN

KETERANGAN

ganda di tps 037 atas

nama : Darso ( nik;

317301012960644)

dan D a r s o (nik ;

317301012960003)

mempertimbangkan hal

tersebut dan akan berkirim

surat.

5 PALMERAH Di kelurahan kota

bambu selatan tps

006 rt 002/003 data

DP 4 salah kelurahan


Kota terkait hal tersebut.

Akan segera

ditindaklanjuti ke PPK

Palmerah dan PPS

Kota bambu selatan

Di kelurahan kota

bambu selatan ada

rencana

pengosongan lahan

yang sudah dibeli

oleh pt Djarum

(kurang lebih 200

rumah)



Di kelurahan

palmerah tps 032 rt

008/007 PPDP belum

memasang stiker

meskipun sudah di

coklit



Akan segera ditindak

lanjuti

Tps 79 rt 001/015

atas nama mulyadi,

petugas sudah

mendatangi

sebanyak 3 x ke

rumahnya namun

yang bersangkutan

tetap tidak mau di

coklit.



Akan segera ditindak

lanjuti

Di cengkareng barat,

ditemukan petugas

PPDP yang belum

mengerti cara

mengisi buku laporan

harian



JAKARTA PUSAT

1 CEMPAKA

PUTIH

1. Grend Pramuka, Kel. Rawa Sari, PPDP belum mendapatkan akses, karena pengelola belum memberi ijin.

2. Lapas dan Rutan

- Panwascam menyampaikan kepada PPK untuk dilakukan koordinasi dengan pihak pengelola apartemen. PPK sudah menyampaikan surat kepada pengelola dan menunggu dilakukan pertemuan antara PPK, PPS dengan pihak

- Tertanggal 14 dan 21 September 2016 saat evaluasi coklit

- Tanggal 23 September 2016


NO WILAYAH HASIL

PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

PENGAWASAN

LISAN/TULISAN

KETERANGAN

Salemba belum dilakukan pencoklitan karena PPK belum melakukan koordinasi.

pengelola apartemen.

- Panwascam akan menyampaikan rekomendasi pada saat evaluasi coklit tahap 2 di PPK.

2 KEMAYORA

N

TPS 3, Kelurahan

Kemayoran, salah

satu kepala keluarga

menolak untuk didata

dalam daftar pemilih.

Alasannya, karena

pada hari pemilihan

(15 Februari 2017)

yang bersangkutan

berada di luar kota.

TPS 34, Kelurahan

Kebun Kosong,

Apartemen Puri

Kemayoran, petugas

PPDP didampingi

Ketua RT saat

melakukan Coklit

disetop oleh Security

(satpam) untuk

diberhentikan

sementara dengan

alasan PPDP belum

mendapat izin dari

pihak pengelola.

Di Apartemen

Cempaka mas belum

dilakukan coklit

karena PPDP tidak

mendapat akses

masuk.

Rusun : sudah ada

TPS masing-masing.

- PPL menyarankan kepada PPS agar membuat surat pernyataan dari yang bersangkutan.

- Panwascam menyarankan kepada PPL untuk disampaikan kepada PPDP agar tidak mencoret dari daftar pemilih karena hal tersebut berkaitan dengan menghilangkan hak pilih seseorang.

- Panwascam berkoordinasi dengan PPK dan menyarankan agar PPK membuat surat pemberitahuan kepada pengelola sehingga proses coklit berjalan dengan baik.

- Panwascam menyarankan kepada PPS dan PPK untuk membuat surat pada pihak pengelola agar PPDP dapat melakukan proses coklit.

- Hasil dari rekomendasi lisan panwascam telah dilaksanakan oleh PPK dan proses coklit di Apartemen Puri Kemayoran dapat dilanjutkan.

- Dari rekomendasi Panwascam kepada PPK, maka tertanggal 21 September 2016, KPU Kota menyurati seluruh pengelola apartemen se Jakarta Pusat.

3 MENTENG 4 RW di kel. Menteng

(RW 4,5,6 dan7)

PPDP belum berhasil

mendapatkan akses.

Karena daerah

perumahan elit, RT

- Panwascam menteng sudah menyampaikan kepada PPK Menteng agar dilakukan himbauan terlebih dahulu kepada warga yang akan dilakukan coklit.

- Petugas PPDP tetap menjalankan tugas coklit di 4 RW tersebut.


NO WILAYAH HASIL

PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

PENGAWASAN

LISAN/TULISAN

KETERANGAN

nya pun tidak bisa

berkomunikasi.

TPS 11 Kel. Menteng

PPDP setelah

melakukan coklit

tidak menempelkan

stiker

Buku laporan harian

PPDP baru d bagikan

semalam, PPDP

keberatan mengisi

karena harus ada

tandatangan dari

pemilih yg sudah d

coklit.

Apartemen Menteng

Prada d Kel.

Pegangsaan,

Apartemen Cikditoro

Recidence di Kel.

Gondangdia dan

Apartemen Cikditiro

Kel. Menteng,

Apertemen Morice

dan Apartemen

Preser di Kel. Kebon

Sirih PPDP belum

melakukan coklit,

karena masih

mendahulukan coklit

di wilayah

perumahan hingga

hari ini.

- PPL dan Panwascam Menteng menyampaikan kepada PPDP untuk di menempelkan stiker dan sudah dilakukan oleh PPDP.

- Panwascam sudah berkordinasi dengan PPK dn PPK menyampaikan sedang dilakukan koordinasi pihak pengelola gedung baru akan dilakukan coklit oleh PPDP.

- Panwascam Menteng melakukan kroscek lokasi dan berkoordinasi dengan satpol PPl kec menteng, bahwa spanduk tersebut terpasang dan di tertibkan oleh satpol PP Kec Menteng pada tanggal 18 Juli 2016

- Sedang dilakukan kajian dan koordinasi dengan satpol PP Kec menteng untuk dilakukan penertiban.

4 SENEN

Senen

Apartemen Menteng

Square di Kel. Kenari

: sebagian penghuni

ber-ktp dki tapi bukan

kel. Kenari. Namun

mereka mau memilih

di situ, di tps 12.

Dicoklit di catat

dalam form

- Panwascam Senen sudah lakukan koordinasi dengan PPK Senen terkait hal tersebut dan PPK menyampaikan proses coklit belum selesai, setelah coklit rencananya akan dilakukan penambahan TPS.

- Panwascam masih lakukan

- Proses coklit di apartemen menteng square berjalan lancar.


NO WILAYAH HASIL

PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

PENGAWASAN

LISAN/TULISAN

KETERANGAN

penambahan.

Di TPS 06 rw 03, Kel.

Kenari di form AA

penambahan

terdapat 30,

Di Kel. Bungur

terdapat warga yang

belum merekam e-

KTP sebanyak 215,

di Kel. Kramat

sebanyak 320, di Kel.

Senen 237, Kel.

Paseban 580. Kel.

Kwitang 57,

kroscek lebih lanjut

- Panwascam Senen masih koordinasi lebih lanjut terkait warga yang belum merekam e-ktp Kasatpel Kec. Senen.

5 JOHAR

BARU

Johar Baru sudah

40% berjalan

pencoklitan.

TPS 04, RT

12/RW01, Kelurahan

Johar Baru terdapat

temuan adanya NIK

ganda (nama sama,

alamat berbeda,

nama suami

berbeda). Namun

yang terdaftar di DP4

hanya satu orang.

- PPL melakukan pengawasan melekat pelaksanaan coklit PPDP baik siang maupun malam hari.

- PPL menyarankan kepada PPS agar warga yang tidak terdaftar di DP4 tersebut dilaporkan ke Dukcapil Kelurahan Johar Baru.

- Informasi melalui WA Grup PPDP dengan PPL Se Kecamatan Johar Baru.

- NIK ganda atas nama Ibu Hasanah.

6 SAWAH

BESAR

Di TPS 2, Kelurahan

Pasar Baru, tiga

nama dalam Daftar

Pemilih tidak ada

Nomor Kartu

Keluarga (NKK).

- PPL Kelurahan Pasar Baru berkoordinasi dengan PPS terkait hal tersebut dan menyampaikan saran agar PPS berkoordinasi lebih lanjut dengan Kasatpel Dukcapil.

b. Rekomendasi

Adapun Rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terkait dengan

Pemutakhiran Data dan Daftar pemilih adalah sebagai berikut:

1. Apakah KPU DKI Jakarta akan melakukan pencocokan dan penelitian

pada Pemilih DPTb Putaran Pertama yang berjumlah 237.003, karena


dari jumlah 237.003 tersebut, belum diketahui klasifikasi/kategorisasi

mengenai jumlah pemilih yang menggunakan dari KTP-e dan Suket.

Bawaslu DKI Jakarta memberi saran, perlu adanya verifikasi, validasi

dan kroscek seluruh pemilih dalam DPTb ke dalam Sistem Data

Pemilih dan data base kependudukan untuk mengetahui potensi data

ganda dan data invalid lainnya. Pemilih yang menggunakan Suket,

kiranya dapat diketahui apakah Standard dan format Suket SK

Kemendari No. 471.13/10231/Dukcapil tanggal 29 September 2016

dan SK Kemendagri No. 471.13/11691/Dukcapil tanggal 3 November

2016 sudah tepat. Kiranya, hasil verifikasi, validasi dan kroscek

tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan, hasilnya

disampaikan kepada publik sebagai bagian dari aktualisasi

profesionalitas, akuntabilitas serta transparansi.

2. Untuk surat pemberitahuan memilih (C6) kiranya KPU DKI perlu

memberikan informasi kepada publik berapa banyak jumlah C6

diterima oleh pemilih, dan berapa banyak yang tidak menerimanya.

3. KPU DKI beserta jajarannya untuk terus meningkatkan akurasi data

pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan

cara memperbaiki kemungkinan masih adanya pemilih yang memiliki

Nomor Induk Kependudukan (NIK) namun Nomor Induk

Kependudukan (NKK) kosong untuk berkoordinasi dengan

Disdukcapil. Karena penerbitan NIK harus berbasis NKK karena basis

NKK adalah domisili (harus NKK DKI Jakarta). Termasuk juga dengan

melakukan pencoretan pemilih lainnya yang sudah tidak memenuhi

syarat, misalnya meninggal dunia, menjadi TNI/Polri, pindah domisili

ke luar Jakarta dan lain sebagainya

4. Terhadap pemilih-pemilih yang mengadukan/melaporkan dirinya

maupun secara kolektif ke Bawaslu DKI, surat rekomendasi untuk

perbaikan data pemilih tersebut telah disampaikan kepada KPU DKI

Jakarta untuk menindaklanjutinya dengan memasukkan pemilih

tersebut ke dalam DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

DKI Jakarta Putaran Kedua. Bahwa KPU DKI dan jajaranya

memverifikasi dan memvalidasi pemilih tersebut dengan Sidalih dan

data base kependudukan. Bahkan jika diperlukan, dilakukan Coklit

atau faktualisasi untuk mengetahui dan memastikan validitas data-data

kependudukan dari pihak pelapor. Perlakuan serupa harus diterapkan

kepada pemilih pemula atau pemilih baru di luar pemilih yang masuk


dalam kategori pemilih tambahan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur DKI Jakarta DKI 2017.

5. Agar data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI

Jakarta DKI Putaran Kedua lebih kompretensif, mutakhir, akurat dan

juga faktual, pemutakhiran data pemilih jilid dua harus dilakukan

secara simultan dengan strategi/metode jemput bola dimana yang aktif

bukan hanya pemilih, melainkan juga petugas (KPU

Kabupaten/Kota/PPKPPS/KPPS). Metode ini guna memenuhi prinsip

the jure dan the facto dalam pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur DKI Jakarta DKI sebagaimana tertuang pada PKPU No. 8

Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemiihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota

dan Wakil Walikota Pasal 10 Poin 6 ayat c dimana KPU/PPDP harus

mencoret Pemilih yang telah meninggal, mencoret Pemilih yang telah

pindah domisili ke daerah lain (poin d); dan g. mencoret data Pemilih

yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya.

6. Terkait dengan data ganda, terutama ganda antar provinsi, KPU DKI

segera berkoordinasi dengan Tim IT dari KPU Pusat dan

Kemendagri/Didukcapil agar membersihkan data tersebut. Bahkan jika

perlu berkoordinasi dengan KPU/Diskucapil Provinsi/Kota/Kabupaten

se-Indonesia, khususnya yang memiliki data ganda dengan DKI

Jakarta. Hal ini diperlukan untuk memudahkan dilakukan

pembersihan/pendeletan (agar tidak terjadi salah delete) dari data

ganda demi terwujudnya DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur DKI Jakarta Putaran Kedua yang lebih valid dan akurat.

7. Untuk memastikan fungsi pengawasan Bawaslu DKI Jakarta beserta

Jajaranya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, maka Bawaslu DKI Jakarta meminta salinan by name by

addres Form c7 KWK dan Form A.Tb-KWK dan dapat disampaikan

melalui Panwas Kabupaten/Kota.

8. Mengingatkan KPU DKI Jakarta, Pasal 60 UU 10 Tahun 2016 bahwa “

Daftar Pemilih Tetap harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh)

hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan”, berdasarkan

Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor: 49/Kptsn/KPU Prov-

010/Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaa Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017


Putaran Kedua tanggal 4 Maret 2017, dalam Lampiran I, bahwa

Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi tanggal 5-6 April 2017.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Terkait dengan tindak lanjut rekomendasi Pemutakhiran data dan Daftar

Pmilih Bawaslu DKI Jakarta dan Jajarannya sudah menyampaikn tindak

lanjut terkait dengan hal tersebut, tindak lanjut dapat dilihat pada tabel hasil

temuan dan tindak lanjut atau rekomendasi.

4. Dinamika dan Permasalahan

Sebagai Ibu kota Negara Republik Indonesia, Jakarta menjadi salah satu

diantara provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat problematika tinggi, khususnya di

bidang kependudukan. Ditambah lagi dengan cukup banyaknya daerah slum, grey

area, pemilih komuter, relokasi atau penggusuran penduduk untuk pembangunan

apartemen/Rumah Susun (Rusun), penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan

Rumah Tahanan (Rutan), dan lain sebagainya. Permasalahan yang ada ini menjadi

dinamika tersendiri dalam pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih dan ini

berkontribusi pada munculnya kompleksitas dan kerumitan dalam pendataan dan

pendaftaran pemilih, melahirkan problem Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor

Kartu Keluarga (NKK) invalid, penetapan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang

tidak mudah dilakukan, dan lain sebagainya, hingga penyusunan Daftar Pemilih

Sementara (DPS) hingga penetapan DPT.

Terkait dengan Rapat Koordinasi (Rakoor) dan Penyerahan Penyempurnaan

Berita Acara (BA) Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari KPU DKI

kepada Bawaslu DKI dan Partai Politik Tingkat Provinsi DKI Jakarta dilakukan pada

Rabu, 8 Desember 2016, pengawsan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti ini

difokuskan pada 5 (lima) agenda atau isu sebagai berikut, yakni: (1) Problem NIK

invalid, (2) Daftar Pemilih Khusus, (3) Pemilih Rentan (Rumah Sakit, Lapas dan Lahan,

grey area, lahan sengketa, dll), dan (4) Lokasi TPS pada Lahan Penggusuran. Dan (5).

Terkait pemilih menggunakan Surat Keterangan (SUKET) dan Penggunaan e-KTP dan

Kartu Keluarga (KK)

Dalam tahapan DPT Bawaslu DKI Jakarta dan jajaranya sampai tingkat bawah

mengalami sedikit kendala, yakni pada saat pengawasan terhadap data DPT pengawas

pemilu lapangan atau PPL belum terbentuk sehingga model pengawasannya

diserahkan pada panwascam untuk mengawasi jalanya pemutakhiran data yang

dilkukan oleh Pantarlih, sehingga perlu tenaga dan fikiran ekstra untuk mengawasinya,


PPL telah terbentuk ketika masuk pada tahapan Daftar Pemilih Sementara Hasil

Perbaikan atau DPSHP itupun belum begitu maksimal karena pada saat yang

bersamaan PPL harus mendapatakan bimbingan teknis mengenai pengawasan serta

pengawasan Pemutakhiran data pemilih hasil berkaitan.

Hal ini menjadi catatan tersendiri mengenai jadwal dan rekruitmen terhadap

personil pengawasan serta jadwal dan tahapan pemilu itu sendiri, sehingga tidak ada

celah hokum terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan serta melegalkan alas an

bahwa belum terbentuknya PPL disaat tahapan sudah berjalan, dan yang kalah

pentingnya adalah masalah anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal

ini adalah menteri keuangan yang mungkin bias dikatan telat dalam mencairkan

anggaran sehingga dapat terganggunya jadwal dan tahapan dalam pemilu.

Dari hal diatas maka perlu dan harus difikirkan ulang bagaiamana mekanisme

anggaran disingkronkan dengan peyelenggaraan sehingga kualitas dan aspek hukum

terselenggaranya pemilu dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menghasilkan

pemilu yang berkualitas bagi bangsa dan Negara.

Dari dinamika dan Permasalahan yang terjadi terkait dengan Pemutakhiran data

dan daftar pemilih, beberapa hal yang terkait dengan dinamika dan permasalahan

seputar hal tersebut adalah:

1) Problem NIK invalid

2) Pemilih dari Lapas dan Rutan

3) Pemilih Apartemen/Rumah Susun

4) Pemilih Disabilitas

5) Pemilih Khusus Rumah Sakit

6) Lahan Sengketa dan Penggusuran 7) Suket (Surat Keterangan) dan penggunaan e-KTP.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar

Pemilih Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, ada beberapa hal yang dapat menjadi

evaluasi terkait dengan perbaikan pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar

Pemilih serta masukan kepada pihak-pihak terkait, diantaranya:

1. Proses Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sebaiknya dilakukan dengan

melibatkan seluruh pihak terkait dengan partisipasi masukan dan saran

perbaikan, namun mekanismenya antara penyelenggara dan pihak terkait

harus mensepakti proses pemutakhirannya.

2. Koordinasi dan komunikasi yang baik dan intens antara KPU Provinsi DKI

Jakarta dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Dukcapil harus sesring


mungkin bertemu guna mengantisipasi segala macam persoalan tahapan

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

3. Mempertimbangkan Bimbingan Tekhnis Bersama antara pengawas dengan

bagi petugas PPDP atau PPS serta PPK terkait aturan main Pemutakhiran

Data dan Daftar Pemilih.

4. Peran aktif dan partisipatif masyarakat dalam Pemutakhiran Data dan Daftar

Pemilih sangat di perlukan dalam rangka memberikan masukan dengan

harapan dapat menghasilkan data yang akurat.

B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan

Pemilhan umum (Pemilu) merupakan sarana aktualisasi kedaulatan rakyat yang

diselenggarakan secara langsung, umum, Bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada

praktiknya pemilu merupakan suatau persaingan, kompetisi atau ajang konstestasi bagi

partai politik dan para pasangan calon gubernur, bupati dan walikota untuk

memperebutkan dan meraih kekuasaan. Dengan demikian akan dapat mengontrol dan

mengendalikan system, kebijakan dan arah politik regulasi. Manakala suatu parpol

dapat berhasil melakukan hal tersebut, maka parpol dan pasangan calon atau bahkan

calon terpilih berpeluang untuk mengendalikan hal yang jauh lebih besar seperti system

pemerintahan, kebijakan public dan arah pembangunan politik hukum suatu bangsa.

Dalam suatau Negara penganut faham demokrasi cita-cita politik dan keinginana

parpol tersebut sah dan lumrah. Bahkan Negara demokrasi menyediakan wadah untuk

kepentingan tersebut dengan jalan pemilu. Hanya saja demokrasi diatur sedemikian

rupa agar kompetisi politik melalui jalur pemilu dilakukan sesuai regulasi dan prosedur

yang ditetapkan. Bagi penyelengara pemilu seperti KPU maupun Bawaslu menyiapkan

berbagai rambu-rambu hukum sebagai rule of the game agar semua pihak yang terlibat

dan berkepentingan dengan kegiatan ini akan menempuh untuk terwujudnya suatu

pemilu yang Luber dan Jurdil serta hak-hak politik setiap warga Negara terlindungi,

tidak dirugikan atau dikorbankan oleh parpol maupun para calon kepala daerah

tersebut. Muara adanya pengaturan tersebut untuk terwujudnya suatu system politik

dalam pemerintahan demokratis, lahirnya partai politik yang benar-benar siap dan

sanggup memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta terpilihnya wakil-wakil rakyat

yang dpat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efesien dan produktif

untuk memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan kepemiluan dewasa ini bolah dibilang jauh lebih baik dari regulasi

pemilu sebelimnya dan diaharapkan implementasinya juga mampu mendekati tujuan

pemilu. Menurut Ramlan Surbakti, pemilu sekurang-kurangnya bertujuan pada tiga hal,


yakni Pertama: sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan

dan alternative kebijakan umum. Seusai dengan prinsip demokrasi yang memandang

rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakil rakyat

(demokrasi perwakilan). Oleh karena itu Pemilu merupakan mekanisme penyelesaian

dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang/caleg atau partai yang

dipercayai. Kedua: pemilu dapat menjadi mekanisme memeidnahkan konflik

kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-

wakil rakyat yang memenagkan kursi parlemen, sehingga intergrasi masyatrakat tetap

terjaga. Ketiga: Pemilu merupakan sarana memobilisasi dan/atau menggalang

dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam

proses politik.

Konstruksi hukum yang dibuat oleh manusia pastinya ada kelemahan, terlebih

ada adigum yang beredar pandai mengakali hukum dan terkenal inkonsistensi dalam

penegakkan hukum, Indonesia dieknal sebagai Negara yang oandai memebuat hukum

tetapi tidak pandai melaksanakannya, Undang-undang dibuat tek lebih dari sebagai

proyek legalisasi bukan untuk menjawab permasalahan dan problematika yang terjadi

di masyarakat. Pembuatan Undang-undang di Indonesia by design tak jarang yang

membawa cacat bawaan, hal ini disebabkan karena ketika proses penyusunannya ada

kepentingan politik parsial dari pembuat Undang-undang atau titipan pihak-pihak yang

berkepentingan yang tidak terkait dengan kepentingan rakyat banyak. Sehingga tidak

mengherankan produk hukum yang ada sering dan mudah dilakukan penggantian/

bongkar pasang. Bahkan tidak jarang dalam produk Undang-Undang ada sejumlah

pasal yang diajukan gugatan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan hak

konstitusionalnya kepada Mahkamah Kosnstitusi.

Setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon kepala daerahnya masing-

masing namun harus dengan persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga satu partai

politik harus bergabung atau berkoalisi dengan parta politik lainnya untuk memenuhi

syarat pencalonan.

Hal ini pun membuka peluang bagi masyarakat secara luas untuk ikut

berpartisipasi mencalonkan diri sebagai bakal calon dengan jalur perseorangan atau

independen, dimana sbakal calon harus mengumpulkan sejumlah dukungan dengan

cara warga masyarakat menyatakan dukungannya kepada calon perseorangan dengan

mengisi form dukungan dan dilampiri dengan foto copy kartu identitas atau KTP yang

masih berlaku, sehingga kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di DKI

Jakarta akan semakin kompetitif.



a. Kerawanan-kerawanan Dalam Tahapan Pencalonan

Salah satu tahapan yang paling menentukan dalam penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 adalah

Tahapan Pencalonan.

Dalam tahapan yang terdiri dari tahapan pendaftaran calon

perseorangan dan calon yang diusung Partai Politik ini, Bawaslu Provinsi DKI

Jakarta melakukan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang

berpotensi muncul pada saat pendaftaran calon hingga pada saat penetapan

nomor urut Pasangan Calon.

Adapun pemetaan kerawanan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi

DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1) Tahapan Pendaftaran Pencalonan Perseorangan

Pada tahapan ini kerawanan yang dipetakan, yaitu

a) Dukungan KTP ganda yang menjadi persyaratan pencalonan

perseorangan.

b) Potensi adanya KTP dari luar daerah dan KTP ynag sudah habis masa

berlakunya.

c) Sebaran dukungan di seluruh wilayah berdasarkan peraturan

perundangan-undangan.

b) Pelaksanaan verifikasi faktual dukungan masyarakat yang rentan

penyimpangan, hal ini terkait model verifikasi faktual yang langsung

ditanyakan satu persatu atau tatap muka terhadap pendukung

pasangan calon dari perseorangan.

2) Tahapan pendaftaran Pencalonan yang diusung oleh Partai Politik

dan/atau Gabungan Partai Politik

Sementara itu, untuk pendaftaran Pencalonan, Bawaslu Provinsi DKI

Jakarta melakukan pemetaan kerawanan yang ada, yaitu:

a) Penyerahan dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang tidak

tepat waktu dan tidak tepat form.

b) Syarat Calon yang berpotensi tidak lengkap dikarenakan adanya bakal

calon dari unsur TNI dan

c) Penyerahan dokumen yang dipalsukan tidak sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan

d) Surat dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon


Pada tahapan ini, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan

pemetaan terhadap kerawanan yang muncul, yaitu:

a) Perlakuan dari KPU yang diskriminatif terhadap salah satu Paslon

b) Pelaksanaan penetapan nomor urut yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam menyelenggarakan pengawasan tahapan pencalonan, Bawaslu

Provinsi DKI Jakarta melakukan perencanaan agar pengawasan pada tahapan ini

dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Adapun perencanaannya pengawasan yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi DKI

Jakarta adalah sebagai berikut:

1) Mencermati jadwal pelaksanaan tahapan pencalonan.

2) Mempersiapkan alat kerja pengawasan.

3) Mengidentifikasi dan mengkalisifikasi model Pencalonan dari calon perseorangan

dan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik.

3) Melakukan Pengawasan melekat terhadap jadwal tahapan yang sudah ditentukan

oleh KPU.


a. Pencegahan

Dalam melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada tahapan

pencalonan, Bawaslu senantiasa melakukan koordinasi intensif dengan KPU Provinsi

DKI Jakarta agar melaksanakan tahapan pencalonan sesuai dengan ketentuan yang

tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Bawaslu DKI Jakarta juga melakukan koordinasi intensif dengan

Paslon dan Tim Kampanye Paslon, agar dalam penyerahan dokumen pendukung

yang menjadi syarat calon dan pencalonan dilakukan sesuai dengan form dan tepat

waktu.

b. Aktifitas Pengawasan

Dari hasil pengawasan pendaftaran bakal Pasangan Calon pada hari pertama,

pada Rabu 21 September 2016, bahwa hanya ada satu pasangan bakal Pasangan

Calon yang mendaftar, yaitu Ir. Basuki Tjahaja Purnama – Drs. Djarot Saiful Hidayat.

Bakal Pasangan Calon Ir. Basuki Tjahaja Purnama – Drs. Djarot Saiful Hidayat

beserta rombongan Partai Politik pendukungnya, tiba di kantor KPU Provinsi DKI


Jakarta pada pukul 13.00 WIB. Kedatangan Bakal Pasangan Calon beserta

rombongannya diterima oleh Ketua dan Anggota KPU DKI Jakarta.

Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Mimah Susanti juga duduk bersamaan

dengan Komisioner KPU DKI Jakarta untuk mengawasi dan memastikan proses

penyerahan dokumen bakal Pasangan Calon berjalan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Proses pendaftaran itu kemudian dibuka oleh Sambutan Ketua KPU DKI

Jakarta Sumarno, pada pukul 13.15 WIB. Selanjutnya, Ketua Pokja Pencalonan

Dahlia Umar memaparkan kelengkapan berkas yang harus dipenuhi dalam proses

pendaftaran bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017.

Penyerahan berkas persyaratan pencalonan bakal Pasangan Calon Basuki Ir.

Basuki Tjahaja Purnama – Drs. Djarot Saiful Hidayat, dilakukan oleh Ketua DPD

PDIP DKI Jakarta Adi Wijaya, didampingi Sekretaris Prasetyo Edi Marsudi, Ketua

DPD Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi, Ketua DPD Hanura, M Sangaji dan

Sekretaris Very Yunevil, Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta Viktor B Laiskodat dan

Sekretaris Nasdem Wibi Andrino.

Setelah itu, Ibu Megawati yang ikut mendampingi Pasangan Calon Ir. Basuki

Tjahaja Purnama – Drs. Djarot Saiful Hidayat ke KPU DKI Jakarta juga memberikan

pernyataannya.

Adapun kelengkapan berkas yang diterima dan diumumkan oleh Ketua Pokja

Pencalonan KPU DKI Jakarta Dahlia Umar, adalah :

1. Keputusan Pimpnan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal

Pasagan Calon (Form B.1-KWK Parpol);

2. Surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung, yaitu

yaitu PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, dengan total

kursi pendukung sebanyak 52 kursi, untuk mengusulkan Pasangan Calon

(Form B.2-KWK Parpol);

3. Surat pernyataan kesepakata antara Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik denganPasangan Calon untu mengikuti proses Pemilihan (Form

B.3-KWK)

4. Sementara itu, surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi,

misi dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik (Form B.4-KWK Parpol) belum

diserahkan ke Pokja Pencalonan KPU DKI Jakarta.


Setelah menerima kelengkapan dokumen syarat calon dan persyaratan

pencalonan Partai Politik atau gabungan Partai Politik, KPU DKI Jakarta melalui

Pokja Pencalonan menyampaikan kepada Bakal Pasangan Calon model TT.1-

KWK, tanda terima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Tahun 2017.

Perlu disampaikan bahwa dalam proses pendaftaran Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada tanggal 21 September 2016, Bawaslu

DKI Jakarta menemukan hal-hal yang harus ditindaklanjuti segera oleh KPU DKI

Jakarta kepada Bakal Pasangan Calon yang mendaftar, yakni:

1. Bahwa dalam dokumen yang disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon

atas nama Ir. Basuki Tjahaja Purnama dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat,

M.Si belum disertakan Syarat Calon yakni, Model BB.1 KWK Surat

Pernyataan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilengkapi

dengan beberapa surat pernyataan oleh Bakal Pasangan calon,

sebagaimana telah diatur dalam ketentuang undang-undang.

2. Belum disertakannya Model BB.2-KWK Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh

calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik

bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

3. Salah satu syarat pencalonan yang disampaikan pada saat mendaftar oleh Bakal

Pasangan Calon adalah daftar nama Tim Kampanye tingkat Provinisi,

Kab/Kota, dan Kecamatan, sesuai dengan Pasal 42 huruf (t) Peraturan KPU

nomor 5 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas peraturan KPU nomor 9

Tahun 2015 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

4. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun

2016 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017,

Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan tanggal 21-23 September 2016,

pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon diumukan dilaman KPU untuk

memperoleh tanggapan masyarakat dan masukkan, tanggal 23-29 September

2016



a. Temuan

Sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi, Pasal 28

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu untuk mengawasi tahapan

penyelenggaraan pemilihan sebagaimana tertuang dalam ketentuannya

sebagai berikut :

1. Point (2), pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara

pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur;

2. Point (3), proses penetapan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil

Gubernur.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum Bab II Pasal 2 Penyelenggara Pemilu

berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e.

tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i.

profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas.

Selanjutnya terkait dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2017. Bahwa:

1. Pemberitahuan hasil penelitian tanggal 30 September 2016 sampai

tanggal 01 Oktober 2016.

2. Perbaikan syarat pencalonan/atau syarat calon (penyerahan perbaikan

syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan

Perseorangan) tanggal 30 September 2016 sampai tanggal 04

Oktober 2016.


3. Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di laman KPU

tanggal 04 Oktober 2016 sampai 05 Oktober 2016

Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2016, tentang perubahan ketiga atas

peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana termuat dalam pasal 4, ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf

(t).

Selanjutnya terkait dengan hasil pengawasan terhadap kelengkapan dan

keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI

Jakarta menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara pada hari Kamis tanggal dua puluh Sembilan

tahun dua ribu enam belas yang tertuang dalam formulir Model BA.HP-

KWK terkait hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta berserta lampirannya, masih

terdapat kekurangan persyaratan pencalonanan dan persyaratan calon

untuk masing-masing bakal pasangan calon. Diantaranya adalah sebagai

berikut:

Nama

Pasangan

Calon

Jenis Dokumen

Ir. Basuki

Tjahaja

Purnama, MM

1. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani

Pasangan Calon.

2. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan

Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar

sebagai wajib pajak:

b. tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang


Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5

(lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi

wajib pajak. (SPT Pajak pph tahun 2011 Tidak

ada)

Drs. H. Djarot

Syaiful Hidayat,

M.Si

1. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri

yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal

calon. (perlu diganti dengan Surat Keterangan

Pengadilan yang Asli untuk digunakan sebagai

persyaratan Calon Wakil Gubernur)

2. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang

wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon

yang menyatakan bahwa:

a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap. (perlu diganti dengan

Surat Keterangan Pengadilan yang Asli untuk

digunakan sebagai persyaratan Calon Wakil

Gubernur)

3. Surat tanda terima penyerahan laporan harta

kekayaan penyelenggara negara dari Komisi

Pemberantasan Korupsi. (Perlu diperbaiki dengan

menyerahkan dokumen asli)








wajib pajak.

c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.





Pasangan Calon.

Nama

Pasangan

Calon

Jenis Dokumen

Agus Harimurti

Yudhoyono,

MSc, MPA, MA

1. Model BB.2 KWK (disesuaikan dengan Formulir B.2-

KWK pada PKPU Nomor 9 Tahun 2016)


kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi

Pemberantasan Korupsi.








wajib pajak.


4. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)

yang telah dilegalisasi oleh instansi yang

berwenang (Ijazah SMA harus dilegalisir di Sudin

Pendidikan sesuai dengan alamat domisili serta

Gelar MA dan MPA Ijazah belum dilegalisir)




Pasangan Calon.

Prof. Dr. Hj.

Syilviana Murni,

1. Model BB. 1 KWK (Formulir disesuaikan dengan

format dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2016)


SH, MSi 2. Model BB. 2 KWK (Formulir disesuaikan dengan


3. Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana



yang wilayah hukumnya meliputi timpat tingal

calon.






kekuatan hukum tetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara

perseoarangan dan/atau secara badan hukum

yang menjadi tanggung jawabnya yang

merugikan keuangan Negara.

5. Surat keterangan catatan kepolisian yang

menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah

melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai

dengan tingkatannya. (SKCK Asli belum ada)



Pemberantasan Korupsi (Harus dilengkapi dengan

dokumen asli)

7. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit


mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan

niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah

hukumnya meliputi tempat tinggal Calon.




a.Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak


(NPWP) atas nama calon





wajib pajak.


9. Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)

yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang.

(STTB SMA, Ijazah Sarjana, Doktor dan Profesor

belum dilegalisir)




Pasangan Calon. (Belum ditandatangani kedua

Paslon dan disesuaikan dengan RPJP Daerah

sesuai Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012).

11. Foto Terbaru:

d. Softcopy Foto (berwarna ukuran 4x6 4 lembar,

hitam putih 4x6 4 lembar dan ukuran 4R 2

lembar)

Nama

Pasangan

Calon

Jenis Dokumen

Anies Rasyid

Baswedan, PH.D

1. Model BB.1KWK

2. Model BB. 2 KWK (belum ditandatangani pimpinan

parpol dan format disesuaikan dengan formulir

dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015)

3. Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana



yang wilayah hukumnya meliputi timpat tingal


calon.






kekuatan hukum tetap.





5. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit


mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan

niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah

hukumnya meliputi tempat tinggal Calon.








wajib pajak. (Belum ada SPT Tahun 2011, 2012,

2013, dan 2015)


(belum sesuai dengan ketentuan tentang bukti

tidak mempunyai tunggakan pajak dan Tanda

bukti dikeluarkan untuk Tahun Pajak terakhir)








Paslon dan disesuaikan dengan RPJP Daerah sesuai

Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012).

9. Foto Terbaru:



lembar)

Sandiaga

Salahuddin Uno,

MBA





3. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana



yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal

calon. (Surat Keterangan Pengadilan diperbaiki

untuk keperluan menjadi Calon Wakil Gubernur)




a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan


kekuatan hukum tetap. (Surat keterangan

pengadilan diperbaiki untuk keperluan menjadi

Calon Wakil Gubernur)





5. Surat keterangan catatan kepolisian yang

menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah

melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai

tingkatannya. (SKCK diperbaiki sebagai persyaratan

Calon Wakil Gubernur)




Pemberantasan Korupsi








wajib pajak.








Paslon dan disesuaikan dengan RPJP Daerah sesuai

Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012).

6. Foto Terbaru:

c. Foto Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R)

sebanyak 2 lembar



lembar)

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 49

menerangkan bahwa :

(1) KPU Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan administrasi

pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan dapat

melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika


diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap

keabsahan persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil

Gubernur.

(2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran

pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan

secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau

pasangan calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah

penelitian selesai.

(4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan

tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau

pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi

dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga)

hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU

Provinsi.

(5) Dalam hal pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur

yang diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik

berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan

persyaratan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik diberi

kesempatan untuk mengajukan pasangan Calon Gubernur dan Calon

Wakil Gubernur pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak

pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi

diterima.

(6) KPU Provinsi melakukan penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan

persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dan

memberitahukan hasil penelitian kepada pimpinan Partai Politik atau

pimpinan gabungan Partai Politik paling lama 7 (tujuh) hari sejak


kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

diterima.

(7) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat

(6), menetapkan calon yang diajukan tidak memenuhi

syarat, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak

dapat mengajukan pasangan Calon Gubernur dan Calon

Wakil Gubernur pengganti.

(8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang

dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan

ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.

(9) KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah

penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

3. Berdasarkan hal di atas Bawaslu DKI Jakarta menghimbau Kepada KPU

Provinsi DKI Jakarta menginformasikan kepada bakal pasangan calon

untuk segera melengkapi kekurangan persyaratan calon sesuai dengan

waktu yang sudah ditentukan berdasarkan jadwal dan tahapan pemilihan.

4. Daftar nama tim kampanye tingkat provinsi, kabupaten kota, dan/atau

kecamatan belum diserahkan oleh bakal pasangan calon, agar persyaratan

calon ini segera dilengkapi oleh bakal pasangan calon.

Berkenan kepada KPU DKI Jakarta untuk tetap memberikan akses informasi kepada

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terkait semua tahapan pemilihan sebagaimana di atur

dalam peraturan perundang-undang.

b. Rekomendasi


Sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi, Pasal 28 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang, yaitu untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana

tertuang dalam ketentuannya sebagai berikut :

1. Point 2, pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara


2. Point 3, proses penetapan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.

Peraturan KPU nomor 9 tahun 2016, tentang perubahan ketiga atas

peraturan KPU nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

termuat dalam pasal 4, 5, 6, dan pasal 39, 42 yang memberikan pengaturan

terhadap dokumen syarat calon dan persyaratan pencalonan partai politik atau

gabungan partai politik pada saat mendaftar ke KPU Provinsi sebagai pasangan

calon.

Selanjutnya terkait pengawasan penyerahan persyaratan dokumen

pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bawaslu DKI Jakarta

menyampaikan hasil pengawasannya sebagai berikut:

1. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendaftar ke KPU

Provinsi DKI Jakarta, hadir pada pukul 13.30 wib sd. selesai, adalah Pasangan

Calon atas nama Ir. Basuki Tjahaja Purnama dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat,

M.Si.

2. Bakal Pasangan Calon atas nama Ir. Basuki Tjahaja Purnama dan Drs. H. Djarot

Saiful Hidayat, M.Si. mendaftar ke KPU Provinsi DKI Jakarta, diusulkan oleh

gabungan partai politik, terdiri dari PDI-P (28 Kursi), Golkar (9 Kursi), Partai

Nasdem (5) dan Partai Hanura (10), telah memenuhi syarat pencalonan yakni

perolehan paling sedikit 20 % dari Jumlah kursi DPRD DKI Jakarta yaitu 106

Kursi, sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

3. Pada saat mendaftar ke KPU Provinsi DKI Jakarta Bakal Pasangan Calon atas

nama Ir. Basuki Tjahaja Purnama dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.Si,

membawa atau menyertakan persyaratan pencalonan Formulir Model B KWK


Parpol, Model B.1-KWK Parpol, Model B.2-KWK Parpol, dan Model B. 3-KWK

Parpol.

4. KPU DKI Jakarta menyampaikan kepada Bakal Pasangan Calon Model TT.1-

KWK, tanda terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.

Dalam proses pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

DKI pada tanggal 21 September 2016, Bawaslu DKI Jakarta menemukan hal-hal

yang harus ditindaklanjuti segera oleh KPU DKI Jakarta kepada Bakal Pasangan

Calon yang mendaftar, yakni:

1. Bahwa dalam dokumen yg disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon atas nama

Ir. Basuki Tjahaja Purnama dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.Si belum

disertakan Syarat Calon yakni, Model BB.1 KWK Surat Pernyataan Bakal Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilengkapi dengan beberapa surat

pernyataan oleh Bakal Pasangan calon, sebagaimana telah diatur dalam

ketentuang undang-undang.

2. Belum disertakannya Model BB.2-KWK Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh

calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik

bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

3. Belum disertakannya Model B 4 KWK Parpol, surat pernyataan bermaterai cukup

yang menyatakan visi, misi dan program Pasangan Calon sesuai dengan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh

Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Form B.4-KWK Parpol).

4. Salah satu syarat pencalonan yang disampaikan pada saat mendaftar oleh Bakal

Pasangan Calon adalah daftar nama Tim Kampanye tingkat Provinisi,

Kab/Kota, dan Kecamatan, sesuai dengan Pasal 42 huruf (t) Peraturan KPU

nomor 5 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas peraturan KPU nomor 9

Tahun 2015 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.


5. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun

2016 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017,

Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan tanggal 21-23 September 2016,

pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon diumukan dilaman KPU untuk

memperoleh tanggapan masyarakat dan masukkan, tanggal 23-29 September

2016

Demi terselenggaranya penyelenggaraan tahapan pencalonan yang sesuai

dengan ketentuan undang-undangan, dan berdasarkan hasil pengawasannya,

Bawaslu DKI menyampaikan saran dan himbauan sebagai berikut :

1. Kekurangan kelengkapan Dokumen Syarat Calon dan Persyaratan Pencalonan

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Bakal Pasangan Calon yang

mendaftar ke KPU DKI Jakarta agar dapat ditindaklanjuti segera kepada Bakal

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan dalam batas

waktu yang diatur dalam ketentuan undang-undang.

2. Dalam pelaksanaan Pengawasan terhadap Dokumen Syarat Calon dan

Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Bakal

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, kami

mohon kepada KPU DKI Jakarta dapat menyampaikan salinan Dokumen Syarat

Calon dan Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

atau kami diberikan akses untuk mendapatkan salinannya.

3. Memberikan perlakuan yang adil dan bersikap profesional terhadap semua bakal

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017

pada saat mendaftar ke KPU DKI Jakarta pada tanggal 21-23 September 2016.

Dan terkait dengan pasangan calon No Urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono, MSc,

MPA, MA Dan Prof. Dr. Hj. Syilviana Murni, SH, Msi Bawaslu DKI Jakarta melakukan

rekomendasi terkait dengan persyaratan Calon yang harus dilengkapi karena pasangan

ini dari unsur TNI dan PNS aktif, dengan penjelasan sebagai berikut:


Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan


Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu untuk

mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana tertuang dalam

ketentuannya sebagai berikut :

1. Point (2), pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara


2. Point (3), proses penetapan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil

Gubernur.

Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2016, tentang perubahan ketiga atas

peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

termuat dalam pasal 4, ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (t).

Selanjutnya terkait dengan hasil pengawasan terhadap kelengkapan dan

keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan

hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara pada hari Kamis tanggal dua puluh Sembilan tahun

dua ribu enam belas yang tertuang dalam formulir Model BA.HP-KWK terkait

hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI

Jakarta berserta lampirannya, masih terdapat kekurangan persyaratan

pencalonanan dan persyaratan calon untuk masing-masing bakal pasangan

calon.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 49 menerangkan

bahwa :

(1) KPU Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan dapat melakukan

klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima

masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.

(2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran

pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan

secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau

pasangan calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah

penelitian selesai.


(4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak

memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan

calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau

memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak

pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi.

(5) Dalam hal pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang

diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap

sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik

atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan

pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pengganti paling

lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh

KPU Provinsi diterima.

(6) KPU Provinsi melakukan penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan

persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dan memberitahukan

hasil penelitian kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan

Partai Politik paling lama 7 (tujuh) hari sejak kelengkapan persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.

(7) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

menetapkan calon yang diajukan tidak memenuhi syarat, Partai

Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengajukan

pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pengganti.

(8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2

(dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling

lama 10 (sepuluh) hari.

(9) KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur

dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan

tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

3. Berdasarkan hal di atas Bawaslu DKI Jakarta menghimbau Kepada Pimpinan

dan/atau Ketua Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melengkapi

Persyaratan Calon sesuai dengan jadwal dan peraturan perundang-undangan

sebagaimana dijelaskan di atas.



Dari hasil rekomendasi terkait dengan persyaratan calon dan pencalonan

semua ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan juga Tim Pemenangan

masing-masing pasangan calon dan juga khusus terkait dengan Pasangan Agus

Harimurti Yudhoyono dan Syilviana Murni dilengkapi berdasarkan surat yang di

tujukan ke bakal calon ataupun ke KPU.


Dalam tahapan Pencalonan di bab ini Bawaslu DKI Jakarta dan jajaranya

sampai tingkat bawah mengalami sedikit kendala, yakni pada saat pengawasan

terhadap tahapan pencalonan misalnya pada sat verifikasi administrasi, KPU DKI

Jakarta dan jajaranya kurang membuka akses terhadap panwas yang ingin melihat

langsung verifikasi, terhadap hasil perbaikan namun pada saat verifikasi tahap awal

memang membuka akses tetapi tidak begitu detail terhadap hasil yang sudah

diverifikasi masing-masing partai politik yang mencalonkan, juga dari segi atau aspek

waktu dan jadwal yang tidak dipastikan sehingga panwas harus mengkonfirmasi

terlebih dahulu mengenai jadwal verifikasi.


Hal yang paling mendasar dari aspek pengawasan pencalonan adalah

memastikan bahwa persyaratan administrasi benar-benar berdasarkan apa yang ada

pada peraturan perundang-undangannya, hal ini penting untuk memastikan bahwa

calon tersebut memang benar secara hukum dalam proses pencalonannya, oleh

karenanya KPU dan jajaran dibawah ini harus bisa membuka akses Bawaslu DKI

Jakarta untuk melihat secara langsung dokumen kelengkapan dari setiap bakal caleg

yang diajukan oleh partai politik ataupun perseorangan

Lalu hal lainnya yang tak kalah pentingnya adalah uji public bakal calon apakah

tanggapan masyarakat menjadi penentu atau tidak, jangan sampai ada masukan dari

masyrakat tentang rekam jejak para bakal caleg namun tidak ada respon atau bahkan

terkesan membiarkan. Atau partai politik yang berusaha menjaga para kadernya tadi

menutup rapat kases terhadap bakal caleg tersebut.

Dan sosialisasi terhadap munculnya calon perseorangan agar lebih progresif

serta harus direspon sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses pencalonan, dan

kemudian mendaftartarkan diri sebagi bakal calon tetap hingga ditetapkan menjadi

calon dengan jalur perseorangan.


C. Pelaksanaan Tahapan Kampanye

Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para

pemilih dengan menawarkan visi, misi, program peserta Pemilu dan atau informasi

lainnya. Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan

dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye Peserta Pemilu sebagai sarana

partisipasi politik warga negara dan bentuk kewajiban peserta pemilu dalam

memberikan pendidikan politik. Kampanye Peserta Pemilu dilakukan dalam rangka

membangun komitmen antara warga negara dengan peserta pemilu dengan cara

menawarkan visi, misi, program dan/atau informasi lainnya untuk meyakinkan pemilih

dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya. Kampanye Pemilu dilakukan dengan

prinsip efisien, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi, dan tanpa kekerasan.

Metode dalam pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dapat

dilakukan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran

bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga kampanye di

tempat umum; e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; f. rapat umum;

dan g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Kampanye Pemilu dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Kampanye Pemilu dalam bentuk iklan media massa cetak dan media massa elektronik

serta rapat umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai

dengan dimulainya Masa Tenang. Masa Tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari

sebelum hari pemungutan suara.

1. Persiapan Pengawasan a. Kerawanan-kerawanan Dalam Tahapan Kampanye

a. Kampanye Pemilu dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat

umum

▪ Pemasangan alat peraga kampanye dilakukan oleh simpatisan, bukan

tim kampanye

▪ Pelaksanaan kampanye tanpa pemberitahuan kepada Kepolisian,

dengan tembusan KPU Provinsi maupun Bawaslu Provinsi dan

dilakukan diam-diam, blusukan, sulit di indentifikasi

▪ Penyebaran bahan kampanye bentuk lain.

▪ Pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang tidak diatur dalam

peraturan perundang-undangan dan PKPU misalnya penempelan


spanduk di angkot dan pemasangan bendera pada rumpon- di tengah

laut.

b. Beberapa Modus terkait politik uang

▪ Kegiatan pengobatan gratis

▪ Pembagian sembako

▪ Pembagian uang transport

▪ Pengadaan undian/ door prize

▪ Pemberian kartu asuransi

▪ Bantuan sosial lainnya

c. Hambatan dalam pelaksanaan pengawasan kampanye

▪ Tidak ada jadwal atau pemberitahuan jadwal pelaksanaan kampanye

dari tim kampanye.

▪ Kurangnya saksi dalam mengungkap adanyagudaan pelanggaran

pemilu

▪ Sulit berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menurunkan alat peraga

yang dipasang melangar aturan, harus ada instruksi dari atasannya;

▪ KPU Kabupaten/Kota dinilai kurang tegas terhadap tindaklajut/

rekomendasi adanya pelangaran kampanye.

▪ Titik zona untuk pemasangan alat peraga belum dan selain yang

ditentukan ditentukan oleh KPU DKI Jakarta.


Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya lebih mengutamakan

upaya pencegahan agar kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan

calon dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bentuk pengawasan

yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta diantaranya:

1) Pengawasan melekat atau pengawasan secara langsung terkait kegiatan

kampanye yang dilakukan oleh peserta Pilkada.

2) Pengawasan partisipatif masyarakat sangat penting, karena faktor

keterbatasan SDM Pengawas dan letak geografis Kepulauan Seribu.

Panwas sangat terbantu kepada masyarakat yang terlibat langsung dalam

pengawasan kampanye.

3) Dalam rangka menjaga kondusifitas dalam kampanye, menjaga

komunikasi yang baik dengan tim pasangan calon dan stakeholder lainnya

merupakan strategi pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kepulauan

Seribu. Dengan demikian, setiap kampanye yang dilakukan oleh


pasangan calon berlangsung kondusif dan aman serta setiap tim

pasangan calon merasa diperlakukan sama.

4) Membuka seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin melaporkan

terkait dugaan pelanggaran kampanye. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

beserta jajarannya menyebarluaskan nomor telepon petugas pengawas

dan Call Center serta email Bawaslu DKI Jakarta agar lebih memudahkan

masyarakat untuk melapor.


a. Pencegahan

Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu Provinsi dan jajarannya lebih

mengutamakan upaya pencegahan agar kegiatan kampanye yang dilakukan oleh

pasangan calon dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bentuk upaya

pencegahan yang dilakukan diantaranya:

1) Koordinasi yang intensif dengan para tim Pasangan Calon, hal tersebut

dilakukan dalam bentuk formal maupun informal seperti: Rapat Koordinasi

dengan stakeholder Pilkada di Kepulauan Seribu, Sosialisasi Pengawasan

Partisipatif, Sosialisasi Pengawasan Kampanye Hitam (Black Campaign) dan

lain-lainnya. Semua itu dilakukan dalam rangka untuk menyamakan persepsi

terkait aturan main kampanye.

2) Menjaga Komunikasi yang baik dengan tim pasangan calon dan stakeholder

lainnya. Dengan demikian, setiap kampanye yang dilakukan oleh pasangan

calon berlangsung kondusif dan aman.

3) Dengan terbatasnya SDM jajaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, maka Bawaslu

Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan

pengawasan kegiatan kampanye.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bawaslu DKI Jakarta melakukan

aktifitas pengawasan melekat dimana dalam hal pengawasan kampanye

dilapangan yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon atau Relawan

dari masing-masing pasangan calon hampir dipastikan ada petugas atau

pengawas hadir disana untuk memastikan bahwa pelaksanaan kampanye oleh

pasangan calon terseb ut berlangsung sesuai dengan peraturan perundangan-

undangan.

Dalam hal ini setiap pasangan calon atau trim kampanye menyampaikan

surat tembusan kepada Bawaslu DKI Jakarta terkait dengan rencanan


Kampanye pasangan calon yang akan turuin kelapangan dan berkampanye

sehingga pengawas di setiap jenjang pengawasan turun untuk memastikan hal

tersebut, sehingga kepastian apakah pasangan calon tersebut dlam

berkampanye memiliki izin atau pemberitahuan kepda pihak yang berwenang

atau tidak kami dari Bawaslu DKI Jakarta sudah mengaetahui hal ini bagian juga

proses pencegahan agar proses tersebut berjalan dengan baik serta sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Hasil-Hasil Pengawasan a. Temuan


undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor

1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2104 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-

undang, yaitu untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana

tertuang dalam ketentuan ayat (1) poin (a) butir (5), yaitu pelaksanaan kampanye.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas

Peraturan KPU Nomor 3 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2017, bahwa pelaksanaan Kampanye tanggal 28 Oktober sd.

11 Februari 2017. Bawaslu DKI Jakarta, menyampaikan evaluasi hasil pengawasannya

sebagai berikut:

1. Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur DKI Jakarta 2017, sudah memulai kegiatan kampanye di wilayah DKI

Jakarta. Dari Dokumen Surat Pemberitahuan Kegiatan Kampanye yang diterima

Bawaslu DKI Jakarta ada 569 Titik Kampanye yang tersebar di wilayah DKI

Jakarta, yakni:

No Kab/Kota Periode Pertama Periode Kedua Jumlah

1 Jakarta Barat 10 100 110

2 Jakarta Pusat 22 68 90

3 Jakarta Timur 13 88 101

4 Jakarta Utara 8 93 101

5 Jakarta Selatan 8 150 158

6 Kepulauan Seribu 0 9 9

2. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang paling banyak melakukan kegiatan kampanye, sbb :


No Pasangan Calon Periode Pertama Periode Kedua Jumlah

1 Pasangan Nomor Urut

1 (Agus-Sylvi) 1 94 95


2 (Basuki-Djarot) 54 86 140


3 ( Anies-Sandi) 82 259 341

3. Identifikasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang tidak sesuai dengan Ketentuan

oleh Tim Kampanye, sebagai berikut:

No Pasangan Calon Periode Pertama Periode Kedua Jumlah


1 (Agus-Sylvi) 2 118 120


2 (Basuki-Djarot) 0 50 50


3 ( Anies-Sandi) 0 87 87

4. Identifikasi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan calon dan/tim

kampanye, sbb :

5. Penurunan Spanduk-spanduk yang mengarah pada provokasi dan atau fitnah,

diturunkan kerjasama Pengawas Pemilu, Satpol PP, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Pihak Lainnya, sbb :


No Kab/Kota Periode Pertama Periode Kedua Jumlah

1 Jakarta Barat 3 41 44

2 Jakarta Pusat 12 46 58

3 Jakarta Timur 7 22 29

4 Jakarta Utara 2 7 9

5 Jakarta Selatan 2 44 46

6 Kepulauan Seribu 0 0 0

Total Keseluruhan : 186 6. Rekap Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur DKI Jakarta Di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta

b. Rekomendasi

Demi terselenggaranya penyelenggaraan Kampanye sebagaimana

ketentuan undang-undangan, Bawaslu DKI menyampaikan saran dan himbauan

kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye serta masyarakat sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Kampanye agar Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye

mengingatkan Tim Relawan dan/atau pihak lain masing-masing untuk

mendaftarkan diri kepada KPU DKI Jakarta jika ingin melaksanakan kampanye.

2. Mengingatkan Pasangan Calon dan/Tim Kampanye untuk memberitahukan

kegiatan dalam bentuk lainnya kepada Bawaslu DKI Jakarta dan KPU DKI

Jakarta. Contoh, undangan yang dilakukan oleh Masyarakat misalnya, Kegiatan


Persekutuan Doa, Pengajian Rutin, dan aktivitas lainnya, jika tidak dilaporkan

sebagai sebagai tim relawan dan/atau pihak lain, jika terbukti maka Bawaslu DKI

Jakarta serta Jajarannya akan membubarkan. Dalam hal kegiatan tersebut ada

pembagian bahan-bahan kampanye maka wajib dilaporkan dalam LPPK,

termasuk partisipasi masyarakat di konversi dalam bentuk rupiah.

3. Terhadap adanya gangguan pelaksanaan kampanye kepada salah satu Pasangan

Calon dan/atau Tim Kampanye Bawaslu DKI Jakarta menghimbau agar seluruh

Masyarakat DKI Jakarta turut serta dalam menjaga Keamanan, Ketentraman dan

Ketertiban Umum untuk menciptakan Kampanye Damai di DKI Jakarta. Sanksi

yang berkaitan dengan hal tersebut dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang

pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 187 ayat (2) menyebutkan

bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan

pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b,

huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda

paling sedikit Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.

6.000.000.00 (enam juta rupiah). Dan ayat (4) menyebutkan bahwa: Setiap

orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu

jalannya Kampanye, dipidanan dengan pidana penjara paling singkat 1

(satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.

600.000,00 (enam ratus ribu ruplah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam

juta rupiah).

4. Maraknya Spanduk-spanduk yang bernuansa negatif, Bawaslu DKI Jakarta serta

Jajarannya akan bertindak tegas, jika pemasangan spanduk tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Menyikapi tayangan Iklan yang ada di televisi, apakah itu iklan kampanye dalam

bentuk komersial atau iklan layanan masyarakat, pemberitaan dan penyiaran

wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan

6. Mengingatkan KPU DKI Jakarta untuk memberikan sosialisasi terkait dengan

batasan-batasan hal yang diperbolehkan atau tidak dalam kegiatan lain dalam

kampanye misalnya, menghadiri undangan masyarakat, kegiatan bazar dan

bantuan sosial, agar menjadi panduan bagi Pasangan calon dan/atau Tim

Kampanye dalam melaksanakan kegiatan Kampanye.


7. Atas Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu DKI

Jakarta serta Jajarannya ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.


Dalam hal tindak lanjuta rekomendasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI

Jakarta melakukan upaya dengan menyurati atau merekomendasikan kepada pihak-

pihak terkait dalam proses penganwasan kampanye baik kepasanga calon atau kepada

lembaga yang berwenang lainnya, sperti kepolisian terkait dengan adanya

pengahalangan/penghadangan pasangan calon tertentu oleh sejumlah oknum, kepada

pengurus tempat ibadah dimana ditemukannya kampanye di tempat ibadah serta

kepada pihak pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Plt Gbernur Provinsi

DKI Jakarta terkait dengan potensi keterlibatan ASN diwilayah Pemda DKI Jakarta serta

pihak pihak lain yang berkepentingan dalam proses pelaksanaan kampanye.

Berikut salah satu rekoemdasi Bawaslu DKI Jakarta terkait dengan relawan

salah satu pasangan calon:

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 015/TA/IX/2016 terkait dengan Surat Pemberitahuan Pembukaan Booth Mall Teman Ahok Tanggal 24 Oktober 2015, untuk itu Bawaslu DKI Jakarta menanggapi beberapa hal terkait hal tersebut.

Selanjutnya terkait dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Bahwa pelaksanaan kampanye akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menerangkan tentang definisi

Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Terkait dengan hal tersebut dapat

dijelaskan hal-hal sebagai berikut: (1). Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi

oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Ayat (2): Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode: (a). pertemuan terbatas; (b). pertemuan tatap

muka dan dialog; (c). penyebaran Bahan Kampanye kepada umum; (d). pemasangan


Alat Peraga Kampanye; dan/atau (e). kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Pasal 7 ayat (1) berbunyi: Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon

bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon. Sedangkan ayat (2) berbunyi: Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota pada saat pendaftaran Pasangan Calon. Untuk ayat (3) berbunyi: Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada: (a). KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; (b). Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; (c). Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai

tingkatannya; dan (d). sebagai arsip Pasangan Calon. (3) Pasal 9 ayat (1): Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim

Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau Tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.

(3) Pasal 12 ayat (1): Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh: (a). Pihak Lain; dan/atau (b). Relawan. sedangkan ayat (4) berbunyi: Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Ayat (4a): Pihak Lain dan/atau

Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan

pendukung dan akan melaksanakan Kampanye. Ayat (4b): Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a) dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat

1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye. Ayat (5): Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a) menggunakan formulir Model BC3-KWK atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada: (a).

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; (b). Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; (c). Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan (d). sebagai arsip Pasangan Calon.

Peraturan KPU No. 13 tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU No. 8 tahun

2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menerangkan sebagai berikut:

(1) Pasal 7 ayat (1) Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye. (2) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain

perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, nilainya paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye. (3) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum

swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye. (4) Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik,

pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.


(2) Pasal 8 (1) Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

dan ayat (3) meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain. (2) Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup: b. perseorangan: 1. nama;

2. tempat/tanggal lahir dan umur; 3. alamat penyumbang; 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);

5. nomor identitas; 6. Nomor Pokok Wajib Pajak; 7. pekerjaan;

8. alamat pekerjaan; 9. jumlah sumbangan; 10. asal perolehan dana; dan

11. pernyataan penyumbang bahwa: a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan; c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

c. kelompok: 1. nama kelompok; 2. alamat kelompok;

3. nomor identitas pimpinan kelompok; 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif); 5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok,

apabila ada; 6. nama dan alamat pimpinan kelompok; 7. jumlah sumbangan;

8. asal perolehan dana; 9. keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok; dan

10. pernyataan penyumbang bahwa: a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan; c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat; (3) Pasal 26 (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat

dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), meliputi:

a. kaos;

b. topi; c. mug; d. kalender;

e. kartu nama; f. pin; g. ballpoint;


h. payung; dan/atau i. stiker paling besarukuran 10 cm x 5 cm

(2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:

a. tempat ibadah termasuk halaman;

b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. gedung atau fasilitas milik pemerintah; d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);

e. jalan-jalan protokol; f. jalan bebas hambatan; g. sarana dan prasarana publik; dan/atau

h. taman dan pepohonan. (3) Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila

dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015,

dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu untuk mengawasi tahapan

penyelenggaraan pemilihan sebagaimana tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberikan saran dan pendapat terkait pembukaan Booth Mall Teman Ahok sebagai Berikut :

1. Mendaftarkan Perkumpulan Teman Ahok ke KPU DKI Jakarta sebagai

relawan atau pihak lain/orang seorang sebagaimana di atur dalam ketentuan yang sudah disebutkan di atas sehingga dapat melakukan kegiatan kampanye pasangan calon.

2. Kegiatan pembukaan Booth Mall yang dilakukan oleh perkumpulan Teman Ahok bisa saja dikategorikan sebagai Kegiatan lain, dalam hal pelaksanaan kampanye sesuai ketentuan di atas.

3. Mendaftarkan nama-nama penjaga stand sesuai dengan lokasi yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

dan Kepolisian Daerah Metro Jaya. 4. Menyebutkan jenis-jenis merchandise yang akan dijual, dan hal-hal lain yang

dilakukan pada saat melaksanakan penjualan merchandise.

5. Tidak diperkenankan melakukan sosialisasi atau penyebaran Alat Peraga Kampanye diluar yang sudah diatur dalam Peraturan KPU.

6. Melaporkan hasil penjualan merchandise sebagai sumbangan Dana

Kampanye kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dengan menyebutkan jumlah total sumbangan dari hasil penjualan merchandise, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Dalam tahapan Kampanye Bawaslu DKI Jakarta dan jajaranya sampai tingkat

bawah mengalami sedikit kendala, yakni pada saat pengawasan terhadap adanya


kampanye yang dilakukan oleh para tim kampanye dan atau relawan kampanye yakni

terbatasnya jumlah pengawas tingkat lapangan atau kelurahan, yang hanya 1 (satu)

orang per kelurahan sedangkan pelaksanaan kampanye hamper dilaksankan setiap

hari dan dilakukan oleh Pasangan calon dan tim kampanye serta relawan, sehingga

maksimalisasi tugas pengawasan sedikit mengalami kendala, tetapi itu bukanlah

menjadi kendala berarti karena masyarakat juga turut berperan dalam hal pengawasan

terhadap kampanye. Ditambah lagi pada pilkada kali ini isu SARA menjadi perhatian

khusus sehingga penanganannya pun harus benar-benar khusus, belum lagi adanya

penolakan terhadap pasangan calon tertentu oleh masyarakat hal ini menjadi perhatian

khusus bagi pengawasan pelaksanaan kamapanye.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dari beberapa penjelasan diatas soal kampanye maka ada beberapa catatan yang

berkaitan dengan hal diatas atau yang perlu dicermati dari tahapan kampanye

adalahsebagai berikut :

1. Regulasi Kampanye

Karena perkembangan media kampanye ini begitu berkembang maka potensi

pelanggaran pun sering di lakukan pihak yang berkampanye, maka KPU sebagai

lembaga yang mengatur mekanisme pemilu membuat semacam aturan baru

bagi para peserta kampanye yang menggunakan media elektronik sebagai alat

untuk memobilisasi massa. Khususnya di Indonesia aturan mengenai pemilu

secara keseluruhan sebagaman di atur oleh peraturan perundangan-undangan.

.

Batasan Waktu Kampanye

UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan, kampanye pemilihan dimulai tiga

hari setelah penetapan pasangan calon dan berakhir saat dimulainya masa

tenang. Artinya, sekian bulan kontestasi pemilihan, masyarakat akan

menghadapi terpaan kampanye beragam kekuatan yang bertarung. Tak hanya

metode rapat umum, iklan di media cetak dan elektronik baru bisa digunakan 21

hari sebelum masa tenang. Dalam praktik demokrasi elektoral di Indonesia, fase

kampanye kerap menjadi satu titik krusial yang memengaruhi kualitas

penyelenggaraan pemilu, terutama hubungannya dengan pendidikan politik

warga masyarakat. Hal kunci yang sering menjadi persoalan dalam fase

kampanye adalah komitmen untuk menghormati dan menjalankan kesepakatan

aturan main.


Batasan Alat Peraga Kampanye

Ada dua hal yang kita batasi dalam alat peraga yakni, pertama adalah alat

peraga kampanye berbentuk baliho, spanduk dan t banner itu hanya

diperuntukan seluruh pasangan calon dan dibuatkan oleh KPU DKI Jakarta

dengan jumlh yang sama untuk masing-masing pasangan calon hanya saja

ketika pertauran KPU membolehkan pasangan calon untuk membuat dengan

ketentuan yang sudah hanya dengan ketentuan yang sama dan jumlah yang

dibatasi bnamun pada kenyataannya salat peraga kampanye berupa spanduk

dan baliho tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh KPU.

Kampanye Media Massa

Perihal kampanye politik, peraturan dan perundang-undangan yang menjadi

acuan bukan hanya terbatas pada peraturan perundang-Undang, melainkan juga

merujuk pada UU No. 32/2002 tentang Penyiaran serta UU No.40/1999 tentang

Pers. Terlebih apabila itu menyangkut media massa.

Dalam upayanya untuk mewujudkan kebebasan pers dan tinjauan positif atas

pelaksanaan kampanye di media massa, maka sudah semestinya Komisi

Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Banwaslu, Dewan

Pers untuk duduk bersama menyiapkan beberapa aturan tentang batasan

kampanye di media massa.

Pengawasan Penyiaran

Guna memperbaiki kualitas kampanye di media penyiaran, ada beberapa faktor

yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, faktor struktural, harus adanya

koordinasi yang lebih intensif, fungsional, dan komplementer antarpenyelenggara

pemilu; dalam hal ini KPU dan Bawaslu dengan Komisi Penyiaran Indonesia dan

Dewan Pers. Kedua, faktor substansial, yakni menyangkut sejumlah aturan yang

memerlukan ketatnya sistem pengawasan di lapangan.

KPI juga perlu mengatur secara lebih operasional tentang beberapa hal, antara

lain berapa kali diperbolehkannya running text dan superimpose dalam sehari,

penyiaran jajak pendapat, dialog/talkshow, dan jenis siaran lain yang sangat

mungkin menjadi kampanye terselubung para kontestan pemilu.


D. Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, KPU bertanggungjawab dalam merencanakan dan

menetapkan standar kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan

pemungutan suara. Sedangkan tanggungjawab dalam pelaksanaan kebutuhan

pengadaan dan pendistribuian perlengkapan pemungutan suara dibebankan

kepada Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU

Kabupaten/Kota.

Selain perlengkapan pemungutan suara untuk untuk menjaga keamanan,

kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan

suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya. Perlengkapan pemungutan

suara sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. kotak suara; b. surat suara; c. tinta; d.

bilik pemungutan suara; e. segel; f. alat untuk mencoblos pilihan; dan g. tempat

pemungutan suara. Dukungan Perlengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud

terdiri atas:a. sampul kertas; b. formulir; c. stiker nomor kotak suara; d. alat bantu

tunanetra; e.perlengkapan di TPS.

Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan

berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. tepat jumlah, b. tepat jenis, c. tepat

sasaran, d. tepat waktu, e. tepat kulaitas dan f. hemat anggran/ efesien.

Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan

kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang

berkualitas baik. Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih

tetap (DPT) ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai

cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Selain menetapkan

pencetakan surat suara, KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk

pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Untuk kepentingan tertentu, perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak

surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU. Perusahaan pencetak

surat suara wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara.

KPU memverifikasi jumlah dan kualitas surat suara yang telah dicetak, jumlah

yang sudah dikirim, dan/atau jumlah yang masih tersimpan dengan membuat

berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU. KPU

mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang

digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan, serta

menyegel dan menyimpannya. KPU meminta bantuan Kepolisian Negara


Republik Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan

berlangsung, menyimpan, dan mendistribusikannya ke tempat tujuan. Apalagi

proses pencetakan kertas suara di cetak di Sulawesi Selatan tepatnya di

Makasar hal ini sesuai dengan proses lelang yang dilakukan oleh KPU RI

sehingga KPU Provinsi hanya menjalankan kebijakan terkait dimenangkannya

proses lelang oleh perusahaan yang erada di Makasar, sehingga Bawaslu DKI

Jakarta turut hadir dalam pengawasan yang berkaitan dengan proses

pencetakan kertas suara yang dilakukan oleh PT Adi Perkasa yang berdomisili di

Makasar Sulawesi Selatan.

Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh

sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh

pihak pemenang lelang yakni PT Adi Perkasa. Dalam pendistribusian dan

pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.


a. Kerawanan-kerawanan Dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

No Potensi Masalah Analisa Langkah Pengawasan/Tindak lanjut

1. Transparasi

Dokumen

Potensi tidak

transparannya KPU

Provinsi, KPU Kab/Kota

atau Panwascam dalam

memberikan dokumen

perlengkapan pemilu,

terkait jumlah, jenis dan

Sejak awal tahapan pengadaan dan

distribusi logistik, pengawas berkoordinasi

dengan KPU Prov, KPU Kab/Kota dan

PPK untuk mendapatkan data/dokumen

terkait pengadaan perlengkapan

penyelengaraan pemilu

2. Jadwal Distribusi

Potensi tidak

diberikannya jadwal dari

proses pengadaan dan

pendistribusian masuk ke

KPU Kab/Kota ataupun

pendistribusian ke PPK

dan PPS

Meminta jadwal pengadaan dan jadwal

distribusi kepada KPU Prov, KPU

Kab/Kota atau Bawaslu RI.

3.

Sosialisasi terhadap

penggunaan

perlengkapan

penyelengaraan

pemilu

PPS dan KPPS tidak

bisa menggunakan dan

mengertai akan fungs-

fungsi perlengkapan

penyenggaraan pemilu

sesuai aturan yang

ditentukan

Mengingatkan dan Merekomdasikan

kepada KPU Prov/ KPU Kab/Kota untuk

melakukan Bimtek/sosialisasi kepada

jajaran PPS dan KPPS


4.

Terlambatnya

distribusi logistic

perlengkapan pemilu

Potensi terjadi

keterlambatan distribusi

logistik, terkait

transportai dan kendala

teknis dalam proses

pengadaan

Koordinasi yang intensif dengan KPU

Prov, KPU Kab/Kota dan mengingatkan

jadwal pengadaan dan jadwal

pendistribusian logistic pemilu.

5. Rusaknya logistic

perlengkapan pemilu

Potensi adanya

kerusakan pada logistic

perlengkapan pemilu

Melakukan pengawasan dan pengecekan

terhadap logistic sampai tingkat PPS

untuk memastikan logistic perlengkapan

pemilu tidak mengalami kerusakan dan

melaporakan jika ditemukan kerusakan.

6. Kekurangan logistic

perlengkapan pemilu

Potensi adanya

kekurangan logistic di

tingkat PPS atau KPPS

karena salah hitung pada

pengepakan di tingkat

PPK

Melakukan monitoring dan pengawasan

melakat pada saat proses pengepakan di

tingkat PPK dan PPS

7.

Kondisi beberapa

kelurahan yang

sedang renovasi

Potensi tidak adanya

tempat yang siap dan

aman untuk

penyimpanan sementara

logistic perlengkapan

pemilu

Melakukan pengawasan dan memastikan

tempat yang digunakan untuk

penyimpanan aman dan terkendali dari

gangguan lain, berkoordinasi dengan

kepolisian setempat.

8.

Musim penghujan,

beberapa daerah

rawan banjir

Potensi kelurahan-

kelurahan yang rawan

banjir

Melakukan pengawasan dan memastikan

logistic perlengkapan pemilu aman dari

kerusakan.


Jenis kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagai berikut:

1. Surat Suara

Pengawasab Pengadaan Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta yang dicetak di

Makasar Sulawesi Selatan yang dimenangkan oleh PT Adi Perkasa, Bawaslu

DKI Jakarta ikut melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan kertas suara

tersebut dengan cara ikut secara langsung mengawasi proses pencetakannya.

Surat suara sebagaimana dimaksud merupakan sarana untuk memberikan suara

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI diberi tanda

pengaman, nomor urut pasangan calon gambar pasangan calon dan nama

lengkap masing-masing pasangan calon.

2. Tinta


Tinta sebagaimana dimaksud digunakan untuk memberikan tanda kepada

pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. Tinta tersebut berwarna ungu

dan/atau biru tua. Tinta yang digunakan harus aman dan nyaman bagi

pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan

dengan sertifikat dari Badan/Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan atau

sertifikat uji komposisi bahan baku dari Laboratorium Pemerintah/ Perguruan

Tinggi Negeri. Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap

dengan tissue atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta. Tinta harus

memiliki daya tahan/lekat selama 24 (dua puluh empat) jam, dan memiliki daya

tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun,

detergen, alkohol maupun pembersih lainnya, serta harus mendapatkan sertifikat

halal dan tidak menghalangi air untuk keabsahan wudhu dari Majelis Ulama

Indonesia.

3. Segel/stiker Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman

dokumen/barang keperluan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

DKI Jakarta

4. Kotak Suara

Kotak suara yang digunakan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi DKI Jakarta terbuat dari almumunium dan kotak suara tersebut

merupakan milik KPU yang pada pemilu lalu digunakan untuk pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden.

5. Bilik Pemungutan Suara

Bilik Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud digunakan untuk

penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemililihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi DKI Jakarta . Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud

disediakan di setiap TPS sejumlah 3 (tiga) buah. Bilik pemungutan suara

sebagaimana dimaksud dibuat dari bahan karton tebal yang berkualitas baik.

6. Alat Pencoblos Pilihan


Alat untuk mencoblos pilihan sebagaimana dimaksud meliputi paku, bantalan,

dan meja. Alat untuk mencoblos pilihan sebagaimana dimaksud disediakan

sejumlah 1 buah per bilik pemungutan suara di TPS49.

7. Tempat Pemungutan Suara (TPS).

8. Untuk pelaksanaan pemungutan suara dibuat tempat pemungutan suara

dalam TPS sebagaimana dimaksud harus memberikan kemudahan akses

bagi penyandang disabilitas.

9. Sampul

Sampul kertas digunakan untuk memuat: a. surat suara b. berita acara

pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di

TPS dan c. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara diPPK, KPU

Kabupaten/Kota, KPU Provinsi.

10. Formulir Formulir yang digunakan oleh KPPS adalah seluruh formulir yang dibutuhkan

dengan Model- model tertentu dengan diberi pengaman.

11. Alat Bantu Tuna Netra

Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud disediakan untuk membantu

pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara. Alat bantu tunanetra dibuat

dengan ukuran sesuai ukuran surat suara.

12. Perlengkapan Di TPS

Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud meliputi: a. tanda pengenal KPPS

b. tanda pengenal petugas keamanan TPS c. tanda pengenal saksi; d. karet

pengikat surat suara; e. lem/perekat; f. kantong plastik; g. pulpen; h. gembok; i.

spidol; j. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan.

13. Salinan Daftar Pemilih Tetap (S-DPT)


SDPT sebagimana dimaksud dibuat untuk memberikan informasi kepada

masyarakat tentang terdaftarnya pemilih pada Tempat Pemungutan Suara

dimana pemilih dapat menggunakan hak suaranya.

2. Kegiatan Pengawasan a. Pencegahan

Terhadap pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan logistik tersebut, Bawaslu

Provinsi DKI Jakarta menyampaikan instruksi kepada Panwaslu kabupaten/kota,

Perihal: Instruksi pengawasan logistik perlengkapan pemungutan suara. Pada

pokoknya Panwaslu kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan KPU

kabupaten/kota masing-masing dan emlakukan pengawasan terhadap hal-hal

sebagai berikut:

1. Bagaimana KPU kabupaten/kota melakukan perencanaan terhadap pengadaan

dan distribusi perlengkapan pemungutan suara di wilayah masing-masing;

2. Bagaimana KPU kabupaten/kota membuat jadual pendistribusian perlengkapan

pemungutan suara dimulai dari logistik masuk ke KPU kabupeten/kota sampe

pendistribusian ke PPK dan PPS;

3. Bagaimana mekanisme pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dari

KPU kabupeten/kota sampai ke PPK dan PPS;

4. Berapa jenis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan

lainnya yang saat ini sudah masuk dan diterima KPU kabupaten/kota masing-

masing?

Bawaslu provinsi DKI Jakarta menyampaikan instruksi kepada Panwaslu

kabupaten/kota Perihal: Instruksi pengawasan terhadap pengadaan kotak suara.

pada pokoknya menyampaikan instruksi sebagai berikut:

1. Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengecekan dan penghitungan terhadap

kotak suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten/Kota masing-masing untuk

memastikan pemenuhan jumlah ketersediaan kotak suara diseluruh TPS di

masing-masing Kabupaten/Kota;

2. Apabila dari hasil pengawasan tersebut ditemukan dugaan pelanggaran pemilu,

maka Panwaslu Kabupaten/Kota agar segera menindaklanjuti sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;



Dalam hal pengawasan terkait dengan proses perlengkapan penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta

dan jajaranya melakukan pengawasan melekat berdarsarkan dengan wilayahnya,

namun demikian proses tersebut sedikit mengalami kendala terkait dengan jumlah

yang harus dipenuhi terkait dengan perlengkapan tetapi secara keseluruhan hal

tersebut bukanlah kendala yang bererati.

Hal-hal yang di awasi terkait dengan pengawasan distribusi kebutuhan

perlengkapan suara dilapangan difokuskan kepada apakah kebutuhan tersebut

sudah benar, pas dan akurat sehingga jika ada kekurangan dpat dilengkapi

kekurangannya secara cepat berdasarkan Kabupaten/Kota ataupun PPK ke PPS

dan PPS langsung kepada KPPS diman TPS tersebut berada.


Terkait dengan temuan pengawasan perlengkapan dan distribusi suara di

fokuskan kepada surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI

Jakarta, apakah setiap TPS sesuai dengan jumlahnya ditambah 2.5% dari DPT disetiap

TPS, karena secara umum semua kebutuhan terkait dengan perlengkapan sudah

terpenuhi di masing-masing TPS. Dari hasil Pengawasan tidak ditemukan hal-hal yang

krusial kalaupun ada sifatnya langsung dilengkapi yang menjadi kekurangannya.

b. Rekomendasi Titik rawan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu :

No Potensi

Masalah Analisa Tindak lanjut

1. Transparasi

Dokumen

Potensi tidak transparannya

KPU Provinsi, KPU

Kab/Kota atau Panwascam

dalam memberikan

dokumen perlengkapan

pemilu, terkait jumlah, jenis

dan

Sejak awal tahapan pengadaan dan

distribusi logistik, pengawas

berkoordinasi dengan KPU Prov, KPU

Kab/Kota dan PPK untuk mendapatkan

data/dokumen terkait pengadaan

perlengkapan penyelengaraan pemilu

2. Jadwal Distribusi

Potensi tidak diberikannya

jadwal dari proses

pengadaan dan

pendistribusian masuk ke

KPU Kab/Kota ataupun

pendistribusian ke PPK dan

PPS

Meminta jadwal pengadaan dan jadwal

distribusi kepada KPU Prov, KPU

Kab/Kota atau Bawaslu RI.

3. Sosialisasi PPS dan KPPS tidak bisa Mengingatkan dan Merekomdasikan


terhadap

penggunaan

perlengkapan

penyelengaraan

pemilu

menggunakan dan

mengertai akan fungs-fungsi

perlengkapan

penyenggaraan pemilu

sesuai aturan yang

ditentukan

kepada KPU Prov/ KPU Kab/Kota untuk

melakukan Bimtek/sosialisasi kepada

jajaran PPS dan KPPS

4.

Terlambatnya

distribusi logistic

perlengkapan

pemilu

Potensi terjadi

keterlambatan distribusi

logistik, terkait transportai

dan kendala teknis dalam

proses pengadaan

Koordinasi yang intensif dengan KPU

Prov, KPU Kab/Kota dan mengingatkan

jadwal pengadaan dan jadwal


5.

Rusaknya logistic

perlengkapan

pemilu

Potensi adanya kerusakan

pada logistic perlengkapan

pemilu

Melakukan pengawasan dan

pengecekan terhadap logistic sampai

tingkat PPS untuk memastikan logistic

perlengkapan pemilu tidak mengalami

kerusakan dan melaporakan jika

ditemukan kerusakan.

6.

Kekurangan

logistic

perlengkapan

pemilu

Potensi adanya kekurangan

logistic di tingkat PPS atau

KPPS karena salah hitung

pada pengepakan di tingkat

PPK

Melakukan monitoring dan pengawasan

melakat pada saat proses pengepakan

di tingkat PPK dan PPS

7.

Kondisi beberapa

kelurahan yang

sedang renovasi

Potensi tidak adanya tempat

yang siap dan aman untuk

penyimpanan sementara

logistic perlengkapan pemilu


memastikan tempat yang digunakan

untuk penyimpanan aman dan

terkendali dari gangguan lain,

berkoordinasi dengan kepolisian

setempat.

8.

Musim

penghujan,

beberapa daerah

rawan banjir

Potensi kelurahan-kelurahan

yang rawan banjir


memastikan logistic perlengkapan

pemilu aman dari kerusakan.


No Potensi Masalah Tindak lanjut

1. Transparasi

Dokumen

Sejak awal tahapan pengadaan dan distribusi logistik,

pengawas berkoordinasi dengan KPU Prov, KPU Kab/Kota

dan PPK untuk mendapatkan data/dokumen terkait

pengadaan perlengkapan penyelengaraan pemilu

2. Jadwal Distribusi Meminta jadwal pengadaan dan jadwal distribusi kepada KPU

Prov, KPU Kab/Kota atau Bawaslu RI.

3. Sosialisasi terhadap Mengingatkan dan Merekomdasikan kepada KPU Prov/ KPU


penggunaan

perlengkapan

penyelengaraan

pemilu

Kab/Kota untuk melakukan Bimtek/sosialisasi kepada jajaran

PPS dan KPPS

4.

Terlambatnya

distribusi logistic

perlengkapan pemilu

Koordinasi yang intensif dengan KPU Prov, KPU Kab/Kota

dan mengingatkan jadwal pengadaan dan jadwal


5. Rusaknya logistic

perlengkapan pemilu

Melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap logistic

sampai tingkat PPS untuk memastikan logistic perlengkapan

pemilu tidak mengalami kerusakan dan melaporakan jika

ditemukan kerusakan.

6. Kekurangan logistic

perlengkapan pemilu

Melakukan monitoring dan pengawasan melakat pada saat

proses pengepakan di tingkat PPK dan PPS

7.

Kondisi beberapa

kelurahan yang

sedang renovasi

Melakukan pengawasan dan memastikan tempat yang

digunakan untuk penyimpanan aman dan terkendali dari

gangguan lain, berkoordinasi dengan kepolisian setempat.

8.

Musim penghujan,

beberapa daerah

rawan banjir

Melakukan pengawasan dan memastikan logistic

perlengkapan pemilu aman dari kerusakan.


Dalam tahapan pengadaan dan Distribusi Logistik Bawaslu DKI dan Jajaranya

sudah memaksimalkan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-undang namun

dalam prakteknya perlu diuapayakan sebuah kendaraan operasional khususnya di

kepulauan seribu mengingat letak geografis yang tersebar di seluruh pulau-pulau kecil

sehingga dalam aspek pengawasan mengalami sedikit kendali dalam aspek

transportasi. Namun secara keseluruhan upaya untuk mengawasi serta melakukan

monitoring terhadap tahapan pengadaan dan distribusi logistic tidak mengalami kendala

yang berati.


Pengadaan dan distribusi logistic Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi DKI Jakarta 2017 sangatlah penting dimana segala kebutuhan yang berkaitan

dengan proses pemilu logistic menjadi hal yang paling krusial, oleh karena yang

menjadi catatan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pengadaan distribusi logistic

adalah sebagai berikut :

1. Proses pengadaan logistic pemilu haruslah disesuaikan dengan wilayah

geografis tertentu sehingga dalam hal pendistribusian tidaklah terlampau

mengalami kendala teknis berarti.


2. Dalam hal pengadaan pihak terkait dalam hal ini KPU dan perusahaan

pencetak kertas suara dan kebutuhan lainnya, haruslah mengikuti prosedur

sebagaimana mestinya, sehingga dalam prosesnya dapat dipertanggung

jawabkan, sebagai contoh mengenai hologram, yang seharusnya dalam

bentuk hologram cetak namun prakteknya dalam bentuk hologram stiker atau

tempel, hal ini jika diantisipasi adanya pihak yang tidak bertanggung jawab

melakukan pemalsuan terhadap segala jenis kebutuhan logistic.

3. Dalam hal penyandang disabilitas kebutuhan logistic terhadap mereka menjadi

prioritas dengan cara mengelola data berapa jumlah penyandang difabel

tersebut, dan KPU DKI Jakarta harus menaruh perhatian lebih terhadap hal

ini.

4. Proses pelipatan kertas suara haruslah professional dengan memperhatikan

para pekerjanya sehingga sedapat mungkin menghindarai rusaknya kertas

suara ataupun kekurangan.

5. Mempertimbangankan model baru dalam hal kebutuhan logistic, semisalnya

menggunakan system modern seperti e-voting, utnuk menghindari kebutuhan

logistic atau kertas suara yang banyak, sehingga efektif dan efesiensi

anggaran bisa dimaksimalkan

E. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye

Pelaporan Dana Kampanye dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi DKI Jakarta hal ini sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor

63/KPTS/KPU-Prov-010/2016 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun

2017. Serta Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan

KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Mengenai permasalahan tentang dana kampanye, mulai dari asal dana

penggunaan sampai dengan audit atas penggunaanya menjadi hal mutlak harus

dilakukan karena hal ini untuk memastikan apakah sebuah partai politik atau anggota

perseorangan benar-benar secara aturan atau tidak hal ini dapat menjadi indicator hasil

dari sebuah proses, Adanya peloran periodic yang diatur oleh PKPU tersebut

sebenarnya merupakan kemajuan di ranah pengaturan dana kampanye Pemilu. Pasal

pelaporan dana kampanye secara periodik tidak diatur di dalam Pemilu-pemilu

sebelumnya. Adanya pelaporan periodic, selain membantu peserta Pemilu menyiapkan


laporan penyumbang kampanye jauh-jauh hari sebelum batas waktu yang ditetapkan

oleh Undang-undang.

Laporan periodic dana kampanye juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas politik

sekaligus kampanye positif Partai Politik dan para kandidat terkait kepatuhan atas

persoalan keuangan pemilu terutama dana kampanye kepada pemilih.

Meskipun merupakan sesuatu yang baik, akan tetapi para pelaporan periodik

pertama, terlihat bahwa hampir semua tim pemenangan membuat laporan yang tidak

sesuai dengan standar yang ditetapkan KPU. Hal ini terkait dengan kelengkapan

identitas sumbangan, format laporan yang digunakan dan ketentuan penyerahan

rekening khusus dana kampanye. Beberapa ketentuan tentang identitas sesuai dengan

peraturan perundangan-undangan masih belum terpenuhi.

Masih kurang maksimalnya kualitas pelaporan dari tim pemenangan masih

belum menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dana kampanye pilkada 2017 di

sisi public. Di sisi yang lain, Tim Pemenangan masih enggan untuk terbuka 100 persen

kepada public yang mengindikasikan dana kampanye yang dilaporkan masih jauh dari

upaya membangun citra baik di mata public. Kesan tidak transparan terutama terkait

identitas penyumbang dapat terkena sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, terutama terkait penyumbang yang tidak jelas seperti diatur di dalam

larangan penerimaan dana kampanye.

Selain terkait kewajiban Tim Pasangan Calon melalui Tim Pemenangannya yang

sesuai dengan Undang-undang Pemilu, para kandidat juga nampaknya belum

menggunakan momentum pelaporan awal dana kampanye secara periodik ini untuk

membangun citra positif di hadapan pemilih dengan melaporkan rincian dana

kampanye kandidat. Pelaporan secara “gelondongan” jumlah total dana kampanye

lewat daftar sumbangan kandidat kepada partai politik juga masih belum sesuai dengan

harapan public. Di tengah iklim persaingan yang ketat antar kandidat beda partai politik

maupun antar kandidat di satu partai politik seharusnya menciptakan pasar integritas

untuk menunjukan komitmen kepada pemilih. Salah satu komitmennya adalah

komitmen akuntabilitas secara keuangan yaitu dana kampanye pemilu.

Pemilu dan uang mempunyai hubungan erat, dimana penyelenggaraan pemilu

dihadapkan dengan beberapa tahap yang di setiap tahapan membutuhkan daya juang

untuk menjalaninya. Tidak terlebih jika berbicara tahap kampanye, yang mana dalam

tahap ini perputaran uang yang terjadi sudah tidak dapat dikontrol. Kampanye adalah

sebuah tindakan yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye

bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang teroganisir untuk

melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok,

kampanye biasa juga dilakukan guna memenuhi, penghambatan, pembelokan


pencapaian. Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada

kampanye electoral pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih atau referenda

diputuskan.


a. Kerawanan-kerawanan Dalam Tahapan Dana Kampanye Bila melihat dari realita yang ada bahwa sumbangan dana kampanye setiap

pasangan calon memiliki potensi pelanggaran terkait dengan nam-nama calon

penyumbang serta besaranya apalagi aspek konversi dari bahan kampanye yang

dipersilahkan untuk membuat sendiri oleh pasangan calon, sehingga hal ini

menyulitkan untuk mengetahui besaran secara keseluruhan, adapun potensi

kerawanan dalam tahapan dana kampanye sebagai berikut:

1. Identitas Penyumbang yang tidak jelas

2. Besaran sumbangan dana kampanye bagi calon penyumbang perseorangan

dan lembaga atau instansi/perusahaan.

3. Menggunakan dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD hal ini terkait

adanya calon petahana yang mencalonkan kembali.

4. Sumbangan pihak asing dengan modus perorangan atau lembaga/istansi

yang sulit dicermati dan di awasi secara maksimal mengingat keterbatasan

kemampuan dan personil yang ada di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

5. Aspek pengawasan pada saat audit oleh lembaga yang berwenang.


Bawaslu DKI Jakarta tidak memiliki perencanaan khusus terkait dengan

pengawasan Dnan Kampanye mengingat hal ini kan diaudit oleh pihak yang

berwenang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran Dana Kampanye

setuiap pasangan calon, sehingga dalam aspek perencanaan dana kampanye

Bawaslu DKI Jakarta mengikuti jadwal dan tahapan sebagaimana telah

diputuskan oleh KPU.

Namun demikian Bawaslu DKI Jakarta berkoordinasi dengan pihak terkait

apakah menaisme serta aturan dalam proses laporan awal dana kampanye

setiap pasangan calon haruslah tepat waktu, sehingga tidak menganggu jadwal

dan tahapan lainnya.


a. Pencegahan


Sedangan untuk upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan Dana

Kampanye dapat dilakukan dengan cara:

1. melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang peraturan

perundang-undangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI

Jakarta, mengenai tahapan Dana Kampanye serta sanksi terhadap

pelanggarannya;

2. mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses Dana

Kampanye

3. berkoordinasi dan mengajak masyarakat dan untuk mendeteksi secara dini

potensi pelanggaran pada tahapan Dana Kampanye

4. menyampaikan peringatan dini kepada KPU dan jajarannya, partai politik,

masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya

5. mengingatkan secara tegas kepada seluruh pemangku kepentingan tentang

aturan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam tahapan dan kampanye

6. menghimbau partai politik dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan

masukan terhadap adanya dugaan pelanggaran pada tahapan dana kampanye

7. mempublikasikan melalui media massa tentang adanya kecenderungan atau

indikasi pelanggaran dalam tahapan dana kampanye

8. melakukan sosialisasi langkah-langkah penindakan

Anak perusahaan BUMN dan BUMD

SUMBANGAN YANG DILARANG

Pihak Asing

Penyumbang yang tidak jelas identitasnya

Pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD

Pemerintah desa dan badan usaha milik desa



Dalam hal aktifitas Pengawasan terkait dengan pengawasan dana

kampanye Bawaslu DKI Jakarta dan jajarannya tidak banyak aktifitas yang

dilakukan hanya sebatas sosialisasi kepada tim kampanye pasangan calon serta

kepada pihak-pihak terkait seperti relawan dan simpatisan dari masing-masing

pasangan calon, juga kepada ormas-ormas yg patut diduga berafiliasi dengan

pasangan calon untuk memastikan bahwa dana kampanye yang bersumber dari

orang seorang atau lembaga serta perusahaan memiliki aturan terkait batasan

jumlah penyumbang serta larangan terkait dengan batasan serta boleh tidaknya

terkait sumbangan dana kampanye.

Dan kedua aktifitas pengawasan lainnya, Bawaslu DKI Jakarta hanya

menunggu dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal proses audit dana

kampanye masing-masing pasangan calon.


Terkait dengan hasil temuan dalam pengawasan dana kampanye setiap

pasangan calon Bawaslu DKI Jakarta tidak secara langsung menemukan hal-hal

yang berkaitan dengan penerimaan dan pelaporan serta penggunaan dana

kampanye karena hal tersebut dilakukan oleh Akuntan Publik yang secara periodik

melakukan audit atas penerimaan dan penggunaan dana kampanye masing-masing

pasangan calon tetapi yang menjadi salah satu fokus pengawasan ini adalah

konversi dari pelaksanaan kampanye yang menggunakan kampanye dalam bentuk

lainnya untuk mengumpulkan dana kampanye serta bahan kampanye yang tidak

melebihi angka Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan bantuan

yang harus di daftarkan dalam laporan penerimaan dan penggunaan dana

kampanye-LPPDK setiap pasangan calon.

Pengawasan terkait dengan adanya temuan pada aspek pengawasan dana

kampanye Bawaslu DKI Jakarta hanya bersifat pasif dalam arti enunggu hasil audit

dari lembaga atau kantor akuntan publik, hal ini terkait dengan sumber daya manusia

yang dimiliki oleh Bawaslu DKI Jakarta dan jajarannya terkait dengan pengawasan

dana kampanye yang harus memiliki keahlian khusus terkait dengan proses audit,

tetapi dalam prosesnya Bawaslu DKI Jakarta dan jajaranya secara aktif melakukan

upaya-upaya pencegahan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti

dengan KPK dan PPATK pada saat sosialisasi.


Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan

pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun

2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menjadi sorotan

adalah kepatuhan terhadap beberapa hal yang terkait dengan:

1. Cakupan Laporan

2. Periode Pencatatan dan Pelaporan

3. Rekening Khusus Dana Kampanye Partai (RKDKP)

4. Batasan Maksimum Sumbangan

5. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye

6. Ketepatan Waktu Pelaporan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) Ke-

KPU

a. Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK (Laporan Penerimaan Sementara

Dana Kampanye) Ke-KPU

b. Ketepatan Waktu Setor ke Kas Negara

7. Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

8. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai (RKDKP)

a. Nama Bank

b. Nama Pemilik RKDKP

9. Cakupan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye)

10. Cakupan LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye).

Hal-hal di atas adalah suatu hal yang harus dipenuhi terkait dengan kepatuhan

dan tidaknya setiap pasangan calon dalam melengkapi dokumenyang dimaksud

dengan menyertakan setiap formulir yang setiap modelnya berbeda sebagai ruang

lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, dengan

penjelasan sebagai berikut:

1. Laporan Awal Dana Kampanye

a. Formulir Model LADK1-Parpol

b. Formulir Model LADK2-Parpol

c. Formulir Model LADK3-Parpol

d. Formulir Model LADK4-Parpol

e. Formulir Model LADK5-Parpol

f. Lampiran Formulir Model LADK1-Parpol

g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan


h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok

i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

a. Formulir Model LPSDK1-Parpol

b. Lampiran Formulir Model LPSDK1-Parpol

c. Formulir Model LPSDK2-Parpol

d. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan

e. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok

f. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

a. Formulir Model LPPDK1-Parpol

b. Formulir Model LPPDK2-Parpol

c. Formulir Model LPPDK3-Parpol

d. Formulir Model LPPDK4-Parpol

e. Formulir Model LPPDK5-Parpol

f. Lampiran Formulir Model LPPDK5-Parpol

g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan

h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok

i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

b. Rekomendasi

Dari beberapa penjelasan di atas Bawaslu DKI Jakarta terkait dengan

Pengawasan Dana Kampanye merekomendasikan hasil pengawasan terkait

dengan pelaksanaan kampanye yang ersinggungan dan adanya penjualan

merchandise oleh relawan pasangan calon dan hal tersebut harus dilaporkan

sebagai sumbangan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dengan

menyebutkan jumlah total sumbangan dari hasil penjualan merchandise, sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun secara keseluruhan tidak ada yang secara krusial menjadi

rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta atas pengawasan Dana Kampanye Pasangan

Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun

2017.


Selanjutnya terkait dengan Tindak Lanjut hasil Rekomendasi Pengawasan

Dana Kampanye sudah dilakukan dan hasilnya relawan yang bersangkutan


mematuhi segala macam peraturan perundangan-undangan, sehingga terkait

dengan sumbangan dari hasil penjualan merchandise, harus dilaporkan sebagai

sumbangan dan kampanye oleh pasangan calon.


Terkait dengan Dana Kampnye dinamika dan permasalahannya adalah sebagai

berikut:

1). Regulasi dan ketentuan ketentuan lebih lanjut mengenai aturan yang lebih

jelas dan mendetail. Banyak kekosongan hukum yang masih banyak diisi,

sanksi yang tidak hanya tegas, namun jelas dan menyeluruh agar

penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, Komisi

Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan kewenangannya dapat membuat

peraturan yang dimaksud. Bawaslu DKI Jakarta juga berharap peraturan

tersebut nantinya dapat dibuat tepat waktu dan dapat disosialisasikan

dengan baik.

2). Tim Kampanye Pasangan Calon untuk menyertakan laporan catatan

sumbangan yang pengeluarannya dan dipublikasi lewat website KPU atau

website Tim Kampanye Pasangan Calon atau sarana lain yang dapat

dijangkau oleh masyarakat

3). KPU DKI Jakarta menjadikan Momentum pelaporan periodik dana

kampanye partai sebagai upaya untuk menguji aspek kepatuhan Pasangan

Calon

4). KPU untuk secara tegas meminta partai politik memperbaiki laporan awal

dana kampanyenya dan disertai kelengkapan laporan sesuai dengan

Undang-undang dan Peraturan KPU.

5). Publik pemilih untuk memantau kebenaran laporan yang disampaikan oleh

Tim Kampanye atau Partai Politik sekaligus menilai Pasangan Calon

mana atau partai mana yang dipandang baik dari sisi akuntabilitas

keuangan kampanye.


a). Banyaknya celah yang ada dalam aturan dana kampanye yang tercantum dalam

peraturan perundang-undangan seakan menimbulkan berbagai imlplikasi

terhadap pasangan calon dan partai politik. Dalam hal penerimaan dana

kampanye, peserta pemilihan yang memliki kekuatan uang yang melimpah akan


lebih dominan dan hal ini akan mereduksi potensi pasangan calon lain yang

kurang memiliki daya saing ekonomi. Dalam materi penerimaan, peserta pemilu

seakan memiliki kebebasan yang tidak dapat dikontrol untuk menghambur-

hamburkan uang dalam kegiatan kampanye. Sementara dalam materi pelaporan

dana kampanye, kebenaran laporan dana kampanye dari peserta pemilu menjadi

tanda tanya besar. aturan sanksi yang tidak menyeluruh dan terbatas terhadap

aturan yang sempit juga menimbulkan resiko yang tinggi bagi peserta pemilu

yang tidak taat untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang.

c). Masih kurang maksimalnya kualitas pelaporan dari Pasangan calon dan Tim

Kampanye serta Partai Politik, hal ini ditandai dengan masih ditemukannya

sumbangan yang tidak jelas identitasnya. Oleh karenya dana kampanye masih

belum menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dana kampanye.

d). Partai Politik terlihat masih enggan untuk terbuka 100 persen kepada public yang

mengindikasikan dana kampanye yang dilaporkan masih jauh dari upaya

membangun citra baik di mata public.

e). Kesan tidak transparan terutama terkait identitas penyumbang dapat terkena

sanksi sesuai dengan Undang-undang Pemilu, terutama terkait penyumbang

yang tidak jelas seperti diatur di dalam larangan penerimaan dana kampanye

f). Pencantuman jumlah sumbangan kandidat dengan kategori jasa dipertanyakan

karena tidak jelas perhitungan jasanya, dan berindikasi tidak akan disertakan di

dalam rekening khusus dana kampanye.

F. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

Proses Pemungutan dan Penghitungan suara serta Rekapitulasi suara adalah

puncak dari semua proses jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, dimana

tahapan ini adalah momen dimana ikhtiar para calon melihat hasil dari pross sosialisasi

kepada masyarakat dalam bentuk kampanye.

Oleh karennya pengawasan terhadap tahapan ini menjadi tak kalah penting

mengingat pada tahapan ini puncak dari segala tahapan, kerawanan-kerawana yang

memiliki potensi terhadap adanya kecurangan sangatlah besar mengingat kontestasi

dari seluruh calon pastilah mengingnkan kemenangan, kemenangan yang akan di raih

oleh pasangan calon adalah dengan menggerakan seluruh kader dan simaptisan untuk

hadir ke Tempat Pemungutan Suara atau TPS sesuai dengan ketentuan perundangan-


udangan hal ini tentu ada yang di taati dan ada yang tidak mengingat potensi terhadap

kurang maksimalnya pendataan pemilih menjadi faktor penentu dalam hal pencoblosan

hal ini terkait dengan hak pilih warga negara yang harus dilindungi namun secara

aturan memiliki kendala.

Penggunaan e-ktp dan lampiran Kartu Keluarga menjadi problem tersebdiri dalam pross

pemungutan suara di TPS, sehingga masalah-masalah yang akan timbul sudahlah pasti

ada.

1. Persiapan Pengawasan a. Kerawanan-kerawanan Dalam Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi

Suara

No Identifikasi Hasil Pengawasan

1 Logistik di TPS

Surat Suara Habis/Kurang

Form DPTb Habis (hanya tersedia 20 lembar per-TPS)

Surat Suara Tercoblos

Perpindahan surat suara antar TPS (oleh Petugas KPPS)

2 Pemilih

Membawa c6 Orang Lain

Membawa A5 yang diduga Palsu (4 Orang)

Pemilih Membawa C6 Ganda

Pemilih menggunakan KTP Wilayah Lain (2 Orang). satu

orang mencoblos, satu org dihentikan.

3 Penyelenggaraan di TPS

Pemilih Terdaftar dlm DPT tidak membawa c6

Memberikan kesempatan pemilih utk menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pemilih yang sudah membawa identitas lengkap dan antri pukul sblm pkl 13.00 tidak bisa menggunakan hak pilih

1. Pemilih DPTb membawa identitas yg tidak sesuai dengan aturan : a) KTP Reguler, blm merekam b) Fotocopi KK A1 KWK(Bukti Coklit)

4 Pelanggaran Lainnya

Bentrok warga dengan relawan salah satu paslon

Pemukulan kepada petugas KPPS

Sedangkan kerawan dalam aspek rekapitulasi adalah sebagai berikut: 1. Identifikasi potensi titik rawan pelaksanaan tahapan rekapitulasi

penghitungan perolehan suara sebagai berikut:

a. terjadinya kerusakan terhadap kotak suara, surat suara, berita acara

pemungutan dan penghitungan suara, berita acara, dan sertifikat hasil

rekapitulasi perolehan suara;


b. Terjadinya kekerasan, intimidasi, teror, dan sabotase dalam proses pergerakan

surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

c. kemungkinan terjadinya jual beli suara yang mengakibatkan perubahan

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

d. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara/pejabat pemerintah

dalam proses pergerakan surat suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan

suara;

e. Penyerahan salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan

perolehan suara kepada saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu.


Dalam melakukan perencanaan pengawasan pada tahapan pemungutan

dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara Bawaslu DKI Jakarta

melakukan perencanaan berdasarkan analisa potensi terhadap munculnya

dugaan pelanggaran dengan mengidentifikasi secara detiail permasalahn yang

akan muncul sehingga antisipasi bisa sedini mungkin dilakukan sehingga

penanganan pelanggaran yang mu ngkin dan bisa saja terjadi tidaklah begitu

besar

Perencanaan yang dimaksud adalah dengan berkoordinasi secara intensif

dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, serta Konsolidasi dan

koordinasi antara Panwas Kab/Kota dengan KPUD Kab/Kota se provinsi DKI

Jakarta, dengan Tim Kampanye Masing-Mansing Pasangan calon dan juga

relawan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon, serta berkoordinasi

dengan aparat kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya dan jajaran di

bawahnya, serta dengan pihak-pihak lain yang dapat membantu proses

pengawasan pada tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara,

dan yang menjadi hal penting yang dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta adalah

kerjasama dengan 25 Perguruan Tinggi se-Provinsi DKI Jakarta dan beserta

dengan stake holder terkait seperti pemantau pemilu: JPPR dan KIPP Jakarta

Dewan Pers, Komisi Penyiaran Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Komisi

Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta serta Forum Kerukunan Antar Umat

Beragama (FKUB) Provinsi DKI Jakarta.


a. Pencegahan


Dalam aspek pencegahan Bawaslu DKI Jakarta dan jajaran melakukan

bebrapa hal terkait dengan pencegahan pengawasan pemungutan dan penghitungan

suara dan rekapitulasi suara, yang pertama adalah secara internal artinya Bawaslu

DKI Jakarta mengintruksikan jajaran dibawahnya untuk melakukan koordinasi terkait

dengan berbagai pihak terutama KPU Kab/Kota masing-masing dan jajaran

dibawahnya secara berjenjang, yang kedua adalah dengan berkoordinasi dengan

pihak-pihak yang berkepentingan seperti tim pasangan calon masing-masing dan

juga pihak terkait dengan cara memberikan masukan atas adanya potensi

kerawanan dan potensi pelanggaran sehingga semua pihak menjalankan fungsi dan

perannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Kegiatan pencegahan lainnya adalah sosialisasi kepada masyrakat terkait

dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, agar masyrakat ikut

berpartisipasi menggunakan hak suaranya pada hari pencolosan, dan ajakan untuk

mengawasiTPS masing-masing dan laporkan jika menemukan adanya dugaan

pelanggaran ke pengawas pemilu terdekat atau kantor-kantor panwas terdekat atau

bisa melalui sms snter yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksanaan pengawasan Bawslu Provinsi dalam tahap rekapitulasi

penghitungan perolehan suara di fokuskan terhadap hal-hal:

a. Memastikan kebenaran dan ketepatan proses pergerakan surat suara dan

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

b. Memastikan keakurasian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan

c. Memastikan kelengkapan dan keamanan dokumen hasil rekapitulasi

penghitungan perolehan suara.

d. Memastikan ketaatan penyelenggara pemilu terhadap peraturan perundang-

undangan dalam pelaksanaan proses pergerakan surat suara dan rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara;

e. Memastikan netralitas PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU

dalam proses pergerakan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara;

f. Melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap

potensi pelanggaran yang dapat dilakukan dengan cara: a.koordinasi; b.

kerjasama; c. sosialisasi; dan d. publikasi; e.himbauan; f. pengawasan langsung;

g. peringatan dini; dan h. pelibatan masyarakat.



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelengara Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 jo Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu

Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota diberikan amanat untuk melaksanakan

pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan oleh

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang saat ini akan memasuki tahapan

Pemungutan dan Penghitungan di TPS. Untuk itu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

mengintruksikan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota untuk melakukan

pengawasan terkait dengan hal tersebut di atas dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

Dari uraian di atas Bawaslu Mengintruksikan jajaran dibawahnya untuk secara

berjenjang melakukan pengawasan terhadap tahapan pemungutan dan penghitungan

suara dan reakpitulasi suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

DKI Jakarta Tahun 2017, dengan memaksimalkan Pengawas TPS dan staf Bawaslu

DKI Jakarta yang dibagi berdasarkan Kab/Kota se Provinsi DKI Jakarta, dengan titik-

titik pengawasan sebagai berikut:

1. Persiapan Pemungutan Suara

Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU bahwa sebelum hari dan tanggal

pelaksanaan pemungutan suara paling lambat 5 (lima) hari Ketua KPPS wajib

mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, serta nama TPS kepada

Pemilih di wilayah kerjanya. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan

1.

2.

3.

Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya terkait

dengan kesiapan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di

TPS. Memastikan bahwa seluruh kesiapan Proses pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitungan Suara terkait dengan kebutuhan logistik

dan lainnya telah siap.

Mengintruksikan kepada Panwas Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI

Jakarta untuk melanjutkan intruksi ini kepada Panwascam dan PPL dan

Pengawas TPS


Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dilakukan menurut tata cara yang

lazim digunakan di desa atau nama lainnya/kelurahan yang bersangkutan. Ketua KPPS

menyampaikan formulir Model C6 untuk memberikan suara kepada Pemilih yang

terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK di wilayah kerjanya paling lambat3 (tiga) hari

sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara. Dalam formulir Model C6 sebagaimana

dimaksud, harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat dalam

memberikan suara di TPS. Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir

Model C6, setelah diterima dari KPPS. Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat

tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6, kepada keluarga

dengan menandatangani tanda terima.

2. Penyiapan Pembuatan TPS

Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan

TPS. yang dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat,

dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum,

bebas dan rahasia. Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud harus sudah selesai

paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. Dalam

pembuatan TPS sebagaimana dimaksud, KPPS dapat bekerja sama dengan

masyarakat.

TPS sebagaimana dimaksud dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10

(sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi

setempat. TPS sebagaimana dimaksud diberi tanda batas dengan menggunakan tali

atau tambang atau bahan lain. Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud

harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang cacat yang menggunakan

kursi roda. TPS dimaksud dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup,

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS, Pemilih,

dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak

memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan

suara di bilik suara;

b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat

pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan kedudukan Pemilih

membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.

3. Pembagian Tugas KPPS


Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai: a. tata

cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; b. pembagian tugas

Anggota KPPS.

4. Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS bersama sama Anggota

KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;

b. memasang salinan DPT di tempat yang sudah ditentukan;

c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan

administrasinya di depan meja Ketua KPPS;

d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk

yang telah disediakan.

Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 pada hari dan tanggal pemungutan

suara. Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud, dimulai pada waktu yang

ditetapkan sebagaimana dimaksud. Dalam hal rapat Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud belum ada Saksi atau Pemilih yang hadir, rapat ditunda sampai dengan

adanya Saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama selama 30 (tiga puluh) menit.

Apabila Saksi atau Pemilih sudah hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan

dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.

5. Pemberian suara pada surat suara

Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud ditetapkan

sebagai berikut:

a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS;

b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;

c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;

d. pemberian suara pada Surat Suara.

Dalam hal ini Pengawas TPS memastikan bahwa para pemilih adalah pemilih

yang sudah terdaftar sebagi pemilih dan ada pada salinan Daftar Pemilih Tetap. Dan

bagi pemilih yang menggunakan e-KTP harus dengan membawa Kartu Kelurga juga

Surat Keterangan yang dikelaurkan oleh pihak yang berwenang, serta waktu pengunna

hak pilih yang menggunakan e-KTP serta pengguna Formulir DPTb, dan memastikan

seluruhnya benar dan akurat.


6. Penghitungan Perolehan Suara di TPS

Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU pelaksanaan rapat penghitungan

suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat setelah waktu pemungutan suara

selesai. Jika pada jam tersebut masih berlangsung proses pemungutan suara maka

pelaksanaan penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara selesai.

Sebelum rapat Penghitungan Suara di TPS, Anggota KPPS mengatur sarana dan

prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara. Dalam hal ini Pengawas TPS

memastikan betul prosesnya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan yang terpenting adalah mekanisme sah dan tidaknya kertas

suara yang telah diberikan oleh pemilih pada saat pencoblosan.

7. Pemberian Salinan Formulir Model C-1 kepada saksi dan Pengawas TPS

Saksi dan Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur

dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam hal terdapat

keberatan Saksi atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau

mencocokan selisih perolehan suara dengan formulir sertifikat hasil penghitungan suara

dan C1 Plano. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/ Pengawas TPS dapat

diterima, KPPS mengadakan pembetulan saat itu juga. Pembetulan hasil penghitungan

perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan

menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPPS dan Saksi yang

hadir.

Dalam tahapan ini Pengawas TPS mengawasi seluruh proses dengan cermat,

baik seluruh aspek mkecermatan perolehan suara atau adanya keberatan dari para

saksi yang hadir, dan pengisian perolehan suara kedalam jenis formulir masing-masing

dan memastikan hal tersebut tidak tertukar, mana yang berada dalam kotak suara dan

mana yang berada diluar kotak suara, serta salinan yang harus diberikan kemasing-

masing saksi pasangan calon dan pengawas TPS.


a. Temuan

Bawaslu DKI Jakarta dan jajarannya pada saat hari pencoblosan melakukan

pengawasan melekat dan membagi staf Bawaslu DKI Jakarta untuk memastikan

secara langsung proses pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing


TPS, dengan Identifikasi Hasil Temuan Pengawasan Pemungutan Dan

Penghitungan, sebagai berikut:

No Identifikasi Hasil Pengawasan Keterangan

1 Logistik di TPS

Surat Suara Habis/Kurang

1. TPS 17 Penjaringan, Jakarta

Utara (Habis)

2. TPS 60,61,62 dan TPS40 Kayu

Putih (Habis)

3. TPS 21 Kebon Baru, Tebet,

Jakarta Selatan (Kurang)

4. TPS 52 Rawa Sengon, Klp

Gading Jakarta Utara (Kurang)

5. TPS 61 Kebon Banwang,

Jakata Utara (Habis)

6. TPS 23, Jl. Dokter Saharjo,

Manggarai, Tebet, Jakarta

Selatan (Kurang)

7. TPS 50 Kebon Baru, tebet,

Jaksel (Kurang)

Form DPTb Habis (hanya tersedia 20 lembar per-TPS)

1. TPS 89 Cengkareng Timur,

Jakarta Barat

2. TPS 001 Ujung Menteng,

Jakarta Timur

3. TPS 50 Klp Gading Barat,

Jakarta Utara

4. TPS 104, Pinus Elok, Jakarta

Timur

5. TPS 139, Pinus Elok,Jakarta

Timur

6. TPS 13 Meruya Utara, Jakarta

Utara

7. TPS 56 Kebon Bawang,

Jakarta Utara

8. TPS 21 dan TPS 41 Rusun

Petamburan, Jakarta Pusat

9. TPS 47 10. TPS 48 Moi Klp Gading,

Jakarta Utara 11. TPS 49 Moi Klp Gading,

Jakarta Utara

Surat Suara Tercoblos 1. TPS 15 dan 19 Petojo Selatan 2. TPS 06 Paseban Jakarta Pusat

Perpindahan surat

suara antar TPS (oleh

Petugas KPPS)

1. TPS 52 Rawa Sengon, Kelapa Timur, Jakarta Utara (dari TPS 39, Rawa Sengon)

2. TPS 23, Jl. Dokter Saharjo,


Manggarai, Tebet (diambil dari TPS 21, 22 dn 25 Jl. Dokter Saharjo, Manggarai, Tebet)

2 Pemilih

1. Membawa c6 Orang Lain

1. TPS 46 Johar Baru

2. TPS 01 Utan panjang, Jakarta

Pusat

3. TPS 29 Kalibata, Jakarta

Selatan

2. Membawa A5 yang diduga Palsu (4 Orang)

Dari TPS 24 Tanah Tinggi Jakarta

Pusat dipindah ke TPS 15

Kembangan Selatan, Jakarta

Barat

3. Pemilih Membawa C6 Ganda

TPS 26 Cipinang Besar Selatan

4. Pemilih

menggunakan KTP

Wilayah Lain (2

Orang). satu orang

mencoblos, satu org

dihentikan.

TPS 33 Gandaria Utara,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

TPS Jakarta Timur

3 Penyelenggaraan di TPS

2. Pemilih Terdaftar dlm

DPT tidak membawa

c6

1. TPS 14 Kebon Manggis, Matraman Jakarta Timur

2. TPS 25 Rawasari Apertemen Grand Pramuka, Jakarta Pusat

3. Memberikan

kesempatan pemilih

utk menggunakan hak

pilih tidak sesuai

dengan waktu yang

telah ditentukan.

TPS 25 Rawasari Apertemen Grand Pramuka, Jakarta Pusat

4. Pemilih yang sudah

membawa identitas

lengkap dan antri

pukul sblm pkl 13.00

tidak bisa

menggunakan hak

pilih

1. TPS 01 Ujung Menteng, Jakarta Timur

2. TPS 48 Moi Klp Gading, Jakarta Utara

3. TPS 49 Moi Klp Gading, Jakarta Utara

4. TPS 33 Kemayoran, Jakarta Pusat

5. TPS 88 Cengkareng Timur, Jakarta Barat

6. TPS 29 Apt. Mediterania, Jakarta Barat

7. TPS 13 Meruya Utara, Jakarta Utara

8. TPS 52 Klp. Gading Barat Jakarta Utara

9. TPS 01 Ujung Menteng, Jakarta Timur

10. TPS 30,31 dan 32 Kel. Menteng Atas, Jakarta Selatan

11. TPS 13 Meruya Utara,


Jakarta Utara

5. Pemilih DPTb membawa identitas yg tidak sesuai dengan aturan : c) KTP Reguler, blm

merekam d) Fotocopi KK e) A1 KWK(Bukti

Coklit)

1. TPS 104 Rusun Pinus Elok Blok B sekitar (FC, KK, A1 KWK)

2. TPS 140 Rawa bebek, Jakarta Selatan

3. TPS 27 dan 28 Apt. Kalcit Jakarta Selatan (K TP Reguler)

4 Pelanggaran Lainnya

1. Bentrok warga dengan relawan salah satu paslon

TPS 18 Petojo Utara, Jakarta

Pusat

2. Pemukulan kepada petugas KPPS

TPS 02 Kedoya Utara, Jakarta

Barat

Identifikasi Hasil Temuan Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Berdasarkan Hasil Pengawasan Dan Kabupaten/Kota

No Hasil

Pengawasan Jakarta Barat

Jakarta Pusat

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

Jakarta Utara

Kepulauan Seribu

Total

1 Logistik 1 4 1 2 8

2 Data Pemilih 9 6 13 9 6 43

3 Pungut Hitung 4 4 1 4 13

4 TPS Tidak

Steril 4 1

5

5 Pelanggaran

Lainnya 5 3 2 4

14

Jumlah 23 13 18 13 16 0 83


b. Rekomendasi

Atas Penyelenggaraan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Rabu, 15 Februari 2017, maka Bawaslu DKI menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawaslu DKI dan Jajarannya akan menindaklanjuti seluruh dugaan pelanggaran

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

a) Tindak Pidana Pemilu (bagi Pemilih yang terbukti memilih lebih dari satu kali,

menggunakan dokumen orang lain dan atau dipalsukan serta Politik Uang/suap)

b) Administrasi Pemilu (merekomendasikan pemilihan ulang, penghitungan ulang,

penyelenggara yang terindikasi suap untuk tidak digunakan lagi tenagannya,

sampai pembatalan paslon)

c) Kode etik Penyelenggara

2. Bawaslu DKI dan Jajarannya akan melakukan langkah-langkah investigatif sesuai

dengan kewenangannya untuk melakukan penelusuran atas dugaan-dugaan motif

lain, dalam penggunaan c6 orang lain, penggunaan c5 Palsu, penggunaan c6 palsu,

Surat Suara yang sudah tercoblos, dan dugaan mobilisasi massa (kepada pemilih

DPTb). Terkait dengan dugaan tindak pidana diatur dalam pasal Pasal 178A

Menyebutkan :Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja

melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk

menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua

puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling

sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak

Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

3. Menghimbau kepada KPU DKI agar melakukan evaluasi secara massif kepada

petugas KPPS di TPS pada pelaksanan pemilu selanjutnya.

4. Kami mengucapkan terima kasih kepada Jajaran Kepolisian atas pelaksanan

pengamanan di setiap TPS dan meminta untuk senantiasa menindak tegas jika

ditemukan gangguan, ancaman dan gangguan yang terkait dengan pelaksanaan

pemungutan dan penghitungn suara di TPS.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi 1. Dari proses Rekap Hitung ini, Bawaslu DKI Jakarta merekomendasikan kepada

KPU DKI untuk memperbaiki secara mendasar manajemen dan administrasi


Pemilu, perbaikan secara mendasar dan berkualitas pada pengadaan dan

distribusi logistik Pemilu, meningkatkan kualitas dan integritas KPU khususnya

pada level tingkatan yang paling bawah seperti petugas KPPS dan PPS dengan

pemberian Bimbingan Teknis yang memadai, dan lain sebagainya.

2. Terhadap pelanggaran-pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh petugas

KPPS, PPS dan PPK, Bawaslu Provinsi DKI merekomendasikan kepada KPU

Provinsi DKI untuk mengambil tindakan tegas, dengan cara tidak melibatkan lagi

mereka pada kegiatan-kegiatan Pemilu di masa datang. Sedangkan terkait

dengan adanya dugaan yang mengarah kepada tindak pidana Pemilu, Bawaslu

Provinsi DKI tetap akan memproses dan meneruskannya sesuai dengan

peraturan-perundangan. Sebaliknya kepada Parpol, Saksi atau masyarakat yang

mempunyai bukti-bukti cukup dan otentik terjadinya pelanggaran Kode Etik

Pemilu atau menyangkut integritas Penyelenggara Pemilu, dipersilahkan untuk

menempuh jalur hukum, misalnya mengadukan kepada DKPP.

3. Pada dasarnya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengharapkan agar hasil Rekap

Hitung Tingkat Provinsi DKI Jakarta diterima dengan bulat, dan tidak perlu lagi

dipersoalkan termasuk nanti pada putaran. Sikap elegan dan sportif ini penting

ditunjukkan bukan saja merefleksikan kematangan dan jiwa besar dalam

berdemokrasi, melainkan juga karena proses Rekap dari semua

tingkatan/jenjang sudah dilakukan dan secara umum telah mendapat

persetujuan atau pengesahan Saksi setiap pasangan calon. Meskpun demikian,

tentu saja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak bisa mencegah manakala ada

para pihak yang tidak puas dengan Rekap Hitung di Tingkat Provinsi.


Dalam tahapan rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara pemilu legislative

Bawaslu DKI Jakarta dan jajaranya sampai tingkat bawah tidak mengalami kendalai

yang berarti, hal ini karena disetiap jenjang tingkatan secara personel sudah sangat

cukup dan ideal, karena pada saat rekap tingkat PPS ada pengawas lapangan atau

PPL, dan pada saat rapat pleno ditingkat PPK ada panwascam dan pada saat rapat

pleno rekapitulasi tingkat Kota juga ada Pnawaslu Kabupaten/Kota pun demikian pada

saat rapat pleno tingkat Provinsi, Bawaslu dan Jajaranya pun hadir dalam rapat pleno

rekapitulasi tersebut, namun yang perlu dimaksimalkan adalah pergerakan kotak suara

pada setiap jenjang haruslah benar-benar diawasi secara serius, guna memastikan

bahwa dokumen yang terkait masih dalam keadaan utuh sampai pada tingkatan di

atasnya.


Namun perlu ada upaya peningkatan penunjang fasilitas dalam mengawasi

perjalanan kotak suara di setiap jenjangnya sebagai contoh alat untuk merekam kotak

suara baik dalam bentuk gambar oleh kamera ataupun video dalam bentuk handycam,

serta kendaraan operasional yang memadai, sehingga pengawasan terhadap

perjalanan kotak suara dapat secara maksimal dilakukan.

Dalam proses rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara di tingkat

provinsi DKI Jakarta pada prinsipnya adalah berjalan dengan baik, namun ada

beberapa catatan penting diantaranya adalah :

1. Mekanisme penyelesaian rekap berjenjang dimana penyelesaian terhadap hasil

perolehan suara di selesaikan pada tingkatnya, sebagai contoh permasalahan

yang ada di TPS di selsaikan di TPS, karena penyelenggara di tingkat TPS ada

perwakilan dari Saksi masing-masing pasangan calon dan juga Pengawas TPS,

pun demikian pada tingkat PPS, PPK sampai dengan tingkat provinsi.

2. Subtansi permasalahan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara adalah

perolehan suara masing-masing pasangan calon bukan pada hal lainnya, maka

sebaiknya perlu ada aturan yang jelas tentang mekanisme perselisihan pada

saat proses rekapitulasi, tetapi yang mendasar adalah jumlah pemilih tetap dan

jumlah pemilih tambahan baik yang menggunakan suket (surat keterangan)

ataupun e-KTP (KTP elektronik)

3. Terhadap adanya pernyataan keberatan yang ajukan oleh masing-masing saksi

pasangan calon harus memiliki dampak hukum terhadap proses rekapitulasi,

maka perlu dibuatkan aturan yang lebih jelas dan terperinci.


Berdasarkan pengamatan dan pencermatan terhadap jalannya proses Rekap

Hitung Tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi DKI mencatat sejumlah isu dan agenda

strategis dan penting yang menjadi sorotan peserta Rapat Rekap Hitung, yang

diharapkan menjadi perhatian bersama, khususnya KPU Provinsi DKI. Berbagai isu dan

agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sorotan tajam dari para saksi pasangan calon terkait dengan manajemen

dan administrasi Pemilu, baik yang terkait langsung dengan kegiatan

Pungut Hitung maupun berbagai aspek pendukung lainnya, seperti

koordinasi dan komunikasi di lingkungan internal KPU DKI hingga jajaran di

tingkat bawah, problem inkonsistensi dan distorsi dalam penegakan

regulasi, problem sosialisasi, administrasi dan manajemen Pemilu,


pengadaan dan terutama distribusi logistik Pemilu khususnya surat suara,

dan lain sebagainya.

2. Sorotan tajam terhadap kinerja Penyelenggara Pemilu pada tingkatan atau

level Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia

Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Bentuk-bentuk sorotan tajam tersebut mencakup aspek integritas,

profesionalitas dan kinerja Penyelenggara Pemilu.

3. Yang tak kalah penting adalah banyaknya pemilih yang menggunakan hak

pilih namun tidak terdaftar dalam DPT atau dengan memilih menggunakan

e-KPT dan KK, serta Surat Keterangan atau Suket yang terjadi pada hari

pencoblosan, serta batas waktu proses pemilihan yang seharusnya menurut

aturan di tutup pukul 13:00 wib tetapi masih ada antrian panjang untuk

menggunakan hak pilihnya.

4. Adanya kertas suara yang kurang di beberap TPS, dan terkait dengan

formulir Daftar pemilih tambahan yang habis mesti dalam peraturan hal

tersebut bukan menjadi keharusan namun karna faktor ketidak pahaman

atau faktor tekanan hal tersebut menjadi masalah tersendiri.

5. Adanya kasus tekanan/Ancaman dari oknum yang berada diluar wilayah

TPS menjadi hal tersendiri namun demikian menjadi catatan atas hasil

perbaikan penyelenggaran pemilihan yang lebih demokratis, sehingga pihak

keamanan dalam hal ini kepolisian harus lebih tegas dan berani menindak

sesuai dengan ketentuan yanga ada.


BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum, tingkat partisipasi pemilih pada putaran pertama pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 mencapai 71,1%. Jumlah ini

hampir mendekati target Nasional pada Pilkada serentak. Target Nasional hanya

77,5%. Dalam pergelaran Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 putaran pertama, secara

keseluruhan proses pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi DKI

Jakarta dapat dikatakan sebagai wilayah yang kondusif dibanding wilayah lainnya yang

juga melaksanakan pilkada serentak.

Tahapan demi tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi DKI Jakarta berjalan dengan baik walaupun terdapat kekurangan

disana-sini namun hal tersebut bukanlah kendala yang berarti, karena Semua

berlangsung prosedural dan sesuai ketentuan yang ditentukan.

Mulai dari tahapn persiapan hingga pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar

pemilih, Kampanye, distribusi logistik hingga proses pemungutan dan penghitungan

suara serta rekapitulasi suara sampai dengan penetapan pemilihan putaran kedua yang

dimana sesuai dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta

sebagai Ibukota negara, yang mana dalam salah satu pasalnya pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang tidak mencapai perolehan suara sampai

dengan 50 % ditambah satu akan mengikuti pemilihan pada putaran kedua.

Namun yang menjadi persoalan tersendiri adalah terkait dengan data pemilih

yang pada hari pemungutan dan penghitungan suara melonjak drastis terkait dengan

pengguna Surat keterangan atau suket atapun pengguna KTP elektronik, hal ini perlu

menjadi perhatian khsus karena disatu sisi penyelenggara dalam hal ini KPU harus

memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih harus bisa menggunakan hak

konstitusi tersebut, namun disisi lain mekanisme atau aturan dalam proses


pemutakhiran data dan daftar pemilih serta pencocokan dan peneltiana data pemilih

hingga penyempurnaan data dan daftar pemilih dinilai masih kurang maksimal, bisa jadi

karena petugas emutakhiran data pemilihnya yang kurang maksimal atau karena warga

yang kurang tingkat partisipasinya, kdepan hal tersebut harus dikirkan secara baik

karena hampir setiap penyelenggaran pemilu hal yang menjadi problem besarnya

adalah persialan data pemilih.

Dan yang menjadi catatn tersendiri dari aspek regulasi dan peraturan perundang-

undangan yang ada khususnya pada pemilihan gubernur, buapti dan walikota serentak

jilid dua, regulasi atau peraturan perundangan-undangan belum siap secara waktu hal

ini terbukti bahwa dari mulai terbitnya Peraturan pemerintah pengganti undang-undang

atau perpu yang kemudian berubah menjadi Undang-undang direvisi samapai dengan

tiga kali revisi, kedepan hal ini menjadi catatan tersendiri

Bawaslu DKI Jakarta mengusulkan kedepan regulasi dan peraturan perundang-

undangan dalam pemilihan pilkda serentak dpada saat pembahan dan penetapannya

digunakan atau diberlakukan bukan pada saat akan diselenggarakan pilkada di tahaun

yang sama tetapi untuk periode berikutnya, kenapa hal ini dilakukan untuk memutus

konflik kepetingan dari si pembuat undang-undang, karena kita tahu yang membuat

undang-undang adalah anggota DRI RI dari partai politik, dan yang bertarung dari

kader-kader partai politik di periode yang sama sehingga syarat kepentingan begitu

kental, tetapi jika digunakan untuk periode berikutnya, orang-orang yang duduk sebagi

anggota DPR RI bisa jadi dari orang yang berbeda walapun dari partai politik yang

sama, apalagi kedepan pilkada serentak baik pemilu legislatif dengan pemilu presiden

dan wakil presiden ataupun dengan pemilu kepala daerah.

B. Rekomendasi

Dalam pelaksanaan pengawas di Provinsi DKI Jakarta pada Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaanya pengawasan masih sedikit

banyak terkendala baik yang sifatnya tehnis ataupun non tehnis, namun secara

keseluruhan berdasarkan tahapan yang ada mulai dari mekanisme pengawasan

sampai dengan penanganan dugaan pelanggaran baik yang bersifat administrasi

ataupun dugaan pidana pemilu dan pelanggaran etik oleh penyelenggara, semuanya

sudah terangkum dalam laporan ini beserta dengan lampiran-lampiran dan rekapitulasi

setiap tahapan, sebagai upaya mengevaluasi setiap permasalahn yang timbul di setiap

tahapan maka Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, merekomendasikan beberapa hal yang

berkaitan dengan pelaksanaan dan juga pengawasan, adalah sebagai berikut:


1. Tahapan DPT

Tahapan pendataan daftar pemilih bukan semata hanya urusan pemilu, tetapi

lebih jauh bahwa hak dasar setiap warga Negara haruslah dilindung secara baik, maka

tak heran dalam prosesnya KPU selalu saja mengupayakan bahwa setiap warga

Negara yang sudah berhak memilih haruslah terdaftar dalam daftar pemilih, apakah

pada saat awal terdaftar dalam DPS atau daftar pemilih sementara, lalu daftar pemilih

tetap atau DPT, bila tidak terdaftar juga dalam rangkaian maka harus dimasukan ke

dalam daftar pemilih tambahan atau DPTb, bahkan pada hari pencoblosan khususnya

warga DKI Jakarta bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunujkan kartu identitas

e-KTP dan Kartu Kelurga termasuk juga Surat Keterangan atau Suket yang dikeluarkan

dinas dukcapil provinsi DKI Jakarta, begitu pentingnya harga seorang pemilih, dalam

hak konstitusinya, maka tak heran dalam setiap kali pemilu DPT menjadi hal yang

sangat seksi atau menarik perhatian semua pihak.

Dalam pandangan Bawaslu DKI Jakarta berdasarkan pemantauan dan hasil

pengawasan ada beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu:

1. Perlu ada sebuah lembaga yang khusus mengelola data pemilihyang berkaitan

tentang masalah kepemiluan, dengan cara singkronisasi pihak terkait, dalam hal

ini bisa saja seperti Badan Pusat Statistik, Kementrian dalam negeri, kementrian

kesehatan, dinas terkait, seperti pemakaman, dan catatan sipil.

2. Update terhadap data pemilih haruslah dilakukan secara periodic jangan hanya

pada saat-saat menjelang pelaksanaan pemilu.

3. membuat sebuah aturan yang dapat mengakomodir hak warga Negara terutama

hak dipilih dan memilih yang diatur oleh Undang-undang, sehingga kisruh

terhadap DPT tidaklah berlarut-larut.

4. KPU beserta jajaranya dalam penerimaan data pemilih yang diberikan oleh

pemerintah melalui mendagri harus memastikan bahwa data yang diterima

bukanlah data mentah tetapi data yang sudah diawal telah mengalami

singkronisasi dengan beberapa pihak terkait.

2. Pencalonan

Hal yang paling mendasar dari aspek pengawasan pencalonan adalah

memastikan bahwa persyaratan administrasi benar-benar berdasarkan apa yang

ada pada peraturan perundang-undangannya, hal ini penting untuk memastikan

bahwa calon tersebut memang benar secara hukum dalam proses pencalonannya,

oleh karenanya KPU dan jajaran dibawah ini harus bisa membuka akses Bawaslu

DKI Jakarta untuk melihat secara langsung dokumen kelengkapan dari setiap bakal


caleg yang diajukan. Kelengkapan ini tentu juga memuat syarat calon dan syarat

pencalonan karena hal ini adalah berbeda.

3. Kampanye

Dari beberapa penjelasan diatas soal kampanye maka ada beberapa catatan

yang berkaitan dengan hal diatas atau yang perlu dicermati dari tahapan kampanye

adalahsebagai berikut :

a. Regulasi Kampanye

Karena perkembangan media kampanye ini begitu berkembang maka

pelanggaran pun sering di lakukan pihak yang berkampanye, maka KPU sebagai

lembaga yang mengatur mekanisme pemilihan membuat semacam aturan baru

bagi para peserta kampanye yang menggunakan media elektronik atau dengan

kata lain media sosial yang begitu bebas dan hampir dimiliki oleh penduduk DKI

Jakarta, hal ini menyangkut apakah informasi tersebut benar atau tidak namun

sudah terlanjur di broadcast sebagai info terkait dengan proses pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, oleh karenanya harus ada regulasi khusus terkait

dengan model kampanye di media sosial.

b. Batasan Waktu Kampanye

UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, buapti dan walikota,

kampanye pemilu legislatif dimulai tiga hari setelah partai ditetapkan secara

resmi sebagai peserta pemilu dan berakhir saat dimulainya masa tenang.

Artinya, masyarakat akan menghadapi terpaan kampanye beragam kekuatan

yang bertarung. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tak hanya

metode rapat umum, iklan di media cetak dan elektronik baru bisa digunakan 21

hari sebelum masa tenang. Dalam praktik demokrasi elektoral di Indonesia, fase

kampanye kerap menjadi satu titik krusial yang memengaruhi kualitas

penyelenggaraan pemilu, terutama hubungannya dengan pendidikan politik

warga masyarakat. Hal kunci yang sering menjadi persoalan dalam fase

kampanye adalah komitmen untuk menghormati dan menjalankan kesepakatan

aturan main.

c. Batasan Alat Peraga


Dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi DKI Jakarta,

Alat Peraga Kampanye dan Bahan kampanye semuanya disediakan oleh KPU

DKI Jakarta hal ini sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentu

semangatnya sama adalah aspek penyetaraan, namun demikian setiap

pasangan calon diberikan peluang untuk membuat alat peraga dan bahan

kampanye yang bisa saja dibuat tambahan tetapi dengan jumlah yang sudah

dibatasi, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, namun pada

kenyataannya ada saja pasangan calon yang membuat tambahan alat peraga

dan bahan kampanye yang tidak sesuai denga apa yang sudah ditetapka oleh

KPU DKI Jakarta.

d. Kampanye Media Massa

Perihal kampanye politik, peraturan dan perundang-undangan yang menjadi

acuan bukan hanya terbatas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, melainkan juga merujuk pada

UU No. 32/2002 tentang Penyiaran serta UU No.40/1999 tentang Pers. Terlebih

apabila itu menyangkut media massa. Dalam upayanya untuk mewujudkan

kebebasan pers dan tinjauan positif atas pelaksanaan kampanye di media

massa, maka sudah semestinya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi

Pemilihan Umum (KPU), Banwaslu, Dewan Pers untuk duduk bersama

menyiapkan beberapa aturan tentang batasan kampanye di media massa.

e. Pengawasan Penyiaran

Guna memperbaiki kualitas kampanye di media penyiaran, ada beberapa faktor

yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, faktor struktural, harus adanya

koordinasi yang lebih intensif, fungsional, dan komplementer antarpenyelenggara

pemilu; dalam hal ini KPU dan Bawaslu dengan Komisi Penyiaran Indonesia dan

Dewan Pers. KPU telah menetapkan peraturan No 1/2013 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kampanye Legislatif.

Kedua, faktor substansial, yakni menyangkut sejumlah aturan yang memerlukan

ketatnya sistem pengawasan di lapangan. Hal ini terkait dengan media partisan

atau televisi yang diduga berafiliasi atau mendukung pasangan tertentu, apalgi

dikemas sedemikian rupa sehingga tidak nampak apakah kampanye atau

pemberitaan kampanye hal ini harus lebih di atur lagi sehingga aspek

pemerataan dalam kampanye dimedia penyiaran sama.


KPI juga perlu mengatur secara lebih operasional tentang beberapa hal, antara

lain berapa kali diperbolehkannya running text dan superimpose dalam sehari,

penyiaran jajak pendapat, dialog/talkshow, dan jenis siaran lain yang sangat

mungkin menjadi kampanye terselubung para kontestan pemilu.

f. Kampanye Terbatas

Dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2016, pelaksanaan kampanye yang

diperbolehkan hanyalah kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap

muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat

peraga. Sedangkan kampanye melalui rapat terbuka dan rapat umum, serta

menggunakan media massa cetak dan elektronik baru diperbolehkan selama 21

hari menjelang pemungutan suara,. Tata tertib kampanye oleh parpol sejatinya

benar-benar dipatuhi guna menghadirkan modus informasi politik yang elegan

dan penuh pencerahan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan guna

melaksanakan pemilu secara berkualitas adalah dengan memperbanyak

kampanye yang bersifat dialogis yakni melaksanakan pendekatan sesuai

kapasitas anggota masyarakat yang dituju- sebab tidak semua masyarakat

memiliki pemahaman yang seragam tentang arti agenda kampanye.

g. persoalan penghadangan saat kampanye

pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi DKI Jakarta tahun

2017, diwarnai oleh maraknya penghadangan kampanye yang dilakukan oleh

sejumlah oknum terhadap pasangan calon tertentu hal ini menjadi catatan

tersendiri karena penolakan tersebut memiliki latar belakang tersendiri yang

disebabkan oleh adanya informasi yang beredar atas pasangan calon tertentu,

hal ini tren baru dalam pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta.

1. Dana Kampanye

Terkait dengan Dana Kampanye dapat direkomendasikan sebagai berikut:

a) Regulasi dan ketentuan ketentuan lebih lanjut mengenai aturan yang lebih jelas

dan mendetail. Banyak kekosongan hukum yang masih banyak diisi, sanksi yang

tidak hanya tegas, namun jelas dan menyeluruh agar penegakan hukum dapat

berjalan dengan baik. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan

kewenangannya dapat membuat peraturan yang dimaksud. Penulis juga


berharap peraturan tersebut nantinya dapat dibuat tepat waktu dan dapat

disosialisasikan dengan baik.

b) Tim pasangan calon atau bahkan pasangan calon untuk menyertakan laporan

catatan sumbangan yang pengeluaran ke KPU dan dipublikasi lewat website

KPU atau website kandidat atau sarana lain yang dapat dijangkau oleh public.

c) KPU seharusnya menjadikan Momentum pelaporan periodik dana kampanye

partai sebagai upaya untuk menguji aspek kepatuhan peserta pemilu

d) KPU untuk secara tegas meminta pasangan calon dan tim kampanye

memperbaiki laporan awal dana kampanyenya dan disertai kelengkapan laporan

sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan KPU.

e). Publik pemilih untuk memantau kebenaran laporan yang disampaikan oleh

Partai Politik sekaligus menilai partai mana yang dipandang baik dari sisi

akuntabilitas keuangan kampanye.

2. Pengadaan dan Distribusi Logistik

Pengadaan dan distribusi logistic pilkada 2017 sangatlah penting dimana segala

kebutuhan yang berkaitan dengan proses pemilu logistic menjadi hal yang paling

krusial, oleh karena yang menjadi catatan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam

pengadaan distribusi logistic adalah sebagai berikut :

1. Proses pengadaan logistic pemilu haruslah disesuaikan dengan wilayah

geografis tertentu sehingga dalam hal pendistribusian tidaklah terlampau

mengalami kendala teknis berarti.

2. Dalam hal pengadaan pihak terkait dalam hal ini KPU dan perusahaan

pencetak kertas suara dan kebutuhan lainnya, haruslah mengikuti prosedur

sebagaimana mestinya, sehingga dalam prosesnya dapat dipertanggung

jawabkan, sebagai contoh mengenai hologram, yang seharusnya dalam

bentuk hologram cetak namun prakteknya dalam bentuk hologram stiker

atau tempel, hal ini jika diantisipasi adanya pihak yang tidak bertanggung

jawab melakukan pemalsuan terhadap segala jenis kebutuhan logistic.

3. Dalam hal penyandang disabilitas kebutuhan logistic terhadap mereka

menjadi prioritas dengan cara mengelola data berapa jumlah penyandang

difabel tersebut, dan KPU DKI Jakarta harus menaruh perhatian lebih

terhadap hal ini.

4. Proses pelipatan kertas suara dan pemisahanya berdasarkan dapil haruslah

professional dengan memperhatikan para pekerjanya sehingga sedapat

mungkin menghindarai rusaknya kertas suara atau bahkan kekurangan.


5. Mempertimbangankan model baru dalam hal kebutuhan logistic, semisalnya

menggunakan system modern seperti e-voting, utnuk menghindari

kebutuhan logistic atau kertas suara yang banyak, sehingga efektif dan

efesiensi anggaran bisa dimaksimalkan

3. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Hal mendasar yang dalam kesimpulan pemungutan dan penghitungan suara

adalah pemahaman terhadap anggota KPPS terhadap peraturan perundangan-

undangan, serta penguatan kapasitasnya pada saat bimbingan tekhnis pengawas

diikutsertakan sebagai bagian dari penguatan kapasitas atas hal apa saja yang

harus dilkukan oelh anggota KPPS pada saat hari pemungutan dan penghitungan

suara, atau dengan menyeleksi secara ketat terhadap pola rekruitmenya

Selanjutnya pemilhan dokumen pada saat hari pemungutan dan penghitungan

suara dibuat secara jelas sehingga mana dokumen yang harus masuk dan tersegel

dapat dipisahkan dengan baik dan benar.

4. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara

Dalam proses rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara di tingkat

provinsi DKI Jakarta pada prinsipnya adalah berjalan dengan baik, namun ada

beberapa catan penting diantaranya adalah :

1. Mekanisme penyelesaian rekap berjenjang dimana penyelesaian terhadap hasil

perolehan suara di selesaikan pada tingkatnya, sebagai contoh permasalahan

yang ada di TPS di selsaikan di TPS, karena penyelenggara di tingkat TPS ada

perwakilan dari Saksi masing-masing pasangan calon pun demikian pada tingkat

PPS, PPK sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

2. Subtansi permasalahan rekaptulasi dan penetapan hasil perolehan suara adalah

perolehan suara masing-masing partai politik dan calon perseorangan bukan

pada hal lainnya, maka sebaiknya perlu ada aturan yang jelas tentang

mekanisme perselisihan pada saat proses rekapitulasi

3. Terhadap adanya pernyataan keberatan yang ajukan oleh masing-masing saksi

pasangan calon harus memiliki dampak hukum terhadap proses rekapitulasi,

maka perlu dibuatkan aturan yang lebih jelas dan terperinci.

C. Regulasi dan Peraturan Perundang-undang


Bawaslu DKI Jakarta mengusulkan kedepan regulasi dan peraturan perundang-

undangan dalam pemilihan pilkda serentak pada saat pembahan dan penetapannya

digunakan atau diberlakukan bukan pada saat akan diselenggarakan pilkada di tahun

yang sama tetapi untuk periode berikutnya, kenapa hal ini dilakukan untuk memutus

konflik kepetingan dari si pembuat undang-undang, karena kita tahu yang membuat

undang-undang adalah anggota DRI RI dari partai politik, dan yang bertarung dari

kader-kader partai politik di periode yang sama sehingga syarat kepentingan begitu

kental, tetapi jika digunakan untuk periode berikutnya, orang-orang yang duduk sebagi

anggota DPR RI bisa jadi dari orang yang berbeda walapun dari partai politik yang

sama, apalagi kedepan pilkada serentak baik pemilu legislatif dengan pemilu presiden

dan wakil presiden ataupun dengan pemilu kepala daerah.

BAB I - Bawaslu DKI Jakarta

Documents