Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (Renja) merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan perangkat daerah yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan (Permendagri No. 86 Tahun 2017). Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah didefinisikan juga sebagai dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah
100
Embed
BAB I PENDAHULUAN · 2019-10-08 · 1.4. Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun dengan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Renja) merupakan dokumen perencanaan yang memuat
program dan kegiatan perangkat daerah yang diperlukan untuk mencapai
sasaran pembangunan (Permendagri No. 86 Tahun 2017). Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah didefinisikan juga sebagai dokumen
perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi
daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan
pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada
umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat
fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja PD
merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah
terendah dan terkecil. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan
pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah
sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
2
untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berfungsi untuk
menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam
Renstra Perangka Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya
lebih operasional.
Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD,
adalah sebagai berikut:
a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada
rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja PD didasarkan atas
pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan
daerah yang memerlukan prioritas penanganan dengan
mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
c. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan
merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan
RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan
APBD;
d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan
target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total
kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.
Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah bahwa Renja
Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu
menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah
dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menjadi satu
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
3
kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja
Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat
Daerah secara terpadu dan sistematis. Renja Perangkat Daerah digunakan
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran - Organisasi Perangkat
Daerah (RKA-PD) yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan
Anggaran – Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD).
Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan
Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan
penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah
yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan
RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi
penyusunan RKP, Renstra PD, dan RPJMD, bagi RKA-OPD, KUA, PPAS, dan
RAPBD.
1.2. Landasan Hukum.
Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangka Daerah Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
4
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
5
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
6
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009;
24. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun
2004;
25. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota;
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
7
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembagunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2005 -2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor5);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat;
31. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
32. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas
Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat;
1.3. Maksud dan Tujuan.
Maksud disusunnya Renja DINAS SOSIAL Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2019 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
8
kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta
menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam
Renja PD dan Rencana Kerja Anggaran PD. Sedangkan Tujuan Penyusunan
Rencana Kerja DINSOS Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
1) Mendeskripsikan tentang program dan kegiatan prioritas yang akan
dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang
berpedoman pada Renstra dan RKPD provinsi Nusa Tenggara Barat.
1.4. Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Sosial Provinsi
Nusa Tenggara Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun Lalu dan Capaian Perangkat Daerah.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu penting penyelenggara Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
9
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
BAB V : PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
10
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan bidang sosial yang diarahkan kepada
penanganan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2018 tidak mengalami
hambatan dan kendala yang berarti hal tersebut dapat dilihat dalam
pencapaian realisasi kinerja dan realisasi anggaran yang terpenuhi sesuai
harapan, bahkan untuk realisasi kinerja melampaui target, namun
demikian tidak dipungkiri bahwa masih ada beberapa program dan
kegiatan prioritas yang realisasi anggaran dan target fisiknya yang masih
belum tercapai maksimal atau tidak sesuai dengan target yang telah
direncanakan, adapun realisasi program dan kegiatan yang telah tercapai
dan yang belum tercapai baik dari sudut pandang kinerja maupun
keuangan pada tahun anggaran 2018, dapat disajikan dalam table di
bawah ini :
Dinas Sosial sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah melaksanakan tugas bidang sosial, dan pada tahun 2019 ini
merupakan Tahun Ke3 (tiga) untuk mengukur tercapai tidaknya pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
11
melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) DINSOS PROVINSI NTB ini
menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran
dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DINAS SOSIAL PROVINSI
NTB selama tahun 2018. Capaian indikator kinerja program dan kegiatan
dapat di lihat pada table di bawah ini :
Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2018
NO. PROGRAM
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT Dan PMKS Lainnya
Meningkatnya Kemampuan & Kemandirian Keluarga Fakir Miskin, KAT Dan PMKS Lainnya
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayaa Fakir Miskin, KAT Dan PMKS Lainnya
Terlaksananya sosialisasi penguatan program PKH didaerah bagi petugas dan pendamping fasdik, faskes dan sosial program PKH
10 Kab/Kota
10 Kab/Kota
Pemberdayaan fakir miskin
Tersalurkannya bantuan bagi KUBE fakir miskin melalui bantuan peralatan usaha
10 Kab/Kota
100 Kelompok
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Terlaksananya kegiatan penjajagan awal study kelayakan lokasi KAT, pemetaan sosial pemberdayaan ekonomi keluarga KAT dan semiloka daerah study kelayakan
3 Kegiatan 3 Kegiatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terpenuhinya monev pelayanan fakir miskin dan PMKS lainnya
1 Laporan 1 Laporan
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
12
NO. PROGRAM
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya kualitas Pelayanan dan reahbilitasi kesejahteraan sosial
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
Terlaksananya layanan dan perlindungan sosial, hokum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
1 Tahun 34 Kasus
Pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma center termasuk bagi korban bencana
Tertanganinya psikososial bagi PMKS dan korban bencana ditrauma center
1 Tahun 89 Orang
Pembinaan kesejahteraan sosial anak
Terlaksananya kesejahteraan sosial anak melalui kegiatan Hari Anak Nasional (HAN)
1 Kegiatan 200 Orang
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Tersalurkannya honorarium petugas droping air bersih
1 Kegiatan 12 Orang
Terlaksananya forum silaturahim kearifan local dengan tokoh lintas agama/toma / budayawan dan tokoh lainnya
1 Kegiatan 100 Orang
Tersalurkannya jasa petugas lapangan pendamping kegiatan sosial (Satgas P3S)
10 Orang 10 orang
Tersalurkannya droping air bersih se Pulau Lombok
5 Kab/Kota 4 Kab Kota, 705.000 liter
air dan 5.389 Jiwa
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
13
NO. PROGRAM
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Tersalurkannya bantuan tandon untuk daerah terdampak kekeringan
1 Paket 16 Buah
Terlaksananya monev pelayanan dan rehabilitasi sosia
1 Laporan 1 Laporan
3. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Meningkatnya kapasitas para penyandang cacat dan trauma
Perlindungan dan rehabilitasi dalam shalter home
Terlaksananya perlindungan dan rehabilitasi dalam shalter home
150 Orang 150 Orang
4. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan kesejahteraan sosial
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia Usaha
Terlaksananya kegiatan pertemuan forum CSR dalam meningkatkan peran aktif dan dunia usaha dalam pembangunan kesos
1 Kegiatan 120 Orang
Pengembangan model kelembagaan sosial
Terlaksananya kegiatan lokakarya tentang pelayanan dan penanganan PMKS, musyawarah daerah LKKS dan peringatan hari pahlawan
3 Kegiatan 3 Kegiatan
UPT DINAS SOSIAL........ 5. Pembinaan
anak terlantar dalam panti
Meningkatnya pelayanan dan perlindungan bagi anak terlantar
Pelayanan dan perlindungan bagi anak terlantar
Anak yang dilayani dan dilindungi di BSAA “Generasi Harapan” Mataram
80 orang 80 orang
Anak yang dilayani dan dilindungi di BSPPA “Sasambo Matupa” Selat Narmada
540 orang 540 orang
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
14
NO. PROGRAM
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Anak yang dilayani dan dilindungi di BSBR “Karya Mandiri” Putra Mataram
80 orang 80 orang
6. Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
Meningkatnya pembinaan dan rehabilitasi bagi lanjut usia
Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo
Lansia yang dilayani di BSLU “Mandalika” Mataram
80 orang 80 orang
Lansia yang dilayani di BSLU “Meci Angi” Bima
50 orang 50 orang
7 Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, Eks Psikotik, dan Penyakit Sosial lainnya).
Meningkatnya pembinaan dan rehabilitasi bagi gelandangan/ pengemis, WTS dan eks Psikotik
Pemberdayaan eks penyandang penyakit social (eks napi, PSK, Eks Psikotik, dan Penyakit Sosial lainnya).
Wanita tuna susila yang mendapat rehabilitasi di BSKW “Mirah Adi” Mataram
50 orang 50 orang
Eks psikotik yang mendapat rehabilitasi di BSBL “Mutmainah” Selebung Loteng
100 orang
100 orang
Gelandangan pengemis yang mendapat pembinaan di BSBK “Madani” Aikmel Lotim
150 orang 150 orang
Indikator kinerja daerah yang digunakan untuk mengukur kinerja Dinas
Sosial Provinsi NTB beserta UPTD nya sesuai dengan RPJMD 2013-2018
adalah Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS). Tahun 2013 cakupan penanganan PMKS baru 1,58%. Berbagai
program dan kegiatan dalam rangka penanganan PMKS telah dilakukan oleh
Dinas Sosial Provinsi NTB baik di dinas induk maupun UPTD Dinas Sosial
yang secara langsung melaksanakan pelayanan bagi PMKS. Cakupan
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
15
penanganan bagi PMKS tahun 2017 telah mencapai 5.07% atau 33.412 orang
PMKS. Sedangkan cakupan penanganan PMKS tahun 2018 mencapai 22.42%
atau 147.609 orang PMKS yang diberikan pelayanan artinya target capaian
kinerja melonjak dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan
adanya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Korban
Bencana Alam berupa gempa bumi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara
Barat khususnya di Pulau Lombok. Dinas Sosial Prov. NTB melakukan
penanganan korban bencana alam gempa bumi melalui penyaluran bantuan
logistik pasca gempa bumi sehingga capaian kinerja Dinas Sosial Prov. NTB
melonjak. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh
Dinas Sosial Prov. NTB menggunakan sumber dana APBD dan APBN dimana
pada semester II (kedua) s.d Bulan Oktober 2018 penanganan PMKS melalui
sumber dana APBD dapat menangani 13.773 jiwa PMKS (2,09%) dan melalui
sumber dana APBN dapat menangani 133.861 jiwa PMKS (20,33%)
Berikut beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun
2018 baik yang bersumber dari alokasi APBD, alokasi APBN maupun
anggaran yang bersumber langsung dari Kementerian Sosial sebagai berikut :
A. Melalui Alokasi APBD
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
dan PMKS Lainnya.
Beberapa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target
kinerja cakupan penanganan PMKS melalui Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya, antara
lain :
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
16
a. Pemberdayaan Fakir Miskin (Bantuan Hibah Barang bagi
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin
NO
LOKASI JUMLAH
1 Kota Mataram 7 KUBE / 70 Orang
2 Kab. Lombok Barat 9 KUBE / 90 Orang
3 Kab. Lombok Tengah 9 KUBE / 90 Orang
4 Kab. Lombok Timur 28 KUBE / 280 Orang
5 Kab. Lombok Utara 10 KUBE / 100 Orang
6 Kab. Sumbawa 7 KUBE / 70 Orang
7 Kab. Sumbawa Barat 10 KUBE / 100 Orng
8 Kab. Dompu 7 KUBE / 70 Orang
9 Kab. Bima 6 KUBE / 60 Orang
10 Kota Bima 7 KUBE / 70 Orang
J U M L A H 100 KUBE / 1000 Orang
Dinas Sosial Prov. NTB dalam rangka melaksanakan program
pemberdayaan fakir miskin melaksanakan kegiatan dengan
memberikan bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
keluarga fakir miskin, dimana masing-masing kelompok
mendapatkan bantuan peralatan untuk berusaha seperti alat
pertukangan, perbengkelan, menjahit dal lain-lain dengan maksud
agar keluarga fakir miskin mendapatkan bantuan usaha untuk
dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat meningkatkan taraf
kehidupannya.
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
17
b. Pemberdayaan Fakir Miskin (Bantuan Hibah Barang bagi
Masyarakat/Yayasan/Lembaga/ Ponpes/Orsos dan PMKS lainnya
NO
LOKASI JUMLAH
1 Kota Mataram 14 Kelompok / 140 Jiwa
2 Kab. Lombok Barat 30 Kelompok / 300 Jiwa
3 Kab. Lombok Tengah 16 Kelompok / 160 Jiwa
4 Kab. Lombok Timur 25 Kelompok / 250 Jiwa
5 Kab. Lombok Utara 6 Kelompok / 60 Jiwa
6 Kab. Sumbawa 8 Kelompok / 80 Jiwa
7 Kab. Sumbawa Barat 2 Kelompok / 20 Orang
8 Kab. Bima 11 Kelompok / 110 Jiwa
9 Kota Bima 1 Kelompok / 10 Jiwa
J U M L A H 113 Kelompok / 1130 Jiwa
Selain memberikan bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
fakir miskin, melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Dinas
Sosial memberikan bantuan usaha ekonomi produktif bagi
masyarakat miskin, yayasan, lembaga social, pondok pesantren
dan organisasi social. Bantuan berupa peralatan untuk berusaha
seperti peralatan salon kecantikan, peralatan prosesing makanan,
peralatan percetakan, peralatan pertukangan, kendaraan roda 4
untuk yayasan/pondok pesantren, perlengkapan ibadah untuk
pondok pesantren dan lain-lain dengan harapan agar bantuan
usaha ekonomi produktif ini dapat dikembangkan dan
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
18
dimanfaatkan sehingga dapat membantu didalam meningkatkan
taraf kehidupan yang layak.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Beberapa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target
kinerja cakupan penanganan PMKS melalui Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial antara lain :
a. Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi,
Pedagangan Perempuan dan Anak
NO
LOKASI JUMLAH
1 Kota Mataram 5 Kasus
2 Kab. Lombok Barat 12 Kasus
3 Kab. Lombok Tengah 7 Kasus
4 Kab. Lombok Timur 6 Kasus
5 Kab. Lombok Utara 4 Kasus
J U M L A H 34 Kasus
Melalui kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi
Korban Eksploitasi, Pedagangan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial
Prov. NTB bekerja sama dengan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS) yakni Sakti Peksos sebagai petugas lapangan yang
menangani langsung korban eksploitasi, kekerasan, perdagangan
perempuan dan anak, dimana Dinas Sosial Prov. NTB memberikan
dukungan operasional bagi Sakti Peksos sebagai petugas lapangan
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
19
dan juga memberikan bantuan kepada para korban yang telah
mendapatkan penanganan dan pelayanan.
b. Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Center termasuk Korban
Bencana
NO
LOKASI JUMLAH
1 Kota Mataram 4 Orang
2 Kab. Lombok Tengah 11 Orang
3 Kab. Lombok Timur 8 Orang
4 Kab. Lombok Utara 3 Orang
5 Kab. Sumbawa 8 Orang
6 Kab. Dompu 2 Orang
7 Kab. Bima 5 Orang
8 Luar NTB 1 Orang
J U M L A H 89 Orang
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk menangani
permasalahan orang terlantar hasil rujukan dari pihak kepolisian,
masyarakat dan instansi terkait. Penanganan melalui shalter home
untuk penanganan yang selanjutnya dilaksanakan pemulangan
kedaerah asal bagi korban orang terlantar yang didampingi oleh
petugas shatter home.
c. Penanganan Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat
Darurat dan Kejadian Luar Biasa
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
20
NO
LOKASI JUMLAH
1 Kab. Lombok Tengah 165 Jiwa
2 Kab. Lombok Timur 5.023 Jiwa
3 Kab. Lombok Utara 201 Jiwa
J U M L A H 5.389 Jiwa
Pada Semester I (pertama) sebagian wilayah Pulau Lombok mengalami
kekeringan/krisis air bersih. Dalam rangka membantu mengatasi
permasalahan ini Dinas Sosial Prov. NTB melaksanakan kegiatan
pendropingan air bersih untuk membantu masyarakat yang mengalami
krisis air bersih. Sampai dengan Bulan Juni telah dilakukan
pendropingan air bersih di 3 (tiga) kabupaten dengan realisasi
penyaluran air bersih sebanyak 705.000 liter air.
d. Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lembaga Kesejahteraan
Sosial Anak (LKSA)
NO
KAB/KOTA JUMLAH KELAYAN
1 Kota Mataram 430 Anak
2 Kab. Lombok Barat 600 Anak
3 Kab. Lombok Tengah 1270 Anak
4 Kab. Lombok Timur 1632 Anak
5 Kab. Lombok Utara 205 Anak
6 Kab. Sumbawa 150 Anak
7 Kab. Sumbawa Barat 60 Anak
8 Kab. Dompu 321 Anak
9 Kab. Bima 351 Anak
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
21
10 Kota Bima 164 Anak
J U M L A H 5183 Anak
Penanganan PMKS tidak hanya dilaksanakan di balai-balai social milik
pemerintah Provinsi NTB namun juga dilakukan di Lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS) yang tersebar di kabupaten/kota. Dinas
Sosial Prov. NTB melalui Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak
memberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak
yang ada di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak, dimana
masing-masing anak mendapatkan bantuan sebesar 1.000.000 per
tahun. Dengan harapan agar LKS Anak dapat meningkatkan
pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak yang dibinanya.
3. Program Pembinaan Anak Terlantar
a. Pembinaan Anak Terlantar di BSAA “GENERASI HARAPAN”
Mataram
NO
ASAL KELAYAN JUMLAH KELAYAN
1 Kota Mataram 4 Orang
2 Kab. Lombok Barat 11 Orang
3 Kab. Lombok Tengah 17 Orang
4 Kab. Lombok Timur 11 Orang
5 Kab. Lombok Utara 8 Orang
6 Kab. Sumbawa 16 Orang
7 Kab. Dompu 5 Orang
8 Kab. Bima 5 Orang
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
22
9 Kota Bima 3 Orang
J U M L A H 80 Orang
Balai Sosial Asuhan Anak (BSAA) Generasi Harapan memberikan
pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi anak Yatim, Piatu, Yatim
Piatu yang masih sekolah ditingkat SD, SLTP, SLTA, dengan
penanganan bagi penerima manfaat sebanyak 80 Orang.
b. Pembinaan Anak Terlantar di BSBR “KARYA MANDIRI” Mataram
NO
KAB/KOTA JUMLAH KELAYAN
1 Kota Mataram 10 Orang
2 Kab. Lombok Barat 10 Orang
3 Kab. Lombok Tengah 11 Orang
4 Kab. Lombok Timur 13 Orang
5 Kab. Lombok Utara 5 Orang
6 Kab. Sumbawa 2 Orang
7 Kab. Sumbawa Barat 6 Orang
8 Kab. Dompu 3 Orang
9 Kab. Bima 7 Orang
10 Kota Bima 3 Orang
J U M L A H 70 Orang
Balai Sosial Bina Remaja (BSBR) Karya Mandiri memberikan pembinaan
keterampilan, pelayanan bagi anak remaja putus sekolah melalui
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
23
berbagai jurusan keterampilan dengan penanganan bagi penerima
manfaat sebanyak 80 orang.
c. Pembinaan Anak Terlantar di BSPPSA “SASAMBO MATUPA” Selat
NO
KAB/KOTA JUMLAH KELAYAN
1 Kota Mataram 90 Orang
2 Kab. Lombok Barat 90 Orang
3 Kab. Lombok Tengah 45 Orang
4 Kab. Lombok Timur 45 Orang
5 Kab. Sumbawa 45 orang
6 Kab. Bima 45 Orang
7 Kab. Lombok Utara 45 Orang
8 Kab. Sumbawa Barat 45 Orang
J U M L A H 450 Orang
Perlindungan dan Rehabilitasi dalam Shalter Home (BSPPA “Sasambo
Matupa” Narmada)
NO
LOKASI JUMLAH
1 Kab. Lombok Barat 2 Orang
2 Kab. Lombok Timur 1 Orang
J U M L A H 3 Orang
Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak (BSPPSA) Sasambo
Matupa memberikan pelayanan, perlindungan dan petirahan anak yang
mengalami permasalahan belajar dengan penanganan bagi penerima
manfaat sebanyak 540 orang.
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
24
4. Program Pembinaan Panti Jompo
a. Pembinaan bagi Lanjut Usia di BSLU “Mandalika” Mataram
NO
KAB/KOTA JUMLAH KELAYAN
1 Kota Mataram 30 Orang
2 Kab. Lombok Barat 20 Orang
3 Kab. Lombok Tengah 18 Orang
4 Kab. Lombok Timur 11 Orang
5 Kab. Lombok Utara 1 Orang
J U M L A H 80 Orang
Balai Sosial Tresna Werdha (BSTW) Mandalika memberikan
perlindungan, pelayanan dan bimbingan bagi lanjut usia dengan
penanganan bagi penerima manfaat sebanyak 80 orang.
b. Pembinaan bagi Lanjut Usia di BSLU “Meci Angi” Bima
NO
KAB/KOTA JUMLAH KELAYAN
1
KOTA BIMA 30 Orang
2
KAB. BIMA 20 Orang
J U M L A H 50 Orang
Balai Sosial Tresna Werdha (BSTW) Meci Angi memberikan
perlindungan, pelayanan dan bimbingan bagi lanjut usia dengan
dengan penanganan bagi penerima manfaat sebanyak 50 orang.
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
25
5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
a. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di BSKW “MIRAH ADI”
Mataram
NO
KAB/KOTA JUMLAH KELAYAN
1 Kab. Lombok Barat 1 Orang
2 Kab. Lombok Tengah 12 Orang
3 Kab. Lombok Timur 9 Orang
4 Kab. Lombok Utara 1 Orang
5 Kab. Sumbawa 6 Orang
6 Kab. Dompu 3 Orang
7 Kab. Bima 8 Orang
J U M L A H 40 Orang
Balail Sosial Karya Wanita (BSKW) Mirah Adi memberikan pembinaan,
pelayanan, bimbingan bagi Wanita Tuna Susila dengan penanganan
bagi penerima manfaat sebanyak 40 orang.
b. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di BSBL “MUTHMAINAH”
Selebung Loteng
NO
KAB/KOTA JUMLAH KELAYAN
1 Kota Mataram 16 Orang
2 Kab. Lombok Barat 6 Orang
3 Kab. Lombok Tengah 37 Orang
4 Kab. Lombok Timur 19 Orang
5 Kab. Lombok Utara 2 Orang
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
26
6 Kab. Sumbawa Barat 2 Orang
7 Kab. Sumbawa 3 Orang
8 Kab. Bima 4 Orang
9 Kota Bima 2 Orang
10 Lain - Lain 10 Orang
J U M L A H 100 Orang
Balai Sosial Bina Laras (BSBL) Mutmainah memberikan pelayanan,
rehabilitasi bagi eks psikotik dengan dengan penanganan bagi
penerima manfaat sebanyak 100 orang.
c. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di BSBK “MADANI” Aikmal Lotim
NO
KAB/KOTA JUMLAH KELAYAN
1 Kab. Lombok Barat 13 Orang
2 Kab. Lombok Tengah 12 Orang
3 Kab. Lombok Timur 32 Orang
4 Kab. Sumbawa 13 Orang
5 Kab. Dompu 3 Orang
J U M L A H 75 Oang
Balai Sosial Bina Karya (BSBK) Madani memberikan pelayanan,
pembinaan keterampilan bagi gelandangan dan pengemis dengan
dengan penanganan bagi penerima manfaat sebanyak 150 orang.
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
27
B. Melalui Alokasi APBN
1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Beberapa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian
target kinerja cakupan penanganan PMKS melalui Program
Perlindungan dan Jaminan Sosial antara lain :
a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
NO
KAB/KOTA JUMLAH KELAYAN
1 Provinsi 5.958 Jiwa
2 Kota Mataram 149 Jiwa
3 Kab. Lombok Barat 9.516 Jiwa
4 Kab. Lombok Tengah 315 Jiwa
5 Kab. Lombok Timur 90.421 Jiwa
6 Kab. Lombok Utara 51 Jiwa
7 Kab. Sumbawa 176 Jiwa
8 Kab. Sumbawa Barat 344 Jiwa
9 Kab. Dompu 14.598 Jiwa
10 Kab. Bima 495 Jiwa
11 Kota Bima 451 Jiwa
J U M L A H 122.474 Jiwa
Penanganan korban bencana alam berupa bencana gempa bumi
yang melandan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnnya
di Pulau Lombok telah banyak memakan koraban jiwa. Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan tupoksinya
telah melaksanakan penanganan korban bencana alam berupa
gempa bumi dengan memberiakan bantuan logistic pasca
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
28
terjadinya bencana berupa bantuan permakanan (lauk pauk),
Pemberdayaan ekonomi warga purna Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Penanganan dan advokasi kasus tindak kekerasan/ eksploitasi terhadap anak dan perempuan.
Anak terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan mental, bimbingan sosial dan keterampilan dalam Balai Sosial
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
8
1 2 3 4
Lanjut usia, gelandangan dan pengemis, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ) yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan mental, bimbngan sosial dan keterampilan dalam Balai Sosial.
Warga masyarakat yang diberikan penyuluhan penanggulangan dan bahaya narkoba di sekolah.
Orang terlantar, korban tindak kekerasan dan Korban Perdagangan Orang (KPO) yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam shalter home
Penyandang disabilitas yang diberikan alat bantu.
Meningkatkan kemampuan dan kemandirian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Lembaga sosial yang diberdayakan
PSKS yang ditingkatkan SDM nya
Partisipasi dunia usaha dan dunia industry (CSR)
Lembaga sosial yang terakreditasi
Pengusulan penganugerahan gelar pahlawan nasional, perintis kemerdekaan serta pengusulan pemberian satya lencana kebaktian sosial
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
9
1 2 3 4
Pemberian bantuan/ santunan perlengkapan ibadah/sembako bagi keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan janda/duda perintis kemerdekaan.
Sosialisasi dn aktualisasi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam, korban bencana sosial dan keluarga miskin bersyarat
Jaminan Sosial Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang meningkat kemampuannya melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang mengakses layanan kesehatan dan pendidikan
Korban bencana alam yang mendapat layanan dukungan psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.
Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang ditingkatkan SDM dan kesejahteraannya.
Korban bencana alam penerima bantuan logistic
Masyarakat yang menerima bantuan air bersih.
SDM petugas pendamping PKH yang ditingkatkan kompetensinya.
Pertemuan petugas pendamping dan operator PKH.
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
10
3.3 POGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL PROVINSI NTB
Program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat telah
disusun berdasarkan pada tupoksi Dinas. Adapun proses penyusunan
rencana kerja ini telah melampaui berbagai macam tahapan antara lain
proses usulan Perangkat Daerah yang di input melalui E-Palanning,
Musrenbang sampai dengan Forum Perangkat Daerah. Usulan-usulan
tersebut merupakan amanat dari kementerian untuk mendampingi
program-program yang digulirkan dari pusat, maupun untuk memenuhi
indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) urusan masing-masing bidang,
dalam hal ini bidang sosial.
Usulan-usulan program dan kegiatan tersebut merupakan gabungan
dari perencanaan Perangkat Daera yang termuat dalam Renstra, Usulan
masyarakat melalui kegiatan Musrenbang maupun amanat dari kementrian
untuk program-program yang digulirkan dari pusat, maupun untuk
memenuhi indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) urusan masing-
masing bidang yang diampu Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Adapun program dan kegiatan yang direncakanan Dinas Sosial Provinsi
Nusa Tenggara Barat dalam rangka untuk mendukung visi dan misi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2018 – 2023 adalah
sebagai berikut :
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
11
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Indikator Kinerja : Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial.
a. Pelatihan dan pendampingan keterampilan berusaha bagi KK
keluarga miskin dan rentas.
b. Pemberian bantuan sarana dan prasarana berusaha bagi KK keluarga
miskin dan rentan dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
c. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, pemberian
bimbingan dan keterampilan dasar melalui Kelompok Usaha Bersama
(KUBE).
d. Penyediaan akses bimbingan sosial, modal usaha dan pemasaran
hasil usaha melalui pendampingan.
e. Bimbingan pemantapan pendampingan KUBE Fakir Miskin.
f. Pemberdayaan eknomi warga purna Komunitas Adat Terpencil (KAT).
g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program
dan kegiatan.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Indikator Kinerja : Persentase PMKS yang tertangani
a. Jumlah penanganan dan advokasi kasus tindak kekerasan/
eksploitasi terhadap anak dan perempuan.
b. Jumlah anak terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar,
bimbingan mental, bimbingan sosial dan keterampilan dalam panti
(balai).
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
12
c. Jumlah lanjut usia, gelandangan dan pengemis, wanita rawan sosial
ekonomi (WRSE), Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang
diberikan pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan mental,
bimbingan sosial dan keterampilan dalam panti (balai).
d. Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan penanggulangan dan
bahaya narkoba di sekolah.
e. Jumlah orang terlantar, korban tindak kekerasan dan Korban
Perdagangan Orang (KPO) yang diberikan pelayanan kesejahteraan
sosial dalam shalter home.
f. Jumlah penyandang disabilitas yang diberikan alat bantu.
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Indikator Kinerja : Persentase lembaga sosial, PSKS yang diberdayakan
serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
a. Jumlah lembaga sosial yang diberdayakan.
b. Jumlah PSKS yang ditingkatkan SDM nya.
c. Jumlah partisipasi dunia usaha dan dunia industry (CSR).
d. Jumlah lembaga sosial yang terkreditasi.
e. Pengusulan penganugerahan gelar pahlawan nasional, perintis
kemerdekaan serta pengusulan pemberian satya lencana kebaktian
sosial.
f. Pemberian bantuan/santunan perlengkapan ibadah/sembako bagi
keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, janda/duda perintis
kemerdekaan.
g. Sosialisasi dan aktualisasi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan
kesetiakawanan sosial.
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
13
4. Program Jaminan Sosial
Indikator Kinerja : Persentase penduduk miskin yang diberikan
jaminan sosial
a. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang meningkat
kemampuannya melalui pertemuan peningkatan kemampuan
keluarga (P2K2).
b. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang mengakses
layanan kesehatan dan pendidikan.
c. Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan layanan dukungan
psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.
d. Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang ditingkatkan SDM dan
kesejahteraannya.
e. Jumlah masyarakat korban bencana yang menerima bantuan logistic.
f. Jumlah masyarakat yang menerima bantuan air bersih.
g. Jumlah SDM petugas pendamping PKH yang ditingkatkan
kompetensinya.
h. Jumlah pertemuan pendamping dn operator PKH.
i. Jumlah pemberdayaan keluarga.
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
47
TABEL 3.4
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kode Rek.
Urusan/Bid.Urusan/
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catata
n Pentin
g
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
06 URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR
1.06 DINAS SOSIAL
37.405.792.300
39.830.197.405
1.06.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Provinsi NTB
100% 1.340.139.448
100% 1.539.368.175
1.06.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang diselesaikan Kota Mataram
1450 lembar 27.127.300
1450 lembar
29.404.205
1.06.01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah layanan telepon, air, listrik dan internet kantor
Kota Mataram
4 jenis 267.751.297
4 jenis 307.913.992
1.06.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah tenaga administrasi keuangan yang tersedia
Kota Mataram
9 orang 106.191.000
9 orang 122.119.650
1.06.01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga kontrak kebersihan kantor dan alat pembersih yang diadakan
Kota Mataram
50 0rang 96.121.554
50 0rang 110.539.787
1.06.01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah alat kantor yang diperbaiki Kota Mataram
15 jenis 23.000.000
15 jenis 26.450.000
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
48
Kode Rek.
Urusan/Bid.Urusan/
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catata
n Pentin
g
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.06.01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor yang diadakan
Kota Mataram
60 item 43.787.975
65 item 50.356.171
1.06.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan, penggadaan dan penjilidan yang diadakan
Kota Mataram
3 jenis 35.420.000
3 jenis 40.733.000
1.06.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia
Kota Mataram
20 jenis 10.275.250
20 jenis 11.816.538
1.06.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan / media cetak yang tersedia
Kota Mataram
3270 eksamplar
41.814.000
3270 eksampl
ar 48.086.100
1.06.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah peserta rapat dan tamu yang disediakan makan minum
Kota Mataram
250 orang 40.250.000
250 orang
46.287.500
1.06.01.18
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
Jumlah pegawai/masyarakat yang melakukan perjalanan dinas
Luar Provinsi
40 OT 183.120.000
40 OT 210.588.000
1.06.01.19 Penyediaan jasa administrasi dan teknis
Jumlah tenaga kontrak dan PTT yang tersedia
Kota Mataram
75 Orang 127.081.072
75 Orang 146.143.233
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
49
Kode Rek.
Urusan/Bid.Urusan/
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catata
n Pentin
g
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
perkantoran
1.06.01.20
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Jumlah pegawai/masyarakat yang melakukan perjalanan dinas
Kota Mataram
80 OT 233.000.000
80 OT 267.950.000
1.06.01.23
Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia
Jumlah tenaga keamanan kantor/ dinas yang disediakan
Kota Mataram
4 orang 105.200.000
16 orang 120.980.000
1.06.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur
Provinsi NTB
100% 5.051.277.435
100% 5.644.769.050
1.06.02.02
Pengadaan mesin/ kartu absensi
Jumlah mesin absensi untuk ASN, PTT, Kontrak bertambah
Kota Mataram
8 Unit 80.000.000
- -
1.06.02.04
Pengajabatandaan mobil
Jumlah mobil dinas jabatan bertambah
Kota Mataram
2 unit 500.000.000
2 Unit 500.000.000
1.06.02.03 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas operasional bertambah
Kota Mataram
4 Unit 100.000.000
- -
1.06.02.04 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor bertambah
Kota Mataram
4 Unit 23.000.000
5 unit 26.450.000
Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB
50
Kode Rek.
Urusan/Bid.Urusan/
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catata
n Pentin
g
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.06.02.05
Pengadaan Meubelair
Jumlah meubelair kantor bertambah Kota
Mataram 50 buah 150.000.000
50 buah 172.500.000
1.06.02.06
Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik
Jumlah UPS/Stabilizer, computer dan alat-alat elektronik lainnya bertambah
Kota Mataram
8 unit 68.597.500
8 Unit 78.887.125
1.06.02.07
Pengadaan AC/alat pendingin
Jumlah AC/alat pendingin kantor bertambah
Kota Mataram
3 unit 30.000.000
1 unit 10.000.000
1.06.02.09
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah unit bangunan/gedung kantor rusak ringan yang dipelihara