BAB I PENDAHULUAN - organisasi.surabaya.go.id 2018.pdfBAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang I.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

yang dapat disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka

Pendek Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen

perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016 - 2021,

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya

Tahun 2018 dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gubeng

Tahun 2016 - 2021. Rencana Kerja Kecamatan Gubeng Kota

Surabaya tahun 2018 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan

pembangunan secara rinci di bidang pelayanan masyarakat agar

terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka

mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan

pembangunan yang telah ditetapkan.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu

proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu - isu yang

berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan

kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh

kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga

penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan

Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan,

mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian

program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Rencana Kerja Kecamatan Gubeng Tahun 2018

1

I.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Lihatlah Pasal 11 Ayat (1) dalam Permendagri 54/2010,

sebagai berikut

Renja OPD disusun berdasarkan :

a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengahserta perencanaan dan penganggaran terpadu;

b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisinyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihanyang menjadi tanggung jawab OPD.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata

cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD

terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan,

tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD

sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1. Tahapan persiapan

meliputi pembentukan tim penyusun OPD dan Renja OPD, orientasi

mengenai RKPDP dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja,

serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja

OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum

disempurnakan menjadi dokumen Renja PAK OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PAK

OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam

rancangan awal RKPDP. Oleh karena itu penyusunan rancangan

Renja PAK OPD dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan

penyusunan rancangan awal RKPDP, dengan fokus melakukan

pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi


2

pelaksanaan Renja OPD Triwulan sebelumnya dan evaluasi kinerja

terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan

akhir Renja PAK Kecamatan Gubeng dilakukan dengan

pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD

menetapkan Renja PAK OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan

OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada

tahun anggaran berkenaan.

I.1.3. Keterkaitan Antara Renja PAK OPD dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja PAK OPD

mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara

perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPDP),

sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah

(RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan

untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah sebagaimana

ditunjukkan pada gambar 1.2. Renja OPD disusun oleh masing -

masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif

dan demokratis. Renja PAK OPD digunakan sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah

dan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota serta sebagai dasar pengusulan program/kegiatan

yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Alokasi anggaran yang dikelola OPD tercermin dalam RKA

yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja

PAK OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan

di lingkup Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra


3

OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima

tahunan.

Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem

perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang

sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan

merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka

seluruh tahapan dan dokumen - dokumen yang dihasilkan harus

menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan

yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi,

program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan

indikator yang digunakan untuk mengukurnya.Untuk lebih jelas lihat

Gambar 1.2.

Data:

1. Permendagri 54/2010, Pemendagri 13/2006, Permendagri

59/2007, dan Permendagri 21/2011 sebagai peraturan

perundang-undangan terkait perencanaan, monitoring,

penganggaran dan evaluasi serta tugas fungsi OPD 2. Dokumen RKPDP tahun 2017 3. Rancangan Renstra OPD yang sudah dilakukan sinkronisasi

terhadap Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2017-2021


4

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renja OPD


5

Gambar 1. 2

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

I.2. Landasan Hukum

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan

Kewenangan OPD

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dalam

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

3. Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan

Fungsi Kecamatan Kota Surabaya.

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan yang mendasari perencanaan adalah:

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan


6

Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 – 2025

5. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPDP) Kota Surabaya Tahun 2017

Peraturan yang mendasari penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011.

I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

I.2.4. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) OPD

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Indikator

Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan


7

penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan (pasal 1 huruf 19). Sesuai

peraturan tersebut, OPD Kecamatan Gubeng memiliki target Standart

Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi sampai dengan tahun 2017 sebagai

berikut : “ Capaian 12 Indikator Pelayanan pada Indeks kepuasan Masyarakat

( IKM ) “ 12 Indikator Kinerja Kunci pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gubeng memiliki indikator

sebagai berikut :

1. Kejelasan Petugas Pelayanan

2. Kedisiplinan Petugas Pelayanan

3. Tanggung jawab petugas pelayanan

4. Kemampuan petugas pelayanan

5. Kecepatan petugas pelayanan

6. Keadilan untuk mendapatkan pelayanan;

7. Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan;

8. Kepastian jadwal pelayanan;

9. Kenyamanan lingkungan pelayanan

10. Keamanan pelayanan

11. Kemudahan mendapatkan informasi sistem/prosedur

12. Penanganan pengaduan masyarakat.

I.2.5. Ketentuan Indikator Lainnya terkait OPD (Millennium Development Goals)

Dalam kaitannya dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, OPD

Kecamatan Gubeng memiliki indikator dan target yang harus dipenuhi sampai

dengan tahun 2017 sebagai berikut :

1. Indikator Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dengan target 1

Kegiatan


8

2. Indikator Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat dengan target 288 Kegiatan

3. Indikator Penanggulangan Masalah Sosial dengan target 6 Laporan

4. Indikator Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta

kesejahteraan dan perlindungan anak dengan target 6 Kegiatan

5. Indikator Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dengan target 12 Bulan

6. Indikator Pengelolaan Kebersihan Kota dengan target 180 peserta

7. Indikator Penanggulangan Kemiskinan dengan target 24 Laporan

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud Penyusunan Renja OPD

Maksud disusunnya Renja OPD Kecamatan Gubeng adalah sebagai

acuan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Kecamatan, sehingga di dalam

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dapat terfokus,

dan tidak terjadi tindakan - tindakan yang biasa. Selain itu adanya

perkembangan yang harus disesuaikan dengan asumsi kebijakan umum

APBD yang tertuang dalam KUA PPAS. Serta adanya keadaan yang

menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi,

antar kegiatan dan atar jenis belanja. Maksud penyusunan Perubahan Renja

OPD adalah:

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis OPD jangka

pendek (1 tahun).

2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan OPD, usulan

masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis OPD.

I.3.2 Tujuan Penyusunan Renja OPD

Tujuan disusunnya Renja PAK OPD Kecamatan yaitu :

a. Keselarasan tugas masing - masing unit pelaksana mewujudkan

kegiatan.


9

b. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran OPD.

c. Mewujudkan profesionalitas pegawai di dalam merumuskan tema dan

pokok tema Pemerintah Kota Surabaya.

d. Menyelaraskan irama roda Pemerintahan Kecamatan dengan instansi

-instansi terkait lainnya.

e. Sebagai dasar untuk pembuatan LAKIP 2017.

f. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan OPD dalam jangka 1

tahun.

I.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja OPD diantaranya Latar Belakang penyusunan

Renja PAK, Dasar Hukum terkait dengan penyusunan Renja PAK,

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja PAK, dan Sistematika

Penyusunan Renja PAK Kecamatan Gubeng 2017

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat tentang kajian terhadap hasil Evaluasi

Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD,

Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu - Isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD serta Penelaahan Usulan

Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Renja PAK OPD serta

Rencana Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup


10

BAB II

ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

II.1 Analisis Gambaran Pelayanan OPD

II.1.1 Analisis kondisi dan rencana tata ruang wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014 – 2034 bahwa

Kecamatan Gubeng termasuk dalam :

1. Pusat Lingkungan pada Unit Pengembangan IV Dharmahusada, dengan

pusat unit pengembangan di kawasan Karang Menjangan;

2. Pengembangan Jaringan kereta komuter dan pengembangan prasarana

dan sarana perkereta-apian;

3. Kawasan Sempadan Sungai Kalimas;

4. Kawasan Sempadan Sungai Kali Wonokromo;

5. Kawasan rawan kebakaran;

6. Pengembangan perumahan dan pemukiman kepadatan sedang;

7. Pengembangan kawasan daya tarik buatan wisata kuliner.

II.1.2 Analisis kondisi kewilayahan dan kependudukan

Kecamatan Gubeng merupakan wilayah Surabaya Timur dengan

penduduk dari berbagai kalangan yang terkadang timbul permasalahan-

permasalahan yang membutuhkan sentuhan Kebijakan tersendiri. Pembinaan

dan pengelolaan kawasan, Kecamatan Gubeng memerlukan tingkat

koordinasi yang komplek mengingat tipologi / karakteristik / sifat penduduk

yang begitu khas, hal ini dilakukan agar keadaan situasi selalu kondusif.

Luas Wilayah Kecamatan Gubeng seluruhnya ± 7,48 km² yang terdiri dari 6

( enam ) Kelurahan dan terbagi dalam 52 RW dan 418 RT yaitu ;

a. Kelurahan Mojo terdiri dari 13 RW 116 RTb. Kelurahan Kertajaya terdiri dari 11 RW 80 RTc. Kelurahan Airlangga terdiri dari 8 RW 73 RTd. Kelurahan Baratajaya terdiri dari 8 RW 57 RTe. Kelurahan Pucang Sewu terdiri dari 8 RW 51 RT


11

f. Kelurahan Gubeng terdiri dari 4 RW 41 RT

Batas Wilayah ;

a. Utara : Kecamatan Tambaksarib. Timur : Kecamatan Sukolilo dan Mulyorejoc. Selatan : Kecamatan Wonokromo dan Wonocolod. Barat : Kecamatan Tegalsari

Jumlah Pegawai Kecamatan Gubeng ;

a. Golongan IV : 2 Orangb. Golongan III : 42 Orangc. Golongan II : 28 Orangd. Golongan I : 4 Orange. Outsourcing : 10 Orang

Jumlah Pendidikan Pegawai Kecamatan Gubeng ;a. Strata II : 9 Orangb. Strata I : 27 Orangc. Diploma III : 3 Orangd. SLTA : 28 Orange. SLTP : 2 Orangf. SD : 4 Orang

Data Penduduk Kecamatan Gubeng ;

1. Berdasarkan data kependudukan per 1 September 2015 mempunyai

penduduk sebanyak 138.432 Jiwa, terdiri dari 68.235 laki-laki dan

70.197 perempuan dan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 45.528

Kepala Keluarga.

2. Mata Pencaharian

a.P N S : 4.892 Orang

b. TNI : 381 Orang

c. POLRI : 204 Orang

d. Dokter : 34 Orang

e. Pelajar / Mahasiswa : 30.749 Orang

f. Pensiunan : 2.355 Orang

g. Tani / Nelayan : 24 Orang


12

h. Tidak bekerja : 29.345 Orang

i. Ibu Rumah Tangga : 27.101 Orang

3.Tingkat Pendidikan :

a. S D : 15.239 Orang

b. S L T P : 16.781 Orang

c. S L T A : 48.179 Orang

d. DI/D2 : 824 Orang

e. D3 : 3.116 Orang

f. S-1 : 6.033 Orang

g. S-2 : 3.285 Orang

h. S-3 : 3.133 Orang

4.Agama Penduduk :

a. Islam : 111.830 Orang

b. Kristen : 16.542 Orang

c. Katholik : 7.902 Orang

d. Hindu : 533 Orang

e. Budha : 1.834 Orang

f. Khonghucu : 10 Orang

II.1.3 Analisis terkait tugas dan fungsi pelayanan OPD

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

pasal126 ayat (5) menyebutkan bahwa, “Camat dalam menjalankan tugas-

tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh

perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota”.

Untuk lebih jelas dapat dilihat struktur organisasi Kecamatan

sebagaimana gambar 2.1 di bawah ini :


13


14

Dari gambar di atas Kecamatan dpimpin oleh seorang CAMAT,

yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibantu oleh:

1. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

2. Kepala Seksi Pemerintahan

3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

4. Kepala Seksi Ketrentraman dan Ketertiban Umum

5. Kepala Seksi Perekonomian

6. Kepala Seksi Pembangunan

7. Lurah, yang terdiri dari 6 ( Enam ), yaitu :

a. Lurah Airlangga

b. Lurah Baratajaya

c. Lurah Kertajaya

d. Lurah Gubeng

e. Lurah Mojo

f. Lurah Pucang Sewu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun

2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya, Camat mempunyai

tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah

kepada camat guna pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kerja

kecamatan, diperlukan adanya penjabaran tugas dan fungsi. Penjabaran

tugas dan fungsi Kecamatan diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya

Nomor : 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Untuk lebih jelasnya penjabaran tugas dan fungsi kecamatan adalah

sebagaimana tersebut di bawah ini.

14 Rencana Kerja Kecamatan Gubeng Tahun 2018

Camat

Mempunyai tugas meyelenggarakan Pemerintahan umum,

melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan

oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi

Daerah. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat,

Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penerapan dan Penegakan

Peraturan Perundang-undangan, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

Pelayanan Umum, Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat

Kecamatan, Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan,

Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya di wilayah Kerja Kecamatan. Untuk menyelenggarakan

tugas dimaksud sebagaimana, dijelaskan di atas, Camat mempunyai

fungsi

Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan

tugas;

Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan

tugas;

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan

instansi lain, berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;

Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian

tugas Camat di bidang kesekretariatan. Untuk pelaksanaan tugas

dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran

dan laporan kecamatan;


Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

Pengelolaan administrasi kepegawaian;

Pengelolaan surat - menyurat, dokumentasi, rumah tangga

perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan;

Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang

ketatausahaan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

dimaksud, Sekretaris Kecamatan dibantu oleh, Kepala Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian serta Kepala Sub Bagian Keuangan,

dengan rician tugas dan fungsi sebagai berikut :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mampunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Sekretaris Kecamatan di bidang Umum dan

Kepegawaian. Untuk melaksanakan sebagian tugas dimaksud, Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk

teknis dibidang Umum dan Kepegawaian.

Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk

teknis dibidang Umum dan Kepegawaian.

Penyiapan bahan koodinasi dan kerjasama dengan lembaga dan

instansi lain di bidang Umum dan Kepegawaian.

Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian dibidang Umum

dan Kepegawaian.

Penyiapan bahan Evaluasi dan Laporan pelaksanaan tugas.


Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Sekretaris Kecamatan di bidang Keuangan. Untuk melaksanakan

sebagian tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk

teknis di bidang keuangan.

Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk

teknis di bidang Keuangan.

Penyiapan bahan koodinasi dan kerjasama dengan lembaga dan

instansi lain di bidang Keuangan.

Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang

keuangan.

Penyiapan bahan Evaluasi dan Laporan pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Camat di bidang pemerintahan. Untuk pelaksanaan sebagaian tugas

dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata

pemerintahan;

Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata

pemerintahan;

Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan

instansi lain di bidang tata pemerintahan;


Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang tata

pemerintahan;




Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang ketentraman dan

ketertiban umum. Untuk pelaksanaan sebagian tugas dimaksud, Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang

ketentraman dan ketertiban umum;

Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang



instansi lain di bidang ketentraman dan ketertiban umum;






Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Camat di bidang fisik dan prasarana. Untuk melaksanakan sebagian

tugas dimaksud , Seksi Fisik Prasarana mempunyai fungsi :

Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang fisik

dan prasarana;

Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang fisik

dan prasarana;



instansi lain di bidang fisik dan prasarana;

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang fisik dan

prasarana;




Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Camat di bidang sosial dan pemberdayaan

masyarakat. Untuk melaksanakan sebagian tugas dimaksud , Seksi

Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :


sosial dan pemberdayaan masyarakat;


sosial dan pemberdayaan masyarakat;


instansi lain di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial dan

pemberdayaan masyarakat;




Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Camat di bidang perekonomian. Untuk melaksanakan

sebagian tugas dimaksud, Seksi Perekonomian mempunyai fungsi :


Perekonomian;



Perekonomian;


instansi lain di bidang Perekonomian;


Perekonomian;




II.1.4 Analisis SPM/IKK/Indikator lainnya

Kecamatan sebagai OPD penunjang dalam pencapaian indikator

Kinerja Kota, maka diperlukan kegiatan yang sinergis. Seperti yang telah

kami uraikan pada bab sebelumnya bahwa Indikator program kegiatan

tahun 2017 Kecamatan Gubeng Kota Surabaya adalah meliputi :

1. Indikator Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

2. Indikator Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat

3. Indikator Penanggulangan Masalah Sosial

4. Indikator Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan

serta kesejahteraan dan perlindungan anak

5. Indikator Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6. Indikator Pengelolaan Kebersihan Kota

7. Indikator Penanggulangan Kemiskinan

Dengan 7 indikator tersebut diharapkan dapat memenuhi capaian 12

indikator dalam Standart Pelayanan Masyarakat.

II.1.5 Analisis kondisi pelayanan OPD

Perkembangan dan permasalahan yang terjadi di lingkungan

Kecamatan Gubeng sebagai gambaran dapatlah dijelaskan beberapa

potensi permasalahan dan tantangan yang dihadapi di wilayah kerja

Kecamatan Gubeng baik secara internal maupun eksternal dan perlu


mendapatkan penanganan segera melalui realisasi pelaksanaan

program kegiatan. Permasalahan dan tantangan sebagaimana

dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Kemiskinan Kota dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

2. Permasalahan Kebersihan Lingkungan Perkotaan

3. Permasalahan Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum

Masyarakat.

4. Permasalahan Pelayanan Kependudukan Dan Pelayanan Publik

5. Permasalahan Aparatur, Kelembagaan Dan Tatalaksana.

II.1.5a Hal-hal positif yang sudah berhasil ditingkatkan oleh OPD

Dalam pencapaian Renja tentu masih ada yang belum sempurna,

oleh karenanya dalam Renja mendatang akan ditingkatkan secara

terus menerus. Dari pencapaian Renja 2017 dapat kami simpulkan

hal - hal sebagai berikut :

a. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.

b. Meningkatnya Sistem Ketentraman dan Ketertiban Umum

dalam Lingkungan Masyarakat.

c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam melayani warga

masyarakat Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial.

d. Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan

Tugas di Kelurahan dan Kecamatan.

e. Meningkatnya Kualitas Proteksi dan Terwujudnya Kegiatan

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

f. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang cepat, tepat,

sederhana dan terjangkau Kepada Masyarakat dalam Bidang

Kependudukan dan Izin Mendirikan Bangunan.

g. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Pengelolaan Persampahan


h. Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

i. Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

j. Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Pendataan

Kemiskinan.

II.1.5b Masalah dan tantangan yang dihadapi terkait pelayanan oleh

OPD

Beberapa potensi permasalahan dan tantangan yang dihadapi

di wilayah kerja Kecamatan Gubeng baik secara internal maupun

eksternal dan perlu mendapatkan penanganan segera melalui realisasi

pelaksanaan program kegiatan adalah sebagai berikut :


Kesejahteraan Sosial :

a. Masih terdapatnya jumlah keluarga miskin;

b. Masih terdapatnya anak usia sekolah yang putus sekolah;

c. Masih terdapatnya pengangguran;

d. Rendahnya Tingkat Pemahaman Kesehatan;

e. Masih adanya tingkat Pendapatan Keluarga dibawah UMR .

2. Permasalahan Kebersihan Lingkungan Perkotaan:

a. Rendahnya Tingkat Kesadaran Terhadap Lingkungan yang

bersih, dan sehat.

b. Terbatasnya Jumlah Kader Kebersihan Lingkungan yang

tersedia.

c. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Penunjang Kebersihan

Lingkungan Perkotaan.

d. Terbatasnya Sarana Sanitasi Lingkungan yang memadai.


Masyarakat. :

a. Rendahnya Tingkat Pemahaman dan Kesadaran terhadap

Peraturan Daerah


b. Tingginya Jumlah Angka Pelanggaran Peraturan Daerah.

c. Terbatasnya Jumlah Personil.

d. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Penunjang Kegiatan.

e. Masih adanya tingkat urbanisasi yang tidak terkontrol.

4. Permasalahan Pelayanan Kependudukan Dan Pelayanan Publik :

a. Terbatasnya Jumlah Personil.

b. Terbatasnya Jumlah SDM yang memadai.

c. Terbatasnya Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Publik

yang memadai.




c. Terbatasnya Tingkat Pemahaman dan Kesadaran sebagai

Aparat.

d. Terbatasnya Jumlah Prasarana dan Sarana Perkantoran yang

memadai.

e. Terbatasnya Pemenuhan Tertib Administrasi dan Tatalaksana

yang memadai.

f. Masih kurangnya tingkat kesejahteraan.

II.1.5c Kondisi/prediksi pelayanan OPD yang diharapkan ke depan

Sesuai dengan data dan uraian yang telah disampaikan

sebelumnya, maka OPD Kecamatan Gubeng berusaha untuk

mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, berkeadilan dan

transparan. Selain itu mewujudkan penataan lingkungan masyarakat

Kecamatan Gubeng yang bersih, hijau dan indah, mewujudkan

lingkungan yang tertib dan kehidupan yang tentram serta meningkatkan

Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Sosial Masyarakat

dan Peran perempuan serta perlindungan anak.


Dari hal – hal tersebut proyeksi pelayanan ke depan dapat kami

rumuskan sebagai berikut :

a. Terwujudnya Monitoring Dan Penyelenggaraan Musrenbang

RKPD Tingkat Kecamatan.

b. Terlaksananya Penyusunan Dan Evaluasi Perencanaan strategis.

c. Terciptanya Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan

Polisi Pamong Praja.

d. Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan.

e. Terwujudnya Monitoring Pendataan PMKS Dan PSKS.

f. Terwujudnya Kegiatan Operasional Kelurahan Airlangga.

g. Terwujudnya Kegiatan Operasional Kelurahan Baratajaya.

h. Terwujudnya Kegiatan Operasional Kelurahan Kertajaya.

i. Terwujudnya Kegiatan Operasional Kelurahan Gubeng.

j. Terwujudnya Kegiatan Operasional Kelurahan Mojo.

k. Terwujudnya Kegiatan Operasional Kelurahan Pucang Sewu.

l. Terwujudnya Kegiatan Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender Dan Anak.

m. Terwujudnya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam

Bidang Kependudukan.

n. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan.

o. Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa

Perkantoran.

p. Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana

Dan Prasarana Perkantoran.

q. Terlaksananya Kegiatan Monitoring Dan Validasi Kegiatan

Penanggulangan Kemiskinan.

r. Terlaksananya Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok

dan UMKM


Sebagai data pendukung berikut kami sampaikan contoh

laporan rekapitulasi mengenai kondisi pelayanan OPD disajikan dalam

tabel 2.1

II.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

OPD

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2015 OPD Kecamatan

Gubeng Kota Surabaya telah mencapai target indicator sesuai dengan

Renstra 2010 – 2015. Dengan demikian pencapaian target indicator ini

merupakan langkah awal untuk menuju Rencana Strategis berikutnya.

II.2.1 Keterkaitan antara Rancangan Renstra OPD 2017-2021 dengan

Renja OPD 2015-2017

Sebelumnya kita ulas sedikit tentang Visi RPJMD pemerintah

Kota Surabaya tahun 2017 – 2021 “Surabaya Kota Sentosa yang

Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”. Visi dalam

RPJMD tersebut mengandung makna bahwa :

Sentosa adalah kondisi yang menggambarkan Kota Surabaya sebagai

kota yang mampu menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat,

aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri.

Berkarakter menunjukkan bahwa Kota Surabaya sebagai kota yang

memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya

lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan

falsafah pancasila.

Berdaya saing global dimaksudkan pada kondisi dimana Kota

Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung

perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung

pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan

yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta

mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan

jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global.


Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam

pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mewujudkan Kota Surabaya

yang penataan ruangnya mampu mengintegrasikan fungsi kawasan

perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan

jalan dan transportasi, mampu mengantisipasi resiko bencana serta

mampu melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya

dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan

permukiman yang ramah lingkungan.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 10

(sepuluh) misi pembangunan kota, yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;

2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya

kesempatan berusaha;

3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;

4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan

daya dukung kota;

5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman

yang ramah lingkungan;

6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan

masyarakat;

7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan

jasa antar pulau dan internasional;

8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;

9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk

dan jasa, serta pengembangan industri kreatif;

10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.


Tabel 2.2

Target Indikator Kinerja dalam Rancangan Renstra OPD 2017-2021

Nama OPD : Kecamatan Gubeng

No ProgramIndikator kinerja Program /

Kegiatan

Kondisi Kinerjapada awal periode

RPJM

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong prajayang dilaksanakan di 6 wilayah

Kali 288 kali 288 kali 288 kali 288 kali 288 kali

2Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Prosentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pendataan PMKS dan PSKS Jumlah laporan pendataan

PMKS dan PSKS yang disusun

Laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan

3Program Penanggulangan Kemiskinan

Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan Penanggulangan Kemiskinan yang disusun

Laporan 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan

4

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak

Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak

Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga


5Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Jumlah sampah yang dikelola di TPA

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

Jumlah kader lingkungan tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan

Orang 102 Orang 102 Orang 102 Orang 102 Orang 102 Orang

6Program Penataan Administrasi Cakupan penerbitan akte

kelahiran

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Jumlah pelaksanaan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Orang 320 Orang 320 Orang 320 Orang 320 Orang 320 Orang

7Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM

Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan Pendataan harga bahan pokok dan UMKM

Dokumen 12Dokumen

12Dokumen

12Dokumen

12Dokumen

12Dokumen

8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah pelaksanaan kegiatan musrenbang RKPDTingkat Kecamatan

Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

9 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

Dokumen 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen

a Operasional Kegiatan Kelurahan Airlangga

Jumlah kegiatan pelaksanaan operasional kelurahan selama 12 bulan

bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

b Operasional Kegiatan Kelurahan Baratajaya



c Operasional Kegiatan Kelurahan Kertajaya



d Operasional Kegiatan Kelurahan Gubeng




e Operasional Kegiatan Kelurahan Mojo



f Operasional Kegiatan Kelurahan Pucang sewu



10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkatoran


11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Waktu Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran

Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan


Tabel 2.3

Target Indikator dalam Renja OPD 2015-2017

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2017

CatatanPentingLokasi

TargetCapaianKinerja

LokasiTarget

CapaianKinerja

1 2 3 4 5 6 7 8

1 WAJIB

1.06 Perencanaan Pembangunan

1.06.21Program Perencanaan Pembangunan Daerah Surabaya Surabaya

1.06.21.0001Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Kecamatan Gubeng 100% Kecamatan Gubeng 100%

1.08 Lingkungan Hidup

1.08.25Program Pengelolaan Kebersihan Kota Surabaya Surabaya

1.08.25.0001

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan

Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan Kecamatan Gubeng 100% Kecamatan Gubeng 100%

1.1Kependudukan dan Catatan Sipil

1.10.15Program Penataan Administrasi Kependudukan Surabaya Surabaya

1.10.15.0001Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Kecamatan Gubeng 100% Kecamatan Gubeng 100%


1.11Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.11.20

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Surabaya Surabaya

1.11.20.0001

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender DanAnak

Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak Kecamatan Gubeng 100% Kecamatan Gubeng 100%

1.13 Sosial

1.13.16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Surabaya Surabaya

1.13.16.0001 Pendataan PMKS Dan PSKSPersentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS Kecamatan Gubeng 100% Kecamatan Gubeng 100%

1.19Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19.16

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Surabaya Surabaya

1.19.16.0001

Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

6 Wilayah Kecamatan Gubeng 100%

6 Wilayah Kecamatan Gubeng 100%

1.2

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

1.20.01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Surabaya Surabaya

1.20.01.0001Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Kecamatan Gubeng 100% Kecamatan Gubeng 100%

1.20.02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Surabaya Surabaya

1.20.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan

Kecamatan Gubeng 100% Kecamatan Gubeng 100%


Prasarana Perkantoran

1.20.29Program Penataan Daerah Otonom Surabaya Surabaya

1.20.29.0001Operasional Kelurahan Airlangga

Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Airlangga

Kelurahan AirlanggaKec. Gubeng 100%

Kelurahan AirlanggaKec. Gubeng 100%

1.20.29.0002Operasional Kelurahan Baratajaya

Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Baratajaya

Kelurahan Baratajaya Kec. Gubeng 100%

Kelurahan Baratajaya Kec. Gubeng 100%

1.20.29.0003Operasional Kelurahan Kertajaya

Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kertajaya

Kelurahan KertajayaKec. Gubeng 100%

Kelurahan KertajayaKec. Gubeng 100%

1.20.29.0004Operasional Kelurahan Gubeng

Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gubeng

Kelurahan Gubeng Kec. Gubeng 100%

Kelurahan Gubeng Kec. Gubeng 100%

1.20.29.0004 Operasional Kelurahan MojoPersentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Mojo

Kelurahan Mojo Kec. Gubeng 100%

Kelurahan Mojo Kec. Gubeng 100%

1.20.29.0004Operasional Kelurahan Pucangsewu

Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pucang Sewu

Kelurahan Pucang Sewu Kec. Gubeng 100%

Kelurahan Pucang Sewu Kec. Gubeng 100%

1.22Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.22.20Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Surabaya Surabaya

1.22.20.0001Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan

Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan Kecamatan Gubeng 100% Kecamatan Gubeng 100%


II.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD 2015-2017

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa pencapaian target dari

Renstra secara keseluruhan dapat terpenuhi. Sedangkan dari Renja 2015 s/d

2017 dimana saat ini masih pada triwulan II juga dapat terpenuhi. Hal ini

menunjukkan bahwa Kinerja Kecamatan Gubeng sudah sama dengan target

yang telah ditetapkan. Pencapaian realisasi program kegiatan yang disusun

dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 s/d 2017 dan

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan tahunan organisasi guna menjawab visi,

misi, tujuan dan sasaran organisasi, pada dasarnya secara umum pencapaian

tahun 2015 s/d 2017 dapat dikatakan berhasil dengan prosentase rata -rata

93,37 % dan (hal ini dilihat dari penyerapan anggaran TA 2015), walaupun

dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang pencapaian target

kinerja belum maksimal. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kendala

baik secara internal maupun eksternal.

Faktor Internal :

a. Kemampuan SDM kurang menyesuaikan arus globalisasi,

b. Sarana dan prasarana masih kurang memadai,

c. Keterbatasan anggaran dan dana.

Faktor Eksternal :

a. Kurangnya dukungan partisipasi masyarakat,

b. Mobilisasi penduduk yang cepat,

c. Sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang bervariasi.

Di bawah ini kami tampilkan tabel 2.4 tentang hasil evaluasi

pelaksanaan Rencana Kerja 2015 – 2017.


1. Tabel 2.4

2. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gubeng s/d Tahun 2017

3. Pemerintah Kota Surabaya4.

5. Kode

6. Urusan /BidangUrusan

PemerintahDaerah dan

ProgramKegiatan

7. Indikator KinerjaProgram

(outcome) /Kegiatan (Output)

8. Target

CapaianKinerjaRenstraTahun

2010-

2015

9. Realisasi

Target

Kinerja

HasilProgramdan

Keluaran

Kegiatans/d

2014

10. Target dan RealisasiKinerja Program dan

Keluaran Kegiatan s/d2015

11. TargetProgram/Kegiatan

Renja Tahun2017

12. RealisasiCapaian Target

Renstra s/dTahun 2015

13. Catatan

19. Target

20.Realisasi

21. Tingkat

Realisasi(%)

23. Realisasi

Capaian

24. TingkatCapaian(%)

25.

26. 1 27. 2 28. 3 29. 4 30. 5 31. 6 32. 733. 8=(7/6

)34. 9

35. 10=(5+7+9)

36. 11=(10/4)

*37. 12

38.1

39.0

40.6

41.42. Program perencanaan pembangunan daerah

43. % Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

53.0

54.0

55.2

57. PenyelenggaraanMusrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

58. Jumlah Pelaksaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

59. 5 60. 3 61. 1 62. 163. 100

%64. 1 65. 5

66. 100%

67.

68.1

69.0

70.8

71.72. Program Pengelolaan Kebersihan Kota

73. Cakupan layananKebersihan 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

88. Jumlah sampah yang dikelola di TPA

89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.


103. Rata-rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112.

113.0

114.0

115.0

116.117. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

118. Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan danlingkungan

119. 510 120. 306121. 1

02

122. 102123. 100

%124. 102 125. 510

126. 100%

127.

128.1

129.1

130.0

131.132. Program Penataan Administrasi Kependudukan

133. % penduduk yang berKTP

134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142.

148. Cakupan penerbitan akte kelahiran

149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157.

158.0

159.0

160.0

161.162. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

163. Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

164. 60 165. 36166. 1

2167. 12

168. 100%

169. 12 170. 60171. 100

%172.

173.1

174.1

175.1

176.177. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

178. Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak

179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187.

188.0

189.0

190.0

191.192. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

193. Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaangender dan anak

194. 18 195. 14 196. 2 197. 2198. 100

%199. 2 200. 18

201. 100%

202.

203.1

204.1

205.3

206.207. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

208. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217.


218.0

219.0

220.1

221.222. Pendataan PMKS dan PSKS

223. Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun

224. 30 225. 18 226. 6 227. 6228. 100

%229. 6 230. 30

231. 100%

232.

233.1

234.1

235.9

236.237. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

238. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dankeindahan)

239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247.

248.0

249.0

250.0

251.252. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

253. Jumlah Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 wilayah

254. 1440

255. 864256. 2

88

257. 288258. 100

%259. 288

260. 1440

261. 100%

262.

263.1

264.2

265.0

266.267. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

268. Waktu Penyelenggaraan Operasional Kegiatan Kelurahan

269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277.

278.0

279.1

280.1

281.282. 0112 OperasionalKegiatan Kelurahan Airlangga

283. Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan

284. 36 285. 12286. 1

2287. 12

288. 100%

289. 12 290. 36291. 100

%292.

293.0

294.1

295.1

296.297. 0113 OperasionalKegiatan Kelurahan Baratajaya


299. 36 300. 12301. 1

2302. 12

303. 100%

304. 12 305. 36306. 100

%307.

308.0

309.1

310.1

311.312. 0114 OperasionalKegiatan Kelurahan Kertajaya


314. 36 315. 12316. 1

2317. 12

318. 100%

319. 12 320. 36321. 100

%322.

323.0

324.1

325.1

326.327. 0115 OperasionalKegiatan Kelurahan Gubeng


329. 36 330. 12331. 1

2332. 12

333. 100%

334. 12 335. 36336. 100

%337.


338.0

339.1

340.1

341.342. 0115 OperasionalKegiatan Kelurahan Mojo


344. 36 345. 12346. 1

2347. 12

348. 100%

349. 12 350. 36351. 100

%352.

353.0

354.1

355.1

356.357. 0115 OperasionalKegiatan Kelurahan Pucang Sewu


359. 36 360. 12361. 1

2362. 12

363. 100%

364. 12 365. 36366. 100

%367.

368.1

369.2

370.0

371.372. Program Penataan Daerah Otonom

373. Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382.

383.0

384.0

385.0

386.387. Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan

388. Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan

389. 525 390. 315391. 1

05

392. 105393. 100

%394. 105 395. 525

396. 100%

397.

398.1

399.2

400.0

401.1

402. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

403.

404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412.

413.0

414.0

415.1

416.417. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

418. Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barangdan jasa perkantoran

419. 60 420. 36421. 1

2422. 12

423. 100%

424. 12 425. 60426. 100

%427.

428.1

429.2

430.0

431.2

432. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

433.

434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442.

443.0

444.0

445.4

446.447. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

448. Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan

449. 60 450. 36 451. 12

452. 12 453. 100%

454. 12 455. 60 456. 100%

457.


prasarana perkantoran

458.1

459.2

460.2

461.462. Program Penanggulangan Kemiskinan

463. Jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif

464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472.

473.0

474.0

475.0

476.477. Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

478. Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun

479. 120 480. 72481. 2

4482. 24

483. 100%

484. 24 485. 120486. 100

%487.


488. II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

489. Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian

hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap

pencapaian kinerja Renstra dan Renja OPD, maka dapat dirumuskan

isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi

OPD yaitu :


Kesejahteraan Sosial :

a. Masih terdapatnya jumlah keluarga miskin;

b. Masih terdapatnya anak usia sekolah yang putus sekolah;

c. Masih terdapatnya pengangguran;

d. Rendahnya Tingkat Pemahaman Kesehatan;

e. Masih adanya tingkat Pendapatan Keluarga dibawah UMR .

2. Permasalahan Kebersihan Lingkungan Perkotaan:

a. Rendahnya Tingkat Kesadaran Terhadap Lingkungan yang

bersih, dan sehat.

b. Terbatasnya Jumlah Kader Kebersihan Lingkungan yang

tersedia.

c. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Penunjang Kebersihan

Lingkungan Perkotaan.

d. Terbatasnya Sarana Sanitasi Lingkungan yang memadai.


Masyarakat. :

a. Rendahnya Tingkat Pemahaman dan Kesadaran terhadap

Peraturan Daerah

b. Tingginya Jumlah Angka Pelanggaran Peraturan Daerah.

c. Terbatasnya Jumlah Personil.

d. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Penunjang Kegiatan.

39


e. Masih adanya tingkat urbanisasi yang tidak terkontrol.

4. Permasalahan Pelayanan Kependudukan Dan Pelayanan Publik :



c. Terbatasnya Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Publik

yang memadai.




c. Terbatasnya Tingkat Pemahaman dan Kesadaran sebagai

Aparat.

d. Terbatasnya Jumlah Prasarana dan Sarana Perkantoran yang

memadai.

e. Terbatasnya Pemenuhan Tertib Administrasi dan Tatalaksana

yang memadai.

f. Masih kurangnya tingkat kesejahteraan.

490. Isu – isu diatas perlu adanya perubahan hal ini sejalan

dengan visi dan misi Kota Tahun 2017 ” Surabaya Kota Sentosa Yang

Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi ”. Maka

tantangan dan isu tersebut harus dijadikan peluang untuk meningkatkan

pembangunan di wilayah Kecamatan Gubeng. Pembangunan di sini

juga berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat demikian juga

dengan aparatur pelayanan publik. Tingkat pendidikan yang masih

rendah perlu ditingkatkan, karena peningkatan sumber daya manusia

merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Demikian juga

dengan ketertiban masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

491.

40


492. II.3.1 Tingkat Kinerja OPD

493.Sebagaimana beberapa permasalahan dan tantangan

pencapaian target kinerja di tahun 2015 yang menunjukan tingkat

keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program kegiatan, di

Tahun 2017 diharapkan perkiraan target kinerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kecamatan Gubeng Kota Surabaya melalui rencana kerja yang

tertuang dalam dokumen rencana kinerja dan anggaran dapat

meminimalisir bahkan menjawab secara tuntas berbagai permasalahan

dan tantangan yang terjadi dan merupakan hambatan dalam

mewujudkan visi, misi, yang diimplementasikan melalui tujuan dan

sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Beberapa potensi

permasalahan dan tantangan yang dihadapi di wilayah kerja Kecamatan

Gubeng baik secara internal maupun eksternal dan perlu mendapatkan

penanganan segera melalui realisasi pelaksanaan program kegiatan, hal

ini telah kami jelaskan sebelumnya. Oleh karenanya hal – hal tersebut

secara terus menerus perlu ditingkatkan.

494. Dari data Renja maupun Renstra 2011 s/d 2015

dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja dapat terpenuhi.

Walau demikian dengan perkembangan era globalisasi apalagi dalam

era MEA, perlu disesuaikan baik program maupun kegiatan.

495.

496. II.3.2 Permasalahan dan Hambatan

497. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD sama seperti yang telah

dijelaskan sebelumnya. Bahwa isu – isu perkembangan pembangunan

setiap tahun hampir sama hanya kuantitas dan kualitas yang berubah

antara lain :


Kesejahteraan Sosial 41


2. Permasalahan Kebersihan Lingkungan Perkotaan


Masyarakat.

4. Permasalahan Pelayanan Kependudukan Dan Pelayanan Publik


498. Adapun hambatan yang terdapat dalam pencapaian target

kinerja adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur tentang

pendidikan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, kesadaran hukum

dan sebagainya, hal ini berkaitan dengan peningkatan SDM.

2. Masih kurangnya sarana prasarana pendidikan, lingkungan hidup,

pemenuhan tertib administrasi dan sebagainya, hal ini berkaitan

dengan SDA dan infrastuktur.

499.

500. II.3.3 Peluang dan Tantangan

501. Adapun peluang dan tantangan OPD dalam

meningkatkan pelayanan ke depan dipengaruhi oleh faktor internal dan

faktor eksternal adalah sebagai berikut :

502. Faktor Internal :

1. Kekuatan / Pendukung / Strength

a. Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai

Negeri Sipil.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan.

c. Standart Operasional Prosedur ( SOP ) Kerja non pelayanan

dan pelayanan.

d. Jumlah dan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang

Kegiatan.

e. Database PMKS, PSKS, Gender, Gakin, UMKM, Koperasi,

PKL, Kependudukan, dll.42


2. Kelemahan / Penghambat / Weakness

a. Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Kecamatan.

b. Motivasi Kerja Pegawai.

c. Perilaku Kerja Pegawai.

d. Hubungan Kerja Pegawai.

e. Pembinaan Pegawai Secara berkala dan berjenjang di

Kecamatan dan Kelurahan.

503. Faktor Eksternal :

1. Peluang / Opportunities

a. Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat.

b. Ketertiban Masyarakat dalam Kegiatan Masyarakat.

c. Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan Perudang –

Undangan.

d. Koordinasi dan Intervensi OPD dan Jajaran Samping dalam

menindak lanjuti kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan.

e. Penggunaan dan Pemanfaatan Sarana TI.

504.

2. Ancaman / Threats

a. Arus Urbanisasi yang tidak potensial.

b. Demografi atau pertumbuhan penduduk.

c. Luas Wilayah cakupan titik sasaran penertiban.

d. Pertumbuhan PKL secara musiman pada kawasan tertentu.

e. Angka Usia Kerja Produktif dan Angka Usia Harapan Hidup.

505.

506. II.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan OPD

507. Berdasarkan penjabaran isu - isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi OPD di atas, dapat disimpulkan isu - isu strategis pelayanan

OPD adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan Kota dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial :43


a. Jumlah keluarga miskin :

b. Anak usia sekolah yang putus sekolah;

c. Pengangguran;

d. Pemahaman Kesehatan;

e. Pendapatan Keluarga dibawah UMR .

2. Kebersihan Lingkungan Perkotaan :

a. Kesadaran Terhadap Lingkungan yang bersih, dan sehat.

b. Kader Kebersihan Lingkungan yang tersedia.

c. Prasarana dan Sarana Penunjang Kebersihan Lingkungan

Perkotaan.

d. Sarana Sanitasi Lingkungan yang memadai.

3. Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat. :

a. Pemahaman dan Kesadaran terhadap Peraturan Daerah

b. Pelanggaran Peraturan Daerah.

c. Jumlah Personil.

d. Prasarana dan Sarana Penunjang Kegiatan.

e. Urbanisasi yang tidak terkontrol.

4. Pelayanan Kependudukan Dan Pelayanan Publik :

a. Jumlah Personil.

b. Jumlah SDM yang memadai.

c. Prasarana dan Sarana Pelayanan Publik yang memadai.

5. Aparatur, Kelembagaan Dan Tatalaksana.

a. Jumlah Personil.

b. Jumlah SDM yang memadai.

c. Pemahaman dan Kesadaran sebagai Aparat.

d. Prasarana dan Sarana Perkantoran yang memadai.

e. Tertib Administrasi dan Tatalaksana yang memadai.

f. Tingkat kesejahteraan.

44


508. Dengan demikian, strategi yang dapat diterapkan sebagai faktor

kunci keberhasilan antara lain:

1. Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai Negeri

Sipil.

2. Jumlah dan Kualitas Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan.

3. Penggunaan dan Pemanfaatan Sarana TI.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai

5. Koordinasi dan Intervensi OPD dan Jajaran Samping dalam

menindak lanjuti kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan .

6. Mewujudkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sesuai peraturan

Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 memang membutuhkan

komitmen yang kuat, tetapi ini merupakan tuntutan Reformasi

Birokrasi di dalam mewujudkan Millenium Development Goals

(MDGs)

509. Dengan demikian meminimalisir keterbatasan

jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan dengan

memanfaatkan tingkat partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat

dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sangat diperlukan. Selain

itu yang tidak kalah pentingnya adalah dengan menggunakan

kompetensi PNS dan Tenaga Non PNS untuk mengoptimalkan tingkat

partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat guna pencapaian

sasaran dan tujuan organisasi.

510.

511. II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

512. Dalam konteks Undang - Undang No 25 Tahun 2004

bahwa pembangunan dari, oleh dan untuk bangsa Indonesia. Yang

artinya bahwa pembangunan itu dari seluruh warga negara Indonesia,

dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia dan ditujukan untuk

warga negara Indonesia. Pembangunan harus dilaksanakan segenap45


komponen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bernegara (pasal 1

ayat 2 UU No 25 Tahun 2004). Oleh karenanya pembangunan harus

memperhatikan sendi – sendi kehidupan masyarakat. Orientasi

pembangunan tidak harus dilakukan dari pusat ke daerah (Top Down)

tetapi juga memperhatikan / mempertimbangkan masyarakat dari daerah

(Bottom Up).

513. Sesuai dengan bab IV (psl. 8) UU No. 25 Tahun

2004 bahwa tahapan awal perencanaan pembangunan adalah dengan

perencanaan dan hal ini dilakukan dengan adanya Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang ini dilakukan

mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi hingga Nasional.

514.

515. II.4.1 Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Musrenbang

516. Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dilakukan

setiap tahun. Di Kecamatan Gubeng Musrenbang dilaksanakan bulan

Pebruari tahun 2017 dan dari sinilah awal mula usulan masyarakat.

Usulan tersebut kemudian disampaikan ke tingkat Kota untuk dilanjutkan

ke Provinsi. Usulan masyarakat tersebut sebelumnya memang disusun

berdasarkan prioritas pembangunan, tidak semua usulan masyarakat

diteruskan ke tingkat Kota. Hal ini mengingat kemampuan

penganggaran, walau begitu tetap dicatat untuk dibahas tahun

berikutnya.

517.

518. II.4.2 Kesesuaian Usulan Musrenbang dengan Tugas, Fungsi, dan

Pelayanan OPD

519. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam

Musrenbang, Kecamatan adalah sebagai Fasilitator agar usulan

masyarakat dapat ditampung di tingkat lebih selanjutnya. Surabaya

sudah dikenal sebagai kota IT (cyber city), oleh karenanya46


dalam melakukan usulan, masyarakat dapat langsung secara on

line melalui sistem aplikasi e-musrenbang

(http://musrenbang.surabaya.go.id/musrenbang). Dengan demikian

aspirasi atau usulan masyarakat dapat langsung dilihat oleh lembaga

yang mewakilinya ataupun instansi terkait.

520. II.4.3 Usulan Program/Kegiatan Masyarakat

521. Untuk lebih jelasnya usulan program dan kegiatan

masyarakat melalui Musrenbang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

522. Tabel 2.5

523. Kajian Usulan Program/Kegiatan dari Masyarakat

524. Pemerintah Kota Surabaya

525. Tahun 2018

526. KEL

527. 528.

RW529. USULAN 530. LOKASI 531. KET

532. VOLUME

533. BIAYA(Rp.)535.

542. PUCANGSEWU

543.1

544.6

545. Konstruksi jlnpaving permukiman lb 2mdg saluran lb 40 cm dgplat

546. Kalibokor gg II RT 4, Kalibokor gg 2 sebelah blk

547. Mendesak

548.50 m

549. 236,993,600.00

550. 551.2

552.5

553. PembuatanTaman

554. Sepanjang Kalibokor Kencana II RT 2 Pinggir rel KA

555. -556.100

m2

557. 43,338,200.00

558. 559.3

560.1

561. Meja Ping pong562. Ngagel Jaya

Tengah Balai RW 1

563. sangat dibutuhkan

564.2 unit

565. 11,000,000.00

566. 567.4

568.7

569. Tabulampot570. Pucang Sewu

Balai RW 7571. -

572.14

paket

573. 7,013,552.00

574. 575.5

576.4


578. Ngagel Timur V 579. Dil

okasi blm ada paving

580.500 m

581. 217,731,500.00

582. 583.6

584.5

585. GerobakSampah

586. Kalibokor Kencana

587. Mendesak

588.2 unit

589. 5,304,000.00

590. 591.7

592.7

593. GerobakSampah

594. Balai RW Pucang Sewu

595. Mendesak

596.2 unit

597. 5,304,000.00

598. 599.8

600.8


602. Pucang Anom IV RT 4

603. Mendesak

604.110 m

605. 47,900,930.00

606. 607.9

608.1

609. PemasanganPJU dengan kabel udara(lb jln min 3m)

610. Ngagel Tama 2 -26 RT 4 Sebelah Timur Gereja GKI

611. Mendesak

612.4 unit

613. 50,093,776.00

47


http://musrenbang.surabaya.go.id/musrenbang

614. 615.10

616.6


618. Kalibokor gg II RT 1 Wilayah RT 1 sebelah rel KA

619. Mendesak

620.200 m

621. 87,092,600.00

622. 623.11

624.4


626. Ngagel Jaya Barat RT 1 Belakang Rosela


628.70 m

629. 37,570,332.00

630. 631.12

632.2


634. Ngagel Jaya Tengah IV RT 2

635. Mendesak

636.24 m

637. 156,586,944.00

638. 639.13

640.8


642. Sepanjang Jl. Pucang Anom I RT 2

643. Lokasi kurang terang

644.5 unit

645. 62,617,220.00

646. 647.14

648.2


650. Ngagel Jaya Tengah VIII RT 2

651. Mendesak

652.15 m

653. 97,866,840.00

654. 655.15

656.6

657. GerobakSampah

658. Kalibokor gg II 659. Ya

ng lama sdh rusak

660.2 unit

661. 5,304,000.00

662. 663.16

664.3

665. GerobakSampah

666. Ngagel Jaya Tengah 1 RT 1

667. Blm ada gerobak sampah

668.2 unit

669. 5,304,000.00

670. 671.17

672.4

673. GerobakSampah

674. Ngagel Timur V 675. M

endesak 676.2 unit

677. 5,304,000.00

678. 679.18

680.1

681. GerobakSampah

682. Ngagel Jaya Tengah (Balai RW)

683. -684.2 unit

685. 5,304,000.00

686. 687.19

688.8

689. GerobakSampah

690. Pucang Sawit ( Balai RW )

691. Gerobak lamarusak

692.2 unit

693. 5,304,000.00

694. 695.20

696.2

697. GerobakSampah

698. Ngagel Jaya Tengah IV

699. Gerobak lamarusak

700.2 unit

701. 5,304,000.00

702. GUBENG

703.1

704.3


706. Gub. Klingsingan No. 62 RT 4 Sebelah Tmr Stasiun KA Gub.


708.100m

709. 488,338,700.00

710. 711.2

712.1

713. PembentukanTaman BacaanMasyarakat

714. Gubeng Kertajaya I Raya RT 5 Sebelah Timur Fiaduk Jl. Kertajaya


716.4

Paket

717. 82,458,800.00

718. 719.3

720.2


722. Gubeng Jaya VIII RT 16 Sebelah Barat Kantor Kecamatan Gubeng


724.70 m

725. 341,837,090.00

726. 727.4

728.1

729. Konstruksi jlnpaving permukiman lb 2m

730. Gubeng Kertajaya I G RT 10 Sebelah Timur Fiaduk Jl. Kertajaya


732.50 m

733. 21,773,150.00

734. 735.5

736.3


738. Gubeng Klingsingan Gg 3 RT 5 Sebelah Timur Stasiun KA


740.1 unit

741. 12,523,444.00

742. 743.6

744.2


746. Gubeng Jaya II KA RT 1 Sebelah Barat Kantor Kecamatan


748.6 unit

749. 13,063,890.00

48


750. BARATA

751. JAYA

752.1

753.1

754. JembatanBentang 2m Konvensional

755. Ngagel Tama RT 6 Ngagel Tama sebelah Tmr menuju Ngagel Tama sebelah Brt Kali Sumo

756. u/ aktifitas sehari hari

757.15 m

758. 301,860,000.00

759. 760.2

761.3

762. Pengurukanlahan makam

763. Nginden Kota II RT 2

764. -765.800

m3

766. 189,566,400.00

767. 768.3

769.8

770. GerobakSampah

771. Bratang Binangun V RT 5

772. Blm ada gerobak sampah

773.8 unit

774. 21,216,000.00

775. 776.4

777.7

778. JembatanBentang 2m Konvensional

779. Krukah Timur RT 6 dekat SMPN 48

780. Jembatan lama rusak

781.13 m

782. 261,612,000.00

783. 784.5

785.7

786. GerobakSampah

787. Bratang Binangun I RT 5

788. Yang lama sdh rusak

789.5 unit

790. 13,260,000.00

791. 792.6

793.3

794. Konstruksi jalanpaving untuk makam tebalpaving 8cm

795. Nginden Kota II RT 2

796. U/fasilitas parkir makam

797.120

m2

798. 73,205,760.00

799. 800.7

801.8

802. Pengecatanmarka pita penggaduhthermoplastik tebal 10mm

803. Bratang Binangun

804. U/mengurangi kecepatan kendaraan yg lalu lalang

805.3 unit

806. 2,210,088.00

807. 808.8

809.4

810. Lapangan Volly811. Barata Jaya II

RT 6 Lapangan depan panggung

812. -813.1 unit

814. 126,756,576.00

815. 816.9

817.4

818. Meja Ping pong819. Barata Jaya II

RT 1 Balai RW820. -

821.1 unit

822. 5,500,000.00

823. KERTA

824. JAYA

825.1

826.11

827. Lapangan BuluTangkis

828. Gubeng Kertajaya 4B Timur RT 6


830.1 unit

831. 98,281,998.00

832. 833.2

834.11


836. Raya Kertajaya 72-B RT 3 (sepanjang jl. Raya Kertajaya depan No.72-B (100m)


838.50 m

839. 395,819,150.00

840. 841.3

842.10


844. Sepanjang Jl. Juwingan wilayah RT 2


846.50 m

847. 326,222,800.00

848. 849.4

850.10


852. Sepanjang Jl. Juwingan wilayah RT 7


854.8 unit

855. 100,187,552.00

856. 857.5

858.6


860. Sepanjang Jl. Pucang Adi RT 4


862.5 unit

863. 62,617,220.00

864. 865.6

866.7


868. Sepanjang Jl. Kalibokor 1 Stal RT 6


870.5 unit

871. 62,617,220.00

872. 873.7

874.7


876. Jl. Pucangan RT2, halaman makam


878.9 unit

879. 112,710,996.00

880. 881.8

882.2


884. Jl. Pucang Anom Timur RT 3 ujung sebelah barat Pucang


886.1 unit

887. 12,523,444.00

49


Anom Timur 5

888. 889.9

890.-

891. PelatihanTerapis Spa

892. Wilayah Kelurahan Kertajaya RT 6

893. Membuat usaha mandiri

894.7

orang

895. 17,666,250.00

896. 897.10

898.-

899. PaketPerikanan ( lele 500 ekor,pakan 2 zak dan 1 paketprobiotik )


901. Meningkatkan kewirausahaan warga di wil. tsb

902.7

paket

903. 5,565,000.00

904. 905.11

906.-

907. Pelatihanhidroponik (benih sayur100 biji u/ 20 org, mediatanam Rockwoll 12 buahu/ 20 org, sayuran segar)


909. Meningkatkan pembudidayaan tanaman hidroponik

910.13

orang

911. 3,918,863.00

912. 913.12

914.-

915. PelatihanAgribisnis Peternakan( yoghurt )


917. Meningkatkan kewirausahaan warga di wil. tsb

918.51

orang

919. 7,395,000.00

920. 921.13

922.-

923. APE PermainanPeran atau Simbolik


925. -926.3

paket

927. 19,126,800.00

928. 929.14

930.-



933. Meningkatkan wawasan anak di wilayah tsb

934.1

paket

935. 20,614,700.00

936. 937.15

938.-

939. APE usia 3Tahun


941. Meningkatkan kreatifitas anak didik

942.3

paket

943. 11,458,260.00

944. 945.16

946.-

947. APEsensorimotor



950.2

paket

951. 3,234,500.00

952. 953.17

954.-

955. APE PermainanPembangunan



958.1

paket

959. 3,057,780.00

960. AIRLANGGA

961.1

962.2


964. Gubeng Airlangga II RT 3, Kampung


966.7 unit

967. 87,664,108.00

968. 969.2

970.1


972. Lapangan Dharmawangsa RT 2, Kampung


974.3 unit

975. 37,570,332.00

976. 977.3

978.8


980. Menur 2 gang ABM RT 6, Kampung


982.105 m

983. 45,723,615.00

984. 985.4

986.8


988. Menur 2 gang ABM RT 6, Kampung


990.69 m

991. 30,046,947.00

992. 993.5

994.2


996. Gubeng Airlangga V RT 9


998.8 unit

999. 100,187,552.00

1000. 1001.6

1002.1


1004. Jl. Dharmawangsa RT 8

1005. Masih memakai lampu

1006.5 unit

1007. 62,617,220.00

50


penerangan warga

1008. 1009.7

1010.6

1011. RaketBadminton

1012. Gubeng Kertajaya XV Raya RT 4


1014.292

buah

1015. 141,211,200.00

1016. 1017.8

1018.7


1020. Karang Menur RT 1


1022.15.79

m

1023. 124,999,688.00

1024. 1025.9

1026.-

1027. PelatihanAdministrasi Perkantoran

1028. Gubeng Kertajaya 9C RT 6


1030.5

orang

1031. 37,289,375.00

1032. 1033.10

1034.-




1038.40

orang

1039. 12,058,040.00

1040. 1041.11

1042.-

1043. PelatihanDesain Grafis



1046.6

orang

1047. 49,082,250.00

1048. 1049.12

1050.-

1051. Pelatihanolahan hasil pangan



1054.6

orang

1055. 1,465,902.00

1056. 1057.13

1058.5

1059. Meja Ping pong1060. Manyar Dukuh

RT 10 Balai RW 3


1062.25 unit

1063. 137,500,000.00

1064. 1065.14

1066.2

1067. TerompahPanjang

1068. Gubeng Kertajaya ixc RT 6


1070.80 set

1071. 30,000,000.00

1072. 1073.15

1074.3

1075. Rambu LaluLintas (75 cm) / PapanNama Jalan (selain rambularangan)

1076. Gubeng Kertajaya VB RT 3


1078.18 unit

1079. 37,066,266.00

1080. 1081.16

1082.1


1084. Dharmawangsa VII RT 9, Balai RW


1086.1

paket

1087. 20,614,700.00

1088. 1089.17

1090.8

1091. KonstruksiJalan Paving Permukimanlebar 2m

1092. Menur II RT 6, Kampung


1094.20 m

1095. 8,709,260.00

1096. 1097.18

1098.7

1099. GerobakSampah

1100. Karang Menur RT I dekat dengan Jl. Srikana


1102.47 unit

1103. 124,644,000.00

1104. 1105.19

1106.6

1107. Gerobak Sampah1108. Gubeng

Kertajaya XV Raya RT 4


1110.14 unit

1111. 37,128,000.00

1112. 1113.20

1114.4

1115. PelatihanDesain Grafis

1116. Dharmawangsa RT 6, Balai RW

1117. Belum pernah mengikuti pelatihan tsb

1118.5

orang

1119. 40,901,875.00

1120. MOJO

1121.1

1122.4


1124. Mojo Klanggru Lor RT 1 depan makam

1125. Paving minta ditinggikan krn air menggenang

1126.10 m

1127. 65,244,560.00

1128. 1129.2

1130.10

1131. Meja Ping pong1132. Kalidami VI RT

1

1133. untuk olah raga

1134.2 unit

1135. 11,000,000.00

51


1136. 1137.3

1138.13


1140. Jojoran I Blok G RT 3

1141. Banjir, air hujanmenggenang

1142.50 m

1143. 326,222,800.00

1144. 1145.4

1146.13


1148. Jojoran I Blok L RT 5


1150.50 m

1151. 326,222,800.00

1152. 1153.5

1154.11


1156. Sukodami RT 1, Sukodami I dan SukodamiII

1157. Malam hari jalan gelap

1158.6 unit

1159. 75,140,664.00

1160. 1161.6

1162.4


1164. Mojo Klanggru Lor RT 6 Gang Masjid

1165. Jalan rusak dan tergenang

1166.4 m

1167. 26,097,824.00

1168. 1169.7

1170.8


1172. Jojoran III RT 6 Komplek

1173. Jalan rusak dan tergenang

1174.15 m

1175. 71,098,080.00

1176. 1177.8

1178.12


1180. Jojoran Baru RT2

1181. rawan kriminalitas

1182.6 unit

1183. 75,140,664.00

1184. 1185.9

1186.7

1187. Pengurukanlahan makam

1188. Karang Menjangan RT 6


1190.5 m3

1191. 1,184,790.00

1192. 1193.10

1194.-


1196. RT 17 1197. -1198.20

orang

1199. 6,029,020.00

1200. 1201.11

1202.-

1203. APEsensorimotor

1204. Kalidami RT 2

1205. U/kebutuhan mendongeng

1206.5

paket

1207. 8,086,250.00

1208.

1209.

1210.

1211.

1212.

1213.

1214.

1215.

1216.

1217.

1218.

1219.

1220.52


1221.

1222.

1223.

1224.

1225.

1226.

1227.

1228.

1229. BAB III

1230. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

1231. DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA OPD

1232.

1233. III.1. Tema, Tujuan, dan Sasaran Strategis Pembangunan Kota

dalam RKPD 2017

1234. Berdasarkan tema pembangunan nasional pada

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015 dan tema pembangunan pada

RKPD Kota Surabaya tahun 2015 yaitu “Pemantapan Infrastruktur

Kota Berbasis Ekologi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi serta Daya Saing dalam

Menghadapi Persaingan Global untuk Mewujudkan Kesejahteraan

Masyarakat” dimana hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota

Surabaya Tahun 2017 “Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan

Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi” maka dengan tetap

memperhatikan visi OPD Kecamatan Gubeng akan sejalan dengan tema

RKPD pemerintah Kota Surabaya.

53


1235. Dengan demikian tujuan dan sasaran yang hendak

dicapai pada kerangka perencanaan kerja Kecamatan Gubeng tahun

2017 harus realistis dan obyektif dengan memperhatikan potensi, isu

permasalahan, hasil kajian dan evaluasi, capaian kinerja OPD pada

tahun sebelumnya serta tingkat kepentingan berdasarkan usulan

musrenbang. Tujuan dan sasaran program/kegiatan harus memberikan

arahan bagi pelaksanaan setiap urusan baik urusan wajib maupun

urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan tema Kesejahteraan

Masyarakat, Kota Berbasis Ekologi, serta Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan

1236.Ketiga pokok tema tersebut dapat diwujudkan dalam tujuan

sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketentraman & ketertiban umum yang kondusif untuk

mendukung pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat,

dengan sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas dan intensitas

pengawasan pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat.

2. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih

dan hijau, dengan sasaran Tersedianya sistem pengelolaan

kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis

masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah

lingkungan.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung

oleh sistem pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas,

dengan sasaran Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan,

kecamatan dan kelurahan.

4. Meningkatkan penanganan PMKS dan keluarga miskin serta

pemberdayaan kelompok usia produktif dengan melibatkan peran

serta swasta, dengan sasaran:

54


5. Terwujudnya peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar

dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin

1. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS)

6. Meningkatkan penguatan BUDAYA lokal, pemberdayaan perempuan,

dan perlindungan anak, dengan sasaran terwujudnya peningkatan

kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

7. Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan, dengan sasaran Memantapkan sistem

perencanan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis

TIK

8. Meningkatkan pelayanan publik yang prima pada semua unit

pelayanan dan OPD, dengan sasaran Peningkatan pelayanan publik

yang memiliki standard dan berkualitas.

1237.

1238. Sedangkan Visi, Misi Kota Surabaya lebih jelas dapat kita

lihat tabel 3.1 dibawah ini.

1239.

1240.

1241.

1242.

1243.

1244.

1245.

1246.

1247.

1248.

55


1249. Tabel 3.1

1250. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RKPD 2017

1251. VISIKOTA

1252. MISI KOTA 1253. TUJUAN 1254. SASARAN

1255. SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DANBERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI

1256. 1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas

1257. Meningkatkan kualitas pendidikan 1258. Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal

1262. Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal

1265. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

1266. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin

1270. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak

1274. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan

1278. Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat

1282. Meningkatnya kualitas layanan KB dasar

1285. Meningkatkan ketahanan pangan 1286. Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan

1290. Meningkatkan distribusi pangan

1293. Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda

1294. Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

1298. Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkatregional, nasional dan internasional

56


1251. VISIKOTA


1301. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran

1302. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja

1306. Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis

1308. 2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha

1309. Meningkatkan penanganan PMKS

1310. Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS

1313. Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha

1314. Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif

1317. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak

1318. Meningkatkan pemberdayaan perempuan

1322. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

1324. 3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum

1325. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah

1326. Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah

1330. Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama

1332. 4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikandaya dukung kota

1333. Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan

1334. Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

1338. Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum

1342. Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan

1345. Meningkatkan kualitas lingkunganhidup kota yang bersih dan hijau

1346. Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

57


1251. VISIKOTA


1350. Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

1354. Meningkatkan kualitas udara dan air

1357. Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana

1358. Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap

1360. 5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan

1361. Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas

1362. Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni

1365. Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan

1366. Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

1369. Meningkatkan upaya konservasi energy

1370. Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi

1372. 6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat

1373. Melestarikan budaya local 1374. Meningkatkan perlindungan budaya lokal

1378. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal

1381. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat

1382. Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca

1385. Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda

1386. Memantapkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda

58


1251. VISIKOTA


1388. 7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional

1389. Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya

1390. Peningkatan sistem manajemen city logistik

1394. Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi

1396. 8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

1397. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public

1398. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan

1402. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

1406. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

1409. Memantapkan kemandirian keuangan daerah

1410. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien

1412. 9. Memantapkan dayasaing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif

1413. Mendorong pemantapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif

1414. Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

1418. Meningkatkan produktivitas koperasi

1422. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian

1426. Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan

1430. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif

1433. Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global

1434. Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan

59


1251. VISIKOTA


1437. Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global

1438. Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)

1440. 10. Mewujudkaninfrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien

1441. Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota

1442. Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien

1445. Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu

1446. Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan

1450. Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas

1454. Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan

1455.

1456.

1459. Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata

1460. Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih

1464. Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU

1468. Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya

60


1469. III.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Renja OPD

1470. III.2.1 Tema Pelayanan OPD

1471. Kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka

Pemantapan Infrastruktur Kota Berbasis Ekologi dan Peningkatan

Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi serta

Daya Saing dalam Menghadapi Persaingan Global untuk

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

1472. Penjelasan Visi adalah:

Terdepan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dalam

merespon setiap pelayanan dengan cepat, tepat dan terhadap

setiap persoalan yang timbul sebagai aspirasi yang berkembang

di masyarakat dilaksanakan sesuai aturan perundangan serta

kewenangan yang berlaku .

Dalam Pelayanan bahwa fungsi pelayanan masyarakat

maupun pembangunan seirama dengan pertumbuhan dan

tuntutan perkembangan masyarakat, cepat, tepat dan

transparan dalam melakukan penanganan sesuai kewenangan

dan tanggung jawab guna mewujudkan pembangunan

Infrastruktur Kota Berbasis Ekologi dan Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi serta

Daya Saing dalam Menghadapi Persaingan Global untuk

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

1473. Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang akan

dijalankan adalah:

1. Mempercepat implementasi penyelenggaraan Tata Laksana

Umum Pemerintahan yang Akuntabel melalui pelaksanaan

tugas dan fungsi organisasisional

61


2. Mengoptimalkan sistem dan mekanisme pelayanan berbasis

komputerisasi dan berpedoman pada standart pelayanan

minimal.

3. Meningkatkan Koordinasi dan Intervensi OPD serta Jajaran

Samping dalam menindaklanjuti program dan kegiatan

Kecamatan.

4. Mengoptimalkan peranserta masyarakat dan Kelompok

masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Pemerintah Kota Surabaya.

5. Mengoptimalkan Penggunaan dan Pemanfaatan Sarana

Teknologi Informasi oleh Masyarakat dalam urusan

pelayanan secara online.

1474.

1475. III.2.2 Tujuan Strategis Renja OPD

1476. Adapun tujuan yang akan dicapai di dalam

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kualitas aparatur yang lebih handal dan

professional dalam melaksanakan tugasnya

2. Meningkatkan disiplin kerja Pegawai

3. Mewujudkan budaya tertib hukum

4. Meningkatkan kualitas Pembangunan perkampungan /

pemukiman

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah

6. Mewujudkan Lingkungan bebas banjir

7. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

8. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan

9. Terwujudnya Pelayanan Prima serta Birokrasi yang bersih dan

berwibawa

10. Meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

62


11. Terwujudnya masyarakat yang berpendidikan, sehat dan sejahtera.12. Terwujudnya lingkungan yang aman, tertib, bersih dan indah.13. Terpenuhinya kebutuhan Pembangunan Fisik Sarana Prasarana Umum

dan sosial.1477.

1478. III.2.3 Sasaran Renja OPD

1479. Adapun sasaran yang akan dicapai di dalam

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 adalah sebagai

berikut :

1. Terciptanya disiplin kerja Pegawai

2. Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan

publik

3. Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan dan

Kelurahan

4. Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan dan sehat

5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha ekonomi

masyarakat

6. Terkendalinya kondisi ketertiban ketentraman dan tindak

kriminal

7. Meningkatnya kebersihan, kenyamanan dan keindahan

lingkungan

8. Terciptanya disiplin kerja pegawai

9. Terwujudnya budaya tertib hokum

10.Terciptanya kualitas pengelolaan sampah

11. Terwujudnya Lingkungan bebas banjir

12.Terciptanya kualitas aparatur yang lebih handal dan

professional dalam melaksanakan tugasnya

13.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

14.Terciptanya kualitas Pembangunan perkampungan /

pemukiman

15.Terciptanya kualitas kehidupan masyarakat miskin

63


1480. Ketiga pokok tema tersebut dapat diwujudkan dalam

tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketentraman & ketertiban umum yang kondusif untuk

mendukung pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat,

dengan sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas dan intensitas

pengawasan pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat.

2. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih

dan hijau, dengan sasaran Tersedianya sistem pengelolaan

kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis

masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah

lingkungan

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung

oleh sistem pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas,

dengan sasaran Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan

kecamatan dan kelurahan

4. Terwujudnya peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar

dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin

5. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS)

6. Meningkatkan penguatan BUDAYA lokal, pemberdayaan perempuan,

dan perlindungan anak, dengan sasaran terwujudnya peningkatan

kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

7. Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan, dengan sasaran Memantapkan sistem

perencanan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis

TIK

8. Meningkatkan pelayanan publik yang prima pada semua unit

pelayanan dan OPD, dengan sasaran Peningkatan pelayanan publik

yang memiliki standard dan berkualitas

64


1481. III.3. Program dan Kegiatan

1482. Program dan Kegiatan Kecamatan Gubeng yang akan

dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun 2017 terdiri dari:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal, dengan kegiatan Pengawasan pengendalian dan Evaluasi

Kegiatan Polisi Pamong Praja

3. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dengan

kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS

4. Program Penataan Daerah Otonom, dengan kegiatan:

a. Operasional Kelurahan Airlangga

b. Operasional Kelurahan Kertajaya

c. Operasional Kelurahan Baratajaya

d. Operasional Kelurahan Gubeng

e. Operasional Kelurahan Mojo

f. Operasional Kelurahan PucangSewu

5. Program peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan dan

anak, dengan kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan

Gender dan Anak

6. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

7. Program Pengelolaan Kebersihan Kota, dengan kegiatan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan

Persampahan dan Lingkungan Hidup

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan Prasarana

Perkantoran

65


10.Program peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat,

dengan kegiatan Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

1483.

1484. III.3.1 Faktor - Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam

Penetapan Program dan Kegiatan

1485. Penetapan program dan kegiatan Kecamatan

Gubeng yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dipengaruhi

oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pencapaian tema pembangunan Kota Surabaya

2. Pencapaian MDGs

3. Pengentasan kemiskinan

4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

5. Pengembangan daerah

1486.

1487. III.3.2 Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1488. Rekapitulasi program dan kegiatan Kecamatan

Gubeng yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 ditampilkan dalam

tabel 3.2. 9 (sembilan) program yang diupayakan melalui 16 (enam

belas) kegiatan ditujukan bagi warga Kota Surabaya khususnya di

Kecamatan Gubeng. Seluruh program dan kegiatan tersebut didanai

oleh APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2017.

1489.

1490.

66


1491. Tabel 3.2

1492. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017

1493. dan Prakiraan Maju Tahun 2018

1494. Kota Surabaya

1495.

1496. Nama OPD

1497. : Kecamatan Gubeng 1498. 1499. 1500. 1501. 1502.1503. 1504. 1505.

1506. Kode1507. Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

1508. Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

1509. Rencana Tahun 20171510. C

atatanPenting

1511. Prakiraan MajuRencana Tahun 2018

1515. Lokasi

1516. Target

Capaian

Kinerja

1517. Kebutuhan Dana /

PaguIndikatif

1518. Sumber

Dana

1520. TargetCapaia

nKinerj

a

1521. Kebutuhan

Dana /Pagu

Indikatif

1522. 1 1523. 2 1524. 3 1525. 4 1526. 5 1527. 6 1528. 7 1529. 8 1530. 9 1531. 10

1532. 1 1533. Urusan Pemerintahan 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1.1 1543. Urusan Wajib 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551.

1552. 1.1.1 1553. Pelayanan Dasar 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1.1.1.05 1563. Ketenteraman dan

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571.

1572. 1.1.1.05.01 1573. Program Penegakan Peraturan Daerah

1574. Persentase pelanggaran perda yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti

1575. Surabaya 1576. 100%

1577. 358.157.870 1578. 1579. 1580. 100%

1581. 665021684

1582. 1.1.1.05.01.0008

1583.

1584. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

1585. Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 1586.

1587. 288kali

1588. 358.157.870

1589. APBD 1590.

1591. 288kali

1592. 665021684

1603. 1.1.1.06 1604. Sosial 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1.1.1.06.01 1614. Program pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial

1615. Persentase PMKS yang ditangani

1616. Surabaya 1617. 60%

1618. 246.200.845 1619. 1620. 1621. 60%

1622. 205427033

1623. 1.1.1.06.01 1624. Monitoring dan Pendataan 1625. Jumlah Laporan Monitoring 1626. 1627. 6 1628. 12978215 1629. A 1630. 1631. 6 1632. 105341

67


.0026 PMKS dan PSKS dan Pendataan PMKS dan PSKS doku

men 4

PBD

dokumen 883

1643. 1.1.1.06.01.0027

1644. Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

1645. Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

1646.

1647. 12dokumen

1648. 116418962

1649. APBD 1650.

1651. 12dokum

en1652. 100085

1501663. 1.1.2 1664. Non Pelayanan Dasar 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1.1.2.02 1674. Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1.1.2.02.02 1684. Program perlindungan

perempuan dan anak1685. 1. Persentase permasalahan

perempuan dan anak yang ditangani

1686. Surabaya

1687. 100%

1688. 246450857 1689. 1690.

1691. 100%

1692. 179015132

1695. 2. Tingkat efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)

1697. 65.21 1701. 66.35

1705. 3. Meningkatnya jumlah jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak

1707. 19lemba

ga

1711. 39lembag

a

1713. 1.1.2.02.02.0010

1714. Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender danAnak

1715. Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender danAnak 1716.

1717. 13dokumen

1718. 246450857

1719. APBD 1720.

1721. 13dokum

en1722. 179015

1321733. 1.1.2.05 1734. Lingkungan Hidup 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1.1.2.05.02 1744. Program pengelolaan

kebersihan1745. Peningkatan fasilitas

pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R 1746. Sura

baya

1747. 28unit

1748. 98776328 1749. 1750.

1751. 30 unit

1752. 22.272.996

1755. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan

1757. 1402komunitas

1761. 1432komuni

tas1763. 1.1.2.05.02

.00211764. Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

1765. Jumlah kader lingkungan yang dibina

1766. 1767. 180

orang 1768. 98776328

1769. APBD 1770.

1771. 180orang

1772. 22.272.996

1783. 1.1.2.06 1784. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792.

1793. 1.1.2.06.01 1794. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1795. 1. Ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)

1796. Surabaya

1797. 99.57%

1798. 282240108 1799. 1800.

1801. 99.65%

1802. 3.161.235.792

68


1805. 2. Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)

1807. 99.57%

1811. 99.60%

1815. 3. Ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)

1817. 100% 1821. 100%

1825. 4. Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)

1827. 86.55%

1831. 87.50%

1835. 5. Ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)

1837. 93.92%

1841. 93.93%

1843. 1.1.2.06.01.0016

1844. Peningkatan Pelayanan Publikdalam Bidang Kependudukan

1845. Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

1846.

1847. 12dokumen

1848. 282240108

1849. APBD 1850.

1851. 12dokum

en1852. 3.161.2

35.7921863. 1.1.2.11 1864. Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1.1.2.11.01 1874. Program perluasan

jangkauan pemasaran UMK1875. 1. Persentase Usaha Mikro

yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya

1876. Surabaya

1877. 20%

1878. 113157718 1879. 1880.

1881. 25%

1882. 21.724.849

1885. 2. Persentase Usaha Kecil yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya

1887. 40% 1891. 50%

1895. 3. Persentase sentra yang beroperasi secara optimal

1897. 35% 1901. 50%

1905. 4. Peningkatan Pembangunan Fasilitas Ekonomi

1907. 171unit

1911. 173unit

1913. 1.1.2.11.01.0019

1914. Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM

1915. Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM

1916.

1917. 12dokumen

1918. 113157718

1919. APBD 1920.

1921. 12dokum

en1922. 21.724.

8491933. 1.1.2.16 1934. Kebudayaan 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1.1.2.16.03 1944. Program pengembangan

wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal

1945. 1. Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan

1946. Surabaya 1947. 15%

1948. 132306146 1949. 1950.

1951. 15.50%

1952. 28.993.696

1953. 1.1.2.16.03 1954. Sosialisasi Wawasan 1955. Jumlah Peserta Sosialisasi 1956. 1957. 160 1958. 13230614 1959. A 1960. 1961. 160 1962. 28.993.

69


.0015 Kebangsaan Wawasan Kebangsaan

orang 6

PBD orang 696

1973. 21974. Penunjang Urusan

Pemerintahan 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 2.1 1984. Fungsi Manajemen 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992.

1993. 2.1.2 1994. Non Pelayanan Dasar 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2.1.2.01 2004. Perencanaan serta

Penelitian dan Pengembangan 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

2013. 2.1.2.01.02 2014. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2015. Kualitas dokumen perencanaan tahunan OPD

2016. Surabaya

2017. 65%

2018. 174366962 2019. 2020.

2021. 70%

2022. 46.693.211

2025. Ketepatan waktu penyusunandan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral

2027. 100% 2031. 100%

2033. 2.1.2.01.02.0067

2034. Monitoring dan Penyelenggaraan MusrenbangRKPD Tingkat Kecamatan

2035. Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan 2036.

2037. 13dokumen 2038. 88458691

2039. APBD 2040.

2041. 13dokum

en2042. 23.828.

8092053. 2.1.2.01.02

.00642054. Penyusunan dan Evaluasi

Perencanaan Strategis2055. Jumlah dokumen penyusunan

dan evaluasi perencanaan strategis

2056.

2057. 9dokumen 2058. 85908271

2059. APBD 2060.

2061. 9dokum

en2062. 22.864.

4022073. 2.1.2.03 2074. Kebijakan, Pelayanan Publik,

dan Koordinasi Perangkat Daerah 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082.

2083. 2.1.2.03.03 2084. Program Penataan Daerah Otonom

2085. Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi

2086. Surabaya 2087. 100%

2088. 5.401971368 2089. 2090. 2091. 100%

2092. 3.895.097.634

2093. 2.1.2.03.03.0035

2094. Operasional Kelurahan Airlangga

2095. Jumlah Laporan Operasional Kelurahan

2096.

2097. 12dokumen

2098. 866916810

2099. APBD 2100.

2101. 12dokum

en2102. 639.877

.2942113. 2.1.2.03.03

.00362114. Operasional Kelurahan

Baratajaya2115. Jumlah Laporan Operasional

Kelurahan

2116.

2117. 12dokumen

2118. 911934346

2119. APBD 2120.

2121. 12dokum

en2122. 627.831

.5772133. 2.1.2.03.03


Gubeng2135. Jumlah Laporan Operasional

Kelurahan

2136.

2137. 12dokumen

2138. 737950188

2139. APBD 2140.

2141. 12dokum

en2142. 484.053

.2052153. 2.1.2.03.03 2154. Operasional Kelurahan 2155. Jumlah Laporan Operasional 2156. 2157. 12 2158. 95982645 2159. A 2160. 2161. 12 2162. 697.715

70


.0038 Kertajaya Kelurahandokumen 2

PBD

dokumen .698

2173. 2.1.2.03.03.0039

2174. Operasional Kelurahan Mojo 2175. Jumlah Laporan Operasional Kelurahan

2176.

2177. 12dokumen

2178. 1118270357

2179. APBD 2180.

2181. 12dokum

en2182. 900.855

.2282203. 2.1.2.03.03


Pucang Sewu2205. Jumlah Laporan Operasional

Kelurahan

2206.

2207. 12dokumen

2208. 807073216

2209. APBD 2210.

2211. 12dokum

en2212. 544.764

.6332213. 2.2.2.02 2214. Sarana dan Prasarana

Perkantoran 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2.2.2.02.01 2224. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran2225. 2226. Sura

baya 2227. 100%

2228. 885021183 2229. 2230. 2231. 100%

2232. 720.077.505

2233. 2.2.2.02.01.0045

2234. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

2235. Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan

2236. 2237. 10

jenis2238. 88502118

3

2239. APBD 2240.

2241. 10jenis

2242. 720.077.505

2253. 2.2.2.02.02 2254. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

2255. 1. Persentase pemanfaatan aset

2256. Surabaya

2257. 91%

2258. 151741326 2259. 2260.

2261. 92%

2262. 140.056.385

2265. 2. Akumulasi jumlah sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah

2267. 1sistem

2271. 2sistem

2275. 3. Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik

2277. 77% 2281. 79%

2285. 4. Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik

2287. 74.36%

2291. 80.77%

2295. 5. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalamkondisi baik

2297. 100% 2301. 100%

2305. 6. Ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

2307. 100% 2311. 100%

2315. 7. Indeks kepuasan OPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

2317. 62% 2321. 64%

2323. 2.2.2.02.02 2324. Pemeliharaan sarana dan 2325. Jumlah unit sarana dan 2326. 2327. 19 2328. 131.904.6 2329. A 2330. 2331. 19 unit 2332. 140.056

71


.0058 prasarana perkantoran prasarana perkantoran yang dipelihara

unit 76

PBD .385

2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 810.071.4

74 2349. 2350. 2351. 2352. 860.133

.891

2353.

72


2354. BAB IV

2355. PENUTUP

2356.

2357. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

maka diharapkan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Gubeng Tahun 2018 dapat digunakan

sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun juga

memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja )

dimasa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Gubeng sehingga akan

diperoleh peningkatan Kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

2358. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Tahun 2018 adalah

dokumen perencanaan program dan kegiatan tahunan OPD yang penyusunannya mengacu

Perubahan RKPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017. Dokumen Perubahan Rencana

Kerja tahun 2017 memuat rancangan kerangka program dan kegiatan, pendanaan dan

prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang

bersumber dari APBD.

2359. Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Gubeng Tahun 2018 diharapkan mampu

menjadi acuan dan pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan, agar sesuai dengan

strategi, arah kebijakan pembangunan yang merupakan, penjabaran dari visi dan misi

Kecamatan Gubeng agar lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan. Mampu

melakukan evaluasi dan instropeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui

upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab

dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja ( Renja ) tahun 2018 ini dapat bermanfaat

sebagaimana mestinya.

2360. Surabaya, 7 Juni 2017

2361. CAMAT,

2362.

73


2363. Drs. BUDI HERMANTO, M.Si

2364. Pembina Tk. I

2365. NIP 196607221986021004

74


BAB I PENDAHULUAN - organisasi.surabaya.go.id 2018.pdfBAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang I.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja

Documents