RENJA 2018 Page 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen organisasi dan menjadi salah satu kewajiban nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi publik/pemerintahan pada semua level organisasi. Kewajiban tersebut tertera dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan. Pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), implementasi kebijakan tersebut adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan serta pendanaannya. Proses penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2018 merupakan rangkaian dari penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta pendanaannya yang dimulai dari identifikasi dan evaluasi program kegiatan tahun lalu dan program kegiatan yang akan dilaksanakan yang penyusunannya melibatkan aparatur Inspektorat guna memperoleh masukan-masukan mengenai program dan kegiatan yang akan direncanakan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD dan dokumen lainnya dimana program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja telah disinkronisasikan dengan Rancangan Awal , Rensrta dan dokumen lainnya.
29
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakanginspektorat.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/RENJA-2018.pdf · Proses penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2018 merupakan ... Keterkaitan antara
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
R E N J A 2 0 1 8
Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen organisasi dan
menjadi salah satu kewajiban nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap
organisasi publik/pemerintahan pada semua level organisasi. Kewajiban
tersebut tertera dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang
tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai
rencana kerja tahunan.
Pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), implementasi
kebijakan tersebut adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(Renja-OPD), yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja program
atau kegiatan serta pendanaannya.
Proses penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2018 merupakan
rangkaian dari penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta
pendanaannya yang dimulai dari identifikasi dan evaluasi program kegiatan
tahun lalu dan program kegiatan yang akan dilaksanakan yang
penyusunannya melibatkan aparatur Inspektorat guna memperoleh
masukan-masukan mengenai program dan kegiatan yang akan direncanakan
yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.
Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD
dan dokumen lainnya dimana program dan kegiatan yang dituangkan dalam
Renja telah disinkronisasikan dengan Rancangan Awal , Rensrta dan
dokumen lainnya.
R E N J A 2 0 1 8
Page 2
Selanjutnya Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2018 nantinya sebagai
tindak lanjut untuk penentuan KUA-PPAS dan akan menjadi dasar dalam
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ).
1.2 Landasan Hukum.
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten
Blitar ini adalah :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965
( lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan lembaran Negara
Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
R E N J A 2 0 1 8
Page 3
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi ,Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar.
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun
2017.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah untuk
memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dan target prioritas yang akan
dicapai pada tahun mendatang. Sedangkan tujuan yang dicapai dari
penyusunan renja ini adalah :
1. Menjabarkan rencana strategis Inspektorat tahun 2016 - 2021
2. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai
permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan
datang.
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan
program dan kegiatan OPD
4. Menciptakan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya organisasi.
5. Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dari tahun ketahun
dan keselarasan program, kegiatan OPD dengan program dan kegiatan
pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam OPD maupun RPJMD.
R E N J A 2 0 1 8
Page 4
1.4 . Sistimatika Penulisan Renja.
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistimatika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra OPD
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD.
2.3 Isu-isus penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN , SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
R E N J A 2 0 1 8
Page 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra Tahun lalu.
Rencana kerja Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2016 terdiri dari
5 ( Lima ) program dan 21 kegiatan. Pada tahun 2016 Inspektorat
memperoleh dana sebesar Rp. 9.230.830.600,- yang digunakan untuk
belanja tidak langsung sebesar Rp.2.869.889.000,- yang digunakan untuk
belanja gaji dan tunjangan PNS Inspektorat Kabupaten Blitar dan belanja
Langsung sebesar Rp.6.360.941.600,- yang digunakan untuk pembiayaan
program dan kegiatan tahun 2016. Dari total anggaran belanja langsung
yang dialokasikan sebesar Rp. 6.360.941.600,- terealisasi sebesar 80,61 %
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 sesuai dengan
indikator yang telah ditetapkan dan telah diselaraskan dengan Renstra
2016 - 2021 dimana Renstra periode 2016 telah mengalami revisi. Dari
beberapa program kegiatan yang dilaksanakan tersebut masih banyak
program dan kegiatan yang tergetnya tidak dapat terpenuhi 100 %
diantaranya adalah :
a. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur.
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal.
Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan baik dana
maupun fisiknya tidak memenuhi target yang ditetapkan ± 87,99 % .
penyebab tidak terpenuhinya target realisasi dikarenakan tidak semua
pendidikan dan pelatihan dapat diikuti.
b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
Dari hasil evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan targetnya
hanya tercapai 36,79 %. Penyebab tidak tercapainya target
dikarenakan alokasi dana cetak tidak digunakan keseluruhan
mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi.
R E N J A 2 0 1 8
Page 6
c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Kegiatan pengawasan Internal Secara berkala
Dari hasil evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan
targetnya tercapai 93,73 %.
Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat
Dari hasil evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan targetnya
tercapai 75,92 %. Penyebab tidak tercapainya target 100 %
dikarenakan memang sebenarnya Inspektorat tidak specifik
mentargetkan untuk terjadinya kasus, namun berdasarkan realisasi
tahun lalu antara 60 sampai 70 kasus yang masuk di Inspektorat
yang harus ditangani. Untuk itu Inspektorat mengharapkan agar
kedepannya terjadi penurunan terhadap PNS yang melakukan
pelanggaran baik itu pelanggaran disiplin PNS maupun kasus
perceraian PNS.
Kegiatan Inventarisasi, pelaporan dan pemutakhiran Data TLHP.
Dari hasil evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan targetnya
tercapai 79,04 %. Penyebab tidak tercapainya target 100 %
dikarenakan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang
disediakan untuk konsultasi dan koordinasi tidak terserap seluruhnya
mengingat prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi.
Kegiatan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil pengawasan Eksternal
Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan realisasinya
belum mencapai target yang diharpkan. Hal ini disebabkan uang
lembur yang disediakan tidak terserap.
Kegiatan Rapat Koordinas pengawasan.
Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan realisasinya
belum mencapai target yang diharapkan yaitu 35,48 %. Hai ini
disebabkan karena rapat koordinasi yang direncanakan dilaksanakan
2 kali dalam satu tahun namun karena waktu yang tidak
memungkinkan maka rapat koordinasi hanya dilaksanakan satu kali.
R E N J A 2 0 1 8
Page 7
Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan RAD-PPK.
Dari capaian program dan kegiatan realisasinya belum memenuhi
target yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan pedoman
pelaksanaan RAD-PPK dari Pusat yaitu SE.Menteri Dalam Negeri
Nomor 356/4429/SJ Tentang Pedoman pelaksanaan Aksi
Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun
2016 dan Tahun 2017 yang baru terbit pada tanggal 21 November
2016 sehingga RAD-PPK yang telah dianggarkan di tahun 2016
belum dapat dilaksanakan dan baru terserap untuk koordinasi dan
konsultasi sebesar 19,90 %.
Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Daerah.
Dari hasil evaluasi terhadap realisasi program dan kegiatan Reviu
Laporan keuangan Daerah realisasinya telah tercapai 96,97 % dan
fisiknya telah tercapai 100 %.
Kegiatan Pengendalian Disiplin Aparatur.
Dari evaluasi terhadap capaian laporan program kegiatan
realisasinya hanya tercapai 58,93 %. Hal ini disebabkan karena
untuk persediaan dana untuk makan minum rapat tidak diserap
karena bertepatan dengan bulan romadhon.
Kegiatan Reviu Perencanaan Pembangunan ( Reviu
RPJMD,RKPD,LKJiP,KUA-PPAS, dan RKA-SKPD )
Dari hasil evaluasi terhadap capain program dan kegiatan capaiannya
tidak mencapai 100 % hanya 71,81 % .Hal tersebut dikarenakan
untuk evaluasi LAKIP dilaksanakan melalui sampling.
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Desa.
Dari hasil evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan
realisasinya tercapai 84,27 % dan fisiknya tercapai 100 %.
R E N J A 2 0 1 8
Page 8
Kegiatan Pengawasan Khusus dana BOS, DAK Bansos dan Hibah,
Dari hasil evaluasi program dan kegiatan realisasi tercapai 49,49 %.
Hal tersebut dikarenakan keterbatasan SDM yang ada di Inspektorat.
Untuk lebih jelasnya akan kita rangkum dalam tabel sebagai berikut :
R E N J A 2 0 1 8
Page 9
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Kabupaten Blitar
NO. PROGRAM /KEGIATAN
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target