Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan Rencana Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika 2018. Penyusunan Renja Dinas mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan infrastuktur IT, sumber daya manusia IT, single data system Jawa Tengah, terwujudnya smart province Jawa Tengah yang terbagi dalam enam pilar yaitu smart government, smart living, smart mobility, smart people serta smart environment sesuai dengan potensi sumber daya tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD dan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2018. Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo, Statistik, dan Persandian menjadi sektor andalan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dalam membangun Jawa Tengah. Peran tersebut ditempuh melalui perumusan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi serta komunikasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi. 1.2. Landasan Hukum. Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Diskominfo adalah: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
58
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang.ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Renja... · PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Tengah adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Tengah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan Rencana
Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika 2018. Penyusunan Renja
Dinas mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan
infrastuktur IT, sumber daya manusia IT, single data system Jawa Tengah,
terwujudnya smart province Jawa Tengah yang terbagi dalam enam pilar yaitu
smart government, smart living, smart mobility, smart people serta smart
environment sesuai dengan potensi sumber daya tersedia, dalam rangka
mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam
RKPD dan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang
diarahkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2018.
Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo, Statistik, dan Persandian menjadi
sektor andalan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dalam membangun Jawa
Tengah. Peran tersebut ditempuh melalui perumusan, pelaksanaan,
pemantauan, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan
informasi serta komunikasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral, domain
instansi penyelenggara negara, persandian dan penetapan pola hubungan
komunikasi sandi.
1.2. Landasan Hukum.
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Diskominfo
adalah:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi
Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950
Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 2
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5348);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 9);
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 4
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Peme-rintahan Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 85);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 65);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 88);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517);
26. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1308);
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 5
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 70);
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang UPT
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 96);
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
Nomor 45);
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem
Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 89).
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengan Tahun 2018 adalah
untuk :
1. Menentukan arah kebijakan pembangunan Kominfo, Persandian dan
Statistik Tahun 2018.
2. Mewujudkan sinergiitas rencana program dan kegiatan prioritas
pembangunan Kominfo, Persandian dan Statistik Tahun 2018.
Adapun tujuannya adalah untuk :
1. Memberikan landasan operasional bagi bidang dan UPT lingkup Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya.
2. Menjadi landasan penyusunan usulan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2018 melalui penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun Anggaran 2018.
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 6
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan
pelaksanaan pembangunan Kominfo, Persandian dan Statistik antar
wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam
pembangunan regional dan nasional.
1.4. Sistematika Penulisan
Renja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah mengacu sistematika
sebagaimana termuat di dalam Permendagri 54 Tahun 2010 pada Lampiran
VI, yaitu sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan.
1.1. Latar Belakang.
1.2. Landasan Hukum.
1.3. Maksud dan Tujuan.
1.4. Sistematika Penulisan.
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun Lalu.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun Lalu
dan Capaian Renstra.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Diskominfo.
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.
2.5. Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo.
3.3. Program dan Kegiatan.
BAB IV Penutup.
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DISKOMINFO PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra
Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
Gambaran kinerja Diskominfo tiga tahun sebelumnya (2014, 2015, 2016)
diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinhubkominfo Prov. Jateng, Bappeda Prov. Jateng, Set KPID, Biro
Humas dan Biro Umum Setda Prov. Jateng mengingat Diskominfo Provinsi
Jawa Tengah adalah SKPD yang baru dibentuk dari beberapa unit dan sub
unit SKPD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dikeluarkannya Pergub Jawa
Tengah Nomor 70 Tahun 2016 dan Pergub Jawa Tengah Nomor 96 Tahun
2016. Gambaran kinerja tersebut adalah untuk memberikan evaluasi Renja
Tahun 2016 dan capaian Renstra Diskominfo sampai dengan Tahun 2016,
selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 untuk capaian Renstra (Per Urusan
dan Per Program) dan tabel 2 untuk capaian realisasi anggaran.
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 8
Tabel 1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan 2016 serta Monitoring Pencapaian Renstra 2013-2018.
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan Pemerin-tahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Resntra 2013-2018)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015
(n-3)
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2016
1.3 Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi
Jumlah SKPD dan Kab/Kota yang dikoordinasikan Jejaring Pengelolaan, Pelayanan Data Informasi dan
Dokumentasi.
59 SKPD (Biro Humas)
59 SKPD (Biro Humas)
59 SKPD (Biro Humas)
59 SKPD (Biro Humas)
100 48 SKPD/ 35 kab/kota (Diskominfo)
32 SKPD/ 16 kab/kota (Tw.II 2017 Diskominfo)
59,19 (Diskominfo)
1.4 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Jateng OnLine
Terfasilitasinya Layanan Internet dan Intranet, Terkelolanya Sistem Informasi Jateng Online, Terkelolanya Data Canter, Terintegrasinya Sistem Informasi.
505 Mbps (Dishubkominfo)
24 bulan
(Diskominfo)
285 Mbps (Dishub-kominfo)
250 Mbps (Dishub-kominfo)
242 Mbps (Dishub-kominfo)
96,80 (Dishub-kominfo)
12 bulan (Diskominfo)
6 bulan (Tw.II 2017 Diskominfo)
25 (Diskominfo)
1.5 Kegiatan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra)
3 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Media Massa
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kepada Masyarakat.
60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 42 bulan 70
4 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Informasi Kebijakan daerah
Website PPID dapat optimal dalam mendukung pelaksanaan UU KIP.
300 SKPD (Dishubkominfo)
120 SKPD (Dishub-kominfo)
60 SKPD (Dishub-kominfo)
60 SKPD (Dishub-kominfo)
100 0 (Dishub-kominfo)
180 (Dishub-kominfo)
60 (Dishub-kominfo)
Sumber: Evaluasi Dishubkominfo Prov. Jateng, Bappeda Prov. Jateng, Set KPID Prov. Jateng, Biro Humas Setda Prov. Jateng Tahun 2014, 2015, 2016 serta RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
Catatan:
1) Beberapa indikator kinerja khususnya pada kegiatan, ada berbeda dengan indikator kinerja kegiatan yang berbeda pada saat Diskominfo belum dibentuk
dengan sesudah dibentuk yaitu tahun 2017, sehingga adanya perbedaan dalam pengukuran realisasi indikator kinerja tiap tahunnya (kesinambungan antar
tahun). 2) Kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dapat berubah pada setiap tahunnya, misal adanya regrouping kegiatan, adanya strategi pencapaian indikator kinerja
outcome yang ditempuh dengan kegiatan atau indikator output yang berbeda. 3) Beberapa data terkait monitoring capaian indikator kinerja kegiatan tahun n-3, n-2, n-1 tidak bisa diperoleh dikarenakan SKPD yang bersangkutan tidak
memasukan monitoring capaian indikator kinerja kegiatan dimaksud pada dokumen Renja 2018 khususnya evaluasi pelaksanaan renja tahun n-3, n-2, n-1,
sehingga beberapa kegiatan diisikan sesuai dengan target pada Dokumen Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 18
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.
Pada tahun 2014-2016 Capaian kinerja Diskominfo masih menggunakan
capaian kinerja pada beberapa SKPD yaitu SKPD Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, SKPD Sekretariat KPID,
SKPD Bappeda Provinsi Jawa Tengah, SKPD Biro Humas Setda Provinsi Jawa
Tengah dan SKPD Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya
dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut.
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 19
Tabel 2.
Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah
pengkajian teknologi informasi, laboratorium sertifikasi peralatan
sandi.
2) Pengamanan informasi berklasifikasi yang lebih beragam yaitu
Informasi tidak lagi disampaikan dari station to station tetapi telah
mengarah kepada end-user computing. Selain itu, terdapat sejumlah
teknologi komputer terkini yang mulai meluas penggunaannya, seperti
komputasi 64 bit, cloud computing, dan mobile computing. Teknologi
komputasi 64 bit, misalnya, memungkinkan tingkat pemrosesan data
yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan teknologi 32 bit. Hal ini
akan bermanfaat terutama untuk kegiatan analisis sinyal, dalam
konteks untuk melakukan analisis penyandian.
3) Penerapan e-Government menjadi tuntutan di mana teknologi informasi
dan komunikasi akan memegang peran sentral dalam pengelolaan
organisasi. Dengan begitu banyaknya data yang bersifat digital, hal ini
menjadi peluang bagi Lemsaneg untuk terus meningkatkan kualitas
advokasi tentang pentingnya information assurance.
Permasalahan Lemsaneg RI
Dari sisi internal, sejumlah isu terkait pengembangan sumber daya
manusia perlu mendapat perhatian untuk dilakukan pembenahan, yaitu:
1) Pemetaan kebutuhan SDM, peningkatan kompetensi serta
pengembangannya masih belum menjadi prioritas utama;
2) Belum adanya pembinaan pola karir dan pola kompetensi yang
komprehensif;
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 43
3) Belum terbentuknya budaya learning organization terutama terhadap
kompleksitas pengamanan informasi yang semakin meningkat yang
menyebabkan layanan pengamanan informasi berklasifikasi menjadi
kurang tepat sasaran.
Dari sisi ekstenal, isu yang dihadapi Lemsaneg adalah tingkat security
awareness pejabat instansi pemerintah tentang keamanan informasi yang
masih rendah. Mereka masih kurang memahami akan pentingnya
information assurance untuk informasi yang berklasifikasi sehingga belum
memberikan perhatian menyeluruh terhadap hal tersebut. Selain itu juga
masih ada sejumlah kasus di mana posisi pejabat kepala unit teknis
persandian di suatu instansi pemerintah tidak dijabat oleh mereka yang
menguasai persandian, sehingga pemahaman akan kesadaran
pengamanan terhadap informasi berklasifikasi masih rendah.
Dari sisi regulasi, permasalahan utama adalah belum adanya payung
hukum yang lebih kuat berupa Undang-undang Persandian beserta
peraturan turunannya untuk mendukung fungsi Lemsaneg sebagai
regulator, fasilitator, operator dan auditor di bidang Persandian. Adapun
layanan persandian meliputi layanan penyandian dalam rangka
penjaminan keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah/negara
dan layanan analisis penyandian melalui kegiatan pengupasan
data/informasi bersandi dengan input data/informasi bersandi melalui
salah satunya hasil kegiatan intelijen sinyal.
Tujuan dan Sasaran Renstra Lemsaneg RI
Dengan „NAWA CITA‟, Lemsaneg dapat memberikan kontribusinya pada
pencapaian pembangunan nasional untuk agenda ke-1 dan ke-2. Agenda
tersebut selanjutnya semakin dipertajam dalam RPJMN 2015-2019, bahwa
Lemsaneg perlu mendukung Pembangunan Bidang Pertahanan dan
Keamanan dengan isu strategis “Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan
Stabilitas Keamanan Nasional”, Sub Isu “Penguatan Intelijen dan Kontra
Intelijen”.
Dalam rencana strategis Pembangunan Persandian Nasional 2015-2019,
Lemsaneg menetapkan 3 (tiga) tujuan utama yang hendak dicapai, yang
merupakan implementasi dari setiap visi dan misi Lemsaneg dalam rangka
untuk mendukung keberhasilan Pembangunan Nasional, khususnya
Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan. Rumusan tujuan
Lemsaneg dalam mendukung upaya Pembangunan Nasional dapat
dijelaskan melalui ilustrasi gambar berikut ini :
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 44
Gambar 1. Visi, Misi dan Tujuan Lemsaneg RI
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 45
Pada tahun 2016 Lemsaneg telah melakukan reviu indikator kinerja
berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja
dari Kementerian PANRB. Hasil dari reviu indikator kinerja Lemsaneg yang
semula memiliki 3 sasaran strategis yang ditetapkan yaitu:
1) Terjaminnya layanan sistem keamanan informasi berklasifikasi milik
pemerintah atau negara (information assurance);
2) Tersedianya informasi hasil analisis penyandian yang berhubungan
dengan kepentingan negara;
3) Meningkatnya pemanfaatan peralatan sandi karya mandiri yang handal
dan dapat menjamin perlindungan informasi milik pemerintah atau
negara.
Setelah hasil reviu menjadi 2 sasaran strategis yaitu:
1) Meningkatnya keamanan informasi nasional melalui persandian,
dengan indikator kinerja: a. Nilai penyelenggaraan persandian instansi pemerintah (K/L/D); b. Nilai Risk Assessment atas keamanan informasi instansi
pemerintah (K/L/D).
2) Meningkatnya deteksi dini ancaman terhadap keamanan nasional,
dengan indikator kinerja: Nilai risiko yang dapat diantisipasi melalui
saran tindak atau hasil analisis penyandian yang disampaikan
kepada stakeholder.
3.1.3. Renstra Badan Pusat Statistik RI
Dokumen renstra Badan Pusat Statistik tidak dapat menjadikan acuan
bagi dokumen Renstra Pemerintah Daerah. Berdasarkan amanat pada
lampiran UU 23/2014 yaitu pembagian urusan pemerintahan konkuren
antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten/kota,
pada huruf T pembagian urusan pemerintahan bidang statistik
pemerintah pusat adalah penyelenggaraan statistik dasar sedangkan
pemerintah daerah provinsi adalah penyelenggaraan statistik sektoral
lingkup daerah provinsi, sehingga antara pusat dan daerah untuk
urusan pemerintahan bidang statistik tidak ada hubungan kerja secara
langsung karena lingkup kerjanya yang berbeda.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh
Diskominfo dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka
menengah selama Tahun 2017 – 2018, dijabarkan sebagai berikut :
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 46
1) Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi
publik dalam rangka peningkatan pelayanan publik dengan sasaran :
Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi
publik dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
2) Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Jawa
Tengah dengan sasaran : meningkatnya kualitas data statistik sektoral
yang terintegrasi di Jawa Tengah.
3) Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah
dengan sasaran : Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan
persandian daerah.
Keterkaitan serta indikator yang akan digunakan sebagai ukuran
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, dapat dilihat pada Tabel 5
berikut.
Tabel 4.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 –2018
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA
SASARAN PADA TAHUN KE-
2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatkan
kapasitas pelayanan
teknologi informasi
dan komunikasi publik dalam rangka
peningkatan
pelayanan publik.
Meningkatnya
kapasitas pelayanan
teknologi informasi
dan komunikasi
publik dalam rangka
peningkatan
pelayanan publik.
a. Pengembangan
teknologi
informasi dan
media
komunikasi
publik.
9 aplikasi
7 layanan
9 aplikasi
7 layanan
b. Peningkatan
kapasitas SDM
pengelola
teknologi
informasi dan
media
komunikasi
publik.
1.020 org 1.960 org
2. Meningkatkan
kualitas data statistik sektoral yang
terintegrasi di Jawa
Tengah.
Meningkatnya
kualitas data statistik
sektoral yang
terintegrasi di Jawa
Tengah.
Jumlah data statistik
sektoral yang terintegrasi dan
valid.
6 sektor 6 sektor
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 47
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA
SASARAN PADA
TAHUN KE-
2017 2018
3. Meningkatkan
keamanan informasi
dan pemanfaatan persandian daerah.
Meningkatnya
keamanan informasi
dan pemanfaatan persandian daerah.
a. Jumlah
implementasi
keamanan informasi dan
pemanfaatan
persandian
daerah.
48 OPD 48 OPD
b. Peningkatan
kapasitas SDM bidang
persandian dan
keamanan
informasi.
- 84 org
Sumber: Renstra Diskominfo Prov. Jateng 2013-2018
3.3. Program dan Kegiatan
Rumusan program dan kegiatan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6 berikut.
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 48
Tabel 5.
Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah TA. 2018
Terhadap RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
NO
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
(Rp.000)
SUMBER
DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa
1.1 Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Informasi
Tersedianya data dan informasi berita daerah Jawa
Tengah.
Diskominfo 559 buah 150.000 APBD
TA.2018
1.2 Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi
Jumlah SKPD dan Kab/Kota yang dikoordinasikan
jejaring pengelolaan, pelayanan, data informasi dan
dokumentasi.
Diskominfo 48/35 SKPD 1.700.000 APBD TA.2018
1.3 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi
Jateng OnLine
Terfasilitasinya layanan internet dan intranet,
Terkelolanya Sistem Informasi Jateng Online,
Terkelolanya Data Center, Terintegrasinya Sistem
Informasi.
Diskominfo 12 Bulan 7.000.000 APBD
TA.2018
1.4 Kegiatan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra)
Jumlah FK-Metra yang terbentuk.
Diskominfo 10 Kab/Kota 350.000 APBD TA.2018
1.5 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Jumlah layanan informasi pembangunan Jawa Tengah
melalui Baliho, Blow Up media, siaran langsung.
Diskominfo 5, 10, 4 Paket 3.500.000 APBD TA.2018
1.6 Kegiatan Literasi Media Di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
Peningkatan pemahaman masyarakat khususnya pelajar,
mahasiswa dan ormas dalam bidang penyiaran yang
sehat dan bermartabat.
Diskominfo 20 keg
(3.000 org)
180.000 APBD TA.2018
Kegiatan
KPID.
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 49
NO
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
(Rp.000)
SUMBER
DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.7 Kegiatan Peningkatan Koordinasi Bidang
Penyiaran
Terselenggaranya Penghargaan Penyiaran.
Diskominfo 1 keg 300.000 APBD
TA.2018 Kegiatan
KPID.
1.8 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM Bidang Penyiaran
Peningkatan kualitas SDM bidang penyiaran.
Diskominfo 300 org 250.000 APBD TA.2018
Kegiatan
KPID.
1.9 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
Terselenggaranya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan kinerja Diskominfo Prov. Jateng.
Diskominfo 12 bulan 500.000 APBD TA.2018
Kegiatan
Baru
2. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
2.1 Kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Jawa Tengah
Jumlah program, kebijakan dan hasil pembangunan yang
dipublikasikan.
Diskominfo 3 Kebijakan 100.000 APBD TA.2018
2.2 Kegiatan Sinkronisasi dan koordinasi bidang kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Jumlah forum kehumasan yang dikoordinasikan.
Diskominfo 48 SKPD 172.000 APBD TA.2018
2.3 Kegiatan Dialog Interaktif Mbangun Deso/Pidato/Siaran Langsung/Spot
Jumlah kebijakan program dan hasil pembangunan yang
dipublikasikan melalui televisi dan radio.
Diskominfo 63 media 2.380.000 APBD TA.2018
2.4 Kegiatan Dialog Interaktif di Radio/Televisi tentang Isu-isu Penyiaran
Jumlah dialog tentang isu strategis bidang penyiaran.
Diskominfo 15 keg 175.000 APBD TA.2018
Kegiatan
KPID.
2.5 Kegiatan Pengawasan isi Siaran Lembaga Penyiaran
Peningkatan kualitas isi siaran dengan melaksanakan
pengawasan isi siaran.
Diskominfo 60 kelompok 175.000 APBD TA.2018
Kegiatan
KPID.
2.6 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi Masyarakat
Jumlah pelaksanaan sosialisasi LKM/KIM dalam rangka
meningkatkan peran dalam diseminasi informasi.
Diskominfo 2 keg 100.000 APBD TA.2018
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 50
NO
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
(Rp.000)
SUMBER
DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2.7 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Hasil
Pembangunan melalui Ormas/LSM dan OPP
Sosialisasi kebijakan dan hasil-hasil pembangunan Jawa
Tengah.
Diskominfo 210 org 125.000 APBD
TA.2018
2.8 Kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
Penyelesaian sengketa informasi.
Diskominfo 100% 2.000.000 APBD TA.2018
2.9 Pengembangan Media Center Jumlah layanan informasi melalui media center.
Diskominfo 100 buah 200.000 APBD TA.2018
2.10 Kegiatan Pemantauan Penyiararan Jawa Tengah
Penyelenggaraan pemantauan penyiaran di Jawa Tengah.
Diskominfo 12 bulan 300.000 APBD TA.2018
Kegiatan
KPID.
2.11 Kegiatan Proses Perizinan Lembaga Penyiaran
Meningkatnya pelayanan perizinan lembaga penyiaran
dan terselenggaranya desiminasi bidang penyiaran bagi
lembaga penyiaran di Jawa Tengah.
Diskominfo 60 kelompok 450.000 APBD TA.2018
Kegiatan
KPID.
2.12 Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau isi Siaran yang telah terbentuk
Meningkatnya Kemampuan Kelompok Masyarakat Pemantau Isi Siaran Dalam Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Isi Siaran.
Diskominfo 35 kelompok 200.000 APBD TA.2018
Kegiatan
KPID.
2.13 Kegiatan dan Analisa Hasil Pemantauan Penyiaran Jawa Tengah
Terlaksananya kegiatan kajian dan analisis hasil pemantauan penyiaran Jawa Tengah.
Diskominfo 10 kajian 150.000 APBD TA.2018
Kegiatan
KPID.
3. Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi
3.1 Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Umum
Jumlah saran, masukan dan kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang muncul dari hasil analisa berita aktual yang dirangkum dari berbagai media cetak.
Diskominfo 3 saran/ masukan/ kebijakan
450.000 APBD TA.2018
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 51
NO
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
(Rp.000)
SUMBER
DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
3.2 Kegiatan Dialog Pengelolaan Pendapat
Umum di Jawa Tengah
Jumlah Issue yang Diangkat Dalam Dialog Pengelolaan
Pendapat Umum.
Diskominfo 3 issue 110.000 APBD
TA.2018
4. Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
4.1 Kegiatan Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya SDM IT OPD Prov dan OPD Kab/Kota
Jateng.
Diskominfo 950 org 1.223.500 APBD
TA.2018
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
5.1 Kegiatan Layanan Sistem LPSE Terkelola, Terfasili-tasi dan Terlaksananya Pengadaan
Barang Secara Elektronik.
Diskominfo 12 bulan 770.000 APBD TA.2018
5.2 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID Jumlah OPD Prov Jateng yang dapat Melaksanakan UU
KIP sesuai ketentuan.
Terbentuknya komisioner KIP.
Diskominfo 48 OPD, 35 kab/kota
700.000 APBD TA.2018
5.3 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Informasi Kebijakan daerah
Terlaksananya Diseminasi Informasi melalui Kegiatan
Layar Tancap dan Pentas Kesenian.
Diskominfo 12 keg
250.000 APBD TA.2018
6. Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
6.1 Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
Tersedianya data statistik sektoral dan hasil kompilasi
produk administrasi sosial, ekonomi, politik, hukum dan
HAM;
Hasil informasi kebijakan dalam menunjang tata
kepemerintahan yang baik;
Pelayanan Informasi Publik;
Tersedianya data statistik sektoral di Jawa Tengah.
Diskominfo 12 bulan/ 6
sektor
1.300.000 APBD
TA.2018
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 52
NO
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
(Rp.000)
SUMBER
DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
7. Program Peningkatan Persandian
Daerah
7.1 Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Persandian
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan
pengamanan informasi dan persandian serta tingkat
kesadaran dan pemahaman keamanan informasi.
Diskominfo 100% (48
SKPD)
2.500.000 APBD
TA.2018
8. Program Pelayanan Administrtasi Perkantoran
8.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlayaninya Jasa Surat Menyurat.
Diskominfo 12 bulan 30.000 APBD TA.2018
KPID
Rp.6.000
Diskominfo
Rp.24.000
8.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Internet.
Diskominfo 12 bulan 8.902.374 APBD TA.2018
KPID
Rp.400.000
Diskominfo
Rp.8.502.37
4
8.3 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Jaminan Terhadap Barang Milik Daerah.
Diskominfo 12 bulan 140.000 APBD TA.2018
KPID
Rp.30.000
Diskominfo
Rp.110.000
8.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Jasa Kebersihan Kantor, Angkut Sampah dan Retribusi Sampah.
Diskominfo 12 bulan 9.000 APBD TA.2018
8.5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Diskominfo.
Diskominfo 12 bulan 160.000 APBD TA.2018
KPID
Rp.30.000
Diskominfo
Rp.130.000
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 53
NO
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
(Rp.000)
SUMBER
DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
8.6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan. Diskominfo 12 bulan 200.000 APBD
TA.2018 KPID
Rp.50.000
Diskominfo
Rp.150.000
8.7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Diskominfo 12 bulan 50.000 APBD TA.2018
KPID
Rp.20.000
Diskominfo
Rp.30.000
8.8 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang Memadai.
Diskominfo 12 bulan 100.000 APBD TA.2018
KPID
Rp.25.000
Diskominfo
Rp.75.000
8.9 Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Tersedianya Bahan Bacaan.
Diskominfo 12 bulan 27.500 APBD TA.2018
KPID
Rp.10.000
Diskominfo
Rp.17.500
8.10 Kegiatan Penyediaan makanan dan Minuman
Jamuan Makan dan Minum yang Memadai.
Diskominfo 12 bulan 130.000 APBD TA.2018
KPID
Rp.36.000
Diskominfo
Rp.94.000
8.11 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar daerah
Terkoordinasi Kegiatan Sektor Kominfo melalui Rapat-Rapat serta Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah.
Diskominfo 12 bulan 800.000 APBD TA.2018
KPID
Rp.200.000
Diskominfo
Rp.600.000
8.12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran, Honorarium Tenaga Non PNS, KPID dan PBB.
Diskominfo 12 bulan 2.374.126 APBD TA.2018
KPID
Rp.1.000.00
0
Diskominfo
Rp.1.374.12
6
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 54
NO
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
(Rp.000)
SUMBER
DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
8.13 Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan
Dokumentasi
Publikasi dan Dokumentasi yang Baik.
Diskominfo 12 bulan 12.000 APBD
TA.2018
9. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
9.1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional diskominfo yang memadai.
Diskominfo 1.264.600 700.000 APBD TA.2018
Kegiatan
Baru
9.2 Kegiatan Pengadaan Mebelair Terpenuhinya kebutuhan sarpras kantor yang memadahi.
Diskominfo 411.461 250.000 APBD TA.2018
Kegiatan
Baru
9.3 Kegiatan Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Aparatur Pemerintah
Tersedianya lift gedung kantor Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.
Diskominfo 1 unit lift 1.000.000 APBD TA.2018
Kegiatan
Baru
9.4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Gedung Diskominfo, KIP, KPID, LPSE dan
Data Center.
Diskominfo 12 bulan 800.000 APBD TA.2018
KPID
Rp.80.000
Diskominfo
Rp.720.000
9.5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Lingkungan Kerja yang Representatif dan Nyaman.
Diskominfo 12 bulan 112.500 APBD TA.2018
9.6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Peralatan Kerja yang Layak Pakai.
Diskominfo 12 bulan 20.000 APBD TA.2018
9.7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Kantor.
Diskominfo 12 bulan 600.000 APBD TA.2018
KPID
Rp.100.000
Diskominfo
Rp.500.000
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 55
NO
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
(Rp.000)
SUMBER
DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
9.8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Rumah Tangga.
Diskominfo 12 bulan 175.000 APBD
TA.2018 KPID
Rp.50.000
Diskominfo
Rp.125.000
9.9 Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor
Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Komunikasi, Alat Studio, Peralatan dan Mesin, Alat Penyimpanan Kantor, Alat Pendingin, Pengadaan Komputer, Pengadaan Alat Keamanan, Server dan Perlindungan.
Diskominfo 4 paket sarpras
dan 2 unit AC
2.560.000 APBD TA.2018
KPID
Rp.60.000
Diskominfo
Rp.2.500.00
0
10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
10.1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Jumlah kebutuhan pakaian dinas Diskominfo Prov.
Jateng.
Diskominfo 1 paket 125.000 APBD
TA.2018
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
11.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelaksanaan diklat/kursus aparatur Diskominfo Prov.
Jateng.
Diskominfo 16 org 100.000 APBD
TA.2018
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 56
Terkait terbentuknya KPID sebagai lembaga pusat maka seluruh
program/kegiatan KPID senilai Rp.4.277.000.000,- yang menggunakan
sumber belanja langsung APBD Diskominfo akan dialihkan ke dalam 2 jenis
belanja berbeda yaitu:
1. Belanja hibah untuk KPID sebagai lembaga pusat senilai
Rp.4.137.000.000,-.
2. Belanja langsung eks BAU Diskominfo sebesar Rp.140.000.000,-.
Selengkapnya rincian anggaran KPID yang bersumber APBD Diskominfo
2018 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 6.
Rincian Program/Kegiatan KPID Tahun 2018 Bersumber APBD Diskominfo.
NO PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA LOKASI TARGET
KEBUTUHAN
DANA (Rp.000)
1. Program Pengembang-
an Komunikasi, Infor-
masi Dan Media Masa
1.1 Kegiatan Literasi Media Di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
Peningkatan pemahaman
masyarakat khususnya
pelajar, mahasiswa dan
ormas dalam bidang
penyiaran yang sehat dan
bermartabat.
Diskominfo 20 keg
(3.000 org)
180.000
1.2 Kegiatan Peningkatan Koordinasi Bidang Penyiaran
Terselenggaranya
Penghargaan Penyiaran.
Diskominfo 1 keg 300.000
1.3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM Bidang Penyiaran
Peningkatan kualitas SDM
bidang penyiaran.
Diskominfo 300 org 250.000
2. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
2.1 Kegiatan Dialog Interaktif di Radio/Televisi tentang Isu-isu Penyiaran
Jumlah dialog tentang isu
strategis bidang penyiaran.
Diskominfo 15 keg 175.000
2.2 Kegiatan Pengawasan isi Siaran Lembaga Penyiaran
Peningkatan kualitas isi
siaran dengan melaksana-
kan pengawasan isi siaran.
Diskominfo 60 kelompok 175.000
2.3 Kegiatan Pemantauan Penyiararan Jawa Tengah
Penyelenggaraan
pemantauan penyiaran di
Jawa Tengah.
Diskominfo 12 bulan 300.000
2.4 Kegiatan Proses Perizinan Lembaga Penyiaran
Meningkatnya pelayanan
perizinan lembaga penyiaran
dan terselenggaranya
desiminasi bidang penyiaran
bagi lembaga penyiaran di
Jawa Tengah.
Diskominfo 60 kelompok 450.000
2.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau isi Siaran yang telah terbentuk
Meningkatnya Kemampuan Kelompok Masyarakat Pemantau Isi Siaran Dalam Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Isi Siaran.
Diskominfo 35 kelompok 200.000
2.6 Kegiatan dan Analisa Hasil Pemantauan Penyiaran Jawa Tengah
Terlaksananya kegiatan kajian dan analisis hasil pemantauan penyiaran Jawa Tengah.
Diskominfo 10 kajian 150.000
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 57
NO PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA LOKASI TARGET
KEBUTUHAN
DANA (Rp.000)
3. Program Pelayanan Administrtasi Perkantoran
3.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlayaninya Jasa Surat Menyurat.
Diskominfo 12 bulan 6.000
3.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Internet.
Diskominfo 12 bulan 400.000
3.3 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya Jaminan Terhadap Barang Milik Daerah.
Diskominfo 12 bulan 30.000
3.4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Diskominfo.
Diskominfo 12 bulan 30.000
3.5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.
Diskominfo 12 bulan 50.000
3.6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Diskominfo 12 bulan 20.000
3.7 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang Memadai.
Diskominfo 12 bulan 25.000
3.8 Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Tersedianya Bahan Bacaan.
Diskominfo 12 bulan 10.000
3.9 Kegiatan Penyediaan makanan dan Minuman
Jamuan Makan dan Minum yang Memadai.
Diskominfo 12 bulan 36.000
3.10 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar daerah
Terkoordinasi Kegiatan Sektor Kominfo melalui Rapat-Rapat serta Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah.
Diskominfo 12 bulan 200.000
3.11 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Perkantoran, Honorarium Tenaga Non PNS, KPID dan
PBB.
Diskominfo 12 bulan 1.000.000
4. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
4.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Gedung
Diskominfo, KIP, KPID, LPSE
dan Data Center.
Diskominfo 12 bulan 80.000
4.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Kantor.
Diskominfo 12 bulan 100.000
4.3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Rumah Tangga.
Diskominfo 12 bulan 50.000
4.4 Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor
Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Komunikasi, Alat Studio, Peralatan dan Mesin,
Alat Penyimpanan Kantor, Alat Pendingin, Pengadaan Komputer, Pengadaan Alat Keamanan, Server dan Perlindungan.
Diskominfo 4 paket sarpras
dan
2 unit AC
60.000
T O T A L A N G G A R A N 4.277.000
Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 58
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, didasarkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah
Daerah) Tahun 2018, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013–2018 dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018, dan
berbagai kebijakan umum pembangunan kominfo, persandian dan statistik
dengan memperhatikan berbagai perkembangan isu-isu terutama dalam
mendukung Pelayanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berbasis Elektronik
dan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.
Diharapkan melalui renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan
yang semakin komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dapat semakin terfokus
untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat