Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 1 - BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah untuk jangka jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku. Penyusunan RPJMD sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 150 ayat (1) disebutkan bahwa Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, maka dengan demikian perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu (integrated), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (applicable), serta berkelanjutan (sustainable). RPJMD ini juga merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program SKPD, lintas SKPD, dan kewilayahan yang disertai dengan rencana- rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, selain dari itu RPJMD ini juga menjadi acuan utama penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi setiap SKPD Kabupaten Pinrang, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada dasarnya penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan sebagaimana yang tertuang dalam UNdang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu : a) Pendekatan Politik, dimana pemilihan langsung Presiden atau Kepala Daerah telah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik yang kemudian dijabarkan kedalam visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah. b) Pendekatan Teknokratik, dimana perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional
318
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang · ... RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja ... dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029. 3) Penyusunan RPJMD
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 1 -
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah
merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah untuk jangka jangka waktu 5
(lima) tahun kedepan yang disusun guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat
sesuai aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku. Penyusunan
RPJMD sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 2 ayat (2)
menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara
sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan dan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 150 ayat (1)
disebutkan bahwa Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah disusun
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah
tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, maka dengan demikian
perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu (integrated),
terukur (measurable), dapat dilaksanakan (applicable), serta berkelanjutan
(sustainable).
RPJMD ini juga merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan
umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan
program SKPD, lintas SKPD, dan kewilayahan yang disertai dengan rencana-
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif, selain dari itu RPJMD ini juga menjadi acuan utama penyusunan Rencana
Strategis (RENSTRA) bagi setiap SKPD Kabupaten Pinrang, Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang
merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pada dasarnya penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan sebagaimana
yang tertuang dalam UNdang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu :
a) Pendekatan Politik, dimana pemilihan langsung Presiden atau Kepala Daerah
telah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik yang kemudian
dijabarkan kedalam visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
b) Pendekatan Teknokratik, dimana perencanaan yang dilakukan oleh perencana
profesional atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 2 -
melakukan perencaaan (khususnya dalam pemantapan peran, fungsi,dan
kompetensi lembaga perencana)
c) Pendekatan Partisipatif, dimana perencana harus melibatkan para pemangku
kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan antara lain melalui
pelaksanaan Musrenbang.
d) Pendekatan Bottom Up dan Top Down, dimana perencanaan dilakukan sesuai
jenjang pemerintahan yang selanjutnya diselaraskan melalui musyawarah baik
ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun
Desa/kelurahan.
Penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang dan
memperhatikan RPJM Provinsi Sulawesi Selatan serta RPJM Nasional.
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai
penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2014-
2019 yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program
kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan
rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya,
dokumen RPJMD ini juga merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Landasan idiil penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945. Sedangkan
landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang
berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut:
1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 3 -
4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4700);
7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
10) Peraturan Pemerintah Nomon 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 4 -
15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
18) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
243);
19) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembarab Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
20) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor);
21) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1);
22) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14);
23) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor
122).
1.3 Hubungan Antar Dokumen
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran lebih
lanjut dan sistematis atas visi, misi, dan program Bupati Pinrang dan Wakil Bupati
Pinrang terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program
pembangunan daerah selama masa jabatan. Program, kegiatan, alokasi dana
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 5 -
indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, Renstra SKPD,
RKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka
pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
kerangka pendanaan dan pagu indikatif; serta urusan wajib yang mengacu pada
Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kondisi nyata daerah dan
kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.
Sebagai bagian integral dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan,
penyusunan RPJMD dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan
lainnya baik pada tingkat nasional maupun provinsi. Hubungan RPJMD Kabupaten
Pinrang Tahun 2014-2019 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai
berikut:
Gambar 1-1. Bagan Alir Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
Gambar 1-1 di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :
1) RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJM Nasional dan RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan karena keberhasilan pembangunan di daerah
seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan
Pembangunan Nasional dan Provinsi. Rencana Pembangunan Nasional dalam
kurun waktu 5 tahun (2010-2014) yang tertuang dalam RPJM Nasional dan
Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 menjadi perhatian
Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam merancang pembangunan di daerah
sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional dan
Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan lima tahunan untuk kesejahteraan
rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam
RPJM Nasional
RTRW Prov. Sul-Sel
RPJMDProv.Sul-Sel
RPJP KabupatenPinrang
RKPD KabupatenPinrang
RTRW KabupatenPinrang
Renstra SKPD
Renja SKPD
RPJMD KabupatenPinrang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 6 -
RPJMD Tahun 2014-2019 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan
dalam RKPD.
2) RPJMD Tahun 2014-2019 merupakan RPJMD Kedua dari tahapan
pelaksanaan RPJPD Tahun 2009-2029. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD
selain menjabarkan visi, misi dan program Bupati Pinrang dan Wakil Bupati
Pinrang periode Tahun 2014-2019, juga berpedoman pada visi, misi dan arah
kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029.
3) Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan
pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Pinrang dan
Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan
sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Pinrang.
4) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD harus mengacu dan
berpedoman pada RPJMD. Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan
sangat mempengaruhi kinerja Bupati dan Wakil Bupati Pinrang selama masa
kepemimpinannya. Dalam konteks ini adalah sangat penting bagi SKPD untuk
mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
Pinrang terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD, kemudian
menerjemahkan kedalam Renstra SKPD, dan disajikan secara sistematis serta
terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas
SKPD, serta dilengkapi dengan indikator atau tolok ukur pencapaiannya.
5) RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun
dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pinrang yang memuat : a)
rancangan kerangka ekonomi daerah, b) program prioritas pembangunan
daerah, dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang
selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
6) Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat: a)
program dan kegiatan; b) lokasi kegiatan; c) indikator kinerja; d) kelompok
sasaran; dan e) pagu indikatif dan prakiraan maju.
1.4 Sistematika Penulisan
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 7 -
Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan RPJMD, yang
meliputi: Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan
Antar Dokumen, Sistematika Penulisan, serta Maksud dan Tujuan.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar
analisis, Gambaran Umum Kondisi Daerah yang meliputi: Aspek
Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek
Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah, Indikator Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta telaah RPJM Nasional,
RPJM Provinsi Sulawesi Selatan, RTRW Provinsi Sulawesi Selatan,
RPJPD Kabupaten Pinrang, dan RTRW Kabupaten Pinrang.
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis
terhadap pengelolaan keuangan daerah, terdiri dari: Kinerja
Keuangan Masa Lalu dan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan
lima tahun kedepan.
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Bab ini memuat isu-isu strategis, meliputi: Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu-isu Strategis.
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Bab ini berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Tahun 2014-2019.
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini berisikan strategi umum maupun strategi operasional yang
dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari
setiap strategi terpilih.
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi
arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih
dengan target capaian indikator kinerja, serta penjelasan tentang
hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator
kinerja yang dipilih.
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAANNYA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 8 -
Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD
terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serta
pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan
yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal
periode perencanaan.
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja dan proyeksi yang akan
dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan.
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Bab ini menguraikan yang berkaitan dengan pedoman transisi dan
kesinambungan dokumen dari yang satu dengan yang lainnya, serta
kaidah pelaksanaan yang dipakai oleh perangkat pemerintah daerah.
1.5 Maksud dan Tujuan
a Maksud adalah Menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah,
masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat
Kabupaten Pinrang sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan dari
Bupati terpilih sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan
bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di
dalam satu pola sikap dan pola tindak.
b Tujuan adalah :
1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan
permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan
pembangunan daerah 5 tahun kedepan.
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
pendanaan sebagai dasar penentuan kapasitas pendanaan 5 tahun
kedepan.
3. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam Tujuan dan Sasaran
pembangunan daerah tahun 2014 s/d 2019, yang disertai dengan program
prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2014 s/d 2019 dengan
berpedoman kepada RPJPD 2009 – 2029.
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu
anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun
2014 sampai dengan 2019.
5. Menetapkan indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan indikator
Kepala Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah
periode Tahun 2014 – 2019
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 9
B A B II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Karakteristik Kab. Pinrang
2.1.1.1 Luas dan Batas Administrasi
Kabupaten Pinrang mempunyai luas wilayah 1.967 km persegi, memiliki daerah
administratif 12 kecamatan, dan terdiri 39 Kelurahan dan 69 Desa yang meliputi
81 Lingkungan dan 168 Dusun.
Adapun batas wilayah Kabupaten Pinrang sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidrap
Sebelah Barat dengan Selat Makassar serta Kabupaten Polewali Mandar
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare.
Tabel 2.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kecamatan
Kabupaten Pinrang Tahun 2013
No KECAMATAN LUAS AREA
(km2) KELURAHAN DESA LINGKUNGAN DUSUN
1 2 3 4 5 6 7
1 Suppa 74.2 2 8 5 22
2 Mattiro Sompe 96.99 2 7 4 19
3 Lanrisang 73.01 1 6 3 16
4 Mattiro Bulu 132.49 2 7 6 19
5 Watang sawitto 58.97 8 - 17 -
6 Paleteang 37.29 6 - 14 -
7 Tiroang 77.73 5 - 13 -
8 Patampanua 136.85 4 7 13 19
9 Cempa 90.3 1 6 2 15
10 Duampanua 291.86 5 10 10 27
11 Batulappa 158.99 1 4 4 11
12 Lembang 733.09 2 14 5 41
TOTAL 1.961,77 39 69 96 181 Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2014
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis
Kabupaten Pinrang berada ± 180 Km dari Kota Makassar terletak pada
koordinat antara 4º10’30” sampai 3º19’13” Lintang Selatan dan 119º26’30” sampai
119º47’20”Bujur Timur. Kabupaten Pinrang berada pada perbatasan dengan
Provinsi Sulawesi Barat, serta menjadi jalur lintas darat dari dua jalur utama, baik
antar provinsi dan antar kabupaten di Selawesi Selatan, yakni dari arah selatan:
Makassar, Parepare ke wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dan dari arah Timur:
kabupaten-kabupaten di bagian timur dan tengah Sulawesi Selatan menuju Provinsi
Sulawesi Barat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 10
2.1.1.3 Topografi
Kondisi topografi Kabupaten Pinrang memiliki rentang yang cukup lebar,
mulai dari dataran dengan ketinggian 0 m di atas permukaan laut hingga dataran
yang memiliki ketinggian di atas 1000 m di atas permukaan laut (dpl). Dataran yang
terletak pada ketinggian 1000 m di atas permukaan laut sebagian besar terletak di
bagian tengah hingga utara Kabupaten Pinrang terutama pada daerah yang
berbatasan dengan Kabupaten Toraja. Klasifikasi ketinggian/ topografi di Kabupaten
Pinrang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- Ketinggian 0 – 100 m dpl
Wilayah yang termasuk ke dalam daerah ketinggian ini sebagian besar terletak di
wilayah pesisir yang meliputi beberapa wilayah kecamatan yakni Kecamatan
Mattiro Sompe, Lanrisang, Watang Sawitto, Tiroang, Patampanua dan
Kecamatan Cempa.
- Ketinggian 100 – 400 m dpl
Wilayah yang termasuk ke dalam daerah dengan ketinggian ini meliputi beberapa
wilayah kecamatan yakni Kecamatan Suppa, Mattiro Bulu, dan Kecamatan
Paleteang.
- Ketinggian 400 – 1000 m dpl
Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini sebagian kecil wilayah
meliputi Kecamatan Duampanua.
- Ketinggian di atas 1000 m dpl
Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini terdiri dari sebagian
Kecamatan Lembang dan Batulappa. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada
tabel berikut ini :
Tabel 2.2 Ketinggian Wilayah Kabupaten Pinrang
No Kecamatan Ketinggian Dari Permukaan Laut (M Dpl)
1 2 3
1 Suppa 2 – 265
2 Mattiro Sompe 2 – 12
3 Lanrisang 2 – 14
4 Mattiro Bulu 12 – 228
5 Watang Sawitto 6 – 14
6 Paleteang 14 – 157
7 Tiroang 13 – 23
8 Patampanua 13 – 86
9 Cempa 2 – 18
10 Duampanua 2 – 965
11 Batulappa 20 – 1007
12 Lembang 2 – 1908 Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka , 2010
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 11
Kondisi topografi Kabupaten Pinrang juga dapat dikelompokkan berdasarkan
kemiringan lereng yang terdiri dari:
1. Kemiringan 0-3 %
Wilayah ini memiliki lahan yang relatif datar yang sebagian besar terletak di
kawasan pesisir meliputi wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, Lanrisang, Watang
Sawitto, Tiroang, Patampanua dan Kecamatan Cempa.
2. Kemiringan 3 – 8 %
Wilayah ini memiliki permukaan datar yang relatif bergelombang. wilayah yang
memiliki karakteristik topografi demikian terdiri dari Kecamatan, Suppa, Mattiro
Bulu, Batulappa dan Kecamatan Paleteang.
3. Kemiringan 8 – 45 %
Wilayah ini memiliki permukaan yang bergelombang sampai agak curam.Wilayah
yang memiliki karakteristik topografi seperti ini adalah Wilayah Kecamatan
Duampanua.
4. Kemiringan > 45 %
Wilayah ini memiliki permukaan curam yang bergunung-gunung. Wilayah yang
memiliki karakteristik topografi ini meliputi wilayah-wilayah kaki pegunungan
seperti Kecamatan Lembang.
Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Pinrang bervariasi dari kondisi datar hingga
berbukit.Keadaan wilayah berdasarkan kelerengan disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 2.3 Keadaan Wilayah Berdasarkan Kelerengan di Kabupaten Pinrang
No Lereng Kriteria Luas (Ha) Presentase (%)
1 2 3 4 5
1 0 - 2 Datar 100.370,2 51,1
2 2 - 15 Landai 15.696,8 8,1
3 15 - 40 Berbukit 50.246 25,6
4 > 40 Berbukit 29.864 15,2
Jumlah 196.177 100,00
Sumber : RTRW Kab. Pinrang 2012
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 12
Secara detail, peta kemiringan lereng dapat dilihat pada gambar berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 13
2.1.1.4 Geologi
Geologi wilayah Kabupaten Pinrang dari hasil pengamatan dan kompilasi Peta
Geologi Kabupaten Pinrang, maka susunan lapisan batuan dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Endapan alluvium dan sungai, Endapan alluvium dan sungai mempunyai
ketebalan antara 100-150 meter, terdiri dari atas lempung, lanau, pasir dan
kerikil. Pada umumnya endapan lapisan ini mempunyai kelulusan air yang
bervariasi dan kecil hingga tinggi. Potensi air tanah dangkal cukup besar tetapi
sebagian wilayah kualitasnya kurang baik. Muka air tanah dangkal 1-1,50 meter.
2. Batuan gunung api tersusun atas breksi dengan komponen bersusun trakhit dan
andesit, tufa batu apung, batu pasir terfaan, konglomerat dan breki terfaan,
ketebalannya berkisar 500 meter, penyebarannya dibagian utara Kota Pinrang,
Sekitar Bulu Lemo, Bulu Pakoro sedangkan dibagian selatan sekitar Bulu
Manarang, Bulu Paleteang, Bulu Lasako (berbatasan dengan Parepare). Kearah
Bungin terdapat batu gamping terumbu yang umumnya relatif sama dengan
batuan gunung api.
3. Batuan aliran lava, Batuan aliran lava bersusun trakhit abu-abu muda hingga
putih, bekekar tiang, penyebarannya kearah daerah Kabupaten Pinrang, yaitu
sekitar Kecamatan Lembang dan Kecamatan Duampanua.
4. Batuan konglomerat (Formasi Walanae), Batuan ini terletak dibagian Timur Laut
Pinrang, sekitar Malimpung sampai kewilayah Kabupaten Sidrap, satuan batuan
ini terdiri atas konglomerat, sedikit batu pasir glakonit dan serpih dan membentuk
morfologi bergelombang dan tebalnya kira-kira hingga 400meter.
5. Batuan lava bersusun basol hingga andesit, Satuan batuan ini berbentuk lava
bantal, breksi andesit piroksin dan andesit trakhit. Tebalnya 50 hingga 100 meter
dengan penyebaran sekitar Bulu Tirasa dan Pakoro.
6. Batu pasir, Satuan batuan ini bersusun andesit, batu lanau, konglomerat dan
breksi. Struktur sesar diperkirakan terdapat pada batuan aliran lava dan batu
pasir bersusun andesit, berupa sesar normal.
Peta geologi Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada gambar berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 14
2.1.1.5 Hidrologi
Di Kabupaten Pinrang, terdapat dua sungai besar yaitu sungai Mamasa dan
Sungai Saddang, dimana sungai Mamasa sebenarnya masih merupakan anak
sungai Saddang. Saat ini sungai Mamasa dimanfaatkan untuk keperluan
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru yang berlokasi di Desa Ulu Saddang,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 15
Kecamatan Lembang. PLTA yang ada ini selain untuk memenuhi kebutuhan listrik di
Kabupaten Pinrang, juga untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi
Selatan. Sedangkan Sungai Saddang dimanfaatkan untuk pengairan pertanian
dengan cakupan pelayanan selain Kabupaten Pinrang juga melayani Kabupaten
Sidrap.
2.1.1.6 Klimatologi
Klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson, tipe iklim Wilayah Kabupaten
Pinrang termasuk tipe A dan B dengan curah hujan terjadi pada bulan Desember
hingga Juni dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret. Musim kemarau
terjadi pada bulan Juni sampai September. Kriteria tipe iklim menurut Oldeman-
Syarifuddin bulan basah di Kabupaten Pinrang tercatat 7 - 9 bulan, bulan lembab 1
- 2 bulan dan bulan kering 2 - 4 bulan. Tipe iklim menurut klasifikasi Oldeman -
Syarifuddin adalah iklim B dan C. Curah hujan tahunan berkisar antara 1073 mm
sampai 2910 mm, Evaporasi rata-rata tahunan di Kabupaten Pinrang berkisar antara
5,5 mm/hari sampai 8,7 mm/hari. Suhu rata-rata normal antara 27°C dengan
kelembaban udara 82% - 85%.
Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pinrang, rata-rata curah hujan di
Kabupaten Pinrang pada tahun 2012 sebesar 102,58 mm/bulan. Curah hujan
terendah terjadi pada bulan September yakni sebesar 32 Mm, sedangkan curah
hujan tertinggi terjadi pada bulan April yakni sebesar 179 Mm.
Banyaknya curah hujan tiap bulan di wilayah Kabupaten Pinrang sejak tahun
2007 sampai 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.4
Banyaknya Curah Hujan di Wilayah Kabupaten Pinrang
No Bulan Tahun
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Januari 106 264 75 380 103 93
2 Pebruari 90 242 103 121 47 116
3 Maret 91 295 29 88 86 102
4 April 147 130 63 90 88 179
5 Mei 155 94 69 82 121 128
6 Juni 148 222 192 34 19 64
7 Juli 50 143 52 35 8 52
8 Agustus 26 199 34 34 2 35
9 September 109 80 8 42 21 32
10 Oktober 82 698 29 55 136 121
11 Nopember 96 571 221 55 155 133
12 Desember 129 391 282 79 143 176
Rata-Rata Per Bulan
102,42 277,42 96,42 91,25 77,41 102,58
Sumber : Bps Kab. Pinrang Tahun 2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 16
2.1.1.7 Penggunaan Lahan
Luas Provinsi Sulawesi Selatan menurut Sulawesi Selatan Dalam Angka
Tahun 2012 adalah 1.967,7 km2. Angka ini merupakan angka yuridis yang
digunakan sebagai luas Kabupaten Pinrang. Kondisi penutup lahan di wilayah
Kabupaten Pinrang pada tahun 2009 menunjukkan bahwa empat jenis penutup
hutan 29.227 hektar (14,90%), dan tegalan/ladang sebanyak 26.840 hektar
(13.68%). Areal tambak 15.665 hektar atau (7,99%) sementara lahan mangrove
hanya 41 hektar atau (0,02%) dan lahan terbuka 10.124 hektar atau (5,16%) dan
kawasan permukiman 5.482 atau (2,79%).
Tabel 2.5 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama
Kabupaten Pinrang Tahun 2010
NO JENIS LUAS AREAL
PENUTUP LAHAN Km² Km² %
1 2 3 4 5
1 Permukiman 5.482 54,82 2,79
2 Sawah 53.181 531,81 27,11
3 Kebun Campur 46.741 467,41 23,83
4 Lahan Terbuka 10.124 101,24 5,16
5 Semak Belukar 7.005 70,05 3,57
6 Ladang / Tegalan 26.840 268,40 13,68
7 Hutan 29.227 292,27 14,90
8 Tambak 15.665 156,65 7,99
9 Mangrove 41 0,41 0,02
10 Tubuh air 1.870 18,70 0,95
JUMLAH 196,177 1.961,77 100,00
Rincian area tutupan Lahan Kabupaten Pinrang secara detail dapat dilihat pada peta
berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 17
Dalam kaitannya dengan kawasan hutan, dari keseluruhan luas Kabupaten Pinrang
menurut Perda No. 14 tahun 2012 tentang RTRW Pinrang tercatat 71.605 yang
termasuk dalam kawasan hutan atau merupakan 36,50% dari luas Kabupaten
Pinrang seperti yang terlihat dalam tabel berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 18
Tabel 2.6 Luas Kawasan Hutan Menurut Peta Padu Serasi Provinsi Sulawesi Selatan
dan RTRW Kabupaten Pinrang
NO KECAMATAN LUAS AREA
(Ha) Hutan
Lindung (Ha)
Hutan Produksi
Terbatas (Ha)
Luas Kawasan
Persentase
1 2 3 4 5 6 7
1 Suppa 7.420 - 1.129 1.129 15.22
2 Mattiro Sompe 9.699 - - - -
3 Lanrisang 7.301 - - - -
4 Mattiro Bulu 13.249 - 1.324 1.324 9.99
5 Watang sawitto 5.897 - - - -
6 Paleteang 3.729 - - - -
7 Tiroang 7.773 - - - -
8 Patampanua 13.685 646 - 646 4.72
9 Cempa 9.030 - - - -
10 Duampanua 29.186 1.542 5.574 7.116 24.38
11 Batulappa 15.899 8.627 2.121 10.748 67.60
12 Lembang 73.309 34.353 16.289 50.642 69.08
Pinrang 196.177 45.168 26.437 71.605 36.50
Sumber : SK. Menhut No. 434/ Menhut tgl 23 Juli 2009, Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan
Konservasi Perairan Provinsi Sulsel. Perda No. 09 tahun 2009 tentang RTRWP Sul-Sel Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Pinrang
Berdasarkan tabel di atas persentase luas kawasan hutan yang terbesar adalah
Kecamatan Lembang dengan luas 50.642 Ha diikuti oleh Kecamatan Batulappa
seluas 10.748 Ha. Dari data tersebut di atas terlihat pula bahwa Kawasan Hutan
Lindung ini merupakan 23,02 % dari luas wilayah Kabupaten Pinrang, sedangkan
Hutan Produksi Terbatas 13,48 % dari luas wilayah Kabupaten Pinrang.
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah
2.1.2.1 Sistem Perkotaan dan Jaringan Prasarana
PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang
diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang
nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di
wilayah Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pinrang.
Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan
mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan
guna mengembangkan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 19
perdagangan, pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas
lingkungan.
Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi
antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional, dengan Pusat
Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh
peningkatan kualitas jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya
air secara terpadu. Rencana struktur ruang wilayah nasional dan Provinsi Sulawesi
Selatan di Pinrang meliputi sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem
jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan sumber daya air.
Sedangkan rencana pola ruang di Kabupaten Pinrang mencakup kawasan lindung
nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional dan provinsi
serta kawasan strategis nasional dan provinsi.
Tabel 2.7 Sistem Perkotaan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Pinrang
Sistem Perkotaan Nasional
Sistem Perkotaan Provinsi
Sistem Perkotaan Kabupaten
PPK PPL
1 2 3 4
KAPET Parepare di Pinrang terdiri atas : Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Cempa, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Batulappa, dan Kecamatan Lembang
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Perkotaan Pinrang
Kawasan Perkotaan Watang Suppa di Kecamatan Suppa
Pusat permukiman perdesaan Lero di Kecamatan Suppa
Pusat Permukiman perdesaan Langnga di Kecamatan Mattiro Sompe
Kawasan Perkotaan Alitta di Kecamatan Mattiro Bulu
Pusat Permukiman perdesaanWaetuoe di Kecamatan Lanrisang
Pusat Permukiman perdesaan Tadang Palie di Kecamatan Cempa
Kawasan Perkotaan Teppo di Kecamatan Patampanua
Pusat Permukiman perdesaan Bungi di Kecamatan Duampanua
Pusat Permukiman perdesaanLembang Mesakada di Kecamatan Lembang
Kawasan Perkotaan Lampa Pekkabata di Kecamatan Duampanua
Pusat permukiman perdesaan Sali-Sali di Kecamatan Lembang
Pusat permukiman perdesaan Basseang di Kecamatan Lembang
Kawasan Perkotaan Kassa Di Kecamatan Batulappa
Pusat Permukiman perdesaan Tadang Palie di Kecamatan Cempa
Pusat Permukiman perdesaan Bungi di Kecamatan Duampanua
Kawasan Perkotaan Tadokkong di Kecamatan Lembang
Sumber : RTRWN, RTRWP Sulawesi Selatan dan RTRW Pinrang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 20
Kabupaten Pinrang merupakan bagian dari Sistem Kawasan Pengembangan
Ekonomi Terpadu (KAPET) Pare-pare yang merupakan Kawasan Strategis Nasional
(KSN) dengan arahan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang
agroindustri dan perikanan. Sedangkan sistem perkotaan provinsi sebagaimana
arahan RTRW Provinsi selain mengalokasikan sistem perkotaan nasional
sebagaimana arahan RTRWN juga mengalokasikan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
yang merupakan kawasan perkotaan mengembang fungsi sebagai pusat
pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa
pemerintahan kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala kabupaten/kota
atau beberapa kecamatan yakni kawasan perkotaan Pinrang yang sesuai dengan
RTRW Kabupaten Pinrang meliputi sebagian Kecamatan Watang Sawitto, sebagian
Kecamatan Paleteang dan sebagian Kecamatan Tiroang.
Adapun sistem perkotaan eksisting dan direncanakan meliputi Pusat
Pelayanan Kawasan Watang Suppa, Alitta, Teppo, Lampa Pekkabata, Kassa dan
Tadokkong. Selain itu, Pusat Permukiman Perdesaan berupa rencana Pusat
Pelayanan Lingkungan (PPL) terdiri dari PPL Lero, Langnga, Waetuoe, Tadangpalie,
Bungi, Lembang Mesakada, Sali-Sali, dan Basseang.
Data Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi
di Kabupaten Pinrang secara lebih detail dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 2.8
Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi di Kabupaten Pinrang
No Sistem Jaringan
Transportasi Nasional/Provinsi
Sistem Jaringan Energi
Nasional/Provinsi
Sistem Jaringan Komunikasi
Nasional/Provinsi
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
1 2 3 4 5
1 Ruas Batas Provinsi Sulawesi Barat
– Batas Kota Pinrang sepanjang
43,554 (empat puluh tiga koma lima
lima empat) kilometer
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
Bakaru di Kecamatan Lembang dengan
kapasitas 126 (seratus dua puluh enam)
megawatt
Peningkatan Station Telepon
Otomat (STO) di Kecamatan
Watang Sawitto
Air permukaan yang bersumber dari WS
Saddang sebagai wilayah sungai lintas
provinsi yang meliputi DAS Kariango,
DAS Rappang, dan DAS Karajae
2 Ruas jalan Sultan Hasanuddin
sepanjang 0,891 (nol koma delapan
sembilan satu) kilometer
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
(PLTD) Suppa di Kecamatan Suppa
dengan kapasitas 62 (enam puluh dua)
megawatt
Rencana telepon nirkabel berupa
menara Base Transceiver Station
(BTS) dikembangkan tidak
mengganggu aktivitas sekitarnya
Bendung, yaitu Bendung Benteng dan
Bendung Pasolengan di Kecamatan
Duampanua, , Bendung Padang Lolo
dan Bendung Taccipi di Kecamatan
Patampanua dan Bendung Kalosi di
Kecamatan Lembang
3 Ruas jalan Ahmad Yani sepanjang
2,804 (dua koma delapan kosong
empat) kilometer
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
(PLTMH) Sawitto di Kecamatan
Patampanua dengan kapasitas 1,5
(satu koma lima) megawatt
Rencana penggunaan Tower Base
Transceiver Station (BTS) secara
terpadu
Bendungan yaitu Bendungan Bakaru di
Kecamatan Lembang
4 Ruas Batas Kota Pinrang – Batas
Kota Parepare sepanjang 20,154
(dua puluh koma satu lima empat)
kilometer
Rencana pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Surya Terpusat di
Kecamatan Lembang, Kecamatan
Batulappa, dan Kecamatan Duampanua
Embung, yaitu Embung Watang pulu di
Kecamatan Suppa, dan Embung Watang
Kasa I dan Embung Watang Kasa II di
Kecamatan Batu Lappa, Embung
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 21
(I-IV/B) Binanga Karaeng I dan Embung Binanga
Karaeng II di Kecamatan Lembang, dan
Embung Malimpung di Kecamatan
Patampanua
5 Ruas jalan Jenderal Sudirman
sepanjang 2,912 (dua koma
sembilan satu dua) kilometer
Rencana pengembangan Pembangkit
Listrik Tenaga Panas Bumi dengan
kapasitas 25 (dua puluh lima) Mwe
sumber air permukaan lainnya berupa
mata air yang meliputi mata air Pakeng,
mata air Taddokkong, dan mata air
Tuppu di Kecamatan Lembang, mata air
Rajang, dan mata air Massewae di
Kecamatan Duampanua, dan mata air
Tapporang di Kecamatan Batulappa
6 Ruas Pinrang –Rappang sepanjang
19,68 (sembilan belas koma enam
delapan) kilometer
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV
yang menghubungkan GI Bakaru – GI
Tuppu - GI Pinrang, GI Pinrang - GI
Parepare, dan GI Parepare – GI Suppa
Cekungan Air Tanah (CAT) yang
meliputi: Cekungan Air Tanah (CAT)
lintas kabupaten, yaitu CAT Sidenreng
Rappang yang melintasi Kecamatan
Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang,
Kecamatan Tiroang, Kecamatan Mattiro
Bulu, Kecamatan Suppa, Kecamatan
Lanrisang, Kecamatan Cempa,
Kecamatan Patampanua, dan
Kecamatan Duampanua
No Sistem Jaringan Transportasi
Nasional/Provinsi
Sistem Jaringan Energi
Nasional/Provinsi
Sistem Jaringan Komunikasi
Nasional/Provinsi Sistem Jaringan Sumber Daya Air
7 Ruas jalan Pincara – Malimpung –
Malaga Batas Kabupaten Enrekang
sepanjang 22,50 (dua puluh dua
koma lima nol) kilometer
Gardu Induk (GI) Bakaru dengan
kapasitas 20 (dua puluh) MVA terdapat
di Kecamatan Lembang dan GI Pinrang
dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA
di Kecamatan Watang Sawitto
DI Saddang dengan luas pelayanan
42.931 (empat puluh dua ribu sembilan
ratus tiga puluh satu) hektar
8 Ruas jalan Tuppu – Bakaru
sepanjang 20,00 (dua puluh koma
nol) kilometer
DI Taccipi di Kecamatan Patampanua
dengan luas pelayanan 1.568 (seribu
lima ratus enam puluh delapan) hektar
9
Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari 87
(delapan puluh tujuh) DI meliputi total
luas pelayanan 9.557 (sembilan ribu lima
ratus lima puluh tujuh) hektar terdapat di
sebagian wilayah Kecamatan Lembang,
Kecamatan Duampanua, Kecamatan
Patampanua, Kecamatan Batulappa, dan
Kecamatan Mattiro Bulu
Sumber : RTRWN, RTRWP Sulawesi Selatan dan RTRW Pinrang
Struktur ruang wilayah Kabupaten Pinrang secara umum diarahkan untuk
mendukung pemerataan pertumbuhan wilayah Kabupaten Pinrang dan mendorong
peningkatan intensitas aktivitas ekonomi wilayah, untuk itu dalam
pengembangannya perlu didukung oleh berbagai sistem prasarana wilayah yang
terkoneksi secara nasional dan regional.
Pengembangan sistem prasarana wilayah dilakukan secara berhirarki sesuai
dengan interaksi dan kebutuhan pengembangan serta potensi yang perlu didorong.
Sistem prasarana wilayah perlu diupayakan dalam rangka mendorong kegiatan
ekonomi serta peningkatan aksesibilitas antar wilayah, khususnya antar pusat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 22
kegiatan dan aktivitas kegiatan ekonomi di masing-masing satuan wilayah
pengembangan atau pusat pertumbuhan. Selanjutnya melalui hubungan antara
kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan dan wilayah potensial, diharapkan
dapat mendorong interaksi simbiosis mutualistis antar pusat pertumbuhan dengan
wilayah belakangnya atau antar satuan wilayah pengembangan/ pusat dan sub
pusat pelayanan wilayah.Sistem prasarana wilayah yang mendukung pemantapan
struktur ruang dalam jangka panjang diarahkan pada pengembangan sistem
prasarana wilayah dengan dua pola, yaitu: pertama; peningkatan prasarana wilayah
untuk melayani tingkat kebutuhan saat ini, dan kedua; peningkatan prasarana
wilayah untuk mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten
Pinrang melalui peningkatan aksesibilitas antar kawasan perkotaan dan perdesaan,
dan antar pusat-pusat kegiatan wilayah.
Perencanaan sistem transportasi yang merupakan sistem jaringan prasarana
utama wilayah di Kabupaten Pinrang diarahkan untuk mencapai tujuan
pengembangan wilayah secara lokal, regional dan nasional. Secara lokal, arahan
perencanaan sistem transportasi adalah sebagai berikut:
1. Mencapai integrasi antar-kecamatan di Kabupaten Pinrang melalui pembenahan
sistem jaringan dan sistem pergerakan untuk menyeimbangkan aksesibilitas
antar-kecamatan.
2. Mengatasi persoalan yang terjadi pada interaksi sistem pergerakan dan sistem
kegiatan, terutama mengenai kemacetan yang terjadi di titik-titik penggantian
antarmoda.
3. Mendukung peningkatan produksi pertanian pada sentra-sentra produksi
tanaman pangan di daerah perdesaan melalui ketersediaan jaringan prasarana
jalan.
4. Mengantisipasi pertambahan travel demand dimasa yang akan datang melalui
pengembangan kuantitas dan kualitas prasarana jaringan jalan.
Kemudian keterkaitan dengan sistem transportasi regional diarahkan untuk
mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:
1. Mendukung perkembangan ekonomi wilayah yaitu meningkatkan kelancaran
arus koleksi dan distribusi barang dan jasa dengan pembenahan struktur dan
fungsi jaringan jalan sesuai dengan rencana struktur pusat permukiman dan
pelayanan dalam wilayah kabupaten. Hal ini dicapai melalui perencanaan
prasarana kereta api, pelabuhan, bandara, dan terminal kargo.
2. Mengantisipasi penambahan travel demand pada perbatasan antar
kota/kabupaten. Hal ini dicapai melalui perencanaan rute/trayek moda angkutan
umum.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 23
Kemudian, keterkaitan dengan sistem transportasi nasional diarahkan untuk
mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:
1. Tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat pada koridor-koridor jaringan jalan
arteri primer memanfaatkan peluang tingginya intensitas pergerakan pada
kawasan tersebut.
2. Peningkatan aksesibilitas antar PKL Pinrang dengan pusat perkotaan lainnya
yang ada diluar wilayah Kabupaten Pinrang utamanya dengan PKN.
2.1.2.2 Kawasan Budidaya
Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pinrang merupakan rencana distribusi
peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Pinrang yang meliputi rencana
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi
budidaya.
Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pinrang berfungsi :
1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan
kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah Kabupaten Pinrang.
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang.
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima
tahunan untuk dua puluh tahun, dan
4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah
Kabupaten Pinrang.
Tabel 2.9 Arahan Pola Ruang Kabupaten Pinrang
No Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase
1 2 3 4
1 Kawasan Hutan Lindung 45,168 23.00
2 Kawasan Hutan Produksi Terbatas 26,437 13.48
3 Kawasan Hutan Bakau (mangrove) 150 0.08
4 Kawasan tambak 12,155 6.20
5 Kawasan perkebunan 24,417 12.45
6 Kawasan Pertanian Lahan Basah 44,861 22.87
7 Kawasan Pertanian Lahan Kering 30,914 15.76
8 Kawasan Permukiman 5,482 2.79
9 Sempadan Sungai 6,593 3.36
Total 196,177 100
Sumber : RTRW Kabupaten Pinrang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 24
Dalam pengelolaan kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Pinrang diterapkan
azas harmonisasi yaitu menciptakan keseimbangan antara fungsi ekologis kawasan
dengan manfaat fungsi ekonomis kawasan dalam arti melakukan eksplorasi
kawasan dalam memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya namun tetap
memperhatikan daya dukung lahan sehingga ekosistem alami tetap terjaga.
a. Hutan Produksi Terbtas (HPT)
Kawasan hutan produksi di wilayah Kabupaten Pinrang tersebar di wilayah
Kecamatan Batulappa, Kecamatan Lembang, dan Kecamatan Duampanua
Kecamatan Mattiro Bulu dan Kecamatan Suppa dengan luas keseluruhan
adalah 26.435,90 Ha. Hutan produksi terbatas di wilayah Kabupaten Pinrang
juga merupakan bagian dari upaya pelestarian DAS Saddang.U ntuk
meningkatkan kualitas tata air di DAS Saddang ini, maka hutan produksi yang
ada harus ditingkatkan kualitasnya melalui pengembangan vegetasi hutan
utamanya tanaman tegakan tinggi yang memiliki fungsi kuat sebagai penjaga
tata air.
Tabel 2.10 Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Pinrang
No Hutan Produksi Terbatas (HPT) Luas (Ha) Persentase (%)
1 2 3 4
1 HPT di Kecamatan Suppa 1,129 4.27
2 HPT di Kecamatan Mattiro Bulu 1,324 5.01
3 HPT di Kecamatan Duampanua 5,574 21.08
4 HPT di Kecamatan Batulappa 2,121 8.02
5 HPT di Kecamatan Lembang 16,289 61.61
Total 26,437 100.00
Sumber : RTRW Kabupaten Pinrang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 25
b. Kawasan Pertanian
Kabupaten Pinrang merupakan salah satu wilayah sentra produksi beras di
Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk Kawasan Bosowasipilu (kawasan
sentra produksi beras) dengan luas areal persawahan potensial ± 44.861 Ha
(22,87% luas wilayah Kabupaten Pinrang). Jenis komoditi tanaman pangan
selain padi yang merupakan komoditi unggulan antara lain: jagung, ubi kayu,
kacang tanah, kacang hijau, dan kedele. Pada dasarnya persebaran produksi
tanaman pangan jenis padi di wilayah Kabupaten Pinrang tersebar secara
merata di seluruh wilayah, dimana semua wilayah kecamatan memiliki areal
persawahan yang produktif dengan sumber pengairan dari irigasi teknis.
Sedangkan kawasan tanaman pangan lahan kering yang merupakan kawasan
yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman
palawija, holtikultura atau tanaman pangan tahunan, pengembangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 26
kegiatannya tersebar merata diseluruh wilayah kecamatan dengan luas areal
yang diarahkan untuk pengembangan lahan kering adalah 30.914 ha.
Tabel 2.11 Arahan Kawasan Peruntukan Lahan Basah dan Lahan Kering
No Kecamatan
Pertanian Lahan Basah Pertanian Lahan Kering
Luas (Ha) Persentase
(%) Luas (Ha)
Persentase (%)
1 2 3 4 5 6
1 Suppa 1,716 3.83 2503 8.10
2 Lanrisang 3,714 8.28 1015 3.28
3 Mattiro Bulu 4,822 10.75 3698 11.96
4 Mattiro Sompe 3,679 8.20 878 2.84
5 Paleteang 3,137 6.99 2251 7.28
6 Tiroang 4,835 10.78 2413 7.81
7 Watang sawitto 4,033 8.99 834 2.70
8 Patampanua 4,464 9.95 4394 14.21
9 Cempa 4,237 9.45 2240 7.25
10 Duampanua 7,671 17.10 7359 23.81
11 Batulappa 458 1.02 1798 5.82
12 Lembang 2,093 4.67 1530 4.95
Total 44,861 100.00 30,914 100.00
Sumber : RTRW Kabupaten Pinrang
Sedangkan Pengembangan kegiatan budidaya tanaman tahunan/ perkebunan
di wilayah Kabupaten Pinrang diarahkan pada beberapa kawasan potensial
pengembangan komoditi tanaman tahunan seperti Kakao, Kopi Robusta, Kopi
Arabica, Kelapa Hibrida, Kelapa sawit, Jambu Mete, jarak dan Kemiri. Luas
areal yang diarahkan untuk pengembangan tanaman perkebunan adalah
seluas 24.417 ha, dengan jenis komoditi unggulan wilayah berupa Kakao yang
tersebar di seluruh wilayah kecamatan, dan Kopi Robusta yang potensial
dikembangkan di wilayah Kecamatan Lembang. Komoditi perkebunan lainnya
yang banyak dibudidayakan di wilayah Kabupaten Pinrang terdiri atas : Kopi
Arabica, Kelapa Hibrida, Kelapa Dalam, Jambu Mete, dan Kemiri. Untuk
kegiatan perkebunan yang intensif diarahkan pada kawasan dengan ketinggian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 27
200 – 400 m dpl, sementara untuk kegiatan perkebunan yang non intensif
diarahkan pada areal dengan ketingggian > 400 m dpl
Tabel 2.12
Arahan Kawasan Peruntukan Perkebunan
No Kecamatan Luas (Ha) Persentase (%)
1 2 3 4
1 Suppa 1,351 5.53
2 Lanrisang - 0.00
3 Mattiro Bulu 2,685 11.00
4 Mattiro Sompe - 0.00
5 Paleteang 78 0.32
6 Tiroang 0 0.00
7 Watang sawitto - 0.00
8 Patampanua 2,233 9.15
9 Cempa 864 3.54
10 Duampanua 1,620 6.63
11 Batulappa 1,212 4.96
12 Lembang 14,374 58.87
Total 24,417 100.00
Sumber : RTRW Kabupaten Pinrang
c. Kawasan Perikanan
Rencana pengembangan kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Pinrang
dapat dikluster berdasarkan jenis kegiatannya yaitu : 1) budidaya laut, 2)
budidaya payau, dan 3) budidaya air tawar. Arahan pengembangan komoditas
perikanan mencakup : a) komoditas perikanan budidaya payau berupa udang
windu, bandeng, dan kepiting bakau, b) komoditas perikanan budidaya laut
berupa rumput laut, kerapu, dan sejenisnya, dan c) komoditas budidaya air tawar
berupa ikan karper, ikan mas, dan ikan nila. Pertimbangan arahan
pengembangan kegiatan budidaya tersebut didasarkan atas nilai ekonomis yang
tinggi dan telah berkembang di masyarakat, serta pangsa pasarnya cukup
prospek. Dengan mempertimbangkan karakteristik kawasan yang sesuai untuk
pengembangan budidaya payau di Kabupaten Pinrang, maka sebarannya lebih
diarahkan di wilayah Kecamatan Duampanua, Kecamatan Mattiro Sompe,
Kecamatan Cempa, Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, dan Kecamatan
Lembang dengan total areal seluas ± 13.559 ha. Jenis komoditi perikanan
budidaya payau unggulan wilayah Kabupaten Pinrang berupa Udang dan
Rumput Laut.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 28
Sementara untuk kegiatan budidaya laut akan memanfaatkan perairan Selat
Makassar yang membentang dari selatan sampai barat kearah laut lepas
menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Pinrang.
Untuk kegiatan budidaya air tawar di Kabupaten Pinrang lebih diarahkan pada
kawasan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan budidaya tersebut, terutama
persediaan air tawar yang cukup dengan luas areal kolam keseluruhan 1.364 ha
yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah kecamatan.
Tabel 2.13 Arahan Kawasan Perikanan
Sumber : RTRW Kabupaten Pinrang
No KAWASAN LOKASI
1 2 3
1 Kawasan Perikanan Tangkap kawasan pesisir dan laut Kecamatan Suppa, kawasan pesisir dan lau Kecamatan Lanrisang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Mattiro Sompe,kawasan pesisir dan laut Kecamatan Duampanua, dan kawasan peisisir dan laut Kecamatan Lembang
2 Kawasan buididaya perikanan laut dan rumput laut
Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Cempa,Kecamatan Duampanua, dan Kecamatan Lembang
3 Kawasan budidaya perikanan air payau komidtas udang dan bandeng
Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Cempa,Kecamatan Duampanua, dan Kecamatan Lembang
4 Kawasan budidaya perikanan air tawar
Kecamatan Paleteang, Kecamatan Cempa, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Mattiro Bulu, dan Kecamatan Duampanua.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 29
d. Kawasan Pariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata memiliki fungsi utama antara lain :
1) memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan nilai-nilai sejarah/
budaya lokal dan keindahan alam,
2) mendukung upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah dimana obyek wisata
tersebut berada. Jenis obyek wisata yang diusahakan dan dikembangkan di
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 30
kawasan peruntukan pariwisata dapat berupa wisata alam ataupun wisata
sejarah dan konservasi budaya.
Dalam UU/9/1990 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa pengusahaan
obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni bangsa
untuk dijadikan sasaran wisata. Pengembangan pariwisata di suatu daerah
harus direncanakan dan dikembangkan secara ramah lingkungan dengan tidak
menghabiskan atau merusak sumber daya alam dan sosial, namun
dipertahankan untuk pemanfaatan yang berkelanjutan.
Di wilayah Kabupaten Pinrang kegiatan kepariwisataan merupakan salah
satu sektor yang perlu digenjot pertumbuhannya melalui pengembangan
kawasan obyek wisata, mengingat sektor kepariwisataan akan mampu
menumbuhkembangkan sektor-sektor terkait yang cukup luas (multiplier effect).
Adapun rencana pengembangan sektor kepariwisataan di wilayah Kabupaten
Pinrang terdiri atas pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan.
Tabel 2.14 Kawasan Pariwisata Kabupaten Pinrang
NO KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA LOKASI
1 Makam Tuan Fakki Kecamatan Tiroang
2 Makam Pallipa Putee Kecamatan Mattiro Sompe
3 Masjid Tua Tondo Bunga Kecamatan Lembang
4 Makam Raja – Raja Kaballangan Kecamatan Duampanua
5 Masjid Tua At Taqwa Jampue Kecamatan Lanrisang
6 Saoraja Datu Lanrisang Kecamatan Lanrisang
7 Pengrajin Sarung Sutra Mandar, Masjid Tua Ujung Lero , Istana Datu Suppa dan Makam Besse Kajuara
Kecamatan Suppa
8 Makam Lasinrang di Kelurahan Laleng Bata, Makam Petta Malae di Kelurahan Temmasarangnge, Arajang Sawitto dan Pusara Benteng Sawitto dan Makam Addatuang Sawitto Matinro Langkara’na
Kecamatan Paleteang
9 Saoraja Desa Liang Garessi, Monumen Lasinrang, Istana Addatuang Sawitto dan Kompleks Makam Raja-raja Sawitto
Kecamatan Watang Sawitto.
10 Sungai Lue dan Sumber Air Panas Rajang Balla , Permandian Air Panas Lemo Susu, Air Terjun Karawa, Kali Jodoh, Permandian Batu Pandan , Permandian Balaloang Permai , Goa Paniki , dan Pantai Kajuanging dan Pantai Kanipang
Kecamatan Lembang;
11 Goa Batu Lappa Kecamatan Batulappa
12 Bukit Tirasa , Air Terjun Lamoro , Permandian Pasandorang , dan Pantai Kappe dan Pantai Maroneng
Kecamatan Duampanua
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 31
13 Bulu Paleteang Permandian Air Panas Sulili Kecamatan Paleteang
14 Batu Moppangnge Kecamatan Patampanua
15 Pantai Ammani , dan Pantai Ujung Tape Kecamatan Mattiro Sompe
16 Pantai Wakka Kecamatan Cempa
17 Pantai Wiring Tasi, Pantai Ujung Lero , Pantai Ujung Labuang , Pantai Sinar Bahari Sabbang Paru, Pantai Bonging Ponging Desa Lotang Salo , Pantai Pelabuhan Marabombang, dan Pulau Kamarrang
Kecamatan Suppa
18 Pantai Wae Tuwoe Desa Wae Tuwoe Kecamatan Lanrisang
19 Danau Buatan PLTA Bakaru Kecamatan Lembang
20 Bendungan Benteng di Kelurahan Benteng dan rumah makan terapung
Kecamatan Patampanua
21 Tempat pengasapan ikan, tempat pembuatan perahu tradisional, perkebunan kelapa dalam dan pelabuhan nelayan
Kecamatan Suppa
Sumber : RTRW Kabupaten Pinrang
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana
a. Potensi Banjir
Pinrang adalah salah satu daerah rawan banjir di Sulawesi Selatan,
Berdasarkan peta rawan banjir, daerah rawan banjir di Pinrang terdapat di
Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Suppa. Hal tersebut disebabkan oleh
posisi geografis pesisir Kabupaten Pinrang yang berada pada hilir DAS Sungai
Saddang.
Genangan air (banjir) yang terjadi secara alami di wilayah daerah aliran
sungai (DAS) pada dasarnya tidak menjadi permasalahan, seandainya wilayah
tersebut belum dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi,
jika wilayah DAS telah dimanfaatkan oleh manusia, seperti penggunaan lahan
untuk pertanian dan pertambakan, lahan permukiman dan kegiatan-kegiatan
peruntukan lainnya, maka genangan tersebut dianggap merugikan dan
mengancam kehidupan.
Bencana alam geologi yang rutin terjadi di Kabupaten Pinrang adalah
banjir, dan tanah longsor sepanjang jalan dari Kampung Lome sampai dengan
Kampung Batri dengan jarak kurang lebih 250 meter. Daerah ini merupakan
daerah yang sangat relatif rendah dan menjadi jalur pembuangan air dari
sungai saddang saat ini air meluap khususnya pada musim hujan lebat.
b. Longsor
Tanah longsor pada umumnya terjadi di daerah pegunungan seperti daerah
Lemo Susu, Karawa, dan Bakaru. Tanah longsor di Kabupaten Pinrang terjadi
karena adanya kontrol topografi yang sangat curam, pengaruh kemiringan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 32
lereng, adanya jenis batuan yang mudah lapuk (Tufa Breksi Vulkanik), tingkat
pelapukan tinggi, jalur struktur geologi, hujan lebat dan struktur manusia.
c. Abrasi dan Sedimentasi Pantai
Wilayah pesisir Pinrang pada umumnya memiliki karakteristik material
lempung berpasir.Jenis material tersebut sangat rentang terbawa oleh aktivitas
gelombang dan arus laut. Secara sederhana proses pantai disebabkan oleh
angin dan air yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, mengikis tanah
dan kemudian mengendapkannya di suatu tempat secara kontinu. Proses
pergerakan gelombang datang pada pantai secara esensial berupa osilasi. Angin
yang menuju ke pantai secara bersamaan gerak gelombang yang menuju pantai
berpasir secara tidak langsung mengakibatkan pergesekan antara gelombang
dan dasar laut, sehingga terjadi gelombang pecah dan membentuk turbulensi
yang kemudian membawa material disekitar pantai termasuk yang
mengakibatkan pengikisan pada daerah pantai (erosi).
Tabel 2.15 Lokasi Rawan Abrasi dan Sedimentasi
Abrasi dan Sedimentasi Keterangan
Kecamatan Suppa Desa Lero & Desa Tasiwalie
Sekitar Muara Sungai
Kecamatan Lanrisang Dusun Jampue & Desa WaetuwoE
Kecamatan Mattirosompe Kel. Langnga & Kel. Pallameang
Sumber : Hasil Survey Tahun 2010
d. Tsunami
Posisi Indonesia yang terletakpada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik di
dunia yaitu: Lempeng Australia di selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian barat
dan Lempeng Samudra Pasifik di bagian timur, yang dapat menunjangterjadinya
sejumlah bencana.
Berdasarkan posisinya tersebut, maka hampir di seluruh Indonesia kecuali
daerah Kalimantan yang relatif stabil, namun demikian pada gambar tersebut
menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Sulawesi Selatan termasuk Kabupaten
Pinrang terletak pada jalur gempa bumi yang relatif stabil. Hal ini dapat dirasakan
selama ini riwayat historis Kabupaten Pinrang masih relatif aman dari bahaya
bencana gempa dan tsunami, walaupun demikian kewaspadaan tetap perlu
untuk di junjung tinggi mengingat posisi geografis Kabupaten Pinrang
berhadapan dengan Selat Makassar.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 33
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 34
2.1.4. Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang 361.293 jiwa pada Tahun 2013 (Data
BPS 2014), terdiri dari laki-laki sebanyak 175.115 jiwa (48,47 %) dan perempuan
sebanyak 186.178 jiwa (51,53 %). Jumlah ini meningkat 1,00 % dibandingkan Tahun
2012, di mana pada Tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Pinrang mencapai lk
360.019 jiwa, terdiri atas : laki-laki 174.667 jiwa (48,52 %) dan perempuan 185.352
jiwa (51,48 %).Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur
pada Tahun 2013, jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 Tahun)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 35
mencapai 62,82 %,jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 Tahun) mencapai
30,81 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 Tahun ke atas) mencapai
6,37 %. Jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 Tahun) mengalami
peningkatan sebesar 1,86%, demikian pula dengan jumlah penduduk kelompok
umur tua (65 Tahun ke atas) mengalami kenaikan 1,02, sedangkan jumlah
penduduk kelompok umur muda (0-14 Tahun) menurun 2.88 %.
Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN
SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN PADA BTAHUN 2018
TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA SECARA DINAMIS MELALUI HARMONISASI KEHIDUPAN, AKSELERASI PRODUKTIVITAS KAWASAN, DAN REVITALISASI PERAN POROS UTAMA PEMENUHAN PANGAN NASIONAL
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 123
1. Mewujudkan masyarakat berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradap berdasarkan falsafah pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berbudaya saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum
4. Mewujudkan Indonesia Aman, damai dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan Nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.
Misi 1. Melanjutkan Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera Misi 2. Memperkuat Pilar Pilar Demokrasi Misi 3. Memperkuat Dimensi keadilan di semua bidang
1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religious dan kerukunan intra dan antar ummat beragama
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan social dan kelestarian lingkungan
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum
6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa.
7. Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik.
1. Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh
2. Memperkokoh toleransi, soliditas dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi
3. Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumberdaya manusia
4. Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
6. Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan
7. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup
PRIORITAS
PRIORITAS/
AGENDA TUJUAN TUJUAN
Peningkatan Kemampuan SDM dan Teknologi
Kondisi aman dan damai yang makin mantap
Kesejahteraan rakyat terus membaik
Pelaksanaan Pembangunan yang berkelanjutan
Daya saing semakin kuat dan kompetitif
Ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan energy
Terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh
Agenda I Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Rakyat Agenda II Perbaikan tata kelola Pemerintahan Agenda III Penegakan Pilar Demokrasi Agenda IV Penegakan hukum dan Pemberantasan korupsi
1. Meningkatkan kualitas kehidupan religious masyarakat dan kerukunan intra dan antar ummat beragama
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, meningkatkan kualitas kesejahteraan social, meningkatkan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam
3. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, meningkatkan akses dan layanan kesehatan , meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur
1. Meningkatkan kualitas ibadah dan pengamalan agama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat
2. Meningkatkan ketahanan budaya dalam menghadapi dinamika perubahan
3. Mewujudkan karakter pemuda dan remaja serta masyarakat secara umum berbasis kearifan local
4. Mewujudkan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat
5. Menguatkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 124
4. Meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan kerja sama antar kabupaten/kota serta sinergitas nasional dan global
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum, meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak.
6. Memelihara ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, memelihara harmoni social dan kesatuan bangsa.
7. Mewujudkan Pemerintahan yang baik.
toleransi dan kohesivitas sosial serta kesatuan bangsa
6. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan politik
7. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan partisipasinya dalam pembangunan
8. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
9. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
10. Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia
11. Meningkatkan kordinasi penanggulangan kemiskinan
12. Mengembangkan daya tarik investasi
13. Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
14. Meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan
15. Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan social
16. Memantapkan kualitas sistem dan tata kelola pelayanan public
17. Mewujudkan percepatan reformasi birokras
18. Mengembangkan kawasan terpadu dan cepat tumbuh
19. Mengembangkan sistem agribisnis dan agroindustri
20. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur wilayah
21. Memelihara daya dukung lingkungan hidup
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 125
Tabel . 2.189
Target Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
142 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (31.629.744.523,74) (31.921.033.552,23) (12.498.867.591,22) (9.567.897.143,60) (7.524.285.360,98)
143 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (31.629.744.523,74) (31.921.033.552,23) (12.498.867.591,22) (9.567.897.143,60) (7.524.285.360,98)
144 Jumlah Ekuitas Dana Lancar (19.714.096.989,95) (9.380.365.492,30) 6.962.431.861,48 27.253.701.919,27 69.689.284.478,56
- - - - -
145 EKUITAS DANA INVESTASI - - - - -
146 Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 27.523.449.315,61 27.625.969.422,61 23.036.183.111,00 20.076.650.179,75 19.863.332.404,75
147 Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 27.523.449.315,61 27.625.969.422,61 23.036.183.111,00 20.076.650.179,79 19.863.332.404,75
148 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 1.619.076.915.719,00 1.754.010.009.677,00 2.310.350.176.265,00 1.969.191.659.250,00 1.832.620.773.428,98
149 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 1.619.076.915.719,00 1.754.010.009.677,00 2.310.350.176.265,00 1.969.191.659.250,00 1.832.620.773.428,98
150 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 17.478.268.716,59 13.976.333.537,09 4.832.636.636,32 1.426.802.317,00 10.004.260.814,38
151 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 17.478.268.716,59 13.976.333.537,09 4.832.636.636,32 1.426.802.317,00 10.004.260.814,38
152 Dana Yang harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang (804.657.483,70) (643.725.986,96) (482.794.490,22) (321.862.993,48) (160.931.496,74)
153 Dana Yang harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang (804.657.483,70) (643.725.986,96) (482.794.490,22) (321.862.993,48) (160.931.496,74)
154 Jumlah Ekultas Dana Investasi 1.663.273.976.267,50 1.794.968.586.649,74 2.337.736.201.522,10 1.990.373.248.753,27 1.862.327.435.151,37
155 EKUITAS DANA CADANGAN - - - - -
156 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - - - - -
157 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - - - - -
158 REKENING KORAN - PPKD - - - - -
159 Rekening Koran - PPKD - - - - -
160 Rekening Koran - PPKD - - - - -
161 Jumlah Ekultas Dana Cadangan - - - - -
162 JUMLAH EKUITAS DANA 1.643.559.879.277,55 1.785.588.221.157,44 2.344.698.633.383,58 2.017.626.950.672,54 1.932.016.719.629,93
163 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1.676.137.563.804,99 1.818.411.278.582,63 2.359.487.892.298,02 2.027.542.793.661,62 1.939.737.495.604,65
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 137
Memperhatikan tabel 3.4. bahwa dari aspek Kewajiban daerah terlihat bahwa
kewajiban pemerintah daerah dari tahun ke tahun mengalami penurunan yaitu pada
tahun 2009 sebesar Rp. 32,57 milyar turun menjadi Rp. 7,72 Milyar, sedangkan
equitas dana lancar memperlihatkan posisi sisa lebih perhitungan juga mengalami
peningkatan dari tahun 2009 s/d tahun 2013, meskipun terjadi penurunan pada
tahun 2011.
Berdasarkan data neraca daerah Kabupaten Pinrang sebagaiamana yang
diperlihatkan pada tabel 3.4. serta hasil perhitungan rasio keuangan daerah
sebagaimana yang disajikan pada tabel 3.5. Analisa Rasio Keuangan daerah
Kabupaten Pinrang tahun 2009-2013, menunjukkan bahwa Kemampuan keuangan
daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam kondisi sehat sebagaiamana yang
ditujukkan oleh neraca serta rasio-rasio keuangan tahun 2009-2013 yang hasilnya
menunjukkan kondisi positif.
Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 s/d Tahun 2013
No. Uraian 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%)
1 2 3 4 5
1. Rasio lancar (Current ratio) 1,49 3,48 10,22
2. Rasio quick (quick ratio) 1,16 3,4 9,31
3. Rasio total hutang terhadap total asset
0,006268 0,004891 0,00398
4. Rasio hutang terhadap modal 0,006308 0,004915 0,003996
5. Rata-rata umur piutang 1,34 1,46 1,4
6. Rata-rata umur persediaan
dst Rasio ... (lainnya)
Sumber: DPPKAD Kabupaten Pinrang 2014
Rasio lancar (current ratio) adalah rasio keuangan yang menyajikan pengukuran
kemampuan sumber daya dalam bentuk asset lancar untuk menyelesaikan setiap
kewajiban jangka pendek pemerintah daerah yang telah jatuh tempo sampai dengan
12 bulan dari tanggal neraca (rasio yang tujuannnya melihat likuiditas yaitu
kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, semakin tinggi angka rasio
tersebut semakin baik, (makin besar dari 1 %, maka rasio ini makin baik).
Rasio cepat (quick ratio) adalah rasio keuangan yang menyajikan pengukuran
kemampuan aset lancar dalam bentuk kas dan setara kas untuk menyelesaikan
setiap kewajiban jangka pendek pemerintah daerah yang telah jatuh tempo sampai
dengan 12 bulan dari tanggal neraca (rasio yang tujuannya melihat likuiditas yaitu
kempuan memnuhi kewajiban jangka pendek, semakin tinggi angka tersebut
semakin baik (makin besar dari 1 % , maka rasio ini makin baik).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 138
Rasio lancar dan rasio cepat Kabupaten Pinrang tahun 2011-2013 (lebih
besar dari 1%) menunjukkan bahwa semua kewajiban jangka pendek pemerintah
Kabupaten Pinrang dalam periode tersebut dapat didanai dari asset lancar dalam
periode yang sama, apabila kewajiban jangka pendek tersebut jatuh tempo.
Rasio total hutang terhadap asset adalah rasio keuangan yag menyajikan
bahwa setiap kewajiban pemerintah daerah mampu didanai dengan aset pemerintah
daerah (rasio yang tujuannya melihat solvabilitas yaitu kemampuan Pemerintah
daerah memenuhi atau melunasi kewajiban totalnya, semakin tinggi angka rasio
total hutang terhadap total asset (aktiva) semakin beresiko/Tidak baik (makin kecil
dari 1 %, maka rasio ini makin baik).
Rasio hutang terhadap modal adalah rasio yang menyajikan bahwa setiap
kewajiban pemerintah daerah mampu didanai dengan ekuitas dana/modal
pemerintah daerah (rasio yang tujuannya melihat solvebilitas yaitu kemampuan
pemerintah daerah memenuhi kewajiban totalnya, semakin tinggi angka rasio
hutang terhadap modal, semakin beresiko/tidak baik (makin kecil dari 1 %, maka
rasio ini makin baik).
Rasio total hutang terhadap total aset dan Rasio total hutang terhadap modal
Kabupaten Pinrang tahun 2011-2013 (lebih kecil dari 1%) menunjukkan bahwa
semua total kewajiban pemerintah Kabupaten Pinrang dalam periode tersebut
dapat didanai dari ekuitas dana/modal dalam periode yang sama, apabila kewajiban
tersebut jatuh tempo.
Rata-rata umur piutang adalah pengukuran aktivitas keuangan yang
menyajikan bahwa secara rata-rata piutang dapat ditagih dalam jangka waktu
beberapa hari oleh pemerintah daerah.
Rata-rata umur piutang Pemerintah Kabupaten Pinrang dari tahun 2011-2013
dari hasil perhitungan yang diperoleh sebesar 1,34% pada tahun 2011 dan 1,40 %
pada tahun 2013 artinta bahwa piutang pemerintah Kabupaten Pinrang dapat
terealisasi menjadi kas dalam waktu 2 (dua) hari.
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam
perencanaan pembangunan, sehingga analisis kondisi dan proyeksi keuangan
daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai
rencana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum
dan pembangunan daerah secara umum, oleh karena itu, upaya optimalisasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 139
sumber-sumber pendapatan daerah perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan
secara terpadu dan sinergi antar SKPD/Unit kerja Pengelola pendapatan Daerah.
Pemerintah Kabupaten Pinrang sejak tahun 2012 sampai tahun 2013 telah
memperoleh penilaian atas hasil pemeriksaaan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat tertinggi
yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan memperoleh predikat WTP
selama 2 tahun berturut turut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten
Pinrang dalam pengelolaan keuangan daerah, hal ini sejalan dengan prioritas
pertama RPJMN 2010-2014 yakni Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Pemerintahan.
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
a. Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk mencapai target pendapatan
daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan
Daerah, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dalam rangka
memaksimalkan kemampuan keuangan daerah tanpa mengenyampingkan fungsi
pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik. Kebijakan pendapatan daerah
dituangkan dalam beberapa tindakan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kemampuan manajerial SKPD pengelola pajak dan retribusi
daerah khususnya pajak dan retribusi yang diperkirakan potensinya belum
terealisir secara optimal;
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi melalui perencanaan target,
pengawasan, dan evaluasi yang konsisten;
3. Secara proaktif berupaya mendapatkan informasi kebijakan tentang
pengalokasian dana/program/kegiatan dari APBN dan APBD Provinsi serta dari
lembaga pemerintah non departemen, baik dalam rangka realisasi dana
perimbangan maupun penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
4. Mengembangkan strategi kreatif untuk meningkatkan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah, diantaranya optimalisasi manajemen kas daerah tanpa
mengganggu substansi proses pembangunan; dan
5. Mengupayakan peningkatan capaian penerimaan pendapatan dari pemerintah
pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan porsi bagi hasil dan insentif
yang lebih besar.
Untuk mewujudkan kebijakan pendapatan sebagaimana tersebut di atas,
pengelolaan pendapatan daerah perlu dilakukan secara profesional serta adanya
inovasi dan kreasi dari SKPD penghasil PAD, sehingga upaya penggalian dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 140
upaya untuk memaksimalkan pencapaian pendapatan daerah dapat dilakukan.
Secara garis besar upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah:
1. Optimalisasi penerimaan daerah, khususnya PAD berdasarkan potensi dan
regulasi yang sudah ada, melalui manajemen operasional pemungutan,
diantaranya dengan mencegah kebocoran penerimaan pendapatan daerah
semaksimal mungkin dan memotivasi aparat pemungut untuk berupaya secara
optimal memenuhi target yang ditetapkan;
2. Pengembangan koordinasi secara sinergis dengan pemerintah pusat dan
pemerintah provinsi untuk mendapatkan alokasi anggaran APBD dan APBD
Provinsi baik berupa tambahan dana perimbangan, bagi hasil, dan bantuan
keuangan maupun melalui dana tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi;
3. Meningkatkan fungsi-fungsi manajemen penerimaan bagi SKPD penghasil dan
instansi terkait serta koordinasi yang terpadu terhadap seluruh stakeholder;
4. Mengupayakan pengelolaan aset dan sumber daya yang dimiliki pemerintah
daerah secara lebih profesional tanpa mengenyampingkan fungsi pemerintah
daerah sebagai lembaga pelayan publik.
b. Kebijakan Belanja Daerah
Tabel 3.6. yang disajikan akan menampilkan perbandingan antara total
belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total belanja lainnya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 152
3.3.2. Proyeksi SilPA Proyeksi SiLPA tahun 2014-2019 menggunakan data SiLPA kurun waktu
ditunjukkan melalui Tabel 3.11 dimana diketahui tingkat pertumbuhan SiLPA yang
cukup besar yaitu 70,28% namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa
tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan
lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan atau dengan asumsi bahwa SilPA harus mampu menutup defisit
anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD maka diperoleh proyeksi SiLPA berikut
ini :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 153
Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Pinrang dalam jangka waktu lima tahun mendatang tahun 2014-2019, disajikan pada tabel 3.15 dan tabel 3.16 sebagai berikut:
Sumber : Dinas PPKAD Kab. Pinrang Tahun 2014
Tabel. 3.15. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1
Pertumbuhan PDRB
Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8-8,5 berada pada rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dapat disertai Pemerataan.
Pertumbuhan Ekonomi masih didominasi faktor konsumsi ketimbang faktor investasi sehingga menyebabkan pertumbuhan yang tidak berkualitas dan belum merata.
Peningkatan dan Pemerataan kemampuan daya beli masyarakat
Terbukanya kesempatan kerja
Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
Peningkatan kegiatan usaha ekonomi
1.2 Laju Inflasi Kabupaten Menekan laju inflasi dibawah rata-rata Provinsi Sul-Sel. Sekitar 4,2 s/d 5,25.
Laju inflasi dipengaruhi oleh turunnya nilai uang (naiknya harga barang pada umumnya/khususnya barang impor)/nilai Dollar
Upaya Pemerintah untuk meningkatkan tabungan masyarakat
Kebijakan fiscal (Menaikkan pajak)
Pengendalian harga dan distribusi barang.
1.3 PDRB Perkapita Pendapatan perkapita signifikan meningkat, Pertumbuhan Ekonomi, Provinsi dan Nasional.
Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk.
Belum optimalnya Peningkatan nilai produksi masing-masing kelompok usaha.
Hingga September 2013 penduduk miskin mencapai 18,672 RTM atau 5,20 % dan jumlah penduduk Kab.Pinrang 360.019 atau berada dibawah rata-rata (11,66 %)Provinsi.
Kurangnya lapangan kerja baru dan akses ke lapangan pekerjaan
Kurangnya inovasi baru.
Mengembangkan kwirausahaan dengan pengembangan komoditas unggulan daerah.
Percepatan penciptaan lapangan wirausaha baru.
Peningkatan Inovasi baru berbasis Inovasi Teknologi Tepat guna.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 160
Penurunan angka kriminalitas guna mendukung Kab.pinrang wilayah yang aman dan tertib, untuk berinvestasi.
Penanganan Laporan masyarakat yang memakan waktu yang lama.
Sosialisasi Peraturan-peraturan yang berhubungan pelanggaran.
Peningkatan peran dan tanggungjawab masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya dan sebagai saksi.
Peningkatan Penanganan Laporan tindak kriminal dengan tepat.
Pelatihan pra generasi muda.
II Fokus Kesejahteraan Masyarakat
1. Pendidikan
1.1 Angka Melek Huruf Sangat rendah dibanding target Provinsi (2012:88,73). Pinrang (2012 : 99,86)
Kegiatan-kegiatan pelatihan seperti program Koran ibu, kelompok belajar masyarakat (KBM), Kelompok belajar Usaha (KBU) Frekuensinya masih sangat rendah.
Banyak lansia yang tidak bisa membaca.
Angka partisipasi sekolah masih rendah (SD, SMP, SMA sederajat)
Memfasilitasi ke desa untuk mengoptimalkan kelompok belajar masyarakat; memfasilitasi ke desa untuk mengoptimalkan kelompok belajar usaha; peningkatan koordinasi dengan sinergitas antar pemangku kepentingan.
Mengembangkan Perpustakaan Taman Desa.
Peningkatan sarana pendidikan melalui mobil unit perpustakaan keliling
1.2 Angka rata-rata lama sekolah
Angka rata-rata lama sekolah berada dibawah target prestasi pada tahun 2012, Provinsi sebesar 7,92 dan Kabupaten 7,25.
Masih rendahnya tingkat kualitas partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan.
Meningkatnya kualitas layanan pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan.
Meningkatnya partisipasi orang tua murid membina anaknya di luar sekolah
1.3 Angka Partisipasi pasar SD/MI
Menurun dari tahun 2008-2012 (110, 80-102, 09) Kurangnya akses dan layanan pendidikan di jenjang SD/MI
Dengan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap akses sekolah dijenjang SD, maka jenjang berikutnya diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan terutama pada perluasan akses dan layanan pendidikan.
1.4 Angka pendidikan yang ditamatkan
Dominan penduduk angkatan kerja adalah pendidikan SD, SMP, semakin lama semakin menurun presentasenya.
Masih rendahnya akses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena faktor biaya.
Meningkatnya jumlah penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
1.5 Angka Partisipasi murni
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 161
Meningkatkan kualitas dan Ketrampilan tenaga kerja
Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja berakibat rendahnya daya saing tenaga kerja di pasar kerja atau lowongan kerja tidak terpenuhi karena ketidaksesuaian kompetensi yang dibutuhkan.
Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) meningkatkan kompetensi tenaga kerja dengan menitik beratkan pada pelatihan berbasis kompetensi.
III Fokus Seni Budaya dan Olahraga
1. Kebudayaan
1.1 Jumlah Klub Olahraga Peningkatan jumlah dan kualitas klub olahraga Belum meratanya penyediaan klub olahraga yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai;
Peningkatan jumlah dan pembinaan kualitas klub olahraga;
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pola hidup sehat melalui olahraga;
Peningkatan upaya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana klub olahraga
I Fokus Layanan Urusan Wajib
1. Pendidikan
1.1 Pendidikan Dasar
1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah Angka partisipasi sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2009-2013. APS SD/MI (7-12 tahun) meningkat dari 95,40 % pada tahun 2009 menjadi 97,16 persen pada tahun 2013. mengalami peningkatan sebesar 2,23 persen partisipasi sekolah diatas rata-rata provinsi.
Angka partisipasi sekolah masih dibawah rata-rata karena masih kurang pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan terutama di wilayah pedesaan/pegunungan.
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan menjadikan pada semua jenjang.
1.1.2 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia
Pada tahun 2009 rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk pendidikan dasar
Belum meratanya sebaran jumlah sekolah pada daerah-daerah tertentu.
Perlunya pemerataan pembangunan sekolah khusunya di daerah-daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 163
sekolah. adalah sebesar 142,5 kemudian pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 133,8.
terpencil/pegunungan.
1.1.3 Rasio guru/murid Rasio dari tahun 2009 ke 2013 mengalami penurunan tetap lebih tinggi dari rasio ideal 1 : 25 begitu pula untik SMP/MTs terlihat rasio menurun bahkan lebih rendah dibanding rasio SD.
Formasi kebutuhan khususnya untuk daerah terpencil/gunung kurang diminati calon pendidik.
Program Pemerataan guru belum dioptimalkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik.
Diperlukan koordinasi antara pusat, provinsi dan Kabupaten dalam sistem rektrutmen penerimaan pegawai khususnya untuk guru/pendidik
Perlu dibangun sistem pemerataan dengan berbasis teknologi yang disesuaikan kualifikasi dan kompetensi pendidik.
1.1.4 Rasio guru/murid perkelas rata-rata
Rasio guru/murid/kelas rata-rata untuk SD bervariasi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 begitu pula rasio murid/kelas tidak melampaui standar ideal 1 : 32 Namun demikian rasio murid/kelas SMP melampaui standar ideal dan tertinggi di tahun 2013 untuk SMP mencapai 1 : 40.
Formasi kebutuhan khususnya untuk daerah terpencil dan kepulauan kurang diminati.
Program pemerataan guru belum dioptimalkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik
Di perlukan koordinasi antara pusat, provinsi dan Kabupaten dalam system rekrutmendan penerimaan pegawai khususnya untuk guru/pendidik.
Perlu dibangun system pemerataan dengan berbasis teknologi informasi yang disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik.
1.2 Pendidik Menengah
1.2.1 Angka Partisipasi Sekolah Capaian APS masih dibawah rata-rata, Sulawesi Selatan 59,55 % ditargetkan capaian indikatornya minimal sama dengan capaian Provinsi Sul-Sel.
Pertumbuhan jumlah penduduk usia 16-18 tahun, belum sepenuhnya diimbangi dengan pertumbuhan sekolah dijenjang Menengah.
Memfasilitasi UPTD Kecamatan kab./kota untuk menganalisis data pendidik agar ditetapkan jenis type sekolah perlu ditempuh dalam suatu lokasi.
Koordinasi yang intensif ke pusat untuk peningkatan beasiswa miskin dan Unit Cost BOS SMA.
1.2.2 Rasio ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dijenjang pendidikan menengah dari tahun 2009 sampai dengan 2013 cenderung menurun. Tahun 2009 = 5, tahun 2012=4.
Beberapa lokasi/ pemukiman penduduk, geografisnya sulit dijangkau dengan kendaraan roda 4, sehingga masih ada usia sekolah pendidikan menengah tidak melanjutkan sekolahnya.
Perlu dibuka jelas jauh didaerah terpencil/pegunungan.
1.2.3 Rasio guru terhadap murid Capaian rasio guru terhadap siswa untuk jenjang Distribusi penempatan dan Pemerataan guru Diintensifkan koordinasi dan konsultasi pusat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 164
pendidikan menengah belum memenuhi rasio ideal 1 : 25 pinrang pada tahun 2013 mencapai 1 : 38.
belum optimal. dan Provinsi.
1.2.4 Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata.
Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata selama periode 2009-2014 menunjukkan rasio yang memadai walaupun bervariasi. Namun demikian rasio murid/kelas dari tahun 2009 s/d 2013 semuanya melampaui standar ideal 1 : 32 sesuai standar pelayanan minimal pendidikan.
Kurangnya ruang kelas untuk memperbanyak kelompok belajar.
Difasilitasi untuk penambahan ruang kelas baru atau ruang teori.
1.2.5 Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
pada tahun 2013 Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
Program pendidikan gratis.
1.3 Fasilitas Pendidikan
1.3.1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik.
Kondisi sarana pendidikan utamanya ruang kelas SD. Tahun 2013 kondisi ruang kelas yang rusak mencapai 15 % atau yang baik mencapai 85%
Kurangnya Anggaran Pembangunan.
Banyaknya Sekolah sudah tua dan perlu direhabilitasi.
Perlu penempatan/aturan lebih awal di terima Kabupaten. Diintensifkan penggunaan DAK lebih banyak ke perbaikan sarana kelas.
Peninjauan prioritas/strong point usulan daerah kabupaten ke Musrenbang lebih fokus ke perbaikan sarana kelas.
1.3.2 Sekolah pendidikan SMP/Mts dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik.
Kondisi sarana pendidikan untuk SMP dan SMA sederajat terjadi peningkatan perbaikan sarana. Dari tahun 2009 kondisi baik untuk SMP 70% naik menjadi 90% ditahan 2013. Begitu pula untuk SMA dari 62% tahun 2009 naik/ada perbaikan sehingga menjadi 86%. Tahun 2013.
Minimnya anggaran tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada.
Dukungan dana lain yang tidak hanya bersumber dari APBD
Koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Pusat perlu ditingkatkan.
1.4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1.4.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
APK PAUD Pinrang mengalami peningkatan. Tahun 2009 (47,69) sampai 2013 (50,40). Namun demikian masih dibawah rata-rata Provinsi tahun 2009 (50,84) dan 2013 (55,24)
Partisipasi Masyarakat kurang minat menyekolahkan anaknya di Usia dini.
Biaya Penyelenggaraan pendidikan di Lembaga PAUD terbatas.
Sosialisasi tenaga pendidikan bagi anak usia dini berbagai media dan dakwah.
Mendorong masyarakat membuka dan membentuk lembaga PAUD.
Fasilitas bantuan subsidi kepada lembaga PAUD.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 165
Rasio menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2009 untuk SD = 2.35 menjadi 1.20 pada tahun 2013. Namun demikian baik untuk SD, SMP dan SMA angka putus sekolah diupayakan dibawah 1 %.
Tidak optimalnya pendataan dan analisisnya terhadap penyebab putus sekolah
Bantuan subsidi belum memenuhi target dan sasaran.
Pemantapan pendataan pendidikan terutama peneyebab putus sekolah Program retrival perlu dikembangkan,diupayakan kembali.
1.5.3. Angka putus sekolah (APS)SMA /SMK/MA
Menurunnya Angka Putus Sekolah pada tingkat sekolah menengah atas (SMA)
Masih terbatasnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
Meningkatnya dukungan terhadap dukungan pelayanan pendidikan.
1.6 Angka Kelulusan
1.6.1 Angka kelulusan (AL) SD/MI
Meningkatnya angka kelulusan pada jenjang sekolah Dasar (SD) Mencapai 100 %.
Terbatasnya alat peraga keterampilan siswa di sekolah.
Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik
Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk Fasilitasi penyediaan saranan dan Prasarana pembelajaran yang berkualitas.
1.6.2 Angka Kelulusan (AL)SMP/MTs
Meningkatnya angka kelulusan pada jenjang Sekolah menengah Pertama (SMP) mencapai 100%.
Terbatasnya alat peraga keterampilan siswa disekolah.
Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik.
Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas.
1.6.3. Anka Kelulusan (AL) SMA/SMK/SM
Meningkatnya angka kelulusan pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) mencapai 100 %.
Terbatasnya alat peraga ketrampilan siswa di sekolah.
Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik
Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk fasilitas penyediaan sarana dan prasarana
1.6.4 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Angka melanjutkan untuk SD/MI ke SMP/MTs meningkat dari tahun 2009 mencapai 70% menjadi 90% pada tahun 2012. Namun harus diupayakan mencapai standar ideal 98%
Terbatasnya kemampuan ekonomi orang tua siswa untuk membiayai anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi
Difasilitasi bantuan subsidi untuk pembiayaan ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP ke SMA dan SMA ke perguruan tinggi)
1.6.5 Angka melanjutkan (MA) Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs ke Terbatasnya kemampuan ekonomi orang tua Difasilitasi bantuan subsidi untuk pembiayaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 166
SMA/SMK/MA siswa untuk membiayai anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi.
ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP ke SMA dan SMA ke perguruan tinggi)
1.6.6 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Persentase guru berkualifikasi dari SD ke SM mengalami peningkatan baik di jenjang SD maupun SM Dari tahun 2009, jumlah guru yang disertifikasi 199 pada tahun 2009, naik menjadi 2.352 pada tahun 2013
Masih rendahnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Adanya program gratis peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui boarding school di UKM/PTN/PTS
2. Kesehatan
2.1 Rasio posyandu per satuan balita
Meningkatnya rasio posyandu per satuan balita Menurunnya jumlah balita yang dilayani di posyandu.
Meningkatnya pemerataan posyandu.
2.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk.
Rasio puskesmas tahun 2013 sebesar 5/100.000 penduduk, berarti 1 PKM melayani 20.000 Penduduk. Rasio Pustu tahun 2013 sebesar 15/100.000 penduduk, berarti 1 Pustu melayani 6.667 Penduduk
Belum optimalnya penyediaan jumlah fasilitas kesehatan yang didukung oleh ketersediaan tenaga medis.
Peningkatan jumlah pemerataan fasilitas kesehatan.
Koordinasi antar tingkatan pamerintahan untuk penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang berkualitas.
2.3 Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk
Rasio RS tahun 2013 sebesar 1,14/100.000 penduduk. Artinya 1 RS sudah melayani kurang dari 100.000 Penduduk.
Jika Rasio RS terhadap penduduk sudah mencukupi, namun jumlah tempat tidur kelas III masih kurang.
Perlu peningkatan kelas Rumah sakit
Peningkatan jumlah tempat tidur kelas III.
2.4 Rasio Dokter persatuan penduduk
Capaian rasio tenaga 2013 : dr spesialis 5/100.000 penduduk, dr. umum 15/100.000 pddk, dr. gigi 7/100.000 penduduk
Tidak meratanya persebaran dokter di daerah-daerah terpencil/pegunungan.
Perlu dibuat regulasi/aturan agar perekrutan tenaga kesehatatan disesuaikan dengan kebutuhan di unit pelayanan kesehatan.
2.5 Rasio tenaga medis persatuan penduduk
Meningkatkan jumlah tenaga medis terutama didaerah-daerah terpencil/pegunungan/pesisir
Kurangnya minat tenaga medis untuk ditempatkan di daerah pegunungan/Pesisir pantai.
Meningkatkan insentif tenaga medis khususnya di daerah-daerah terpencil yang mengarah pada pemerataan persebaran tenaga medis.
2.6
Cakupan komplikasi
Capaian tahun 2013 sebesar 60,28% masih
Kemampuan Bidan untuk mengidentifikasi
Peningkatan kapasitas Bidan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 167
Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga ahli kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Capaian tahun 2013 sebesar .......…%, sudah melebihi target (95%).
Tidak semua Bidan Desa menetap di Wilayah kerjanya.
ANC (Antenatal Care) terpadu yang berkualitas belum optimal
Tidak semua Persalinan oleh Tenaga kesehatan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Penegakan Regulasi tentang Bidan Desa
Peningkatan Kapasitas SDM kesehatan
Peningkatan fasilitas pelayanan KIA di sarana Pelayanan Kesehatan
2.8 Cakupan Balita Gizi buruk mendapat Perawatan
Capaian 2013 sebesar 100 % sudah sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan
Dari jumlah yang dirawat tidak seluruhnya sembuh/pulih. Hal ini disebabkan :
Adanya penyakit penyerta.
Penanganan Medis secara intensif
Penanganan gizi buruk di tingkat Rumah Tangga (Pasca Rawat).
2.10 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD.
Capaian tahun 2013 sebesar 100 % telah melebihi target 100%
Angka bebas jentik masih rendah.
Masih terjadi KLB DBD dibeberapa lokasi.
Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
Penyemprotan lingkungan Rumah warga.
2.1.1 Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Capaian 2009-2013 telah mencapai 100 % dan telah sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan.
Masih sering terjadi pembebanan biaya tambahan pada masyarakat miskin (khususnya biaya obat dan darah)
Peningkatan ketersediaan obat di rumah sakit/Balai Kesehatan Masyarakat.
Membuat Jejaring antara Rumah sakit dengan Penyedia Layanan daerah.
2.1.2 Cakupan Kunjungan Bayi Indikator ini sudah melebihi target yang ditetapkan. Indikator ini ditargetkan sebesar 88% dan pada tahun 2013 telah berhasil dicapai sebesar 97,40 %
Kurangnya perhatian ibu Bayii atau kurang informasi
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap Bayi melalui peningkatan kapasitas petugas dan ketersediaan sarana dan Prasarana.
2.1.3 Cakupan Pembantu Puskesmas
Peningkatan jumlah dan Pelayanan PUSTU pada wilayah pegunungan/pesisir.
Belum meratanya akses dan kualitas cakupan pelayanan Puskesmas dan Pustu/Poskesdes.
Penigkatan dan Pemerataan jumlah PUSTU yang didukung oleh infrastruktur dan SDM yang memadai.
3. Pekerjaan Umum
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 168
3.1 Proporsi Panjang Jaringan jalan dalam kondisi baik
Kinerja Transportasi jalan ditunjukkan dengan bertambahnya kapasitas jaringan jalan dari 499 km pada tahun 2009 menjadi 573,61 km pada tahun 2013 dengan kondisi baik mencapai 28,13 % (161,38 Km), Sedang rusak 308,54 Km (53,78%) dan rusak berat 103,69 Km ( 18,07%).
Rendahnya kinerja jaringan anggaran jalan. Prioritisasi Pembangunan dan Preservasi jalan pada kawasan strategis di desa-desa.
3.2 Rasio Jaringan Irigasi Meningkatkan rasio jaringan irigasi, dan efektifitas dan efisiensi pengelolaan jaringan irigasi saat ini 1 Km jaringan irigasi mengairi lahan budidaya seluas ………………km2, tingkat efektifitas pengelolaan jaringan irigasi saat ini 81 % yang menunjukkan bahwa masih terdapat 1 % luas lahan budidaya yang belum terairi, sedangkan tingkat efisiensi menunjukkan bahwa petani belum mampu untuk mengelola sumberdaya secara sepadan.
Masih besarnya persentase lahan budidaya yang belum terairi dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya air.
Terbatasnya koordinasi antar provinsi dan Pusat (Balai besar PSDA).
Peningkatan rasio lahan budidaya yang terairi oleh jaringan irigasi dan peningkatan kemampuan petani untuk mengelola Sumberdaya air.
3.3 Rasio Tempat ibadah persatuan penduduk
1,39 pada tahun 2013 Masih terbatasnya ummat shalat berjamaah di masjid setiap waktu.
Masjid, terisi minimal 75 % jamah setiap waktu shalat.
3.4
Persentase rumah tinggal bersanitasi.
Persentase Rumah tangga bersanitasi adalah 1%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari 99% rumah tangga yang belum mengakses sanitasi.
Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap rumah tangga serta belum diterapkannya PHBS oleh Masyarakat.
Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak.
Peningkatan Pemahaman masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat melalui pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di sekolah dan tempat umum serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan.
3.5 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk.
Rasio Daya Tampung TPS terhadap jumlah penduduk adalah 0,23 yang menunjukkan bahwa TPS hanya dapat menampung sampah terhadap 23 orang setiap 1.000 penduduk di Kab.Pinrang.
Pesatnya laju pertambahan dan aktivitas penduduk belum didukung oleh keberadaan sarana persampahan berupa TPS serta institusi pengelola yang memadai.
Peningkatan jumlah sarana persampahan pada tiap lingkungan permukiman secara berimbang dengan jumlah penduduk yang ditunjang oleh institusi pengelola yang professional;
Mengurangi timbunan sampah dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 169
3.6 Rasio Rumah Layak Huni Rasio rumah layak huni sebesar 0,23 menunjukkan bahwa masih terdapat 0,60 penduduk yang belum menempati rumah layak huni.
Masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan.
Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang layak melalui melalui fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan fasilitasi penyediaan rumah susun.
Peningkatan jaminan kualitas perumahan dengan menerapkan standarisasi perijinan dalam membangun rumah khususnya bagi MBR.
3.7 Rasio Pemukiman layak huni
Rasio pemukiman layak huni menunjukkan bahwa…………………
Masih terdapat 13,89 % luasan kawasan permukiman yang belum layak huni.
Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dasar, prasarana dan fasilitas umum yang memadai dan terpadu.
3.8 Lingkungan Permukiman Peningkatan kualitas lingkungan Belum optimalnya cakupan pelayanan dan Permukiman.
Peningkatan kualitas dan cakupan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan permukiman.
4. Perumahan
4.1 Rumah Tangga Pengguna air bersih
Akses masyarakat terhadap air bersih telah mencapai………………..% yang menunjukkan bahwa 5.577 sudah terlayani oleh air bersih baik PDAM maupun sumber lainnya yang terlindungi.
Terbatasnya anggaran yang akan dilayani oleh sistem penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum.
Peningkatan cakupan pengguna air bersih khusunya pada masyarakat pedesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan.
4.2 Rumah Tangga Pengguna Listrik
Rumah Tangga pengguna listrik sudah mencapai 78.793 yang sumber utamanya adalah listrik PLN sebesar 100%. Rumah tangga yang menggunakan listrik di Kab.Pinrang di dominasi oleh RT Pengguna listrik dengan daya 900 Watt sebesar 36.450
Persentase pemanfaatan energi baru masih rendah untuk pembangkit listrik baik skala menengah maupun skala kecil masih rendah.
Pengengan dan pemanfaatan potensi energi lokal khususnya energi baru terbarukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik di pedesaan dan melakukan pengembangan Desa Mandiri Energi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 170
Rasio luas pemukiman yang tertata 13,98 persen. Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan pemukiman kumuh.
Optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan permukiman kumuh.
Optimalnya Peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat.
5. Penataan Ruang
5.1 Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB
Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HPL adalah 45.168 menunjukkan bahwa luasan RTH pada wilayah yang ber HPL/HGB luasannya masih besar.
Belum terealisasinya keberadaan RTH khususnya kawasan perkotaan sebagaimana arahan UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang.
Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan meningkatkan upaya pencapaian luasan RTH pada kawasan perkotaan. Pinrang dan kota kecamatan lainnya.
6. Perencanaan Pembangunan
6.1 Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
Desa/Kelurahan telah memiliki RPJP Desa/Lurah. Belum optimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintah guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sarana pembangunan.
Pemda Kabupaten yaitu telah mengacu pada aturan dalam menyusun dokumen perencanaan.
Optimalisasi dan Peningkatan koordinasi dan sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintahan.
6.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA dan Renstra SKPD serta RPJM Desa/Lurah.
RPJMD yang partisipatif dengan semua stakeholders.
Pemda Kabupaten telah mengacu pada aturan dalam menyusun dokumen perencanaan (UU No.25 tahun 2004, PP No.8 tahun 2008 dan permendagri 54 tahun 2010.
Belum optimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintah guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
6.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Semua SKPD Kabupaten memiliki Renstra yang ditetapkan oleh PERKADA.
SKPD Kabupaten telah mengacu pada aturan dalam menyusun dokumen perencanaan.
6.4 Penjabaran Program Konsistensi antara dokumen RKPD dan Dokumen Belum optimalnya konsistensi penjabaran Penyusunan RKPD mengacu dan konsisten
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 171
RPJMD ke dalam RKPD dan renstra SKPD dan RKPD dan Renja SKPD.
Perencanaan Pembangunan (RTR dan RPJMD)/RPJPD.
RPJMD dan RTRW dalam dokumen RKPD. pada dokumen Perencanaan (RTR dan RPJMD) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
7. Perhubungan
7.1 Jumlah uji Kir angkutan umum Darat
Tersedia data KIR kendaraan di Dinas Perhubungan dan Kominfo.
Belum optimalnya penyajian data KIR. Semua Kendaraan di KIR Tepat waktu.
7.2 Jumlah Pelabuhan Laut, Udara dan Terminal darat
Jumlah Pelabuhan laut adalah 1 dan jumlah terminal Bis antar kota 1 dan antar kecamatan 3 unit dan unit rencana pengembangan lapangan terbang Ex.Jepang di Malimpung.
Belum terintegrasinya transportasi antar daerah serta belum optimalnya pengelolaan pelayanan pelabuhan laut Marabombang dan terminal darat.
Belum terbangunnya Bandara. Ex.Jepang di Malimpung.
Peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan pelabuhan laut/terminal dan penerapan sistem transportasi serta peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi khususnya pada kawasan pedesaan.
Tersedia transportasi antara-antara daerah, tujuan wisata dan ekonomi lainnya.
8. Lingkungan Hidup
8.1 Persentase Penanganan sampah
Timbunan sampah pada tahun 2013 sudah mencapai 66,96 M3/tahun yang meningkat dari tahun 2009 yang timbunan sampahnya sebesar 32.258 juta M3/tahun.
Penanganan sampah masih berfokus pada timbunan sampah dan belum melakukan upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya.
Belum optimalnya partisipasi masyarakat tentang kebersihan.
Menigkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan persampahan melalui upaya pengurangan timbunan sampah mulai dari sumbernya dengan penerapan 3R serta optimalisasi kinerja pengelolaan layanan persampahan.
Kesadaran Masyarakat akan pentingnya kebersihan.
8.2 Persentase Penduduk berakses air minum.
Cakupan air bersih di Kab. Pinrang pada tahun 2012 sudah mencapai 6.069 dengan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sudah mencapai 5.577
Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani oleh sistem penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum.
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan pamsimas.
Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarat pedesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 172
Rasio luas permukiman tertata pada tahun 2009 sebesar 61,48 menjadi 86,11 pada akhir tahun 2013. Luasannya meningkat, menjadi 114.346 hektar tahun 2013.
Masih terdapat 0,23% luasan kawasan pemukiman penduduk layak huni.
Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dasar, prasarana dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan.
8.4 Pencemaran status mutu air.
Sampai tahun 2012 telah dilakukan pemantauan pada 5 sungai lintas kecamatan dari 3 sungai lintas yang ada di pinrang.
Belum optimalnya penanganan kerusakan lingkungan akibat rendahnya ketersediaan system data dan informasi yang terintegrasi.
Belum adanya system informasi jarak jauh secara online.
Peningkatan kapasitas SDM dan Institusi serta sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi guna ketetapan perencanaan, monitoring dan Evaluasi.
8.5 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.
Pelaksanaan AMDAL pada tahun 2013 belum ada dari perusahaan yang wajib melaksanakan AMDAL terhadap kegiatannya.
Kualitas dan mutu dokumen AMDAL masih memerlukan peningkatn guna mengoptomalkan upaya mitigasi terhadap pelaksanaan kegiatan guna keberlanjutan lingkungan.
Peningkatan kapasitas SDM dan institusi pengawasan pelaksanaan AMDAL.
8.6 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk.
Rasio daya tamping TPS terhadap jumlah penduduk yang sampai pada tahun 2013 belum mencapai 0,01.
Pesatnya laju pertumbuhan dan aktivitas penduduk belum didukung oleh keberadaan sarana persampahan berupa TPS serta institusi pengelola yang memadai.
Peningkatan jumlah sarana persampahan pada tiap lingkungan permukiman secara berimbang dengan jumlah penduduk yang ditunjang oleh institusi pengelola yang professional; dan meningkatkan peran masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah dengan menerapkan prinsip 3R.
8.7 Penegakan hukum lingkungan
Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dari 4 kasus di tahun 2013 semuanya sudah mendapat penanganan.
Belum optimalnya peran masyarakat dalam memberikan informasi terkait perusakan lingkungan.
Peningkatan kapasitas SDM dan institusi serta sistem informasi lingkungan yang terintegrasi dalam penegakan hukum lingkungan serta sosialisasi dan SOP pengaduan perusakan lingkungan kepada pemangku kepentingan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 173
Sampai dengan tahun 2013, jumlah tanah yang disertifikasi seluas 1.036.663 M2 dengan jumlah bidang sebanyak 600 bidang
Belum terintegrasinya penggunaan tanah dengan RTRWK yang berpotensi meningkatkan ketidakpastian dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Peningkatan ketersediaan informasi mengenai kesesuaian pola tata guna tanah dengan rencana tata ruang.
9.2 Penyelesaian kasus tanah Negara
……………..dari total kasus pada tahun 2013. Kurangnya administrasi pendukung.
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
10.1 Rasio penduduk berKTP persatuan penduduk.
90 % dari total yang memiliki pada tahun 2013. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan.
Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan.
10.2 Rasio bayi berakte kelahiran
70 % dari total kelahiran pada tahun 2013 Kurangnya kesadran masyarakat tentang administrasi kependudukan.
Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan.
10.3 Rasio pasangan berakte nikah
90 % dari total yang menikah tahun 2013 Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan
Peningkatan pelayanan dan pemahaman tentang administrasi kependudukan.
10.4 Kepemilikan KTP 92 % dari total penduduk wajib KTP Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan.
Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan.
10.5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
31.52 % dari total jumlah penduduk Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan
Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan.
10.6 Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten Pinrang
Tersedia database kependudukan skala Kabupaten yang akurat.
Pengoperasian dan pemeliharaan sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIAK) secara terpadu terkendala dengan belum adanya jaringan komunikasi dari direktorat jenderal kependudukan dan Pencatatan sipil pada server yang ada, sehingga proses penyediaan database dilakukan server
Peningkatan kapasitas dan pengetahuan aparatur pemerintah dalam penyusunan database kependudukan yang berkualitas dan akurat.
Peningkatan koordinasi antar tingkatan pemerintahan dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi dan database
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 174
manual melalui back up data kependudukan dari Sistem Informasi administrasi Kependudukan (SIAK) masing-masing kecamatan
kependudukan (Provinsi dan Pusat).
11. Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
11.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
% Partisipasi perempuan di lembaga legislatif baru mencapai 5 %. 31,5 % Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kabupaten Pinrang % partisipasi perempuan di Jabatan struktural pemerintah (eksekutif) baru mencapai 2 %.
Rendahnya persentase perempuan di lembaga legislatif.
Tingginya dominasi laki-laki pada jabatan struktural strategis di Lembaga Pemerintah (eksekutif).
Belum ada kebijakan afirmasi untuk mendorong keterwakilan perempuan di Jabatan strategis pemerintah.
Meningkatkan upaya pendidikan politik bagi perempuan di masyarakat dan lembaga.
Peningkatan kapasitas dan skill caleg perempuan, aktifis organisasi perempuan, tokoh perempuan (Toma, Toga, Toda)
11.3 Rasio KDRT Semakin tahun terjadi penurunan. Tahun 2013 mencapai 2 kasus.
Masih adanya korban KDRT di kalangan Perempuan dan anak.
Belum berjalan secara maksimal fungsi layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kec./Desa dalam lembaga terpadu.
Peningkatan ketahanan keluarga.
Peningkatan Upaya KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada seluruh masyarakat dan lembaga pemerhati Perempuan dan anak, dalam hal pencegahan, deteksi dini, dan Penanganan kasus KDRT.
Optimalisasi Penerapan SPM bidang layanan terpadu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak.
11.4 Partisipasi angkatan kerja Perempuan.
Partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah disbanding laki-laki.
Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan karena terbatasnya akses perempuan di sektor publik sebagai akibat dari budaya patriarkhi.
Peningkatan akses dan partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor strategis.
Memperketat pengawasan penerapan hak perlindungan bagi pekerja perempuan di Perusahaan/Lemabaga swasta.
11.5 Cakupan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.
Penyelesaian kasus pengaduan pada tahun 2013 tidak ada, dan terjadi trend peningkatan kasus KDRT setiap tahun.
belum menyediakan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
Meningkatkan kapasitas lembaga layanan lintas sektor.
Komitmen SKPD dan lembaga terkait layanan perlindungan perempuan dan anak korban
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 175
12.1 Rata-rata jumlah anak. 1,68 anak dari jumlah keluarga pada tahun 2013. Rendahnya kesadaran tanggungjawab kependudukan di kalangan masyarakat dan stakeholders pemerintah.
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keluarga berencana.
Pengelolaan pengendalian penduduk secara holistik lintas sektor.
Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perencanaan kelahiran anak.
Penyebarluasan KIE Genre (Generasi berencana.
12.2 Rasio Akseptor KB Tahun 2013 mencapai 38.777 persen. Terbatasnya tenaga lapangan penyuluh KB, utamanya didaerah terpencil, pegunungan, pesisir pantai.
Membangun jejaring dengan kader/tenaga lapangan sektor lain dan memaksimalkan fungsi tenaga lapangan tersebut terkait urgensi KB melalui peningkatan kapasitas.
12.3 Cakupan peserta KB aktif. 38.701 persen di tahun 2013. Masih rendahnya partisipasi KB pria
Akses ber KB masyarakat miskin dan terpencil (pegunungan dan pesisir) masih rendah.
Mendorong kepesertaan KB Pria.
Mambangun kemitraan dengan lintas stakeholders dan layanan kesehatan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan KB kepada Masyarakat.
12.4 Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
Tahun 2013 = 8.924 KK Tingginya persentase keluarga prasejahtera dan sejahtera I.
Meningkatnya pernikahan dini di kalangan anak remaja.
Penguatan ketahanan ekonomi keluarga
Peningkatan partisipasi berKB
Bimbingan serta pengajaran tentang dampak negative pernikahan dini untuk mendorong pendewasaan usia kawin dan perencanaan keluarga.
13. Sosial
13.1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.
Masih adanya arti sosial di Masyarakat. Terbatasnya dana yang dialokasikan setiap tahun sehingga sarana dan prasarana pendukung sangat terbatas.
Diperlukan peningkatan anggaran dan sasaran pada masing-masing kegiatan.
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
13.2 PMKS yang memperoleh bantuan Sosial
Peningkatan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial.
Belum optimalnya dan akuratnya pendataan PMKS.
Belum tersedianya criteria PMKS yang akan
Optimalisasi peningkatan ketersediaan data PMKS yang akurat.
Memperluas jangkauan pelayanan kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 176
15.2 Persentase Koperasi besar Meningkatnya jumlah koperasi besar sebanyak 3 unit.
Terbatasnya pengelola usaha yang memiliki kemampuan (akreditasi) manajerial.
Peningkatan manajerial pengelola usaha melalui lembaga yang terakreditasi.
15.3 Persentase jumlah usaha kecil menjadi menengah
Meningkatnya jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah sebanyak 116 unit usaha kecil
Kemampuan produksi, akses pasar masih sangat terbatas
Wawasan kewirausahaan masih kurang
Skim kredit khusus untuk UMK yang murah dan mudah tidak tersedia.
Tidak adanya regulasi untuk pengembangan UMK.
Peningkatan teknis manajerial pengelola UMK
Penyediaan skim khusus bagi UMK.
Ada regulasi usaha yang berpihak pada UMK.
15.4 Persentase jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah
Meningkatnya jumlah usaha menengah menjadi usaha kecil sebanyak 10 unit usaha menengah
Kurangnya kemitraan usaha
Tidak bersedia reward bagi pelaku usaha yang berhasil.
Medorong terciptanya kerjasama usaha
Penyediaan reward bagi pelaku UMK.
16. Penanaman Modal
17. Kebudayaan
17.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 2 Kali pertahunnya yang sudah sesuai dengan agenda event budaya daerah
Masih banyaknya event Daerah yang belum teragendakan pelaksanaannya.
Perlu Inventarisasi event daerah yang belum teragendakan untuk dimasukkan kedalam event daerah.
17.2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya ada…. gedung
Belum tersedia Gedung kesenian yang refresentatif.
Perlu adanya peningkatan sarana gedung kesenian.
18. Kepemudaan dan Olahraga
18.1 Jumlah organisasi dan pemuda
Optimalisasi hubungan pemuda Belum terpolanya perberdayaan pemuda Memfaslitasi secara terbatas baik teknis, management maupun dana dalam rangka mendinamisasi dunia kepemudaan
18.2 Jumlah organisasi olahraga
Peningkatan jumlah organisasi yang terbina Belum terpolanya pemassalan dan pembibitan olahraga
Meningkatkan pola pembibitan dan pembinaan atlit melalui pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar
18.3 Jumlah kegiatan Peningkatan jumlah kegiatan kepemudaan Belum optimalnya koordinasi antara Perlu adanya dorongan serta dukungan untuk
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 178
20.6 Penegakan perda 91% pada tahun 2013 Terbatasnya PPNS Penegak Perda Makin tingginya kesadaran masyarakat tentang peraturan perundang undangan
20.7 Cakupan patrol petugas satpol PP
361 pada tahun 2013 Masih kurangnya intensitas cakupan patrol petugas satpol PP
Masih kurangnya sarana prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung cakupan patrol petugas satpol pp
21. Ketahanan Pangan
21.1 Regulasi ketahanan pangan
Tersedianya regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan hak atas pangan
Regulasi ketahanan pangan masih kurang
Sanksi terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan belum optimal
Berkembangnya lahan sawah produktif menjadi areal perumahan.
Koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan regulasi ketahanan pangan secara optimal
Pembuatan PERDA Perlindungan pangan tersedia dan ditegakkan.
21.2 Ketersediaan pangan utama
Ketersediaan pangan utama (beras) tersedia sepanjang tahun minimal 2 kali kebutuhan pangan penduduk
Laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan pertumbuhan penduduk lebih dari 1%
Tingkat produksi utama (beras)
Pengendalian pertumbuhan penduduk (2 orang anak cukup)
22. Pemberdayaan masyarakat dan desa
22.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
Rata-rata jumlah kelompok binaan = 2 kelompok binaan
Masih rendahnya kelompok binaan pada setiap desa (hanya 1 binaan kelompok pada masing-masing LPM)
Pembinaan terhadap kelompok binaan agar meningkatkan jumlah kelompok binaan pada masing masing LPM pada setiap desa (menjadikan 2 kelompok binaan pada masing masing LPM)
22.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Rata-rata kelompok binaan PKK = …….. klp binaan Masih ada PKK didesa dan kelurahan yang belum membina kelompok sesuai dengan jumlah kelompok binaan yang harus dibina
Pengoptimalan fungsi dan tanggung jawab kelompok penggerak PKK kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan agar rutin membina kelompok binaan PKK pada masing masing POKJA
22.3 Jumlah LSM 54,3 % (25 LSM Aktif dari 46 LSM) Data LSM aktf terinventaris dengan baik pada setiap kecamatan, desa dan kelurahan. Khusunya LSM yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat
Pendataan dan inventarisasi data LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat disetiap desa / kelurahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 180
22.4 LPM Berprestasi LPM dapat menjadi pelopor Pemberdayaan di masyarakat.
Masih rendahnya aktivitas penghargaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam menialai kinerja kelembagaan LPM dibidang pemberdayaan masyarakat
Pemberian penilaian kinerja kepada LPM yang dilakukan setiap SKPD yang berkaitan langsung dengan kegiatan LPM
22.5 PKK aktif ………….% (……PKK aktif dari …….PKK) Desa / kelurahan yang letaknya terpencil (daerah pegunungan sulit dilakukan pembinaan oleh TP PKK desa, kecamatan dan kabupaten
Memperlancar akses transportasi dan komunikasi pada setiap desa/kelurahan yang letaknya terpencil agar rutin dilakukan pembinaan kader PKK desa
22.6 Posyandu aktif 57,06% (….posyandu aktif 202 total posyandu) Masih ada sebagian posyandu yang belum memliki kader yang terlatih serta sarana dan prasarana yang layak
Meningkatkan sumber daya manusia kader posyandu dan pemberian dukungan sarana dan prasarana yang layak kepada posyandu didesa khususnya didaerah pegunungan
22.7 Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan sebesar 65,50 %.
Masih rendahnya program-program pemerintah yang meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat .
Belum terdatanya dengan baik konstribusi swadaya masyarakat terhadap kegiatan pembangunan, khususnya bidang pemberdayaan Masyarakat.
Mengiatkan program-program Pemerintah yang bertujuan meningkatkan swadaya Gotong Royong Masyarakat serta melakukan Pendataan secara rutin Kegiatan Pembangunan yang dilakukan secara swadaya.
22.8 Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat
Persentase peran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan parasarana terbangun sebesar 70%
Kurang berfungsinya kelompok masyarakat pemelihara pembangunan yang di desa/kelurahan dan tidak dianggarkan dalam APBDes pemeliharaan pasca pemberdayaan masyarakat
Mengaktifkan dan memfungsikan kembali kelompok kelompok pemelihara pasca program pembangunan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan serta menganggarkan pada APBD kegiatan pemeliharaan pasca program pemeberdayaan masyarakat
22.9 Pembinaan desa/kelurahan pasca lomba P2WKSS
Semua Desa/Kelurahan yang telah dibina lomba P2WKSS tertdata.
Tidak terbinanya Desa/kelurahan yang telah mengikuti lomba P2WKSS serta kesadaran warga masyarakat sangat rendah.
Belum adanya evaluasi Desa/Kelurahan Ex. perlombaan PWKSS.
Desa/Kelurahan yang telah dibina lomba desa program P2WKSS tetap konsisten. Melanjutkan pemeliharaannya.
terbina dan partisipasi memelihara desa/lurah tetap.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 181
25.1 Jumlah Perpustakaan Jumlah perpustakaan belum memenuhi kebutuhan masyarakat
Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan termasuk prasarana kantor belum memadai
Terbatasnya pendanaan untuk pengembangan perpustakaan
Belum adanya gedung perpustakaan yang refresentatif
Belum optimalnya pengelolaan Perpustakaan
Terbatasnya tenaga fungsional perpustakaan (pustakawan)
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana
Peningkatan peran dan pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah terkait peran perpustakaan dalam peningkatan kualitas pendidikan
Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan perpustakaan
Peningkatan pemahaman masyarakat akan peran profesi pustakawan
25.2 Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun
Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun masih rendah
Masih kurangnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat
Peningkatan fasilitas dan sosialisasi pemerintah baik untuk memacu peningkatan minat baca masyarakat
25.3 Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan kabupaten/kecamatan di Desa/Kelurahan
Jumlah koleksi buku yang tersedia diperpustakaan masih tersedia
Kuantitas dan kualitas bahan pustaka masih kurang
Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah dan penerbit dalam pengadaan bahan bacaan yang bermutu
Peningkatan peran pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengadaan bahan bacaan yang bermutu.
II Fokus Layanan Urusan Pilihan
1. Pertanian
1.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya perhektar
Produktivitas padi dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan 0,58 % tetapi peningkatan luas panen lebih besar sebesar 2,02 % sehingga capaian peningkatan produksi setiap tahun didominasi oleh penambahan luas panen.
Tersedianya data penelitian kandungan hara tanah sawah untuk penggunaan pupuk
Penyediaan sarana produksi seperti benih dan pupuk belum memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga)
Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi, alat mesin pertanian, sarana pasca panen dan sarana
Ketersediaan benih dan produksi lainnya yang memenuhi prinsip 5 T
Pengendalian OPT dan Pengawalan teknologi
Pembangunan dan Rehabilitasi jaringan Irigasi
Pengembangan Sumber air irigasi alternatif seperti embung dll.
Fasilitas penyediaan alsintan dan lembaga
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 183
Belum adanya data penelitian kandungan hara tanah sawah untuk penggunaan pupuk berimbang.
penyedia alsintan.
Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha tani lainnya.
1.2 Konstribusi sektor pertanian/Perkebunan terhadap PDRB.
Konstribusi sektor pertanian terhadap PDRB paling tinggi disbanding sektor lainnya.
Konstribusi sektor perkrbunan terhadap PDRB meningkat.
Konstribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai tahun 2012 namun pada tahun 2013 menurun menjadi 52.98.
Nilai tambah dan mutu hasil perkebunan masih belum optimal.
Ketersediaan agro input memenuhi prinsip 5 T.
Peningkatan jalan penghubung dari pusat produksi ke pasar dan industri
Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha tani lainnya.
Penyediaan sarana pengolahan yang memadai disektor perkebunan.
Perbaikan dan peningkatan mutu hasil perkebunan.
1.3 Konstribusi sektor Tabama Konstribusi sub sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB paling tinggi dibanding sub sektor lainnya.
Konstribusi sub sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB mengalami penurunan dari 56,50% tahun 2009 menjadi 52,98% pada tahun 2013.
Ketersediaan Agroinput memenuhi prinsip 5 T
Peningkatan jalan penghubung dari sentra produksi ke pasar dan industri.
Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha tani lainnya.
Terlaksananya sistem Agribisnis dan Agroindustri dengan baik pada pendekatan kawasan
1.4 Konstribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB
Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB… Produktifitas tanaman perkebunan belum optimal, masih dibawah potensi kemampuan lahan.
Pemeliharaan tanaman secara intensif yang berkelanjutan
Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
Perbaikan tanaman melalui peremajaan dan rehabilitasi serta pemilihan tanaman yang unggul yang tahan terhadap Organisme Penggangngu Tanaman (OPT) dan anomaly iklim
1.5 Cakupan bina kelompok petani
Cakupan kelompok petani yang menjalankan usaha melalui pembinaan meningkat.
Belum optimalnya kapasitas dan pengetahuan kelompok petani dalam menjalankan usaha
Peningkatan kapasitas dan pengetahuan kelompok petani dalam menjalankan usaha
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 184
Belum optimalnya peran dan fasilitasi pemerintah dalam memacu peningkatan produksi dan usaha kelompok tani
peningkatan kualitas produksi pertanian.
Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah guna memacu peningkatan usaha dan produksi kelompok tani.
1.6 Produksi daging dari berbagai komoditas ternak.
Target pada tahun 2013 diharapkan sebesar 2 persen pertahun namun terjadi penurunan sebesar………. Persen dari yang ditargetkan.
Rendahnya produksi daging.
Terbatasnya areal RPH dan yang sudah ada 0,20 Ha sudah tak layak.
Meningkatkan sarana dan prasarana, penerapan teknologi produksi dan manajemen produksi .
Tersedianya lahan RPH untuk dibangun sesuai standar mutu pelayanan.
1.7 Penyuluhan Teknologi Ternak dan Keswan
Peningkatan kelompok tani ternak terbina dan pengendalian Keswan optimal.
Kurangnya tenaga penyuluh peternakan dan dokter hewan untuk pembinaan dan pengawasan.
Tersedianya tenaga penyuluh yaitu dokter Hewan.
2. Kehutanan
2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan
Jumlah luas hutan yang direhabilitasi setiap tahun mengalami peningkatan , yakni dari 26.049 ribu ha tahun 2009 menjadi 26.049 ribu Ha tahun 2013 atau dari 0 persen menjadi 0 persen.
Besarnya laju deforestrasi dan degradasi hutan serta tersedianya data dan informasi laju degradasi kawasan hutan.
Penyelesaian tata batas kawasan hutan, batas luar dan batas fungsi kawasan hutan serta penguatan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan peningkatan kapasitas polisi hutan.
2.2 Kerusakan kawasan hutan Kerusakan hutan masih 15 % dibandingkan dengan luas 46 Ha
Besarnya laju deforestrasi dan degradasi hutan serta tersedianya data dan informasi laju degradasi kawasan hutan.
Belum tersedianya data base luas perjenis tanaman hutan.
Penyelesaian tata batas kawasan hutan, batas luar, dan batas fungsi kawasan hutan serta penguatan peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan melalui peningkatan kapasitas polisi hutan.
Tersedia data.
2.3 Konstribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
Konstribusi sektor kehutanan masih dibawah 1 %.
Secara ekonomi konstribusi sektor kehutanan masih rendah namun konstribusi manfaatnya belum dianalisis.
Perlu menghitung kontribusi intangible dari sektor kehutanan untuk menjadi pertimbangan ekonomi lingkungan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 185
3.1 Pertambangan tanpa izin Penanganan pertambangan tanpa izin masih dibawah 47 %.
Belum terpadunya kegiatan perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang.
Sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang serta konsistensi pemanfaatan rencana tata ruang dan penegakan hukum.
3.2 Konstribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
Konstribusi masih pada tahun 2013= 10,64 % masih dibawah capaian tahun 2009 namun cenderung stabil di angka tersebut selama 4 tahun berikutnya.
Belum terpadunya kegiatan perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang
Belum adanya data yang tersedia.
Tersedia data base dan hasil penelitian.
Adanya Perencanaan Pengembangan sesuai tata ruang.
Tersedianya tenaga terampil.
4. Pariwisata
4.1 Kunjungan Wisata Kunjungan mengalami peningkatan tiap tahunnya sebesar……………..persen, yakni dari………….orang tahun 2009 meningkat menjadi ……………….jiwa tahun 2013
Belum Optimalnya sarana dan prasarana Daerah Tujuan Wisata (DTW)
Masih banyak DTW baru yang belum terbina
Peningkatan sarana dan prasarana akses ke DTW
Optimalisasi promosi DTW baru dan perbaikan infrastruktur
Pelatian masyarakat dalam industry wisata spesifik
4.2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Kontribusi terhadap PDRB rata rata …….. % selama 5 tahun
Masih rendahnya promosi pada segmen pasar internasional
Belum semua lokasi DTW dimiliki oleh pemda dan bersertifikat
Perlu peningkatan promosi baik dalam maupun luar negeri
Lokasi dibina, dikembangkan pemerintah dan masyarakat serta lahan jelas status pengelolaannya/Pemilikan.
5. Kelautan dan perikanan
5.1 Produksi perikanan Jumlah produksi ikan pada tahun 2013 adalah sebesar 11.808,06 ton
Belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu ke hilir
Kualitas armada penangkap ikan masih rendah
Penyakit udang masih menjadi ancaman Untuk peningkatan produksi.
Mutu produksi perikanan kurang berdaya
Memanfaatkan potensi yang ada dengan menarapkan teknologi serta membangunan jejaring bisnis perikanan
Pengembangan sektor hulu kehilir dan revitalisasi system produksi dalam rangka penyediaan bahan baku industrilisasi
Pembinaan dan pengawasan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 186
Kualitas SDM Pembudidaya dan Nelayan masih rendah.
pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan
5.2 Konsumsi ikan Pada tahun 2013 konsumsi ikan berhasil melampaui target sebesar …………….dimana konsumsi ikan dicapai sebesar 45,80% sementara target daerah hanya sebesar 30 kg
Persaingan konsumsi protein hewan lain
Penurunan stock ikan laut / pesisir oleh nelayan tradisional
Pembinaan produk nilai tambah dan diseminasi teknologi pengolahan
Peningkatan mutu dan jaminan keamanan pangan
Komuditas perikanan dimasukkkan dalam undang undang pangan strategis
Tersedia sarana dan prasarana pembantu mutu.
5.3 Cakupan bina kelompok nelayan, pembudidaya dan pengolah
Cakupan bina kelompok nelayan yang dapat bantuan dipinrang mengalami peningkatan….
Kurangnya monitoring terhadap keberhasilan kelompok nelayan
Belum terintegrasinya system produksi dari hulu kehilir
Terbatasnya modal usaha.
Inovasi teknologi pada usaha perikanan
Pengelolaan potensi dengan berbasis komuditas, kawasan serta pembenahan system dan managemen usaha kelembagaan
Pembinaan kawasan mina politan belum optimal
5.4 produksi perikanan kelompok nelayan, pembudidaya dan pengolah
Jumlah produk kelompok ……% dari produk daerah yaitu ; Pembudidaya 88 kelompok Tangkap 60 kelompok Pengolah 22 kelompok Pelestari 4 kelompok
Rendahnya produktifitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan
Kemiskinan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan
Keterbatasan infrastruktur perikanan budidaya tangkap dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan (air bersih, listrik, bbm, system rantai dingain, pelabuhan perumahan)
Terbatasnya akses permodalan untuk usaha perikanan
Kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah
Meningkatkan pembinaan kelembagaan masyarakat usaha perikanan dan kelautan agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing
Optimalisasi program bbm solar dan puket
6. Perdagangan
6.1 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
Rata rata 12,68 % selama 5 tahun Belum optimalnya peran sektor perdagangan terhadap peningkatan PDRB Sulsel
Optimalisasi peran sektor perdagangan terhadap PDRB
Peningkatan koordinasi antar tingkatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 187
Rata rata pengeluaran perkapita sebulan untuk pengeluaran makanan …. Pada tahun 2012 adalah sebesar ………..….% atau mengalami penurunan sebesar … poin jika dibandingkan dengan tahun 2011
Konsumsi rumah tangga per kapita masih didominasi kelompok pangan yang idealnya kelompok non pangan
Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam mendukung peningkatan konsumsi kelompok non pangan
1.2 Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita
Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapit meningkat dari hamper berimbang yakni dari …persen menjadi …. Persen
Konsumsi non pangan lebih rendah disbanding konsumsi pangan perkapita
Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam mendukung peningkatan konsumsi kelompok non pangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 188
1.3 Produktivitas total daerah PDRB meningkat signifikan dari tahun ketahun Masih didominasi sektor pertanian yang pemasarannya dalam bentuk komoditi primer / bahan baku
Industry pengolahan pertanian meningkat
Sarana produksi pertanian meningkat
Tersedia Hasil Riset & Teknologi ttg kesuburan Tanah.
2. Pertanian
2.1 Nilai tukar petani Nilai tukar petani di Pinrang berada diatas rata-rata Kabupaten tetangga.
Adanya perbedaan harga antara Pemerintah (Bulog) dan Tengkulak di lokasi panen.
Kemampuan daya beli masyarakat meningkat
Jumlah produksi hasil pertanian meningkat
Semua Produksi ditangani Pemerintah
II Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur
1. Perhubungan
1.1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Pertambahan jumlah kendaraan lebih tinggi dibanding pertambahan panjang jalan
Kurangnya pembangunan infrastruktur jalan baru
Meningkatnya kemampuan masyarakat membeli kendaraan baru
1.2 Jumlah orang / barang terangkut angkutan umum
Jumlah arus barang dan orang semakin meningkat Pengguna tani, sering tidak tertib sehingga kecelakaan lalu lintas.
Semakin giatnya perekonomian dan lancarnya transportasi kedaerah
2. Penataan Ruang
2.1 Ketaatan terhadap RTRW Sampai saat ini rasio kesesuaian pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW sudah mencapai ……….. Yang diindikasikan dengan telah dilaksanakannya …………….. program pembangunan utama pada indikasi program utama RTRW.
Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang
Belum tersedianya instrument pengendalian yang optimal terhadap
Adanya upaya pengendalian pemabfaatan ruang pada wilayah kabupaten yang berbatasan dengan perkotaan
Upaya mewujudkan singkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan meningkatkan upaya pengendalilan pemanfaatan ruang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 189
berkunjung ke Warung. Masih terbatasnya jumlah warung yang terdaftar dan tersertifikasi.
Peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat akan pengelolaan warung yang sehat dan halal.
3.3 Jenis, kelas dari jumlah hotel/wisma
Makin tingginya minat masyarakat untuk membuka usaha hotel / wisma
Meningkatnya jumlah masyarakat yang berkunjung dan menggunakan fasilitas hotel/wisma
Belum optimalnya pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan hotel/wisma
Masih terdapat beberapa hotel/wisma yang sesuai dengan syarat dan persyaratan
Peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaan hotel/wisma
Peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat terkait syarat dan persyaratan pendirian hotel/wisma
4. Lingkungan Hidup
4.1 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
Cakupan penggunaakn air bersih sebesar ….%, dengan total rumah tangga sebesar 5.577 RT yang menggunakan air bersih
Masih rendahnya cakupan RT yang menggunakan air bersih dari sumber yang aman
Makin berkurangnya kapasitas air baku untuk memenuhi kebutuhan RT
Peningkatan cakupan pelayanan air bersih di tingkat rumah tangga
Peningkatan upaya konservasi sumber air baku
5. Komunikasi dan Informatika
5.1 Rasio ketersediaan daya listrik
Kebutuhan listrik di Kab.Pinrang pada tahun 2013 sebesar 115.136.690 Kwh didominasi oleh kebutuhan untuk rumah tangga sebesar 54%, disusul oleh kebutuhan untuk perkotaan sebesar 24%, dan sisanya untuk kebutuhan publik.
Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah untuk pembangkit listrik baik skala menengah maupun skala kecil masih rendah
Kurangnya inovasi baru untuk pembangkit listrik
Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi lokal khusunya energi baru terbarukan
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dan melalui Pengembangan Desa Mandiri Energi
5.2 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
Persentase rumah tangga yang nmenggunakan listrik di Kabupaten Pinrang didominasi oleh pengguna listrik dengan daya 900 watt sebesar 50 % dari seluruh rumah tangga pengguna listrik
Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah
Semakin tinggi permintaan sambungan baru untuk RT
Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi local khusunya energy baru terbarukan
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dan melalui pengembangan desa Mandiri Energi di Kecamatan Lembang dan Batulappa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 191
1.1 Angka kriminalitas Jumlah tindak kriminalitas provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir (2009-2013) pada tahun 2009 hingga tahun 2013 jumlah tindak kriminalitas meningkat dari 203 Kasus menjadi 495 kasus
Masih tingginya angka kriminalitas akibat sosialisasi hukum yang kurang
Masih rendahnya pendidikan
Kurangnya jumlah aparat penegak hokum
Peningkatan kualitas dan frekuensi pelaksanaan sosialisasi penegak hokum
Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat
Mengaktifkan kantibmas
1.2 Jumlah demo Tingginya jumlah demonstrasi dan menurun dari tahun ketahun
Masih rentang aksi demonstrasi
Belum tersedianya sarana penyaluran aspirasi yang benar
Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan demonstrasi
Penyediaan sarana dan prasarana penyaluran aspirasi masyarakat dan mahasiswa
1.3 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
Jenis jenis pajak dan retribusi yang dapat dikelola pemda telah ditetapkan secara CloseList berdasarkan UU 28 TAhun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Masih terdapat pungutan ditingkat Kabupaten yang bersifat kontra produktif dengan iklim investasi didaerah
Pengawasan atas implementasi perda pajak dan retribusi daerah di tingkat kabupaten
1.4 Jumlah perda yang mendukung iklim usaha
Perda yang masih berkaitan dengan investasi masih belum mendukung pengembangan iklim usaha di Kab.pinrang.
Kurangnya dukungan legislasi yang mendukung pengembangan investasi yang terealisasi di Kab.Pinrang
Peningkatan jumlah perda yang mendukung iklim usaha
1.5 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
Desa swasembada sebesar ….. desa dari sejumlah …. Desa/kelurahan
Masih lemahnya peran, kapasitas dan kemampuan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan
Peningkatan kapasitas dan kelembagaan pemerintah desa
IV Fokus Sumber Daya Manusia
1 Ketenagakerjaan Jumlah angkatan kerja 152.718 penduduk yang bekerja. Tingkat pengangguran terbuka mencapai 6.930 orang
Tingginya urbanisasi ke kota pinrang
Kurangnya keterampilan bekerja
Pendapatan tenaga kerja disektor pertanian rendah
Meningkatnya kegiatan agro industry
Meningkatnya permintaan tenaga kerja sektor perkebunan dari Negara tetangga / Malaysia
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 192
1.1 Rasio ketergantungan Perbandingan antar banyaknya penduduk yang belum dan tidak produktif (umur dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) dengan banyaknya penduduk yang termasuk produksi secara ekonomi
Naiknya persentase penduduk yang belum dan tidak produktif
Adanya program-program yang terkait dengan program penurunan tingkat kelahiran bayi, program keluarga berencana (KB)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 193
4.2 Isu Strategis
Isu strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah
merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan daerah karena penting, mendasar, mendesak dan
berdampak jangka panjang bagi kelanjutan pembangunan serta signifikan bagi
daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang
akan datang. Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Pinrang dalam lima
tahun kedepan dirumuskan dengan mensistesa fakta-fakta permasalahan
pembangunan maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
telah disampaikan pada bahagian sebelumnya dengan isu-isu eksternal atau isu-isu
global.
4.2.1 Isu Global
Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dapat ditemukan beberapa
kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh. Kondisi tersebut
bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya,
namun dapat diantisipasi dampaknya ataupun dapat dioptimalkan peluang yang
ditimbulkannya. Kondisi eksternal tersebut umumnya berlaku secara nasional
maupun internasional dan berdampak secara langsung dan berdimensi waktu yang
panjang yang akan mempengaruhi perjalanan pelaksanaan pembangunan,
sehingga memerlukan perhatian yang khusus. Berikut beberapa kondisi ataupun isu
global yang dipandang dapat mempengaruhi perjalanan kebijakan pembangunan di
daerah Pinrang.
Perubahan Iklim dan Bencana Alam, paradigma masa lalu menyebutkan
bahwa masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam, seperti
iklim, yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembaban, tekanan udara
dll.Belakangan mulai disadari bahwa aktifitas manusia pun mempengaruhi iklim dan
lingkungan secara signifikan.Sebagai gambaran bahwa penebangan hutan,
mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara local.Ketika area hutan
yang hilang semakin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi lokal tapi sudah
berskala regional.
Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh
upaya penanggulangan yang mengatasnamakan kesejahteraan hidup manusia
tampaknya akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.
Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga
keberlangsungan hidup manusia sendiri. Isu pemanasan global dan perubahan iklim
hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan untuk diperhatikan yang tidak
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 194
hanya bersifat lokal tetapi global, demikian halnya dengan Indonesia. Di
Indonesiamasih menghadapi tantangan besar dimana pembangunan ekonomi yang
dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung
bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi sumber daya alam secara
langsung.Bahkan ada kecenderungan besar dimana upaya mempertahankan fungsi
lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang
diharapkan.
Penyebab pemanasan global ini cukup kompleks, meliputi meningkatnya gas
rumah kaca seperti CO2 dan Metana yang brasal dari Industri, Kendaraan bermotor,
dan mahluk hidup penghasil metana alamiah seperti baktri. Selain itu juga terjadinya
kerusakan hutan alami akibat alih fungsi hutan menjadi pemukiman, industri,
pertanian dan fungsi lainnya.Sehingga luas hutan setiap tahunnya terus berkurang
yang berakibat meningkatnya jumlah gas rumah kaca karena fungsi hutan sebagai
paru-paru dunia berkurang.
Eksploitasi hutan yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan hutan lindung
juga tidak luput dari faktor kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, usaha
untuk menghentikan perusakan hutan tidak cukup dilakukan hanya dengan
menghentikan kegiatan yang sifatnya merusak saja, melainkan juga dituntut untuk
melawan kecenderungan yang terjadi dengan berbagai macam usaha rehabilitasi
lahan dan hutan yang telah rusak.
Untuk mengantisipasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, maka
sangat dibutuhkan adanya suatu sistem pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat sekitar kawasan hutan yang efisien dan berwawasan lingkungan, yang
mampu memanfaatkan potensi sumber daya setempat secara optimal, sehingga
masyarakat memiliki keperdulian dan tanggung jawab dalam menjaga hutan
tersebut.
Perdagangan bebas, globalisasi telah merambah hampir disemua ranah
kehidupan masyarakat, baik itu bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan dan lain-lain. Walaupun istilah globalisasi
telah menjadi suatu kosakata yang umum, tetapi suka atau tidak suka, masyarakat
diseluruh pelosok dunia sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat global,
transparan, tanpa batas, saling mengait (linkage), dan saling ketergantungan
(interdependence). Skenario liberalisasi melalui perjanjian perdagangan bebas
memberikan dampak keseluruh pelosok negeri. Contoh globalisasi yang nyata
dirasakan saat ini seperti masuknya barang-barang impor dari cina dan Negara-
negara ASEAN lainnya akan menyapu sampai ke desa-desa. Indonesia sekarang ini
berada didalam kondisi yang sangat terbuka dan sangat bersaing.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 195
Dengan diberlakukannya perdagangan bebas banyak memberi dampak
terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dunia yang tanpa batas, keluar masuk
barang yang intens serta interaksi dengan dunia luar disatu sisi memberikan
dampak positif bagi perkembangan masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas
dan inovasi produk lokal. Namun, disisi lain, pemberlakuan ini dapat menambah
penderiataan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih berada di bawah
garis kemiskinan.Mereka digiring kepada seluruh dunia dimana kekuatan pasar
menjadi panglima. Hilangnya subsidi dan peranan dari Negara dalam bidang
ekonomi berdampak multiplayer effect pada kemiskinan yang meningkat dan akan
mengarah pada tingginya angka kriminal. Hal ini mengakibatkan kerja keras
pemerintah, yakni mengerjakan dua hal sekaligus, yakni perbaikan ekonomi dan
sekaligus melakukan reformasi terhadap masalah-masalah sosial.
Kondisi sosial ekonomi serta semua potensi yang ada pada masyarakat
Kabupaten Pinrang, diharapkan pemerintah dapat menempuh suatu kebijakan yang
rasional untuk mengantar masuk dalam kancah perekonomian global.
Demokrasi dan HAM, dari tahun ketahun gelombang kesadaran eksistensi
kehadiran manusia dimasyarakatnya semakin meningkat seiring dengan
meningkatnya pendidikan dan informasi. Peningkatan peran dimasyarakat seperti
demokratisasi akan terus berlangsung dan tidak akan mungkin dapat dicegah
kemajuannya pemerintah-pemerintah otoriter di dunia kalaupun belum dapat runtuh
seluruhnya diperkirakan akan mengalami perlemahan yang serius. Keberhasilan
Negara otoriter pada tahun-tahun sebelumnya dalam mencegah demokratisasi,
seperti halnya yang terjadi di beberapa Negara bekas Uni Soviet, Afrika Utara dan
Asia Selatan, hanya akan menunda sebentar keberhasilannya. Saat ini gelombang
demokrasi sedang melanda Negara-negara di Timur Tengah dan efek domino yang
ditimbulkannya menjadi permasalahan yang bermuara pada persoalan
kemanusian.Bahkan Negara-negara maju sekalipun sedang mengalami dinamika-
dinamika koreksi dalam hal demokrasi, berkaitan dengan peran negara dan
masyarakat sipil.
Traficking, kasus tindak pidana perdagangan orang saat ini terus terjadi,
dimana Negara Indonesia menjadi bagian dari praktek ini. Tindak kejahatan
terhadap kemanusiaan ini terjadi di daerah atau negara asal, daerah transit hingga
ke daerah atau negara tujuan. Keterbatasan ekonomi, minimnya tingkat pendidikan
sering kali menjadi dasar alasan kelompok ini terjerat human trafficking. Beragam
cara dipakai pelaku untuk menarik dan mengontrol korban diantaranya janji
pekerjaan bergaji tinggi, hingga ancaman kekerasan. Hal tersebut banyak terjadi
karena adanya masalah ketidakseimbangan hubungan negara-negara maju dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 196
negara-negara berkembang khususnya dalam konteks hubungan perdagangan dan
ekonomi. Sebagai perbandingan bahwa perdagangan orang dan penyelundupan
manusia merupakan kejahatan dengan nilai keuntungan terbesar ke-3 (tiga) setelah
kejahatan penyelundupan senjata dan perdagangan narkoba.
Di Indonesia praktek ini dapat terjadi dengan modus pengiriman tenaga kerja
ke luar negeri, dimana dua komponen saling memperkuat yakni antara kurangnya
lapangan kerja tersedia dan rendahnya keterampilan yang dimiliki Kabupaten
Pinrang dapat mngambil pran dalam mengurangi dampak dari hal ini dengan upaya
penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
4.2.2. Isu Staregis Daerah
Isu starategis daerah hasil sintesa fakta-fakta permasalahan pembangunan
maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah
disampaiakan pada bahagian sebelumnya dengan isu-isu global.
Selain isu global,penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan secara khusus
dampak terhadap lingkungan hidup dari program-program yang akan dilaksanakan
seperti yang telah diamanahkan oleh Permendagri No.67 Tahun 2012 tentang
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada proses kajian KLHS tersebut,
didapatkan gambaran perkiraan pengaruh dari pelaksanaan pembangunan sehingga
diperlukan mitigasi dari dampak negatif dengan :
1. Memperhatikan RTRWP dan RTRWK dan penerapan kaidah lingkungan hidup
dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Hal ini antara lain dapat pula berupa
penerapan AMDAL dan RKL/RPL maupun UKL/UPL sesuai dengan
perundangan yang berlaku.
2. Pada sektor pertanian, penerapan pertanian dalam arti luas ramah lingkungan
antar lain dengan cara pemakaian pupuk berimbang, pemanfaatan pupuk
organik, pemakaian benih rendah emisi, dan pengolahan lahan tanpa bakar
serta memperhatikan daya dukung lahan dan kesesuaian lahan dalam setiap
kegiatan perlu dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan secara terintegrasi
dalam masing-masing program dengan membuat kegiatan berupa sosialisasi
dan penerapan pertanian ramah lingkungan. Disamping itu disarankan pula
dengan menerapkan pertanian dengan menggunakan sistem SRI (system of
rice intensification) yaitu pengembangan padi dengan air berimbang serta
pengembangan pengelolaan sistem irigasi yang partisipatif.
3. Pada sektor peternakan, pengintegrasian program dengan usaha memberikan
akses terhadap sistem pengkandangan yang layak dan sesuai dengan kaidah
lingkungan harus dilakukan. Agar hasil ternak lebih bermanfaat maka
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 197
direkomendasikan pula untuk pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk an-
organik dan mengembangkan biogas yang dapat mnurunkan tingkat emisi gas
rumah kaca sekaligus dapat mengurangi tingkat pemakaina energi fosil.
4. Dalam kaitannya dengan isu kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya,
maka direkomendasikan untuk mempertahankan mangrove yang ada sekaligus
mengembangkannya sebagai usaha perlindungan dan pemulihan ekosistem
wilayah pesisir.
5. Hal lain yang sangat penting adalah pemantapan moral dan akhlak masyarakat
dalam menjamin keseimbangan pembangunan.
Isu lain yang dianalisis dalam penyusunan RPJMD ini adalah isu
pengarusutamaan gender. Sehingga dalam penentuan kebijakan dan program-
program yang dilakukan dianalisis terlebih dahulu kaitannya dan atau pengaruhnya
terhadap isu-isu gender yang analisisnya secara lengkap dilampirkan secara
terpisah dengan dokumen ini.
Adapun daftar isu strategis secara keseluruhan daerah ini disajikan dengan
pendekatan urusan pemerintahan, yakni urusan wajib dan urusan pilihan.
Pendekatan urusan akan lebih mempermudah di dalam menentukan stakeholder
terkait dalam menetukan kebijakan yang akan dilakukan menghadapi isu starategis
tersebut.
4.2.2.1 Urusan Wajib Pemerintah Daerah
a. Urusan Pendidikan
Masih tingginya angka buta aksara serta angka partispasi sekolah cenderung
menurun;
Standar pelayanan minimal pendidikan belum tercapai;
Belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
b. Urusan Kesehatan
Terbatasnya sumberdaya kesehatan, belum optimal pelayanan kesehatan,
masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit tidak menular,
serta meningkatkan penyakit degenerative;
Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS) masih kurang;
Gerakan SUN (Scaling Up Nutrition) untuk perbaikan gizi anak atau perbaikan
gizi 1000 hari pertama kehidupan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 198
c. Urusan Lingkungan Hidup
Menurunnya daya tampung lingkungan akibat pencemaran dan pengrusakan
lingkungan;
Menurunnya kapasitas dan kualitas sumber air baku;
Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengolahan lingkungan hidup
masih kurang;
Dampak pemanasan global semakin meningkat;
Dilakukan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD
2014-2019) sesuai Permendagri No.67 Tahun 2012.
d. Urusan Pekerjaan Umum
Belum meratanya aksebilitas pelayanan transportasi;
Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana sumber daya air untuk
mendukung ketahanan pangan Kab. Pinrang;
Rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak;
Tingkat kerusakan jalan, jembatan, prasarana dan sarana irigasi yang masih
tinggi;
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan
prasarana;
e. Urusan Penataan Ruang
Belum adanya RTH yang refresentatif yang telah disusun belum disadari
sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum, dan kurangnya kesadaran
masyarakat dalam tertib penataan ruang.
f. Urusan Perencanaan Pembangunan
Belum efektifnya perencanaan dari bawah (bottom up planning) yang
disebabkan oleh kurang akuratnya data pendukung perencanaan
pembangunan;
Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara
perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi
penganggarannya;
Belum adanya rencana pengadaan tanah pada kawasan tertentu untuk
mempercepat kerjasama investor dari luar.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 199
g. Urusan Perumahan
Belum optimalnya pengelolaan Asset tanah pemerintah dan kurangnya
kesadaran masyarakat dalam perizinan dan persertifikatan tanah karena
biaya dianggap masih tinggi;
Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar pemukiman dan
masih besarnya kesenjangan pemenuhan akan rumah layak huni.
h. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah
raga, dan kurangnya pembinaan pemuda dan olah raga;
Masih kurangnya pembinaan kepemudaan;
Masih kurangnya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga.
i. Urusan Penanaman Modal
Belum optimalnya pengelolaan investasi;
Iklim investasi belum kondusif khususnya dalam hal pelayanan perizinan;
Lahan bagi usaha industri berskala menengah/besar terbatas dan belum ada
lahan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
j. Urusan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Pemberdayaan koperasi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dan berkelanjutan;
Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan desain produk, yang
berdampak pada diversifikasi masih rendah;
Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih
terbatas.
k. Urusan Kependudukan dan catatan Sipil
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi
kependudukan;
Relatif tingginya tingkat pertumbuhan penduduk.
l. Urusan Ketenagakerjaan
Masih terbatasnya lapangan pekerjaan;
Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan
pasar/TKW
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 200
m. Urusan Ketahanan Pangan
Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal;
Ketersediaan dan kedaulatan pangan belum menjadi fokus daerah;
Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal
cenderung menurun.
n. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak;
Tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak;
Anak korban narkoba dan anak putus sekolah masih ada;
Tingginya bentuk kekerasan, eksploitas, penelantaran, diskriminasi, dan
perlakuan salah pada anak dan perempuan.
o. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera
Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi;
p. Urusan Perhubungan
Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
Daya tampung infrastruktur transportasi;
Belum meratanya aksesibilitas pelayanan transportasi.
q. Urusan Komunikasi dan Informasi
Belum optimalnya implementasi e-government dan pelayanan perijinan
telekomunikasi.
r. Urusan Kesatuan Bangsa danPolitik Dalam Negeri
Meingkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan kurangnya
kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan;
Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi masih kurang, serta jiwa
nasionalisme dan patriotisme cenderung menurun.
s. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat disebabkan terbatasnya
kemampuan keuangan daerah, kompetensi sebagai pegawai belum sesuai
dengan kebutuhan riil dan produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan
perkembangan;
SKPD belum semua memiliki Standar Pelayanan Minimal Prosedur Standar
Operasional;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 201
Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan
administrasi keuangan daerah (pembiayaan, Pendapatan dan belanja
daerah) dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah;
Penegakan dan pelaksanaan hukum dan perundang-undangan yang masih
lemah;
Perlunya integrasi kegiatan mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana, dan
pasca bencana secara seimbang dan sinergis;
Peningkatan SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompotensi yang
seluruh komoditas unggulan secara signifikan dan bermakna. Komoditas
unggulan Kabupaten Pinrang meliputi komoditas beras, jagung, hortikultura,
perkebunan, peternakan, perikanan, dan jasa lingkungan diharapkan terus
meningkat secara signifikan dan bermakna selama periode 2014-2019. Mayoritas
komoditas unggulan tersebut adalah sumber karbohidrat, protein, lemak, dan zat
gizi lainnya atau secara general dikenal dengan bahan pangan. Produktivitas
yang akseleratif tersebut dicapai melalui pendekatan usaha berbasis agribisnis
dengan mengintegrasikan pendekatan on form dan off farm secara seimbang
berbasis kawasan. Kawasan pengembangan meliputi seluruh kawasan yang
telah ditetapkan pada periode sebelumnya selaku kawasan agropolitan,
minapolitan, maupun kawasan unggulan dan cepat tumbuh. Pilihan pendekatan
kawasan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan daya saing produk,
kelayakan implementasi teknis pengendalian hama dan penyakit, mitigasi
bencana, pembinaan dan pendampingan pelaku usaha, penciptaan peluang
investasi, serta fasilitasi dan pelayanan pemerintahan.
Produktivitas kawasan tidak hanya berorientasi pada produksi bahan
mentah (raw material) akan tetapi beberapa komoditas telah diproduksi dalam
bentuk olahan dan barang jadi sesuai dengan peluang dan permintaan pasar,
posisi daya saing komoditas unggulan serta ketersediaan sumberdaya
(resources) diantaranya keterampilan (skill) para pelaku usaha dan infrastruktur
yang tersedia. Proses industrialisasi dikembangkan untuk mendorong nilai
tambah (added value) usaha masyarakat dan daya saing produk unggulan
Kabupaten Pinrang. Peningkatan nilai tambah dan daya saing dilakukan melalui
pengembangan keunggulan kompetitif (competitive advantage) produk unggulan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 212
daerah. Produk unggulan Kabupaten Pinrang dirancang berorientasi pasar dan
berdiversifikasi produk. Produk unggulan tertentu seperti padi, jagung, kakao,
dan udang diorientasikan untuk memenuhi permintaan pasar dunia.
Kecenderungan peningkatan volume permintaan pasar dunia terhadap produk-
produk pertanian organik akan dimanfaatkan untuk memperbesar nilai tambah
dan daya saing produk unggulan tersebut. Strategi diversifikasi produk dan
perluasan pasar dikelola secara proporsional dengan tetap mengutamakan
pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
Industrialisasi dikembangkan untuk merespons amanah pemerintah
provinsi dan pusat yang telah mempercayakan Kabupaten Pinrang sebagai
sentra produksi beberapa komoditas unggulan. Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan pada tahun 2008 telah menetapkan Kabupaten Pinrang sebagai sentra
utama pengembangan budidaya ikan air tawar dan udang windu di Sulawesi
Selatan. Sebelumnya pada Program Swasembada Pangan awal era
pemerintahan Orde baru (Pelita I), Kabupaten pinrang telah ditetapkan menjadi
salah satu daerah lumbung pangan nasional yang di Sulawesi Selatan dikenal
dengan Program Lappoase.Industrialisasi udang secara nasional telah dimulai di
Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa pada tahun 2012 dan implementasinya di
Kabupaten Pinrang secara konkrit akan dimulai pada tahun 2014. Industrialisasi
udang merupakan konkritisasi implementasi kebijakan nasional pada Sektor
Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya dikenal dengan Program Minapolitan.
Pemerintah pusat telah menetapkan kawasan pertambakan di Kabupaten
Pinrang menjadi Kawasan Minapolitan pada tahun 2010. Pada tahun 2012
bagian tertentu dari kawasan Minapolitan Kabupaten Pinrang dimasukkan dalam
skema perencanaan pengembangan Industri Udang Nasional. Pengembangan
masing-masing kawasan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan
integrasi secara harmonis masing-masing kawasan andalan dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
“Revitalisasi peran poros utama pemenuhan pangan nasional” bermakna
diperkuat atau dipertegasnya kembali posisi (positioning) atau peran yang telah
diemban Kabupaten Pinrang sebelumnya melalui upaya konkrit secara
komprehensif dan sistematis. Peran poros utama pemenuhan pangan nasional
Kabupaten Pinrang selama ini telah berkontribusi secara langsung dan tidak
langsung dalam pemenuhan pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.
Keberadaan infrastruktur vital Bendungan Benteng di Kabupaten Pinrang secara
langsung telah meningkatkan produktivitas pertanian terutama komoditas beras
Kabupaten Pinrang. Eksistensi Bendungan Benteng ikut mengairi areal
persawahan dan meningkatkan produktivitas komoditas beras kabupaten
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 213
tetangga khususnya Kabupaten Wajo dan Sidrap selaku lumbung pangan
nasional lainnya di Sulawesi Selatan. Peran masyarakat Pinrang selaku pelaku
usaha telah berkontribusi nyata dalam distribusi barang dan jasa untuk
pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Secara keseluruhan hal tersebut
menegaskan pembuktian peran penting Kabupaten Pinrang dalam pemenuhan
pangan nasional. Kontribusi Kabupaten Pinrang dalam penyediaan dan
pemenuhan pangan nasional sangat beragam dan beberapa diantaranya adalah
komoditas ekspor. Selain itu keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
Bakaru sebagai pemasok utama tenaga listrik di Sulawesi Selatan sangat vital
peran dan fungsinya dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi Provinsi
Sulawesi Selatan dan Nasional.
Pada periode 2014-2019 peran Kabupaten Pinrang diharapkan akan
meningkat signifikan dan bermakna berkaitan dengan meningkatnya produksi
dan daya saing komoditas unggulan khususnya beras, jagung, kakao, udang
windu, dan udang vaname. Dengan berfungsi dan meningkatnya kapasitas
layanan Pelabuhan Marabombang di Kecamatan Suppa dan semakin
membaiknya infrastruktur jalan hingga pelosok-pelosok desa diharapkan arus
barang dan jasa keluar dan masuk semakin meningkat dari dan ke Kabupaten
Pinrang yang pada gilirannya akan mempercepat laju dan pertumbuhan ekonomi
daerah, regional, dan nasional. Mengacu pada posisi strategis selaku produsen
komoditas unggulan, kepemilikan infrastruktur vital pembangunan, dan koridor
distribusi barang dan jasa secara regional dan nasional, maka Kabupaten
Pinrang dapat diposisikan sebagai salah satu poros utama Pembangunan
Nasional. Poros dalam pengertian mekanika adalah titik sumbu keseimbangan
momen beban sehingga medan gaya dapat menyanggah beban ataupun pilar
yang berdiri di atasnya. Poros dapat bermakna sumbu putar mesin penggerak
sehingga mesin atau roda pembangunan dapat bekerja dan berfungsi secara
optimal. Bila poros patah akan berakibat fatal terhadap tegaknya pilar
pembangunan ataupun kinerja mesin dan roda pembangunan. Peran Kabupaten
Pinrang selaku poros utama pembangunan diharapkan sangat strategis dan vital
dalam menentukan struktur dan pelaksanaan pembangunan pada tingkat
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Dengan demikian masyarakat dan
Pemerintah Kabupaten Pinrang 2014-2019 akan lebih dihargai dan dihormati
oleh komunitas dan entitas lain. Hal ini harus dimaknai dan diapresiasi secara
kolektif oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pinrang sebagai wujud
nyata esensi penegakan harkat dan harga diri. Keberhasilan memerankan poros
utama pemenuhan pangan nasional akan berdampak pada tumbuh dan
tenggaknya respek dan posisi tawar (bargaining position) masyarakat dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 214
Pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap entitas dan daerah lain, pemerintah
provinsi, serta pemerintah pusat. Keberhasilan mengembang fungsi dan peran
poros utama pemenuhan pangan nasional adalah sebuah kehormatan dan harga
diri (siri na passe) masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pinrang. Peran poros
utama pemenuhan pangan nasional adalah bentuk lain dari penyediaan barang
dan jasa yang berdampak luas secara simultan (multiplier effect) terhadap
perputaran ekonomi daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,
peningkatan pendapatan daerah, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan
daya saing daerah.
5.2. Misi
Misi dalam RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap misi akan dijalankan untuk
mewujudkan pokok visi yang relevan. Rumusan misi RPJMD Kab. Pinrang 2014-
2019 adalah sebagai berikut.
1. Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh.
Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pengamalan
agama,pemeliharaankerukunan beragama, pelestarian keragaman dan
kekayaan buda, revitalisasi kearifan lokal, pengembangan karakter pemuda
dan remaja, dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Memperkokoh toleransi, soliditas dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi.
Misi ini mencakup upaya pokok dalam pemeliharaan harmoni sosial,
pembinaan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi dan
proses politik, penguatan gotong-royong dan keberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumberdaya manusia
Misi ini mencakup upaya pokok dalam perbaikan pelayanan kesehatan,
pelayanan pendidikan, peningkatan daya saing tenaga kerja, pengerahan
tenaga terdidik untuk pembangunan pedesaan, pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 215
4. Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial
Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan
masyarakat dan aparatur pemerintah, pengembangan investasi yang atraktif,
penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan
pertanian, pembangunan peternakan, pembangunan perikanan, dan
optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta
pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat.
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
Misi ini mencakup upaya pokok dalam pemantapan kualitas sistem dan
tata kelola pelayanan publik, pembenahan administrasi pemerintahan dan
keuangan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur,
perbaikan kesejahteraan SDM aparatur, penataan organisasi dan tata laksana,
perbaikan proses dan mekanisme perencanaan, perbaikan pengawasan
pembangunan dan peningkatan kapsitas pemerintahan desa dan kecamatan.
6. Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan
Misi ini mencakup upaya pokok dalam meneruskan pembangunan
kawasan andalan yakni kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan serta
kawasan cepat tumbuh dalam suatu kerjasama kawasan dan integrasi
pembangunan. Upaya ini diiringi dengan peningkatan skala usaha masyarakat,
peningkatan daya saing komoditas dan pengembangan koridor perdagangan
komoditas unggulan.
7. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup
Misi ini secara garis besar mencakup upaya pokok dalam optimalisasi
fungsi infrastruktur perdesaan, pengembangan sarana/prasarana perkotaan
dan pemeliharaan daya dukung lingkungan hidup. Secara lebih rinci upaya
tersebut mencakup optimalisasi fungsi pelabuhan, jaringan pengairan dan
saluran irigasi, jalan tani, jalan antar kecamatan dan antar desa,
sarana/prasarana perhubungan, serta upaya pelestarian hutan, penanganan
degradasi lahan, pengananan sampah dan limbah, serta penanganan
bencana.
5.3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 216
pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari
masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan pokok-pokok
visi.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk
jangka waktu lima tahun kedepan. Suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai
atau menjelaskan tujuan, dimana untuk mencapai suatu tujuan dapat melalui
beberapa sasaran dan memperhatikan relevansinya dengan isu-isu strategis
daerah.
Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019 ditampilkan
dalam tabel sebagai berikut.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 217
Tabel 5.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019
No. Misi Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan apresiasi dan pengamalan
nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal
sebagai nilai utama kemasyarakatan dan
pengembangan karakter masyarakat yang
tangguh
Meningkatkan kualitas ibadah dan pengamalan
agama dalam berbagai aspek kehidupan
masyarakat (1)
Terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan ibadah dan perayaan keagamaan
(1)
Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar
ummat beragama (2)
Meningkatkan ketahanan budaya dalam
menghadapi dinamika perubahan (2)
Terjaganya keragaman budaya dan kekayaan budaya
dan potensi pariwisata (3)
Mewujudkan karakter pemuda dan remaja serta
masyarakat secara umum berbasis kearifan lokal
(3)
Berkembangnya karakter pemuda, remaja dan
masyarakat secara umum berbasis nilai-nilai saling
menghargai (sipakelebbi), saling menghormati
(sipakatau), saling tolong menolong (sipakamase)
dalam kebajikan (amar ma’ruf dan nahir mungkar)
(4)
Mewujudkan ketertiban, ketenteraman,
keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan
masyarakat (4)
Terkendalikannya gangguan ketertiban,
ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam
kehidupan masyarakat (5)
2.
Memperkokoh toleransi, soliditas dan
kohesivitas sosial serta pengembangan
nilai-nilai demokrasi
Menguatkan toleransi dan kohesivitas sosial serta
kesatuan bangsa (5)
Terpeliharanya harmoni sosial dan kesatuan bangsa
dalam masyarakat (6)
Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan
politik (6)
Berkembangnya kelembagaaan serta proses dan
mekanisme demokrasi dan politik yang sehat dan
fungsional bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara (7)
Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan
partisipasinya dalam pembangunan (7)
Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam
pemecahan masalah lokal secara mandiri dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 218
partisipasi dalam pembangunan (8)
3. Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas
pendidikan dan daya saing sumberdaya
manusia
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
kesehatan (8)
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan (9)
Menigkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu,
anak dan gizi (10)
Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat dalam
masyarakat (11)
Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan
penyakit menular (12)
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
pendidikan (9)
Meningkatnya tingkat melek huruf dan minat baca
masyarakat (13)
Meningkatnya akses masyarakat pada seluruh
jenjang pendidikan (14)
Meningkatnya kualitas pendidikan pada seluruh
jenjang pendidikan (15)
Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia
(10)
.
Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan
keterlibatan tenaga kerja terdidik dalam kemajuan
pedesaan (16)
Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan
perempuan (17)
Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan keluarga
berencana (18)
4. Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan
kesejahteraan sosial
Meningkatkan koordinasi penanggulangan
kemiskinan (11)
Berkurangnya penduduk miskin (19)
Mengembangkan daya tarik investasi (12) Meningkatnya nilai investasi (20)
Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM) (13)
Meningkatnya daya saing produk koperasi dan
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (21)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 219
Meningkatkan produksi dan nilai tambah
komoditas unggulan (14)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk
pertanian (22)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk
perkebunan (23)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk
peternakan (24)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk
perikanan (25)
Terpeliharanya ketahanan pangan dan surplus
pangan dalam mewujudkan Pinrang sebagai poros
pangan nasional (26)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan
efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian,
perikanan dan kehutanan (27)
Meningkatkan penanganan penyandang
masalah kesejahteraan sosial (15)
Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin, anak
terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS) lainnya (28)
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan
dan reformasi birokrasi
Memantapkan kualitas sistem dan tata kelola
pelayanan publik (16)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (29)
Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa (30)
Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi (17) Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah
(31)
Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme
SDM aparatur (32)
Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi
dan tata laksana (33)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 220
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
daerah (34)
Meningkatnya kualitas pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
(35)
6. Mengembangkan kawasan andalan dan
integrasi pembangunan
Mengembangkan kawasan terpadu dan cepat
tumbuh (18)
Berkembangnya kawasan pembangunan terpadu
agropolitan (36)
Berkembangnya pembangunan terpadu kawasan
minapolitan (37)
Mengembangkan sistem agribisnis dan
agroindustri (19)
Meningkatnya koridor perdagangan produk
unggulan (38)
7. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan
lingkungan hidup
Mengoptimalkan fungsi infrastruktur wilayah (20)
Meningkatnya kapasitas infrastruktur perhubungan
(39)
Meningkatnya kapasitas infrastruktur transportasi
(40)
Meningkatnya kapasitas infrastruktur irigasi /
pengairan (41)
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
(42)
Memelihara daya dukung lingkungan hidup (21) Terpeliharanya kelestarian hutan dan lahan (43)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (44)
Meningkatnya kapasitas penanganan bencana (45)
Meningkatnya kualitas penanganan sampah dan
kebersihan (46)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 221
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Pinrang bersama
seluruh pemangku kepentingan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan
efektif dan efisien. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk
melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi Kabupaten
Pinrang secara berkelanjutan.
6.1. Strategi
Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana
sasaran akan dicapai. Dengan demikian strategi dirumuskan untuk setiap
sasaran. Ia merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas
dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk
menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu
pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk
menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran
pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi
pencapaian target sasaran.
Menurut Permendagri 54/2010, arsitektur perencanaan pembangunan
daerah dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategik yaitu perencanaan
pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi
pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang
menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan. Segala sesuatu
yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
RPJMD maka dianggap strategis, ini dijalankan melalui program pembangunan
daerah dan program prioritas berdasarkan penyelenggaraan urusan
pemerintahan. Perencanaan strategik ini didukung oleh keberhasilan kinerja dari
implementasi perencanaan operasional dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan melalui program prioritas masing-masing urusan. Dalam
perumusan strategi pembangunan daerah ada empat perspektif yang digunakan
dalam mengarahkan keselarasan dengan pilihan program pembangunan daerah
yakni (1) perspektif masyarakat/layanan; (2) perspektif proses internal; (3)
perspektif kelembagaan; (4) perspektif keuangan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 222
Tabel 6.1. Strategi RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019
Visi:Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Secara Dinamis melalui Harmonisasi Kehidupan, Akselerasi Produktivitas Kawasan, dan Revitalisasi Peran Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional
Misi 1: Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh.
No Tujuan Sasaran Strategi
1.
Meningkatkan kualitas ibadah dan pengamalan agama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas bagi penyelenggaraan ibadah dan perayaan keagamaan (1)
Kemitraan pemerintah dan organisasi keagamaan dalam keterpenuhan sarana, fasilitas dan penyelenggara kegiatan kegamaan serta kerukunan intra dan antar umat beragama (1)
Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar ummat beragama (2)
2. Meningkatkan ketahanan budaya dalam menghadapi dinamika perubahan
Terjaganya keragaman budaya dan kekayaan budaya,Kekayaan Budaya dan Potensi pariwisata (3)
Penggalian, pelestarian dan pengembangan keragaman dan kekayaan budaya dalam merespons dinamika perubahan (2)
3. Mewujudkan karakter pemuda dan remaja serta masyarakat secara umum berbasis kearifan lokal
Berkembangnya karakter pemuda, remaja dan masyarakat secara umum berbasis nilai-nilai saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong dalam kebajikan (amar ma’ruf dan nahir mungkar) (4)
Menguatkan karakter pemuda, remaja dan masyarakat secara umum melalui revitalisasi adat-istiadat dan nilai-nilai saling menghargai, saling menghormati, saling tolong-menolong sebagai modal sosial dalam menghadapi dinamika perubahan (3)
4. Mewujudkan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat
Terkendalikannya ganggunan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat (5)
Mendorong sinergi pemerintah dengan seluruh lapisan, golongan dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam memelihara dan meningkatkan ketertiban, ketenteraman, keamanan, kenyamanan (4)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 223
Misi 2: Memperkokoh toleransi dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi
5. Menguatkan toleransi dan kohesivitas sosial serta kesatuan bangsa
Terpeliharanya harmoni sosial dan kesatuan bangsa dalam masyarakat (6)
Memperkuat kegotongroyongan sebagai basis ketahanan sosial masyarakat dalam bingkai kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa (5)
6. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan politik
Berkembangnya kelembagaaan serta proses dan mekanisme demokrasi dan politik yang sehat dan fungsional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (7)
Mendorong kesadaran berdemokrasi secara substansial seiring dengan peningkatan kapasitas organisasi politik dan kepatuhan hokum (6)
7. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan partisipasinya dalam pembangunan
Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam pemecahan masalah lokal secara mandiri dan partisipasi dalam pembangunan (8)
Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan secara bersinergi dengan peningkatan kapasitas struktural-fungsional pemerintahan desa (7)
Misi 3: Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumberdaya manusia
8. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan(9)
Meningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan (8)
Menigkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi (10))
Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat (11)
Meningkatkan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan (9)
Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan penyakit menular (12)
Melibatkan pemangku kepentingan dalam peningkatan efektivitas penanganan penyakit menular dan kejadian luar biasa(10)
9. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
Meningkatnya tingkat melek huruf dan minat baca masyarakat (13)
Mengembangkan pendidikan keakasaraan fungsional dan fungsi perpustakaan berbasis kapasitas masyarakat dan pemerintah desa (11)
Meningkatnya akses masyarakat pada seluruh jenjang pendidikan (14)
Meningkatkan dan memeratakan akses pendidikan pada seluruh wilayah dan jenjang pendidikan (12)
Meningkatnya kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan (15)
Meningkatkan kualitas pendidik/tenaga kependidikan dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 224
dengan manajemen berbasis sekolah yang berkualitas (13)
10. Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia
Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan keterlibatan tenaga kerja terdidik dalam kemajuan pedesaan (16)
Mendorong peningkatan kompetensi dan kompetensi berbasis masyarakat sesuai karakteristik potensi sumberdaya lokal (14)
Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan (17)
Pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan penganggaran pemerintah serta kegiatan berbasis masyarakat (15)
Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana (18)
Penyadaran keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara bersinergi dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga (16)
Misi 4: Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial
11. Meningkatkan kordinasi penanggulangan kemiskinan
Berkurangnya penduduk miskin (19) Mengefektifkan fungsi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dalam perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha (17)
12. Mengembangkan daya tarik investasi Meningkatnya daya saing investasi (20) Mengembangkan sarana dan prasarana investasi secara bersinergi dengan perbaikan pelayanan investasi (18)
13. 14
Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
Meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan
Meningkatnya daya saing produk koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengan (UMKM) (21)
Menguatkan gerakan koperasi berbasis masyarakat dan peningkatan kapasitas teknologi/manajerial UMKM (19)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertanian (22)
Penguatan kapasitas teknologi dan kapasitas kelembagaan petani, peternak, nelayan tangkap dan pembudidaya ikan berbasis sistem agribisnis (20)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk
perkebunan (23)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan (24)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 225
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perikanan (25)
Terpeliharanya ketahanan pangan dan surplus
pangan dalam mewujudkan Pinrang sebagai poros
pangan nasional (26)
Penguatan dukungan surplus pangan bagi ketahanan
pangan nasional (21)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (27)
Peningkatan kapasitas sarana/prasarana, kelembagaan dan SDM penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan untuk peningkatan produksi, pendapatan dan pelestarian lingkungan pelaku utama dan pelaku usaha (22)
15 Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan social
Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin, anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya (28)
Pelibatan multi pihak dalam meningkatkan efektivitas penanganan PMKS (23)
Misi 5: Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
16. Memantapkan kualitas sistem dan tata kelola pelayanan publik
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (29) Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana/prasarana dan SDM pelayanan terpadu satu pintu (24)
Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa (30) Penguatan SDM dan kelembagaan pemerintahan desa (25)
17. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi
Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah (31) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam pelaporan keuangan pada SKPD (26)
Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur (32)
Peningkatan kompetensi SDM aparatur secara bersinergi dengan penempatan SDM aparatur sesuai kompetensi (27)
Meningkatnya penataan dan penguatan Organisasi dan tata laksana (33)
Meningkatkan penataan struktur dan tata laksana organisasi (28)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 226
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah (34)
Peningkatan kualitas isi serta proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah (29)
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (35)
Peningkatan kapasitas sistem dan SDM pengawasan daerah (30)
Misi 6: Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan
18. Mengembangkan kawasan terpadu dan cepat tumbuh
Berkembangan kawasan pembangunan terpadu agropolitan (36)
Pengembangan koordinasi keterlibatan multi pihak berbasis rencana kawasan terpadu agropolitan dan minapolitan (31) Berkembangnya pembangunan terpadu kawasan
minapolitan (37)
19. Mengembangkan sistem agribisnis dan agroindustri
Meningkatnya koridor perdagangan produk unggulan (38)
Pengembangan terminal agribisnis bagi perdagangan produk unggulan (32)
Misi 7: Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup
Pengembangan kapasitas sarana/prasarana perhubungan dan transportasi bagi pergerakan barang dan jasa serta koneksivitas antar wilayah (33) Meningkatnya kapasitas infrastruktur transportasi
Pemeliharaan dan peningkatan fungsi irigasi/pengairan dalam menjamin keberlanjutan pertanian dan fungsi lainnya (34)
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman (42)
Perbaikan perumahan dan pemukiman orang miskin (35)
21. Memelihara daya dukung lingkungan hidup Terpeliharanya kelestarian hutan dan lahan (43) Pelibatan multipihak dan penegakan hukum dalam pelestarian hutan dan lahan kritis serta lingkungan hidup (36)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (44)
Meningkatnya kapasitas penanganan bencana (45) Peningkatan kapasitas dan kordinasi antisipasi dan penangan bencana (37)
Meningkatnya kualitas penanganan sampah dan kebersihan (46)
Pelibatan masyarakat dalam penanganan sampah terpadu (38)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 227
6.2. Arah Kebijakan
Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi
yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu
ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan
strategis agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.
Penyusunan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019
dikerangkakan dalam dua tahapan. Pertama, penyusunan arah kebijakan dari
setiap strategi, dalam arti mengarahkan rumusan strategi agar lebih terfokus
dalam mewujudkan sasaran. Kedua, pemetaan arah kebijakan tersebut dalam
kerangka tahunan, dalam arti menetapkan arah kebijakan yang diprioritaskan
setiap tahun untuk lima tahun masa berlaku RPJMD. Dengan demikian, arah
kebijakan ini tidak hanya memberi arah dan fokus bagi implementasi strategi,
tetapi juga menjadi kerangka prioritisasi atas tahun pelaksanaan dari strategi-
strategi tersebut.
Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2109 dalam arti
penentuan fokus dan arah dari setiap strategi dapat dilihat pada tabel berikut.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 228
Visi: Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Secara Dinamis melalui Harmonisasi Kehidupan, Akselerasi Produktivitas Kawasan, dan
Revitalisasi Peran Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional
Misi 1: Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan
pengembangan karakter masyarakat yang tangguh.
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1.
Meningkatkan kualitas ibadah
dan pengamalan agama dalam
berbagai aspek kehidupan
masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan ibadah dan perayaan
keagamaan (1)
Kemitraan pemerintah dan organisasi
keagamaan dalam keterpenuhan
sarana, fasilitas dan penyelenggara
kegiatan kegamaan serta kerukunan
intra dan antar umat beragama (1)
Pemenuhan sarana, fasilitas dan
situasi kondusif bagi kegiatan
keagamaan dan kerukunan ummat
beragama (1) Terpeliharanya toleransi dan kerukunan
antar ummat beragama (2)
2.
3.
Meningkatkan ketahanan budaya
dalam menghadapi dinamika
perubahan
Mewujudkan karakter pemuda
dan remaja serta masyarakat
secara umum berbasis
kearifan lokal (3)
Terjaganya keragaman budaya dan
kekayaan budaya dan potensi pariwisata
(3)
Berkembangnya karakter pemuda, remaja
dan masyarakat secara umum berbasis
nilai-nilai saling menghargai, saling
menghormati, saling tolong menolong
dalam kebajikan (amar ma’ruf dan nahir
mungkar) (4)
Penggalian, pelestarian dan
pengembangan keragaman dan
kekayaan budaya dalam merespons
dinamika perubahan (2)
Menguatkan karakter pemuda, remaja
dan masyarakat secara umum melalui
revitalisasi adat-istiadat dan nilai-nilai
saling menghargai (sipakalebbi), saling
menghotmati (sipakatau), saling tolong-
menolong (sipakamase) sebagai modal
sosial dalam menghadapi dinamika
perubahan (3).
Pelibatan masyarakat dalam
memelihara dan melestarikan
kekayaan budaya (2)
Revitalisasi adat-istiadat, nilai-nilai
asli dan kearifan lokal dalam
melestarikan dan mengembangkan
keragaman dan kekayaan budaya
(3)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 229
4 Mewujudkan ketertiban,
ketenteraman, keamanan dan
kenyamanan dalam kehidupan
masyarakat
Terkendalikannya ganggunan ketertiban,
ketenteraman, keamanan dan
kenyamanan dalam kehidupan
masyarakat (5)
Mendorong sinergi pemerintah dengan
seluruh lapisan, golongan dan
organisasi sosial kemasyarakatan dalam
memelihara dan meningkatkan
ketertiban, ketenteraman, keamanan,
kenyamanan (4).
Pelibatan masyarakat dalam
memelihara dan meningkatkan
kualitas ketertiban, ketenteraman,
keamanan dan kenyamanan dalam
kehidupan masyarakat (4)
Misi 2: Memperkokoh toleransi dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi
5 Menguatkan toleransi dan
kohesivitas sosial serta kesatuan
bangsa
Terpeliharanya harmoni sosial dan
kesatuan bangsa dalam masyarakat (6)
Memperkuat kegotongroyongan sebagai
basis ketahanan sosial masyarakat
dalam bingkai kesadaran persatuan dan
kesatuan bangsa (5)
Penguatan semangat kegotong-
royongan serta kesadaran persatuan
dan kesatuan bangsa (5)
6 Meningkatkan kualitas kehidupan
demokrasi, politik dan hukum (7)
Berkembangnya kelembagaaan serta
proses dan mekanisme demokrasi, politik
dan hukum yang sehat dan fungsional
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara
(7)
Mendorong kesadaran ber-demokrasi
secara substansial seiring dengan
peningkatan kapasitas organisasi politik
dan kepatuhan terhadap hokum (6)
Pengembangan kesadaran
demokrasi, kapasitas organisasi
politik dan kepatuhan terhadap
hukum (6)
7 Meningkatkan keberdayaan
masyarakat dan partisipasinya
dalam pembangunan (8)
Berkembangnya kapasitas masyarakat
dalam pemecahan masalah lokal secara
mandiri dan partisipasi dalam
pembangunan (8)
Pemberdayaan masyarakat secara
berkelanjutan secara bersinergi dengan
peningkatan kapasitas struktural-
fungsional pemerintahan desa (7)
Peningkatan partisipasi dan
keberdayaan masyarakat (7)
Misi 3: Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumberdaya manusia
8 Meningkatkan akses dan kualitas
layanan kesehatan
Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan (9)
Meningkatnya kualitas dan jangkauan
pelayanan kesehatan (8)
Peningkatan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan (8)
Menigkatnya kualitas pelayanan
kesehatan ibu, anak dan gizi (10)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 230
Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat
dalam masyarakat (11)
Meningkatkan promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat dan
kesehatan lingkungan (9)
Pemberdayaan masyarakat dalam
kesehatan keluarga dan kesehatan
lingkungan (9)
Meningkatnya jangkauan dan kualitas
penanganan penyakit menular (12)
Melibatkan pemangku kepentingan
dalam peningkatan efektivitas
penanganan penyakit menular dan
kejadian luar biasa (10)
Peningkatan efektivitas penanganan
penyakit menular dan kejadian luar
biasa (10)
9 Meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan pendidikan
Meningkatnya tingkat melek huruf dan
minat baca masyarakat (13)
Mengembangkan pendidikan
keakasaraan fungsional dan fungsi
perpustakaan berbasis kapasitas
masyarakat dan pemerintah desa (11)
Penuntasan buta aksara dan
peningkatan minat baca (11)
Meningkatnya akses masyarakat pada
seluruh jenjang pendidikan (14)
Meningkatkan dan memeratakan akses
pendidikan pada seluruh wilayah dan
jenjang pendidikan (12)
Peningkatan dan pemerataan akses
pendidikan pada seluruh jenjang
(12)
Meningkatnya kualitas pendidikan pada
seluruh jenjang pendidikan (15)
Meningkatkan kualitas pendidik/tenaga
kependidikan dalam pembelajaran
berbasis teknologi informasi dengan
manajemen berbasis sekolah yang
berkualitas (13)
Peningkatan kualitas tenaga
pendidik/kependidikan, proses
pembelajaran dan manajemen
sekolah (13)
10 Meningkatkan daya saing
sumberdaya manusia
Meningkatnya daya saing tenaga kerja
dan keterlibatan tenaga kerja terdidik
dalam kemajuan pedesaan (16)
Mendorong peningkatan kompetensi
teknis dan kompetensi berbasis
masyarakat sesuai karakteristik potensi
sumberdaya lokal (14)
Peningkatan keterampilan tenaga
kerja dan pencari kerja (14)
Meningkatnya kesetaraan gender dan
keberdayaan perempuan (17)
Pengarusutamaan gender dalam
kebijakan dan penganggaran
pemerintah serta kegiatan berbasis
masyarakat (15)
Pengarusutamaan gender, pem-
berdayaan perempuan dan
perlindungan anak (15)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 231
Meningkatnya kesejahteraan keluarga
dan keluarga berencana (18)
Revitalisasi keluarga berencana secara
bersinergi dengan upaya peningkatan
kesejahteraan keluarga (16)
Penyelenggaraan keluarga
berencana dan peningkatan
kesejahteraan keluarga (16)
Misi 4: Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial
11 Meningkatkan kordinasi
penanggulangan kemiskinan
Berkurangnya penduduk miskin (19) Mengefektifkan fungsi tim koordinasi
penanggulangan kemiskinan dalam
perlindungan sosial, pemberdayaan
masyarakat dan pengembangan usaha
(17)
Koordinasi penanggulangan
kemiskinan (17)
12 Mengembangkan daya tarik
investasi
Meningkatnya daya saing investasi (20) Mengembangkan sarana dan prasarana
investasi secara bersinergi dengan
perbaikan pelayanan investasi (18)
Pengembangan daya tarik dan daya
saing investasi (18)
13
14
Pengembangan koperasi dan
usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM)
Meningkatkan produksi dan
nilai tambah komoditas
unggulan
Meningkatnya daya saing produk
koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengan (UMKM) (21)
Menguatkan gerakan koperasi berbasis
masyarakat dan peningkatan kapasitas
teknologi/manajerial UMKM (19)
Penguatan gerakan koperasi dan
pengembangan UKM (19)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah
produk pertanian (22)
Penguatan kapasitas teknologi dan
kapasitas kelembagaan petani,
peternak, nelayan tangkap dan
pembudidaya ikan berbasis sistem
agribisnis (20)
Peningkatan produksi dan
pemguatan sistem agribisnis
pertanian tanaman pangan,
perkebunan, peternakan dan
perikanan (20)
Meningkatnya produksi dan tambah
produk perkebunan (23)
Meningkatnya produksi dan tambah
produk peternakan (24)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 232
15
Meningkatnya produksi dan nilai tambah
produk perikanan (25)
Terpeliharanya ketahanan pangan dan
surplus pangan dalam mewujudkan
Pinrang sebagai poros pangan nasional
(26)
Penguatan dukungan surplus pangan
bagi ketahanan pangan nasional (21)
Penguatan ketahanan pangan 21)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan
dan efektivitas penyelenggaraan
penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan (27)
Peningkatan kapasitas sarana/
prasarana, kelembagaan dan SDM
penyuluh pertanian, perikanan dan
kehutanan untuk peningkatan produksi,
pendapatan dan pelestarian lingkungan
pelaku utama dan pelaku usaha (22)
Pengembangan kapasitas SDM,
kelembagaan dan sistem
penyelenggaraan penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan
(22)
Meningkatkan penanganan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin,
anak terlantar dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya (28)
Pelibatan multipihak dalam
meningkatkan efektivitas penanganan
PMKS (23)
Penanganan fakir miskin, anak
terlantar dan PMKS lainnya (23)
Misi 5: Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
16 Memantapkan kualitas sistem
dan tata kelola pelayanan publik
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
(29)
Peningkatan kapasitas kelembagaan,
sarana/prasarana dan SDM pelayanan
terpadu satu pintu (24)
Peningkatan kualitas pelayanan
terpadu satu pintu (24)
Meningkatnya kapasitas pemerintahan
desa (30)
Penguatan SDM dan kelembagaan
pemerintahan Desa(25)
Penguatan kapasitas pelayanan
pemerintah desa (25)
17 Mewujudkan percepatan
reformasi birokrasi
Meningkatnya kualitas laporan keuangan
daerah (31)
Peningkatan kapasitas SDM dan
kelembagaan pelaporan keuangan
pada SKPD (26)
Peningkatan kualitas laporan
keuangan (26)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 233
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme SDM aparatur (32)
Peningkatan kompetensi SDM aparatur
secara bersinergi dengan penempatan
SDM aparatur sesuai kompetensi (27)
Peningkatan kompetensi dan
penempatan SDM aparatur sesuai
dasar kompetensi (27)
Meningkatnya penataan dan penguatan
organisasi dan tata laksana (33)
Meningkatnya penataan struktur dan
tata laksana organisasi (28)
Peningkatan kualitas Struktur dan
kelembagaan organisasi (28)
Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah (34)
Peningkatan kualitas isi serta proses
dan mekanisme perencanaan
pembangunan daerah (29)
Peningkatan kualitas perencanaa-an
pembangunan daerah (29)
Meningkatnya kualitas pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan (35)
Peningkatan kapasitas sistem dan SDM
pengawasan daerah (30)
Peningkatan kualitas pengawasan
pembangunan daerah (30)
Misi 6: Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan
18 Mengembangkan kawasan
terpadu dan cepat tumbuh
Berkembangan kawasan pembangunan
terpadu agropolitan (36)
Pengembangan koordinasi keterlibatan
multipihak berbasis rencana kawasan
terpadu agropolitan dan minapolitan (31)
Pengembangan kawasan terpadu
agropolitan dan minapolitan (31)
Berkembangnya pembangunan
terpadukawasan minapolitan (37)
19 Mengembangkan sistem
agribisnis dan agroindustri
Meningkatnya koridor perdagangan
produk unggulan (38)
Pengembangan terminal agribisnis bagi
perdagangan produk unggulan (32)
Pengembangan agribisnis,
agroindustri dan koridor
perdagangan produk unggulan (32)
Misi 7: Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup
20 Mengoptimalkan fungsi
infrastruktur wilayah
Meningkatnya kapasitas infrastruktur
perhubungan (39)
Pengembangan kapasitas sarana/
prasarana perhubungan dan
transportasi bagi pergerakan barang dan
jasa serta koneksivitas antar wilayah
(33)
Peningkatan kapasitas infra-struktur
perhubungan dan trasportasi (33)
Meningkatnya kapasitas infrastruktur
transportasi (40)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 234
Meningkatnya kapasitas infrastruktur
irigasi/pengairan (41)
Pemeliharaan dan peningkatan fungsi
irigasi/pengairan dalam menjamin
keberlanjutan pertanian dan fungsi
lainnya (34)
Peningkatan kapasitas irigasi/
pengairan (34)
Meningkatnya kualitas perumahan dan
permukiman (42)
Perbaikan perumahan dan pemukiman
orang miskin (35)
Peningkatan kualitas perumahan
dan penataan pemukiman (35)
21 Memelihara daya dukung
lingkungan hidup
Terpeliharanya kelestarian hutan dan
lahan (43)
Pelibatan multipihak dan penegakan
hukum dalam pelestarian hutan dan
lahan kritis serta lingkungan hidup (36)
Pelestarian hutan dan lingkungan
hidup (36)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
(44)
Meningkatnya kapasitas penanganan
bencana (45)
Peningkatan kapasitas dan koordinasi
antisipasi dan penangan bencana (37)
Peningkatan kapasitas penanganan
bencana (37)
Meningkatnya kualitas penanganan
sampah dan kebersihan (46)
Pelibatan masyarakat dalam
penanganan sampah terpadu (38)
Penguatan kapasitas pelayanan /
penanganan sampah dan prilaku
hidup bersih dan sehat (PHBS)(38)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 235
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Perumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh
untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas
pembangunan. Kebijakan Umum Pembangunan memberikan arah perumusan
rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran
jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun
program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
Program-program strategis yang ditampilkan pada bagian ini merupakan
program-program yang secara langsung mendukung pencapaian visi, misi
pembangunan daerah.
Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka
kebijakan umum pembangunan jangka menengah 2014-2019 Kabupaten Pinrang
ditampilkan pada Tabel 7.1. berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 236
Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Pinrang 2014-2019
No Sasaran Strategi Kebijakan Umum Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
jawab Kondisi Awal (2014) Kondisi Akhir (2019)
Misi 1: Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh.
1.
Terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas bagi penyelenggaraan ibadah dan perayaan keagamaan
Kemitraan pemerintah dan organisasi keagamaan dalam keterpenuhan sarana, fasilitas dan penyelenggara kegiatan kegamaan serta kerukunan intra dan antar umat beragama
Fasilitasi peyelenggaraan ibadah dan hari keagamaan
Jumlah pegawai syara,guru mengaji yang diberi bantuan dan kegiatan keagamaan serta peringatan hari kegamaan yang difasilitasi
- 1758 pegwai syara - Pemberangkatan haji
dan 5 hari keagamaan setiap tahun
- 1780 pegawai syara - Pemberangkatan haji dan 5
hari keagamaan
Program Pengembangan Kehidupan Beragama
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Bagian Kesra (Setda)
2.
Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar ummat beragama
Pembinaan kerukunan ummat beragama
Jumlah tokoh agama/ lembaga keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan kerukunan ummat beragama
50 org / 1 kali per tahun (FKUB)
50 org / 2 kali per tahun (FKUB) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kantor Kesbangpol
3.
Terjaganya keragaman budaya, kekayaan budaya dan potensi pariwisata
Penggalian, pelestarian dan pengembangan keragaman dan kekayaan budaya dalam merespons dinamika perubahan
Pelestarian keragaman budaya
Jumlah kesenian daerah, nilai budaya lokal dan kearifan lokal yang dibina dan dilestarikan
Kesenian daerah= 4 jenis (musik bambu, symponi kecapi, tarian); Permainan lokal= 5 jenis (gasing, mattojang, mappadendang, mallongga, massallow); Nilai-nilai lokal= 3 nilai utama (sipakatau, sipakalebbi, sipakamase); Kearifan lokal = 1 aktvitas (tudang sipulung)
Kesenian daerah= 4 jenis (musik bambu, symponi kecapi, tarian); Permain-an lokal= 5 jenis (gasing, mattojang, mappaden-dang, mallongga, massallow); Nilai-nilai lokal=3 nilai utama (sipakatau, sipaka-lebbi, sipakamase); Kearifan lokal = 1 aktvitas (tudang sipulung)
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Kebudayaan Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata
Pelestarian kekayaan budaya
Jumlah situs, cagar dan benda budaya yang dilestarikan
13 lokasi 17 lokasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kebudayaan Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata
Pengembangan kepariwisataan
Jumlah kunjugan wisata domestik dan mancanegara
26.503 orang 35.000 orang Program Pengembangan destinasi pariwisata
Pariwisata Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 237
4. Berkembangnya karakter pemuda, remaja dan masyarakat secara umum berbasis nilai-nilai saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong dalam kebajikan (amar ma’ruf dan nahir mungkar)
Menguatkan karakter
pemuda, remaja dan
masyarakat secara umum
melalui revitalisasi adat-
istiadat dan nilai-nilai
saling menghargai, saling
menghormati, saling
tolong-menolong
sebagai modal sosial
dalam menghadapi
dinamika perubahan.
Pembinaan karakter pemuda dan remaja
Jumlah pemuda/ remaja/siswa berprestasi provinsi/ nasional/ internasional
Tingkat Provinsi =5 orang; Tingkat Nasional = 3 orang
Tingkat Provinsi = 9 orang; Tingkat Nasional = 5 orang
Program Peningkatan dan Peran Serta Kepemudaan
Kepemudaan dan Olahraga
Dikpora
Pembinaan olah raga
Jumlah cabang olah raga yang berprestasi internasional, nasional dan provinsi
Nasional = 1 orang; Provinsi = 3 orang
Nasional = 6 orang; Provinsi = 10 orang
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kepemudaan dan Olahraga
Dikpora
5.
Terkendalikan-nya ganggunan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat
Mendorong sinergi pemerintah dengan seluruh lapisan, golongan dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam memelihara dan meningkatkan ketertiban, ketenteraman, keamanan, dan kenyamanan
Penanganan gangguan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan
Jumlah gangguan K4 yang ditangani
10 kasus
5 kasus
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
Kantor Satpol PP
Pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan
Frekuensi patroli dalam sehari
2 kali sehari
3 kali sehari
Peningkatan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
Kantor Satpol PP
Misi 2: Memperkokoh toleransi dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi
6. Terpeliharanya harmoni sosial dan kesatuan bangsa dalam masyarakat
Memperkuat kegotongroyongan sebagai basis ketahanan sosial masyarakat dalam bingkai kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa.
Deteksi dini dan penanganan konflik sosial serta penguatan kesatuan bangsa
Jumlah kegiatan deteksi dini konflik sosial yang dilaksanakan dan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM yang ditemani bermitra
Jumlah kegiatan FPK=1 kali/tahun; Jumlah kegiatan FKDM=1 kali/tahun; Jumlah kegiatan Forum bela Negara= 1 kal/tahun; Komida= 4 kali/tahun LSM = 40; Ormas = 43
Jumlah kegiatan FPK=2 kali/tahun; Jumlah kegiatan FKDM=2 kali/tahun; Jumlah kegiatan Forum bela Negara= 2 kal/tahun; Komida= 6 kali/tahun; LSM = 70; Ormas = 80
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
Kantor Kesbangpol
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 238
7.
Berkembangnya kelembagaaan serta proses dan mekanisme demokrasi dan politik yang sehat dan fungsional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara
Mendorong kesadaran berdemokrasi secara substansial seiring dengan peningkatan kapasitas organisasi politik dan kepatuhan hukum
Pembinaan demokrasi dan politik
Persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada, Pilgub, Pemilu dan Pilpres
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kesehatan Dinas Kesehatan
13.
Meningkatnya tingkat melek huruf dan minat baca masyarakat
Mengembangkan pendidikan keakasaraan fungsional dan fungsi perpustakaan berbasis kapasitas masyarakat dan pemerintah desa
Pemberantasan buta huruf
Angka Melek Huruf (AMH)
99,78% 100% Program pendidikan non formal
Pendidikan Dikpora
Pengembangan minat baca
Jumlah pengunjung perpustakan
17.313 22.096 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah
Pengembangan arsip daerah
Jumlah SKPD yang menerapkan sistem arsip yang baku
17 SKPD 43 SKPD Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah
14.
Meningkatnya akses masyarakat pada seluruh jenjang pendidikan
Meningkatkan dan memeratakan akses pendidikan pada seluruh wilayah dan jenjang pendidikan
Penyelenggaraan pedidikan anak usia dini
APK PAUD 46,96% 62% Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Dikpora
Penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun
APM SD/MI APM SMP/MTs
98,65% 87,53%
100% 100%
Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun
Pendidikan Dikpora
Penyelenggaraan pendidikan menengah
APM SMA/SMK/MA 63,92% 73,86% Program Wajib Belajar Pendidikan dua belas tahun
Pendidikan Dikpora
15.
Meningkatnya kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan
Meningkatkan kualitas pendidik/tenaga kependidikan dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan manajemen berbasis sekolah yang berkualitas
Peningkatan kualitas pendidik/tenaga kependidikan
Jumlah/% PTK kualifikasi S1 dan tersertifikasi
Kualifikasi S1 = 3.283 guru Bersertifikasi = 2.630 guru
Kualifikasi S1 = 3.718 guru Bersertifikasi = 3.718 guru
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dikpora
Aplikasi teknologi informasi dalam proses pembelajaran
Jumlah sekolah yg mengaplikasikan TI dalam pembelajaran
- SD= 18 dari 323 SD (5,57%)
- SMP = 13 dari 52 SMP (25%)
- SMA = 18 dari 18 SMA (100%)
- SMK = 7 dari 9 SMK (77,7%)
35%
80%
100%
100%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dikpora
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 240
Peningkatan kualitas manajemen berbasis sekolah
Jumlah/% sekolah yg menerapkan MBS dengan baik
SD = 323 SMP = 52 SMA = 18 SMK = 9
100% 100% 100% 100%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dikpora
16.
Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan keterlibatan tenaga kerja terdidik dalam kemajuan pedesaan
Mendorong peningkatan kompetensi dan kompetensi berbasis masyarakat sesuai karakteristik potensi sumberdaya lokal
Meningkatkan kompetensi tenaga kerja
Jumlah tenaga kerja/pencari kerja yg mencapai peningkatan kompetensi teknis
120 orang 160 orang Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Ketenagakerja an
Disnakertrans
Mendorong lahirnya wirausaha baru di pedesaan
Jumlah wirausaha pedesaan yang dilahirkan
1 kelompok (5-10 org)tahun
1 kelompok (5-10 org)/tahun
Program Pengembangan Kewirausahaan Pedesaan
Ketenagakerja an
Disnakertrans
17.
Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan
Pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan penganggaran pemerintah serta kegiatan berbasis masyarakat
Pengarusutama-an gender dalam perencanaan dan penganggaran
Jumlah SKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran berbasis PUG
8 SKPD 32 SKPD Program Perencanaan Sosial Budaya
Perencanaan Pembangunan /Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bappeda/ BKBD dan PP
Pemberdayaan perempuan dalam kegiatan ekonomi
Jumlah perempuan/ Kelompok perempuan yang meningkat keterampilannya dalam usaha ekonomi
34 kelompok 34 kelompok Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BKBD dan PP
Perlindungan anak Jumlah KDRT dan kekerasan terhadap anak yang difasilitasi penyelesaiannya
30 Kasus 28 Kasus Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BKBD dan PP
18.
Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana
Penyadaran keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara bersinergi dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga
Penyelenggaraan keluarga berencana
Jumlah PUS, prasejahtera dan KS1 yang mengikuti KB
7.966 (60,85%) 9.161 (75,00%) Program Pelayanan Kontrasepsi
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BKBD dan PP
Pembinaan kesejahteraan keluarga
% keluarga PS dan KS1 20.450 KK (21,70%) 11.161 KK (10,70) Progman Keluarga Berencana
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BKBD dan PP
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 241
Misi 4: Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial
19.
Berkurangnya penduduk miskin
Mengefektifkan fungsi tim kordinasi penanggulangan kemiskinan dalam perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha
Penguatan koordinasi penanggulangan kemiskinan
Jumlah kegiatan SKPD yg dikordinasikan dalam penanggulangan kemiskinan oleh TKPKD
101 kegiatan 135 kegiatan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Perencanaan Pembangunan
Bappeda/ BPMPD
20.
Meningkatnya daya saing investasi
Mengembangkan sarana dan prasarana investasi secara bersinergi dengan perbaikan pelayanan investasi
Perbaikan pelayanan investasi
Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA
- Rp. 633.500.747.786 Rp. 4.333.500.747.786 Program Peningkatan Iklim dan Realisasi investasi
Penanaman Modal
BP2TPM
Jumlah Proyek
PMDN/PMA
- - PMDN : 594 Investor - - PMA : 1 Investor -
- PMDN : 4.644 Investo - PMA : 11 Investor
Program
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama Investasi Jumlah Tenaga Kerja
PMDN/PMA
- 2.101 orang 5.000 Orang
21. Meningkatnya daya saing produk koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengan (UMKM)
Menguatkan gerakan koperasi berbasis masyarakat dan peningkatan kapasitas teknologi/manajerial UMKM
Peningkatan gerakan koperasi
% koperasi aktif - 68 % (212/313)
- 78 % (250/323)
Program Peningkatan kulaitas kelembagaan Koperasi
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dinas Koperasi danUKM
Peningkatan kapasitas UMKM
Jumlah dan prosentase UMKM yang telah dibina
- 85 UMKM / 1192 dan 7 %
500 UMKM / 3692 dan 13 % Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dinas Koperasi danUKM
22.
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertanian
Penguatan kapasitas teknologi dan kapasitas kelembagaan petani, peternak, nelayan tangkap dan pembudidaya ikan berbasis sistem agribisnis
Peningkatan produksi pertanian
Jumlah dan nilai produksi tanaman pangan utama
- Padi: 604.975 ton Nilai: Rp. 2.117.412.500 - Jagung: 94.942 ton Nilai Rp. 256.343.400
- Padi: 624.910 ton Nilai: Rp. 3.437.005.000 - Jagung: 102.868 ton Nilai Rp. 462.906.000
Program Peningkatan Produksi Pertanian
Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan
Jumlah dan Niai Produksi Tanaman
- Cabe Besar: 402 ton dgn Nilai Produksi Rp.
- Cabe Besar: 689 ton dgn Nilai Produksi Rp. 5.167.500.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 242
Hortikultura Unggulan 3.015.000.000 - Cabe Rawit: 180 ton
dgn Nilai Produksi Rp. 900.000.000
- Bawang Merah: 125 ton dgn Nilai Produksi Rp. 6.875.000.000
- Tomat: 279 ton dgn Nilai Produksi Rp. 837.000.000
- Pisang: 17.682 ton dgn Nilai Produksi Rp. 26.523.000.000
- Salak: 1.645 ton dgn Nilai Produksi Rp. 7.402.500.000
- Rambutan: 1.423 ton dgn Nilai Produksi: 6.403.500.000
- Durian: 1.297 ton dgn Nilai Produksi Rp. 7.782.000.000
- Mangga: 11.873 ton dgn Nilai Produksi Rp. 53.428.500.000
- Semangka: 61 ton dgn Nilai Produksi Rp. 335.500.000
- Cabe Rawit: 307 ton dgn Nilai Produksi Rp. 1.535.000.000
- Bawang Merah: 215 ton dgn Nilai Produksi Rp. 2.365.000.000
- Tomat: 476 ton dgn Nilai Produksi Rp. 1.428.000.000
- Pisang: 30.329 ton dgn Nilai Produksi Rp. 45.493.500.000
- Salak: 2.795 ton dgn Nilai Produksi Rp. 12.577.500.000
- Rambutan: 2.439 ton dgn Nilai Produksi: 10.975.500
- Durian: 2.222 ton dgn Nilai Produksi Rp. 13.332.000.000
- Mangga: 20.364 ton dgn Nilai Produksi Rp. 91.638.000.000
- Semangka: 103 ton dgn Nilai Produksi Rp. 566.500.000
23. Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perkebunan
Peningkatan produksi perkebunan
Jumlah dan nilai produksi tanaman perkebunan utama
Kakao: 14.109 ton Kopi: 2.583 ton
Kakao: 19.356 ton Kopi : 3.100 ton
Peningkatan produksi perkebunan
Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan
24.
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan
Peningkatan produksi peternakan
Jumlah dan Nilai Produksi Daging dan Telur
- Daging: 412 ton dengan Nilai Produksi Rp. 32.960.000.000
- Telur: 21.310 ton dengan Nilai Produksi Rp. 319.650.000
- Daging: 607 ton dengan Nilai Produksi Rp. 57.665.000.000 - Telur: 25.199 ton dengan Nilai Produksi Rp. 377.985.000.000
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan
25.
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perikanan
Peningkatan produksi perikanan
Jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
- Volume Produksi perikanan Budidaya = 33.374 ton
- Nilai Produksi = Rp. 551.336.800
- Volume Produksi perikanan Budidaya = 56.287,03ton
- Nilai Produksi = Rp. 1.299.370.855
- Program Penigembangan Budidaya Perikanan
Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 243
- Volume produksi
perikanan tangkap = 12.016,41 ton
- Nilai Produksi = Rp. 120.164.100
- Volume produksi perikanan tangkap = 12.662,95 ton
Nilai Produksi = Rp. 168.417.235
- Program
Pengembangan Perikanan Tangkap
26. Terpeliharanya ketahanan pangan dan surplus pangan dalam mewujudkan Pinrang sebagai poros pangan nasional
Penguatan dukungan surplus pangan bagi ketahanan pangan nasional
Penguatan cadangan pangan dan distribusi pangan
Jumlah cadangan pangan yg didistribusikan untuk menunjang ketahanan pangan nasional
30 Ton
90 Ton Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
27.
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
Peningkatan kapasitas sarana/prasarana, kelembagaan dan SDM penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan untuk peningkatan produksi, pendapatan dan pelestarian lingkungan pelaku utama dan pelaku usaha
Peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluhan
Kelas kelompok tani Kelas Pemula= 1.391 Kelas Madya= 146 Kelas Lanjut= 116 Kelas Utama= 29
Kelas Pemula= 1.087 Kelas Madya= 442 Kelas Lanjut= 124 Kelas Utama= 29
Program Penyuluhan Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pertanian BP4K
Penguatan klinik pertanian terpadu
Jumlah klinik pertanian terpadu yg berfungsi dengan baik
Klinik Pertanian = 4 unit Klinik Pertanian = 12 unit Program Penyuluhan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Pertanian BP4K
28.
Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin, anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
Pelibatan multipihak dalam meningkatkan efektivitas penanganan PMKS
Peningkatan kualitas rehabilitas sosial
Jumlah PMKS yang ditangani
- Fakir Miskin = 42 KK - Anak Terlantar= 250 orang - Lansia/Jompo Terlantar= 50 orang - Rumah tak layak huni= 80
- Fakir Miskin = 192 KK - Anak Terlantar= 250 orang - Lansia/Jompo Terlantar= 250 orang - Rumah tak layak huni= 180
Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Sosial Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata
Misi 5: Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
29.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (26)
Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana/prasarana dan SDM instansi pelayanan publik
Penigkatan kualitas pelayanan perizinan
Jumlah dan jenis ijin yang dikeluarkan/tahun
Ijin Usaha:1.588 izin Ijin Non Usaha:536 izin Izin penanaman modal:595 izin
Ijin Usaha: 2.227 izin; Izin Non Usaha: 754 izin; Izin penanaman modal= 1.002 izin
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
BP2TPM
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 244
Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil
Jumlah/% pemilikan dokumen kependudkan dan capil - akta nikah - akta kelahiran - KK
- KTP
- akta nikah = 3,32% - akta kelahiran =
26,2% - KK = 83,7%
- KTP = 35,7%
- akta nikah = 90% - akta kelahiran = 90% - KK = 100% - KTP = 95%
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Peningkatan kualitas pelayanan informasi ketenagakerjaan
Jumlah/% pemilik kartu AK1 yg terserap lapangan kerja
Total kartu kuning 1.800 org; yang melapor ditempatkan 194= 194/1.800=11%
50% Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Ketenagakerja-an
Disnakertrans
Peningkatan akses dan kualitas komunikasi dan informasi
Jumlah/% SKPD yg memanfaatkan TIK
60% 85% Program Kerja Sama Informasi dengan Media Massa
Komunikasi & Informatika
Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi
Peningkatan capaian IKM seluruh SKPD
Rata-rata Nilai IKM seluruh SKPD
Rata-rata Nilai IKM SKPD: B
Rata-rata Nilai IKM SKPD: A Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Setda
30.
Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa
Penguatan SDM dan kelembagaan pemerintahan desa
Peningkatan kapasitas pemerintahan desa
Jumlah/% desa yang telah memiliki data profil desa untuk penentuan kualifikasi desa
Swadaya = 69 Desa Swakarsa = 0
Swasembada= 0
Swadaya = 35 Desa Swakarsa = 25 Desa
Swasembada= 9 Desa
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Pemeberdayaan masyarakat dan desa
BPM-PD
31.
Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah
Peningkatan kapasitas SDM dan kelembaga-an dalam pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan pada SKPD
Peningkatan kualitas pelaporan keuangan
Opini laporan keuangan (% SKPD yang laporan keuangannya akurat dan tepat waktu)
100% 100% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Dinas PPKAD
32.
Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur
Peningkatan kompetensi SDM aparatur secara bersinergi dengan penempatan SDM aparatur sesuai kompetensi
Peningkatan kompetensi SDM aparatur
Jumlah SDM aparatur yg meningkat kompetensinya melalui Diklatpim dan Diklat Teknis
Latpim IV = 60 org Prajabatan=161 org
Diklat Teknis (Keuangan)= 5 org
Latpim IV = 300 org Prajabatan= 911 org Diklat Teknis (Keuangan, Peren-canaan, Data dan Informasi, Manajemen Kepegawaian)= 200 org
Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
BKD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 245
33 Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana
Meningkatkan penataan struktur dan tata laksana organisasi
Penataan struktur organisasi perangkat daerah
Jumlah permohonan penataan organisasi perangkat daerah yang terfasilitasi
18 permohonan
53 permohonan
Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Setda
Perbaikan tata laksana perangkat daerah
Jumlah SKPD yang melakukan penambahan SOP; Jumlah penerapan peraturan/kebijakan di bidang tata laksana
5 SKPD; 1 peraturan 45 SKPD; 6 peraturan Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Setda
34
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Peningkatan kualitas isi serta proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah
Perbaikan proses dan mekanisme perencanaan
Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD) sesuai dengan dasar regulasi dan kalender perencanaan
RPJPD=tidak sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD tidak sesuai; Renja SKPD tidak sesuai; RKPD tidak sesuai
Jumlah data hasil monev SKPD yang mendukung perencanaan dan jumlah infromasi informasi pembangunan yang dipublikasikan
Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
Program Pengembangan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan
Bappeda
35.
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Peningkatan kapasitas sistem dan SDM pengawasan daerah
Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara pemerintahan dan pembangunan daerah
Persentase rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti mencakup Rekomendasi Administrasi dan Rekomendasi Keuangan
Terlaksananya pameran pembangunan dan perencanaan dan pengembangan sistem informasi berbasis Web
404
476
535
626
676 12 SKPD
01 URUSAN WAJIB
01 PENDIDIKAN
01 07 Program pendidikan Anak Usia Dini -APK PAUD 46,96 49,21
197 53,25
229
58
260
60
318
62 365 65,25 Dikpora
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 251
01 08 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun -APK SD/MI 106,09 106,30 40.407,5 106,61 46.658,5 106,93 52.789,9 107,25 64.704,9 107,56 74.296,5 107,88 Dikpora
Terlaksananya Program Pelayanan Kesehatan BLUD 97% 97%
32.519 97,50%
38.145 98% 45.052 98,50%
51.305 99%
57.870 99%
224.891 RSUL
01 03 PEKERJAAN UMUM
04 07 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
55.030
63.543
42.798
35.500
48.915
84.416
Dinas PU
Panjang Jalan Kabupaten Kualifikasi baik Baik=161.38
Km ; Sedang=150,99 Km ; Rusak Ringan=308,54 Km ; Rusak Berat=103,69 Km
Baik=171.16 Km ; Sedang=154,81 Km ; Rusak Ringan=310,74 Km ; Rusak Berat=108,29 Km
Baik=180.95 Km ; Sedang=158,63 Km ; Rusak Ringan=312,94 Km ; Rusak Berat=112,90 Km
Baik=190.73 Km ; Sedang=162,45 Km ; Rusak Ringan=315,14 Km ; Rusak Berat=117,50 Km
Baik=200.52 Km ; Sedang=166,45 Km ; Rusak Ringan=317,34 Km ; Rusak Berat=122,11 Km
Baik=210.30 Km ; Sedang=170,09 Km ; Rusak Ringan=319,54 Km ; Rusak Berat=126,71 Km
Baik=210.30 Km ; Sedang=170,09 Km ; Rusak Ringan=319,54 Km ; Rusak Berat=126,71 Km
Dinas PU
Tersedianya akses jalan sepanjang 858.6 Km yang terdiri dari perintisan jalan, penimbunan, perkerasan,
134 Km 177 177 150 120 100,6 858,6 Dinas PU
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 255
pengaspalan, dan beton.
Tersedianya konstruksi jembatan sebanyak 181 unit dengan panjang 1.360 Meter terdiri dari jembatan rangka baja, jembatan beton, dan jembatan kayu.
240 mtr 310 300 170 170 170 1360 km Dinas PU
04 08
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Tersedianya sistim jaringan drainase sebanyak 153 titik skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan
17 Titik 15
917 20
1.059
25
1.467 38
4.970
55
5.381 153 Titik
13.794
Dinas PU
04 09
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.834
2.118
22.334
35.500
40.763
102.550
Panjang Jalan Kabupaten Kualifikasi baik Baik=161.38
Km ; Sedang=150,99 Km ; Rusak Ringan=308,54 Km ; Rusak Berat=103,69 Km
Baik=171.16 Km ; Sedang=154,81 Km ; Rusak Ringan=310,74 Km ; Rusak Berat=108,29 Km
Baik=180.95 Km ; Sedang=158,63 Km ; Rusak Ringan=312,94 Km ; Rusak Berat=112,90 Km
Baik=190.73 Km ; Sedang=162,45 Km ; Rusak Ringan=315,14 Km ; Rusak Berat=117,50 Km
Baik=200.52 Km ; Sedang=166,45 Km ; Rusak Ringan=317,34 Km ; Rusak Berat=122,11 Km
Baik=210.30 Km ; Sedang=170,09 Km ; Rusak Ringan=319,54 Km ; Rusak Berat=126,71 Km
Baik=210.30 Km ; Sedang=170,09 Km ; Rusak Ringan=319,54 Km ; Rusak Berat=126,71 Km
Dinas PU
Kecepatan kendaraan ≥ 40 km/jam
134 50 50 146 148 148,6 857,6 Km Dinas PU
Kondisi jembatan yang dilalui sepanjang 748 meter
181 meter 34,64 49,60 117,16 183,00 183,00 748 Km Dinas PU
04 10
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Tersedianya sarana penunjang kegiatan pembangunan konstruksi
65% 67% 807 69% 1.059 71% 367 73% 1.811 75%
1.671 75%
5.715
Dinas PU
05 11 Program Pengemb. dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Cakupan Layanan Irigasi (Ha)
Luas Sawah yang dialiri
Irigasi Teknis 42.931 Ha
Luas Sawah yang dialiri
Irigasi Teknis
42.951 Ha
24.564
Luas Sawah yang dialiri
Irigasi Teknis Teknis
42.971 Ha
31.090
Luas Sawah yang dialiri Irigasi Teknis
42.991 Ha
35.735
Luas Sawah yang dialiri Irigasi Teknis L.DI.
Teknis 43.011
43.231
Luas Sawah yang dialiri Irigasi Teknis 43.031
Ha
50.077
Luas Sawah
yang dialiri Irigasi Teknis
43.031 Ha
157.486
Dinas PSDA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 256
Cakupan Layanan Irigasi Desa (Ha) dan Irigas Usaha Tani (Ha)
Luas Sawah yang dialiri
Irigasi Desa/Irigasi Usaha Tani 9.9942 Ha
Luas Sawah yang dialiri
Irigasi Desa/Irigasi Usaha Tani 9.9972 Ha
Luas Sawah yang dialiri
Irigasi Desa/Irigasi Usaha Tani 10.002 Ha
Luas Sawah yang dialiri Irigasi
Desa/Irigasi Usaha
Tani 10.0322
Ha
Luas Sawah yang dialiri Irigasi
Desa/Irigasi
Usaha Tani
10.062 Ha
Luas Sawah yang dialiri Irigasi
Desa/Irigasi
Usaha Tani
10.0922 Ha
Luas Sawah
yang dialiri Irigasi
Desa/Irigasi Usaha
Tani 10.0922
Ha
Dinas PSDA, Dinas
Pertanian dan
Peternakan
05 12 Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku Cakupan ketersediaan air baku
4 DI. /Thn 5 DI. /Thn 3.001
6 DI. /Thn 3.465
6 DI. /Thn
4.001 6 DI. /Thn
4.646
6 DI. /Thn
5.334
6 DI. /Thn
5.334 Dinas PSDA
05 13 Program pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Cakupan luas lahan yang terairi embung dan tingkat
6 Lokasi/ Paket/thn
6 Lokasi/ Paket/thn
1.852
6 Lokasi/ Paket/thn
2.138
6 Lokasi/ Paket/thn
2.469
6 Lokasi/ Paket/t
hn
2.867
6 Lokasi/ Paket/thn
3.292
36 Lokasi/ Paket
3.292
Dinas PSDA
04 14
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah 100%
51% 8%
917 8%
1.059
7%
1.467 18%
2.840
8%
1.631 100%
7.914
Dinas PU
05 15 Program Pengendalian Banjir Jumlah titik lokasi
genangan dan luas genangan
Lokasi genangan=…
.titik; luas genangan=…
..m2
300 m/5 lks
551 300 m/5 lks
636
300 m/5 lks
734
300 m/5 lks
852
300 m/5 lks
979
1.500 m/25 lks
979
Dinas PSDA
04 16
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
Pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan sarana dan prasarana desa
65% 69%
24.282 75%
30.612
78%
36.684 85%
39.760
95%
38.317 100%
169.655
Dinas PU
01 4 PERUMAHAN
04 07 Program Pengembangan Perumahan
Tersedianya 5.000 unit rumah layak huni dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat
2178 rumah 600 3.669
800 4.236
1200 14.674
1500 18.460
900 22.746
5000
63.784 Dinas PU
Jumlah rumah orang miskin yang diperbaiki menjadi layak huni
rumah yang
diperbaiki=142; Luas
Pemukiman Kumuh 20,64
Ha
rumah yang
diperbaiki=180; Luas
Pemukiman Kumuh
26,68 Ha
rumah yang
diperbaiki=230; Luas
Pemukiman Kumuh 32,71
Ha
rumah yang
diperbaiki=280; Luas
Pemukiman Kumuh 38,75 Ha
rumah yang
diperbai
ki=340; Luas
Pemukiman
Kumuh 44,78
Ha
rumah yang
diperbaiki=370; Luas
Pemukiman
Kumuh 50,82 Ha
rumah yang telah diperbaiki=1400; Luas Pemukiman Kumuh 50,82 Ha
04 08 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 Liter pada WMK
4 Unit 1 Unit
2.070 1 Unit
2.977,00
0 1 Unit
3.726,000
1 Unit 3,980,000 1 Unit
4.978,000 4 Unit
17.731,00
0 Dinas KPK
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 257
04 09 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Cakupan wilayah layanan pemakaman bertambah & meningkatnya kinerja & fungsi pemakaman,areal makam pemkot tertata menuju 100 %
1 Lokasi/3 lokasi
1 Lokasi
20,000
50,000
70,000 1
Lokasi
90,000 1 Lokasi
100,000
2 Lokasi& 3 areal
330,000
Dinas KPK
01 5
PENATAAN RUANG
04
07 Program Perencanaan Tata Ruang
2.751
455
489
710
815
11 5.221
Bappeda, Dinas PU
Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang efektif dimanfaatkan dalam penataan ruang
1 Dokumen 9 Dokumen
Jumlah dokumen revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten (RTRK) yang efektif digunakan dalam penataan ruang
- 1 Dokumen
Jumlah dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang efektif digunakan dalam penataan ruang
- 0%
1 Dokumen
Luas Kawasan Agropolitan yang Produktif
100 Ha 180 Ha
260 Ha
340 Ha
420 Ha
500 Ha 500 Ha
Bappeda, Dinas
Pertanian & Peternakan, Dinas PU,
Dinas PSDA, Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan, Dinas
Perindagem
Luas Kawasan Agroindustri Beras yang produktif
Kec. Mattiro Bulu (0 Ha)
Kec. Mattiro Bulu (10
Ha)
Kec. Mattiro Bulu (20 Ha)
Kec. Mattiro
Bulu (30 Ha)
Kec. Mattiro Bulu
(40 Ha)
Kec. Mattiro
Bulu (50 Ha)
Kec. Mattiro
Bulu (50 Ha)
Bappeda, Dinas
Perindagem, Dinas
Pertanian dan
Peternakan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 258
Luas Kawasan Agrowisata yang mendatangkan kunjungan wisata
200 Ha 200 Ha
400 Ha
600 Ha
800 Ha
1.000 Ha
1.000 Ha
Bappeda, Dinas Sosial, Kebudayaan
dan Pariwisata,
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
Luas Kawasan Agroforestry yang produktif
0 Ha 10 Ha
20 Ha
30 Ha
40 Ha
50 Ha
50 Ha
Bappeda, Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
Luas Kawasan Minapolitan yang efektif
300 Ha 440 Ha
580 Ha
720 Ha
860 Ha
1.000 Ha
1.000 Ha
Bappeda, Dinas
Kelautan dan Perikanan, Dinas PU,
Dinas PSDA, Dinas
Perindagem
Luas Kawasan Minawisata yang efektif
40 Ha 62 Ha
84 Ha
106 Ha
128 Ha
150 Ha
150 Ha
Bappeda, Dinas
Kelautan dan Perikanan,
Dinas Sosbudpar
Luas Kawasan Agroindustri udang yang produktif
Kecamatan Suppa (0 Ha)
Kecamatan Suppa (10
Ha)
Kecamatan Suppa (20
Ha)
Kecamatan Suppa (30 Ha)
Kecamatan
Suppa (40 Ha)
Kecamatan Suppa (50 Ha)
Kecamatan Suppa (50 Ha)
Bappeda, Dinas
Perindagem, Dinas
Kelautan dan Perikanan,
Dinas Koperasi dan
UKM
04 08 Program Pemanfaatan Ruang
Cakupan pelayanan izin pemanfaatan ruang yang konsisten dengan RTRW
20% 20%
147 40%
169
10% 196
10% 227
20% 261
100% 1.000
Dinas PU
Luas Kawasan Agropolitan yang Produktif
100 Ha 180 Ha
260 Ha
340 Ha
420 Ha
500 Ha 500 Ha
Bappeda, Dinas
Pertanian & Peternakan, Dinas PU,
Dinas PSDA, Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan, Dinas
Perindagem
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 259
Luas Kawasan Agroindustri Beras yang produktif
Kec. Mattiro Bulu (0 Ha)
Kec. Mattiro Bulu (10
Ha)
Kec. Mattiro Bulu (20 Ha)
Kec. Mattiro
Bulu (30 Ha)
Kec. Mattiro Bulu
(40 Ha)
Kec. Mattiro
Bulu (50 Ha)
Kec. Mattiro
Bulu (50 Ha)
Bappeda, Dinas
Perindagem, Dinas
Pertanian dan
Peternakan
Luas Kawasan Agrowisata yang mendatangkan kunjungan wisata
200 Ha 200 Ha
400 Ha
600 Ha
800 Ha
1.000 Ha
1.000 Ha
Bappeda, Dinas Sosial, Kebudayaan
dan Pariwisata,
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
Luas Kawasan Agroforestry yang produktif
0 Ha 10 Ha
20 Ha
30 Ha
40 Ha
50 Ha
50 Ha
Bappeda, Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
Luas Kawasan Minapolitan yang efektif
300 Ha 440 Ha
580 Ha
720 Ha
860 Ha
1.000 Ha
1.000 Ha
Bappeda, Dinas
Kelautan dan Perikanan, Dinas PU,
Dinas PSDA, Dinas
Perindagem
Luas Kawasan Minawisata yang efektif
40 Ha 62 Ha
84 Ha
106 Ha
128 Ha
150 Ha
150 Ha
Bappeda, Dinas
Kelautan dan Perikanan,
Dinas Sosbudpar
Luas Kawasan Agroindustri udang yang produktif
Kecamatan Suppa (0 Ha)
Kecamatan Suppa (10
Ha)
Kecamatan Suppa (20
Ha)
Kecamatan Suppa (30 Ha)
Kecamatan
Suppa (40 Ha)
Kecamatan Suppa (50 Ha)
Kecamatan Suppa (50 Ha)
Bappeda, Dinas
Perindagem, Dinas
Kelautan dan Perikanan,
Dinas Koperasi dan
UKM
04 09 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Cakupan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW
100% 100%
110 100%
127
100%
159 100%
213
100%
245 100%
854
Dinas PU
01 6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 260
06 07 Program Pengembangan Data / informasi
Jumlah data hasil monev SKPD yang mendukung perencanaan dan jumlah informas pembangunan yang dipublikasikan
- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
286
- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
330
- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
381
- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
443
- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
508
- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun Bappeda
Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan 85% 87%
286 90%
330 92%
381 95%
443 98%
508 98% Bappeda
06 08 Program Kerjasama Pembangunan
Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah, swasta & masyarakat 90 91
165 93
191 94
220 95
256 96
294 96 Bappeda
06 09 Program Perencanaan Pengemb. Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Dokumen perencanaan strategis yang disusun 12
kecamatan 12
kecamatan 746
12 kecamatan
861
12 kecamata
n 994
12 kecama
tan 1.155
12 kecamat
an 1.326 Bappeda
06 10 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Koordinasi dan penyusunan dokumen pengembangan wilayah
12 kecamatan
12 kecamatan
168
12 kecamatan
194
12 kecamata
n 224
12 kecama
tan 260
12 kecamat
an 298 Bappeda
06 11 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
% jumlah aparat perencana dan kelompok/masyarakat yang terlatih 50
456 55
526 60
608 65
706 70
410 75 Bappeda
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 261
06 12 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD) sesuai dengan regulasi dan kalender perencanaan
RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD = tidak sesuai; Renja SKPD = tidak sesuai; RKPD = tidak sesuai
RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai
570
RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai
658
RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai
759
RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai
882
RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai
16 08 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Frekuensi Patroli dalam sehari
2 kali sehari 2 kali sehari 131 2 kali sehari 143 2 kali sehari
157 3 kali sehari
170 3 kali sehari
185 3 kali sehari
786 Sat Pol PP
16 09 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Tersedianya Tenaga Pengendali Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan (K4)
246 Personil 246 Personil
743
246 Personil 810
246 Personil
883
246 Personi
l
962
246 Personil
1.049
246 Personil
4.447
Sat Pol PP
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 272
dalam Kehidupan Masyarakat
15 10 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Jumlah Fasilitasi FKUB
1 kali/tahun 2 kali/tahun 110
2 kali/tahun 110
2 kali/tahun 240
2 kali/tah
un 240
2 kali/tahun 240
2 kali/tahun 1.140
Kesbangpol
Jumlah Fasilitasi FPK
Jumlah Fasilitasi
Forum Bela Negata
15 11 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Jumlah Fasilitasi FKDM, Satlinmas dan Siskamling
1 kali/tahun 2 kali/tahun 175
2 kali/tahun 175
2 kali/tahun 180
2 kali/tah
un 180
4 kali/tahun 413
2 kali/tahun 1.123
Kesbangpol
16 12 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Jumlah gangguan K4 yang ditangani
10 Kasus 9 Kasus 107 8 Kasus 117
7 Kasus 127
6 Kasus
139
5 Kasus 151
5 Kasus 642
Sat Pol PP
15 13 Program Pendidikan Politik Masyarakat
Jumlah LMS dan Ormas yang ditemani bermitra dalam pembinaan kesatuan bangsa
40 LSM; 43 Ormas
45 LSM; 50 Ormas
110
50 LSM; 55 Ormas
110
55 LSM; 60 Ormas
200
60 LSM;
70 Ormas
200
70 LSM; 80
Ormas 260
70 LSM; 80 Ormas
880
Kesbangpol
Rata-rata Persentase Partisipasi Politik Masyarakat
70% 72% 73% 74% 75% 78% 80% -
17 14 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Jumlah teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana 3 unit 5 unit
32 5 unit
37 6 unit
43 6 unit
49 8 unit 56 10 unit
185 BPBD
17 15 Program Diklat Penanggulangan Bencana
Jumlah pengembangan SDM Aparatur dan Masyarakat 25 orang 25 orang
46 30 orang
53 40 orang
61
45 orang
70 50 orang 81 100 orang
266 BPBD
17 16 Program Keadaan Darurat dan Logistik Bencana
Jumlah korban bencana yang ditangani
Banjir = 4.400
Banjir = 4.400
82
Banjir = 4.211
94
Banjir = 4.100
108
Banjir = 3.900
124
Banjir = 3.467
143
Banjir = 3.467
470 BPBD
Longsor = 465 orang
Longsor = 360 orang
Longsor = 326 orang
Longsor = 312 orang
Longsor = 270 orang
Longsor = 211 orang
Longsor = 223 orang
Abrasi = 1.425 orang
Abrasi = 1.300 orang
Abrasi = 1.170 orang
Abrasi = 977 orang
Abrasi = 967 orang
Abrasi = 874 orang
Abrasi = 913 orang
Angin Kencang= 8.550 org
Angin Kencang=7.327 org
Angin Kencang= 7.300 org
Angin Kencang= 7.300 org
Angin Kencang=7.125 org
Angin Kencang= 6.877 org
Angin Kencang=7.277 org
17 17 Program Rehabilitasi dan Konstruksi
Jumlah penanganan rehabilitasi dan konstruksi 0
25 unit rumah
82
35 unit rumah
99
45 unit rumah
109
55 unit rumah
125
60 unit rumah
144
250 unit rumah
494 BPBD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 273
01 20
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
19 07
Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Penyelenggaraan legislasi daerah
Jumlah/ Prosentase legislasi daerah yang diterapkan
11 perda 1.285
15 perda 1.350
19 perda 1.700
24 perda
2.500
30 perda
2.700 30 perda
9.535
Sekertariat DPRD
Terlaksananya peningkatan kemampuan Anggota DPRD
Tercapainya kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD
40 org
8.880
40 org 9.840
40 org 10.663
40 org 13.370
40 org
14.360 40 org
57.113
Sekertariat DPRD
18 08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Jumlah Kunjungan serta Inspeksi kepala Daerah & Wakil kepala daerah
80 Mesjid yang mendapatkan bantuan bahan baku bangunan dari Pemerintah Daerah
80 Mesjid yang mendapatkan bantuan bahan baku bangunan dari Pemerintah Daerah
1.863
80 Mesjid yang mendapatkan bantuan bahan baku bangunan dari Pemerintah Daerah
2.151
80 Mesjid yang mendapatkan bantuan bahan baku bangunan dari Pemerintah Daerah
2.484
90 Mesjid yang mendapatkan bantuan bahan baku bangunan dari Pemerintah Daerah
2.884
100 Mesjid yang mendapatkan bantuan bahan baku bangunan dari Pemerintah Daerah
3.312
100 Mesjid yang mendapatkan bantuan bahan baku bangunan dari Pemerintah Daerah
12.694
Bag. Kemas, Umum, Adm. Pemerintaha
n (setda)
Jumlah Jenis Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramata, Penerimaan Kunker dan Koordinasi BKDH)
3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramata, Penerimaan Kunker dan Koordinasi BKDH)
3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramata, Penerimaan Kunker dan Koordinasi BKDH)
3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramata, Penerimaan Kunker dan Koordinasi BKDH)
3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramata, Penerimaan Kunker dan Koordinasi BKDH)
3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramata, Penerimaan Kunker dan Koordinasi BKDH)
3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramata, Penerimaan Kunker dan Koordinasi BKDH)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 274
20 09 Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Tercapainya pengelolaan keuangan yg baik dan akuntabel
5,383,761,520
5,814,462,442
6,279,619,437
6,781,988,992
7,324,548,111
31,548,380,502 Dinas
PPKAD
21 10 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan KDH
Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti
2.004
2.617
3.041
3.604
3.909
15.175
Inspektorat
- Rekomendasi Administrasi
78% 80% 82%
85% 87% 90%
90%
- Rekomendasi Keuangan
51% 54% 57%
60% 63% 65%
65%
21 11 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri Aparat Pengawas
43 Pegawai 43 Pegawai 29,267,500
43 Pegawai 32,486,925
43 Pegawai
36,385,356
43 Pegaw
ai
41,115,452
43 Pegawai
46,871,61
5
215 Pegawai
186,126,848
Inspektorat
21 12 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
Jumlah Penilaian Angka Kredit Auditor dan P2UPD
7 dokumen 2 Dokumen 6,427,000
2 Dokumen 7,133,970
2 Dokumen
7,990,045
2 Dokum
en
9,028,751
2 Dokumen
10,292,77
6
10 Dokumen
40,872,543
Inspektorat
18 13 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tersedianya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara online
300 informasi/berita penyelenggaraan pemerintahan daerah
Pengelolaan informasi/informasi berita penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui website kabupaten
125
Pengelolaan 350 informasi/berita penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui website kabupaten
143,750,000
Pengelolaan 400 informasi/berita penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui website kabupaten
165,312,500
Pengelolaan 450 informasi/berita penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui website kabupaten
199,109,375
Pengelolaan 500 informasi/berita penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui website kabupaten
199,109,375
Pengelolaan 500 informasi/berita penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui website kabupaten
218,625,781
Bag. Humas (setda)
18 14 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Produk Hukum yang yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme
pembentukan peraturan perundang-undangan
15 Perda, 50 Perbup, 500 Keputusan bupati
15 Perda, 50 Perbup, 500 Keputusan bupati
895
20 Perda, 60 Perbup, 500 Keputusan bupati
1.034
20 Perda, 60 Perbup, 500 Keputusa
n bupati
1.194
25 Perda, 70 Perbup, 500
Keputusan bupati
1.386
25 Perda, 70 Perbup, 500
Keputusan bupati
1.592
105 Perda, 310 Perbup, 2.500 Keputusan
bupati
6.102
Bag. Hukum (Setda)
Jumlah perkara dan permasalahan hukum PEMDA yang terselesaikan
2 Perkara, 30 Permasalahan
2 Perkara, 30 Permasalahan
2 Perkara, 20 Permasalahan
2 Perkara, 20 Permasalahan
2 Perkara, 10 Permasalahan
2 Perkara, 10 Permasalahan
10 Perkara, 50 Permasalahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 275
Jumlah perda/ranperda serta produk hukum lainnya yang diketahui dan dipahami oleh masyarakat
10 perda/ranperda dan 4 peraturan perundang-undangan
15 perda/ranperda dan 4 peraturan perundang-undangan
20 perda/ranperda dan 5 peraturan perundang-undangan
20 perda/ranperda dan 5 peraturan perundang-undangan
25 perda/ranperda dan 6 peraturan perundang-undangan
25 perda/ranperda dan 6 peraturan perundang-undangan
105 perda/ranperda dan 26 peraturan perundang-undangan
Jumlah KADARKUM yang aktif
3 KADARKUM
6 KADARKUM
9 KADARKUM
12 KADARKUM
15 KADARKUM
18 KADARKUM
18 KADARKUM
Jumlah jenis dokumentasi produk hukum dan informasi hukum yang kelola sesuai dengan standar
6 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundang-undangan lainnya dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum.pinrangkab.go.id
7 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundang-undangan lainnya, majalah hukum dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum.pinrangkab.go.id
8 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundang-undangan lainnya, majalah hukum, klipping hukum dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum.pinrangkab.go.id
9 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundang-undangan lainnya, majalah hukum, klipping hukum, buku dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum.pinrangkab.go.id
9 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundang-undangan lainnya, majalah hukum, klipping hukum, buku dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum.pinrangkab.go.id
9 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundang-undangan lainnya, majalah hukum, klipping hukum, buku dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum.pinrangkab.go.id
9 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundang-undangan lainnya, majalah hukum, klipping hukum, buku dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum.pinrangkab.go.id
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 276
Jumlah sistem jaringan dokumentasi dan informasi online hukum
1 sistem website ( www.hukum.pinrangkab.go.id )
1 sistem website (www.hukum.pinrangkab.go.id)
1 sistem website (www.hukum.pinrangkab.go.id)
1 sistem website (www.hukum.pinrangkab.go.id)
1 sistem website (www.hukum.pinrangkab.go.id)
1 sistem website (www.hukum.pinrangkab.go.id)
1 sistem website (www.hukum.pinrangkab.go.id)
18 15 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Terwujudnya kesepakatan seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU)
1 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten
1 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten
52
1 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten
60
1 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten
69
1 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten
80
1 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten
92 5 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten
353
Bag. Pemerintaha
n (setda)
22 16 Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah pendidikan kedinasan yg dilaksanakan
2 paket 2 paket
1,576,895,000 2 paket
1,734,584,500 2 paket
1,908,042,950 2 paket
2,098,847,245 2 paket
2,308,731,970 2 paket
9,627,101,665 BKD
22 17
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah SDM aparatur yang meningkat kometensinya melalui Diklatpim dan Diklat Teknis 2 paket 2 paket
761,978,000 2 paket
838,175,800 2 paket
921,993,380 2 paket
1,014,192,718 2 paket
1,115,611,990 2 paket
4,651,951,888 BKD
22 18 Program Pembinaan Pengembangan Aparatur
Rasio aparatur yg di bina dan dikembangkan/ditingkatkan sumber dayanya
1,390,561,400 20%
1,019,052,000 20%
1,162,864,900 20%
1,328,515,430 20%
1,462,384,693 20%
1,608,623,162 20%
6,581,440,185 BKD
22 19 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Fasilitas pindah/purna tugas ASN 2 item 20 %
210,825,000 20 %
233,406,950 20 %
256,410,145 20 %
281,869,285 20 %
310,063,619 100 %
1,292,574,999 BKD
18 20 Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum
Jumlah Laporan pelaksanaan tugas tugas Pemerintahan, trantib, linmas, kepndudukan, kerjasama serta keagrariaan
1 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan
1 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan
83
1 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan
96
1 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan
111
1 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan
129
1 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan
148
5 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan
566
Bag. Pemerintaha
n (Setda)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 277
18 21 Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Jumlah data untuk perumusan kebijakan tugas peningkatan kesejahteraan rakyat yang akurat
3 Data ( Data tugas pendidikan & Kesehatan, Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )
3 Data ( Data tugas pendidikan & Kesehatan, Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )
109
3 Data ( Data tugas pendidikan & Kesehatan, Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )
125
3 Data ( Data tugas pendidikan & Kesehatan, Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )
145
3 Data ( Data tugas pendidikan & Kesehatan, Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )
168
3 Data ( Data tugas pendidikan & Kesehatan, Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )
193
15 Data ( 5 Data tugas pendidikan & Kesehatan, 5 Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, 5 Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )
740
Bag. Adm, Kesra
(Setda)
Jumlah rekomendasi pemberian batuan di bidang kesra yang yang terproses tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
100 rekomendasi
100 rekomendas
i
100 rekomendasi
100 rekomend
asi
100 rekomendasi
100 rekomen
dasi
500 rekomendasi
18 22 Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kemasyarakatan
Jumlah Laporan data untuk perumusan kebijakan tugas kemasyarakatan yang akurat
3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberdayaan Masyarakat )
3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberdayaan Masyarakat )
152
3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberdayaan Masyarakat )
176
3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberdayaan Masyarakat )
203
3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberdayaan Masyarakat )
236
3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberdayaan Masyarakat )
271
15 Laporan Data ( a. 5 Data kesbang dan Politik, b. 5 Data Pemuda dan Olahraga, c. 5 Data Pemberdayaan Masyarakat )
1.037
Bag. Adm. Kemas (Setda)
Jumlah rekomendasi kegiatan kemasyarakatan yang terproses tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
500 rekomendasi
500 rekomendasi
500 rekomendasi
500 rekomendasi
500 rekomendasi
500 rekomendasi
2.500 rekomendasi
Jumlah kerjasama pelaksanaan KKN, KKLP, PKL siswa/mahasiswa
8 Kerjasama 3 Kerjasama
3 Kerjasama
3 Kerjasama
3 Kerjasama
3 Kerjasama
15 Kerjasama
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 278
yang efektif
18 23 Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol
Jumlah kontrak halaman dengan media yang tepat guna
9 kontrak halaman ( media harian dan elektronik )
10 kontrak halaman ( media harian dan elektronik )
1.051
10 kontrak halaman ( media harian dan elektronik )
1.214
10 kontrak halaman ( media harian dan elektronik )
1.401
10 kontrak halaman ( media harian dan elektronik )
1.627
10 kontrak halaman ( media harian dan elektronik )
1.869
10 kontrak halaman ( media harian dan elektronik )
7.162
Bag. Humas (Setda)
Jumlah jenis bulletin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang
Terpenuhinya even promosi pangan local daerah di daerah & luar daerah 5 kali 105,000 7 kali 108,000 8 kali 110,000 9 kali 150,000 9 kali 180,000 9 kali 195,000
Peningkatan lumbung pangan
Pengembangan lumbung pangan desa 10 desa/kel 200,000 15 desa/kel 230,000
20 desa/kel 240,000
25 desa/kel 250,000
30 desa/kel 260,000
35 desa/kel 280,000
Pengawasan mutu dan keamanan pangan
Pembinaan keamanan pangan & promosi pangan local 10 desa/kel 15 desa/kel 195,000 20 desa/kel 195,000
25 desa/kel 199,000
35 desa/kel 209,000
40 desa/kel 243,000
50 desa/kel 243,000
Program peningkatan ketahanan pangan
Persentase pemanfaatan potensi sumber pangan alternative bagi pemenuhan pangan masyarakat 70 % 75 % 57,000 82,5 % 64,980 87,5 % 74,077 95 % 84,448 100 % 96,271 100 % 376,776 BP4K
01 22
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 285
26 07 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Jumlah kelompok usaha mikro 34 KLp 64 Klp
350.826.856
98 KLp 408.816.
985 132 Klp
465.813.140
167 Klp
545.585.142
201 Klp 627.331.1
63 201 Klp
627.331.163 BPMPD
Peningkatan deseminasi dan promosi masyarakat
Jumlah promosi TTG
1 136.000.
000 1
140.000.000
1 143.000.0
00 1
145.000.000
1 150.000.0
00 1
152.000.000
Peningkatan penataan pemukiman dan lingkungan masyarakat pra dan sejahtera
Jumlah MCK
4 101.000.
000 5
151.000.000
5 171.000.0
00 5
191.000.000
5 120.100.0
00
5 123.000.000
JUmlah beda
rumah 10 unit 25
547.314.973
30 627.502.
439 60
733.447.827
85 847.383.7
39 105
973.002.582 105
973.002.582
Pengembangan data
base penaggulangan kemiskinan
Rasio data
base rumah tangga miskin
108 200.000.
000 -
200.000.000
- 200.000.0
00 -
200.000.000
- 200.000.0
00 -
200.000.000
26 08 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Jumlah BUMDES yang aktif 9 Lembaga
21 Lembaga
50
36 Lembaga
62,500,00
50 Lembaga
65
60 Lemba
ga
75
69 Lembaga
85,250,00
69 Lembaga
85,250,00
BPMPD
Peningkatan BUMDES
Jumlah tenaga teknis pengelolah BUMDES
36 30,462,0
0 39
40,562,00
42 45 45 49 49 53,362,00
0 50
58,242,000
26 09 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa
Jumlah kelompok masyarakat yang di bina
Jumlah kelompok yg dilatih 3 klp
5 KLP 795,448,300
6 KLP 793,825,064
7 KLP 916,411,689
7 KLP 1,064,390,526
8 KLP 1,222,171,929
8 KLP
1,222,171,929
BPMPD
Pemberian stimulant PNPM-MPd
Rasio pengambang
an PNPM-MPd
5 KLP 795,448,300
6 KLP 7 KLP 916,411,689
7 KLP 1,064,390,526
8 KLP 1,222,171,929
8 KLP
1,222,171,929
Peningkatan sosialisasi PAMSIMAS
Terlaksananya sosialisasi BP-SPAMS
20 17,096,500
30 19,296,500
40 24,396,500
50 28,196,500
60 30,196,500
70
35,196,500
Pencanangan bulan bakti gotong royong
Jumlah masyarakat
dalam BBGRM
100 50 1000 50 1000 50 1000 50 1000 50 1000
50
Peningkatan sarana dan prasarana perdesaaan
Rasio bIMtek berbasis TTG
80 50 90 50 95 50 95 50 95 50 100
50
Pembinaan,pengembangan air bersih dan sanitasi
Terjaganya sarana &
prasarana & terpenuhinya
air bersih masyarakat
di desa
5 265 8 285 11 289 14 321 17 352 20
381
26 10 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Peningkatan lomba
desa&kelurahan
Jumlah desa&kelurahan ikut lomba
Tk Prov
2 549,971,
000 2
549,971,000
2 549,971,0
00 2
549,971,000
2 549,971,000
2 549,971,000 BPMPD
Pelatihan penyusunan
profil desa & Kualifikasi
desa 108
50,815,000
108 61,315,0
0 108
63,100,000
108 64,315,00
0 108
69,015,000
108 75,215,000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 286
kelurahan
Peningkatan monitoring,evaluasi&pelaporan
Capaian monev di desa/Kel.
44 15 44 15 44 15 44 15 44 15 44 15
Pelatihan aparatur pemerintah desa dlm bidang manajemen
Rasio jumlah pelatihan
manajemen di desa & Kel
69 143,675,
000 69
143,675,000
69 143,675,0
00 69
143,675,000
69 143,675,0
00 69
143,675,000
Peningkatan kapasitas pelantikan kepdes
Rasio jumlah desa yg dilantik
190 256,481,
000 190
256,481,000
190 256,481,0
00 190
256,481,000
190 256,481,0
00 190 256,481,0
00
26 11 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perrdesaan
Pembinaan organisasi perempuan untuk kesejahteraan keluarga
14 KLP 25 403,633,
597 36
466,075,713
47 538,143,0
59 58
624,931,859
63 717,569,4
99 63
717,569,499 BPMPD
Pelatihan perempuan dalam ekonomi produktif
Jumlah pembinaan di
perdesaaan 108 65 108 65 108 65 108 65 108 65 108
65
Program Pemberdayaan adat dan Pengembangan social budaya masyarakat perdesaan
Inventarisasi adat dan budaya
108 klp 12 50 24 59,100,0
00 24
69,500,000
24 79,500,00
0 24 125
24 125 BPMPD
Pembinaan & penguatan kelembagaan adat&budaya
JUmlah pemahaman adat & budaya 108 40 108 40 108 40 108 40 108 40 108 40
01 23 STATISTIK
06 07 Program Pengembangan Data / Informasi/Statistik Daerah
% Tingkat ketersediaan data statistik daerah 70 75
472 80
545 85
629 90
730 95
838 98 Bappeda
01 24 KEARSIPAN
27 07 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Jumlah SKPD yang melakukan perbaikan sistem adminstrasi kearsipan melalui pengumpulan, pengklasifikasian, katalog, jaringan dan sistem database kearsipan
17 SKPD 23 SKPD 15 23 SKPD 20 23 SKPD 25 23
SKPD 45 23 SKPD 65 43 SKPD 170 KPAD
27 08
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Jumlah SKPD yang menerapkan sistem arsip yang baku
17 SKPD 23 SKPD 75 28 SKPD 95 33 SKPD 105 38
SKPD 115 43 SKPD 145 43 SKPD 535 KPAD
27 09 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
Jumlah SKPD yang melakukan penyusunan dan penerbitan naskah, penyediaan layanan
17 SKPD 23 SKPD 37 28 SKPD 45 33 SKPD 67 38
SKPD 75 43 SKPD 95 43 SKPD 319 KPAD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 287
informasi dan pembinaan SDM pengelola arsip
01 25 KOMUNIKASI DAN INFOTMATIKA
07 07
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa
Jumlah kunjungan media center & prosentase berita/informasi yang termuat pada situs info publik kemenkominfo
Program penataan hutan dan rencana pengelolaan KPHL/KPHP
Terinvertarisirnya wilayah kelolah KPHL/KPHP dituangkan dalam peta tata hutan 20 unit dan buku rencana pengelolaan 20 buku
Peta tata hutan 2 unit,2 unit, buku RP KPHP/KPHL 2 buku
350.000.000
Peta tata hutan 2 unit,2 unit, buku RP KPHP/KPHL 2 buku
300.000.000
Peta tata hutan 2 unit,2 unit, buku RP KPHP/KPHL 2 buku
300.000.000
Peta tata hutan 2 unit,2 unit, buku RP KPHP/KPHL 2 buku
300.000.000
Peta tata hutan 2 unit,2 unit, buku RP KPHP/KPHL 2 buku
300.000.000
Terinventarisirnya wilwyah kelolah KPHL/KPHP dituangkan dalam peta tata hutan 20 unit dan buku rencana pengelolaan 20 buku
1.550.000.000
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
02 03 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
32 07 Program Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan
Persentase pertumbuhan dan konstribusi terhadap PDRB kabupaten
1322 13,98
45 14,79
34
15,60
45 16,36
34
1,35 35 1,35
148,045,000
Dinas Perindagem
32 08 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan yang berpotensi Merusak
Jumlah Penambang yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan
4 IUP 5 Izin Usaha
Pertambang
20,168,6
72 5 IUP
32,693,3
50 5 IUP
33
5 IUP
25,247,862
5 IUP
25,972,381
25 IUP
131 Dinas
Perindagem
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 293
Lingkungan an
32 09 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Jumlah PLTS Rumah Tangga yang menikmati Listrik Pedesaan
5 Rumah Tangga
20 Rumah Tangga
350
25 Rumah Tangga
437,500,
000
28 Rumah Tangga
490
34 Rumah Tangga
600
47 Rumah Tangga
700
147 Rumah Tangga
2.574
Dinas Perindagem
02 04 PARIWISATA
12 07 Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Terlaksananya lomba lepa-lepa race
1 kali 1 kali
50 1 kali 55 1 kali 60 1 kali 65 1 kali 70 6 kali 300 Dinsosbudpar
Jumlah keikut sertaan lomba/festifal di luar daerah (kemilau Sulawesi,dll)
1 kali
65 1 kali 100 2 kali 110 3 kali 131 3 kali 141 10 kali 547
12 08 Pengembangan destinasi pariwisata
Meningkatnya sarana dan prasarana parawisata
1 lokasi
2 lks 1,201,400,00
2 lks 500
2 lks 600
2 lks 700
2 lks 790
5 lokasi 3,791,400,000
Dinsosbudpar
Jumlah lokasi obyek wisata yg diberi papan petunjuk arah
50 % 28,436,780
50 % 33 100 % 61,436,780
12 09 Pengembangan kemitraan keikutsertaan pd lomba/fetifal di luar daerah (PPI,dll)
1 kali 2 kali 29
2 kali 35 2 kali 40 2 kali 45 3 kali 52 11 kali 201
Dinsosbudpar
Jumlah pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat disekitar obyek wisata
1 kali 0 - 2 kali 50 2 kali 50 2 kali 50 2 kali 60,668,107
9 kali 210,668,107
Jumlah lomba yg dilaksanakan di dalam daerah (ana dara kallolona, dll)
0 1 kali 15 1 kali 25 2 kali 56 2 kali 75 3 kali 80 9 kali 251
Jumlah obyek wisata yg di monitoring, evaluasi dan pelaporan
0 3 kec 5 4 kec 15 5 kec 17,441,992
5 kec 17,982,465
6 kec 18 6 kec 73,424,457
05 KELAUTAN DAN PERIKANAN
31 07 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Jumlah desa pesisir yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan 6 Desa 6 desa 2.310,00 6 desa 2.530 6 desa 2.530 6 desa 2.530 6 desa 2.530 30 desa 2.530
Dinas Kelautan dan
Perikanan
29 07 Program Penyuluhan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Prosentase kelompok masyarakat pesisir yg mampu meningkat skala usaha yg dikelolah