I-1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Dinas Perikanan ( Renja Diskan) Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/ tujuan pembangunan urusan perikanan selama tahun 2015 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Proses penyusunan Renja Dinas Perikanan Tahun 2015 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu : a) Persiapan penyusunan Renja Dinas Perikanan b) Penyusunan rancangan Renja Dinas Perikanan c) Pelaksanaan Forum SKPD d) Penetapan Renja Dinas Perikanan Penyusunan Renja Dinas Perikanan dilaksanakan oleh tim penyusun yang beranggotakan seluruh pejabat Struktural di Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota. Renja Dinas Perikanan Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis ( Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2010 – 2015 yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor 05/KEP/Diskan/ 2012 dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015. Penjabaran yang dimaksudkan menitikberatkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program, kegiatan prioritas pembangunan tahunan urusan perikanan dengan Dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat serta Renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan. LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPTEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 53 /KEP/DISKAN/2014 TANGGAL : 20 JUNI 2014 HAL : RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015
64
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Dinas ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Dinas Perikanan ( Renja Diskan) Tahun 2015 adalah
dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan
untuk mencapai sasaran/ tujuan pembangunan urusan perikanan selama tahun
2015 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
Proses penyusunan Renja Dinas Perikanan Tahun 2015 dilakukan melalui
beberapa tahapan yaitu :
a) Persiapan penyusunan Renja Dinas Perikanan
b) Penyusunan rancangan Renja Dinas Perikanan
c) Pelaksanaan Forum SKPD
d) Penetapan Renja Dinas Perikanan
Penyusunan Renja Dinas Perikanan dilaksanakan oleh tim penyusun yang
beranggotakan seluruh pejabat Struktural di Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh
Kota. Renja Dinas Perikanan Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Dokumen
Rencana Strategis ( Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2010 – 2015 yang sudah
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor 05/KEP/Diskan/ 2012 dan
sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2015
Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2015. Penjabaran yang dimaksudkan menitikberatkan pada
penyelarasan prioritas, sasaran, program, kegiatan prioritas pembangunan
tahunan urusan perikanan dengan Dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera
Barat serta Renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPTEN LIMA PULUH
KOTA
NOMOR : 53 /KEP/DISKAN/2014
TANGGAL : 20 JUNI 2014
HAL : RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015
I-2
Oleh Karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri No. 54 Tahun 2010
yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala SKPD harus segera
menetapkan Renja SKPD masing-masing, maka Dinas Perikanan harus segera
menyusun dan menetapkan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2015.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara
RI Nomor 4437).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI
tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja
Kementerian dan Lembaga.
I-3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4124.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
12. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 6 ), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima puluh Kota Nomor 3 tahun 2011.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2005-2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2011
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2010-2015.
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2015 Tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015.
I-4
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan ini adalah
untuk :
1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Perikanan secara operasional dan
teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan
Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD
2013 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perikanan
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas Perikanan untuk tahun 2014.
Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Perikanan ini
ditujukan untuk :
1. Mewujudkan penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
3. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya
secara efektif , efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan
kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-
bidang di Dinas Perikanan
5. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Dinas Perikanan pada tahun 2015.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2015 ini terdiri dari beberapa Bab
sebagai berikut :
I-5
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD,
keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, dengan
Renstra SKPD, dengan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi, dan dengan Renja Kementerian Kelautan dan Perikanan,
serta tindak lanjutnya dengan penyusunan RKA SKPD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat uraian tentang Undang –Undang, Peraturan Pemerintah,
3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015 Visi
Kabupeten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah
“Terwujudnya Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Lima
Puluh Kota yang Bernuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi
Kitabullah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai
berikut:
III-4
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, menghargai hak azasi manusia
(HAM), penegakan hukum yang berkeadilan dengan pengamalan Pancasila
sebagai Ideologi Negara.
3. Mewujudkan nagari yang berbasis adat dan syara’.
4. Mewujudkan dinamisasi gerak pembangunan sektor agraris.
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan
hidup.
6. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor riil
dengan investasi yang kondusif.
7. Mewujudkan lingkungan sosial yang smart (smart society).
8. Mewujudkan masyarakat yang cinta pendidikan.
9. Mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang sehat.
Terkait dengan pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut diatas
maka ditetapkan Prioritas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :
1. Reformasi birokrasi
2. Ketahanan pangan
3. Pengembangan kawasan strategis
4. Penaggulangan kemiskinan.
5. Pendidikan.
6. Kesehatan
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan (Renstra Diskan) Tahun
2010-2015, maka telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Visi Dinas
Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota 2010-2015 yaitu :
III-5
Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sebagai Produsen
Ikan Air Tawar terbesar di Sumatera Barat tahun 2015
Merujuk kepada visi tersebut, lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut
:
Kabupaten Lima Puluh Kota : Salah satu Daerah Otonom penghasil ikan
air tawar yang tidak memiliki wilayah laut
namun memiliki perairan umum daratan.
Produsen : a. Penghasil ikan konsumsi.
b. Penghasil benih ikan.
c. Penghasil ikan olahan.
d. Penghasil ikan perairan umum daratan.
Ikan Air Tawar : Komoditi perikanan yang hidup di air tawar
termasuk di perairan umum daratan (sungai,
waduk, telaga dan perairan buatan lainnya),
seperti ikan gurami, mas, lele, kapiek, ikan
gariang dan lain-lain.
Terbesar : Lebih besar dari daerah lain yang ada di
Propinsi Sumatera Barat.
Sumatera Barat : Propinsi Sumatera Barat.
Sebagai batasan dan ruang lingkup visi ini ditetapkan beberapa indikator
utama sektor perikanan sebagai berikut :
1.) Produksi perikanan tahun 2015 mencapai 42.420 ton.
2.) Kelembagaan masyarakat perikanan tahun 2015 sebanyak 327
kelompok.
3.) Penghasilan masyarakat yang memanfaatkan potensi sumber daya
perikanan dan lingkungan tahun 2015 minimal sebesar Rp.1.600.000,-
/bulan/orang.
4.) Konsumsi ikan masyarakat tahun 2015 sebanyak 31 kg/kapita/tahun.
5.) Kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah tahun 2015
sebesar 6 %.
III-6
Untuk melaksanakan visi “Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota
Sebagai Produsen Ikan Air Tawar Terbesar di Sumatera Barat Tahun 2015”,
diperlukan adanya misi-misi yang harus diaplikasikan selama 5 tahun ke
depan. Adapun misi merupakan langkah-langkah yang diambil dalam rangka
mencapai visi. Misi harus disusun dalam kalimat operasional yang merupakan
jabaran dari visi. Oleh sebab itu, misi mesti terkait langsung dengan visi,
sehingga misi benar-benar mencerminkan upaya-upaya pencapaian visi.
Untuk itu agar visi di atas dapat diwujudkan dengan baik, maka dicapai
melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :
1. Mendorong semua pihak untuk berusaha di sektor perikanan secara
ramah lingkungan dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan
perikanan.
3. Memfasilitasi kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana produksi
perikanan.
4. Membangun manajemen usaha budidaya perikanan.
5. Membangun manajemen pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan
daerah di sektor perikanan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:
A. Tujuan
1) Termotivasinya masyarakat untuk mengembangkan usaha
perikanan.
2) Terwujudnya pengembangan produk perikanan yang
mengedepankan kelestarian sumber daya alam.
3) Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya
manusia penyuluh perikanan.
4) Terwujudnya peningkatan kualitas produk informasi dan regulasi
dalam penyusunan kebijakan daerah.
III-7
5) Terwujudnya penumbuh kembangan kelembaga –an masyarakat
perika –nan.
6) Mendorong pengembangan usaha perikanan yang dapat
menciptakan perluasan lapangan kerja
7) Terwujudnya pengemba- ngan kawasan sentra produksi perikanan
dalam kerangka “One Villaget One Product” (OVOP).
8) Terwujudnya pengemba -ngan usaha pembudidaya ikan yang
dikelola dalam manajemen kelompok
9) Terwujudnya peningkatan produksi hasil perikanan sesuai dengan
permintaan dan berorientasi pasar
10) Terwujudnya peningkatan konsumsi makan ikan masyarakat
perkapita/tahun sesuai standar nasional.
a. Sasaran
1) Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan dan
lingkungan
2) Meningkatnya produktifitas produk perikanan budidaya berbasis
komoditas unggulan dan andalan daerah.
3) Meningkatnya produksi perikanan tangkap berbasis kelestarian
sumber daya ikan.
4) Terlaksananya sistem penyuluhan perikanan yang professional dan
sebagai ujung tombak pembangunan perikanan daerah.
5) Terbentuk dan terlaksananya perencanaan pembangunan daerah
di sektor perikanan yang memenuhi standar.
6) Meningkatnya dan berkembangnya kelembagaan masyarakat
perikanan yang kondusif dan dinamis.
7) Meningkatnya sarana produksi perikanan budidaya, ketersediaan
lahan dan air, peningkatan standarisasi/ sertifikasi produk serta
optimalisasi distribusi dan informasi komoditas perikanan.
8) Berkembangnya basis perikanan daerah yang terspesialisasi
berdasarkan kompetensi dan potensi masing-masing wilayah.
III-8
9) Terbentuknya Kawasan Minapolitan Daerah Terpadu berbasis
kawasan sentra produksi budidaya, pengola- 8and an pemasaran
hasil perikanan.
10) Meningkatnya pendapatan masyarakat perikanan.
11) Meningkatnya pencapaian penerimaan asli daerah baik langsung
maupun tidak langsung lainnya di sektor perikanan.
12) Meningkatnya jumlah para pengolah ikan yang memahami
pentingnya manajemen usaha pengolahan sebagai salah satu faktor
kunci sukses usaha terorganisirnya proses produksi sampai
pemasaran hasil perikanan
13) Meningkatnya konsumsi ikan dan diversifikasi produk perikanan
3.3 Program dan Kegiatan
Penetapan program dan kegiatan Dinas Perikanan untuk Rencana Kerja
Dinas Perikanan tahun 2015 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada
dalam Renstra Dinas Perikanan tahun 2010-2015. Adapun pencantuman
nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 13 tahun
2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2008 serta Permendagri No. 21 tahun
2011.
Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Perikanan
dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap
SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program
kegiatan pilihan yang terkait dengan urusan pilihan Perikanan. Ringkasan
Program dan Kegiatan Dinas Perikanan pada tahun 2015 dapat dilihat pada
tabel-tabel berikut.
III-9
Tabel 3.2
Program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD
No PROGRAM KEGIATAN
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
8. Penyediaan peralatan rumah tangga
9. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
III-10
No PROGRAM KEGIATAN
2. Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1. Pengadaan Mobileur
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4. Rehabilitasi sedang /berat gedung
kantor
3. Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
4. Peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal
5. Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
III-11
Tabel 3.3
Program dan Kegiatan lingkup Urusan Pilihan Perikanan
No PROGRAM KEGIATAN
1. Peningkatan Kesadaran dan
penegakan hokum dalam
pendayagunaan sumberdaya
laut
1. Pengawasan terhadap penggunaan
formalin dan bahan pengawet
lainnya
2. Pendataan statistic perikanan
tangkap, budidaya monitoring dan
pembinaan
3. Penyusunan rancancangan perda
perikanan
2 Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
2. Pendampingan pada Kelompok Tani
Pembudidaya
3. Pengadaan Calon Induk Ikan Unggul
4. Revitalisasi Perikanan Budidaya di
Kawasan Budidaya Air Tawar
5. Pembangunan Budidaya Perikanan
Terpadu
6. Pengembagan Kawasan Pendederan
Ikan Unggulan
7. Pengendalian dan Pecegahan
Penebaran penyakit ikan.
3 Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan
Kajian sistem penyuluhan perikanan
4 Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Hasil Perikanan
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
III-12
No PROGRAM KEGIATAN
5 Pengembangan Kawasan
Budidaya Laut, air Payau dan
Air Tawar
1. Kajian kawasan budidaya laut, air
payau dan air tawar
2. Pengembangan Kawasan dan
Pelestarian Sumberdaya Ikan
Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2015 Dinas Perikanan
melaksanakan 10 program dengan 34 kegiatan. Adapun mengenai uraian
kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan
Bappeda Tahun 2015 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 3.5 berikut.
III- 13
Tabel 3.4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SKPD : DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat pelayanan administrasi perkantoran
836.150 1.152.500.000
x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya materai, prangko dan benda-benda pos
Dinas Perikanan
12 bulan 5.000.0000
APBD 12 bulan 5.500.000
x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa listrik, air, telepon dan internet
Dinas Perikanan
12 bulan 38.000 .000
APBD 12 bulan 41.800.000
x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terselenggaranya administrasi keuangan
Dinas Perikanan
12 bulan 250.000.000 APBD 12 bulan 275.000.000
x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya ATK Dinas Perikanan
12 bulan 40.000.000 APBD 12 bulan 44.000.000
x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor
Dinas Perikanan
12 bulan 30.000.000 APBD 12 bulan 33.000.000
x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik
Dinas Perikanan
12 bulan 3.000.0000
APBD 12 bulan 3.300.000
x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Perikanan
12 bulan 140.000.000 APBD 12 bulan 154.000.000
x xx xx 01 14 Penyediaan Peraltan rumah tangga
Tersedianya alat-alat rumah tangga dinas
Dinas Perikanan
12 bulan 14.000.000
APBD 12 bulan 15.400.000
III- 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan
Dinas Perikanan
12 bulan 20.000.000
APBD 12 bulan 22.000.000
x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat
Dinas Perikanan
12 bulan 34.375.000 APBD 12 bulan 37.812.500
x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Perikanan
12 bulan 261.775.000 APBD 12 bulan 287.952.500
x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
491.350 .000 540.485.000
x xx xx 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mobiler kantor berupa meja dan kursi pegawai dan tamu
Dinas Perikanan
12 bulan 73.350.000 APBD 12 bulan 80.685.000
x xx xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin (8 unit kendaraan roda 4 dan 35 kendaraan roda 2)
Dinas Perikanan
12 bulan 250.000.000 APBD 12 bulan 275.000.000
x xx xx 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor, tersedianya alat alat kebersihan, pemeliharaan alat alat kantor
Dinas Perikanan
1 paket 48.000 .000 APBD 1 paket 52.800.000
x xx xx 02 42 Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor
Terehapnya gedung kantor Dinas Perikanan
Dinas Perikanan
1 Paket 120.000.000 APBD 1 Paket 132.000.000
x xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat disiplin aparatur 98.500.000 108.350.000
x xx xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhinya pakaian dinas pegawai Dinas perikanan
Dinas Perikanan
65 stel 32.900 .000 APBD 65 stel 36.190.000
x xx xx 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Terpenuhinya pakaian kedaerahan dan pakaian olah raga
Dinas Perikanan
65 stel 65.600.000 APBD 65 stel 72.160.000
x xx xx 05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan SDM aparatur 75.000.000 75.000.000
x xx xx 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya peningkatan SDM Aparatur
Dinas Perikanan
7 paket 75.000.000 APBD 7 paket 82.500.000
III- 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
x xx xx 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tingkat perkembangan sistem pelaporan 6 dokumen 105.000.000
6
dokumen 115.000.000
x xx xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya renja, lakip, penetapan kinerja, RKA Dinas Perikanan, DPA,laporan bulanan,laporan semesteran,laporan prognosis,SPM,SOP, dan Administrasi Kepegawaian dan Barang
5 dok 75.000.000 APBD
5 dok 82.500.000
x xx xx 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan keuangan Dinas Perikanan
Dinas Perikanan
1 dok 30.000.000 APBD
1 dok 33.000.000
Urusan Pilihan
2 05 xx 17
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Humum dalaM Pendayagunaan sumberdaya laut
Tingkat ketersediaan data potensi perikanan yang akurat
Dinas Perikanan
242.100.000 APBD
266.310.000
2 05 xx 17 04
Pengawasan terhadap penggunaan formalin beserta bahan pengawet lainnya
Tingkat penggunaan formalin dan bahan pengawet lainnya
Dinas Perikanan
1 Paket 50.000 .000 APBD
1 Paket 55.000.000
2 05 xx 17 05
Pendataan statistik perikanan Tangkap, budidaya monitoring dan pembinaan
Tersedianya data yang akurat Dinas
Perikanan 1 dok 92.100.000 APBD
1 dok 101.310.000
2 05 xx 17 07 Penyusunan Rancangan Perda Perikanan
Tersedianya regulasi/ kebijakan perikanan daerah
Dinas Perikanan
1 paket 100.000.000 APBD
1 paket 100.000.000
2 05 xx 20
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Tingkat Produksi Pembudidaya Ikan
42.000 ton 6.212.255.000
46.000 ton
6.833.480.000
2 05 xx 20 01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Meningkatnya produksi benih ikan dari UPR dan BBI
Kab. Lima Puluh Kota
175 juta ekor 415.000.000 APBD
200 juta ekor
456.500.000
2 05 xx 20 02 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
Meiningkatnya Jumlah Kelembagaan Profesional Bidang Perikanan
Kab. Lima Puluh Kota
327 klp 713.350.000 APBD
400 klp 784.685.000
III- 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 05 xx 20 04
Pengadaan Calon Induk Ikan Unggulan
Tercapainya target produksi perikanan
Kab. Lima Puluh Kota
175 juta ekor 815.500.000 DAK &
APBD
200 juta ekor
897.050.000
2 05 xx 20 05 Revitalisasi Perikanan Budidaya Di Kawasan Budidaya
Terpenuhinya Sarana Produksi Budidaya
Kab. Lima Puluh Kota
68 % 1.606.600.000 DAK &
APBD
68 % 1.767.260.000
2 05 xx 20 06
Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu
Terlaksananya Pengembangan Kawasan Minapolitan Dan Kawasan Sentra Produksi
Kab. Lima Puluh Kota
1 kawasan minapolitan, 5 kawasan
sentra produksi
718.500.000 DAK &
APBD
2 dokumen 790.350.000
2 05 xx 20 08 Pengembangan Kawasan Pendederan ikan Unggulan
Tercapainya target produksi perikanan
Kab. Lima Puluh Kota
42.420 ton 1.817.100 .000 DAK &
APBD
46.950 ton 1998.810.000
2 05 xx 20 10 Pengendalian dan pencegahan Penebaran Penyakit Ikan
Berkurangnya penyakit ikan Kab. Lima Puluh Kota
75 % 126.205.00 DAK &
APBD
85% 138.825.000
2 05 xx 22
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Tingkat Ketersediaan sarana dan tenaga Penyuluh Perikanan
Kab. Lima Puluh Kota
296.300.000
325.930.000
2 05 xx 22 01 Kajian Sistem Penyuluh Perikanan
Tersedianya sarana dan tenaga penyuluh Perikanan
Kab. Lima Puluh Kota
1 paket 296.300.000 DAK &
APBD
1 Paket 325.930.000
2 05 xx 23
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Terbentuknya Kawasan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Kab. Lima Puluh Kota
1.523.305 .000 1.675.635.500
2 05 xx 23 01
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Tersedianya Kawasan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Kab. Lima Puluh Kota
4 Kawasan 1.523.305.000 DAK &
APBD
5 kawasan 1.675.635.500
III- 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 05 xx 24
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Penambahan Penghasilan Masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya laut
1.444.300
2 05 xx 24 01
Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air tawar
Tergalinya potensi Kawasan Perairan Umum untuk budidaya Perikanan
40 % 235.000.000
APBD 50% 258.500.000
2 05 xx 24 02
Pengembangan Kawasan Pelestarian Sumberdaya Ikan
Berkembangnya kawasan pelestarian sumberdaya ikan
Kab. Lima Puluh Kota
90 lokasi 1.209.300.000 DAK &
APBD
1.330.230.000
Jumlah Total 11.324.260.000 12.456.686.000
Rencana Kerja Dinas PerikananLima Puluh Kota Tahun 2013
IV-1
BAB IV
PENUTUP
Rencana kerja ( Renja) Dinas Perikanan Tahun 2015 disusun melalui
proses tahapan yang cukup panjang mulai dari Musrenbang Nagari,
musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat Kabupaten sampai pada
pada Musrenbang Tingkat Propinsi dalam rangka memperoleh keterpaduan dan
singkronisasi didalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Rencana kerja
( Renja) Dinas perikanan juga tidak terlepas dari Renstra Dinas Perikanan
Tahun 2010 s/d 2015 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan selama 5 Tahun
sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya serta dokumen RPJMD
Kabupaten Lima Puluh Kota.
Renja Dinas Perikanan ini memuat hal-hal yang terkait dengan
pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat
pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.
Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perikanan ini sangat tergantung
kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perikanan. Untuk itu
diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua
unsur Dinas Perikanan, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap
pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan
masing-masing.
Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perikanan juga
sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Perikanan dalam
menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi
pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program
dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata
Rencana Kerja Dinas PerikananLima Puluh Kota Tahun 2013
IV-2
kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan
maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun
anggaran berjalan atau awal tahun 2015, seluruh kebutuhan pelaksanaan
program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.
Demikian Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh kota
Tahun 2015 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Perikanan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.
Ditetapkan di Sarilamak Pada Tanggal Juni 2014
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Ir. REFILZA
NIP. 19630914199103 2 003
SKPD : Dinas Perikanan
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kebutuhan Dana / Pagu
IndikatifSumber Dana
Sesuai Prioritas
Daerah ke …
Sesuai Sasaran
Daerah ke …
Kriteria Kegiatan
1/2/3/4
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
3 4 6 7 8 9 10 12
X XX XX 01 Program : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kelancaran Administrasi Perkantoran 836,150,000 919,765,000
Kegiatan :
X XX XX 01 01 1 Penyediaan Jasa surat menyurat - Tersedianya materai dan perangko dan benda Dinas Perikanan 12 Bulan 5,000,000 APBD Kab. 1 1 12 Bulan 5,500,000
benda pos lainnya -
-
X XX XX 01 02 2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik - Tersedianya jasa listrik, air dan telepon dan Dinas Perikanan 12 Bulan 38,000,000 APBD Kab. 1 1 12 Bulan 41,800,000
internet -
-
X XX XX 01 07 3. Penyediaan jasa Administrasi keuangan - Tersedianya honorarium PA,KPA,PPTK, Dinas Perikanan 12 Bulan 250,000,000 APBD Kab. 1 1 12 Bulan 275,000,000
PPK, Bendaharwan , Honor Non PNS dan -
uang lembur pegawai -
-
X XX XX 01 10 4. Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas Perikanan 12 Bulan 40,000,000 APBD Kab. 1 1 12 Bulan 44,000,000
-
X XX XX 01 11 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya Blanko kwitansi, blanko kartu Dinas Perikanan 12 Bulan 30,000,000 APBD Kab. 1 1 12 Bulan 33,000,000
kendali,Disposisi, kwitansi penerimaan PAD -
Amplop dinas , Map dinas dan Belanja Foto copy -
-
X XX XX 01 12 6. Penyediaan komponen instalasi - Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik Dinas Perikanan 12 Bulan 3,000,000 APBD Kab. 1 1 12 Bulan 3,300,000
listrik dan penerangan bangunan kantor -
-
X XX XX 01 13 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor - Tersedianya Lap Top, Komputer PC, Handycam Dinas Perikanan 12 Bulan 140,000,000 APBD Kab. 1 1 12 Bulan 154,000,000
Kipas Angin / AC, infocus dan kalkulator -
-
X XX XX 01 14 8. Penyediaan peralatan rumah tangga - Tersedianya piring, gelas, cangkir, Dinas Perikanan 12 Bulan 14,000,000 APBD Kab. 1 1 12 Bulan 15,400,000
sendok, garpu -
X XX XX 01 15 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - Tersedianya buku-buku teknis perikanan, Dinas Perikanan 12 Bulan 20,000,000 APBD Kab. 1 1 12 Bulan 22,000,000
perundang-undangan Peraturan perundang-undangan dan -
tersedianya koran/ majalah -
-
X XX XX 01 17 10. Penyediaan makan minum - Terlaksananya rapat-rapat dinas Dinas Perikanan 12 Bulan 34,375,000 APBD Kab. 1 1 12 Bulan 37,812,500
-
X XX XX 01 18 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - Terlaksanya biaya operasional perjalanan dinas Dinas Perikanan 12 Bulan 261,775,000 APBD Kab. 1 1 12 Bulan 287,952,500
-
X XX XX 02 Program PENINGKATAN SARANA DAN Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana 491,350,000 - 540,485,000
PRASARANA APRATUR aparatur -
Kegiatan -
X XX XX 02 10 1. Pengadaan Mobeluer - Tersedia mobiler kantor Dinas Perikanan 1 Paket 73,350,000 APBD Kab. 1 1 1 Paket 80,685,000
-
X XX XX 02 24 2. Pemeliharaan rutin / berkala kend dinas /operasional - 8 unit Kend roda 4, 35 kendaraan roda 2 Dinas Perikanan 1 Paket 250,000,000 APBD Kab. 1 1 1 Paket 275,000,000
-
X XX XX 02 26 3. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor - Terlaksananya perawatan gedung kantor Dinas Perikanan 1 Paket 48,000,000 APBD Kab. 1 1 1 Paket 52,800,000
- Tersedianya alat-alat kebersihan kantor -
- Pemeliharaan alat-alat kantor ( Jasa Teknisi -
service komputer / printer/ mesin tik -
-
X XX XX 02 42 4. Rehabilitasi Sedang / berat gedung kantor - Terehapnya kantor dinas perikanan Dinas Perikanan 1 Paket 120,000,000 APBD Kab. 1 1 1 Paket 132,000,000
-
X XX XX 03 Program PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Tingkat disiplin aparatur 98,500,000 - 108,350,000
Kegiatan -
X XX XX 03 02 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannnya - Tersedianya pakaian dinas beserta Dinas Perikanan 65 stel 32,900,000 APBD Kab. 1 1 65 stel 36,190,000
perlengkapannya -
X XX XX 03 05 2. Pengadaan Pakaian khusus hari -hari tertentu - Tersedianya pakaian olah raga Dinas Perikanan 65 stel 65,600,000 APBD Kab. 1 1 65 stel 72,160,000
REVISI KE - 3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2015
Prakiraan Maju rencana Tahun 2016
Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2015
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan Penting
Kode
Target Kinerja
Tabel C6
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Lokasi
5 11
Kebutuhan Dana / Pagu
IndikatifSumber Dana
Sesuai Prioritas
Daerah ke …
Sesuai Sasaran
Daerah ke …
Kriteria Kegiatan
1/2/3/4
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
3 4 6 7 8 9 10 121
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
Prakiraan Maju rencana Tahun 2016
Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2015
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan Penting
Kode
Target Kinerja
Lokasi
5 11
-
X XX XX 05 Program PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA Peningkatan SDM aparatur 75,000,000 - 82,500,000
APARATUR -
Kegiatan -
X XX XX 05 01 1. Pendidikan dan Pelatihan formal - Terlaksananya Peningkatan SDM Aparatur, Dinas Perikanan 1 Paket 75,000,000 APBD Kab. 1 1 1 Paket 82,500,000
- Terikutinya bimtek barang/ jasa pemerintah -
- Terikutinya bimtek keuangan -
- Terikutinya bimtek kepegawaian -
(biaya disesuaikan dengan permintaan -
lembaga penyelenggara) -
-
X XX XX 06 Program PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM Persentase Perkembangan Sistem Pelaporan 105,000,000 - 115,500,000
PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA -
Kegiatan -
X XX XX 06 01 1. Penyampaian laporan capaian kinerja dan - Tersusunnya Renja Dinas Perikanan Dinas Perikanan 1 Paket 75,000,000 APBD Kab. 1 1 1 Paket 82,500,000
ikhtisar realisasi dan kinerja SKPD - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan -
Pembangunan Perikanan -
- Penyusunan Laporan Tahunaan -
- Penyusunan Laporan Kegiatan -
- Penyusunan LAKIP -
- Penyusunan RKA dan DPA Dinas Perikanan -
- Sosialisasi Program dan Kegiatan 2013 -
- Sosialisasi dan Evaluasi Aplikasi Tupoksi -
-
X XX XX 06 01 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun - Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Dinas Perikanan 1 Paket 30,000,000 APBD Kab. 1 1 1 Paket 33,000,000
Tahun -
-
2 Urusan Pilihan -
2 05 Kelautan dan Perikanan -
2 05 XX 17 Program PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN Tingkat ketersediaan data potensi 242,100,000 266,310,000
HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN perikanan yang akurat -
SUMBERDAYA LAUT -
Kegiatan -
2 05 XX 17 04 1. Pengawasan terhadap penggunaan formalin beserta Tingkat penggunaan formalin dan bahan 1 paket 50,000,000 APBD Kab. 2 2 1 paket 55,000,000
bahan pengawet lainnya berbahaya lainnya -
-
Terlaksananya pengawasan terhadap keamanan Kab Lima Puluh Kota 12 Bulan 12 Bulan -
ikan konsumsi di pasar terutama terhadap -
penggunaan formalin dan bahan kimia berbaya -
lainnya -
Mengetahui kandungan gizi pakan ikan Kab Lima Puluh Kota 12 Bulan 12 Bulan -
pabrikan dan pakan alternatif -
-
2 05 XX 17 05 2. Pendataan statistik perikanan Tangkap, budidaya Tersedianya data yang akurat 92,100,000 - 1 1 101,310,000
monitoring dan pembinaan -
-
Tersedianya sarana pendukung dalam Dinas Perikanan 1 Paket 27,272,727 DAK + 1 Paket 30,000,000
penyusunan data statistik perikanan
- Pendamping DAK 2,727,273 Pendamping 3,000,000
Tersedianya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK 2,100,000 Penunjang 2,310,000