1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 7 disebutkan bahwa setiap OPD wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2018 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang disusun dengan tahapan dan tatacara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sesuai amanat tersebut maka Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2018. Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2018 merupakan wujud tindak lanjut upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka membantu Kepala Daerah untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar utamannya pada misi ke enam yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional”. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota mempunyai tugas pokok membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
51
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 7 disebutkan bahwa setiap OPD wajib
membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman
kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS).
Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Blitar Tahun 2018 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang disusun
dengan tahapan dan tatacara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
Sesuai amanat tersebut maka Badan Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Blitar sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja
Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2018. Rencana
Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2018
merupakan wujud tindak lanjut upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan uraian
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka membantu
Kepala Daerah untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar utamannya
pada misi ke enam yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,
Bersih dan Profesional”.
Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota
mempunyai tugas pokok membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang di
bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun
program dan kegiatan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
2
Tahun 2018 dengan arah kebijakan umum pembangunan Kota Blitar yang telah
ditetapkan dalam RPJMD yaitu Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Secara Profesional dan Terintegrasi yang salah satu programnya adalah
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Landasan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003tentangKeuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4287;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, TambahanLembaranNegara Republik
Indonesia 4421);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telahbeberapakali dirubah terakhir
denganUndang-undangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun2004tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
dirubah dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-
2021;
3
10.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;
11.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda
Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Blitar 2016-2021;12.Peraturan Walikota Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan
dan Aset Daerah;
13.Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2017 tentang RKPD 2018;
14.Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Perwali Nomor
81 Tahun 2016 tentang penetapan Renstra OPD di Lingkungan Pemerintah
Kota Blitar;
15.SK Walikota Blitar Nomor 188/261/HK/410.010.2/2017 tentang Penetapan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2018.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Blitar Tahun 2018dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat
capaian program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur
penilaian kinerja Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Blitardalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018.
Sedangkan tujuan penyusunanRencana Kerja Rencana Kerja Badan
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut:
1. Menjadi acuan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Blitar sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Blitar;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Pendapatan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar selama tahun 2018.
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN (Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan
Tujuan serta Sistematika Penulisan Renja)
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
(Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan capaian Renstra
PD, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review
terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program
dan Kegiatan Masyarakat)
4
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ( Telaah
Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja
Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan)
BAB IV : PENUTUP
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan, Keuangan dan AsetDaerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahunlaludan
pencapaian kinerja Renstra OPD merupakan kegiatan yangbersifatregular dan rutin
yang bertujuan untuk mengidentifikasi danmengetahuisampai sejauhmana
komitmen, kemampuan, hambatan danpermasalahanyang dihadapi OPD dalam
melaksanakan program dankegiatan,merealisasi pencapaian target kinerja
program dan kegiatan RenstraOPDyang didasarkan atas laporan hasil evaluasi
“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”
Indikator Tujuan :
1. Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah;
2. Persentase penyusunan dokumen keuangan daerah yang tepat waktu;
30
3. Persentase tertib pengelolaan aset daerah.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata
denganrumusanlebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator
yangtelahditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga
dapatsejalandengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk
mewujudkanadanyasinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka
perluditetapkansasaran organisasi, antara lain:
1. Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD, dengan indikator
sasarannya:
a. Persentase Pendapatan Pajak Terhadap PAD;
b. Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah.
2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan daerah yang tertib, efektif,
efisien dan taat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan
indikator sasarannya:
a. Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan keuangannya
tertib;
b. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Kota Blitar;
c. Persentase Perangkat Daerah Yang Penyerapan Anggarannya di
atas 90%;
d. Ketepatan waktu Penyampaian laporan keuangan ke BPK;
e. Ketepatan waktu penyampaian laporan APBD ke Propinsi.
3. Kesesuaian pengelolaan BMD dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, dengan indikator sasarannya:
a. Persentase pemberdayaan aset.
31
Adapun uraian diatas dapat dijelaskan pada tabel 3.2 dibawah ini:
Tabel 3.2
Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan
INDIKATOR FORMULASI PENGHITUNGAN
Persentase PendapatanPajak Terhadap PAD Pendapatan Pajak Daerah
PADX 100%
Optimalisasi PelayananPajak Daerah Hasil survey kepuasan masyarakat terhadappelayanan pajakPersentase PerangkatDaerah yang pengelolaankeuangannya tertib Jumlah Perangkat yang pengelolaankeuangannya tertib dibagi jumlah seluruhPerangkat daerah kali 100%Ketepatan waktu
penyusunan RAPBD Kota
Blitar
Tanggal penyampaian RAPBD - Tanggal SuratEdaran Kepala Daerah Perihal PedomanPenyusunan RKA SKPD/PPKDPersentase Perangkat
Daerah yang penyerapan
anggarannya di atas 90
persen
Jumlah OPD dengan realisasi diatas 90%Jumlah OPD di lingkungan Pemkot X 100%
Ketepatan waktu
penyampaian Laporan
Keuangan ke BPK
Maksimal 31 Maret Tahun N
Ketepatan waktu
penyampaian laporan
pertanggungjawaban APBD
ke propinsi
Maksimal Minggu ke 2 Bulan Juli Tahun N
Persentase pemberdayaan
aset
Jumlah aset yang digunakanJumlah Aset Seluruhnya X 100%
32
Sasaran,Program dan kegiatan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Blitar Tahun 2017
Tujuan Indikatortujuan
Sasaran IndikatorSasaran
FORMULASI PENGHITUNGAN Program Kegiatan Rp.
1 MeningkatnyaKualitasPengelolaanKeuangan danAset Daerah
Persenatasekontribusi PADterhadapPendapatanDaerah
1. Meningkatnyakontribusi pajakdaerah terhadapPAD
1.PersentasePendapatanPajak TerhadapPAD
Pendapatan Pajak Daerah dibagiPAPendapatan Pajak Daerah dibagi
Evaluasi pengelolaan kas 32.668.700Peningkatan manajemeninvestasi daerah 30.135.800Rekonsiliasi kas 75.541.000Pelaksanaan verifikasidan penatausahaankeuangan daerah 282.623.100
Pengelolaan danpenatausahaan gaji 109.587.4004. Ketepatanwaktupenyampaianlaporankeuangan keBPKMaksimal 31 Maret Tahun Ke N PROGRAM
1.Persentasepemberdayaan asset (Jumlah aset yang digunakan :Jumlah Aset Seluruhnya) X100% PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH BIDANGASET
Peningkatan manajemenaset barang daerah 969.763.800
Penyusunan standarisasiharga barang dan jasa 122.901.400Perencanaan kebutuhanbarang daerah 163.060.000
Penyusunan analisastandart belanja 163.505.100
36
3.3 Program dan Kegiatan
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
ataulebihkegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang
dikoordinirdandifasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran
4 0 4 0 1 0 1 0 2 Penyediaan jasakomunikasi Sumber DayaAir dan Listrik Jumlah rekening jasakomunikasi dan listrik yangterbayar BPKAD 5rekening 105.000.000 DAU 5rekening 110.250.0004 0 4 0 1 0 1 0 3 Penyediaan Jasapemeliharaan danperizinan kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinasyang terbayarkan BPKAD 43 unit 15.000.000 DAU 43 unit 15.750.0004 0 4 0 1 0 1 0 5 Penyediaan alat tuliskantor Jumlah jenis Alat Tulis kantoryang terpenuhi BPKAD 54jenis 70.300.000 DAU 54 jenis 73.815.0004 0 4 0 1 0 1 0 6 Penyediaan barangcetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan danpenggandaan BPKAD 34jenis 579.577.940 DAU 34 jenis 608.556.837
41
4 0 4 0 1 0 1 0 7 Penyediaan Komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantorJumlah jenis komponen InstalasiListrik /penerangan bangunankantor yang terpenuhi BPKAD 40paket 30.500.000 DAU 40 paket 32.025.000
4 0 4 0 1 0 1 0 9 Penyediaan peralatanrumah tangga Jumlah jenis peralatan rumahtangga yang tersedia BPKAD 60paket 27.500.000 DAU 60 paket 28.875.0004 0 4 0 1 0 1 1 0 Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan Jumlah jenis bahan bacaan danperaturan perundang-undanganyang tersedia dalam satu tahun BPKAD 3 jenis 12.000.000 DAU 3 jenis 12.600.0004 0 4 0 1 0 1 1 1 Penyediaan Makanan danMinuman Jumlah paket makan dan minumyang tersedia BPKAD 2 paket 30.000.000 DAU 2 paket 31.500.0004 0 4 0 1 0 1 1 2 Rapat-rapat Koordinasidan konsultasi ke luardaerah Jumlah terlaksananya urusankedinasan terkait dengankoordinasi dan konsultasi dalamdan luar daerah
BPKAD 175kali 450.000.000 DAU 175 kali 472.500.000
4 0 4 0 1 0 1 1 3 Penyelesaian kerugiandaerah Jumlah dokumen pertimbangankerugian daerah BPKAD 7dokumen 60.200.000 DAU 7dokumen 63.210.0004 0 4 0 1 0 1 1 4 Penyediaan jasaadministrasi keuangan Jumlah pejabat pengelolakeuangan dan pengelola barangdaerah yang menerimahonorarium
BPKAD 750orang 1.600.000.000 DAU 750orang 1.680.000.000
42
4 0 4 0 1 0 1 2 0 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor Jumlah jenis perlengkapankantor yang terpenuhi BPKAD 2 jenis 50.000.000 DAU 2 jenis 52.500.0004 0 4 0 1 0 1 2 1 Pengadaan PeralatanGedung kantor Jumlah jenis peralatan kantoryang terpenuhi dalam satutahun BPKAD 8 jenis 90.000.000 DAU 8 jenis 94.500.0004 0 4 0 1 0 1 2 3 Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yangterpelihara BPKAD 2 jenis 95.000.000 DAU 2 jenis 99.750.0004 0 4 0 1 0 1 2 5 Pemeliharaan rutin /berkala KendaraanDinas/operasional Jumlah jenis kendaraanDinas/Operasional yang terawat(penggantian suku cadang)danmendapatkan BBM secarateratur
BPKAD 4 Unit 85.000.000 DAU 4 Unit 89.250.000
4 0 4 0 1 0 1 2 6 Pemeliharaan rutin /berkala PerlengkapanGedung Kantor Jumlah jenis perlengkapangedung kantor yang terpenuhi BPKAD 2 jenis 35.200.000 DAU 2 jenis 36.960.0004 0 4 0 1 0 1 2 7 Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan GedungKantor Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang terpenuhi BPKAD 4 jenis 72.000.000 DAU 4 jenis
75.600.000
4 0 4 0 1 0 2 Program PeningkatanKapasitas PerangkatDaerah
Tingkat partisipasi aktifperangkat daerah dalamagenda Pemda Kota Blitar
BPKAD 100% 262.763.800 DAU 100%275.901.990
4 0 4 0 1 0 2 0 3 Peningkatan ketrampilandan Profesionalisme Jumlah Aparatur yang trampildan Profesionalisme BPKAD 68aparatur 202.763.800 DAU 68aparatur 212.901.990
43
4 0 4 0 1 0 2 0 4 Fasilitasi keperansertaanpada even daerah dan haribesar nasional Jumlah even daerah dan haribesar nasional yang diikuti BPKAD 5event 50.000.000 DAU 5 event52.500.000
4 0 4 0 1 0 2 0 5 Penyebarluasan informasiprogram/kegiatan OPD Jumlah penyebarluasaninformasi program/kegiatanSKPD BPKAD 3 kali 10.000.000 DAU 3 kali10.500.000
4 0 4 0 1 0 3 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuanganDaerah
Persentase dokumenperencanaan dan pelaporanperangkat daerah tersusun,tepat waktu dan sesuai aturan
4 0 4 0 1 0 6 0 1 Pengadaan sistem aplikasipengelolaan sarana danprasarana pajak daerah Jumlah paket sistem aplikasipengelolaan sarana danprasarana pajak daerah yangterpeliharaBPKAD 2aplikasi 282.122.000 DAU 2 aplikasi
296.228.100
4 0 4 0 1 0 6 0 2 Penetapan pajak Jumlah dokumen penetapanpajak BPKAD 47.950WP 135.279.600 DAU 47.965WP 142.043.580
45
4 0 4 0 1 0 6 0 3 Pendataan potensisubjek/objek pajak daerah Jumlah wajib pajak daerah yangdidata BPKAD 47.950WP 288.360.000 DAU 47.965WP 302.778.000
4 0 4 0 1 0 6 0 4 Monitoring dan evaluasipendapatan pajak daerah Jumlah pemeriksaan pajak BPKAD 9 kali 65.000.000 DAU 9 kali68.250.000
4 0 4 0 1 0 7 Program PengelolaanPendapatan Daerah
Prosentase peningkatanPendapatan Asli Daerah
BPKAD 21% 2.056.987.405 DAU 30 %2.159.836.775
4 0 4 0 1 0 7 0 1 Penagihan pajak daerah Jumlah wajib pajak yangmenyelesaiakan kewajiban BPKAD 49.095WP 1.476.244.980 DAU 50.077WP 1.550.057.229
4 0 4 0 1 0 7 0 2 Monitoring dan evaluasipenerimaan dantungggakan pajak daerah Jumlah piutang daerah darisektor pajak BPKAD 97% 84.822.000 DAU 98%89.063.100
4 0 4 0 1 0 7 0 3 Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatandaerahJumlah dokumen laporanrealisasi PAD yang disusun BPKAD 12 dok 85.200.000 DAU 12 dok
89.460.000
Jumlah pelaksanaan evaluasipendapatan daerah BPKAD 12 kali 218.303.075 DAU229.218.229
4 0 4 0 1 0 7 0 4 Penyusunan regulasipendapatan asli daerah Jumlah rancangan dokumenregulasi pendapatan asli daerah BPKAD 1 dok 30.000.000 DAU 2 dok31.500.000
4 0 4 0 1 0 7 0 5 Fasilitasi penyelesaiankeberatan pajak daerah Jumlah dokumen keberatanwajib pajak daerah BPKAD 215WP 19.887.000 DAU 235 WP20.881.350
46
4 0 4 0 1 0 7 0 6 Sosialisasi dan pembinaanpajak daerah Jumlah sosialisasi publikasipajak daerah ke masyarakat BPKAD 6 keg 142.530.350 DAU 7 keg149.656.868
4 0 4 0 1 0 8 Program PeningkatanDan PengembanganPengelolaan Aset Daerah
Prosentase penyajian datakeuangan dan Aset Daerah
BPKAD 92% 1.374.466.500 DAU 93%1.443.189.825
4 0 4 0 1 0 8 0 1 Penyusunan analisastandar belanja Jumlah dok.penyusunan analisastandar belanja BPKAD 1 dok 163.505.100 DAU 1 dok171.680.355
4 0 4 0 1 0 8 0 2 Perencanaan KebutuhanBarang Daerah Jumlah dokumen daftarkebutuhan barang daerah yangtersusun BPKAD 4 dok 163.060.000 DAU 4 dok171.213.000
4 0 4 0 1 0 8 0 3 Penyusunan standarisasiharga barang dan jasa Jumlah dokumen standarisasiharga barang dan jasa yangtersusun BPKAD 2 dok 122.901.400 DAU 2 dok129.046.470
4 0 4 0 1 0 8 0 4 Peningkatan manajemenAset barang daerah Jumlah pelaksanaan kegiatanrekonsiliasi aset dalam satutahun BPKAD 4 kali 625.000.000 DAU 4 kali656.250.000
Jumlah SDM pengelola barangyang mengikuti pengembangankapasitas BPKAD 80orang 300.000.000 DAU 80 orang315.000.000
Jumlah aset daerah yangterfasilitasi dalam rangkaoptimalisasi pemanfaatanBarang Milik DaerahBPKAD 2keg DAU 2 keg