1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Keberadaan Sumber Daya Manusia dalam suatu lembaga atau organisasi sangat dominan karena bagaimanapun juga keberhasilan suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan serta sasarannya sangat bergantung pada kemampuan Sumber Daya Manusianya itu sendiri. Eksistensi pegawai dalam suatu perusahaan baik sektor pemerintahan maupun swasta sangat penting karena tanpa kehadiran pegawai, segala faktor seperti modal, teknologi, sumber daya alam yang melimpah lainnya tidak akan memiliki arti jika tidak ada yang mengelola dan menggerakanya dengan baik. Oleh karena itu kesejahteraan pegawai merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dan harus terpenuhi. Pegawai merupakan aset kekayaan utama yang dimiliki setiap perusahaan, dimana pegawai ini bersifat aktif dalam peranan kegiatannya dan paling menentukan tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan. Oleh karena itu, keamanan dan keselamatan perlu mendapat pemeliharaan sebaik mungkin dari pimpinan perusahaan. Pemeliharaan Sumber Daya Manusia merupakan usaha untuk membina dan mengembangkan kondisi fisik, mental, sikap dan perilaku pegawai agar pegawai menjadi loyal dan mampu bekerja dengan optimal sesuai dengan harapan dan kebutuhan suatu instansi. Kondisi tersebut mampu terwujud apabila ditunjang dengan kenyamanan kerja serta kesejahteraan pegawai yang memadai.
15
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitiandigilib.uinsgd.ac.id/21905/4/4_bab1.pdfPenghasilan Pegawai (TPP), Uang lembur dan fasilitas lainnya. Gaji dan upah sudah diberikan dengan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Keberadaan Sumber Daya Manusia dalam suatu lembaga atau organisasi
sangat dominan karena bagaimanapun juga keberhasilan suatu organisasi dalam
mewujudkan tujuan serta sasarannya sangat bergantung pada kemampuan Sumber
Daya Manusianya itu sendiri. Eksistensi pegawai dalam suatu perusahaan baik
sektor pemerintahan maupun swasta sangat penting karena tanpa kehadiran
pegawai, segala faktor seperti modal, teknologi, sumber daya alam yang melimpah
lainnya tidak akan memiliki arti jika tidak ada yang mengelola dan menggerakanya
dengan baik. Oleh karena itu kesejahteraan pegawai merupakan salah satu tujuan
yang hendak dicapai dan harus terpenuhi.
Pegawai merupakan aset kekayaan utama yang dimiliki setiap perusahaan,
dimana pegawai ini bersifat aktif dalam peranan kegiatannya dan paling
menentukan tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan. Oleh karena itu, keamanan
dan keselamatan perlu mendapat pemeliharaan sebaik mungkin dari pimpinan
perusahaan.
Pemeliharaan Sumber Daya Manusia merupakan usaha untuk membina dan
mengembangkan kondisi fisik, mental, sikap dan perilaku pegawai agar pegawai
menjadi loyal dan mampu bekerja dengan optimal sesuai dengan harapan dan
kebutuhan suatu instansi. Kondisi tersebut mampu terwujud apabila ditunjang
dengan kenyamanan kerja serta kesejahteraan pegawai yang memadai.
2
Untuk mampu bekerja lebih baik maka diperlukan adanya suatu pendorong
yaitu dengan memenuhi kebutuhan pegawai seperti gaji dan upah yang
memuaskan, suasana kerja yang kondusif, penghargaan terhadap pekerjaan
diberlakukan, perintah dan pengarahan dilakukan secara wajar, organisasi dihargai
oleh masyarakat dengan mengupayakan insentif yang besarannya sesuai dengan
jenjang karir dan resiko kerja yang tinggi.
Insentif adalah imbalan langsung yang diberikan kepada pegawai karena
melebihi standar kerja yang telah ditentukan. Dengan mengasumsikan bahwa uang
dapat mendorong pegawai bekerja lebih produktif lagi, maka mereka yang
produktif lebih tertarik gajinya dibayarkan berdasarkan hasil kerjanya.
Dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 8
tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “
Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan
beban pekerjaan dan tanggung jawabnya”. Ayat (2) “gaji yang diterima oleh
pegawai negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan”.
Guna meningkatkan kesejahteraan pegawai dapat dilakukan dalam bentuk
pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau disebut dengan insentif.
Dimana insentif ini sangat berguna untuk menunjang kinerja pegawai supaya terus
menghasilkan produktivitas tinggi atau dikatakan optimal sesuai dengan
pengalaman dan keahlian setiap pegawai.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil yang pada SKPD ini meliputi Gaji Pokok, Tunjangan, Tambahan
3
Penghasilan Pegawai (TPP), Uang lembur dan fasilitas lainnya. Gaji dan upah
sudah diberikan dengan baik sesuai dengan aturan pemerintah yaitu sesuai dengan
golongan masing-masing pegawai.
Adapun Peraturan Walikota Nomor 229 Tahun 2010 Pasal 3 Tentang Tata
Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yaitu meliputi pemberian tambahan
penghasilan bagi pegawai negeri sipil daerah dan calon pegawai negeri sipil daerah
dianggarkan berdasarkan formasi jabatan dan standar biaya dengan rincian objek
beban kerja, kondisi kerja dan prestasi kerja. Tambahan penghasilan dalam
melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan yang memiliki resiko tinggi
ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD salah satunya meliputi Petugas
Lapangan Pemadam Kebakaran.
Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana adalah dinas yang dibentuk,
dilatih serta bertugas pemadaman kebakaran, yang meliputi pencegahan,
pengendalian, pemadaman, serta penyelamatan terhadap bencana lainnya. Pegawai
Pemadam Kebakaran merupakan seorang petugas yang terlatih kemampuannya
untuk menyelamatkan korban dari kebakaran sekaligus penyelamatan manusia
yang mengalami kecelakaan seperti banjir, gempa bumi, gedung runtuh, kecelakaan
lalu lintas, orang hanyut disungai, menyelamatkan percobaan bunuh diri bahkan
hingga penyelamatan pada hewan yang tersangkut dipohon tinggi, tersangkut di
got, dan lain-lain. Banyak resiko tinggi lainnya yang harus dihadapi oleh pegawai
setiap saat ketika sedang bertugas.
4
Berdasarkan peraturan-peraturan yang tercantum diatas, SKPD ini sudah
menjalankan pemberian insentif kepada pegawainya sesuai dengan aturan, dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut ini:
Tabel 1.1
Realisasi Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana Kota Bandung Tahun 2013-2017