BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah · 2017. 4. 1. · terhadap hukum bisnis internasional dan penanaman modal asing suatu negara termasuk Indonesia.1 Kegiatan penanaman

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan liberalisasi ekonomi merupakan suatu fenomena yang tidak

dapat dihindari oleh negara manapun di dunia baik negara maju maupun negara

berkembang. Globalisasi dan liberalisasi ekonomi mempunyai dampak yang besar

terhadap hukum bisnis internasional dan penanaman modal asing suatu negara

termasuk Indonesia. 1 Kegiatan penanaman modal asing sebagian besar dilakukan

perusahaan multinasional (multinational corporations) dengan menanamkan modalnya

melalui pendirian cabang perusahaan, anak perusahaan, usaha patungan (mayoritas

atau minoritas), dan mempunyai afiliasi terbesar di berbagai negara.2

Perusahaan multinasional menguasai dan mengontrol suatu pasar global serta

mengawasi bahan-bahan, akses pasar dan perkembangan teknologi baru serta

perusahaan multinasional ini juga mempunyai kemampuan untuk menghasilkan

keuntungan yang sangat besar bagi pengurangan kemiskinan di dunia.3

1 UNCTAD, World Investment Report 1996, Investment, Trade and International Policy

Arrangements, Transnational Corporation, Vol. 5 No. 3, Deember 1996, hlm. 112. Dalam An An

Chandrawulan, 2011, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan

Internasional dan Hukum Penanaman Modal, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 2.

2 Yusuf Panglaykim, 1982, Multinational Corporation dan Segi Tiga/Segi Lima Kekuatan,

Simposium Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Multinasional, Binacipta, Bandung, hlm. 7.

3 Oxfam, 2002, Make Trade Fair, Riggeds Rules and Double Standards, Novid Oxfam Netherland,

Den Haag, hlm. 175. Dalam An An Chandrawulan, 2011, Hukum Perusahaan Multinasional,

Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, P.T. Alumni,

Bandung, hlm. 2.

2

Setiap transaksi yang terkait dengan penanaman modal atau investasi biasanya

akan dituangkan dalam kontrak. Kontrak tersebut berisi tentang hal-hal yang telah

disepakati para pihak seperti siapa saja yang melakukan kerjasama, bentuk kerjasama

yang dilakukan, waktu kerjasama, jalur penyelesaian sengketa dan lain sebagainya.4

Dalam hal penyelesaian sengketa biasanya ada kesepakatan dari kedua belah pihak

untuk menentukan forum sengketa baik cara penyelesaian sengketa maupun tempat

untuk penyelesaian sengketa antara para pihak di dalam kontrak.5

Para pelaku usaha lebih sering memilih Alternatif Penyelesaian Sengketa

(ADR) karena proses penyelesaiannya yang lebih efektif dan adil. Penyelesaian

sengketa melalui ADR memiliki berbagai macam pilihan, salah satunya yaitu arbitrase

baik arbitrase nasional maupun international.6

Terkait dengan sengketa usaha yang melibatkan perusahaan asing atau

penanaman modal asing di Indonesia lebih banyak dibawa ke forum arbitrase

internasional seperti International Chamber of Commerce (ICC), International Centre

for Settlement of Investment Disputes (ICSID), United Nations Commission on

4 Pengertian istilah kontrak yang diatur dalam Buku III Bab Kedua KUH-Perdata (BW) Indonesia,

sama saja dengan pengertian perjanjian. Pasal 1313 KUH-Perdata Indonesia mengartikan “Perjanjian

atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang atau lebih.”

5 Syahmin AK,2006, Hukum Kontrak Internasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

6 Arbitrase adalah Suatu alternative penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (badan arbitrase)

yang ditunjuk dan disepakati para pihak (negara) secara sukarela memutus sengketa yang bukan bersifat

perdata dan putusannya bersifat final dan mengikat. Huala Adolf, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa

Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39-40.

3

International Trade and Law (UNCITRAL), Asian African Legal Consultative

Committee (AALCC), dan Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Salah satu kasus yang menggunakan badan Arbitrase dalam upaya penyelesaian

sengketa adalah Astro All Asia Networks Plc beserta afiliasinya dengan Lippo Group

yang terdiri dari PT Ayunda Prima Mitra, PT First Media dan PT Direct Vision.

Sengketa tersebut diselesaikan oleh para pihak melalui Singapore International

Arbitration Centre (SIAC).

Pada tanggal 11 Maret 2005, Astro dan Lippo menandatangani kesepakatan

berlangganan dan kepemilikan saham atau Subscription and Shareholders

Agreement (SSA) untuk pendirian perusahaan patungan (Indonesian Venture) yang

akan mengoperasikan bisnis teve berlangganan di Indonesia melalui Direct Vision.

SSA berisi ketentuan kebutuhan atas modal untuk mengembangkan bisnis teve

berlangganan dan juga memuat pendanaan eksternal, pelaksanaan kesepakatan layanan

komersil untuk layanan penyiaran, layanan teknologi informatika, sewa peralatan

penerima satelit dan layanan pasokan kanal.7

Pemerintah Indonesia lalu mengeluarkan peraturan yang mengharuskan

seluruh lembaga penyiaran untuk mengajukan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai

7 Artikel, Hukum Online.com, 9 September 2008, Konflik Astro-Lippo Kian Memanas, URL:

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20086/konflik-astrolippo-kian-memanas, diakses pada

tanggal 2 Maret 2015.

4

UU Penyiaran. Dalam UU disebutkan batas kepemilikan saham asing di industri

televisi berbayar maksimal 20%. Dengan terbitnya aturan tersebut, Astro dan Lippo

kemudian merestrukturisasi Indonesian Venture.

Direct Vision tetap mendapat izin beroperasi dari pemerintah (Depkominfo),

sementara pengajuan izin baru masih dilakukan sesuai dengan UU Penyiaran. Astro

sendiri setuju dengan peluncuran bisnis teve berlangganan via satelit pada 28 Februari

2006 dengan menggunakan merek dagang Astro Nusantara melalui Direct Vision.

Hingga 31 Juli 2006, Astro mengklaim dana yang diinvestasikan di dalam Indonesian

Venture sekitar RM157 juta.8

Lippo menunda finalisasi perjanjian patungan yang telah direvisi dan

kesepakatan layanan komersil. Kabarnya, Lippo kecewa berat lantaran Maxis

Communications menjual Natrindo Telepon Selular kepada Saudi Telecom. Astro

kemudian mengajukan penyelesaian sengketa tersebut ke forum arbitrase SIAC.

Namun, disisi lain Lippo Group juga mengajukan sengketa yang sama ke Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut

dalam bentuk skripsi dengan judul “SENGKETA KOMPETENSI ANTARA

SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC) DENGAN

8 Hukum Online, Konflik Astro-Lippo Kian Memanas, 9 September 2008, URL:

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20086/konflik-astrolippo-kian-memanas, diakses pada

tanggal 2 Maret 2014.

5

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DALAM PENYELESAIAN

KASUS ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC BESERTA AFILIASINYA DAN

LIPPO GROUP”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengangkat

dua permasalahan yang meliputi:

1. Bagaimanakah Kompetensi Singapore International Arbitration Centre (SIAC)

dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Terhadap Kasus Astro All Asia

Networks Plc beserta Afiliasinya dan Lippo Group?

2. Bagaimanakah Kekuatan Mengikat Keputusan Singapore International

Arbitration Centre (SIAC) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi

yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau

materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang

telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Untuk

menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-

batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang

lingkup permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

6

1. Secara umum akan diuraikan mengenai proses perjanjian yang dilakukan oleh

Astro All Asia Networks Plc Beserta Afiliasinya dan Lippo Group.

2. Secara umum akan diuraikan mengenai kronologis terjadinya sengketa,

penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional.

3. Akan diuraikan mengenai kompetensi Singapore International Arbitration

Centre (SIAC) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasus Astro All

Asia Networks Plc beserta Afiliasinya dan Lippo Group

4. Akan diuraikan kekuatan mengikat keputusan Singapore International

Arbitration Centre (SIAC) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

1.4. Tujuan Penelitian

Penulisan suatu karya tulis ilmiah haruslah memiliki tujuan yang nantinya dapat

dipertanggungjawabkan. Tujuan penelitian meliputi tujuan umum dan tujuan

khusus. Penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan umum dan khusus dari pembuatan

skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai konsep modal asing di Indonesia.

2. Untuk mengembangkan pengetahuan mengenai pilihan hukum dan forum

dalam penyelesaian sengketa international.

3. Untuk mengembangkan pengetahuan mengenai pelaksanaan keputusan

arbitase asing di Indonesia.

7

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang diharapkan dapat tercapai dari penulisan skripsi ini

adalah :

1. Untuk mengetahui secara yuridis normatif kompetensi Singapore International

Arbitration Centre (SIAC) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap

kasus Astro All Asia Networks Plc beserta Afiliasinya dan Lippo Group

2. Untuk menganalisis kekuatan mengikat keputusan Singapore International

Arbitration Centre (SIAC) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

1.5. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini, diharapkan terdapat

manfaat yang dapat diambil. Manfaat penelitian meliputi manfaat teoritis dan

manfaat praktis. Penjelasan daripada manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kontrak

atau perjanjian yang dilakukan oleh Astro All Asia Networks Plc Beserta Afiliasinya

dan Lippo Group, pengaturan mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase

internasional. Khususnya memberikan pengetahuan tentang kompetensi Singapore

International Arbitration Centre (SIAC) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

terhadap kasus Astro All Asia Networks Plc beserta Afiliasinya dan Lippo Group.

8

Selain itu diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan untuk pengembangan

ilmu hukum secara umum, khususnya di bidang hukum internasional mengenai

kekuatan mengikat keputusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC)

dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, berguna sebagai upaya yang dapat diperoleh langsung

manfaatnya, seperti peningkatan keahlian meneliti dan keterampilan menulis,

sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan

keputusan yuridis, dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum.9

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat internasional

sebagai sarana pengembangan pemikiran tentang pilihan hukum dan forum

penyelesaian sengketa terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing di

indonesia. Selain itu juga diharapkan masyarakat internasional dapat mengetahui

mengenai keefektifan dari keputusan arbitrase internasional.

1.6. Landasan Teoritis

1. Teori Penyelesaian Sengketa Internasional Internasional.

Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatur 2 bentuk

penyelesaian sengketa internasional, yaitu penyelesaian sengketa secara damai

dan penggunaan kekerasan. Dalam pasal 33 Piagam PBB menyebutkan

9 Abdul Kadir Muhamad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

h. 66.

9

Perundingan (Negotiation), Penyelidikan (Enquiry), Mediasi (Mediation),

Konsiliasi (Conciliation) dan Arbitrase (Arbitration) sebagai cara-cara damai

dalam menyelesaikan sengketa internasional.10

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak

ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat

(Banding). Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan

pembuatan suatu compromise, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu

sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam

suatu perjanjian, sebelum sengketa lahir (clause compromissoire).11

2. Teori Kompetensi Peradilan

Kompetensi pengadilan di dalam hukum perdata internasional

merupakan kekuasaan dan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan

menentukan suatu permasalahan yang dimintakan kepadanya untuk diputuskan

dalam setiap kasus yang melibatkan paling tidak satu elemen hukum asing yang

relevan. Untuk menjalankan yurisdiksi yang diakui secara internasional,

pengadilan suatu negara (provinsi atau negara bagian dalam sistem hukum

negara federal) harus mempunyai kaitan tertentu dengan para pihak atau harta

kekayaan yang dipersengketakan.12

10 Huala Adolf, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

14.

11 Ibid., hlm. 23.

12 Ridwan Khairandy, 2007, Pengantar Hukum Perdata Internasional, FH UII Press, Yogyakarta,

hlm. 192.

10

Masing-masing badan peradilan mempunyai wewenang untuk

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara jenis

tertentu yang mutlak tidak dapat dilakukan badan peradilan lain. Masing-

masing badan mempunyai wewenang sendiri-sendiri. Wewenang masing-

masing badan peradilan ini disebut wewenang mutlak (Kompetensi absolut).13

Setiap Pengadilan mempunyai daerah hukumnya sendiri. Daerah suatu

Pengadilan Negeri meliputi wilayah kota atau kabupaten tempat pngadilan

tersebut berada. Daerah hukum inilah yang menentukan wewenang nisbi

(Kompetensi relatif) suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa, dan

mengadili serta menyelesaikan suatu perkara.14

3. Teori Mengikatnya Putusan Pengadilan

Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk

menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau

hukumnya. Apabila pihak yang bersangkutan menyerahkan dan

mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa

atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang

bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan

yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu

13 Riduan Syahrani, 1988, Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini,

Jakarta, hlm. 29.

14 Ibid, hlm. 195.

11

pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan. Jadi putusan hakim

mempunyai kekuatan mengikat yaitu mengikat kedua belah pihak.15

Kekuatan hukum yang mengikat memiliki arti positif maupun negatif.

Sebuah putusan bersifat mengikat dalam arti positif yakni bahwa apa yang telah

diputuskan hakim harus dianggap benar dan tidak dimungkinkan pembuktian

lawan. Mengikat dalam arti negatif, artinya bahwa hakim tidak boleh memutus

lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta

mengenai pokok perkara yang sama.

Dalam kaitannya dengan kekuatan mengikat keputusan lembaga

arbitrase, bahwa Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak

yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.

Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai

suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. 16

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah

final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta

wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak penandatanganan.17 Dalam hal usaha perdamaian arbiter atau

majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para

15 Lihat Pasal 1917 KUHPerdata.

16 Lihat Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa.

17 Lihat Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa.

12

pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian

tersebut.18 Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum

tetap dan mengikat para pihak.19

1.7 Metode Penelitian

Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini termasuk

ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berarti

penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem

norma. Peter Mahmud Marzuki menyatakan pendapatnya mengenai penelitian

hukum normatif, adalah:

“… suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan

hukum yang dihadapi. … Penelitian hukum normatif dilakukan untuk

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam

menyelesaikan masalah yang dihadapi….”20

Soerjono Soekanto juga menyatakan, bahwa penelitian hukum normatif

terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika

18 Lihat Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa.

19 Lihat Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa

20 Peter Mahmud Marzuki dalam Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian

Hukum Normative & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 34.

13

hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal,

perbandingan hukum dan sejarah hukum. 21 Maka dari itu, penulis

menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu, dari sejumlah pendekatan yang

dikenal dalam penelitian hukum normatif.

Sehingga penelitian normatif dalam skripsi ini akan dikaitkan dengan

perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, ketentuan hukum yang terkait

dengan pilihan hukum dan pilihan forum dari penyelesain sengketa, serta

melihat kompetensi dan kekuatan mengikat keputusan pengadilan dari norma-

norma hukum yang berlaku.

b. Jenis Pendekatan

Sebuah karya tulis ilmiah agar dapat mengungkapkan kebenaran

jawaban atas permasalahan secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta

dipertanggungjawabkan keilmiahannya, hendaknya disusun dengan

menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat. Dalam penelitian hukum

terdapat beberapa pendekatan, antara lain pendekatan peraturan perundang-

undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan

historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.22 Dalam buku

21 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,

PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 14.

22 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

14

pedoman fakultas hukum universitas udayana, penelitian normatif umumnya

megenal 7 jenis pendekatan yaitu:

1. Pendekatan kasus (the Case Approach)

2. Pendekatan peraturan (the statute Approach)

3. Pendekatan Fakta (the fact Approach)

4. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (analytical and conceptual

approach)

5. Pendekatan Frasa (word and phrase approach)

6. Pendekatan Sejarah (historical approach)

7. Pendekatan Perbandingan (comparative approach)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan

fakta (fact Approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) adalah

metode penelitian dengan menelaah semua undang-undang, memahami

hirearki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dikatakan bahwa

pendekatan perundang-undangan berupa legislasi dan regulasi yang dibentuk

oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum23

Namun demikian, dalam penulisan penelitian ini, penulis menganalisis

23 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 97.

15

instrumen-instrumen hukum internasional dan relevansinya dengan kasus

sehingga akan ditemukan substansi dari permasalahan yang akan dibahas.

Terkait dengan penyelesaian kasus dalam skripsi ini, maka penulis akan

merujuk terutama pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak, karena

perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, serta

instrumen-instrumen lainnya yang terkait, seperti Konvensi New York 1958

yang akan memberikan landasan bagi pengakuan dan pelaksanaan putusan

arbitrase asing.

Pendekatan fakta (fact Approach) adalah pengkajian yang dilakukan

oleh penulis terkait suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan kasus yang

diangkat. Terkait dengan kasus dalam skripsi ini bahwa fakta penyebab

terjadinya sengketa karena adanya rekontruksi perusahaan bersama, sehingga

para pihak berupaya menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase di

Singapura dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

c. Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian ilmiah, lazimnya jenis data dibedakan antara :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

2. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.24

24 Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo

Persada, Jakarta, h. 30.

16

Dalam tulisan ini, digunakan sumber-sumber data sekunder yang terdiri

dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

mengikat umum, terdiri atas asas peraturan perundang-undangan,

yurisprudensi atau putusan pengadilan, peraturan dasar dan perjanjian

internasional. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer ini

bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil

tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk

itu.25 Adapun sejumlah bahan hukum primer, yang berasal dari peraturan

perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang lebih khusus yang

berkaitan dan digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

- Kesepakatan berlangganan dan kepemilikan saham (Subscription

and Shareholders Agreement)

- Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan

Putusan Arbitrase Asing (Conventionon Recognition and

Enforcement of Foreign Arbitral Award).

- Singapore Act (International Arbitration Act)

- The UNCITRAL Model Law on International Commercial

Arbitration.

- The UNCITRAL Arbitration Rules.

25 Peter Mahmud Marzuki, op.cit, h. 144-154.

17

- Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Asing.

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1990.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan

perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat

kabar, pamflet, brosur, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang

termuat di media massa dan berita di internet.26 Terkait skripsi ini maka

digunakan sumber dari kepustakaan seperti buku-buku, karya tulis hukum

atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun

berita di internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu

mengenai kontroversi penyelesaian sengketa kasus investasi melalui

Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan (Studi Kasus Astro All Asia Networks Plc Beserta

Afiliasinya dan Lippo Group).

26 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit, h. 47.

18

3. Bahan hukum tersier menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan

non hukum yang digunakan untuk menjelaskan, baik bahan hukum primer

maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.27

b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipergunakan adalah

teknik studi dokumen, yaitu dalam pengumpulan bahan hukum terhadap

sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dengan

cara membaca dan mencatat kembali bahan hukum tersebut yang kemudian

dikelompokkan secara sistematis yang berhubungan dengan masalah dalam

penulisan skripsi ini. Untuk menunjang penulisan skripsi ini pengumpulan

bahan-bahan hukum diperoleh melalui :

1. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara

mengumpulan instrument internasional yang berkaitan dengan

masalah yang dibahas.

2. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara

penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan bahan

hukum yang bersumber dari buku-buku, karya tulis hukum atau

pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun

27 Ibid.

19

berita di internet yang terkait dengan permasalahan yang hendak

dibahas dalam skripsi ini.

3. Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan menggunakan

kamus hukum.

c. Teknik Analisa Bahan Hukum

Adapun teknik pengolahan bahan hukum yaitu setelah bahan hukum

terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskripsi yaitu dengan

memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.28 Bahan hukum

primer dan sekunder yang terkumpul selanjutnya diberikan penilaian (evaluasi),

kemudian dilakukan interpretasi dan selanjutnya diajukan argumentasi.

Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi

atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut

hukum terhadap peristiwa yang terjadi. Dari hal tersebut nantinya akan ditarik

kesimpulan secara sistematis agar tidak menimbulkan kontradiksi antara bahan

hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain. Teknik lainnya yang penulis

gunakan adalah teknik Analisis, yaitu pemaparan secara mendetail dari

keterangan-keterangan yang didapat pada tahap sebelumnya yang berkaitan

dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya

membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis.

28 Ronny Hanitijo, 1991, Metode Penelitian Hukum, Cet. ke II Ghalia Indo, Jakarta, h. 93.

20