Pengawasan Penanaman Modal Asing di Kalimantan Timur …

Pengawasan Penanaman Modal Asing di Kalimantan Timur 1967-1973

R.Intan S.R

Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Kampus Baru UI Depok, Jawa Barat, 16424, Indonesia

E-mail: [email protected]

Abstrak

Penelitian skripsi ini membahas mengenai dinamika pengawasan pelaksanaan penanaman modal asing sektor

kehutanan di Kalimantan Timur 1967-1973. Proses tahapan pelaksanaan Penanaman Modal Asing di sektor

Kehutanan melibatkan berbagai unsur pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Dibutuhkan kesepakatan di antara

unsur pemerintah yang berkaitan agar tidak terjadi kesimpangsiuran. Kejelasan alur pelaksanaan penanaman modal

asing memengaruhi penilaian calon penawar dan ketertiban secara umum. Oleh karena itu, perlu sinkronisasi di

antara badan-badan pemerintahan dalam menyusun program dan kebijakan Penanaman Modal Asing yang terpadu.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing

yang dibantu oleh Team Teknis Penanaman Modal Asing, Sektor R (Team Khusus Pengawasan Modal Asing) dan

Team Pengawasan Penanaman Modal Asing bidang Kehutanan. Keempat badan tersebut bertanggung jawab

terhadap kelancaran penanaman modal asing secara administratif dan implementatif. Secara garis besar penelitian

ini membahas mengenai proses koordinasi yang sinergis menuju satu sistem terpadu dalam memberikan pelayanan

dan pemantauan terhadap pelaksaaan penanaman modal asing sektor Kehutanan khususnya di Kalimantan Timur.

The Monitoring Of Foreign Investment In East Kalimantan Forestry Sector 1967-1973

Abstract This research discuss the dynamics of foreign investment monitoring implementation in East Kalimantan's forestry

sector 1967-1973. Phase of foreign investment process in forestry sector involves various members of government,

both central and local. It requires agreement between interrelated government elements to avoid confusion. Clarity

of its implementation worklfow affect the assessment prospective bidders and order in general. Therefore, it is

necessary to synchronize between government bodies in formulating integrated programs and policies. The efforts

made by government is the established of Foreign Investment Advisory Board, assisted by the Foreign Investment

Technical Team, Sector R (Special Team of Foreign Assets Control) and the Foreign Investment Monitoring Team

in Forestry. The fourth body responsible for foreign investment order administratively and implementation. Broadly

speaking, this study discusses the synergistic coordination process towards an integrated system in providing

services and monitoring of foreign investment implementation in East Kalimantan's forestry sector 1967-1973.

Keywords: Foreign Investment, Forestry, the Advisory Board of Investment, Foreign Investment Technical Team, Sector-R, The Foreign Investment Monitoring in Forestry.

Pengawasan Penanaman ..., Raden Intan Siti Rahmah, FIB UI, 2016

Pendahuluan

Laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode 1962-1966 adalah kurang dari

2 persen, yang berarti lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk sehingga

mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan perkapita.1 Berbagai pembangunan sarana seperti pengangkutan, komunikasi, irigasi dan listrik mengalami kesulitan. Masalah-masalah ini dipertajam dengan sering terjadinya campur tangan pemerintah dalam perekonomian, yang

dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak sektor swasta.2 Dalam periode tersebut, investasi

sebagai presentasi dari Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami kemunduran.3

Terdapat beberapa pokok utama penyebab kemunduran ekonomi tersebut yaitu, tidak

tercapainya stabilitas politik, orientasi dan prioritas ekonomi yang terlalu mengejar sasaran-

sasaran politik dan idiil.4 Hal tersebut menyebabkan anggaran negara menjadi lebih terpusat

pada kepentingan politik daripada kepentingan pembangunan ekonomi sehingga

mengakibatkan timbulnya banyak kesulitan di bidang ekonomi. Akibat lain adalah hubungan

internasional yang tidak baik terutama dengan negara adidaya yang tidak baik. Serta campur

tangan pemerintah yang sangat luas terhadap kegiatan ekonomi, yang biasa dikenal dengan

ekonomi terpimpin.5

Tidak ada kesengajaan dari Pemerintahan Soekarno untuk merusak atau merugikan

negara, karena semuanya dilakukan atas keyakinan menempuh jalan ideologis yang benar.6

Keadaan politik Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno memicu pemerintahan Soeharto

untuk memulihkan citra Indonesia di dunia international. Citra yang baik di mata

internasional dapat menunjang pemerintahan untuk mewujudkan wilayah regional yang

kondusif bagi pembangunan ekonomi. Soeharto ingin mempurifikasikan kembali penerapan

politik bebas aktif. Oleh karena itu, pemerintahan Soeharto aktif dalam menciptakan kerja

1 Defisit anggaran belanja pemerintah yang sebagian besar dibiayai dengan kredit Bank Sentral telah meningkat dari hanya 63 persen dari penerimaan pemerintah dalam tahun 1962 menjadi 127 persen dalam tahun 1966. Hlm ini menimbulkan hiper-inflasi dan peningkatan defisit neraca pembayaran dan menipisnya cadangan devisa. Tingkat inflasi tersebut mencapai titik puncaknya pada tahun 1966, yaitu sebesar 635 persen. M. Siregar, Arifin. Perkembangan Kebijaksanaan Keuangan di Indonesia, 1966-1986 dalam Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan: Kumpulan Esei untuk Menghormati Sumitro Djojohadikusumo. Jakarta: PT Gramedia. 1987. hlm 158 2. M. Siregar, Arifin. op.cit. 3. M. Siregar, Arifin. op.cit. 4 Sadli, Mohammad. Pembentukan Kebijaksanaan Ekonomi Di Masa Orde Baru: Berbagai Dilema dan Resolusinya dalam Teori Ekonomi Dan Kebijaksanaan Pembangunan: Kumpulan Esei untuk Menghormati Sumitro Djojohadikusumo. Jakarta: PT Gramedia. 1987. hlm 377 5 Sadli, Mohammad. op.cit., 6 Ideologi yang dominan adalah sosialisme yang populistik dengan pimpinan pemerintah yang kuat. Sadli, Mohammad.op.cit.,hlm 378


sama internasional untuk menciptakan pembangunan ekonomi domestik yang kondusif. Maka

strategi diplomasi low profile7 dilakukan untuk menciptakan tertib kawasan. Tertib kawasan

dibutuhkan untuk menjalin kerjasama internasional demi kepentingan pembangunan ekonomi

nasional. Pemerintahan Soeharto dalam akhir tahun 1966 menjalankan kebijaksanaan

ekonomi yang memberikan prioritas ke arah pencapaian stabilitas moneter, yaitu dengan

melaksanakan suatu program stabilisasi yang terdiri dari seperangkat kebijaksanaan fiskal,

moneter, dan lalu lintas devisa.8

Dalam penyusunan kebijakan ekonomi Indonesia, pemerintah banyak

mempertimbangkan berbagai hal dari berbagai pihak. Pihak yang berpengaruh dalam

mementukan kebijakan ekonomi nasional pada masa itu adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa

Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (KAMI FEUI). Mereka

menyelenggarakan Seminar “Soal-soal Ekonomi Keuangan dan Simposium Kebangkitan

Kebangkitan Semangat ’66: Menjelajah Tracee Baru” yang diselenggarakan oleh Universitas

Indonesia dan KASI (Kesatuan Kasi Sarjana Indonesia).9

Seminar dan simposium tersebut menghasilkan pasal-pasal Sumbangan Pikiran

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Seminar dan simposium diselenggarakan akibat

perubahan susunan pemerintahan di Indonesia dan perubahan pengangan berbagai masalah

ekonomi.10 Kegiatan ini menjadi substansial karena di motori oleh para tokoh yang memliki

peranan penting dalam menentukan wajah ekonomi Indonesia. Simposium tersebut menjadi

penting manakala ia mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam ketetapan MPRS no 23

Tahun 1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan

7 Melalui dewan stablitias yang ditunjuknya, dan peranan tokoh-tokoh penting seperti Sultan Hamengkkubuwono IX dan Adam Malik sebagai aktor penting dalam menyelamatkan citra Indonesia di mata international dengan memperbaiki kembali hubungan diplomatik dengan berbagai negara. Sultan Hamengkubuwono IX yang ditunjuk oleh preidensebagai Wakil Perdana Menteri Bidang Ekubang (Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan) bertugas merestrukturisasi hubungan ekonomi eksternal untuk memperoleh dana bagi reformasi ekonomi. Maka dari itu, ia dengan timnya mengadakan safari ekonomi atau sirkus HB IX dengan tujuan memulihkan citra Indonesia di mata dunia berlandaskan semangat baru mengintegrasikan diri dalam sistem perekonomian global. Negara yang dikunjungi yaitu, Belanda, Jerman, Italia, Perancis, Jepang, dan Amerika Serikat Pertemuan terpenting yaitu, Tokyo Club, merintis terbentuknya IGGI selanjutnya washington di mana Indonesia diterima kembali menjadi anggota IMF dan World Bank. Hasil dari safari ini yitu Paket 3 Oktober 1966 yaitu merupakan paket peraturan di bidang ekspor/impor, penyediaan dana devisa, pedoman penentuan harga dan subsidi, dan bidang perkreditan. Selengkanya dapat dilihat pada, Leifer Michael. Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: PT Gramedia. 1989. hlm 19 8M. Siregar, Arifin. op.cit., hlm159 9 Nitisastro Widjojo. Menyusun Kembali Sendi-sendi Ekonomi Indonesia Dengan Prinsip-prinsip Ekonomi dalam Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro. Jakarta: Kompas. 2014. hlm 45 10 Nitisastro Widjojo. op.cit.,


Pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat jika pasal-pasal dalam Sumbangan Pikiran Fakultas

Ekonomi UI dengan ketetapan MPRS tersebut terdapat unsur-unsur yang selaras.

Dalam ketetapan tersebut, pemerintah mencoba untuk mendefinisikan kembali

prioritas utama ada ekonomi. Dikatakan bahwa kepada masalah perbaikan ekonomi rakyat

harus diberikan prioritas utama di antara soal-soal nasional. Ketetapan ini adalah koreksi

terhadap penyelewengan di masa lampau yang senantiasa mengalahkan kepentingan ekonomi

dengan kepentingan politik. 11 Widjojo Nitisastro berpendapat bahwa pemerintah, dalam

masalah menentukan prioritas ada baiknya untuk menelaah hubungan antara politik dan

ekonomi. Adalah benar bahwa politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan.12 Bahkan akibat

dari jalin-menjalinnya politik dan ekonomi ini telah dirasakan sendiri oleh bangsa Indonesia.13

Oleh sebab itu, pemerintah berupaya memulihkan citra Indonesia di mata

internasional. Berupaya untuk mempurifikasikan politik bebas aktif dengan menjalin kerja

sama internasional. Stabilisasi politik merupakan langkah yang dipenuhi pemerintah sebagai

syarat wajib menuju stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Dengan tercapainya stabilisasi

politik, pemerintah dapat memberikan iklim yang baik bagi kerja sama internasional melalui

penawaran penanaman modal asing di Indonesia.

Dr. Emil Salim Deputi Bappenas pada acara Indonesian Investment Conference

menyatakan bahwa ekonomi Indonesia telah ketinggalan 7 tahun untuk mengembalikan pada

kondisi ekonomi nasional yang sehat/normal, disebabkan oleh kurangnya dana untuk

membiayai sektor-sektor penting dan hambatan-hambatan dalam prasarana di waktu-waktu

yang lalu. Untuk menanggulangi masalah tersebut dan selanjutnya untuk menggarap potensi

ekonomi yang ada yang belum dimanfaatkan secara rill diperlukan modal, pengalaman

teknologi dan ketrampilan manajemen. 14 Faktor-faktor tersebut dapat masuk melalui

penanaman modal asing.

Diharapkan, penanaman modal asing dapat membantu peningkatan pemanfaatan

potensi kekayaan sumberdaya alam ke dalam bentuk ril dan ketersediaan tenaga kerja yang

11 ibid,, hlm 128 12 Nitisastro Widjojo. op.cit., 13 Nitisastro Widjojo. op.cit., 14 Pemerintah menyadari bahwa kemampuan nasional untuk mengelola potensi ekonomi serta mengejar ketinggalan belum ada, oleh karena itu potensi modal asing dapat digunakan sepanjang diperuntukkan pada pembangunan dan tanpa menimbulkan ketergantungan pada luar negeri. Sumantoro. Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal. Yogyakarta: Binacipta. 1984. hlm 41


melimpah.15 Masuknya teknologi, perluasan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan pada

ketenagakerjaan diharapkan dapat membantu perbaikan kualitas sumber daya manusia

Indonesia. Secara keseluruhan modal asing diharapkan mampu mempercepat pembangunan

ekonomi nasional Indonesia. Pemerintah harus membuat kebijaksanaan yang mampu

memberikan rangsangan sekaligus jaminan. Perangsang dan jaminan itu berarti iklim negara

yang tentram dan politiknya yang stabil. 16 Pengaturan kebijaksanaan juga harus

mempertimbangan perimbangan antara kebutuhan perluasan modal dan perlindugan ekonomi

nasional. Penambangan modal asing yang dimaksudkan untuk pembangunan, berkesempatan

mengalami bentrokan dengan motif modal asing.17

Pemerintah kemudian merilis Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman

Modal Asing. Bidang usaha yang menarik bagi penanaman modal asing, yaitu bidang-bidang

yang realtif lebih tinggi profitnya, seperti perkebunan, kehutanan, minyak, karet, dan

mutiara. 18 Salah satu dari bidang-bidang usaha tersebut Kehutanan menjadi bidang yang

diminati karena secara rill sumber dayanya telah tersedia dengan melimpah, tidak butuh

pengadaan bahan mentah tambahan selain perlatan dan perlengkapan penunjang penggarapan.

Selain itu menjadi komoditi ekspor yang dimintai di pasar internasional.

Indonesia memiliki hutan tropika terluas ketiga di dunia setelah Brasil dan Republik

Demokrasi Kongo dan hutan-hutan ini memiliki kekayaan hayati yang unik.

Hutan merupakan rumah bagi sebagian besar makhluk hidup di Indonesia. Tidak

hanya memberikan kehidupan bagi binatang dan tumbuh-tumbuhan namun juga menjadi

wilayah pemukiman dimana orang-orang yang bermukin bergantung terhadap

15 Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama faktor Sumber Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan. Masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional. Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki. Selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia. Selengkapnya dapat dilihat pada, Pasaribu, Rowland B.F. Investasi dan Penanaman Modal. hlm 235 16 Sumantoro. op.cit., hlm 35 17 Jika jumlah modal asing sedikit maka arti kuantitatifnya pada efek pembangunan tidak banyak. Kalau jumlah modal asing besar maka selain arti kuantitatifnya besar, kekuasaan ekonomi modal asing tersebut pun mejadi besar. Sebagai akibatnya timbul masalah bagaimana menjamin keamanan investasi modal asing tersebut. Hlm ini bersangkutan dan bergantung pada politik pemerintah dan Undang-undang Penanaman Modal Asing dari negara penyelenggara. ibid,, hlm 34 18 Yang tidak menarik ialah industri dalam negeri sebab hasilnya harus dijual di dalam negeri, daya beli rakyat dalam negeri kecil. Sumantoro. op.cit., hlm 35


keberlangsungan hutan. Masyarakat daerah secara tradisional memanfaatkan hutan sebagai

sumber penghidupannya.

Dengan ketersediaan hutan tropis yang melimpah dengan sendirinya menimbulkan

daya tarik yang besar pada proyek kehutanan di Indonesia bagi pihak asing. Terutama setelah

pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur penanaman modal asing telah

memberikan kesempatan yang lebih lebar lagi. Modal asing di bidang kehutanan didasarkan

kesadaran pemerintah terhadap potensi hutan untuk pembangunan ekonomi karena masih

kurangnya ketersediaan modal dan teknologi di dalam negeri. Jadilah hutan sebagai salah satu

bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing.

Secara konseptual, pengelolaan hutan di Indonesia, pemerintah dan negara merupakan

pelaku utama. Hal ini sesuai dengan Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang diatur

dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1967 pasar 5, yang menempatkan pemerintah sebagai

otoritas yang berwenang mengatur dan merencanakan pemanfaatan hutan. Oleh karena itu,

pengajuan konsesi kehutanan harus melalui serangkaian perizinan dari pemerintah.

Serangkaian perizinan tersebut diatur langsung oleh Departemen Pertanian merujuk pada

peraturan dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing. Menurut pengertian negara,

peraturan tersebut sebagai bentuk preventif dari kemungkinan eksploitasi, penguasaan, dan

dominasi asing. Untuk dapat menjaga pelaksanaan penanaman modal asing sesuai dengan

pengertian negara maka pengawasan merupakan instrumen wajib yang harus dipenuhi

pemerintah. Agar jalannya kebijaksanaan modal asing selalu dalam koridor hukum yang sah

berdasarkan negara.

Pengusahaan Hutan adalah usaha pemungutan hasil hutan yang menjamin adanya;

kelestarian hutan, asas maksmial dimana dalam memungut hasil hutan tidak boleh melebihi

jumlah yang dihasilkan oleh hutan itu sendiri dan dari hasil hutan yang diambil sebisa

mungkin diusahakan nilai tertinggi, artinya harus ada processing hasil hutan/industrialisasi

hutan.19Permintaan untuk mendapatkan izin konsesi banyak diajukan kepada pemerintah baik

perusahaan nasional, campuran nasional asing, dan asing sendiri. Dengan demikian,

pengusahaan hutan oleh swasta nasional, asing, dan transnational, dikontrol dan

diintegrasikan langsung oleh pemerintah untuk dapat melaksanakan manajemen pengelolaan

hutan.

19 Laporan Kelompok Pengusahaan dan Penanaman sebagai hasil rapat tannggal 24-5-1967


Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah metode penelitian sejarah yang

bersandar pada heuristik, verifikasi, kritik intern/ekstern, interpretasi, dan historiologi.

Sumber penelitian saya sebagian besar berada di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan

Statistik Pusat, Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, Direktorat Jenderal Pertanian dan

Kehutanan, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pada BKPM dan BPS, Data statistik yang

tersedia pada umumnya telah dipublikasi, namun sayangnya tidak sesuai dengan periode yang

dibutuhkan penulis. Pada Perpustakaan penulis mendapatkan majalah kehutanan Indonesia

masa Pemerintahan Soekarno sampai dengan Soeharto dan majalah Rimba milik Perhutani.

Di Arsip Nasional, penulis mendapatkan banyak sumber dari Menteri Keungan dan Industri

mengenai pelaksanaan dan pengawasan Penanaman Modal Asing, adapun artikel sejaman

tentang lingkungan hutan. Pembahasan

Industri Kehutanan merupakan salah satu kegiatan perekonomian di Indonesia.

Industri Kehutanan melibatkan dua bidang usaha yaitu industri dan kehutanan.

Pengembangan potensi agraris hutan Indonesia menuju industrialisasi membutuhkan

‘perkawinan’ yang selaras antara kebijaksanaan pemanfaatan hutan dan pengelolaan industri.

Untuk dapat menilai pelaksanaan industri kehutanan pada masa Pemerintahan Soekarno,

terlebih dahulu harus dijelaskan mengenai keadaan umum kehutanan dan kebijakan industri

pada masa tersebut. Terutama industri hutan yang terbuka bagi pengusaha asing sesuai

dengan kebijakan Penanaman Modal Asing. Upaya mengkolaborasikan di antara kebijakan

kehutanan, industri dan Modal Asing dalam bidang tersebut berhadapan dengan berbagai

tantangan.

Perdefinisi, kehutanan menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Kedudukannya

mempengaruhi dan dipengaruhi aspek ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Maka

pemanfaatan kehutanan untuk kegiatan ekonomi harus mempertimbangan aspek-aspek

tersebut. kegiatan industri adalah penciptaan nilai tambah melalui suatu proses pengolahan.

Industrialisasi adalah perlausan kegiatan pengolahan yang sekaligus disertai peningkatan

produktivitas secara menyeluruh. 20 Secara historis peningkatan produktivitas merupakan

20 Boediono, Mohammad Ikikhsan. Strategi Industrialisasi Indonesia dalam buku Azis, Iwan J. dkk. Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). 2010. hlm 86


sumber utama pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang suatu negara. 21 Peningkatan

produktivitas harus menjadi sasaran utama dan tolok ukur keberhasilan startegi

industrialisasi. 22 Dalam pelaksanaannya industri kehutanan harus berasaskan ekonomi

berkelanjutan, dalam arti bahwa kegiatannya tidak hanya ditujuan untuk eksploitasi ekonomi

melainkan untuk pengayaan sumber daya alam. Maka industri kehutanan adalah proses

pengolahan bahan baku kayu untuk meningkatkan nilai jual kayu dalam wujud yang lebih

fungsional.

Badan yang melakukan pengaturan kawasan hutan, pembuatan alur, merisalah hutan dan

membuat peta kehutanan Indonesia pada masa awal kemerdekaan adalah Jawatan Kehutanan.

Pengaturan dasar bidang kehutanan dilakukan untuk mecapai ketertiban dalam mengusahakan hutan. Kemudian disusun rencana perusahaan untuk mengusahakan hutan dalam waktu

tertentu yang pada umumnya berlaku selama 10 tahun.23 Sebagai langkah perbaikan, dibuat

suatu pedoman kerja yang mengedepankan perbaikan dan rehabilitasi pembangunan

kehutanan. 24 Dengan pedoman kerja yang disesuaikan dengan situasi ekonomi-politik

Indonesia saat itu dan pada kemajuan kehutanan sendiri, kegiatan-kegiatannya ditunjukkan

untuk memperkuat ketahanan negara sebagai upaya memenangkan revolusi terhadap

penjajahan. 25 Awal pembangunan kehutanan melalui Jawatan Kehutanan mengalami berbagai perubahan seiring dengan perubahan bentuk pemerintahan Indonesia.26

Melalui Jawatan Kehutanan pemerintah berupaya untuk meningkatkan industrialisasi

kehutanan. Dengan bantuan kerja sama FAO (Food And Agricultural Organization),

21 Boediono, Mohammad Ikikhsan. op.cit., 22 Boediono, Mohammad Ikikhsan. op.cit., 23 Nasendi, B.N. Mengungkap Manfaat Hutan Dan Peranan Ekonomi Kehutanan Dalam Konteks Ekonomi Indonesia Dari Masa Ke Masa Sebelum Pelita. Bogor: Fakultas Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 1987. hlm 24 Tugas dan kewajiban pokok Jawatan dalam tahun-tahun pertama dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

a) Mengintegrasikan diri dalam perjuangan mempertahankan kehutanan wilayah RI terhadap musuh. Hutan-hutan disekeliling kota-kota yang diduduki oleh Belanda merupakan garis pertahanan pasukan- pasukan kita dimana pegawai kehutanan turut mengambil peranan yang aktif dalam perang gerilya melawan dan mengusir musuh.

b) Menyuplai sepenuhnya jawatan kereta-api akan kebutuhan kayu bakar dan bantalan rilnya. c) Menyuplai kayu bangunan dan kayu bakar guna kepentingan antara kita maupun untuk instansi

pemerintah. d) Merehabilitasi jalan-jalan hutan yang rusak yang sangat mendesak untuk kelancaran transportasi hasil-

hasil hutan maupun untuk kepentingan lalu lintas tentara kita. Nasendi, B.N. 1987. Mengungkap Manfaat Hutan Dan Peranan Ekonomi Kehutanan Dalam Konteks Ekonomi Indonesia Dari Masa Ke Masa Sebelum Pelita. Bogor: Fakultas Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Hal 228- 230.

25 Nasendi, B.N. op.cit., 26 Nasendi, B.N. op.cit.,


membentuk suatu Panitia kertas yang berkembang menjadi Panitia Perancang Hutan

Indonesia (PPHI). 27 Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil hutan merupakan bahan baku yang potensial bagi industri selain industri kertas, yaitu industri

perkayuan.28 Industri-industri yang mengolah hasil hutan untuk kepentingan pembangunan diusahakan pada industri pulp dan kertas, industri kayu lapis, industri korek-api, industri

penggergajian kayu, industri potlot, dan industri lainnya. 29 Dalam pembangunan hutan industri tersebut, perhatian terhadap hutan-hutan di luar Jawa dan Madura mendapat tempat

lebih pada Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun, 1956-1960.30 Di bidang pengusahaan hutan, terdapat pertumbuhan produksi dan ekspor yang berarti menunjukkan

adanya perkembangan kehutanan yang dilaksanakan oleh Jawatan Kehutanan. 31

Pembangunan ekonomi nasional di bidang kehutanan tahun 1960 mengalami berbagai

perubahan. Departemen Kehutanan serta berubahnya status Jawatan Kehutanan menjadi

Perusahaan Hutan Negara (Perhutani).32

Bersamaan dengan jalannya industri kehutanan, pemerintah telah merancang rencana

pembangunan industri secara umum dalam kurun waktu antara 1950-1960 yaitu, Rencana

Urgnesi Perekonomian (1951-1953), Rencana Urgensi Perindustrian yang Diperbaharui

(1954-1955), Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956-1960), dan Pola Pembangunan

Nasional Semesta Berencana (1961-1969). Sedangkan gagasan untuk memanfaatkan modal

27 Tim Penyusun. op.cit., 28 Atas pertimbangan itu maka dengan Surat Keputusan Kepala Jawatan Kehutanan tanggal 27-7-1953, No. 9653/KD/XII/3, dibentuklah sebuah panitia, disebut “Panitia Perancang Hutan Industri”, disingkat PPHI, Panitia ini diketuai oleh Wardi, Kepala Biro Planologi Kehutanan. Tim Penyusun, ibid,, hal 49 29 Tim Penyusun. op.cit., 30 Tim Penyusun. op.cit., 31 Pada masa tersebut dikenal suatu program dibidang pengusahaan hutan yang disebut Program Pembangunan Industri Hutan. Program ini memuat hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam Pembangunan Lima Tahun ke-I (tahun 1956-1960) dan tahap ke-II (1960-1965)., yang disebutkan antara lain; Prioritas pembangunan industri, Prioritas pembangunan hutan, Program dan perkembangan ekspor, Integrasi industri hutan dan kehutanan dalam program semesta pembangunan nasional. Ibid,, hlm 252 32 Oleh karena itu, di bidang kehutanan juga dirasakan perlu ada udang-undang kehutanan nasional, yang akan merupakan alat untuk melaksanakan politik Pemerintah di bidang kehutanan. Dalam hubungan ini Musyawarah Kerja Departemen Kehutanan yang diadakan pada tanggal 5 sampai 12 Desember 1964, menyimpulkan hal-hal sebagai berikut;

a) Perlu disusun Undang-undang Pokok Pelrindugan dan Pembinaan Sumber-sumber Alam dan Undang- undang Kehutanan Nasional, untuk menggantikan perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku kala itu.

b) Undnag-undang Kehutanan Nasional itu hendaknya menjamin prinsip-prinsip otonomi yang luas, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Ia juga harus menjamin terpenuhnya tugas-tugas sektor kehutanan untuk dapat melaksanakan proyek-proyek B dan proyek-proyek A.

c) Untuk menyusun rencana Undang-undang tersebut, perlu dibentuk satu panitia khusus. Dalam panitia tersebut diikutsertakan unsur-unsur ahli, unsur daerah, unsur organisasi masa, dan Badan Perencanaan Departemen Kehutanan .

Selengkapnya dapat dilihat pada, Tim Penyusun. Sejarah Kehutanan Indonesia II-III Periode Tahun 1942-1983. Jakarta: Departemen Kehutanan. 1986. hlm 76


asing oleh Soekarno guna mempercepat pembangunan industri dicetuskan sejak tahun 1950.

Gagasan ini diikuti ketika Menteri Perdagangan dan Perindustrian Dr Sumitro

Djojohadikusumo membentuk Panytia Industri. Panytia Industri33 secara keseluruhan bekerja

untuk merancang kebijkasanaan perindustrian di Indonesia, salah satunya peran swasta dalam

perindustrian. Selanjutnya bertugas menetapkan berbagai bidang usaha yang terbuka untuk

penanaman modal asing.

Pemerintah kemudian berhasil merumuskannya lewat Undang-undang No. 78 tentang

Penanaman Modal Asing. Sayagnya, Undang-undang Penanaman Modal Asing secara samar-

samar mengandung kontradiksi.34 Di satu sisi Pemerintah berupaya memberikan fasilitas yang

diharapkan mampu merangsang masuknya modal asing, namun di sisi lain masih terlihat

adanya upaya proteksi yang lebih tertutup. Undang-undang PMA ini juga dirasa oleh

perusahaan asing masih terlalu sederhana, sehingga belum spenuhnya dapat menjamin hak

investor.

Secara keseluruhan industrialisasi yang dimotori investasi asing sejak Dekrit Presiden

sampai Tritura diwarnai berbagai gelombang politik.35 Menyebabkan adanya keengganan dari

calon investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selama Rencana Pembangunan

Lima Tahun yang berlangsung antara tahun 1956-1960, dapat dikatakan tidak terdapat

penanaman modal asing yang baru dalam usaha industri pengolahan. 36 Begitupun pada

industri kehutanan, kegiatan pengolahan kehutanan oleh swasta pada masa ini sudah ada

sebelum dirilisnya Undang-undang Penanaman Modal Asing. Oleh karena itu pada masa

Pemerintahan Soeharto, Soeharto berupaya untuk menarik perhatian investor asing dengan

kebijaksanaan Penanaman Modal Asing yang diperbaharui.

33 Setelah bekerja selama lima bulan Panytia menyampaikan laporannya pada bulan agustus 1951, yang selanjutnya digunakan pemerintah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan industri. inti utama kebijaksaan tersebut ialah: (1) Mengusahakan agar kegiatan ekonomi Indonesia sejauh mungkin berada di tangan pemerintah, tanpa mematikan usaha swasta. (2) Sasaran jangka panjang perindustrian ialah mengangkat pendapatan nasional dan sekaligus menciptakan struktur ekonomi yang seimbang. (3) Pembangun dan pembinaan industri dibatasi sampai industri kecil dan menengah. Sedang pembangunan industri yang berukuran besar hanya dilakukan secara efektif, dengan tujuan khusus menggerakkan perekonomian daerah yang masih terbelakang. (4) Semua usaha industri yang dianggap sebagai “industri kunci” harus berada di tangan pemerintah. ibid,, hlm 191 34 Di satu pihak Undang-undang ini mencoba mendorong masuknya modal asing dengan berbagai penawaran dan fasilitas. Namun di lain pihak, Undang-undang ini menimbulkan keengganan di kalangan investor asing untuk menanamankan modalnya di Indonesia dengan adanya pembatasan dan keterbatasan. Kontradiksi ini adalah sesuatu yang masuk akal menimbang bahwa negara-negara berkembang memandang potensi modal dan teknologi asing mampu mendorong pembangunan nasional, namun secara bersamaan enggan didominasi oleh asing atas perekonomiannya. Siahaan, Bisuk. op.cit., 35 Siahaan, Bisuk. op.cit., 36 Siahaan, Bisuk. op.cit.,


Belajar dari kekurangan dan kesalahan di masa yang lalu, pemerintah berupaya

menciptakan iklim yang kondusif bagi penanaman modal asing. Kebijaksanaan in haruslah

memuat pokok-pokok pikiran yang telah tersinkronisasi untuk kepentingan Nasional dalam

berbagai bidang (keamanan, politis sosial dan ekonomis) dan memberikan kondisi-kondisi

yang cukup menarik bagi penanam modal. Pada tanggal 10 Januari 1967 pemerintah

mengesahkan dan menetapkan berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang

Penanaman Modal Asing.37 Pengesahan Rencana Undang-undang Anggaran Pendataan dan

Belanja Negara menjadi Undang-undang No. 13 Tahun 1967 membulatkan usaha stabilitas

dan rehabilitasi ekonomi serta mempersiapkan landasan pembangunan.38

Untuk menjaga agar pelaksanaan modal asing sesuai dengan kebijaksanaan-

kebijaksanaan Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-undang Penanaman Modal Asing.

Maka untuk taraf pertama setelah rilis tahun 1967, Pemerintah Pusat telah menentukan hal-hal

yang diperlukan dalam memberikan perizinan terhadap proyek-proyek modal asing. Badan

yang mempertimbangkan usul-usul kebijakan pembangunan ekonomi nasional adalah adalah

Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional ditambah dengan ketua-ketua sub dewannya. Terdapat

tiga sub dewan yakni sub dewan produksi, sub dewan moneter dan sub dewan distribusi.39

Badan tersebut lebih besar daripada Presidium, sehingga dapat mencakup lebih banyak segi-

segi pertimbangan. 40 Oleh karena Dewan Stabilitas sudah mempunyai fungsi-fungsinya

sendiri yang sangat historikal, maka fungsi baru untuk membicarakan usul-usul penanaman modal asing dikerjakan dengan nama baru yaitu Badan Pertimbangan Penanaman Modal

Asing.41

37 Dibentuklah suatu badan dengan nama Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing, yang langsung dipimpin oleh Ketua Presedium Kabinet Jenderal Soeharto beserta beberapa mentri sebagai anggota. Tetapi badan ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 1958 dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk Panitia Teknis Penanaman Modal. Tugasnya adalah mengadakan penelitian dan penilaian terhadap syarat-syarat permintaan ijin yang berhubungan dengan penanaman midal, baik asing maupun dalam negeri. Disamping itu guna meningkatkan pelaksanaan modal, panitia memberikan pertimbangan dan saran kepada pemerintah serta mekukan langkah-langkah teknis. Modal swasta nasional diperlukan di dalam membangun ekonomi, sehingga pemerintah pada tanggal 13 Juli 1968 mengesahkan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanam Modal Dalam Negeri. ibid,, hlm 294 38 Langkah-langkah kebijaksanaan yang dimulai sejak bulan Oktober dan selama tahun 1967 sampai pertengahan 1968 merupakan kebijaksaan stabilisasi yang bersifat operasional penyelamatan. Tujuannya adalah menertibkan keuangan negara. Tindakan yang diutamakan adalah mengambil uang yang menjadi hak negara dan menertibkan prosedur-prosedur keuangan. Perhatian pemerintah dipusatkan pada “deffered payment” khusus dan kredit-kredit yang sebelumnya diperoleh dari Dana Revolusi, Cadangan Nasional, Pampasan Perang Jepang, PN-PN, dan PT- PT. Hasil-hasil positif yang dicapai adalah: (1) Berhasil dikembalikannya uang negara sebesar US 9.571.586,33 Yen 145.381.442,1 Rp. 494.947.761,37 (2) emas seberat 1.005.403 Kg (3) Perak seberat 100 Kg. ibid,, hlm 295 39 tentang Pembentukan Dewan Stabiliasi Ekonomi Nasional 40 tentang Pembentukan Dewan Stabiliasi Ekonomi Nasional 41 tentang Pembentukan Dewan Stabiliasi Ekonomi Nasional


Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing bertugas memberikan pertimbangan

kepada Pemerintah melalui Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional mengenai pelaksanaan

Undang-undang Penanaman Modal Asing dalam hal; merumuskan ketentuan-ketentuan

pelaksanaan Undang-undang Penanaman Modal Asing; menyarankan diijinkan atau tidaknya

penawaran penanaman modal asing di Indonesia; menyarankan hal-hal yang mengenai

perijinan dibidang pajak, transfer dan perubahan status perusahaan asing dan lain

sebagainya.42

Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing dalam melaksanakan tugasnya dibantu

oleh suatu Team Teknis Penanaman Modal Asing, yang terdiri dari para pegawai ahli.43 Team

Teknis Penanaman Modal Asing adalah panitia interdepartmental yang berfungsi untuk

mengkoordinasikan kebijaksanaan dari departemen-departemen. Team Teknis bertugas untuk

membantu mempersiapkan saran-saran Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing,

menampung dan mengadministrasikan penawaran-penawaran penanaman modal asing, serta

mengadakan hubungan dan koordinasi serta pengawasan administratif kepada Departemen-

departemen yang bersangkutan mengenai pelaksanaan Penanaman Modal Asing.44

Dalam prosedur penampungan penanaman modal asing, berdasarkan bahan-bahan

hasil rapat Team Teknis Penanaman Modal tahun 1967, yang pada dasarnya menggunakan

prinsip desentralisasi. Pihak yang ingin menyelidiki kemungkinan penanaman modal asing di

Indonesia dapat menghubungi Departemen yang bersangkutan. Sebagai contoh pada industri

kertas yang berada di bawah naungan Departemen Indsutri. Industri tersebut membutuhkan

bahan baku berupa kayu. Sedangkan bahan baku tersebut di bawah penguasaan Departemen

Pertanian. Tentu harus ada kesepakatan di antara kedua Departemen di atas. Kesepakatan

dijembatani oleh Team Teknis Penanaman Modal Asing. Peranan Team Teknis Penanaman

Modal Asing tersebut memperlancar prosesi proyek dalam taraf berikutnya. Dalam

kesepakatan itu pula, peminat mendapatkan keterangan umum berupa kebijakan umum

Pemerintah, masalah-masalah pajak, devisa, tenaga kerja dan sebagainya. Sedangkan

kebijakan di bidang Departemen bersangkutan diterangkan secara terpisah oleh perwakilan

dari Departemen.

Setelah usul penanaman modal asing disetujui ditingkat Departemen maka Menteri

membawanya ke Pemerintah. Apabila Pemerintah menyetujuinya maka Badan Pertimbangan

42 Keputusan Presidium Kabinet No. 17/EK/KEP/1/1967 Pasal 2 43 Keputusan Presidium Kabinet No. 17/EK/KEP/1/1967 Pasal 4 44 Keputusan Presidium Kabinet No. 17/EK/KEP/1/1967 Pasal 4


mengadakan sidang untuk membicarakannya. Dalam sidang ini Ketua Team Teknis

Penanaman Modal Asing melaporkan pendapatnya. Menteri yang berkepentingan diundang

pada sidang Badan Pertimbangan (jikalau belum menjadi anggota). Setelah suatu proyek

disetujui oleh Badan pertimbangan maka Ketua Badan pertimbangan juga sebagai Ketua

Presidium, menginstruksikan kepada Menteri yang bersangkutan untuk menandatangani

kontrak persetujuan. Sesudah persetujuan diberikan maka proyek menjadi tanggung jawab

Departemen untuk diawasi. Team Teknis Penanaman Modal Asing mempunyai fungsi staff

dan tidak mempunyai wewenang eksekutif. Team Teknis tersebut selalu dapat dihubungi

karena bertanggugjawab sebagai penghubung dengan Pemerintah Pusat (Presidium). Oleh

karena itu, Team Teknis mempunyai tugas untuk menjaga agar keseluruhan proyek

penanaman modal asing berjalan lancar.

Periode awal pelaksanaan Undang-undang Penanaman Modal Asing, yaitu 1967-1968

pada umumnya mempunyai sifat jangka panjang sehingga tidak mempunyai pengaruh

terhadap keadaan ekonomi periode tersebut. Pada dasarnya, proyek penanaman modal asing

harus memiliki hubungan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Pemerintah melalui

instruski Presidium menunjuk Bappenas untuk menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang

berlaku setelah masa kerja Kabinet Ampera. Dengan demikian proyek-proyek penanaman

modal asing dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia pada periode tersebut baru dapat

diperkirakan secara umum saja.

Badan Pertimbangan Penanaman Modal dan Team Teknis Penanaman Modal secara

administratif berupaya untuk mengawasi penawaran penanaman modal asing. Sedangkan

secara implementatif diawasi oleh Team Khusus Pengawasan Penanaman Modal Asing atau

yang biasa disebut dengan Sektor R. Tugasnya adalah mengatur hubungan rutin dengan

Panitia Penanaman Modal untuk mendapatkan informasi tentang pelaksaan penanaman

modal, informasi tentang kondisi-kondisi ditempat modal akan dilaksanakan, kesulitan-

kesulitan yang dialami penanam, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk rapat. Kemudian

menghubungi Pemerintah Daerah atau Instansi di daerah yang berkempentingan dalam

pengaturan penanaman modal guna mendapatkan keterangan-keterangan, serta menyiapkan

dan menyelenggarakan peninjauan ke daerah-daerah. Sekretariat Sektor R mempunyai 5

bagian; Pertanian dan Kehutanan, Perindustrian dan Tambang, Kepariwisataan dan

Perumahan, Pengangkutan dan Perhubungan, serta umum. Tiap bagian mengerjakan tugas-

tugas menurut pembagian bidanganya mulai dari pengumpulan data sampai pada laporan

periodik. Selain kelima bagian ada satu sub bagian administrasi yang mengurusi surat-


menyurat, dokumentasi, keuangan dan jasa-jasa (services) bagi Sekretarian sebagai

keseluruhan. Pekerjaan Sekretariat Sektor R diselenggarakan oleh Biro Analisa EKUIN.

Kepala Biro Analisa bertindak sebagai Kepala Sekretariat tersebut.

Dalam pengamanan kebijaksanaan Pemerintah serta pengawasan atas pelaksanaan

penanaman modal perlu adanya tukar pikiran atau pembicaraan-pembicaraan antara pejabat-

pejabat yang bertugas langsung dalam memproses aplikasi dan implementasi dari

permohonan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri. Untuk itu Sektor R juga

merupakan forum untuk memungkinkan dilaksanakannya hal tersebut. Maka telah ditetapkan

tingkatan-tingkatan rapat sebagai berikut; minggu pertama tiap bulan diadakan rapat tingkat

teknis dipimpin oleh Sekretarian Sektor. Minggu kedua, tiap bulan diadakan rapat tingkat

penentuan kebijaksanaan (tingkat menteri), untuk masalah-masalah yang tidak dapat

diselenggarakan tingkat teknis yang dipimpin Ketua Sektor. Minggu ketiga, tiap bulan

digunakan untuk mengajukan permasalahan untuk mendapat penyelesaian dalam tingkat

Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional dan untuk mengajukan laporan. Dalam rangka

penelaahan tiap makna dan tujuan dari lahirnya UU Penanaman Modal Asing, maka perlu

keserasian kebijaksanaan Pemerintah tiap departemen yang menyangkut penanaman modal

dibicarakan dalam Sektor R. Dimana setiap investor tunduk pada ketentuan undang-undang

dalam tingkat implementasinya.

Khusus pada Team Peneliti Pelaksanaan PMA di bidang kehutanan dalam lingkungan

Sektor R, kedudukannya ditegaskan kembali pada Keppres No 34/1971. Oleh Ketua Sektor R

ditegaskan bahwa Team ini sebagai alat Sektor R, mempunyai tugas-tugas pengawasan dan

penelitian pelaksanaan. Tindakan-tindakan yang menjurus pada bidang eksekutif adalah

wewenang dan tanggung jawab Menteri Pertanian. Dengan demikian tugas-tugas pengawasan

harus dipisahkan dari tugas-tugas pelaksanaan.

Pada akhir tahun 1971, team melihat adaya kesulitan pemasaran kayu dan merosotnya

harga kayu ekspor Indonesia di luar negeri. Di berbagai tempat di Kalimantan Timur masih

banyak menumpuk kayu log yang tidak dapat dijual kurang lebih 1,3 juta m3. Dalam rangka

penelitian di bidang kehutanan Team merencanakan untuk meninjau ke daerah dengan

membentuk 5 kelompok: Kelompok 1 (Kalimantan Timur), Kelompok II (Kalimantan

Selatan), Kelompok III (Kalimantan Barat), Kelompok IV (Aceh), dan Kelompok V (Riau,

Jambi, Sumatera Selatan). Dalam rangka kerjasama antara Team dengan Sekretariat Sektor R,

dapat dilakukan dengan setiap diselenggarakannya rapat Team mengundang wakil dari


Sekretariat Sektor R dan demikian sebaliknya, sepanjang masalahnya menyangkut kehutanan.

Team dalam menyampaikan laporan kepada Ketua Sektor R dapat melalui Sekretaris Sektor R

yang kemudian mengkompilasikannya guna menjadi laporan Sektor R.

Hasil laporan dan penelitian pada pengawasan penanaman modal asing sektor kehutanan

di kalimantam timur oleh Sektor R dan Team Peneliti menunjukkan munculnya berbagai

permasalahan dan perkembangan seperti, proyek PMA terbesar di Kaltim, Masalah pungutan,

masalah komunikasi, pencurian kayu oleh oknum-oknum asing di Kalimantan Timur,

lemahnya modal nasional, penyelundupan tenaga kerja asing, masalah komunikasi, masalah

pajak dan Masyarakat Lokal dan Tanah Adat.

Berdasarkan Laporan Pengawasan Penanaman Modal Asing di bidang Kehutanan oleh

Team Peneliti Sektor R, team memberikan laporan mengenai proyek PMA kehutanan terbesar

di Kalimantan. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa dalam bidang kehutanan terdapat

beberapa proyek penanaman modal asing yang jumlahnya lebih besar dari 50 juta dolar.

Proyek-proyek yang diusulkan oleh Bisliq Boy dan Boise Cascade meliputi penebangan hutan

untuk ekspor kayu, pembangunan industri processing seperti pabrik gergaji, venner, plywood

dan pabrik pulp dan paper dapat mengambil modal 150 juta dolar yang ditanam dalam jangka

waktu 13 tahun. Perusahaan-perusahaan besar ini pada umumnya meminta fasilitas-fasilitas

pajak dan devisa seperti yang berlaku pada bidang pertambangan. Mereka menghendaki tax

credit, artinya pengurangan tarif pajak untuk investasi-investasi yang besar dan mereka

meminta diperkenankan mengekspor diluar sistem B.E seperti terdapat pada minyak dan

pertambangan besar. Dengan alasan sifat proyek yang sama, yakni sama-sama meanfaatkan

kekayaan alam dengan modal yang besar, panjangnya periode dan resiko yang besar.

Berdasarkan berita yang dimuat pada Harian Merdeka edisi 4 Mei 1972- yang juga

menjadi bahan rapat pada Team Khusus Pengawasan Penanaman Modal Asing dalam arsip

Inventaris Arsip Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Tahun 1967-1973

Jilid 2. Nomor 4969. Berkas Mengenai Laporan dan Pengawasan dalam Rangka

Pelaksanaan Rencana-rencana Penanaman Modal- melaporkan bahwa selama tahun 1971

terjadi pencurian kayu secara besar-besaran dipedalaman Kongkemui, Kalimantan Timur,

yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha gelap dari Malaysia dan Philippina yang pada

tahun 1972 semakin memuncak sehingga negara dirugikan tidak kurang dari

Rp.6.000.000.000. Pencurian kayu masuk dari Tawao ta pa izin imigrasi, kemudian menyebar

ke kota-kota Kabupaten Tg. Selor, Tg. Redep, Muara Lasan, Seguntur, Batu Putih dan oleh


beberapa pejabat setempat diakui adanya pencurian yang diperkirakan sekitar 800.000 m3

kayu kualitas tinggi setiap tahun.

Hambatan-hambatan pengawasan pengusahaan hutan oleh modal asing disebabkan

buruknya komunikasi Tarakan-Samarinda, berjarak 400 Km yang hanya dapat ditempuh

melalui laut. Disinyalir penduduk setempat membantu pencurian-pencurian tersebut dengan

mendapat imbalan seperti radio transistor, alat-alat penggergajian, dan sebagainya. Sementara

oknum aparatur setempat mudah disuap. Adapun di Samarinda berdasarkan pencatatan

pemerintah hanya ada sebuah perusahaan pembalokan kayu hutan yang mendapat izin yaitu

PT. Pasifik (USA) namun diketahui pula ada tiga perusahaan asing “dibelakangnya” yaitu PT.

Itchi (USA), Wyer House (Australia), dan BDI (Jepang) yang produksinya selama tahun

1971/1972 mencapai 700.000 m3 kayu diekspor melalui Jakarta. Berdasarkan hasil rapat ketua-ketua Team Peneliti Sektor-R ke daerah menemukan adanya

masalah yang serius tentang pelaksanaan penanaman dibidang kehutanan yaitu penyertaan

modal pihak Indonesia dalam joint venture sangat lemah, sehingga dalam management

pengusahaan hutan praktis seluruhnya dipegang oleh pihak partner asing. Kedudukan yang

sangat lemah dari pengusaha nasional dalam keikutsertaan modalnya menyebabkan kesulitan-

kesulitan. Pemerintah menjadi sulit mengarahkan produksi, karena seolah-olah produksi

diatur oleh pembeli. Selain itu lemahnya modal dan terutama kepercayaan Luar Negeri

mengakibatkan tumbuhnya kontraktor (dengan unit orang-orang dan equipment), hal ini

menyulitkan program Indonesianisasi Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil penelitian dari Team-Team Peneliti Sektor R tahun 1971 pada

Inventaris Arsip Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Tahun 1967-1973

Jilid 2, Nomor 4989, menegani Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal Sektor R,

menyatakan bahwa sejak dimulainya kegiatan kehutanan yang disusul dengan Pertambangan

di wilayah Kalimantan Timur selama tahun 1970 tercatat 1.536 Tenaga Asing Luar Negeri

dari berbagai kebangsaan (yang melaporkan pada Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerja

Kalimantan Timur). Tenaga-tenaga asing yang bekerja di Indonesia tersebut harus

mempunyai surat izin bekerja, tetapi kadang ada yang bekerja di Kalimantan Timur tanpa

surat izin dengan alasan-alasan suratnya sedang diurus di Jakarta. Surat izin bekerja termasuk

penelitian-penelitiannya adalah wewenang Pusat di Kalimantan Timur sering terjadi adanya

tenaga asing yang langsung masuk ketempat kerja dengan visa saja tanpa surat izin.


Penyelesaian ijin-ijin tenaga kerja asing sering terlambat dan kedatangan mereka di

Indonesia lebih cepat daripada penyelesaian perijinan, bahkan beberapa tenaga kerja asing

sempat kembali ke negeri asalnya sedang ijin kerjanya belum selesai. Kesempatan ini dapat

dipergunakan oleh pengusaha mengganti dengan tenaga jerka lain, padahal surat izin tidak

boleh digunakan untuk lebih dari satu orang secara berganti-ganti. Kejadian ini terjadi di

daerah Nunukan perbatasan Kalimantan Timur bagian Utara. Di daerah ini berlaku lalu lintas

bebas kedua negara, oleh karena adanya kesempatan itu, pemerintah seharusnya menekankan

adanya pembentukan kantor Resort Depnaker di Tarakan.

Salah satu masalah yang masuk dalam Laporan Mengenai PMA Di Indonesia Tahun 1967

oleh Team Khusus Pengawasan Penanaman Modal Asing, menunjukkan adanya masalah

komunikasi terhadap pelaksanaan Penanaman Modal Asing. Banyak elemen yang terlibat

dalam perbedaan pendapat pada pelaksanaan penanaman modal asing sektor kehutanan. Baik

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Departemen, perusahaan pengusahaan

hutan- masing-masing memiliki pandangan dan keinginan yang berbeda-beda, bahkan antara

masyarakat lokal-pengusaha-dan pemerintah. Banyak perusahaan-perusahaan yang

melakukan kesalahan-kesalahan dan mengabaikan prinsip yang ada pada perjanjian dan atau

peraturan-peraturan pelaksanaan.

Pemerintah Daerah merasa tidak aktif diikutsertakan dalam prosesi perjanjian

penanaman modal asing, sehingga seutuhnya pengawasan penanaman berada di pusat.

Seluruh proses penanaman modal asing dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah

Daerah hanya menerima investor asing tersebut Setelah mendapatkan keputusan-keputusan

dari Jakarta. Dalam hal ini Pemerintah Daerah sama sekali tidak mempunyai data-data

mengenai investor asingPadahal realisasi proyek lebih dekat dengan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah tidak diberikan salinan surat perjanjian penanaman modal asing yang akan

beroperasi di daerahnya. Sering kali Pemerintah Daerah harus menunggu persetujuan dan

keputusan Pusat dalam pengawasan penanaman. Hal ini menyulitkan Pemerintah Daerah

dalam memberikan penilaian sampai dimana realisasi investasi modal asing. Pemerintah

Daerah seperti yang dikatakan gubernur Provinsi Kalimantan Timur-Samarinda mengatakan

bahwa pihaknya tidak pernah menerima informasi-informasi dari Team Teknis Modal Asing

di Jakarta.

Terhadap masalah pajak, baik kepatuhan pengusaha dalam melaksanakannya maupun

secara tertib adminitasrasi berdasarkan Kumpulan Risalah Rapat Sub Panitia PMA dan


Laporan Proyek PMA Di Indonesia 1968-1972, menunjukkan adanya masalah pajak pada

pelaksanaan Penanaman Modal Asing. Pengusaha Hutan dengan modal asing yang sesuai

dengan fasilitas perpajakan mendapatkan kebebasan memasukan equipment tidak dengan

modal sendiri melainkan mempergunakan kontraktor/sub kontraktor. Peralatan modal dijual

secara cicilan dan pemakaian material seperti soalt/bensin langsung diperhitungkan oleh

kontraktor/sub kontraktor kepada operator. Investor asing yang mendapat fasilitas tersebut

hanya mendapat komisi dari hasil eksploitasi yang diekspor atas nama investor penerima

fasilitas. Masalahnya adalah bahwa kontraktor/sub kontraktor dengan demikian berlindung

dalam fasilitas pembebasan pajak yang diberikan kepada investor asing tersebut.

Selain itu penerima izin penanaman modal asing tidak mendatangkan alat pengolahan

hutan sendiri, akan tetapi cukup dengan membeli kayu yang dikerjakan rakyat di daerah

konsesinya. Dengan kata lain, mereka mempergunakan kegiatan penebangan oleh masyarakat

lokal dan membelinya. Dalam merealisir penanaman modal, investor mendapat kesempatan

untuk memperoleh kredit bank; demikian pula kontraktornya, sehingga terdapat pembiayaan

double untuk perencanaan yang sama.

Dalam kumpulan laporan penelitian dan bahan rapat baik yang digunakan oleh Team

Khusus Penanaman Modal Asing, maupun Sub Panitia Penanaman Modal Asing yang

tersedia pada Arsip Nasional tidak menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap

masyarakat lokal. Hampir seluruh hasil laporan dan penelitian menunjukkan permasalahan

administrasi seperti pajak, tenaga kerja, infrastruktur dan penyertaan modal dalam negeri

dalam kemitraan. Menunjukkan bahwa belum ada perhatian khusus pemerintah dengan

kedudukan Masyarakat lokal yang mengelola hutan secara tradisional. Adapun laporan yang

menunjukkan keterlibatkan masyarakat lokal secara kultural. Meski demikian Sektor R

menyebutkan adanya permasalahan apresiasi dari masyarakat lokal. Dimana masyarakat lokal

memberikan tanggung jawab sosial terlalu besar kepada perusahaan serta beranggapan bahwa

perusahaan akan secara cepat mendatangkan keuntungan kepada mereka sehingga timbul

tuntutan-tuntutan di luar perjanjian awal. Sayangnya, dalam laporan tersebut tidak disebutkan

secara terperinci mengenai apa saja tuntutannya.

Menurut Effendi Saman dalam bukunya yang berjudul Politik Hukum Pengusahaan

Hutan di Indonesia, ia melihat bahwa sepertinya sewaktu diundangkannya undang-undang

tersebut, pemerintah tidak menggangap tanah dan sumber kekayaan alam dalam kawasan

hutan sebagai bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing. Ia berasumsi bahwa


pada saat itu kawasan hutan masih dianggap tidak bertuan atau belum dipandang sebagai

sumberdaya alam untuk menggantungkan hajat hidup rakyat banyak. Sehingga bidang

kehutanan bukan merupakan bidang yang tertutup terhadap penanaman modal asing. Padahal

hutan merupakan sumber daya alam yang mempengaruhi jawatan kehidupan rakyat. Meski

demikian pemerintah menetapkan kebijaksanaan tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kehutanan yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1967. Dalam undang-undang ini

menempatkan pemerintah sebagai otoritas yang berwenang mengatur pemanfaatan hutan dan

kawasan hutan, maka dalam permintaan pengelolaan membutuhkan perizinan pemerintah.45

Kesimpulan

Pengawasan terhadap pelaksanaan Penanaman Modal Asing secara administratif dan

implementatif dilakukan oleh panitia yang berbeda, yaitu untuk Administratif dilakukan oleh

Team Teknis Penanaman Modal Asing, dan implementatif dilakukan oleh Team Khusus

Pengawasan Penanaman Modal Asing (Sektor R). Team Teknis bertanggung jawab kepada

Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing dalam rapat keputusan perizinan pennaman

modal di Indonesia melalui sidang umum yang dihadari juga oleh Presidium dan Departemen-

departemen yang bersangkutan. Keberadaan Team Khusus Pengawasan Penanaman Modal

Asing atau Sektor R dilihat dari hasil laporan dan penelitiannya menunjukkan hasil yang

sama dengan Team Teknis Penanaman Modal Asing (yang kemudian diubah menjadi sub

Panitia Penanaman Modal Asing pada tahun 1968), meskipun secara tertulis memiliki tuga

syang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya tugas pengawasan yang saling tumpang tindih.

Pengawasan Pemerintah terhadap proyek investasi sebagian besar berada di Pusat.

Upaya untuk mengkoordinasikan kebijaksanaan antara departemen yang bersangkutan

di tingkat forest agreement belum mampu menampung kepentingan pihak lain seperti

Pemerintah Daerah dan Masyarakat lokal. Pengaturan kelembagaan untuk melaksanakan

pengawasan terpadu terhadap pelaksanaan PMA secara efektif di lapangan belum

dikembangkan. Menurut hemat penulis, pengawasan daerah yang dilakukan oleh berbagai

pihak dari pusat menyebabkan banyaknya dana yang dikeluarkan. Proses rekonstruksi bahan

45 Namun langkah pemerintah tersebut mengundang berbagai kontroversi, terutama ketika kedua undang-undang tersebut dihadapkan dengan Undang-undang No. 5 tahun 1960, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria yang secara implisit mengatur juga pemanfaatan dan pengelolaan atas hutan (Lihat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 7). Melalui undang-undang ini Pemerintahan Soeharto mengisyaratkan maksudnya untuk mengubah hutan luar Jawa ke dalam nilai penukaran asing (valuta asing) dan pendapatan pemerintah pada umumnya. Saman, Effendi dkk. 1993. Politik Hukum Pengusahaan Hutan Di Indonesia. WALHI Hal 23


sampai dengan proses hearing di rapat mingguan menghabiskan waktu yang cukup lambat

untuk sampai pada instasi Daerah. Sehingga seringkali daerah tidak mendapatkan informasi

tentang proyek penanaman modal asing. Hal ini mempersulit daerah untuk menilai jalannya

modal asing. Tidak ada benang merah yang teralin antara Pusat, Daerah dan masyarakat lokal.

Upaya penyederahaan prosedur melalui pola perizinan satu atap direalisasikan melalui

pembentukan lembaga nonkementrian, BKPM. BKPM menjadi lembaga yang bertugas

mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal dengan Departemen, Bank Indonesia, dan

Pemerintah Daerah. BKPM tidak hanya menampung dan mengadministrasikan penawaran-

penawaran penanaman modal asing, mengadakan hubungan dan koordinasi serta pengawasan

administratif kepada Departemen-departemen yang bersangkutan mengenai pelaksanaan

Penanaman Modal Asing. Tetapi juga diamanatkan sebagai badan advokasi bagi investor,

dimana investor dapat memperoleh informasi and prosedur dasar, instansi-instansi dan kantor-

kantor apa yang harus ditemui untuk memperoleh instruksi-instruksi penanaman modal.

Berhasil atau tidaknya upaya penyederhanaan lewat kelembagaan ini tidak dapat dirasakan

dalam kurun waktu yang singkat. Bahkan sampai pertengahan tahun 90an, aspek birokrasi

masih belum mampu mencerminkan kepastian hukum.

Secara keseluruhan dari hasil laporan dan penelitian instrumen pengawasan yang

ditemukan penulis, memperlihatkan perhatian pemerintah yang lebih banyak kepada

penanganan dan pelayanan administrasi dari pada penanggulangan dan pengamanan dari

dampak negatif-positif Penanaman Modal Asing. Tidak ada upaya pengawasan dengan

menilai perbandingan antara pertumbuhan dengan kerusakan yang terjadi dari kegiatan

pelaksanaan modal asing sektor Kehutanan di Kalimantan Timur. Tidak ditemukannya

laporan pelanggaran hak asasi manusia ataupun kerusakan lingkungan dari team-team

pengawas tersebut.

Data penelitian yang diperoleh oleh team pengawasan melalui kuisioner juga

disinyalir belum mampu mencerminkan kepatuhan investor dalam melaksanakan proyek

modal asingnya. Hal ini disebabkan adanya ketakutan dan ketidakpercayaan dari pihak

investor kalau-kalau ditemukan penyelewengan terhadap perusahaannya. Dalam laporan-

laporan tersebut juga tidak ada yang memuat tentang degradasi lahan dan sejauh mana

perusahaan melaksanakan kewajiban dalam program rehabilitasi dan kegiatan kemanusiaan.

Pemerintah kurang mengikutsertakan pihak-pihak yang sekiranya mampu memberikan kritik

dan saran tanpa adanya keberpihakan seperti lembaga non-profit dan non-pemerintah.


Arsip Inventaris Arsip Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Tahun

1967-1973 Jilid 1. Laporan Kelompok Pengusahaan dan Penanaman Sebagai Hasil Rapat Tanggal 24-5-1967.

Inventaris Arsip Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Tahun

1967-1973 Jilid 1. Nomor 2759. Laporan Rencana Pembangunan Ekonomi Lima Tahun di Bidang Kehutanan oleh Departemen Pertanian Direktur Jenderal Kehutanan.


1967-1973 Jilid 2. Nomor 4961. Berkas Mengenai Penanaman Modal (Sektor R).

Inventaris Arsip Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Tahun 1967-1973 Jilid 2. Nomor 4964. Surat-surat Mengenai Organisasi dan Policy PMDN dan PMA.

Inventaris Arsip Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Tahun 1967-1973 Jilid 2. Nomor 4986. Surat-surat Mengenai fasilitas PMA dan PMDN, Kebijakan Perpajakan dan Bea masuk.


1967-1973 Jilid 2. Nomor 4969. Berkas Mengenai Laporan dan Pengawasan dalam Rangka Pelaksanaan Rencana-rencana Penanaman Modal.


1967-1973 Jilid 2. Nomor 4980. Risalah-risalah Rapat Sektor R tahun 1967 s/d 1972.

Inventaris Arsip Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Tahun 1967-1973 Jilid 2. Nomor 4989. Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal Sektor R


1967-1973 Jilid 2. Nomor 4998. Berkas Mengenai Seminar Tentang Penanaman Modal Di Indonesia dari Sektor R.


1967-1973 Jilid 2. Nomor 4999. Surat Dari Meneg EKUIN Kepada Ketua Tim Pelaksanaan PMA dalam Bidang Kehutanan mengenai petunjuk Ketua Sektor R terkait Tim Penelitian PMA bidang Kehutanan


1967-1973 Jilid 2. Nomor 6726. Daftar Nama Proyek PMA Yang Telah Disetujui Oleh Pemerintah RI Tahun 1967-Februari 1973


1967-1973 Jilid 2. 6740 Surat-Surat Mengenai Keanggotaan Tim Teknis PMA.

Inventaris Arsip Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Tahun 1967-1973 Jilid 2. Nomor 6724. Laporan Mengenai PMA Di Indonesia Tahun 1967.


1967-1973 Jilid 2. Nomor 6785. Surat Dari Menteri Pertanian Kepada Menteri Bidang EKUIN Mengenai Gagasan Sumbangan Pikiran Tentang Kebijaksanaan Modal Asing di Bidang Kehutanan.


Inventaris Arsip Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Tahun 1967-1973 Jilid 2. Nomor 6797. Laporan Perkembangan Proyek PMA dalam Lingkungan Departemen Pertanian Tahun 1968.


1967-1973 Jilid 2. Nomor 6867. Kumpulan Risalah Rapat Sub Panitia PMA dan Laporan Proyek PMA Di Indonesia 1968-1972.


1967-1973 Jilid 2. Nomor 6993. Laporan Proyek Investasi Asing oleh Lembaga Managemen Fakultas Ekonomi UI.


1967-1973 Jilid 2. Surat Dari Sekretaris Sub Panitia PMA Kepada Sekretaris Sektor R Kepada Menteri Negara EKUIN di Jakarta Mengenai Penyampaian Proyek-Proyek PMA Tahun 1967- Juni 1970 dan Laporan PMA Tahun 1969.


1967-1973 Jilid 2. Nomor 7139. Laporan Bank Indonesia Mengenai Realisasi PMA di Indonesia.


1967-1973 Jilid 2. Nomor 7154. Berkas Mengenai Pemberian Fasilitas Berupa Keringanan bea masuk, PPn Impor, dan MPO Impor atas pemasukan bahan/barang-barang dalam rangka PMA.


1967-1973 Jilid 2. Nomor 7217. Laporan Akhir Tahun 1972 Sub Panitia PMA. Buku

Azis, Iwan J. dkk . (2010). Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Baramuli A.A. (1998).Pemikiran Tentang Pembangunan Ekonomi dan Politik Masa

Orde Baru.Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya.

Booth, Anna, Peter McCawley. (1981). The Indonesian Economy During The Soeharto Era. Malaysia: Oxford University Press, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. Terjemahaan ke dalam Bahasa Indonesia oleh LP3ES. Ekonomi Orde Baru. Jakarta: PT Djaya Pirusa.

Cahyono, Eko. Ana Marina. Siti Maimunah. (2016). Konflik Agraria Masyarakat

hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Hidayat, Herman. (2011). Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru

Dan Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Leifer Michael. (1989). Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: PT Gramedia.

LP3S. (1991). Hal Hill: Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia. Jakarta: Penerbitan LP3S.


Nasendi, B.D. (1987). Mengkungkap Manfaat Hutan Dan Peranan Ekonomi Kehutanan Dalam Konteks Ekonomi Indonesia Dari Masa Ke Masa Sebelum PELITA. Bogor: Fakultas Pascasarjana Institute Pertanian Bogor.

Nitisastro, Widjojo. (2010). Pengalaman Pembangunan Indonesia. Jakarta: Kompas.

Saman, Effendi dkk. (1993). Politik Hukum Pengusahaan Hutan Di Indonesia. WALHI.

Siahaan, Bisuk. (1996). Industrialisasi di Indonesia: Sejak hutang kehormatan sampai

banting stir. Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Sumantoro. (1984). Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal. Jakarta: Binacipta.

Suryadinata, Leo. (1998.) Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Soeharto. Jakara:

LP3S. Tim Penyusun. (1986). Sejarah Kehutanan Indonesia I Periode Pra Sejarah tahun-

1942. Jakarta: Departemen Kehutanan.

Tim Penyusun. (1986). Sejarah Kehutanan Indonesia II-III Periode Tahun 1942-1983. Jakarta: Departemen Kehutanan.


Lampiran Lampiran 1

Peta Perkembangan HPH Provinsi Kalimantan Timur s/d Agustus 1973

Keterangan: No. Wilayah No. Wilayah 1 Lumbus 33 - 2 Sadel 34 - 3 Sebakung 35 - 4 Kabiran 36 - 5 Pulau Sebatik 37 Samarinda dan Muaramuntai 6 Longlejo dan Longklu 38 Mahakam 7 - 39 Carakaman 8 - 40 Carakaman 9 - 41 - 10 - 42 Tenggarang 11 - 43 - 12 Waran 44 - 13 - 45 - 14 - 46 - 15 - 47 - 16 Ngrongo 48 - 17 Medang 49 - 18 Bulupulih 50 Bimbing 19 Sangkaling 51 Bimbing 20 Lamiriahdor dan Muarawango 52 Bimbing dan Muaratela 21 Longwai dan Muarawango 53 - Pengawasan Penanaman ..., Raden Intan Siti Rahmah, FIB UI, 2016

22 Muarawango 54 Karangsawo 23 - 24 - 25 Tg Mangkoliat 26 - 27 BBungulun 28 - 29 - 30 - 31 Longiram 32 Samoyam Catatan:

1. Terdapat satu wilayah konsesi yang mencakup lebih dari satu daerah 2. Terdapat satu daerah yang mencakup lebih dari satu wilayah konsesi 3. Terdapat wilayah HPH yang tidak disertai keterangan daerah di Peta asal 4. Tidak ada keterangan Perusahaan penerima izin konsesi atas wilayah HPH yang tertera dalam Peta


Pengawasan Penanaman Modal Asing di Kalimantan Timur …

Documents