BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah...1Abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap manusia berhak untuk

mendapatkan sebuah pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini

dipertegas dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan

bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan”. Oleh karena itu Negara mempunyai kewajiban untuk dapat

memfasilitasi warga negaranya agar memperoleh pekerjaan yang layak, untuk

mewujudkan kewajiban tersebut, Negara memerlukan perencanaan yang matang

dalam segala aspek.

Selain itu pekerjaanjuga merupakan kodrat dari manusia itu sendiri, karena

saat manusia tersebut mampu bekerja keras, ia dapat dikatakan sebagai manusia yang

mempunyai martabat. Pekerjaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu:

a. Pekerjaan dalam arti umum yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan

pisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan.

b. Pekerjaan dalam arti tertentu yaitu pekerjaan yang mengutamakan

kemampuan pisik atau intelektual baik sementara maupun tetap dengan tujuan

pengabdian.

c. Pekerjaan dalam arti khusus yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan

pisik dan intelektual di bidang tertentu, sifatnya tetap dengan tujuan untuk

memperoleh pendapatan.1

1Abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti,

Bandung, (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad I), h. 58.

1

2

Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang

dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat

disebut tenaga kerja, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-

Undang Ketenagakerjaan). Tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal,

pekerja informal, dan orang yang belum bekerja atau pengangguran.2

Selain itu tenaga kerja memiliki peranan yang sangat penting dalam

pembangunan nasional,menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan,

pemerintah dan masyarakat, makaperlu dilakukan keselamatan dan kesehatan kerja

karena mengingat dalam menjalankan pekerjaan itu memiliki resiko yang sangat

berbahaya seperti kecelakaan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja telah diatur

dalam Undang-UndangNomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (selanjutnya

disebut Undang-Undang Keselamatan Kerja). Setiap tenaga kerja berhakmendapat

perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk

kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas.

Secaramakro berkaitan dengan JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).

Setiap perusahaan wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi para tenaga

kerjanya berupa alatproduksi yang aman, dan bagi tenaga kerja yang bersangkutan

harus menggunakan alat-alat perlindungan diri, alat pemadam kebakaran/tangga

darurat, obat-obatan dan fasilitas medis, mesin-mesin produksi harus

2Asri Wijayanti, 2014, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, h.1.

3

sesuai.Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalampekerjaan yang

sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaanmaupun bagi masyarakat dan

lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerjatersebut.

Berdasarkan Pasal86 ayat (1) huruf aUndang-Undang Ketenagakerjaan, setiap

tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan

kesehatan kerja oleh perusahaan yang mempekerjakannya. Perlindungan tersebut

dapat dikatakan telah terlaksana apabila keselamatan dan kesehatan kerja dari setiap

tenaga kerja telah terjamin. Perlindungan terhadap tenaga kerja dapat dibagi menjadi

tiga macam yaitu pertama adalah perlindungan ekonomis yang berupa perlindungan

dalam bentuk penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk

dirinya dan keluarganya, kedua adalah perlindungan sosial yang berupa perlindungan

yang berkaitan dengan jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan hak

berorganisasi yang tujuannyaadalah agar memungkinkan tenaga kerja tersebut

mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagai anggota masyarakat,

dan yang ketiga adalah perlindungan teknis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam

bentuk keamanan dan keselamatan kerja yang berkaitan dengan usaha untuk menjaga

pekerja dari kecelakaan kerja.

Salah satu jenis pekerjaan yang mempunyai resiko kecelakaan kerja yang

tinggi bagi pekerjanya khususnya pekerja kontrak yaitu pekerjaan Pemadam

Kebakaran. Pemadam Kebakaran adalah petugas yang dilatih dan bertugas untuk

menanggulangi kebakaran. Selain itu petugas juga dilatih untuk menyelamatkan

korban dari kebakaran, menyelamatkan korban kecelakaanlalu lintas, gedung

4

runtuhdan sebagainya. Pemadam kebakaran sendiri memiliki dinas yang dapat

disebut dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sebagai unsur

pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas

penanganan masalah kebakaran dan bencana yang termasuk dalam dinas gawat

darurat seperti Ambulans dan Badan SAR Nasional.3

Didalam melaksanakan tugasnya sebagai pemadam kebakaran terdapat dua

jenis pekerja yaitu pekerja kontrak (non PNS) dan pekerja tetap (PNS). Pekerja

kontrak adalah pekerja yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasarkan

kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan pemberi kerja.Hubungan kerja antara

perusahaan dan pekerja kontrak dituangkan dalam “Perjanjian kerja waktu tertentu

(PKWT)”. Sedangkan pekerja tetap adalah pekerja yang bekerja untuk waktu tidak

tertentuberdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan pemberi

kerja.Hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja tetap dituangkan dalam

“Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)”.

Meskipun para petugas pemadam kebakaran telah dilengkapi dengan fasilitas

berupa pakaian anti-panas atau anti-api dan juga helm serta boot/sepatu khusus dalam

melaksanakan tugas, dan biasanya pakaianya dilengkapi dengan scotlight reflektor

berwarna putih mengkilat agar dapat terlihat pada saat pelaksanaan tugas. Namun

tidak menutup kemungkinan, masih tingginya resiko yang akan didapat oleh para

petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas. Seperti dalam kasus Mobil

3Wikipedia, 2015, Pemadam Kebakaran, URL:

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemadam_kebakaran, diakses pada tanggal 5 Desember 2015.

5

Pemadam Kebakaran yang terguling di ujung barat Jalan Bypass Soekarno sekitar

100 meter barat patung Adipura, mobil pemadam kebakaran ini terguling pada saat

akan menolong korban kebakaran di daerah Tabanan. Tidak ada korban jiwa dalam

peristiwa tersebut, namun delapan personel pemadam kebakaran termasuk sopir

mengalami luka ringan dan dilarikan ke BRSUD Tabanan.4Berkaitan dengan latar

belakang masalah tersebut di atas maka sangat menarik untuk dituangkan dalam

skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kontrak Atas

Dasar Kebutuhan Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung Dalam

Hal Menjamin Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Apabila Terjadi Kecelakaan

Kerja Saat Bertugas”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka diangkatlah permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak atas dasar

kebutuhan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja apabila terjadi

kecelakaan kerja pada saat bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten

Badung?

2. Apakah faktor kendala dalam penegakan perlindungan hukum terhadap

pekerja kontrak atas dasar kebutuhandalam hal keselamatan dan kesehatan

4NUSABALI.com-Damkar Pemkab Badung Terguling di Pesiapan, URL

:http://www.nusabali.com/berita/407/damkar-pemkab-badung-terguling-di-pesiapan. diakses pada

tanggal 5 Desember 2015.

6

kerja apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat bertugas di Dinas Pemadam

Kebakaran Kabupaten Badung?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang penulis uraikan dalam skripsi

ini, maka perlu kiranya ditentukan ruang lingkup permasalahannya, yaitu:

1. Mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak atas dasar

kebutuhan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja apabila terjadi

kecelakaan kerja pada saat bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten

Badung.

2. Mengenai faktor kendala dalam penegakan perlindungan hukum terhadap

pekerja kontrak atas dasar kebutuhandalam hal keselamatan dan kesehatan

kerja apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat bertugas di Dinas Pemadam

Kebakaran Kabupaten Badung

1.4 Orisinalistas Penelitian

Penelitian Hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja

Kontrak Atas Dasar Kebutuhan Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung

Dalam Hal Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja Apabila Terjadi Kecelakaan

Kerja Saat Bertugas” merupakan hasil karya asli penulis. Sejauh observasi yang

penulis lakukan baik di ruang koleksi Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana

maupun di internet, tidak terdapat penelitan yang sama yang pernah diajukan untuk

memperoleh gelar kesarjanaan baik di Fakultas Hukum Universitas Udayana dan juga

di suatu perguruan tinggi manapun kecuali yang secara tertulis diacu dalam penulisan

7

penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Untuk penelitian sejenis yang

serupa dengan penelitian yang diajukan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

NOMOR PENELITI JUDUL RUMUSAN MASALAH

1. I.B. Putu Wira

Aditya,

1103005183,

Fakultas Hukum

Universitas

Udayana,

Denpasar, 2016

Tanggung Jawab

Perusahaan Terhadap

Pekerja Dalam Hal

Terjadinya

Kecelakaan Kerja

Pada CV. Sinar

Kawi Di

Tampaksiring

Gianyar

(1)Bagaimanakah

tanggung jawab direktur

perusahaan dalam hal

terjadinya kecelakaan

kerja pada CV. Sinar

Kawi di Tampaksiring

Gianyar?

(2)Bagaimanakah

pelaksanaan tanggung

jawab direktur perusahaan

terhadap pekerja dalam

hal terjadinya kecelakaan

kerja pada CV. Sinar

Kawi di Tampaksiring

Gianyar?

2. Made Dita

Widyantari,

1103005072,

Pelaksanaan

Perlindungan Hukum

Terhadap

(1)Apa saja hak dan

kewajiban yang harus

dilakukan oleh pengusaha

8

Fakultas Hukum

Universitas

Udayana,

Denpasar, 2014

Keselamatan Dan

Kesehatan Pekerja

Caddie Di Lapangan

Golf Bali Beach

serta tenaga kerja dalam

rangka menjamin

keselamatan dan

kesehatan tenaga kerja?

(2)Bagaimanakah

pelaksanaanperlindungan

hukum terhadap

keselamatan dan

kesehatan tenaga kerja

caddie di lapangan golf

Bali Beach apabila terjadi

kecelakaan kerja?

3. Andina Yulistia

Prameswari,

0871010070,

Fakultas Hukum

Universitas

Pembangunan

Nasional “Veteran”

Jawa Timur,

Surabaya, 2012

Perlindungan Hukum

Keselamatan Dan

Kesehatan Kerja

Terhadap Tenaga

Kerja Di Pt. X

Sidoarjo

(1)Bagaimanakah

pelaksanaan

perlindungan hukum

keselamatan dan

kesehatan

kerja di PT. X Sidoarjo

terhadap tenaga kerja?

(2) Apakah upaya hukum

yang dapat dilakukan PT.

9

X Sidoarjo terhadap

pelanggaran tenaga kerja

dengan peraturan

keselamatan dan

kesehatan

kerja?

1.5. Tujuan Penelitian

Agar penulisan ini memiliki suatu maksud yang jelas, maka harus memiliki tujuan

sehingga dapat mencapai target yang dikehendaki. Adapun tujuannya digolongkan menjadi

dua bagian, yaitu:

1.5.1. Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak

atas dasar kebutuhan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja apabila

terjadi kecelakaan kerja pada saat bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran

Kabupaten Badung.

2. Untuk mengetahui faktor kendala dalam penegakan perlindungan hukum

terhadap pekerja kontrak atas dasar kebutuhan dalam hal keselamatan dan

kesehatan kerja apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat bertugas di Dinas

Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung.

10

1.5.2. Tujuan khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendalami / memahami bentuk perlindungan hukum terhadap

pekerja kontrak atas dasar kebutuhan dalam hal keselamatan dan kesehatan

kerja apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat bertugas di Dinas Pemadam

Kebakaran Kabupaten Badung.

2. Untuk memahami faktor kendala dalam penegakan perlindungan hukum

terhadap pekerja kontrak atas dasar kebutuhan dalam hal keselamatan dan

kesehatan kerja apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat bertugas di Dinas

Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung.

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian harus ada manfaat yang dapat diambil baik dari

manfaat teoritis maupun manfaat praktis karena manfaat penelitian berkaitan erat

dengan hasil penelitian yang ingin dicapai atau pihak-pihak yang akan

memanfaatkannya. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini

adalah sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum

yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin

ilmu hukum ketenagakerjaan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi mahasiswa

yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum dan faktor kendala

11

dalam penegakan perlindungan hukumbagi pekerja kontrak atas dasar

kebutuhan dalam hal menjamin keselamatan dan kesehatan kerja apabila

terjadi kecelakaan kerja saat bertugas yang diberikan oleh Dinas Pemadam

Kebakaran Kabupaten Badung.

b. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau

masukan bagi pemerintah dalam membuat peraturan dibidang

ketenagakerjaan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran

bagi pekerja kontrakatas dasar kebutuhan mengenai bentuk perlindungan

hukum dan faktor kendala dalam penegakan perlindungan hukum dalam hal

keselamatan dan kesehatan kerja apabila terjadi kecelakaan kerja saat

bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung.

1.7. Landasan Teoritis

Sebelum membahas permasalahan dalam penelitian ini secara lebih

mendalam, maka terlebih dahulu akan diuraikan beberapa teori atau landasan-

landasan yang dimungkinkan untuk menunjang pembahasan permasalahan yang ada.

Dengan adanya teori-teori yang menunjang, diharapkan dapat memperkuat,

memperjelas, dan mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan

dalam penelitian ini.

12

a. Teori efektivitas hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan Negara Indonesia

merupakan negara hukum. Secara sederhana yang dimaksud negara hukum adalah

negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di

dalamnya negara dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun

harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam

negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum

(supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Tetapi

tetap dalam penyelenggaraannya tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pancasila

dan UUD NRI 1945.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila

seseorangmenyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai

tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil

mengatursikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau

tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum yang akan disoroti dari tujuan

yang ingin dicapainya. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat

mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Dengan

sanksi-sanksi tersebut maka akan terlihat apakah hukum tersebut dapat diterapkan

dan ditegakan dalam masyarakat atau tidak. Penegakan hukum adalah proses

dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara

nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

13

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang

mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri;

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum;

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku

atau diterapkan;

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.5

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan erat, karena faktor- faktor ini merupakan

hakikat dan juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum itu

sendiriyang dalam hal ini juga jika hukum dapat berlaku efektif, maka akan

menimbulkan perubahan di dalam masyarakat yang berdampak baik seperti taat

terhadap hukum yang berlaku.6

b. Teori perlindungan hukum

Kata perlindungan merupakan upaya menempatkan seseorang untuk diberikan

kedudukan istimewa. Perlindungan hukum adalah melindungi hak setiap orang untuk

mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-

undang, maka oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan

5Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-Faktor yang Mempegaruhi Penegakan Hukum, PT Raja

Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I) h. 8.

6Ibid, h. 9.

14

padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak pula untuk mendapatkan

hukuman yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua,

yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, bahwa perlindungan ini bertujuan

mencegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan hukum represif, bahwa perlindungan hukum ini bertujuan

menyelesaikan sengketa.7

Keselamatan dan kesehatan kerja haruslah diterapkan dan dilaksanakan di

setiap tempat kerja. Tempat kerja adalah setiap tempat yang didalamnya terdapat tiga

unsur yaitu adanya suatu usaha baik bersifat ekonomis maupun sosial, adanya sumber

bahaya dan adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya baik secara terus menerus

maupun sewaktu-waktu.8Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu

usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat

mengakibatkan kecelakaan. Undang-Undang Keselamatan Kerja mengatur dengan

jelas tentang kewajiban perusahaan untuk menyediakan tempat kerja dan pekerja

dalam melaksanakan pekerjaan terlindungi dalam keselamatan kerjanya.

Terdapat beberapa norma dasar dalam perlindungan tenaga kerja diantaranya

ialah sebagai berikut:

7Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, PT. Bina Ilmu,

Surabaya, h.2. 8Lalu Husni, 2010, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, Cetakan ke-

10, Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disingkat Lalu Husni I) h. 148.

15

1. Norma keselamatan kerja yaitu keselamatan kerja yang berhubungan

dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja dan proses pengerjaannya, keadaan

tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.

2. Norma kesehatan kerja yaitu berkaitan dengan pemeliharaan dan

mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur

pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit.

3. Norma kerja yang berupa perlindungan kepada tenaga kerja yang berkaitan

dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak,

kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui

oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan guna memelihara gairah

dan menjaga perlakuan sesuai dengan martabat manusia dan moral.

4. Terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dan/atau menderita

penyakit kuman akibat perkerjaan berhak atas ganti rugi perawatan dan

rehabilitasi akibat kecelakaan dan/atau penyakit akibat pekerjaan, ahli

warisnya berhak mendapatkan ganti kerugian.9

Saat ini negara telah memiliki program jaminan sosial yang diperuntukkan

kepada tenaga kerja guna memberikan perlindungan sosial ekonomi. Pengertian

Jaminan Sosial berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem

Jaminan Sosial Nasional) ialah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin

seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Hal

tersebut sejalan dengan amanat UUD NRI 1945 Pasal 34 ayat (2) yang pada

pokoknya menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai

dengan martabat kemanusiaan.

Dasar hukum jaminan sosial tenaga kerja saat ini masih menggunakan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

9Kartasapoetra, G. Dan Rience Indraningsih, 1982, Pokok-pokok Hukum Perburuhan,

Cetakan I, Armico Bandung, h. 43.

16

(selanjutnya disebut Undang-Undang Jamsostek). PT. Jamsostek merupakan badan

yang menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995. PT. Jamsostek telah bertransformasi menjadi

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan setelah PT. Jamsostek

berubah menjadi badan hukum publik berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut

Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Jamsostek, program jamsostek

meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan

pemeliharaan kesehatan. Kecelakaan kerja adalah resiko yang harus dihadapi oleh

tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya. Kecelakaan kerja berdasarkan Pasal 1

ayat (6) Undang-Undang Jamsostek adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan

dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja,

kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari arah menuju ke tempat kerja,

dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian (research) merupakan upaya pencarian yang amat benilai edukatif,

melatih untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang tidak di ketahui.10Dalam

melakukan penelitian tentu saja harus menggunakan metode penelitian agar penelitian

menjadi sistematis. Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam

10Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja

Grafindo Persada, Jakarta, h. 19.

17

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian

bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan

konsisten.11

Kemudian penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

hukum yang dihadapi.12 Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian

ini adalah sebagai berikut :

1.8.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skipsi ini bersifat yuridis empiris, dengan kata lain

penelitian yuridis empiris mengkaji permasalahan berdasarkan pendekatan

perundang-undangan dan berdasarkan pendekatan fakta yaitu berdasarkan praktek/

atau kenyataan yang ada di masyarakat. Dalam bukunya, Peter Mahmud Marzuki

juga menyatakan bahwa penelitian hukum empiris merupakan data yang diperoleh

langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian

lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran

kuisioner.13

1.8.2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini mengunakan penelitian deskriptif yang penelitiannya secara

umum yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan mengungkap fakta-

11H. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 17. 12Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, (selanjutnya disingkat

Peter Mahmud Marzuki I) h. 35.

13Ibid.

18

fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok

untuk memahami dan mengugkap sesuatu di balik fenomena. Dengan demikian,

tidak hanya sebatas mempelajari ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum tetapi

juga melihat bagaimana fakta yang terjadi di masyarakat.

1.8.3. Sifat penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian hukum empiris dikaji dari segi

sifatnya dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

a. Penelitian hukum eksploratori (penjelajahan)

b. Penelitian hukum deskriptif; dan

c. Penelitian hukum eksplanatori.14

Adapun sifat penulisan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yang bersifat

deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk mendapat

gambaran (deskripsi) lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku disuatu tempat

tertentu, ataupun mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum yang terjadi

di masyarakat.15

Dengan demikian, penelitian yang telah dilakukan akan dipaparkan berdasarkan

pada hasil yang telah didapat di lapangan dan berdasarkan pada pengkajian bahan-

bahan hukum yang digunakan dalam meneliti Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja

Kontrak Atas Dasar Kebutuhan Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung

14Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 50.

15Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad II) h. 50.

19

Dalam Hal Menjamin Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Apabila Terjadi Kecelakaan

Kerja Saat Bertugas.

1.8.4. Data dan Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data

primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu

baik dari responden maupun informan16 dari Dinas Pemadam Kebakaran

Kabupaten Badung.

2. Data sekunder atau data kepustakaan merupakan data-data yang telah

terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum dan literatur yang di

kelompokan dalam :

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang terdiri atas

peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan

pengadilan dan perjanjian internasional (traktat).17Adapun bahan-

bahan hukum yang digunakan adalah :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional

16Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum

Universitas Udayana, Denpasar, h. 81.

17Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 157.

20

d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara

g) Undang-UndangNomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan

Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

h) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

i) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor

KEP/100/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu.

3. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang,

hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.18 Adapun bahan

hukum sekunder yang digunakan adalah berupa literatur-literatur yang

memuat mengenai pandangan dari beberapa ahli, buku-buku yang

menunjang penelitian ini, serta bahan-bahan internet yang mendukung.

4. Bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder).19Adapun

bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum, Kamus

18Amiruddin dan H. Zainal Asikin, op.cit, h. 32.

19Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit, h. 13.

21

Besar Bahasa Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan

sumber-sumber lain yang dapat menunjang penelitian ini.

1.8.5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data

dalam penelitian yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti

dalam penulisan hukum ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu:

1. Studi Dokumen

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari,

membaca serta mencatat buku-buku ataupun bahan-bahan hukum yang

relevan dengan permasalahan penelitian yang dibahas.

2. Teknik Wawancara

Menurut M. Mochtar, teknik wawancara adalah teknik atau metode

memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan

tanya jawab secara langsung (tatap muka), antara pewawancara dengan

responden.20Informasi yang di peroleh dalam penulisan Skripsi ini adalah

melalui wawancara dengan Kasubag Kepegawaian Dinas Pemadam

Kebakaran Kabupaten Badung, beberapa pekerja kontrak atas dasar

kebutuhan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung.

3. Teknik observasi/pengamatan

20M Mochtar, 1998, Pengantar Metodologi Penelitian, Sinar Karya Dharma IIP, Jakarta, h.

78.

22

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi

langsung dan teknik observasi tidak langsung.Adapun teknik yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi langsung dimana

dalam pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan secara

langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik

pengamatan dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.21

1.7.5. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam suatu penelitian merupakan hal yang penting untuk

menguraikan dan memecahkan suatu masalah yang diteliti berdasarkan pada data-

data yang sudah dikumpulkan. Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan

data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang

tindih, dan efektif. Sehingga dapat mempermudah pemahaman dan interprestasi

data.22Dalam penelitian ini data primer dan data sekunder yang telah didapatkan

melalui hasil dari wawancara maupun studi dokumen akan diolah secara kualitatif.

Selanjutnya data yang telah dianalisis secara kualitatif dianalisis secara deskriptif

kualitatif, artinya menggambarkan secara jelas dan sistematis kemudian akan

diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang akan dibahas.

21Fakultas Hukum Universitas Udayana, op.cit, h. 82.

22Abdulkadir Muhammad II, op.cit, h. 172.