7 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2016-2021. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut: a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan berupa pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi. b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan c. Tahapan penetapan Renstra SKPD Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2016- 2021 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2016-2021 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :
86
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD ... dilakukan secara simultan bersamaan waktu
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
7
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman
penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD
serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD
dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
tahun 2016-2021. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan
rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.
Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut
dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut: a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan berupa pembentukan tim
penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra
serta pengumpulan data dan informasi. b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap
perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan c. Tahapan penetapan Renstra SKPD
Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk
memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan
pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir.
Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah maka Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2016-
2021 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun
2016-2021 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan
Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :
8
Gambar 1.1
RPJMD RENSTRA
- Visi dan Misi - Visi dan Misi - Tujuan dan sasaran - Tujuan dan sasaran
Perencanaan Stratejik
- Strategi dan Arah Kebijakan - Strategi dan Arah Kebijakan
- Program Pembangunan Daerah -
Program Pembangunan Daerah
- Program Prioritas -
Program Prioritas
Perencanaan Operasional
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Program Prioritas
Program Prioritas
Program Prioritas -
Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan
melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas
terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi,
tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum tersebut yaitu :
a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; c. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN);
9
d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2016-2021;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kabupaten ; h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah; j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Noomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; m. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi,
tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir tahun 2016-2021 adalah :
1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Sekretariat Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam menentukan
prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD
10
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sehingga menjadi terarah pada pencapaian
hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam mencapai tujuan dengan cara
menyususn program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk memahami dan
menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang
waktu lima tahun.
1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra Dalam Perencanaan Daerah.
Perencanaan Strategis sekretariat Daerah merupakan suatu proses yang
berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu ) tahun sampai
dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada
atau yang mungkin timbul.
Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa
Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya
digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
maupun laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis
Sekretariat Daerah bersama rencana strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir. Rencana Strategis Sekretariat Daerah mengandung visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana
Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum
memberikan pelayanan bantuan Hukum, mempublikasikan, Mendokumentasikan produk
Hukum serta melakukan pembinaan Produk Hukum dan menata Organisasi serta
ketatalaksanaan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Hukum dan Organisasi
menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian Rumusan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan
Bupati;
b. penelaahan dan Mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan
menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah;
c. penyiapan bahan Pertimbangan dan bantuan Hukum kepada semua unsur
Pemerintahan Daerah atas masalah Hukum yang timbul dalam Pelaksanaan tugas;
d. penghimpunan Peratuaran Perundang-undangan, melakukan publikasi, sosialisasi
produk Hukum dan melakukan dokumentasi Hukum;
e. menata struktur organisasi perangkat daerah;
f. menyusun dan mengatur tata naska dinas;
g. melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Hukum dan Organisasi, terdiri dari:
a. Sub Bagian Perundang- undangan;
b. Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum;
c. Sub Bagian Organisasi dan Ketalaksanaan;
Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas :
a. melakukan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-undangan;
b. melakukan Rancangan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
c. melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
d. melaksanakan Publikasi Produk Hukum Daerah;
e. melaksanakan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan;
f. melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum, mempunyai tugas:
a. mengumpulkan bahan penyelesaian masalah Hukum Pemerintah Kabupaten;
19
b. mengkoordinasikan Penyelesaian maslah Hukum Pemerintahan Kabupaten;
c. melaksanakan pelayanan Bantuan Hukum Pemerintahan Kabupaten;
d. mengumpulkan bahan pedoman Peraturan Perundang-Undangan;
e. melaksanakan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan;
f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan, mempunyai tugas:
a. mengklarifikasi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten, yang mampu dilaksanakan
dan di sesuaikan dengan kondisi dan potensi Kabupaten;
b. menyusun dan mengevaluasi Desain Organisasi, uraian tugas organisasi
Pemerintahan Kabupaten;
c. menyusun dan mengevaluasi pedoman hubungan kerja, procedure kerja dan
mekanisme koordinasi;
d. menyusun dan mengevaluasi standar sarana dan prasarana kerja dan mengevaluasi
tata naskah Dinas;
e. menyusun dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas system pengadilan intern
Pemerintah dan mengevaluasi rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja;
f. mengevaluasi pelaksanaan bidang ketatalaksanaan serta menyiapkan dan
mengumpulkan bahan program Pembina dan petunjuk teknis pelaksanaan dibidang
analisis jabatan dan analisis Beban Kerja;
g. menyelenggarakan analisis pengkajian kebijakan, di bidang pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM) dan manajemen aparatur Sekretariat Daerah;
h. melakukan verifikasi terhadap analisis jabatan dan analisis beban kerja SKPD;
i. melakukan Evaluasi Jabatan SKPD;
j. menyusun Laporan Kinerja Instransi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah
Kabupaten;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasannya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan
membina perekonomian, Pengendalian Pembangunan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan
menyelenggarakan fungsi;
a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat Daerah dibidang Perekonomian
dan Pembangunan;
b. Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah dibidang Perekonomian dan
Pembangunan;
20
c. Pelaksanaan Tugas lain yang di berikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari;
a. Bagian Perekonomian;
b. Bagian Administrasi Pembangunan;
Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan
penyusunan Pedoman dan petunjuk Teknis dibidang Perekonomian, Peningkatan Produksi
dan Memberikan pelayanan administrasi dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan
Daerah, serta Penyeraan Investasi Daerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Perekonomian menyelenggarakan
fungsi :
a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk Teknis pembinaan
Perusahaan dan Perekonomian Daerah;
b. pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk Teknis Pembinaan dibidang Produksi
Daerah;
c. penyiapan bahan Pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat Daerah, bahan
penyelenggaraan Administrasi perangkat Daerah dibidang Pertanian, Perkebunan,
Kehutanan, Pertambangan, Pariwisata dan Perhubungan;
d. penyiapan bahan pengendalian Sumber Daya Aparatur, Prasarana dan Sarana
perangkat Daerah dibidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan,
Pariwisata dan Perhubungan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Perekonomian, terdiri dari:
a. Sub Bagian Produksi Daerah;
b. Sub Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
c. Sub Bagian Perekonomian dan BUMD.
Sub Bagian Produksi Daerah, mempunyai tugas:
a. mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan produksi perekonomian baik
BUMD maupun swasta;
b. mengkoordinasikan kepada dinas instansi terkait untuk dijadikan bahan peningkatan
produksi untuk yang akan dating;
c. mengevaluasi data-data yang ada untuk dijadikan bahan pedoman;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Administrasi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas:
21
a. melaksanakan kegiatan pengumpulan data dibidang Pertanian, Perkebunan,
Kehutanan, Pertambangan, Pariwisata dan Perhubungan;
b. mengkoordinasikan disemua sector yang ada di SKPD terkait;
c. mengevaluasi data-data yang ada akan menjadi bahan petunjuk teknis;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Perekonomian dan BUMD, mempunyai tugas:
a. menghimpun data dan bahan perusahaan daerah dan badan usaha milik daerah;
b. mengelolah data dan bahan perusahaan daerah dan badan usaha milik daerah;
c. mengevaluasikan dan penyusunan laporan tentang perkembangan perusahaan
daerah dan badan usaha milik daerah;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Pembangunan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Kabupaten dan menyiapkan bahan koordinasi,
penyusunan kebijakan penyelenggaraan tugas fungsi perangkat daerah di bidang
pembinaan dan pengendalian administrasi kegiatan pembangunan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pembangun mempunyai fungsi:
a. penghimpunan bahan pengkoordinasikan penyusunan kebijakan perangkat daerah
di bidang urusan pembinaan dan pengendalian administrasi kegiatan
pembangunan;
b. pengumpulan bahan penyelenggaraan administrasi pembinaan dan pengendalian
administrasi kegiatan pembangunan;
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Pembangunan, terdiri dari :
a. Sub Bagian Penyusunan Program;
b. Sub Bagian Pengendalian;
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
a. menghimpun dan melaksanakan tugas pembinaan administrasi kegiatan SKPD
yang pengelolaannya dibiayai dari APBD, DAK, Tugas Pembantuan dan sumber
dana APBN lainnya;
b. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan
administrasi kegiatan SKPD;
22
c. mengkoordinasikan dan mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan
APBD, DAK, Tugas Pembantuan dan sumber dana pembangunan lainnya;
d. melaksanakan Asistensi RKA SKPD (Dinas / Badan / Kantor / Satker) di lingkungan
pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bersama-sama Tim Anggaran
Pemerintahan Daerah (TAPD);
e. menyusun pedoman/ juklak administrasi pembangunan desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
f. menyusun perencanaan dan pelaksanaan sarana dan prasarana pemerintahan
Kabupaten berkoordinasi dengan instansi terkait;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas:
a. menghimpun dan melaksanakan tugas pengendalian administrasi kegiatan SKPD
yang dibiayai dari dana desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan
Sumber Dana APBN lainnya;
b. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam pengendalian administrasi
pelaksanaan kegiatan;
c. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan
SKPD dari sumber dana desentralisas, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
d. membuat laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan SKPD kepada Bupati;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
a. mengumpulkan bahan laporan hasil kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
b. menelaah dan mengevaluasi laporan hasil kegiatan SKPD dan memberikan
pembinaan tertib administrasi pelaporan;
c. menyiapkan bahan laporan hasil evaluasi kegiatan SKPD yang dibiayai oleh APBD,
APBN secara periodik dan setiap saat apabila diperlukan oleh Bupati;
d. menyusun dan membuat rekapitulasi laporan hasil kegiatan secara periodik untuk
disampaikan kepada Bupati;
e. menyusun dan menyiapkan juklak pelaporan administrasi kegiatan SKPD;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas melakukan pembinaan
penyelenggaraan ketatausahaan administrasi keuangan, perlengkapan dan rumah tangga,
23
perencanaan, pengadaan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat, protokol serta
dokumentasi dan informasi.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Asisten Administrasi Umum mempunyai
fungsi:
a. pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah dibidang ketatausahaan,
administrasi keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan, pengadaan
dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat, protokol serta dokumentasi dan
informasi;
b. penyelengaraan administrasi perangkat daerah di bidang ketatausahaan administrasi
keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan, pengadaan dan
pengelolaan aset, hubungan masyarakat, protokol serta dokumentasi dan informasi;
c. pengendalian aparatur ketatausahaan, administrasi keuangan, perlengkapan dan
rumah tangga, perencanaan, pengadaan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat,
protokol serta dokumentasi dan informasi;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sasuai dengan tugas dan
fungsinya.
Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
a. Bagian Umum dan perlengkapan;
b. Bagian hubungan masyarakat dan protokol.
Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas memberikan pelayanan
Administrasi dalam penyelengaraan tugas-tugas pemerintahan Daerah dan menyiapkan
bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelengaraan tugas dan fungsi perangkat
Daerah di bidang urusan umum dan perlengkapan, menyusun program kebutuhan
perbekalan, pengelolaan, perawatan serta bahan pembinaan administrasi perlengkapan,
penyusunan program anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum dan Perlengkapan
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan Tata Usaha Pimpinan, Tata Usaha Umum, Urusan Rumah
Tangga dan Perlengkapan serta Urusan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir;
b. penyiapan bahan penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah, Pengkoordinasian,
Perumusan, kebijakan perangkat daerah di bidang urusan umum, perlengkapan dan
keuangan;
24
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Umum dan perlengkapan, terdiri dari:
a. Sub Bagian Tata usaha adminitrasi keuangan;
b. Sub Bagian Perlengkapan dan rumah tangga;
c. Sub Bagian perencanaan, pengadaan dan pengelolaan aset.
Sub Bagian Tata Usaha dan Administrasi Keuangan mempunyai tugas:
a. melakukan urusan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum;
b. mengklarifikasi surat-surat dan naskah-naskah dinas yang masuk;
c. mendistribusikan dan mengarsipkan surat-surat dan naskah-naskah dinas serta
pengendaliannya;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, mempunyai tugas:
a. mengurus rumah tangga Sekretariat Daaerah;
b. melaksanakan pembelian perlengkapan dan peralatan kantor Sekretariat Daerah;
c. memelihara kebersihan ;lingkungan kantor dan perkarangan Sekreteriat Daerah;
d. melalukan perawatan kantor, kendaraan dinas, ruangan dan rumah jabatan sekretariat
Daerah;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian perencanaan, pengadaan dan pengelolaan aset, mempunyai tugas ;
a. menghimpun, menyusun rencana kerja dan melaksanakan pelaporan administrasi
barang;
b. menyusun rencana strategis dan mengevaluasi program kegiatan;
c. menyusun dan menghimpun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
d. menyiapkan dan menghimpun bahan pengadaan pelelangan sesuai dengan rencana
kebutuhan serta melaksanakan administrasi pendistribusian barang;
e. mengkoordinasikan pelaksanaan proses pelelangan dengan instansi/lembaga teknis di
bidang pengadaan;
f. menyusun standar harga satuan barang/jasa dan standar sarana dan prasarana kerja;
g. melaksanakan survey harga barang dan jasa, menghimpun, mengevaluasi data hasil
survey panitia;
h. menyiapkan usulan/laporan penghapusan barang inventaris di lingkungan Sekretariat
Daerah;
i. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penyimpan/pengurus barang;
25
j. menyiapkan administrasi pemeriksaan barang, penolakan, pencatatan, pelaporan dan
membuat berita acara hasil pemeriksaan barang serta berita acara penerimaan barang
di lingkungan Sekretariat Daerah;
k. pelaksanaan koordinasi barang milik daerah pada Sekretariat Daerah; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan,
menyusun dan melaksanakan perencanaan kehumasan, Protokolir, dokumentasi, publikasi
dan Informasi, mengkoordinasi perumusan kebijakan penyelengaraan tugas dan fungsi
perangkat daerah dengan masyarakat.
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari:
a. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
b. Sub Bagian Protokol;
c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
Sub Bagian Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas;
a. pengumpulan data dan penyaringan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir;
b. menyiapkan bahan publikasi dan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan
kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
c. menyiapkan bahan audio visual dan fotografi kegiatan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian protokol, mempunyai tugas;
a. Menyiapkan penerimaan tamu-tamu negara dan tamu-tamu daerah perwakilan negara
sahabat;
b. Mengatur dan mengurus hubungan Korps Diflomatik dengan Pemerintah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir;
c. Menyiapkan tanda kenang-kenangan berupa cinderamata bagi tamu Pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
d. Mengatur akomodasi, pengamanan dan acara perjalan tamu;
e. Menyiapkan acara pelaksanaan upacara-upacara, pelantikan, rapat-rapat dinas dan
pertemuan-pertemuan dinas lainnya;
f. Mengatur persiapan rapat, pertemuan/resepsi, upacara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
26
g. Mencatat dan mengkoordinasikan acara-acara, pelantikan, rapat-rapat dinas dan
pertemuan-pertemuan dinas lainnya;
h. Menyiapkan acara harian pimpinan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi, mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan penyelenggaraan/siaran jumpa pers;
b. menyiapkan rencana peliputan acara-acara pimpinan pemerintah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir;
c. memberi layanan informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan untuk dipublikasikan dan didokumentasikan;
d. mengumpulkan dan menerbitkan naskah-naskah pidato Bupati Penukal Abab
Lematang Ilir;
e. mendistribusikan dan mendokumentasikan penerbitan mass media;
f. mencari, mengumpulkan, menyaring dan menganalisis informasi untuk bahan pimpinan
dan publikasi;
g. menyusun, mensistimasikan dan mengolah data di bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;
h. menyiapkan bahan penerbitan berkala media informasi dan publikasi pemerintah;
i. menyusun bahan informasi tentang kebijakan dan kegiatan Pemerintah;
j. menyiapkan bahan dan laporan bidang publikasi;
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok
Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan fungsional yang
dimaksud dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok tersebut,
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung
jawab kepada Sekretariat Daerah.
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala
Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi baik internal maupun
antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Setiap
pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah wajib melaksanakan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
27
2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi subbagian sebagai
berikut :
a. Sub Bagian Agama dan Pendidikan;
b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
c. Sub Bagian Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya.
3) Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi subbagian sebagai
berikut:
a. Sub Bagian Perundang-undangan;
b. Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum;
c. Sub Bagian Organisasi dan Ketalaksanaan;
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi bagian-bagian
sebagai berikut:
1) Bagian Perekonomian, membawahi subbagian sebagai berikut:
a. Sub Bagian Produksi Daerah;
b. Sub Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
c. Sub Bagian Perekonomian dan BUMD
2) Bagian Pembangunan membawahi subbagian sebagai berikut:
a. Sub Bagian Penyusunan Program;
b. Sub Bagian Pengendalian;
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
2. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
a Bagian Umum dan Perlengkapan;
b Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
b. Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir adalah sebagai berikut:
28
SUBBAGIAN
DOKUMENTASI DAN
INFORMASI
SEKRETARIS DAERAH
BUPATI/
WAKIL BUPATI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN TATA
USAHA ADMINITRASI
KEUANGAN
SUBBAGIAN
PERLENGKAPAN
DAN RUMAH
TANGGA
SUBAGIAN
PERENCANAAN,
PENGADAAN DAN
PENGELOLAAN
ASET
SUBBAGIAN
HUBUNGAN
MASYARAKAT
SUBBAGIAN
PROTOKOL
SUBBAGIAN
ORGANISASI DAN
KETATALAKSAAN
SUBBAGIAN
PRODUKSI DAERAH
SUBBAGIAN
ADMINITRASI
SUMBER DAYA
ALAM
SUBBAGIAN
PEREKONOMIAN
DAN BUMD
SUBBAGIAN
PENYUSUNAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
PENGENDALIAN
SUBBAGIAN
EVALUASI DAN
PELAPORAN
STAF AHLI
BUPATI
DPRD
SEKRETARIAT
DPRD
SUBBAGIAN
PEMERINTAHAN
UMUM,
PERTANAHAN
DAN BATAS
WILAYAH
ASISTEN
ADMINISTRASI
UMUM
BAGIAN UMUM
DAN
PERLENGKAPAN
BAGIAN HUMAS
DAN PROTOKOL
ASISTEN
PEMERINTAHAN
DAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
BAGIAN
PEREKONOMIAN
BAGIAN
PEMBANGUNAN
ASISTEN
PEREKONOMIAN
DAN
PEMBANGUNAN
SUBBAGIAN BINA
PEMERINTAHAN
KECAMATAN,
KELURAHAN DAN
DESA
SUBBAGIAN
OTONOMI
DAERAH DAN
KETERTIBAN
UMUM
SUBBAGIAN
AGAMA DAN
PENDIDIKAN
BAGIAN
PEMERINTAHAN
UMUM
BAGIAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
BAGIAN HUKUM
DAN ORGANISASI
SUBBAGIAN
PERUNDANG-
UNDANG
SUBBAGIAN
DOKUMENTASI
DAN BANTUAN
HUKUM
SUBBAGIAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
SUBBAGIAN
PEMUDA,
OLAHRAGA DAN
SENI BUDAYA
Bagan 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
36
2.2 Sumber Daya
2.2.1.Sumber Daya Manusia
Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan data
kepegawaian bulan Agustus 2016 dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir (data diolah), bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir memiliki PNS sebanyak 45 orang. Perincian PNS
berdasarkan golongan, jabatan dan tingkat pendidikan dapat terlihat pada gambar
dibawah ini.
Berdasarkan gambar 2.1 terlihat bahwa jumlah PNS berdasrakan golongan
yang terbanyak adalah yang termasuk dalam golongan III yaitu sebanyak 30 orang
atau hampir mencapai 70 persen dari jumlah PNS yang ada di Sekretariat Daerah,
sedangkan sisanya sebanyak 15 orang termasuk dalam golongan IV.
37
Berdasarkan gambar 2.2 terlihat bahwa persentase PNS berdasarkan jabatan
yang terbesar adalah staf yaitu sebesar 46,67 persen, sedangkan yang terkecil adalah
pejabat eselon II yaitu sebesar 13,33 persen.
Berdasarkan gambar 2.3 terlihat bahwa jumlah PNS berdasarkan tingkat
pendidikan yang terbanyak berpendidikan sarjana (S1) yaitu sebanyak 33 orang atau
hampir mencapai 75 persen dari jumlah PNS di Sekretariat Daerah, yang
berpendidikan pascasarjana (S2) ada sebanyak 5 orang atau sebesar 11,11 persen,
sedangkan sisanya berpendidikan dibawah sarjana (S1).
38
2.2.2. Sarana Dan Prasarana Kerja
Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, data sarana dan prasarana Sekretariat
Daerah sebagaimana terlampir.
2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkunganSekretariat
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sumber daya keuangan merupakan
salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana
prasarana. Pada tahun 2015 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana tabel 2.1 berikut :
Tabel 2.1
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2015
URAIAN ANGGARAN REALISASI %
Belanja 50,786,138,072 33,626,182,964 66.21
Belanja Tidak Langsung - - -
Belanja Pegawai - - -
Belanja Langsung 50,786,138,072 33,626,182,964 66.21
Belanja Pegawai 901,150,000 514,047,500 57.04
Belanja Barang dan
Jasa
34,018,173,072 21,214,617,492 62.36
Belanja Modal 15,866,815,000 11,897,517,972 74.98
39
Anggaran belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
pada tahun 2015 sebesar Rp50.786.138.072,00, yang semuanya merupakan belanja
langsung. Dari pagu belanja tersebut terealisasi sebesar Rp33.626.182.964,00 atau
sebesar 66,21 persen. Rendahnya realisasi belanja pada Sekretariat Daerah
dikarenakan asumsi-asumsi pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2015 tidak
sesuai rencana, khususnya pendapatan dari dana perimbangan, sehingga berdampak
pada pada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan belum dapat dibayarkan pada
tahun anggaran 2015. Secara fisik atau kinerja pelaksanaan kegiatan di Sekretariat
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir pada tahun anggaran 2015 hampir
semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan realisasi mencapai 100 persen.
2.4 Tantangan Pelayanan SKPD
Berdasarkan capaian kinerja jangka menengah Sekretariat Daerah Tahun 2009-
2016, Kepemimpinan Pemerintahan Daerah, Ekspektasi masyarakat dan Kedudukan
Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati serta sesuai tugas dan kewajiban membantu Bupati dan
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah, maka tantangan
pelayanan Sekretariat Daerah pada 5 (lima) tahun, dalam kurun waktu 2016 sampai
dengan 2021 antara lain adalah menjabarkan visi dan misi Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir, antara lain : 1. Menata Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui penataan
ruang,pembangunan infrastruktur, dan fasilitas pubilk yang berkelanjutan
(sustainable) dan nyaman. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.
Bentuk tantangan pelayanan Sekretariat Daerah yang dihadapi antara lain :
1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, berupa
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Kewilayahan 2) Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hokum, berupa upaya
mewujudkan Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelengga-
raan pemerintah daerah.
40
3) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah,
berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan
akuntabilitas kinerja
4) Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama (daerah) dalam dan luar
negeri.
5) Meningkatkan pengendalian pembangunan dan pengembangan manusia yang
berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya
dan kemasyarakatan, berupa upaya meningkatkan kinerja Kebijakan Sumber Daya
Alam/Lingkungan Hidup (SDA/LH).
6) Meningkatkan pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya
alam, kebijakan pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta),
mengembangkan ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Penukal Abab
Lematang Ilir sebagai Kabupaten Kreatif dan membina BUMD serta mewujudkan
kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama.
Untuk memenuhi harapan di atas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan
Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan
sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang
menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.
41
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
3.1 Identifkasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi yang dinginkan serta
memperhatikan persaingan yang ketat sebagai akibat arus globaliasi, maka berdasarkan tugas
pokok dan fungsi Setda Provinsi Jawa Tengah agar pelaksanaan pembangunan yang terencana
dalam renstra tersebut dapat menghasilkan kinerja yang sangat baik (excellence performance)
dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :
1) Belum optimalnya harmonisasi dan sinergitas hubungan kerja fungsional antar
strata pemerintahan, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas
pemerintah daerah bidang pemerintahan umum daerah, pemerintahan desa,
kelurahan dan kependudukan, pertanahan, ketentraman dan ketertiban, serta
administrasi penataan wilayah. Hal ini nampak masih sering terjadinya kebijakan
dan program pembangunan tidak sinergis dan selaras antar strata pemerintahan.
2) Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah dan
kerjasama, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintah
daerah bidang otonomi daerah, administrasi pemerintahan, kerjasama dalam
42
negeri, dan kerjasama luar negeri. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya
daerah dalam pengelolaan potensi dan permasalahan daerah berjalan sendiri-
sendiri, sehingga sering menimbulkan benturan kepentingan antar pemerintahan.
3) Belum optimalnya koordinasi tertib adminsitrasi bidang hukum, dalam rangka
menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintah daerah bidang perancangan dan
penyusunan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia,
dokumentasi dan sosialisasi hukum, pengawasan produk hukum daerah
kabupaten/kota. Hal ini terlihat pada masih sering terjadinya temuan pelanggaran
administrasi pemerintahan dan pembangunan karena tidak adanya kesadaran
dan kepatuhan untuk berpedoman pada koridor hukum yang berlaku.
4) Masih belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi tertib administrasi pembangunan
daerah, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintah daerah bidang
administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis
pelaksanaan pembangunan. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya para
pelaku pembangunan yang kurang memahami dan mentaati terhadap seluruh
tahapan program dan kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan.
Sehingga berdampak pada in-efisiensi dan in-efektivitas hasil-hasil program dan
kegiatan pembangunan.
5) Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang
perekonomian daerah, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas
pemerintah daerah bidang peningkatan dan pengembangan perindustrian,
perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sarana
perekonomian, pengembangan investasi dan badan usaha milik pemerintah
daerah (BUMD). Hal ini terlihat masih sering terjadinya pelaksanaan
pembangunan bidang perekonomian berjalan kurang sinergis, karena lebih
berorientasi pada ego sektoral masing-masing.
6) Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas peningkatan
sarana dan prasarana produksi daerah, dalam rangka menjalankan fungsi dan
tugas-tugas pemerintah daerah bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup,
dan energi dan sumber daya mineral . Hal ini terlihat masih sering terjadinya
pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan produksi daerah belum berhasil
secara optimal.
43
7) Masih belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas pembinaan
kesejahteraan sosial, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas
pemerintah daerah bidang kesejahteraan sosial, penanggulangan bencana,
kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat,
penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
dan keluarga berencana. Hal ini terlihat masih sering terjadinya pelaksanaan
pembangunan bidang sosial belum sinergis, sehingga berdampak pada hasil
pembangunan bidang sosial belum optimal. Salah satu masalah sosial di Jawa
Tengah yang harus mendapat perhatian adalah masih tingginya angka
kemiskinan.
8) Masih belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas pembinaan
mental, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintah daerah
bidang agama, kebudayaan dan kesenian, dan pendidikan, pemuda dan olah
raga. Hal ini terlihat masih sering terjadinya pelaksanaan pembangunan bidang
bina mental belum sinergis, sehingga berdampak pada belum optimalnya hasil
pembangunan bidang bina mental.
9) Belum optimalnya efektifitas, efisiensi dan akuntabel dalam rangka menjalankan
fungsi dan tugas-tugas pemerintah daerah bidang kelembagaan,
ketatalaksanaan, kinerja aparatur dan pelayanan publik. Hal ini terlihat dari masih
sering ditemukanya duplikasi pelaksanaan program dan kegiatan antar SKPD,
masih banyaknya unit kerja yang miskin tugas dan pelayanan. Pelaksanaan
program dan kegiatan belum berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Masih
rendanya etos kerja aparatur dan belum efektif dan efisiennya pelayanan publik
dan ketatalaksanaan pemerintahan.
10) Belum maksimalnya kerja fungsional pemerintah daerah dalam rangka
menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintah daerah bidang anggaran,
perbendaharaan, pengelolaan kas daerah, akuntansi, evaluasi dan pengendalian
APBD Kabupaten/Kota. Hal ini terlihat masih sering ditemukannya kesalahan
administrasi pengelolaan keuangan dalam proses pelaksanaan program dan
kegiatan.
11) Masih belum maksimalnya kerja fungsional dalam rangka menjalankan fungsi
dan tugas-tugas pemerintah daerah bidang publikasi, pengelolaan informasi,
analisis media dan informasi. Hal ini terlihat pada masih banyaknya masyarakat
kurang mengetahui terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan .
44
12) Belum optimalnya kinerrja fungsional dalam rangka menjalankan fungsi dan
tugas-tugas pemerintah daerah bidang rumah tangga, perlengkapan,
kesekretariatan, dan protokol.
13) Belum optimalnya koordinasi antar SKPD, sehingga sering terjadi pelaksanaan
tugas antar SKPD kurang sinergis, hal lini terjadi karena penyusunan kebijakan
dan pelaksanaan program dan kegiatan sering tidak terkoodinir dengan baik,
sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri.
14) Masih rendahnya komptensi SDM Aparatur dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya, masalah ini sebenarnya masalah klasik, banyak aparatur sering
tidak memiliki komptensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan yang
dipegangnya, sehingga berakibat pada tidak optimalnya kinerja unit kerja
bersangkutan.
15) Masih rendahnya disiplin dan budaya kerja Aparatur dalam melaksanakan tugas
pengabdiaanya sebagai pelayan masyarakat. Hingga saat ini kesadaran
aparatur akan tanggung jawab dan tuntutan kualitas pelaksanaan pekerjannya
belum menjadi kesadaran kolektif. Banyak dari Aparatur bekerja seadanya, tanpa
mau tau tentang tanggung jawab yang diembannya.
16) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum guna
optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah.
17) Masih kurangnya dukungan anggaran guna mendukung optimalisasi
pelaksanaan tugas, beberapa program dan kegiatan tidak mendapatkan
dukungan anggaran sesuai tuntutan target kinerja, sehingga akhirnya
mempengaruhi pada kualitas capaian kinerja.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Sebagai rangkaian dari pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Penukal Abab
Lematang Ilir periode Tahun 2016-2021, maka Bupati/Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
terpilih telah menetapkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati sebagai berikut :
Visi :
“PALI SERASI NIA
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SENTRA EKONOMI RAKYAT, AGAMIS,
SEJAHTERA, INOVATIF, NYAMAN, INDAH DAN AMAN”
45
Untuk mencapai visi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tersebut maka
dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:
1. Memperkuat sarana dan prasarana ekonomi rakyat berbasis sumber daya dan
kearifan lokal yang mandiri, berdaya saing yang ditunjang oleh keamanan yang
kondusif;
2. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan industri hilir berbasis
sumber daya lokal;
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan
berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, jujur, profesional dan demokratis
berbasis pelayanan kepada masyarakat;
5. Mengembangkan sumberdaya insani berkualitas dan lingkungan sosial budaya yang
kompetitif dan religius.
Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah maka ditetapkan
visi dan misi Sekretariat Daerah, yaitu:
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong
Pelayanan Sekretariat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
No.
Misi dan Program Program KDH/Wakil KDH terpilih
(berkaitan dengan Sekretariat Darah)
Permasalahan pelayanan Sekretariat
Daerah
Faktor
Penghambat Pendorong
1. Memperkuat sarana dan prasarana ekonomi rakyat berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang mandiri, berdaya saing yang ditunjang oleh keamanan yang kondusif
Belum optimalnya perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat dan keamanan yang belum kondusif
- Belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kebijakan
- Adanya uraian tugas yang jelas
2. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan industri hilir berbasis sumber daya lokal
Belum optimalnya : perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan pembangunan dibidang perekonomian tentang pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan industri hilir berbasis sumber daya lokal
- Kebijakan pemerintah pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah;
- Adanya tuntutan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sehingga
- Hubungan yang baik dengan instansi vertikal;
- Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan DPRD;
- Tersedianya sistem Informasi;
- Adanya uraian tugas yang jelas.
- Adanya keterbukaan informasi publik;
46
No.
Misi dan Program Program KDH/Wakil KDH terpilih
(berkaitan dengan Sekretariat Darah)
Permasalahan pelayanan Sekretariat
Daerah
Faktor
Penghambat Pendorong
menuntut adanya peningkatan kinerja untuk mewujudkan Sekretariat Daerah yang profesional dan handal;
- Adanya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima;
- Belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kebijakan;
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan
Belum optimalnya sosialisasi dan pemahaman terhadap pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan
Kurangnya frekwensi dan inovasi dalam bentuk sosialisasi dan pemahaman peraturan perundang-undangan kepada masyarakat;
- Adanya aturan yang jelas;
- adanya komitmen pimpinan daerah terhadap penegakan perda.
4 Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, jujur, profesional dan demokratis berbasis pelayanan kepada masyarakat
Belum optimalnya : perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan
-
5 Mengembangkan sumberdaya insani berkualitas dan lingkungan sosial budaya yang kompetitif dan religius
Belum optimalnya : perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan pengembangan sumberdaya insani berkualitas dan lingkungan sosial budaya yang kompetitif dan religius
-
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa datang. Suatu
kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi,
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak
dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah
dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir adalah :
1. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan pemerintah daerah;
47
2. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis
daerah;
3. Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah; serta
4. Peningkatan kualitas pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.
3.4 Program-Program Sekretariat Daerah sesuai dengan Dokumen RPJMD.
Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah serta Visi dan Misi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka telah ditetapkan berbagai program yang
terdiri dari :
1. Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum
2. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
3. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
4. Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan
Pemerintahan Wilayah
5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
6. Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
7. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
8. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
9. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
10. Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
11. Program perencanaan pembangunan daerah
12. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
13. Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
14. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non
Fisik
15. Program Pengembangan Nilai Budaya
16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
17. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
18. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
19. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Sosial
Keagamaan
20. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
21. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
22. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif
48
23. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
24. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
25. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
26. Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
27. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis
28. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
29. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
30. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
31. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
4.1 Visi
Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus
dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan
dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan
perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran
yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat
bergerak maju menuju masa depan lebih baik.
Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakan unsur
organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan
49
maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam
mencapai tujuan organisasi.
Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi memberikan arah,
menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control),
mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik (Out-perform),
menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk
perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.
Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka
dirumuskan visi Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang
mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang
yang diinginkan serta dapat menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah
sebagaimana diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang
secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu
mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien .serta mampu
merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk
kesejahteraan masyarakat. Untuk memenuhi harapan di atas, maka Sekretariat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir akan berperan mengkoordinasikan dalam
perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana
Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai
dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi sebagai
berikut :
“ MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL,
RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK
MENUJU PALI SERASI NIA”
Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut :
1. Profesional
Profesional, artinya suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan
kewenangan, tugas dan fungsi, seperti kompetensi dalam arti mempunyai
keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh
setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara
50
berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan
cepat tanggap.
2. Responsif
Responsif artinya dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan
yang terjadi di daerah.
3. Pelayanan publik (costumer service)
Secara umum pelayanan publik (costumer service) diartikan sebagai segala upaya
untuk memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan harapan (expectation)
masyarakat/pelanggan.
4.2 Misi
Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi
organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang
garapan suatu organisasi. Menurut Kotler bahwa misi merupakan pernyataan tentang
tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut
diatas ada beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan misi organisasi, meliputi :
produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau
pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap
keadaan yang diinginkan di masa mendatang.
Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi
organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir merumuskan dari 3 (tiga) misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang
harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :
1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang
berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta
kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam
memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah.
Untuk dapat merealisasikan visi dan misi tersebut diatas, Sekretariat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai unsur staf yang menentukan kualitas
kebijakan serta efektivitas dan efisiensi sumber daya aparatur, serta sarana dan
prasarana. Sehingga setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugas, pokok dan
fungsinya dituntut untuk :
51
1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap
suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai
Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi
akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar pelayanan yang
harus dipedomani, yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme
penyelenggaraan pemerintahan;
2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam
melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam
mendayagunakan kewenangan serta di dalam rangka optimalisasi penyelenggraan
otonomi Daerah dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada,
mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi
berlangsung sangat cepat;
3. Objektif, yaitu dalam melakukan perumusan kebijakan didasarkan atas
permasalahan dan data sehingga perumusan kebijakan yang dihasilkan mampu
menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada
perangkat Daerah harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku
dengan tidak membeda-bedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat
menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat
Daerah;
4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan
pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam
mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan
kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat
terwujud.
Kesinambungan Visi dan Misi Kabupaten dengan Visi dan Misi Sekretariat
Daerah, sebagai berikut :
Tabel 4.1
Kesinambungan RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah 2016-2021
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
SEKRETARIAT DAERAH
VISI VISI
PALI SERASI NIA
“PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SENTRA EKONOMI RAKYAT, AGAMIS, SEJAHTERA,
INOVATIF, NYAMAN, INDAH DAN AMAN”
“ MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH
DAERAH YANG PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI
PELAYANAN PUBLIK MENUJU PALI SERASI NIA”
52
MISI MISI
1. Memperkuat sarana dan prasarana ekonomi rakyat berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang mandiri, berdayasaing yang ditunjang oleh keamanan yang kondusif
2. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan industri hilir berbasis sumber daya lokal
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, jujur, profesional dan demokratis berbasis pelayanan kepada masyarakat
5. Mengembangkan sumberdaya insani berkualitas dan lingkungan sosial budaya yang kompetitif dan religious
1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah
3. Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan
Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam segenap
aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan
pelayanan kepada perangkat Daerah.
4,3 TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini
Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah menetapkan sasaran,
dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor
yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.
Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan
penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik
setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk
memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya
organisasi.
Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui
penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan dan sasaran yang
53
akan dicapai untuk mewujudkan 3 (tiga) misi Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir ada sebanyak 6 tujuan dan 12 sasaran. Secara lengkap tujuan dan
sasaran untuk setiap misi dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah :
Tabel 4.2
Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2016-2021
MISI TUJUAN SASARAN
1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik;
1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
2. Menata Produk Hukum dan meningkatkan budaya taat hukum
4. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan enyelenggaraan pemerintah daerah
3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
5. Meningkatnya SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran
6. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
4. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kerjasama daerah
8. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui
5. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan
9. Meningkatnya Capaian kinerja Program Prioritas Kabupaten Penukal Abab
54
MISI TUJUAN SASARAN
pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan
pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan
Lematang Ilir
10. Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam
11. Meningkatnya perekonomian masyarakat
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah
6. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan
12. Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran
ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah
indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah sebanyak 22 (dua
puluh dua) indikator. Indikator pada masing-masing sasaran untuk menunjukan
pencapaian sasaran dapat terlihat pada tabel 4.3 berikut :
Tabel 4.3
Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021
SASARAN INDIKATOR
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
1. Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
2. Jumlah kecamatan yang melaksanakan tertib administrasi kecamatan
3. Rata-rata IKM kecamatan
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
4. Jumlah kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi kelurahan
5. Rata-rata IKM kecamatan
4. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
6. Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
55
SASARAN INDIKATOR
kebutuhan masyarakat dan enyelenggaraan pemerintah daerah
5. Meningkatnya SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran
7. Jumlah Meningkatnya SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran
6. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
8. Jumlah SKPD yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
9. Nilai evaluasi AKIP Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
10. Nilai evaluasi AKIP Setda
8. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
11. Jumlah naskah kerjasama antar daerah (pemerintah kabupaten/kota)
12. Jumlah naskah kerjasama dengan instansi pemerintah (kementerian/LPNK atau instansi pemerintah lainnya)
13. Jumlah naskah kerjasama dengan badan usaha atau badan hukum lainnya
14. Jumlah naskah kerjasama dengan perguruan tinggi
9. Meningkatnya Capaian kinerja Program Prioritas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
15. Prosentase Capaian Kinerja Program Prioritas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
10. Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam
16. Jumlah SKPD yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJ -nya
17. Persentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP
11. Meningkatnya perekonomian masyarakat 18. Jumlah Pengembangan Usaha Daerah dan BUMD yang Sehat dan Profitable
19. Jumlah Aktivasi Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif
20. Jumlah Perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten
12. Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
21. Opini Keuangan Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
22. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang menerapkan penatausahaan berbasis web
Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh
Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara memadai, serta
menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif
maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapai dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Sekretariat Darah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan
kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah
56
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada periode Tahun 2016-2021, secara rinci
diuraikan pada tabel 4.4 dibawah :
57
Tabel 4.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja serta Target Kinerja Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
1. Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah
1. Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Nilai - - Baik Baik Baik Baik Baik
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
2. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan
Kecamatan - - 5 5 5 5 5
3. Rata-rata IKM Kecamatan
Nilai - - 65 67 69 70 70
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
4. Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kelurahan
Kelurahan - - 5 5 5 5 5
5. Rata-rata IKM Kelurahan
Nilai - - 65 67 69 70 70
2. Menata Produk Hukum dan meningkatkan budaya taat hukum
4. Terwujudnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah
6. Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
Perda 5 10 10 15 15 20 75
Perbup 30 20 20 20 20 20 130
Kepbup 50 30 30 30 30 30 200
3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
5. Meningkatnya SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran
7. Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran
SKPD 35 35 36 36 36 36 36
6. Meningkatnya Standar Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit Kerja
8. Jumlah SKPD Kategori Pelayanan Publik Zona Kuning dan Hijau
SKPD - - 5 10 15 20 20
7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
9. Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Kategori - - C CC CC B B
10. Nilai Evaluasi AKIP Setda
Kategori - - C CC CC B B
4. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah
8. Meningkatnyanya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
11. Jumlah Naskah Kerjasama antar daerah (Pemerintah Kabupaten/ Kota
Naskah - - 1 1 1 1 4
12. Jumlah Naskah Kerjasama dengan Instansi Pemerintah (Kementerian dan/atau LPNK) dan Instansi Pemerintahan lainnya
Naskah - - 1 1 1 1 4
58
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI
AWAL RENSTRA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KONDISI AKHIR
RENSTRA 2016 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
13. Jumlah Naskah Kerjasama dengan Badan Usaha dan/atau badan hukum lainnya
Naskah - - 1 1 1 1 4
14. Jumlah Naskah Kerjasama dengan
Lembaga Perguruan Tinggi Naskah - - 1 1 1 1 4
5. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.
9. Meningkatnya Capaian kinerja
Program Prioritas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
15. Prosentase Capaian Kinerja Program Prioritas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
% 100 100 100 100 100 100 100
10. Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam
16. Jumlah SKPD yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJ -nya
139. Penyusunan pelaporan keuangan dan pelaporan barang
140. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)
141. Investaris aset/barang investaris SKPD
39. Program pengembangan data/informasi 142. Penyusunan daftar standar harga satuan barang dan upah
40. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
143. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
41. Program Pembangunan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan & Lembaga Pendidikan Keagamaan
144. Penyelenggaraan MTQ/STQ
145. Penyelenggaraan kegiatan safari ramadhan
146. Layanan penyelenggaraan ibadah Haji dan Umroh
147. Pembinaan mental spiritul keagamaan
148. Penyelenggaraan Lomba Marawis
42. Program Pembangunan Bidang Ekonomi 149. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah
150. Pengumpulan penyusunan data dan informasi untuk dokumen kebijakan perekonomian
151. Partisipasi Pameran/Expo
BAB V
RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Peran strategis Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tersebut, menuntut adanya
peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun
nasional. untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen
sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi
kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan
dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan
adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud
perlu melakukan sejumlah regulasi dan deregulasi terutama terhadap aturan dan prosedur
yang menghambat investasi.
Jumlah kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan publik yang mempunyai
dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan
teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya
organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi
kebijakan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan
(penggunaan sumber dana) dan kebijakan pelayanan publik dalam rangka memberikan
kepuasan kepada masyarakat.
Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis
tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan
dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk sasaran yang telah
ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan
sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap
strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional
dan aktivitas organisasi.
Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya,
maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan
tahunan.
Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan
dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada
tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana
penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta
merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapainnya dalam tahun tertentu.
Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung
langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk
memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2014-
2021. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat
pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya,
sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder
secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan
perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi
yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen
puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak
pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun
berikutnya.
Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukan tingginya
komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya,
sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program,
kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah periode
tahun 2017–2021 sebagaimana tabel 5.
94
Program-program utama yang mendukung terhadap pencapaian
kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
berdasarkan 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan, meliputi program dan
kegiatan indikatif sebagai berikut :
Tabel 5 Tujuan,Sasaran dan Rencana Program, Kegiatan Tahun 2017-2021
Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah
Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Fasilitasi pelaksanaan kelancaran Pemilu
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Publikasi, Pemberitaan dan Pendapat Umum
Silaturahmi KDH/WKDH Dengan Masyarakat didalam dan luar Kabupaten
Fasilitasi Tamu Pimpinan
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
Terlaksananya penyusunan Laporan Pengembangan Daerah Otonomi Baru
Pemekaran Wilayah Kecamatan
Terlaksananya pembakuan Nama Rupabumi di Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
95
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah
Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kecamatan
Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan
Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan
Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kelurahan
Menata Produk Hukum dan meningkatkan budaya taat hukum
Terwujudnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Penerangan dan Penyuluhan Hukum
Penyusunan / Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Evaluasi Produk Hukum Daerah
Kajian Peraturan Perundang-undangan
Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
Legislasi Rancangan Peraturan Daerah
96
Terlaksananya penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM
Koordinasi Konsultasi Terlaksananya penyusunan Hukum Daerah
Koordinasi Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah
Meningkatnyanya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar kabupaten/kota dan kerjasama asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia
Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.
Meningkatnya Capaian kinerja Program Prioritas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Penanganan Kasus pada wilayah Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Penataan Sekretariat Tim Pembinaan Jasa Kontruksi
Penyelenggaraan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Perkuatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pembuatan Laporan Kegiatan APBD
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik
Terlaksananya penyusunan Data Administrasi Fisik dan Non Fisik
Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Fisik dan Non Fisik
98
Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam
Program Pengembangan Nilai Budaya
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama
Peningkatan rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial (Jum'at Keliling)
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Sosial Keagamaan
Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Sosial Keagamaan
Penyusunan Data Base Guru Keagamaan
Penyelenggaraan Safari Ramadhan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya
Meningkatnya perekonomian masyarakat
Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif
Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
99
Pengkajian Dampak Regulasi/Kebijakan Nasional
Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD
Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kabupaten
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis
Pengembangan Ekonomi Kabupaten Berbasis Teknologi dan Informasi
Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
100
Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah
Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi & Informasi
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Penataan PNSD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga / kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor
101
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah