1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Nasional. Sesuai dengan amanat kedua Undang-Undang dimaksud, maka setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keuanggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Kerja Perangkat Daerah (RENJA OPD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis selama kurun waktu lima tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja OPD disusun sebagai landasan/penghubung keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-OPD). Renja OPD memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta rencana kerja dan pendanaan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan OPD sebagai tindaklanjut dari Rencana Kerja Tahun 2019 dalam rangka untuk menyesuaikan
32
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan
pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan Nasional.
Sesuai dengan amanat kedua Undang-Undang dimaksud, maka setiap Pemerintah
Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah,
terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keuanggulan komparatif
wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan
daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Kerja Perangkat Daerah (RENJA
OPD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk
menterjemahkan perencanaan strategis selama kurun waktu lima tahun yang
dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) OPD ke dalam perencanaan tahunan
yang sifatnya lebih operasional.
Renja OPD disusun sebagai landasan/penghubung keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (R.APBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA),
Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah (RKA-OPD).
Renja OPD memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu, dan evaluasi
kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
serta rencana kerja dan pendanaan dengan mempertimbangkan kerangka
pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber
lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan OPD sebagai
tindaklanjut dari Rencana Kerja Tahun 2019 dalam rangka untuk menyesuaikan
2
situasi dan kondisi pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Sumatera Utara saat ini, agar pelayanan penyelenggaraan administrasi
penanggulangan kebencanaan dapat maksimal/berjalan lancar.
Perubahan Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk
mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan
Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafond Anggaran
Sementara (Perubahan PPAS) yang akan dipergunakan dalam proses penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Provinsi Sumatera Utara.
Dalam perjalanannya Renja OPD dapat diubah mengikuti perubahan pada dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) karena menyesuaikan dengan
perkembangan keadaan tahun berjalan. Perubahan Renja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara, memuat :
1. Hasil pelaksanaan dan capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2019 sampai
dengan triwulan II
2. Rencana program dan kegiatan dalam Prubahan Renja BPBD yang digunakan
untuk tahun 2019 (berjalan)
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negaa Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
3
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evauasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
6). Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2005-2025;
9). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-
2023;
10). Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.
11). Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.
12). Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Utara.
13). Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Susunan
Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud :
Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara
dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan OPD terhadap suatu perubahan
atas dokumen perencanaan OPD yang bersifat tahunan yang telah disusun pada
tahun 2019.
4
Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019 tetap menjadi bagian secara utuh dan lengkap dari upaya pelaksanaan
RPJMD Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
Tujuan :
Perubahan Renja Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019 bertujuan untuk :
1). Mengantisipasi perkembangan keadaan yang terjadi pada tahun berjalan
2). Menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP)
Provinsi Sumatera Utara.
1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan
Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 adalah
sebagai berikut :
1). Keadaan yang mengakibatkan penambahan kegiatan, penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan
2). Adanya kegiatan baru sebagai konsekuensi ada peraturan
perundangundangan/kebijakan pemerintah pusat yang baru.
3). Indikasi semakin meningkatnya potensi bencana alam terutama banjir, erupsi
Gunung Sinabung, angin kencang, dll
4). Perbaikan sarana dan prasarana pendukung untuk mengoptimalkan
penanggulangan bencana
5). Meningkatkan kapasitas BPBD dalam hal penanggulangan bencana melalui
pelatihan Satgas
Secara umum perubahan kegiatan diarahkan pada :
1). Kegiatan lama yang masih memerlukan penanganan khusus diantaranya masih
belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung operasional BPBD Provinsi
Sumatera Utara
2). Pendidikan dan pelatihan Satuan Tugas (Satgas) BPBD Sumatera Utara agar
dapat lebih berkualitas dan optimal dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
3). Antisipasi keberadaan indikasi cuaca yang diprediksi akan mengalami curah
hujan yang lebh intens.
5
1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika Perubahan Rencana Kerja BPBD Provsu Tahun 2019 terdiri dari 4 (empat)
Bab, yaitu sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
Terdiri dari sub bab Latar Belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan
tujuan serta Sistematikan Dokumen Perubahan Rencana Kerja BPBD Provsu
Tahun 2019
BAB II Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II 2018
Berisi tentang perkembangan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2019 dan
permasalahan yang terjadi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Utara
BAB III Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas
Berisi mengenai rencana perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2019
pada BPBD Provsu
BAB IV Penutup
Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
6
BAB II
EVALUASI HASIL
PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2019
2.1 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan
Hasil Evaluasi Program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, yang
terdiri dari 9 Program dan 64 kegiatan, realisasi pencapaian fisik kegiatan sebesar
18,27 persen, hal tersebut secara rinci disajikan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Yang terdiri dari 10 kegiatan, capaian kinerja sebesar 37,53 %, kegiatan program
ini merupakan kegiatan rutin sebagai penunjang pencapaian kinerja pelayanan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Yang terdiri dari 6 kegiatan, capaian kinerja sebesar 2,75 %, akan terealisasi
penuh pada triwulan III dan IV Tahun 2019.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Yang terdiri dari 1 kegiatan, capaian kinerja 0 %, akan direalisasikan pada
triwulan III Tahun 2019.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Yang terdiri dari 3 Kegiatan, capaian kinerja 12,57 %, baru akan direalisasikan
penuh pada triwulan III dan Triwulan IV 2019
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Yang terdiri dari 10 kegiatan, capaian kinerja 47,77 %, terealisasi dengan
kegiatan penyusunan LAKIP/LKPJ/LPPD, Renja Tahun 2020, Penyusunan dan
Penggandaan RKA/DPA SKPD.
6. Program Penguatan Kelembagaan Bencana
Yang terdiri dari 5 kegiatan, capaian kinerja 29,07 %, adapun yang belum
terealisasi kegiatan adalah Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 411.673.750,-
7
7. Program Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana
Yang terdiri dari 14 kegiatan, capaian kinerja 15,17 %, sisa kegiatan akan
direalisasikan pada triwulan III dan triwulan IV 2019
8. Program Penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana
Yang terdiri dari 4 kegiatan, capaian kinerja 21,21 %, sisa kegiatan akan
direalisasikan pada triwulan III dan IV 2019.
9. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Yang terdiri dari 9 kegiatan, capaian kinerja 8,21 %, sisa kegiatan akan
dilaksanakan pada triwulan III dan IV 2019, sebab sebagian besar kegiatan di
Program ini adalah pembangunan sarana dan prasarana fisik daerah yang telah
terkena bencana alam.
Adapun realisasi capaian kinerja masing-masing kegiatan yang telah
diimplementasikan dapat dilihat dalam Lampiran I dari Perubahan Renja ini.
2.2. Permasalahan BPBD Provinsi Sumatera Utara
Permasalahan yang terdapat pada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Utara merupakan gap expectation antara kinerja yamg dicapai saat
ini dengan yang direncanakan serta antara tujuan yang akan dicapai di masa yang
datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun dan ditetapkan.
Potensi permasalahan yang timbul pada umumnya disebabkan oleh kekuatan yang
belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang
tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi serta identifikasinya yang
diuraikan menurut Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada.
Adapun permasalahan-permasalahan yang terdapat pada OPD Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain akan
disampaikan secara garis besar sebagai berikut :
1) Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK) di BPBD Provinsi Sumatera Utara.
8
2) Masih rendahnya tingkat pemahaman Satgas untuk melakukan tugas pencegahan
bencana sehingga masih perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan yang lebih
intensif
3) Masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan dalam hal ini yang
dilapangan untuk dapat terus dioptimalkan pemahamannya sehingga
pelaksanaan tugas semakin optimal dan maksimal.
9
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2019
Jumlah kegiatan yang terdapat di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan
Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2019 adalah
sebanyak 64 (enam puluh empat) kegiatan. Adapaun dalam Perubahan Rencana Kerja
BPBD Provsu Tahun 2019 kegiatan yang mengalami perubahan/pergeseran sebanyak 8
(delapan) kegiatan yang tetap sebanyak 50 (lima puluh) kegiatan sementara terdapat 4
(empat) kegiatan baru, sehingga direncanakan pada tahun anggaran 2019 dalam
Perubahan Renja terdapat 62 (enam puluh dua) kegiatan, dengan rincian kegiatan sebagai
berikut :
A. Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Makanan Minuman
7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Target Capai Pagu
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan an Kinerja Indikatif
Bencana Daerah 33.997.607.675 30.014.865.682 (3.982.741.993) 4.700.000.000
1 05 03 01 01 01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
perkantoran
Meningkatn
ya
Pelayanan
Administrasi
perkantoran
ASN
BPBDSU
ASN
BPBDSU
Medan Medan 12 bln 12 bln 4.223.629.310,00 4.438.629.310,00 8.662.258.620 APBD APBD 12 Bulan 2.716.500.000 12 Bulan
1 05 03 01 01 01 01
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Pengiriman surat
menyurat
Pengiriman
surat
menyurat
Surat
Menyurat
Surat
Menyurat
Medan Medan 12 bln 12 bln 20.974.000,00 20.974.000,00 - APBD APBD 12 Bulan 25.000.000 sedang
berjalan
BPBD SU
1 05 03 01 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa
Komunikasi,
Sumber daya Air
dan Listrik
Tersedianya
Jasa
Komunikasi,
Sumber daya
Air dan Listrik
Sarana
Penunjang
Operasional
Kantor
BPBD
Sarana
Penunjang
Operasional
Kantor
BPBD
Medan Medan 12 bln 12 bln 483.268.000,00 598.268.000,00 115.000.000 APBD APBD 12 Bulan 475.000.000 sedang
berjalan
BPBD SU
1 05 03 01 01 01 03
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyelesaian
dan
penatausahaan
keuangan yang
baik
Penyelesaian
dan
penatausahaa
n keuangan
yang baik
Jasa
administrasi
keuangan
Jasa
administrasi
keuangan
Medan Medan 12 bln 12 bln 954.320.000,00 954.320.000,00 - APBD APBD 12 Bulan 275.000.000 sedang
berjalan
BPBD SU
1 05 03 01 01 01 12
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Terciptanya
kebersihan
perkantoran
Terciptanya
kebersihan
perkantoran
Jasa
kebersihan
kantor
Jasa
kebersihan
kantor
Medan Medan 12 bln 12 bln 439.563.290,00 439.563.290,00 - APBD APBD 12 Bulan 305.000.000 sedang
berjalan
BPBD SU
1 05 03 01 01 01 13
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat
tulis kantor
penunjang
operasional kerja
Tersedianya
alat tulis
kantor
penunjang
operasional
kerja
Alat Tulis
Kantor
Alat Tulis
Kantor
Medan Medan 12 bln 12 bln 155.869.650,00 155.869.650,00 - APBD APBD 12 Bulan 82.500.000 sedang
berjalan
BPBD SU
1 05 03 01 01 01 14
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya
barang cetakan
dan photocopy
penujang
operasional kerja
Tersedianya
barang
cetakan dan
photocopy
penujang
operasional
kerja
Barang
cetakan
dan
pengganda
an
Barang
cetakan
dan
pengganda
an
Medan Medan 12 bln 12 bln 94.338.900,00 94.338.900,00 - APBD APBD 12 Bulan 82.500.000 sedang
berjalan
BPBD SU
FORMAT I.H
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA UTARA
SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KODE
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju
Kelompok Sasaran LOKASI Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Rencana Tahun 2020
a/b/c 1/2/3
1
Page 1 of 10
Urusan/Bidang Urusan Jenis OPD
Pemerintahan Daerah Kegiatan
Penanggungj
awab
Dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Target Capai Pagu
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan an Kinerja Indikatif
Kelompok Sasaran LOKASI Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Rencana Tahun 2020
a/b/c 1/2/3
1
1 05 03 01 01 01 17
Penyediaan Makanan
Minuman
Tersedianya
kebutuhan
makanan dan
minuman
pegawai dan
tamu
Tersedianya
kebutuhan
makanan dan
minuman
pegawai dan
tamu
Makanan
dan
minuman
rapat/kegia
tan dan
tamu
Makanan
dan
minuman
rapat/kegia
tan dan
tamu
Medan Medan 12 bln 12 bln 360.776.020,00 360.776.020,00 - APBD APBD 12 bulan 71.500.000 sedang
berjalan
BPBD SU
1 05 03 01 01 01 20
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah
Terlaksananya
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah dan
Luar Negeri
Terlaksananya
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
dan Luar
Negeri
Koordinasi
dan
konsultasi
dengan
instansi
terkait
dalam
Koordinasi
dan
konsultasi
dengan
instansi
terkait
dalam
Keluar Sumut Keluar
Sumut
12 bln 12 bln 738.620.000,00 738.620.000,00 - APBD APBD 12 Bulan 500.000.000 sedang
berjalan
BPBD SU
1 05 03 01 01 01 22
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi dalam
daerah
Terlaksananya
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
dalam daerah
Koordinasi
dan
konsultasi
dengan
instansi
terkait
keluar
provsu
Koordinasi
dan
konsultasi
dengan
instansi
terkait
keluar
provsu
Sumut Sumut 12 bln 12 bln 499.754.000,00 599.754.000,00 100.000.000 APBD APBD 12 Bulan 500.000.000 sedang
berjalan
BPBD SU
1 05 03 01 01 01 23
Penyediaan jasa pengamanan Terciptanya
keamanan
kantor
Terciptanya
keamanan
kantor
Pengamana
n kantor
BPBD
Provsu
Pengamana
n kantor
BPBD
Provsu
Medan Medan 12 bln 12 bln 476.145.450,00 476.145.450,00 - APBD APBD 12 Bulan 400.000.000 sedang
berjalan
BPBD SU
1 05 03 01 01 02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Meningkatn
ya Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
12 bln 12 bln Medan Medan 12 bln 12 bln 4.265.269.650,00 4.265.269.650,00 - APBD APBD 12 Bulan 1.125.000.000 12 Bulan
1 05 03 01 01 02 10
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya
secara rutin
peralatan kantor
Terpeliharany
a secara rutin
peralatan
kantor
Peralatan
Gedung
kantor
Peralatan
Gedung
kantor
Medan Medan 12 bulan 12 bulan 680.178.400,00 680.178.400,00 - APBD APBD 12 bulan 375.000.000 sedang
berjalan
BPBD SU
1 05 03 01 01 02 11
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Terpeliharanya
Gedung Kantor
dengan baik
Terpeliharany
a Gedung
Kantor dengan
baik
Gedung
kantor
Gedung
kantor
Medan Medan 12 bulan 12 bulan 424.930.000,00 424.930.000,00 - APBD APBD 1 gedung 50.000.000 sedang
berjalan
BPBD SU
1 05 03 01 01 02 12
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya
secara
rutin/berkala
kenderaan dinas
Terpeliharany
a secara
rutin/berkala
kenderaan
dinas
Kenderaan
dinas/opera
sional
Kenderaan
dinas/opera
sional
Medan Medan 12 bln 12 bln 670.506.000,00 670.506.000,00 - APBD APBD 12 bulan 350.000.000 sedang
berjalan
BPBD SU
1 05 03 01 01 02 13
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terpeliharanya
secara
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
Terpeliharany
a secara
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
Perlengkap
an Gedung
Kantor
Perlengkap
an Gedung
Kantor
Medan Medan 100 Persen 100 Persen 88.975.000,00 88.975.000,00 - APBD APBD 12 bulan 350.000.000 sedang
berjalan
BPBD SU
Page 2 of 10
Urusan/Bidang Urusan Jenis OPD
Pemerintahan Daerah Kegiatan
Penanggungj
awab
Dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Target Capai Pagu
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan an Kinerja Indikatif
Aparatur Aparatur Medan Medan 85 stel 85 stel 81.000.000,00 81.000.000 - APBD APBD 70 PNS/2 stel 95.000.000 sedang
berjalan
BPBD SU
1 05 03 01 01 05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya
Kapasitas
Aparatur
Meningkatn
ya Kapasitas
Aparatur
12 bln 12 bln Sumut 12 bln 12 bln 1.111.708.000,00 591.208.000,00 (520.500.000) APBD APBD 12 Bulan 100.000.000 12 Bulan
1 05 03 01 01 05 07
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Terlaksananya
Diklat Internal
BPBD Provsu
Terlaksananya
Diklat Internal
BPBD Provsu
1 Keg 1 Keg Medan Medan Aparatur Aparatur 631.208.000,00 416.208.000,00 (215.000.000) APBD APBD Aparatur 100.000.000 sedang
berjalan
BPBD SU
1 05 03 01 01 05 08
Peningkatan Kapasitas SDM
Aparatur BPBD Provsu
Terlaksananya
Outbond
Terlaksananya
Outbond
85 ASN 85 ASN Medan Medan 85 ASN 85 ASN 275.000.000,00 175.000.000,00 (100.000.000) APBD APBD 85 Peserta 200.000.000 sedang
berjalan
BPBD SU
1 05 03 01 01 05 09
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Tersosialisasinya
Peraturan dan
perundang-
undangan
Tersosialisasin
ya Peraturan
dan
perundang-
undangan
1 Keg 1 Keg Medan Medan Aparatur Aparatur 205.500.000,00 0,00 (205.500.000) APBD APBD 75 Peserta 100.000.000 sedang
berjalan
BPBD SU
1 05 03 01 01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan
Meningkatnya
dan semakin
baiknya
Pelaporan
Keuangan dan
Capaian
Kinerja
Meningkatn
ya dan
semakin
baiknya
Pelaporan
Keuangan
dan Capaian
Kinerja
12 bln 12 bln Medan 12 bln 12 bln 1.843.626.095,00 1.831.626.095,00 - APBD APBD 12 Bulan 138.500.000 12 Bulan
1 05 03 01 01 06 03
Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Penyusunan dan
Konsultasi Dokumen
Perencanaan Mendukung
Program Kerja BPBD Provsub
tahun 2019
Terlaksananya
Fasilitasi dan
Koordinasi
Perencanaan
Tingkat OPD
Terlaksananya
Fasilitasi dan
Koordinasi
Perencanaan
Tingkat OPD
ASN BPBD ASN BPBD Medan Medan 1 Tahun 1 Tahun 512.881.820,00 512.881.820,00 - APBD APBD SPIP di
Internal
BPBDSU
45.000.000 sedang
berjalan
BPBD SU
Page 3 of 10
Urusan/Bidang Urusan Jenis OPD
Pemerintahan Daerah Kegiatan
Penanggungj
awab
Dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Target Capai Pagu
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan an Kinerja Indikatif
Dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Target Capai Pagu
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan an Kinerja Indikatif
Medan Medan 500 orang 500 orang 149.979.500,00 149.979.500,00 - APBD APBD
Page 5 of 10
Urusan/Bidang Urusan Jenis OPD
Pemerintahan Daerah Kegiatan
Penanggungj
awab
Dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Target Capai Pagu
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan an Kinerja Indikatif
Dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Target Capai Pagu
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan an Kinerja Indikatif
Sumut Sumut 12 bulan 12 bulan 1.494.832.000 1.494.832.000,00 - APBD APBD 12 bulan 850.000.000 sedang
berjalan
BPBD SU
Page 7 of 10
Urusan/Bidang Urusan Jenis OPD
Pemerintahan Daerah Kegiatan
Penanggungj
awab
Dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Target Capai Pagu
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan an Kinerja Indikatif
Dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Target Capai Pagu
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan an Kinerja Indikatif
Dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Target Capai Pagu
Program/Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan an Kinerja Indikatif