1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Kesehatan merupakan tanggung jawab bersama dari setiap individu, masyarakat, keluarga, swasta, maupun pemerintah. Pembangunan kesehatan sebuah wilayah akan mencapai keberhasilan ketika seluruh sektor berkontribusi berdasarkan fungsi dan peranannya masing-masing. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kemauan, kesadaran, dan kemampuan hidup sehat bagi seluruh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Setiap pribadi memiliki kewajiban turut serta dalam meningkatkan dan memelihara kesehatan baik perseorangan, keluarga, maupun masyarakat. Mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat tentu saja perlu dilakukan dengan beragam upaya, antara lain melalui pendekatan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif), dimana upaya-upaya tersebut hendaknya dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, (Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen, 2011). Disisi lain, penyediaan sarana kesehatan merupakan salah satu upaya yang juga penting dilakukan untuk membantu memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan di suatu wilayah. Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan kegiatan promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya, (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat). Pasal 9 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, menyebutkan 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian Puskesmas, di antaranya yaitu Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan; dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas; kondisi tertentu tersebut dapat ditetapkan
25
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalahetd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/82658/potongan/S1...upaya, antara lain melalui pendekatan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Kesehatan merupakan tanggung jawab bersama dari setiap individu,
masyarakat, keluarga, swasta, maupun pemerintah. Pembangunan kesehatan
sebuah wilayah akan mencapai keberhasilan ketika seluruh sektor berkontribusi
berdasarkan fungsi dan peranannya masing-masing. Pembangunan kesehatan
bertujuan untuk meningkatkan kemauan, kesadaran, dan kemampuan hidup sehat
bagi seluruh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Setiap pribadi memiliki kewajiban turut serta dalam meningkatkan dan memelihara
kesehatan baik perseorangan, keluarga, maupun masyarakat. Mewujudkan derajat
kesehatan yang optimal bagi masyarakat tentu saja perlu dilakukan dengan beragam
upaya, antara lain melalui pendekatan peningkatan kesehatan (promotif),
pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), serta pemulihan
kesehatan (rehabilitatif), dimana upaya-upaya tersebut hendaknya dilakukan secara
menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, (Profil Kesehatan Kabupaten
Kebumen, 2011). Disisi lain, penyediaan sarana kesehatan merupakan salah satu
upaya yang juga penting dilakukan untuk membantu memelihara dan meningkatkan
derajat kesehatan di suatu wilayah. Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat
merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan kegiatan promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya, (Peraturan Menteri
Kesehatan RI No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat).
Pasal 9 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat, menyebutkan 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi
dalam pendirian Puskesmas, di antaranya yaitu Puskesmas harus didirikan pada
setiap kecamatan; dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan
lebih dari 1 (satu) Puskesmas; kondisi tertentu tersebut dapat ditetapkan
2
berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan
aksesibilitas; serta pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi,
bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian, dan
laboratorium. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam hal ini menjadi satuan kerja
pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota; termasuk dalam
mengambil keputusan untuk pendirian Pusat Kesehatan Masyarakat atau
Puskesmas.
Menurut Daldjoeni (1998), lokasi merupakan posisi pasti dalam sebuah
ruang. Dalam geografi, lokasi memiliki dua makna yaitu lokasi absolut dan lokasi
relatif. Lokasi absolut didefinisikan sebagai lokasi di permukaan bumi yang
ditentukan oleh sistem koordinat garis bujur dan garis lintang. Sedangkan lokasi
relatif adalah lokasi suatu objek yang nilainya ditentukan oleh objek-objek lain
yang ada di sekelilingnya. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri
Kesehatan RI No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, lokasi pendirian Puskesmas
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Geografis;
2. Aksesibilas untuk jalur transportasi;
3. Kontur tanah;
4. Fasilitas parkir;
5. Fasilitas keamanan;
6. Ketersediaan utilitas publik;
7. Pengelolaan kesehatan lingkungan; dan
8. Kondisi lainnya.
Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas baru dalam penelitian ini
didefinisikan sebagai penambahan unit Puskesmas dalam satu wilayah kerja.
Penambahan unit Puskesmas didasarkan pada beberapa faktor, salah satunya
berdasarkan angka kunjungan pasien dalam suatu Puskesmas. BPJS Kesehatan
(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) yang mulai diberlakukan per
3
tanggal 1 Januari 2014 sebagai lembaga yang menyelenggarakan jaminan kesehatan
bagi seluruh masyarakat Indonesia dinilai sangat mempengaruhi peningkatan angka
kunjungan pasien Puskesmas; sehingga tidak sedikit Puskesmas yang kewalahan
menangani lonjakan pasien.
Dalam suatu tatanan otonomi daerah di bidang kesehatan, kualitas Sistem
Informasi Kesehatan di wilayah kabupaten/kota tentu sangat menentukan kualitas
Sistem Informasi Kesehatan di tingkat yang lebih tinggi (Regional/Nasional).
Sistem Informasi Kesehatan di dalam tingkat kabupaten nantinya akan memberikan
arah dalam penentuan kebijakan serta pengambilan keputusan di kabupaten
berdasarkan fakta yang ada (DSS/Decision Support System). Di bidang geografi,
khususnya dalam Sistem Informasi Geografi, penentuan lokasi baru untuk sarana
fasilitas pelayanan kesehatan berupa Puskesmas merupakan salah satu terapan yang
diharapkan dapat bermanfaat dalam membantu mengambil kebijakan secara efektif
dan efisien oleh para pengambil keputusan.
Sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kebumen
meliputi fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.
Fasilitas kesehatan di Kabupaten Kebumen terdiri atas tiga sarana, yaitu
Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana kesehatan yang bersumberdaya masyarakat
(Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen, 2012). Berikut ini merupakan daftar sarana
pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Kebumen:
Tabel 1.1 Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2012
No Sarana Kesehatan Jumlah
1. Rumah Sakit Umum 10
2. Rumah Sakit Khusus 3
3. Puskesmas Rawat Inap 10
4. Puskesmas Non Rawat Inap 25
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2012, Dinas Kesehatan
Kabupaten Kebumen, 2013.
4
Kabupaten Kebumen sebagai salah satu kabupaten yang potensial di Provinsi
Jawa Tengah, terus mengalami pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan
berkembangnya aktivitas masyarakat di berbagai bidang seperti pertanian,
perikanan, dan pariwisata. Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten yang
memiliki konsentrasi penduduk yang berbeda di setiap kecamatan. Hal tersebut
tentu mempengaruhi persebaran beberapa fasilitas penunjang aktivitas kehidupan
masyarakat, dalam hal ini fasilitas kesehatan. Di tingkat kabupaten, fasilitas
kesehatan yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat salah satunya ialah
Puskesmas. Sejauh ini di Kabupaten Kebumen belum dapat diketahui secara spasial
mengenai persebaran fasilitas kesehatan, khususnya Puskesmas. Contohnya di
dalam peta Rupabumi Indonesia, data fasilitas kesehatan hanya diklasifikasikan
menjadi rumah sakit saja dengan simbol objek berupa tanda plus (+). Sedangkan
fasilitas kesehatan yang lain seperti Puskesmas, atau klinik tidak ditampilkan dalam
simbol yang berbeda. Tentu saja hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa aspek
kartografis, salah satunya generalisasi. Maka dari itulah, untuk peta tematik yang
khusus mengkaji distribusi Puskesmas perlu memperhatikan mengenai klasifikasi
simbol objek tersebut.
Ketersediaan peta yang menyajikan informasi fasilitas kesehatan sejauh ini
pun dirasa belum begitu maksimal baik dari segi penyajiannya maupun dari
informasi data yang disajikan. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya peta
tematik mengenai Puskesmas yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Kebumen dan baru sebatas data tabular mengenai lokasi Puskesmas yang ada di
wilayah tersebut. Informasi mengenai sebaran lokasi Puskesmas di Kabupaten
Kebumen sejauh ini baru bisa diperoleh melalui peta Rupabumi Indonesia (RBI).
Seperti yang diketahui, sejak tahun 1995 hingga saat ini belum ada pembaharuan
atau updating peta Rupabumi Indonesia secara resmi dari Badan Informasi
Geospasial (BIG). Karena hal tersebut, baik data Puskesmas, maupun objek lain
yang terdapat pada peta tersebut tentunya mengalami banyak perubahan dalam
kurun waktu 19 tahun terakhir.
5
Dengan semakin berkembangnya aktivitas masyarakat, terlebih adanya
fenomena BPJS yang mempengaruhi angka kunjungan pasien di Puskesmas
khususnya di Kabupaten Kebumen, maka kebutuhan sarana Puskesmas tentunya
semakin meningkat pula. Oleh karena itu perlu adanya analisa dan rekomendasi
penentuan lokasi Puskesmas baru di Kabupaten Kebumen. Menentukan atau
memberikan rekomendasi mengenai lokasi Puskesmas baru tentunya melalui
banyak pertimbangan. Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam menentukan lokasi
Puskesmas yang baru di Kabupaten Kebumen di antaranya: jumlah penduduk, lebar
jalan, jarak antara Puskesmas dengan Permukiman, jarak antar-Puskesmas, dan
penggunaan lahan.
Seperti yang telah disebutkan di awal, dalam rangka pemenuhan kebutuhan
masyarakat akan sarana Puskesmas; maka diperlukan sebuah analisis atau
perencanaan lokasi Puskesmas baru yang disesuaikan dengan kriteria yang
diperhatikan. Sistem Informasi Geografis atau SIG merupakan sebuah sistem yang
mampu menyajikan pola persebaran Puskesmas untuk dapat diketahui dan
dianalisa. Penggunaan ilmu Kartografi dan SIG saat ini telah berkembang dan dapat
dimanfaatkan untuk berbagai hal, tidak terkecuali dalam hal pemetaan, pemodelan
spasial, serta pengambilan keputusan (DSS/Decision Support System) untuk
menentukan lokasi baru suatu objek, dalam hal ini Puskesmas di Kabupaten
Kebumen. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan
lokasi baru suatu objek dalam sistem pengambilan keputusan, salah satunya dengan
metode Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP lebih sering digunakan sebagai
metode pemecahan masalah dibandingkan dengan metode yang lain karena alasan-
alasan sebagai berikut:
1. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yang dipilih, sampai
pada subkriteria yang paling dalam.
2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi
berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.
6
3. Memperhitungkan daya tahan output atau hasil akhir analisis sensitivitas
pengambilan keputusan.
1.2. Perumusan Masalah
Kabupaten Kebumen sebagai salah satu kabupaten yang potensial di Provinsi
Jawa Tengah, terus mengalami pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan
berkembangnya aktivitas masyarakat di berbagai bidang seperti pertanian,
perikanan, dan pariwisata. Perkembangan aktivitas masyarakat tersebut tentu harus
diimbangi dengan penyediaan sarana atau fasilitas pelayanan yang memadai,
khususnya dalam hal ini sarana kesehatan. Oleh karena itu, beberapa permasalahan
yang mungkin muncul adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya informasi mengenai sebaran lokasi sarana kesehatan, khususnya
puskesmas yang ada di Kabupaten Kebumen secara spasial.
2. Ketersediaan peta tematik yang menyajikan data sarana kesehatan puskesmas
untuk wilayah kajian belum tercukupi secara optimal (data yang ada baru
tersedia dalam bentuk tabular) dan pembaharuan atau updating peta belum
sampai mendetil ke wilayah regional khususnya di wilayah yang akan dikaji.
Penentuan lokasi baru puskesmas dilakukan dengan maksud untuk
memberikan masukan kepada pengambil keputusan dalam upaya meningkatkan
derajat kesehatan di wilayah Kabupaten Kebumen. Sehubungan dengan
permasalahan di atas, maka muncul dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimanakah sebaran puskesmas di Kabupaten Kebumen saat ini?
2. Apakah metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dapat memberikan
penentuan lokasi puskesmas baru dengan sebaran yang merata?
Permasalahan tersebut di atas dapat dijawab dengan melakukan penelitian yang
berjudul:
Penentuan Lokasi Puskesmas Baru Menggunakan Analitycal Hierarchy
Process Studi Kasus Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
7
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah:
1. Menyusun Peta Sebaran Puskesmas di Kabupaten Kebumen saat ini (tahun
2014).
2. Melakukan analisis untuk menentukan lokasi Puskesmas baru di Kabupaten
Kebumen menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).
1.4. Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Peta sebaran fasilitas kesehatan yang dihasilkan diharapkan dapat memberi
gambaran, masukan dan manfaat untuk kajian selanjutnya yang berkaitan
dengan fasilitas kesehatan khususnya yang berkaitan dengan Puskesmas di
Kabupaten Kebumen.
2. Dapat memberikan gambaran mengenai daerah atau lokasi yang perlu
dilakukan upaya perbaikan sarana kesehatan.
1.5. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian
pertama telaah kepustakaan dan bagian kedua mengenai penelitian sebelumnya
yang akan dijabarkan sebagai berikut.
1.5.1. Telaah Kepustakaan
- Sistem Informasi Geografi
Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu sistem berbasis komputer
yang mampu menangani data bereferensi geografi yaitu data masukan atau input
data, manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan kembali), manipulasi dan
analisis data, serta keluaran sebagai hasil akhir (output). Hasil akhir (output) dapat
dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan
8
dengan geografi (Aronoff, 1989 dalam Sutanto 1986). SIG juga merupakan sistem
berbasis komputer yang digunakan untuk memasukan, menyimpan, mengelola,
menganalisis dan mengaktifkan kembali data yang mempunyai referensi keruangan
untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan
(Burrough, 1986).
Secara umum, SIG dapat diartikan sebagai suatu komponen yang terdiri atas
perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), data geografis serta
sumberdaya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukan,