BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BKD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019. 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2019. Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah dimuat dalam Paragraf 1 Pasal 125 Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah antara lain : 1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan renja perangkat daerah; 2. Orientasi mengenai renja perangkat daerah; 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan renja perangkat daerah; dan 4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
44
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang · 2018-07-23 · BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangRencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaanSatuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunanSatuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BKD mempunyai arti yang strategis dalam mendukungpenyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa halsebagai berikut :1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan
program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPASdan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja danAnggaran (RKA) tahun 2019.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatanInstansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam RencanaKinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2019.
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraanprogram pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunanhingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannyasebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana KerjaPemerintah Daerah. Tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah dimuat dalam Paragraf 1Pasal 125 Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah antara lain :1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan renja
perangkat daerah;2. Orientasi mengenai renja perangkat daerah;3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan renja perangkat daerah; dan4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
1.2Landasa Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten MinahasaTenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005- 2025;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan danPenerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor59 Tahun 2007 dan terakhir dirubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiSulawesi Utara Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033 (Lembaran DaerahKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 Nomor 71);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah KabupatenMinahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara nomor 9 Tahun 2014tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (LembaranDaerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 96);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa TenggaraTahun 2016 Nomor 98);
21. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Tipe A Kabupaten MinahasaTenggara.
1.3Maksud dan TujuanMaksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi
pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017, dan perencanaan program/kegiatan yang akandilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Keuangan Daerah KabupatenMinahasa Tenggara tahun 2017.
Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkanprogram/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran danPrioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2017.
1.4. Sistematika PenulisanSistematika Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019,
meliputi :- BAB I PENDAHULUAN- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU- BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN- BAB IV PENUTUP
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU
3.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPDEvaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD) dan
Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan KeuanganDaerah Tahun 2017 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah :
Tabel 3.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016
Berdasarkan Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara yang tertuangdalam RPJMD adalah “Minahasa Tenggara yang Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian”.
Penjelasan atas Visi : Berdaulat adalah : Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang bebas dari segala
macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa dan makmur. Berdikari adalah : Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang sejahtera, sehat
dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di segala bidang. Berkepribadian adalah : Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang mempunyai
budaya moderen dan agamis serta berkepribadian/ jati diri yang dinamis, kreatif,inovatif, disiplin, berdaya tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.
Untuk mencapai Visi diatas, telah dirumuskan 5 Misi yang juga disebut sebagai 5 sukses yaitu :1. Mewujudkan kepemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, Demokratis,
Profesional, melayani, rukun dan damai.Misi pertama ini disebut sebagai “Sukses Pemerintahan”
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin Berkualitas, sertamemberdayakan masyarakat.Misi kedua ini disebut sebagai “Sukses Pemberdayaan Masyarakat”
3. Mewujudkan perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa), danpariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif.Misi ketiga ini disebut sebagai “Sukses Perekonomian Daerah”
4. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, Meningkatkan aksesibilitastransportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunanhingga ke perkampungan dan pesisir.Misi keempat ini disebut sebagai “Sukses Pembangunan”
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resikobencana.Misi kelima ini disebut “Sukses Lingkungan Hidup”
Mengacu pada Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggaralebih terarah pada Misi “Mewujudkan kepemerintahan yang menjunjung supremasi hukum,Demokratis, Profesional, melayani, rukun dan damai. (Sukses Pemerintahan). Badan KeuanganDaerah merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut :
Visi Badan Keuangan Daerah adalah ”TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGANYANG AKUNTABEL, TRANSPARAN DAN MANDIRI”.
Misi yang dirumuskan untuk mencapai Visi Badan Keuangan Daerah KabupatenMinahasa Tenggara adalah:1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang efisien, efektif dan
Transparan sesuai ketentuan yang berlaku;2. Meningkatkan kualitas laporan keuangan;3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang handal dan berintegritas.
Tujuan dan SasaranTujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang ditetapkan sebagai hasil akhir dalamjangka waktu lima tahun melalui langkah – langkah yang berisikan program indikatif sesuaidengan target dan sasaran yang terukur. Kondisi yang ingin dicapai tersebutdiimplementasikan dalam Tujuan sebagai berikut : Tujuan Pertama
Menciptakan tertib administrasi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan barangmilik daerah.Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah
Tujuan keduaAdanya peningkatan kualitas pelaporan keuanganSasaran yang ingin dicapai adalah: Terwujud penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas
Tujuan ketigaAdanya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal danberintegritas.Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah : Meningkatnya pengetahuan aparat pengelola keuangan dan barang milik daerah
Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017Dalam rangka keberhasilan program telah ditetapkan beberapa strategi kebijakan yang
dijabarkan dalam bentuk kegiatan. Rencana kerja tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel(terlampir).
BAB IV. PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Tahun 2017 ini merupakanrencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten MinahasaTenggara 2014 – 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target danSasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017.
Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai bahandalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber darianggaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerjatahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tahun 2017, makapenetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansidiharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesameSKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara maupun dengan SKPD yangmembidangi fungsi lain.
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
MECKY R.T. TUMIMOMOR, SE, M.SiNIP. 196603281994031005
LokasiTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
SumberDana
Target CapaianKinerja
KebutuhanDana / Pagu
Indikatif
3 4 5 6 7 8 9 10
`
Penyediaan KebutuhanAdministrasi Umum
Tersedianya KebutuhanAdministrasi Umum
Kantor BPKBMD 12 Bulan 1,605,600,000 DAU 12 Bulan 1,766,160,265
Meningkatnya kualitaspelayanan
Meningkatnya PelayananAdministrasi Perkantoran
Terpenuhinya/TertatanyaPelayanan AdministrasiPerkantoran sesuai Ketentuan
Penyediaan KebutuhanAdministrasi Keuangan
Tersedianya KebutuhanAdministrasi Keuangan
Kantor BPKBMD 12 Bulan 431,120,000 DAU 12 Bulan 474,232,000
Meningkatnya kualitaspelayanan
Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran
Pelayanan prima
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
TabelRumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018Kabupaten Minahasa Tenggara
Jumlah dokumen RancanganPeraturan Bupati tentangPenjabaran APBD
Kantor BPKBMD 1 dokumen 85,000,000 DAU 1 dokumen 93,500,000
Pelaksanaan Anggaran TepatWaktu
Program Peningkatandan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
LokasiTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
SumberDana
Target CapaianKinerja
KebutuhanDana / Pagu
Indikatif
3 4 5 6 7 8 9 10
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
1 2 Terlaksananya Program dankegiatan SKPD secaraberkualitas, tepat waktu dandapatdipertanggungjawabkandengan baik.
Pembangunan di Kab.Minahasa Tenggara berjalanbaik, sesuai prosedur danperundangan yang berlaku.
Penyusunan RancanganPeraturan Daerahtentang Perubahan APBD
Jumlah Buku RancanganPeraturan Daerah tentangPerubahan APBD dan NotaKeuangan
Kantor BPKBMD 1 dokumen 96,000,000 DAU 1 dokumen 105,600,000
Tersedianya buku PeraturanDaerah tentang PerubahanAPBD
Terlaksananya Program dankegiatan SKPD secaraberkualitas, tepat waktu dandapatdipertanggungjawabkandengan baik.
Program pembangunanberjalan baik dan setiapperubahan program/kegiatanmemiliki dasar hukum yangjelas untuk mendukung visidan misi Kepala Daerah demitercapainya masyarakatMinahasa Tenggara yangsejahtera
Jumlah dokumen RancanganPeraturan Bupati tentangPenjabaran Perubahan APBD
Kantor BPKBMD 1 dokumen 66,200,000 DAU 1 dokumen 72,820,000
Tersedianya Buku PeraturanBupati tentang PenjabaranPerubahan APBD
LokasiTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
SumberDana
Target CapaianKinerja
KebutuhanDana / Pagu
Indikatif
3 4 5 6 7 8 9 10
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
1 2 Peraturan Bupati tentangPenjabaran Perubahanmengakomodir semuaperubahan anggaran SKPDyang sesuai dengan aturanyang berlaku
Pembangunan di Kab.Minahasa Tenggara berjalanbaik, sesuai prosedur danperundangan yang berlaku.
Penyusunan PeraturanDaerah tentang APBD
Jumlah dokumen PeraturanDaerah tentang APBD
Kantor BPKBMD 1 dokumen 120,990,000 DAU 1 dokumen 133,089,000
Pelaksanaan Anggaran TepatWaktu Terlaksananya Program dankegiatan SKPD secaraberkualitas, tepat waktu dandapatdipertanggungjawabkandengan baik. Pembangunan di Kab.Minahasa Tenggara berjalanbaik, sesuai prosedur danperundangan yang berlaku.
Penyusunan PeraturanKDH Tentang PenjabaranAPBD
Jumlah dokumen PeraturanBupati tentang PenjabaranAPBD
Kantor BPKBMD 1 dokumen 89,750,000 DAU 1 dokumen 98,725,000
Pelaksanaan Anggaran TepatWaktu Terlaksananya Program dankegiatan SKPD secaraberkualitas, tepat waktu dandapatdipertanggungjawabkandengan baik. Pembangunan di Kab.Minahasa Tenggara berjalanbaik, sesuai prosedur danperundangan yang berlaku.
LokasiTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
SumberDana
Target CapaianKinerja
KebutuhanDana / Pagu
Indikatif
3 4 5 6 7 8 9 10
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
1 2
Penyusunan PeraturanDaerah tentangPerubahan APBD
Buku Peraturan Daerahtentang Perubahan APBD danNota Keuangan
Kantor BPKBMD 1 dokumen 102,800,000 DAU 1 dokumen 113,080,000
Tersedianya buku PeraturanDaerah tentang PerubahanAPBD Terlaksananya Program dankegiatan SKPD secaraberkualitas, tepat waktu dandapatdipertanggungjawabkandengan baik. Program pembangunanberjalan baik dan setiapperubahan program/kegiatanmemiliki dasar hukum yangjelas untuk mendukung visidan misi Kepala Daerah demitercapainya masyarakatMinahasa Tenggara yangsejahtera
Penyusunan PeraturanKDH Tentang PenjabaranPerubahan APBD
Buku Peraturan Bupatitentang PenjabaranPerubahan APBD
Ratahan 1 dokumen 58,850,000 DAU 1 dokumen 64,735,000
Tersedianya Buku PeraturanBupati tentang PenjabaranPerubahan APBD
Peraturan Bupati tentangPenjabaran Perubahanmengakomodir semuaperubahan anggaran SKPDyang sesuai dengan aturanyang berlaku
Pembangunan di Kab.Minahasa Tenggara berjalanbaik, sesuai prosedur danperundangan yang berlaku.
LokasiTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
SumberDana
Target CapaianKinerja
KebutuhanDana / Pagu
Indikatif
3 4 5 6 7 8 9 10
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
1 2
Sosialisasi Paket Regulasitentang PengelolaanKeuangan Daerah
Jumlah kegiatan sosialisasipaket regulasi tentangpengelolaan keuangan daerah
Kantor BPKBMD 2 Kegiatan 45,500,000 DAU 1 Kegiatan 50,050,000
Meningkatkan pemahamantentang cara pengelolaankeuangan daerah yang sesuaiaturan Pembangunan di Kab.Minahasa Tenggara berjalanbaik, sesuai prosedur danperundangan yang berlaku.
Aparat yang mengikutibimbingan teknis implementasipaket regulasi tentangpengelolaan keuangan daerah
Ratahan/Manado 100 Orang 178,500,000 DAU 100 Orang 196,350,000
Aparat yang memahamiaturan dalam mengelolakeuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahberjalan baik, sesuai prosedurdan perundangan yangberlaku.
Penyusunan PergeseranAnggaran
Jumlah dokumen PeraturanBupati tentang PergeseranAPBD
Kantor BPKBMD 1 dokumen 66,150,000 DAU 1 dokumen 72,765,000
Tersedianya Buku Perbuptentang pergeseran APBD Perbup Pergeseran APBDuntuk mengakomodir akanadanya pergeseran anggarantiap SKPD yang akanditampung dalam PerdaPerubahan APBD Pergeseran Anggaran tiapSKPD sesuai dengan aturanyang berlaku sehinggapengelolaan keuanganberjalan baik
LokasiTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
SumberDana
Target CapaianKinerja
KebutuhanDana / Pagu
Indikatif
3 4 5 6 7 8 9 10
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
1 2 Penyusunan StandarBiaya Umum, standarperjalanan dinas dan suratedaran untuk penyusunanAPBD
Jumlah dokumen penyusunanStandar Biaya Umum, standarperjalanan dinas, surat edaranuntuk penyusunan APBD
Kantor BPKBMD 3 dokumen 64,000,000 DAU 1 dokumen 70,400,000
Tersedianya Perbup tentangstandar Biaya Umum Perbup Standar Biaya Umumuntuk menentukan standarbiaya yang diakui Pelaporan tiap SKPD sesuaidengan aturan yang berlakusehingga pengelolaankeuangan berjalan baik
Penyusunan StandarBiaya Umum, standarperjalanan dinas dan suratedaran untuk penyusunanperubahan APBD
Jumlah dokumen penyusunanStandar Biaya Umum, standarperjalanan dinas, surat edaranuntuk penyusunan perubahanAPBD
Kantor BPKBMD 3 Dokumen 17,500,000 DAU 3 Dokumen 19,250,000
Jumlah dokumen yang ditelitidalam pelaksanaanpembayaran
Kantor BPKBMD 10.000 dokumen 150,000,000 DAU 12 bulan 165,000,000
Program PeningkatanPenatausahaanKeuangan Daerah
LokasiTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
SumberDana
Target CapaianKinerja
KebutuhanDana / Pagu
Indikatif
3 4 5 6 7 8 9 10
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
1 2 Dokumen pelaksanaanpembayaran yang lengkap Meningkatkan pelayananpembayaran yang sesuaiaturan sistem penatausahaankeuangan daerah yang baik
Pengelolaan DanaTransfer dan PendapatanLainnya
Jumlah Dana Transfer danPendapatan Lainnya yangditerima
Kantor BPKBMD 550,000,000,000 134,000,000 DAU 550,000,000,000 147,400,000
Tersedianya laporan danatransfer dan pendapatanlainnya Penerimaan dana transferpusat dan propinsi sertapendapatan lainnya dapatdikelola dengan baik danbenar
sistem penatausahaankeuangan daerah yang baik
Pengelolaan Kas NonAnggaran
Prosentase terlaksananyapengelolaan kas non anggaran
Kantor BPKBMD 85% 109,000,000 DAU 85% 119,900,000
Tersedianya laporan kas nonanggaran Pembayaran hutang pajaktepat waktu
sistem penatausahaankeuangan daerah yang baik
Pengendalianpelaksanaan Anggaran
Prosentase terkendalinyapelaksanaan anggaran
Kantor BPKBMD 85% 284,842,000 DAU 90% 313,326,200
Meningkatnya sistimpengendalian terhadapanggaran Terciptanya pengendalianintern yang baik
LKPJ dapat selesai tepatwaktu dan APBDP cepatterlaksana. Rangkaian PelaksanaanPengelolaan Keuanganberjalan dengan baik danselesai tepat waktu
Penyaluran, Monitoring,Evaluasi dan PelaporanBelanja Bantuan Sosial
Prosentase terlaksananyaPenyaluran, Monitoring,Evaluasi dan PelaporanBelanja Bantuan Sosial
MinahasaTenggara/Manad
o100% 50,000,000 DAU 100% 55,000,000
Tersedianya laporanpenyaluran belanja bantuansosial Penyaluran belanja bantuansosial dapat di monitoring dandievaluasi Bantuan sosial yang disalurkantepat sasaran
LokasiTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
SumberDana
Target CapaianKinerja
KebutuhanDana / Pagu
Indikatif
3 4 5 6 7 8 9 10
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
1 2
Rekonsiliasi LaporanKeuangan Utang PFK
Jumlah laporan keuanganutang PFK yang telahdirekonsiliasi
Kantor BPKBMD 1 Laporan 60,000,000 DAU 1 Laporan 66,000,000
Terlaksananya laporankeuangan utang PFK
Kesalahan laporan keuanganPFK dapat dideteksi
Memudahkan penyajian LKPD
Sosialisasi, BimbinganTeknis dan PelatihanAkuntansi Berbasis Akrual
Jumlah orang yang mengikutikegiatan sosialisasi , BIMTEKdan pelatihan akuntansi berbasisakrual
Manado 129 Orang 263,000,000 DAU 150 Orang 289,300,010
SKPD dapat mengetahuisistem akuntansi berbasisakrual SKPD dapat memahamisistem akuntansi berbasisakrual
Tersajinya laporan keuanganberbasis akrual
Penyusunan PeraturanBupati tentang SistemAkuntansi KeuanganDaerah