BAB I PENDAHULUANinspektorat.pontianakkota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/LAKIP... · B. Issu Strategis INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK ... kebijakan organisasi serta kode etik profesi,

Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016

1

A. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK

Sebagai salah satu unit kerja eselon II dilingkungan Pemerintah Kota

Pontianak, Inspektorat Kota Pontianak memiliki ciri khas tersendiri

dibandingkan dengan unit kerja eselon II lainnya, yaitu Inspektorat

merupakan unsur pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada

dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Daerah.

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak sebagaimana

telah diiubah beberapa kali, terakhir terakhir dengan Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat

Daerah Kota Pontianak. Inspektorat Kota Pontianak mempunyai tugas :

“Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan di Daerah”

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Inspektorat Kota Pontianak

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang pengawasan.

b. Penyusunan dan perumusan rencana dan program kerja di bidang

pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

c. Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang

pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

d. Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang pemeriksaan,

pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta

pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

e. Pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan

pelaksanaan tugas dibidang pengawasan penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah dan

f. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah yang diberikan oleh Walikota

BAB I

PENDAHULUAN


2

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2012

tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Inspektorat Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 53

Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Pontianak.

Susunan organisasi Inspektorat Kota Pontianak terdiri dari :

a. Inspektur;

b. Sekretaris;

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

c. Inspektur Pembantu Wilayah I;

d. Inspektur Pembantu Wilayah II;

e. Inspektur Pembantu Wilayah III;

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;

g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Pontianak sebagai berikut:


3

B. Issu Strategis INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK

Keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Pontianak mencapai visi,

misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sangat

dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik eksternal maupun internal.

Lingkungan strategis eksternal dapat diidentifikasi berupa:

1. Komitmen Pemerintah untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang

baik, bersih dan bertanggung jawab (good and clean governance)

Komitmen Kepala Daerah untuk terus dan tetap mempertahankan opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah yang

telah dicapai selama 5 tahun berturut-turut, untuk terus meningkatkan

nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, untuk terus meningkatkan

maturitas SPIP, meningkatkan Standar Pelayanan Minimal,

pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Peningkatan Sumber

Daya Aparatur yang bebas dari KKN, Kolusi dan Nepotisme. Inspektorat

Kota Pontianak sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak tentu tidak lepas dari kewajiban

untuk mengawal kebijakan Kepala Daerah tersebut dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.

2. Birokrasi yang dituntut semakin profesional dalam melayani publik

Pada era reformasi sekarang ini, masyarakat menjadi semakin kritis dan

menginginkan adanya pelayanan prima yang transparan dalam setiap

kegiatan birokrasi. Hal ini mengharuskan para birokrat dipemerintahan

untuk bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan yang

sebaik-baiknya untuk masyarakat.

3. Nilai-nilai etis/kepantasan dan moral

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan, Inspektorat dituntut untuk tetap

mengedepankan nilai-nilai etis/kepantasan dan moral, sehingga dapat

mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kepada Tuhan Yang Maha

Esa dan tidak menyimpang dari nilai-nilai etis/kepantasan yang ada

dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai etis yang dikembangkan

Inspektorat adalah:


4

a. Profesional

Profesional artinya berwawasan luas,kompeten, memiliki etos

kerja yang tinggi dan menjunjung tinggi etika profesi.

b. Integritas

Integritas berarti bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan

kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam

keadaan yang sangat sulit untuk melakukannya.

c. Independen

Indenpenden berarti teguh memegang prinsip sesuai aturan dan

tidak terpengaruh oleh pihak lain, bebas dari beberapa

kepentingan yang bersinggungan dalam pelaksanaan tugas.

d. Responsif

Responsif artinya tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi

Pemerintah Daerah dan segera memberikan respon/masukan

kepada pengambil kebijakan. Dalam konteks ini Inspektorat tidak

harus menunggu penugasan dari Kepala Daerah tetapi Inspektorat

dapat segera menentukan langkah-langkah pengawasan yang

efektif secara mandiri untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan

kebijakan Kepala Daerah dan segera mengusulkan titik-titik

prioritas pengawasan yang akan dilakukan untuk suksesnya

kebijakan tersebut.

Lingkungan strategis internal berupa:

1. Dukungan dan komitmen penuh dari Pimpinan Inspektorat;

2. Tugas dan fungsi yang jelas;

3. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai;

4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;

5. Pedoman-pedoman pelaksanaan tugas yang jelas dan terstruktur

C. PERMASALAHAN UTAMA

Beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kota Pontianak dalam

melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan antara lain yaitu:

a. Bahwa fungsi Inspektorat tidak lagi menjadi watchdog tetapi juga

sebagai penjamin mutu (quality assurance).


5

b. Mempertahankan dan meningkatkan opini Hasil Pemeriksaan BPK-RI

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

c. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pemerintah Kota Pontianak.

d. Adanya kualitas temuan kurang memadai dan penyerapan anggaran

yang belum optimal.

Faktor penyebab permasalahan diatas adalah:

a. Adanya perubahan paradigma mendasar dalam pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perkembangan saat ini,

sebagaimana kebijakan pengawasan yang dikeluarkan oleh Inspektur

Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap kompleksitas dan

cakupan kerja pemerintah daerah, yaitu untuk mendorong kepatuhan

dan konsistensi implementasi aturan, serta meningkatkan upaya

pengendalian dan manajemen resiko. Peran APIP akan dikatakan

maksimal apabila Sistem Pengendalian Internal (SPI) tersedia dengan

baik, tujuan SPI dapat tercapai melalui quality assurance, serta

efektivitas manjemen resiko melalui peran konsultasi.

b. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari opini

Laporan Keuangan yang diberikan oleh Auditor Eksternal (BPK-RI).

Semakin baik opini yang diberikan BPK-RI menandakan kinerja suatu

instansi semakin akuntabel. Selain itu akuntabilitas kinerja dalam

penilaian SAKIP sesuatu hal yang patut diperhitungkan , karena didalam

SAKIP tersebut juga menggambarkan potensi dan realisasi keuangan

serta pencapaian outcome maupun output dari setiap SKPD

(Pemerintah Kota Pontianak). Hal ini merupakan suatu hal yang harus

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (public) sebagai

stakeholder.

c. Taraf pengetahuan yang dimiliki oleh auditor berbeda-beda sehingga

temuan yang dihasilkan merupan temuan yang berulangkali dan

dianggap sebagai rutinitas. Terkait penyerapan anggaran yang belum

optimal disebabkan oleh karena dalam perencanaan penganggaran

kegiatan masih relatif terlalu besar dibandingkan rencana realisasi.


6

Dari aspek kajian identifikasi permasalahan yang dilakukan terhadap kinerja

Inspektorat terdapat perubahan paradigma dari aparat pengawas yang

menjadi wactch dog sekarang berfungsi menjadi quality assurance.

Quality Assurance berfungsi memberikan keyakinan yang memadai atas

pelaksanaan tugas dan fungsi suatu kegiatan yang dilakukan. Standar yang

digunakan untuk menjalankan fungsi quality assurance dalam melaksanakan

tugas pengawasan/pemeriksaan adalah penerapan Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah (SPIP) dan Standar Audit Pemerintah maupun Standar

Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Perlu penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan untuk menjalankan

fungsi quality assurance. Disamping itu perlu menerapkan audit berbasis

resiko (risk bassed audit).

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun

2015, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menginformasikan Gambaran Umum Inspektorat Kota Pontianak,

Permasalahan Utama (Strategic Issued) Inspektorat Kota Pontianak dan

Sistematika Pelaporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak

Menyajikan capaian kinerja Inspektorat Kota Pontianak untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran

kinerja Inspektorat Kota Pontianak. Untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai

berikut :

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;


7

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi;

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

(jika ada);

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah

dilakukan;

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan

untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Kota Pontianak sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Inspektorat Kota Pontianak

untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1) Perjanjian Kinerja

2) Lain-lain yang dianggap perlu


8

erencanaan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak dimulai dari

Perencanaan Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak Tahun

2015-2019, Perencanaan Kinerja Tahunan Inspektorat Kota Pontianak

2016 dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016.

Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, merupakan

tahun kedua dari periode Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2015-2019.

1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan, serta

penentuan strategi/cara pencapaian tujuan (kebijakan, program, dan

kegiatan). Perumusan Renstra Inspektorat mencakup visi, misi, tujuan, serta

cara pencapaian tujuan, yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Visi Inspektorat Kota Pontianak:

“Terwujudnya Pengawasan Yang Profesional Dan Berfungsi Optimal”

Pernyataan visi tersebut di atas mengandung tiga kata kunci yaitu :

1. Pengawasan, yang dimaksud dengan pengawasan menurut

Permendagri nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Permendagri

Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Proses kegiatan yang

ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara

efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-

undangan.

2. Profesional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur yang

memiliki integritas, kompetensi dan kemampuan yang didukung dengan

pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya. Dengan terwujudnya pengawasan yang profesional

diharapkan terselenggaranya pemerintahan yang baik dalam

memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, meningkatkan

pendapatan daerah dan mencegah terjadinya kebocoran dan

penyimpangan yang berpotensi dapat merugikan keuangan

negara/daerah dan penyalahgunaan wewenang sedini mungkin.

PD dDD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA


9

3. Berfungsi Optimal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat

pengawas pemerintah dan auditor diharapkan dapat berfungsi optimal

dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan,

partisipatif dan adil dalam menegakkan hukum dan ketentuan yang

berlaku.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 yang telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terakhir dengan

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Inspektorat

Kota Pontianak belum berfungsi secara optimal, karena selama ini

peran pengawasan di Kota Pontianak dilakukan bersama-sama dengan

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) lainnya dan Aparat

Pengawasan Eksternal (BPK-RI) yang silih berganti melakukan

pemeriksaan terhadap obrik yang ada di lingkungan Pemerintah Kota

Pontianak.

Namun adanya Lembaga Pemeriksaan Intern lainnya yang semula

diharapkan mampu membantu dan mendorong pengawasan intern

dalam mendeteksi dan mengantisipasi berbagai bentuk penyimpangan

ternyata tidak atau kurang bisa menghentikan penyimpangan tersebut.

Dengan berlakunya Otonomi Daerah dan keadaan yang penuh

tantangan serta banyaknya hal yang berkaitan dengan ketidakpastian

akibat perubahan-perubahan yang sering terjadi, diharapkan Inspektorat

Kota Pontianak dapat melakukan perubahan secara terencana. Intinya

Inspektorat Kota Pontianak sebagai Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah dan perpanjangan tangan Walikota harus menuju Paradigma

baru yaitu menjadi suatu lembaga yang lebih berperan aktif dan

antisipatif dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya dapat menyalahkan

namun dapat memberikan jalan keluar (way out) dalam rangka

membantu keberhasilan pelaksanaan seluruh tugas-tugas Pemerintahan

b. Misi Inspektorat Kota Pontianak

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dan

diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai

dengan visi yang telah ditetapkan. Maka misi Inspektorat Kota Pontianak

adalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pengawasan Yang

Berkualitas


10

2. Mendorong Terselenggaranya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

(Good and Clean Governance) dan Peningkatan Pelayanan Publik.

c. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu,

umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan

strategis ini maka Inspektorat Kota Pontianak dapat secara tepat

mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan

misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang

dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan

untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat

tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah

ditetapkan.

Adapun tujuan strategis Inspektorat Kota Pontianak yaitu :

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Pengawasan

Intern Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota

Pontianak”

2. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan dan perjanjian kinerja tahun 2015 merupakan salah satu bentuk

implementasi Renstra dalam perencanaan tahunan Inspektorat Kota

Pontianak.

a. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja tahun 2016 diperlukan untuk memberikan fokus pada

penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap

sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam

sejumlah program. Di dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan

yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun

bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam

lingkup Inspektorat Kota Pontianak yang merupakan unit kerja eselon II di

lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, perencanaan kinerja diwujudkan

dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016. RKT tersebut

adalah salah satu bentuk implementasi dokumen perjanjian kinerja (PK)

dan Rencana Strategis (Renstra) dalam perencanaan kinerja tahunan.


11

b. Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome), Inspektorat

Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2016 telah menandatangani

Perjanjian Kinerja dengan Walikota Pontianak pada tanggal 21 Januari

2016 dan perubahannya pada bulan Desember 2016.

Perjanjian Kinerja adalah proses penyusunan dan penetapan kinerja

secara sistematis yang berorientasi pada hasil berdasarkan misi,

tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama dengan

memperhitungkan kemampuan sumber daya yang dimiliki SKPD.

Perjanjian kinerja adalah suatu pernyataan yang berisi suatu tekad atau

janji dari Inspektur selaku Pengguna Anggaran, yang menyatakan

kesanggupan kepada atasan langsungnya (Walikota) untuk

mewujudkan suatu target kinerja tertentu yang telah ditetapkan

berdasarkan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai, dan pemberi

amanah atau atasan langsungnya memberikan persetujuan atas target

kinerja yang ditetapkan tersebut.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 menyajikan tentang perjanjian kinerja

yang akan diwujudkan Inspektorat Kota Pontianak pada tahun berjalan,

yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan 2016 dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 sebagai penjabaran dari pelaksanaan

Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2015-2019.

Perencanaan kinerja tahunan, yang disingkat RKT adalah proses

penyusunan dan penetapan rencana kegiatan tahunan dan indikator

kinerja secara sistematis yang berorientasi pada hasil berdasarkan misi,

tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, dan program dengan

memperhitungkan kemampuan sumber daya yang dimiliki SKPD.

Perjanjian dan rencana kinerja tahunan 2016 sebagaimana dituangkan

dalam lampiran Perjanjian Kinerja merupakan suatu perjanjian atau

kontrak kinerja tahunan SKPD, yang memuat sasaran strategis,

indikator sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan indikator

kinerja utama SKPD, program dan kegiatan beserta target keluaran

(output) dan anggaran per program/kegiatan.

Pada awal tahun 2016 (tahun kedua RPJMD) Inspektorat Kota Pontianak

(berdasarkan Lampiran Keputusan Inspektur Kota Pontianak Nomor 11.a

Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kota

Pontianak Tahun 2015-2019 telah menetapkan 2 (dua) tujuan, 2 (dua)


12

sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja utama dan kemudian

pada bulan Desember 2016 direvisi sehubungan dilakukan reviu internal

terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama, sehingga menjadi 1

(satu) Tujuan, 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja

Utama dan didukung dengan anggaran setelah perubahan sebesar

Rp.2.278.249.600,-

Adapun IKU Inspektorat Kota Pontianak setelah direvsi untuk periode

2016-2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : IKU Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016-2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

1 2

1. Meningkatnya Akuntabilitas

Keuangan di Lingkungan

Pemerintah Kota Pontianak

Persentase OPD bebas dari Penyimpangan

Keuangan yang material atas Audit Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI

Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Aset

yang material atas Audit Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah oleh BPK-RI

2. Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan

Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti.

Persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang

selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

di Lingkungan Pemerintah Kota

Pontianak

Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh

Inspektorat dengan kategori “Sangat Baik”

Adapun IKU Inspektorat Kota Pontianak tersebut di atas merupakan hasil

reviu selama tahun 2016.

IKU Inspektorat Kota Pontianak 2016-2019, telah dimasukkan dalam

usulan Perencanaan Kinerja Tahunan 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun

2016. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016,

dapat dijelaskan seperti uraian dibawah ini :


13

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3


Keuangan di Lingkungan



Keuangan yang material atas Audit Laporan


100%


Aset yang material atas Audit Laporan


100%

2. Meningkatnya Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan

Persentase jumlah pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti.

100%

Persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang

selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

75%


Kinerja di Lingkungan


Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh

Inspektorat dengan kategori “Sangat Baik”

25%

Jumlah Anggaran Rp.2.278.249.600,-

Hasil reviu terhadap IKU dan Renstra Inspektorat Pemerintah Kota

Pontianak Tahun 2015-2019, menghasilkan perubahan pada struktur

sasaran strategis meskipun tidak terdapat perubahan yang mendasar.

Perubahan tersebut untuk dapat membuat keselarasan antara sasaran

strategis dengan IKU dan dapat mendukung pencapaian kinerja yang

diharapkan dalam dokumen RPJMD Kota Pontianak Tahun 2015-2019.

3. SASARAN

Penjelasan hasil reviu terhadap sasaran strategis Inspektorat Kota

Pontianak, sebagaimana dalam tabel 2.1 diatas adalah sebagai berikut :

1) Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan di

Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak” dimaksudkan untuk

mendorong semua OPD dapat mengimplementasikan pengelolaan

keuangan dan aset dengan baik, handal, akuntabel sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga terwujud opini WTP

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2) Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan”

dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap pengaduan masyarakat

dapat ditindaklanjuti dan meningkatnya jumlah penyelesaian tidak


14

lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP sehingga sisa

temuan semakin menurun.

3) Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di

Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak” dimaksudkan untuk

mendorong semua OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak

dapat mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) dengan baik, yang pada akhirnya dapat

meningkatkan kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kota

Pontianak.

4. PROGRAM

Program strategis yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat

Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

2. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

3. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.


15

kuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Pontianak tahun 2016, dijelaskan

dengan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran selama

Tahun 2016. Capaian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak tahun 2016

sebesar 87,20% atau termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”.

Berikut ini penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Pontianak

Tahun 2016.

A. Capaian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak

Capaian kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016 dianalisis dan

dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun capaian kinerja

Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016 sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

1. Persentase OPD bebas dari

Penyimpangan Keuangan yang

material atas Audit Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah oleh

BPK-RI

100% 100% 100

2. Persentase OPD bebas dari

Penyimpangan Aset yang material

atas Audit Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah oleh BPK-RI

100% 100% 100

2. Meningkatnya

Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan

3. Persentase jumlah pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti.

100% 100% 100

4. Persentase jumlah temuan BPK-RI

dan Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah (APIP) yang selesai

ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

75% 78,52% 104,69

3.

Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja

di Lingkungan

Pemerintah Kota

Pontianak

5. Persentase Nilai Evaluasi SAKIP

OPD oleh Inspektorat dengan

kategori “Sangat Baik”

25%

5,88% 23,52

A

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


16

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Inspektorat Kota Pontianak :

Sasaran 1:

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

Tahun 2016 Walikota Pontianak Menerima Penghargaan opini WTP ke 5 kalinya atas LKD Tahun Anggaran 2015

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai

berikut:

Indikator Kinerja Capaian 2015

Target Realisasi %

Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Keuangan yang

material atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh

BPK-RI

100% 100% 100

Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Aset yang material

atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI

100% 100% 100

Capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 100% atau termasuk dalam

kategori ”Sangat Berhasil” dengan penjelasan sebagai berikut :

Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Keuangan yang material atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI

Hasil Audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015


17

No. Temuan Pemeriksaan Rekomendasi

Judul Jml Nilai Uraian Jml Nilai

1 2 3 4 3 4 5

SPI

1. Pengelolaan

Aplikasi

Keuangan pada

Pemerintah Kota

Pontianak belum

Optimal

1 BPK merekomendasikan

Walikota Pontianak agar

menginstruksikan:

a. Kepala BPKAD dan

Kepala SKPD agar

melakukan pengawasan atas

pengelolaan

dan pengendalian aplikasi

keuangan sehingga

mendukung proses

penyusunan laporan

keuangan;

1 0,00

b. Kepala SKPD

memerintahkan Kasubag.

Keuangan dan Bendahara

SKPD sebagai

user untuk menggunakan

aplikasi dengan tertib.

1 0,00


18

2. Pengelolaan

Piutang dan

Pendapatan

Retribusi Parkir

pada Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informasi Belum

Tertib



menginstruksikan Kepala

Dishubkominfo:

a. Melakukan pengendalian

secara optimal atas

pengelolaan pendapatan

parkir dan

penatausahaan piutang

retribusi parkir serta

membuat kesepakatan

dengan

Koordinator Parkir sebagai

dasar pengakuan piutang dan

pendapatan pada

laporan keuangan;

1 0,00

b. Memerintahkan Kepala

UPTD Parkir tertib dalam

pengelolaan pendapatan

parkirdan pencatatan

piutang.

1 0,00


19

3. Pengelolaan Dana

Bantuan

Operasional

Sekolah (BOS)

Belum Tertib


Walikota Pontianak agar:

a. Membuat dan

menetapkan mekanisme dan

prosedur baku (SOP)

sebagai pedoman sekolah

penerima untuk menyusun

laporan penggunaan dana

BOS berdasarkan jenis

belanja untuk kepentingan

penyajian Laporan Keuangan

sesuai

SAP dan standar biaya

Pemerintah Kota Pontianak;

1 0,00

b. Menginstruksikan Kepala

BPKAD selaku SKPKD

untuk menyiapkan database

penerimaan dan pengeluaran

dana diluar APBD serta

menyajikan seluruh BPK RI

Perwakilan Provinsi

Kalimantan Barat

pendapatan, belanja, dan aset

dari penerimaan diluar

APBD pada Laporan

Keuangan;

1 0,00


20

c. Menginstrusikan Kepala

Dinas Pendidikan

melaporkan realisasi

pendapatan dan belanja BOS

termasuk aset dalam Laporan

Keuangan Dinas Pendidikan,

danmenelusuri selisih

Belanja Modal dan mutasi

aset pada SIMBADA

sebesarRp4.429.414.893,93 ,

serta melakukan pengawasan

melekat secara optimal atas

penggunaan dana BOS;

1 0,00

d. Menginstruksikan Kepala

Dinas Pendidikan selaku

Penanggung Jawab BOS

memerintahkan Tim

Pelaksana BOS melaporkan

rekapitulasi aset atas

penggunaan dana BOS;

1 0,00


21

e. Menginstrusikan Kepala

Dinas Pendidikan untuk

memerintahkan Kasubag

Keuangan Dinas Pendidikan

menyusun Laporan

Keuangan Dinas Pendidikan

secara lengkap termasuk

realisasi belanja BOS dan

seluruh aset dari dana BOS

sesuai dengan SAP;

1 0,00

f. Menginstruksikan Kepala

Dinas Pendidikan melakukan

pengarahan dan

sosialisasi kepada Kepala

Sekolah terhadap

penyusunan laporan

penggunaan

dana BOS sesuai dengan

jenis belanja,

memerintahkan Kepala

Sekolah

melaporkan seluruh aset dari

penggunaan dana BOS pada

Format BOS-09 dan

SIMBADA sesuai ketentuan

serta melaporkan Aset Tetap

atas selisih realisasi

Belanja Modal dan Aset

Tetap sebesar

Rp4.429.414.893,93.

1 0,00


22

4. Pengelolaan Kas

pada Pemerintah

Kota Pontianak

Belum Tertib

1 33.516.974,20 BPK merekomendasikan


menginstruksikan: a. Kepala

BPKAD untuk

memerintahkan:1) Kepala

Bidang Perbendaharaan

BPKAD lebih optimal dalam

mengendalikan pelaporan

Daftar Transaksi Harian

Belanja dan membuat

mekanisme pelaporan Daftar

Transaksi Harian Pajak;

1 0,00

2) Kepala Bidang

Perbendaharaan dan Kepala

UPTD Kasda melakukan

koordinasi dalam pencairan

kas.

b. Kepala Dinas Pendidikan

untuk memerintahkan:1)

Kasubag Keuangan dan

Bendahara Pengeluaran


pengelolaan kas dan

melakukan verifikasi

pertanggungjawaban dana

BOSDA;

1 13.227.121,34


23

2) PPTK kegiatan BOSDA

tertib dalam mengumpulkan

laporan dan bukti

pertanggungjawaban

BOSDA dari Sekolah;

3) Kepala Sekolah dan

Bendahara BOSDA tertib

dalam membuat dan

melaporkan

pertanggungjawaban dana

BOSDA dan menyetorkan

bunga tabungan

penampungan dana BOSDA

sebesar Rp13.227.121.34;

c. Kepala Dinas Kesehatan

untuk memerintahkan

Bendahara Pengelola Dana

BPJS

menyetorkan bunga tabungan

pada tabungan dana BPJS

non Kapitasi sebesar

Rp4.964.378.86;

1 4.964.378,86

d. Kepala RSUD untuk

memerintahkan Bendahara

Pengeluaran RSUD untuk

melakukan koordinasi

dengan Pihak Bank BRI

terkait adanya pemotongan

pajak

atas bunga jasa giro pada

rekening milik RSUD yang

seharusnya tidak dipotong

pajak.

1 4.964.378,86


24

5. Kegiatan Validasi

Data Piutang

PBB-P2 pada

Dinas Pendapatan

Daerah Belum

Optimal




Dinas Pendapatan :

a. Melakukan validasi secara

cermat sebelum membuat

kebijakan terkait Piutang

PBB-P2, melanjutkan

pelaksanaan validasi

bertahap secara

berkelanjutan serta

lebih optimal dalam

mengawasi pelaksanaan

validasi data PBB-P2;

1 0,00

b. Memerintahkan Tim

Validasi Piutang lebih

optimal dalam melaksanakan

validasi

piutang PBB-P2 yaitu:

1) Menyesuaikan data Wajib

Pajak pada aplikasi dengan

data Wajib Pajak pada

pembayaran SPT;

2) Menyajikan data Objek

Pajak dan Wajib Pajak

secara lengkap dan

melakukan konfirmasi data

piutang yang tercatat pada

Aplikasi kepada Wajib

Pajak.

1 0,00

6. Pengelolaan

Persediaan pada

Dinas

Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika dan

Dinas Pendapatan

Daerah Belum

Tertib


Walikota Pontianak agar :a.

Membuat dan menetapkan

prosedur baku (SOP) tentang

pelaksanaan pemeriksaan

fisik persediaan akhir tahun

termasuk format berita acara

dan jadwal pelaksanaannya;

1 0,00


25

b. Menginstruksikan Kepala

Dishubkominfo dan

Dispenda melakukan

pengawasan

dan pengendalian terhadap

pengelolaan persediaan

secara memadai;

1 0,00

c. Menginstruksikan Kepala

Dishubkominfo dan

Dispenda untuk

memerintahkan Penyimpan

Barang/Pembantu

Penyimpan Barang dan

atasan langsungPenyimpan

Barang/Pembantu

Penyimpan Barang pada

Dishubkominfo dan

Dispenda melaksanakan

pengelolaan persediaan

dengan tertib

yaitumelaksanakan stock

opname serta melakukan

pencatatan dan

pelaporanpersediaan sesuai

kondisi sebenarnya.

1 0,00

7. Pengelolaan Aset

Tetap dan Aset

Tak Berwujud

pada Pemerintah

Kota

Pontianak Belum

Tertib


Walikota Pontianak agar:

a. Menyusun dan

menetapkan Kebijakan

Akuntansi tentang

penghapusan gedung

sebagian;

1 0,00


26

b. Memperbaiki dan

menetapkan Kebijakan

Akuntansi tentang Aset Tak

Berwujud dengan

berpedoman pada SAP;

1 0,00

c. Menginstruksikan para

Kepala SKPD terkait selaku

Pengguna Barang melakukan

pengawasan, pengendalian

dan pengamanan barang

milik daerah secara memadai

sesuai dengan Permendagri

Nomor 17 Tahun 2007 dan

SAP;

1 0,00

d. Menginstruksikan Kepala

BPKAD memerintahkan

Kepala Bidang Aset BPKAD

untuk melakukan penilaian

seluruh aset tetap yang

belum memiliki nilai

perolehan secara bertahap;

1 0,00


27

e. Menginstruksikan Kepala

SKPD memerintahkan

Kasubag Keuangan

SKPD,Kepala Bidang

Akuntansi BPKAD dan

Kepala Bidang Aset BPKAD

dalam proses penyusunan

Laporan Keuangan

mendokumentasikan dan

melakukan inventarisasi

bukti pencatatan aset tak

berwujud dengan lengkap,

melakukan rekonsiliasi data

aset secara berkala serta

optimal melakukan verifikasi

pencatatan aset dan

perhitungan penyusutan;

1 0,00

f. Menginstruksikan Kepala

SKPD untuk memerintahkan

Pengurus barang.

Pembantu Pengurus Barang

dan atasan Pengurus Barang

SKPD terkait

mengelompokkan aset tetap

sesuai dengan kelompoknya

dan menghitung

penyusutan aset tetap di

aplikasi.

1 0,00

KEPATUHAN

1. Pengelolaan Hotel

Training pada

SMK Negeri 5

Pontianak Tidak

Sesuai

Ketentuan

1

123.172.446,00

BPK merekomendasikan



Dinas Pendidikan:

a. Menyusun petunjuk

operasional tentang

pengelolaan Hotel Training

sesuai

ketentuan, melakukan

pengendalian atas

pengelolaan Hotel Training

termasuk

penerimaan pendapatan atas

penggunaan aset daerah

secara optimal dan

menganggarkan kebutuhan

operasional hotel;

1 0,00


28

b. Memberikan sanksi

kepada Kepala Sekolah

SMKN 5 membuat kebijakan

penggunaan langsung

termasuk pemberian reward

guru dari penerimaan atas

penggunaan aset daerah;

1 0,00

c. Memberikan sanksi

kepada Pengelola Hotel yang

tidak tertib dalam mengelola

dan

mempertanggungjawabkan

penerimaan Hotel Training.

1 0,00

2. Realisasi

Honorarium

Bulanan Guru

Honorer dan

Tenaga

Kependidikan

Honorer dari

Dana BOS

Melebihi Batas

Maksimum

1

867.567.475,45



menginstruksikan:

a. Kepala Dinas Pendidikan

dan Tim Manajemen BOS

Kota Pontianak optimal

dalam melakukan

pembinaan pengelolaan dana

BOS, dengan melakukan

perencanaan, pelaksanaan

monitoring dan evaluasi,

serta memantau pelaporan

penggunan dana BOS sesuai

ketentuan;

1 0,00

Kepala Dinas Pendidikan

memerintahkan dan menegur

Kepala Sekolah selaku

penanggungjawab untuk

menggunakan dana BOS

dengan tertib sesuai petunjuk

teknis pelaksanaan

penggunaan BOS.

1 0,00


29

3. Pengadaan

Barang dan Jasa

untuk Diserahkan

Kepada

Masyarakat

sebesar

Rp334.440.000,00

Tidak Sesuai SPK

dan Dianggarkan

serta

Direalisasikan

pada Belanja

Modal

1

334.440.000,00



menginstruksikan:

a. Pengguna Anggaran


penyusunan anggaran dengan

mempedomani SAP dan

Pedoman Penyusunan

APBD;

1 0,00

b. Tim Anggaran Pemerintah

Daerah (TAPD) untuk

melaksanakan reviu usulan

anggaran SKPD secara

optimal sesuai SAP dan

Pedoman Penyusunan

APBD;

1 0,00

c. Kepala Dinas Pendidikan

menegur Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) dan

Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) yang

kurang cermat dalam

melakukan verifikasi dan

menyetujui pembayaran

pekerjaan yang tidak sesuai

kontrak.

1 0,00

10 1.358.696.895,65 Jumlah 33 23.155.879,06

Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material hasil

Audit BPK-RI tahun 2015 terhadap LKD Tahun Anggaran 2014 sebanyak 100%

dan hasil Audit BPK-RI tahun 2016 terhadap LKD Tahun Anggaran 2015

sebanyak 100%, dengan demikian tahun anggaran 2014 dan 2015 jumlah OPD

yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material sebanyak 100%.

Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalbar selama 3 tahun terakhir

sbb:

Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun

2014 2015 2016

Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak

100 100 100


30

Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Aset yang material atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI

Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset yang material hasil Audit

BPK-RI tahun 2015 terhadap LKD Tahun Anggaran 2014 sebanyak 100% dan

hasil Audit BPK-RI tahun 2016 terhadap LKD Tahun Anggaran 2015 sebanyak

100%, dengan demikian tahun anggaran 2014 dan 2015 jumlah OPD yang

bebas dari penyimpangan keuangan yang material 100%

Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalbar selama 3 tahun terakhir

sbb:

Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun

2014 2015 2016

Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset yang material atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak

100 100 100

Adapun untuk mencapai Sasaran Strategis 1 (kesatu) yaitu Meningkatnya

Akuntabilitas Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

didukung dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Kebijakan Kdh dengan dua (2) indikator kinerja sasaran

sebagaimana tersebut diatas, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan

Dengan indikator jumlah pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala OPD

10 kegiatan dan realisasi hanya 3 (tiga) kegiatan atau 30%. Jumlah

anggaran dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.32.600.000,- dan

direalisasikan sebesar Rp.26.100.000,- atau 80,06%.

2) Inventarisasi Penanganan Penyampaian LP2P/LHKPN

Dengan indikator jumlah pegawai negeri sipil yang wajib

menyampaikan LP2P dan LHKPN sebanyak 6.996 orang dan

realisasinya 6.010 orang atau. 85,91%. Jumlah anggaran yang

dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.76.950.000,-


3) Pemeriksaan Regular

Dengan indikator kegiatan jumlah pemeriksaan regular/tupoksi SKPD

yang dilakukan sesuai PKPT 33 kegiatan dan direalisasikan 100%

dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.235.225.000,- dan

direalisasikan sebesar Rp.1.223.580.000,- atau 99,06%.


31

4) Pemeriksaan Serentak Penyampaian Pengesahan Sisa UYHD/SPJ Dan

BOS

Sebanyak 34 SKPD dan 16 sekolah yang diperiksa dengan jumlah 50 LHP

dengan jumlah anggaran sebesar Rp.215.250.000,- dan direalisasikan

sebesar Rp.197.785.000,- atau 91,89%.

5) Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

(AD PPK)

Dengan indikator kinerja jumlah laporan kegiatan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan aksi daerah dalam rangka percepatan

pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

dengan 4 laporan triwulan. dengan jumlah anggaran sebesar

Rp.22.784.600,- dan direalisasikan sebesar Rp.4.875.000,- atau

21,40%.

6) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Dengan indikator kegiatan jumlah laporan keuangan SKPD yang direviu

sebanyak 35 SKPD dengan jumlah 35 LHR yang terdiri dari 34 LHR

SKPD dan 1 LHR Pemkot, dengan jumlah anggaran sebesar

Rp.144.525.000,- dan direalisasikan sebesar Rp.140.995.000,- atau

97,56%.

Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program Peningkatan

Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kdh dengan 8

(delapan) kegiatan pada sasaran kesatu ini berjumlah Rp. 1.847.524.600,- dan

direalisasikan sebesar Rp.1.751.190.800,- atau 94,79%.


32

Sasaran 2:

Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Rapat Koordinasi dan Gelar Pengawasan dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:


Target Realisasi %

Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. 100% 100% 100

Persentase jumlah temuan BPK-RI dan APIP yang selesai ditindak lanjuti sesuai rekomendasi.

75% 78,52% 104,69

Capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 102,35% atau termasuk dalam

kategori ”Sangat Berhasil”, dengan penjelasan sebagai berikut

Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti

REKAPITULASI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

KASUS PENGADUAN MASYARAKAT/PEMERIKSAAN KHUSUS TAHUN 2016

No

NO. DAN TGL SURAT TUGAS

PEMERIKSAAN KASUS/KHUSUS

No. dan Tgl. LHP

1 ST.Khusus/01/ITKO/2016 Tgl. 9 Februari 2016

Pengaduan Sdr. Edy Budiman terkait adanya biaya jasa gambar terhadap pengurusan IMB pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak

700/2/P/RHS/ITKO-TIM/2016 Tgl 31/03/2016


33

2 ST.Khusus/02/ITKO/2016 Tgl. 17 Maret 2016

Dugaan adanya korupsi (Mark Up) atas pengadaan penyimpanan perlengkapan kantor TA 2015 pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak

700/3/P/RHS/ITKO-IRBAN I/2016 Tgl 22/4/2016

3 ST.Khusus/03/ITKO/2016 Tgl. 18 Mei 2016

Pemeriksaan terkait laporan Sdri. Syarifah Zahara Perihal masalah dalam rumah tangga dengan Sdr. Nizamuddin, A.Md., PNS pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak


4 ST.Khusus/04/ITKO/2016 Tgl. 10 Juni 2016

Verifikasi/validasi data Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) Pemerintah Kota Pontianak yang akan dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

700/01/P/RHS/INS-IRBAN I/2017 Tgl 27/01/2017

5 ST.Khusus/05/ITKO/2016 Tgl. 4 Agustus 2016

Pemeriksaan terhadap tata kelola dana BOS pada SMP Negeri 12 Pontianak.

700/5/P/RHS/ITKO-IRBAN II/2016 Tgl 04/11/2016

6 ST.Khusus/06/ITKO/2016 Tgl. 27 September 2016

Pemeriksaan khusus atas pengaduan Komite SDN 10 Kecamatan Pontianak Utara terkait pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 10 Kecamatan Pontianak Utara

-


Pemeriksaan terkait laporan Sdri. Suliyamah PNS Puskesmas Perum II terkait hubungan perselingkuhan Sdri. Surya Ramdaniah PNS pada RSUD Sultan Sy. Moh. Alkadrie Kota Pontianak dengan Sdr. M. Alfandy.



34


Verifikasi/validasi data Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) Metrologi dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Pontianak.

700/7/P/RHS/ITKO-TIM/2016 Tgl 30 /01/2017

Untuk mencapai sasaran 2 (dua) diatas melalui Program Mengintensifkan

Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan total Anggaran Rp.134.600.000,- dan

direalisasikan sebesar Rp.133.800.000,- atau 99,41%. Untuk mencapai indikator

kesatu dari sasaran 2 diatas melalui 1 (satu) kegiatan Pemeriksaan Khusus Kasus

Pengaduan Masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp.134.600.000,- dan

direalisasikan sebesar Rp.133.800.000,- atau 99,41%. Hasil pemeriksaan tahun 2016

berdasarkan surat yang masuk ke Inspektorat Kota Pontianak melalui surat

pengaduan, kotak pengaduan, maupun disposisi langsung dari Walikota Pontianak

sebanyak 8 (delapan), selesai ditindaklanjuti 8 kasus (100%)

.

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Pontianak selama 3 tahun terakhir sbb:

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Pontianak Tahun

2014 2015 2016

Jumlah Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat 5 4 8

Persentase jumlah temuan BPK-RI dan APIP yang selesai

ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

DATA TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI DAN APIP S/D SEMESTER II TAHUN 2016 DAN PENDING TAHUN SEBELUMNYA

NO TEMUAN

PEMERIKSAAN Tahun

Pemeriksaan Jlh

Temuan Jlh

Rekomendasi

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT %

Rekomendasi yang

Selesai Ditindaklanjuti

Sesuai dengan Rekomendasi

Belum Sesuai

dan Proses Tindak Lanjut

Belum Ditindaklanjuti

Tidak Dapat

Ditindaklanjuti

Dengan Alasan

yang sah

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (10 ) =

6/5X100

1

BPK-RI PERWAKILAN KALBAR 2004 -2016 373 752 553 190 7 2 73,54

2 INSPEKTORAT PROVINSI 2009 - 2016 122 122 119 3 0 0 97,54

3 INSPEKTORAT KOTA 2015 - 2016 155 155 136 0 19 0 87,74

TOTAL 650 1029 808 193 26 2 78,52


35

Jumlah Rekomendasi BPK-RI dan APIP hasil temuan dari tahun 2004 s/d 2016 = 1.029

Jumlah Rekomendasi BPK-RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti = 808

Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti =78,52%

Untuk mencapai indikator kedua dari sasaran 2 (dua) diatas melalui Program

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kdh dengan kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan dengan

jumlah anggaran sebesar Rp.41.590.000,- dan direalisasikan sebesar

Rp.39.380.800,- atau 89,88% dan kegiatan Monitoring TL Hasil Temuan

Pengawasan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.78.600.000,- dan


Sasaran 3:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

Tahun 2017 Wakil Walikota Pontianak Menerima Penghargaan atas Penilaian SAKIP Kota Pontianak

Tahun Anggaran 2015 dengan Predikat Baik “B”

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai

berikut:


Target Realisasi %

Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori “ Sangat Baik”

25% 5,88% 23,52


36

Capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 23,52% atau termasuk dalam

kategori ”Tidak Berhasil”, dengan penjelasan sebagai berikut:

Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan

kategori “Sangat Baik”

Tabel 3.9. Nilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

No. UNIT KERJA Nilai T.A 2015

Kinerja Kategori

1 Dinas Kesehatan 73,69 BB

2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 71,01 BB

3 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 69,80 B

4 Inspektorat Kota Pontianak 69,62 B

5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 69,35 B

6 Dinas Pendidikan 69,24 B

7 Dinas Pendapatan Daerah 69,07 B

8 Kecamatan Pontianak Tenggara 69,05 B

9 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 68,28 B

10 Sekretariat Daerah 68,01 B

11 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 67,89 B

12 Dinas Kebersihan dan Pertaman 66,94 B

13 Dinas Pekerjaan Umum 66,80 B

14 Kecamatan Pontianak Barat 66,64 B

15 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) 66,57 B

16 Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 66,51 B

17 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan KB

66,45 B

18 Rumah Sakit Umum Daerah 66,17 B

19 Badan Kepegawaian Daerah 65,84 B

20 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

65,60 B

21 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan 65,54 B

22 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 65,17 B

23 Kecamatan Pontianak Selatan 65,12 B

24 Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 64,90 B

25 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Ddsokumentasi 64,61 B

26 Sekretariat DPRD 64,05 B

27 Kecamatan Pontianak Timur 62,87 B

28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 62,30 B

29 Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik 62,21 B

30 Kecamatan Pontianak Utara 61,91 B


37

31 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 61,37 B

32 Kecamatan Pontianak Kota 61,26 B

33 Dinas Pemuda dan Olahraga 61,04 B

34 Badan Lingkungan Hidup 60,06 B

Total 2244,94 B

Rata-rata 66,03

Pengkategorian Peringkat (Rating) berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

No Kategori Nilai Angka Interpretasi

1. AA >90 - 100 Sangat Memuaskan,

2. A >80 - 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja

tinggi, dan sangat akuntabel.

3. BB >70 - 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki

sistem manajemen kinerja yang andal.

4. B >60 - 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki

sistem yang dapat digunakan untuk manajemen

kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

5. CC >50 - 60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup

baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat

digunakan untuk memproduksi informasi kinerja

untuk pertanggung jawaban, perlu banyak

perbaikan tidak mendasar.

6. C >30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat

diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen

kinerja, tapi perlu banyak perbaikan minor, dan

perbaikan yang mendasar.

7. D 0 - 30 Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat

diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja;

Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang

sangat mendasar.


38

Untuk mendukung capaian peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota

Pontianak, Inspektorat Kota Pontianak melakukan Evaluasi Laporan Kinerja

Organisasi Perangkat Daerah dengan dukungan Program Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan melalui kegiatan Evaluasi Laporan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp.160.750.000,-

direalisasikan sebesar Rp.142.080.000,- atau 88,39% dan Kegiatan Evaluasi

Laporan Kinerja SKPD dan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan

anggaran sebesar Rp.135.375.000,- direalisasikan sebesar Rp.112.295.000,-

atau 82,95%. Hasil evaluasi kinerja terhadap 34 (tiga puluh empat) OPD di

lingkungan Pemerintah Kota Pontianak tahun 2016 sebagaimana tersebut

diatas, dijelaskan sebagai berikut :

Hasil evaluasi kinerja, hanya 2 (dua) OPD yang berkinerja Sangat Baik

(5,88%) dan 32 OPD berkinerja Baik (94,12%), berdasarkan hasil evaluasi

Inspektorat Pemerintah Kota Pontianak, yang dilaksanakan pada tahun 2016

berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi dan Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi

atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komponen yang dinilai meliputi: Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran

Kinerja(25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%) dan

Capaian Kinerja (20%). Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam

pencapaian target pada sasaran ini adalah sbb:

- Renstra SKPD belum sepenuhnya berorientasi kepada hasil

- Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra belum dilengkapi dengan ukuran

(indikator) serta belum disertai target setiap tahun;

- Sebagian program dan kegiatan yang ditetapkan kurang relevan dalam

mendukung pencapaian sasaran strategis

- Sistem pengumpulan data belum mengitegrasikan data kinerja dengan

data keuangan

- Evaluasi atas program baru sebatas pelaksanaan program dan

penyerapan anggarannya, belum kepada hasil program;

- Informasi pelaporan kinerja yang disajikan belum secara maksimal dapat

dipergunakan untuk penilaian kinerja;

- Masih dijumpai ketidakselarasan antara kegiatan, hasil program dengan

peran yang diemban oleh setiap SKPD.


39

- Dalam mengimlementasikan SAKIP belum menerapkan Teknologi

Informasi.

- Hasil evaluasi internal belum secara maksimal ditindaklanjuti untuk

perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang;

Upaya/rencana yang dilakukan untuk peningkatan pencapaian target

sebagai berikut:

- Melakukan penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama mulai dari

level SKPD sampai dengan indikator kinerja di level eselon III dan IV

agar tercipta keselarasan penjabaran

- Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran

agar selaras dengan IKU yang disempurnakan

- Menyusun rencana aksi kinerja berupa tahapan aktvitas kegiatan yang

mendukung tercapainya hasil/sasaran strategis yang telah diperjanjikan

dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Hasil Evaluasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah

Kota Pontianak oleh Inspektorat dan Kementerian PAN dan RB selama

3 tahun terakhir dengan realisasi sbb:

Hasil Evaluasi SAKIP Tahun

2014 2015 2016

Nilai SAKIP OPD Hasil Evaluasi Inspektorat Predikat B BB BB

% 100% 8.82% 5,88%

Nilai SAKIP Pemerintah Kota Pontianak Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB

Predikat CC CC B

Nilai 55,41 57,47 60,12

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran yang

ditetapkan, Inspektorat Kota Pontianak telah menyusun anggaran yang

diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kota Pontianak berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2015 tanggal 28

Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Pontianak Tahun Anggaran 2016, Peraturan Walikota Pontianak Nomor 62

Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016

ditetapkan sebesar Rp.7.735.633.042,- Dan berdasarkan Peraturan Daerah


40

Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 dan

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak

Tahun Anggaran 2016. Anggaran Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016

ditetapkan menjadi sebesar Rp.7.800.644.680,- direalisasikan s/d 31

Desember 2016 adalah sebesar Rp.7.321.317.499,- atau sebesar 93,86% .

Alokasi dan realisasi anggaran tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

No. Kelompok Belanja Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp) % Sebelum

Perubahan Setelah

Perubahan

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.539.215.442 3.754.227.080 3.626.315.366 96,59

- Belanja Pegawai 3.539.215.442 3.754.227.080 3.626.315.366 96,59

II BELANJA LANGSUNG 4.196.417.600 4.046.417.600 3.695.002.133 91,32

- Belanja Pegawai 1.172.100.000 1.177.600.000 1.057.890.000 89,83

- Belanja Barang dan Jasa 2.926.131.800 2.642.074.750 2.417.721.783 91,51

- Belanja Modal 98.185.800 226.742.850 219.390.350 96,76

JUMLAH BELANJA (BTL + BL) 7.735.633.042 7.800.644.680 7.321.317.499 93,86

I. Belanja Tidak Langsung direalisasikan sebesar Rp.3.626.315.366,- atau

96,59% digunakan untuk belanja pegawai yang terdiri dari:

Belanja gaji dan tunjangan

Tambahan penghasilan PNS

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

II. Belanja Langsung direalisasikan sebesar Rp.3.695.002.133,- atau

91,32% digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan

belanja Modal. Anggaran belanja langsung dialokasikan ke seluruh

program-program Inspektorat Kota Pontianak pada tahun 2016 dalam

rangka pelaksanaan operasional pengawasan daerah.

Sedangkan realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Kota

Pontianak sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang dituangkan dalam

3 (tiga) program prioritas dengan sebelas (11) kegiatan sebesar

Rp.2.139.365.800,- atau 93,90% dibandingkan dengan jumlah anggaran

sebesar Rp.2.278.249.600,- dan sisa anggaran sebesar Rp.138.883.800,-

atau 6,10%. Penyerapan anggaran sebesar 93,90% dari target anggaran

bukan menjadi hambatan untuk pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang

telah ditetapkan. Realisasi anggaran per kegiatan dari program prioritas

dalam mencapai target kinerja dituangkan dalam tabel sebagai berikut :


41

Realisasi Anggaran Per Kegiatan Pada Program Prioritas Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

PROGRAM

KEGIATAN ANGGARA

N (Rp) REALISASI

(Rp) CAPAIAN

(%) KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1.

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

1.

Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Keuangan yang material atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI

100 100 100 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 Pemtak Penyampaian Pengesahan sisa UYHD/SPJ Dana BOS

Jumlah LHP Serentak sisa UYHD/SPJ Dana BOS

50 LHP 50 LHP 100 215.250.000 197.785.000

91,89

2.

Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Aset yang material atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI

100 100 100 2 Pemeriksaan Reguler/Audit Operasional

Jumlah LHP Reguler

33 LHP 33 LHP 100 1.235.225.000

1.223.580.000 99,06

3 Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Kota

Jumlah LHR laporan Keuangan SKPD dan Pemkot

35 LHR 35 LHR 100 144.525.000 140.995.000 97,56

4 Inventarisasi dan Penanganan Penyampaian LP2P dan LHKPN

Jumlah PNS yang menyampaikan LP2P dan LHKPN

6.996 orang

6.010 orang 85,91 76.950.000 61.100.000 79,40

5 Monitoring Pelaksanaan RAD PPK

Jumlah laporan kegiatan monev Aksi Daerah PPK

4 laporan triwulan

4 laporan triwulan

100 22.784.600 4.875.000 21,40

6 Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala SKPD

Jumlah LHP Akhir Masa Jabatan Kepala SKPD

3 LHP 3 LHP 100 32.600.000 26.100.000 80,06

2.

Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

3..

Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti

100 100 100 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

7 Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat

Jumlah LHP Khusus/Kasus pengaduan masyarakat

8 LHP 8 LHP 100 134.600.000 133.800.000 99,41

4.

Persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang selesai ditindak lanjuti sesuai rekomendasi

75 78,52 104,69 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

8 Monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Jumlah laporan Monitoring Tindak Lanjut HP

1 Laporan

1 Laporan 100 78.600.000 59.375.000 75,54

9 Inventarisasi Temuan Pengawasan

Jumlah Laporan data temuan hasil pemeriksaan

4 laporan triwulan

4 laporan triwulan

100 41.590.000 37.380.800 89,88

3.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

5.

Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori "Sangat Baik"

25 5,88 23,52 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

10 Evaluasi SPIP SKPD

Jumlah LHE SPIP SKPD

34 LHE 34 LHE 100 160.750.000 142.080.000 88,39

11 Evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlah LHE Kinerja SKPD dan Reviu Kinerja Pemkot

35 LHE 35 LHE 100 135.375.000 112.295.000 82,95


42

A. Simpulan Umum

Inspektorat Kota Pontianak telah berupaya mencapai target kinerja sesuai dengan

Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Adapun kesimpulan umum pencapaian kinerja

Inspektorat Kota Pontianak selama tahun 2016, adalah sebagai berikut :

1. Inspektorat Kota Pontianak belum mencapai dengan baik semua target kinerja

2. Terdapat satu (1) Indikator kinerja yang capaiannya harus ditingkatkan.

Adapun tingkat keberhasilan atas 5 (lima) indikator kinerja program atau indikator kinerja

outcome, atas 3 (tiga) program sebagaimana dimuat dalam Renstra, Rencana Kinerja

Tahunan dan Perjanjian Kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

Indikator kinerja program yang dicapai dengan kategori “Sangat Berhasil” (>85%)

adalah :

1. Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Keuangan yang material atas Audit

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI (100%)

2. Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Aset yang material atas Audit

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI (100%)

3. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (100%)

4. Persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

(APIP) yang selesai ditindak lanjuti sesuai rekomendasi (104,69%).

Indikator kinerja program yang dicapai dengan kategori “Tidak berhasil” (≤55%) :

1. Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori “Sangat

Baik” (23,52%)

Tingkat keberhasilan atas 11 (sebelas) indikator kinerja kegiatan (output) sebagaimana

Pengukuran Kinerja Tahun 2016, dapat disimpulkan sbb :

Kesebelas (11) indikator kinerja kegiatan dicapai dengan kategori “Sangat

Berhasil” (>85%)

BAB IV

PENUTUP


43

Capaian indikator kinerja kegiatan (output) secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator kinerja kegiatan yang dicapai dengan kategori “Sangat Berhasil “(>85%) :

1. Laporan hasil evaluasi SAKIP SKPD (100%)

2. Laporan hasil evaluasi SPIP SKPD (100%)

3. Laporan hasil monitoring tindak lanjut temuan pemeriksaan (100%)

4. Laporan hasil inventaris temuan pengawasan (100%)

5. Laporan hasil pemeriksaan serentak sisa UYHD/SPJ Dana BOS (100%)

6. Laporan hasil pemeriksaan reguler (Tupoksi) SKPD (100%)

7. Laporan hasil reviu atas laporan keuangan SKPD dan Pemkot (100%)

8. Laporan hasil kegiatan monev RAD BPK (100%)

9. Laporan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala SKPD (100%)

10. Pegawai dan penyelenggara yang menyampaikan LP2P dan LHKPN (85,91%)

11. Laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus pengaduan masyarakat (100%)

B. Langkah ke depan

Langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat

Kota Pontianak di masa mendatang, yaitu :

1. Merancang dan menerapkan teknologi informasi dalam implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja

2. Meningkatkan pemahaman tentang SAKIP bagi Evaluator maupun calon

evaluator serta Staf yang menangani penyusunan SAKIP.

3. Melakukan upaya peningkatan level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota

Pontianak

4. Melaksanakan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, maupun Pelatihan Kantor Sendiri

terhadap fungsional Auditor, P2UPD dan Fungsional Umum dalam rangka

meningkatkan Sumber Daya Aparatur Inspektorat.

Seluruh pegawai Inspektorat Kota Pontianak berkomitmen untuk bekerja keras dalam

rangka melaksanakan rencana tersebut agar dapat direalisasikan sehingga lebih

meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Pontianak dan dengan demikian dapat

mendorong visi Inspektorat yaitu “Terwujudnya Pengawasan Yang Profesional Dan

Berfungsi Optimal”.


44

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016 sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja tahun 2016.

Pontianak, Februari 2017

Inspektur Kota Pontianak,

Hj. ZUMYATI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19571017 198303 2 002

BAB I PENDAHULUANinspektorat.pontianakkota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/LAKIP... · B. Issu Strategis INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK ... kebijakan organisasi serta kode etik profesi,

Documents