BAB I - Kementerian Pertanianbpplampung.bppsdmp.pertanian.go.id/storage/app... · 2. Sosialisasi Standar Pelayanan Unit Penyelenggara Pelayanan 3. Sosialisasi Mengenalkan Jasa Layanan

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang –

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik oleh aparatur negara saat ini diharapkan dapat memenuhi

mutu yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012

tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik

Kementerian Pertanian bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib

menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai acuan dalam

penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan masing-masing unit kerja

pelayanan publik tersebut.

Undang-Undang tersebut mewajibkan penyelenggara mengikutsertakan

masyarakat dan pihak terkait dalam menyusun dan menetapkan standar

pelayanan publik yang selanjutnya disebut standar pelayanan. Dalam penetapan

standar pelayanan tersebut perlu dilaksanakan public hearing. Public Hearing

merupakan sarana untuk melakukan penelusuran fakta-fakta yang dapat

mengungkap kepentingan khalayak ramai yang sesungguhnya. Cara ini

dilakukan dengan mengundang praktisi yang dipandang bisa mewakili publik

untuk didengar pendapatnya.

2. Maksud, Tujuan dan Sasaran 1. Maksud

Public hearing dalam rangka penerapan standar pelayanan publik

dimaksudkan sebagai sarana untuk mengungkapkan kepentingan

masyarakat terutama customer yang dilayani oleh Balai Pelatihan Pertanian

Lampung.

2. Tujuan

Public hearing dalam rangka penerapan standar pelayanan publik bertujuan

untuk mendapat masukan dari stake holder, praktisi mutu dan masyarakat

peningkatan pelayanan dan kinerja pelayanan dalam peningkatan

pengembangan jasa layanan.

3. Sasaran

Sasaran public hearing dalam rangka penerapan standar pelayanan publik

Kementerian Pertanian yaitu :

a. Adanya masukan dan saran dari stake holder, praktisi mutu dan

masyarakat masyarakat untuk terselenggaranya pelayanan publik yang

berkualitas.

b. Mengenalkan Maklumat dan motto layanan

c. Terwujudnya standar pelayanan untuk kepuasan masyarakat. d. Mengenalkan Jasa Layanan Kerjasama Pelatihan

e. Mengenalkan Jasa Penggunaan Aset Balai

f. Mengenalkan Jasa Ketenagaan Narasumber dan Fasilitator

(Widyaiswara)

g. Mengenalkan Pelayanan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan,

Pendampingan Pasca Diklat Dan Konsultasi Agribisnis

h. Mengenalkan Pelayanan Jasa Agro Inovasi

BAB II KEGIATAN PUBLIC HEARING

Kegiatan public hearing dalam rangka penerapan standar pelayanan publik

merupakan kegiatan untuk mendapatkan masukan dari stake holder, praktisi mutu

dan masyarakat peningkatan pelayanan dan kinerja pelayanan Balai Pelatihan

Pertanian Lampung. Kegiatan public hearing biasanya tidak hanya khusus untuk

kegiatan pembuatan standar pelayanan publik saja tetapi dilakukan bersamaan

dengan kegiatan lainnya seperti sosialisasi kegiatan, Jenis Standar Pelayanan,

monitoring dan evaluasi kegiatan. Adapun kegiatan – kegiatan yang dapat

dikategorikan sebagai public hearing selama tahun 2016, sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi Maklumat dan Motto layanan

2. Sosialisasi Standar Pelayanan Unit Penyelenggara Pelayanan

3. Sosialisasi Mengenalkan Jasa Layanan Kerjasama Pelatihan

4. Sosialisasi Jasa Penggunaan Aset Balai

5. Sosialisasi Jasa Ketenagaan Narasumber dan Fasilitator (Widyaiswara)

6. Sosialisasi Pelayanan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan,

Pendampingan Pasca Diklat Dan Konsultasi Agribisnis

7. Sosialisasi Pelayanan Jasa Agro Inovasi 8. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan

dan Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan masukan dan saran dari stake holder, praktisi mutu dan masyarakat

Sosialisasi dan Publik Hearing menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai

berikut :

1. Maklumat Pelayanan Balai Pelatihan Pertanian Lampung :

" DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK MENEMPATI JANJI KAMI SIAP MENERIMA KRITIKAN DAN SARAN GUNA PERBAIKAN PELAYANAN”

2. Jam pelayanan Balai Pelatihan Pertanian Lampung

3. Standar Pelayanan Publik Balai Pelatihan Pertanian Lampung NO KOMPONEN URAIAN HASIL PUBLIC

HEARING 1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 49/Permentan/ OT.140/9/ 2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian;

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 109/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Rstruktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung;

2 Jam Pelayanan 1. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 – 12.00 Wib Pukul 14.00 – 16.00 Wib

2. Hari Jum’at : Pukul

08.00 – 11.00 Wib Pukul 14.00 – 16.00 Wib

- Jam pelayanan dapat terus ditingkatkan tidak hanya saat jam kantor.

- Penerimaan tetap dapat dilakukan di hari libur.

NO KOMPONEN URAIAN HASIL PUBLIC HEARING

- Media dan sarana komunikasi seperti SMS Center telephone dapat lebih dioptimalkan lagi

3 Persyaratan terlampir 4 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur terlampir

5 Jangka Waktu Penyelesaian

terlampir

6 Biaya/Tarif 7 Produk Pelayanan Pelayanan Kerjasama Diklat Jika memungkinkan

pelayanan diklat bagi Aparatur dan Non Apartur penerimaan diprioritaskan

8 Sarana, Prasarana dan /atau Fasilitas Pelayanan

Terlampir Sudah sesuai

9 Kompetensi dan Jumlah Pelaksana

Terlampir Jika mungkin ditambah jumlahnya

10 Pengawasan Internal Satlak Pengendalian Internal, SK Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung Lampung No.: 33/Kpts/OT.160/2 J.3.10/01/2015

Sudah sesuai

11 Penanganan Pengaduan

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat SK Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung Nomor. 36/Kpts/OT.140/J.3.10/01/2015

Sudah sesuai

12 Jaminan Pelayanan ISO 9001:2008 13 Jaminan Keamanan

dan Keselamatan Pelayanan

14 Evaluasi Kinerja Pelaksana

- Rapat Koordinasi Singkronisasi Kegiatan Diklat TA. 2015 Surat Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung Nomor : 24/Kpts-KPA/RC.030/J.3.10/01/2015

- Pengaduan Masyarakat - Kepuasan Pelanggan (Indeks

Kepuasan Masyarakat) - Monev Pelayanan SPI

Sudah sesuai

15 Dokumentasi/foto Terlampir Sudah sesuai

Secara keseluruhan pelayanan yang dilakukan Balai Pelatihan Pertanian Lampung

telah sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan. Ada beberapa hal

yang perlu menjadi catatan tersendiri terkait layanan adalah waktu layanan yang

diharapkan dapat diperpanjang. Optimalisasi media dan sarana komunikasi seperti

SMS center, email, website dan lainnya.

Untuk jangka waktu pelaksanaan atau lama waktu pengujian, diharapkan bisa lebih

dipercepat. Ada beberapa uji terutama yang diluar pengujian yang diakreditasi tidak

sesuai dengan janji layanan. BPP Lampung berjanji akan memperbaiki kualitas

layanan. Untuk lama waktu pengujian sebenarnya telah diperbaiki dengan

pemantauan secara berkesinambungan melalui rentang kendali pengujian. Tetapi

untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengujian dilakukan kesepakatan dengan

stake holder (terutama Dinas Pertanian, BP4K, BP3K, Bakorluh, BPS dan Dinas

Kehutanan), yaitu :

Melakukan sinkronisasi kegiatan sehingga ada komunikasi dengan BPP

Lampung;

Pengiriman sampel monitoring dan surveilans tidak secara bersamaan

sehingga ada jadwal tertentu pengerjaan sampel;

Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Pertanian di 4 wilayah

kerja terutama untuk penjadwalan penerimaan peserta diklat yang akan

dilaksanakan;

Hasil public hearing sebagian besar telah ditindaklanjuti. Telah dilakukan monitoring

dan evaluasi juga secara berkala terhadap pelayanan Diklat di BPP Lampung yang

hasilnya langsung ditindak lanjuti untuk peningkatan pelayanan BPP Lampung.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil public hearing diperoleh hasil bahwa secara umum pelayanan

BPP Lampung telah baik. Akan tetapi perlu peningkatan pada jam pelayanan,

optimalisasi media dan sarana komunikasi, lama waktu pengujian dipersingkat dan

pelayanan pengujian ditambah. Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat

menjadikan BPP Lampung lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

BAB V PENUTUP

Demikian hasil public hearing terhadap penerapan pelayanan publik tahun 2016.

Diharapkan peningkatan pelayanan disetiap unsur pelayanan sesuai masukan dan

saran dari stake holder, praktisi mutu dan masyarakat untuk peningkatan pelayanan

publik sehingga mutu layanan dapat lebih efektif, efisien dan lebih baik lagi dimasa

yang akan datang.

Bandar Lampung, 13 April 2018 Kepala Balai,

Drs. Moch Bhakti Poerwadikarta, MP NIP. 19600910 198103 1 001

DOKUMEN FOTO-FOTO KEGIATAN

PENGARAHAN MAKLUMAT BPP LAMPUNG KEPADA

PEGAWAI