BAB I - Disperkimtan Kota bekasi

1|Rancangan Awal Rencana Strategis 2018-2023 Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Landasaran Hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan

pembangunan pusat dan daerah terdiri dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang SPPN Bab II Pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPN adalah untuk menjamin

terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu,

antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Kemudian pada pasal 5 yang

berbunyi RPJMD harus memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMN. Sedangkan

Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal

263 menyatakan bahwa Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Oleh karena itu, RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus

sinkron satu sama lain. berikut gambaran mengenai proses perencanaan pusat dan daerah:

Gambar 1.1 Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan penjabaran dari

visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional,

yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program


Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas

kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian

secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Untuk itu, pelaksanaan

pembangunan daerah merupakan kewenangan daerah sesuai dengan urusannya, perlu

dilandasi oleh rencana pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi dinamika saat ini

serta tujuan, maka diperlukannya perencanaan berbagai sektor pembangunan. Perencanaan

sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan,

penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan

memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisein dan efektif. Selain itu, dalam

penyusunan rencana pembangunan harus memperhatikan RTRW.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang merupakan acuan bagi pemanfaatan ruang

untuk seluruh kegiatan yang memerlukan ruang melalui kegiatan pembangunan sektoral

dan pengembangan wilayah.Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun

2010, bahwa untuk wilayah Kota/Kabupaten dalam penyusunan rencana umum yang dilihat

dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/kota dengan rencana rincinya

RDTR Kabupaten/Kota.Untuk itu Rencana Pembangunan (RP) menguraikan kebijakan dan

program yang membutuhan ruang yang diakomodir dalam Rencana Tata Ruang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan

dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi

OPD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan satu dokumen rencana resmi

daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan PD dan pembangunan daerah

pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam masa Jabatan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dengan tujuan, strategi dan kebijakan yang

tertuang dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran

program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.Selain itu, Rencana Strategis juga

memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi

serta membantu dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis

tersebut.Selanjutnya, proses penyusunan Rencana Strategis mempertimbangkan potensi

sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang

telah terindentifikasi.

Proses penyusunan Rencana Strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh

elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun


RPJMD KOTA BEKASI

2018-2023

RKPD

RAPBD

APBD

RENSTRA OPD

2018-2023

RENJA OPD

RKA OPD

DPA OPD

eksternal organisasi. Untuk proses keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya

dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Untuk dapat mewujudkan Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan seperti

yang di cita-citakan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi

tahun 2018-2023 perlu adanya dukungan pembangunan yang handal dan juga

memperhatikan perbatasan kota seperti Jakarta Timur, Kabupaten Bogor dan Kabupaten

Bekasi agar adanya sinergitas pembangunan yang lebih baik. Oleh karena itu, Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dibentuk, memiliki tugas

pokok melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman

serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dari uraian tugas pokok tersebut, bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh,

rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan

untuk pembangunan. Selain itu juga terhadap pelayanan proses perizinan pemakaman,

perumahan dan permukiman yang layak huni, pembinaan, penyuluhan, pendataan

perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, inventarisasi, pengadaan lahan,

penyelesaian konflik/ masalah. Sebagai upaya untuk mengimplementasikan hal-hal di atas,

maka perlu menyusun Rencana Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Bekasi yang dikenal dengan Rencana Strategis OPD periode 2019–2023.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

Gambar 1.2 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya


dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2019 – 2023 ini, diharapkan penataan bangunan

pemerintah di wilayah Kota Bekasi kedepan dapat terintegrasi dengan baik sesuai dengan

tujuan dan keinginan masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi secara keseluruhan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kawasan

Perumahan dan Permukiman.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Bangunan Gedung Negara;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2010 tentang Rencana

Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014;

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyediaan Dan Penyerahan


Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan, Perdagangan dan

Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi;

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rumah Susun

18. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Bekasi, maka perlu disusun Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja

19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2008 – 2013;

20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016, Tentang Review Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2008 – 2013;

21. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah

Domestik;

22. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 56 Tahun 2013 Tentang Penataan Tempat

Pemakaman Umum di Kota Bekasi;

23. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pembentukan UPTD PALD

Dinas Bangunan dan Permukiman;

24. Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

25. Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan

Kota Bekasi;

26. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Serta Rincian Tugas dan Jabatan pada Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Renstra OPD adalah untuk menyediakan sebuah

dokumen rencana yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, dan capaian program RPJMD,

yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja OPD). Dokumen ini juga digunakan dalam rangka pelaksanaan

urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan selama 5 (lima) tahun

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.


1.4 Sistematika Penulisan

Draf Rancangan Awal Rencana Strategis DPKPP Kota Bekasi Tahun 2019 - 2023

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kota Bekasi

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN,

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan UmumPadaDirektorat

Jenderal Cipta Karya 2010-2014

3.4 Telaahan Rencana Strategis Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5 Telaahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

pertanahan Kota Bekasi

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Bekasi


4.2 Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Bekasi

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan menentukan target dan

rencana pagu untuk 5 (lima) tahun kedepan sesuai program OPD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan

asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi perumahan dan permukiman, Bangunan

Gedung, dan Pertanahan.

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 tentang

Tugas, Fungsi dan tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan

bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang

pertanahan merupakan penjabaran dari beban pekerjaan dan tugas-tugas yang

diamatkan oleh perundang-undang yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN)

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 terkait Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan Pembangunan Nasional

adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka

mencapai tujuan bernegara. Pada sistem perencanaan pembangunan nasional

dapat menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang,

jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara

negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.Untuk itu, Kepala Satuan

Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.

Untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disebut Rencana Strategis OPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5

(lima) tahun. Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

juga terdapat rencana strategis yang ada pada saat ini adalah Renstra Tahun

2013-2018.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;


b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah,

antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan

daerah;

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan;

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan, dan berkelanjutan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Permukiman

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman dijelaskan perumahan dan kawasan permukiman adalah

satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan,

penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan,

pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan

permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta

peran masyarakat. Sedangkan tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman adalah untuk:

a. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan

kawasan permukiman;

b. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran

penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan

kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan

keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;

c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi

pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi

lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;

d. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman;

e. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;

f. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam

lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan

berkelanjutan.


Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Pembinaan

tersebut dilaksanakan oleh:

a. Menteri pada tingkat nasional;

b. Gubernur pada tingkat provinsi; dan

c. Bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.

Pembinaan yang dapat dilakukan dengan cara melakukan perencanaan,

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Pemerintah dalam melaksanakan

pembinaan mempunyai tugas:

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang


b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang pendayagunaan

dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan

kawasan permukiman;

c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang penyediaan

kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba);

d. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di bidang


e. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan

kebijakan nasional penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan

hunian dan kawasan permukiman;

f. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung

terwujudnya perumahan bagi MBR;gi

g. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat,

terutama bagi MBR;

h. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat nasional;

i. Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

j. Melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi keahlian

kepada orang atau badan yang menyelenggarakan pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman; dan

k. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perumahan dan

kawasan permukiman.


3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang

menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur

pembantu bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 35 menyatakan bahwa Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggaran fungsi:

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota dengan

tugas dan fungsinya.

Selain itu, dalam Pasal 37 Urusan pemeritah wajib untuk Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar

terdiri atas:

a. Pendidikan;

b. Kesehatan;

c. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Sedangkan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar terdiri dari:

a. Pertanahan;

b. Kepemudaan dan olahraga.

Dari uraian tugas pokok tersebut, bahwa Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan

permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan,

penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan

pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses perumahan,

permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan

bangunan, pemeliharaan, investasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/

masalah serta pemakaman. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan, penetapan renstra strategis dan rencana kerja Dinas sesuai


dengan visi dan misi Daerah;

2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang yang

meliputi, perumahan dan permukiman, pendataan dan perencanaan,

pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan pemerintah, serta urusan

pertanahan pemerintah;

3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 Tentang

Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara menjelaskan bahwa

Bangunan gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang

menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti: gedung kantor, gedung

sekolah, rumah sakit, dan rumah negara dan diadakan dengan sumber

permbiayaan yang bersal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah.

Selain itu, pedoman ini dimaksud sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para

penyelenggara pembangunan dalam melaksanakan pembangunan bangunan

gedung negara.Bertujuan agar bangunan gedung Negara diselenggarakan sesuai

dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan,

dan kemudahan, serta efisein dalam penggunaan sumberdaya, serasi dan selaras

dengan lingkungannya.selain itu, juga dalam penyelenggaraan pembangunan

bangunan gedung negara dapat berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien.

Dalam pelaksanaan pembangunan gedung negara berdasarkan azas dan prinsip

pembangunan yaitu:

1. kemanfaatan, keselamatan, kesimbangan serta keserasian/keselarasan

bangunan gedung dengan lingkungannya;

2. hemat, tidak berlebihan, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan

kebutuhan dan ketentuan teknis yang disyaratkan;

3. terarah dan terkendali sesuai rencana, program/satuan kerja, serta fungsi

setiap kementerian/lembaga/instansi pemilik/pengguna bangunan

gedung;

4. semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan

memperhatikan kemampuan/potensi nasional.


Sedangkan untuk klasifikasi bangunan gedung Negara berdasarkan tingkat

kompleksitas meliputi:

1. Bangunan Sederhana

a. Gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan

gedung kantor dengan jumlah lantai s.d 2 lantai dengan luas sampai

dengan 500 m2.

b. Bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat;

c. Gedung pelayanan kesehatan: puskesmas;

d. Gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah

lantai s.d 2 lantai.

2. Bangunan Tidak Sederhana

a. Gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau gedung

kantor dengan luas diatas dari 500 m2, atau gedung kantor bertingkat

lebih dari 2 lantai;

b. Bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C, D, dan E

yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah Negara yang berbentuk

rumah susun;

c. Gedung Rumah Sakit Klas A, B, C, dan D;

d. Gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2 lantai.

3. Bangunan Khusus

Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung Negara yang

memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan

dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus.

Bangunan khusus yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah gedung

instalasi pertahanan, bangunan POLRI dengan penggunaan dan

persyaratan khusus, stadion olahraga dan rumah tahanan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, adalah seperti terlihat

pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Bekasi

Berdasarkan Gambar diatas, dapat lihat bahwa pada Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, StrukturOrganisasi dipimpin oleh

seorang Kepala Badan, yang membawahi :

1. Sekretariat,yang terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian

Keuangan.

2. Bidang Perumahan Permukiman, yang terdiri atas: Seksi Perumahan,

Seksi Permukiman dan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.

3. Bidang Bangunan, yang terdiri atas: Seksi Pendataan dan

Perencanaan Teknis Bangunan; Seksi Tata Bangunan; serta Seksi

Pemeliharaan Infrastruktur Bangunan.

4. Bidang Pertanahan yang terdiri atas: Seksi Pendataan dan Inventarisasi;

Seksi Perencanaan dan Pengadaan Lahan; serta Seksi Penyelesaian

Konflik/ Masalah.

5. Unit Pelayanan Terpadu :

a. UPTD Rusunawa;

b. UPTD PALD;

c. UPTD Pemakaman.

2.2 Sumber Daya OPD

Sumber daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari

Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kerja Kontrak, magang dan Pekerja Harian Lepas. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 2.1 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2018

NO STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH

1 PNS 104

2 TKK 47

3

4

MAGANG

PHL

38

101

TOTAL 290

Sumber : Data Kepegawaian DPKPP, 2018.


Dapat dilihat pada table diatas, pada tahun 2017 jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak

104 orang, Tenaga Kerja Kontrak sebanyak 47 orang, Magang sebanyak 38 orang dan PHL

sebanyak 101 orang. Maka jumlah pegawai pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kota Bekasi sebanyak 291 orang. Selain itu, untuk data pegawai PNS

berdasarkan Golongan Bulan Mei pada tahun 2018 terdiri dari Golongan IV sebanyak 8

orang, Golongan III sebanyak 61 orang, Golongan II sebanyak 30 orang, dan Golongan I

sebanyak 5 orang. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Data PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan Golongan Tahun 2018

Kategori Jumlah Pegawai PNS

Golongan

IV 8

III 61

II 30

I 5

Jumlah 104

Sumber: Data Kepegawaian DPKPP, 2018.

Sedangkan data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

terdiri dari Strata Tingkat 3 sebanyak 1 orang, Strata Tingkat 2 sebanyak 25 orang, Strata

Tingkat 1 sebanyak 43 orang, Diploma sebanyak 4 orang, Sekolah Menengah Atas sebanyak

27 orang, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 3 orang dan Sekolah Dasar sebanyak 2

orang.


Tabel 2.3 Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018

PENDIDIKAN 2017

S3 1

S2 25

S1 43

D3 4

SMA 26

SMP 3

SD 2

JUMLAH 104


Berdaskan hasil ANJAB dan ABK Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan memiliki 31 jenis Jabatan Fungsional Umum, dan 8 jenis Jabatan Fungsional

Tertentu dan total kebutuhan 44 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Data Jabatan Fungsional Teknis (JFT)

NO NAMA JABATAN STRUKTURAL

(JFU/PELAKSANA) KELAS

JABATAN PERSEDIAAN

PEGAWAI KEBUTUHAN SELISIH

JFU

1 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 7 3 7 -4

2 Analis Pengembangan Infrastruktur 7 8 8 0

3 Penata Penyehatan Lingkungan 7 8 12 -4

4 Analis Bangunan Gedung 7 8 9 -1

5 Analis Data Pengadaan Tanah 7 1 2 -1

6 Analis Pengaturan dan Pengadaan Lahan 7 1 3 -2

7 Analis Sengketa Tanah 7 1 2 -1

8 Analis Penggunaan dan Pemanfataan Tanah 7 0 2 -2

9 Pengawas Bangunan dan Gedung 7 8 19 -11

10 Bendahara 7 1 1 0

11 Penyusun Laporan Keuangan 7 2 2 0

12 Pengelola Limbah 7 0 7 -7

13 Pengelola Barang Milik Negara 6 2 2 0

14 Penyusun Bahan Materi Penyuluhan 6 0 7 -7

15 Pemelihara Sarana dan Prasarana 6 1 7 -6

16 Pengelola Data Pengendalian Pertanahan 6 1 2 -1


NO NAMA JABATAN STRUKTURAL

(JFU/PELAKSANA) KELAS

JABATAN PERSEDIAAN

PEGAWAI KEBUTUHAN SELISIH

17 Pengelola Survey Pengukuran dan Pemetaan 6 0 3 -3

18 Pengelola Sengketa Konflik Pertanahan 6 1 2 -1

19 Pengelola Situs/ Web 6 1 2 -1

20 Pengelola Kepegawaian 6 2 2 0

21 Ajudan 6 1 2 -1

22 Verifikator 6 3 4 -1

23 Pengelola Keuangan 6 2 4 -2

24 Pengelola Sarana dan Prasarana Pemakaman Umum 6 6 6 0

25 Pengolah Data 6 1 4 -3

26 Teknisi Pemelihara Sarana dan Prasarana 5 1 4 -3

27 Pengadministrasi Umum 5 16 33 -17

28 Operator Mesin 5 0 8 -8

29 Pengemudi 3 0 1 -1

30 Pengemudi Mobil Jenazah 3 2 4 -2

31 Pramu Pemakaman 3 4 6 -2

TOTAL JFU 85 177 -92

JFT

32 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda 9 0 5

-5

33 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda 9 0 4 -4

34 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama 8 0 8

-8

35 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama 8 0 5

-5

36 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil Pelaksana Lanjutan 7 0 16

-16

37 Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil Pelaksana Lanjutan 7 0 4

-4

38 Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan 7 0 1 -1

39 Pranata Komputer Terampil Pelaksana 6 0 1 -1

TOTAL JFT 0 44 -44

TOTAL KESELURUHAN JABATAN

85 221 -136


Dengan jumlah keseluruhan pegawai Jabatan Fungsional Umum sebanyak 85 orang dan

jumlah keseluruhan kebutuhan pegawai Jabatan Fungsional Umum sebanyak 221 orang, maka

Sumber Daya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dapat

dikatakan belum mencukupi kebutuhan berdasarkan Anjab dan ABK yang telah ditetapkan

dengan selisih kebutuhan sebanyak 136 orang pegawai.


2.2.1 Unit Pelayanan Teknis Dinas

Melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari

urusan pemerintah yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas /

Badan Instansi Induk.Pembentukan UPTD Kab/Kota sendiri diatur dalam Permendagri

Nomor 12 Tahun 2017.Dimana UPTD adalah tempat menyediakan jasa yang diperlukan

masyarakat, memberikan konstribusi dan manfaat kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Bekasi mengatur kebijakan mengenai UPTD dalam Peraturan Wali Kota

Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana

Teknis pada Badan dan Dinas di Lingkungan Kota Bekasi serta Nomor 104 Tahun 2016

tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Pada Badan dan

Dinas Daerah di Lingkungan Kota Bekasi. Dalam kegiatan operasionalnya, UPT pada Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, UPTD

Rusunawa, UPTD Pemakaman dan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD).

1) UPTD RUSUNAWA

Merupakan rumah susun sederhana sewa yang disediakan Pemerintah Kota Bekasi untuk

memberikan akomodasi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dapat dihuni

dan sewa secara bulanan maupun tahunan. Rumah Susun Umum Sewa sebagai salah

satu bentuk permukiman vertikal, merupakan salah satu alternatif melakukan efisiensi

penggunaan lahan, dengan meningkatkan intensitas penggunaannya. Untuk mendukung

konsep pengembangan perumahan dan permukiman dalam rencana tata ruang wilayah

yang dikaitkan pengembangan pembangunan daerah perkotaan secara vertikal dan untuk

meremajakan daerah kumuh.Pengelolaan UPTD Rumah Susun Umum Sewa pada Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi mengacu pada beberapa

SOP yang terdiri dari :

1. SOP Pengoperasian dan Pemeliharaan Rusunawa (Terlampir);

2. SOP Administrasi Umum dan Pemasaran Rusunawa (Terlampir);

3. SOP Pengelolaan Sarana dan Prasana Penunjang Kegiatan (Terlampir);

4. SOP Administrasi dan Keuangan Rusunawa (Terlampir).

2) UPTD PEMAKAMAN

UPTD Pemakaman merupakan kawasan pemakaman yang biasanya diatur oleh

pemerintah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya. Lahan

pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi diatur dan dikelompokkan


berdasarkan agama yang dianut. Kemudian ukuran tanah untuk makam disediakan dan

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi adalah 2 x 1 m dengan maksimal 3 mendiang

didalam satu lahan makam. Pengelolaan UPTD Pemakaman pada Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi mengacu pada beberapa SOP yang

terdiri dari :

1. SOP Penyusunan Jadwal Piket Petugas (Terlampir);

2. SOP Sosialisasi Administrasi Perpanjangan Ijin Makam (Terlampir);

3. SOP Pembukuan dan Penyetoran Retribusi Pengelolaan TPU (Terlampir);

4. SOP Pelayanan Pemindahan Kerangka Jenazah (Terlampir);

5. SOP Pelayanan Pengangkutan Jenazah (Terlampir);

6. SOP Pelayanan Pemakaman (Terlampir);

7. SOP Penyiapan Usulan Pengadaan Sarana dan Prasarana TPU (Terlampir);

8. SOP Pembinaan Petugas Makam (Terlampir);

9. SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kegiatan.

3) UPTD PALD

Memiliki tujuan mengendalikan pembuangan air limbah domestik, melindungi kualitas

air tanah dan air permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan

hidup khususnya sumber daya air. Dalam perizinannya operator air limbah wajib

mendapat izin dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya izin dari Walikota Bekasi, dan

pewajiban tangka septic tank yang terintegrasi pada IMB. Untuk retribusi UPTD PALD

disesuaikan dengan perda retribusi yang dikelola oleh instansi yang berwenang.Tujuan

dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Domestik yang

melaksanakan tugas teknis pengolahan air limbah domestik dan berada di bawah

tanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan mempunyai tujuan atas :

a) Mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

b) Meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas.

c) Meningkatkan kesehatan masyarakat dan berkualitas lingkungan.

d) Melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik.

e) Mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik

Pengelolaan UPTD Pemakaman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Bekasi mengacu pada beberapa SOP yang terdiri dari :

1. Pengoperasian Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;


2. Pengoperasian Instalasi Pengering Lumpur Tinja;

3. Pengoperasian Inlet Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;

4. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Pada Mesin SAP;

5. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Pada Pompa Chemical;

6. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Pada Mesin Dewatering;

7. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Pada Pompa Submersible;

8. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Pada Pompa Aerator;

9. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Pada Hangar Pengering;

10. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air limbah Domestik;

11. Pemeliharaan Kebocoran Pipa Distribusi;

12. Pengoperasian Pips Transmisi dan distribusi Air Minum;

13. Pelaksanaan Sambungan Baru;

14. Pengoperasian Reservoir;

15. Pelaksanaan Unit Produksi sumur Artesis;

16. Pelaksanaan Pelayanan Penyedotan dari Aplikasi;

17. Pelaksanaan Pelayanan Penyedotan dari Telepon atau Langsung;

18. Pelaksanaan Pelaksanaan Penyedotan Terjadwal;

19. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Layanan Lumpur Tinja Terjadwal dari Aplikasi

Android;

20. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Secara

Langsung;

21. Pelaksanaan Sosialisasi Pengolahan Air Limbah Domestik;

22. Pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Berkala;

23. Pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Berdasarkan Keluhan ;

24. Penyusunan Nota Dinas Usulan Sarana dan Prasarana;

25. Pelaksanaan Pengaduan Pelanggan Pada Layanan Penyedotan;

26. Pelaksanaan Menerima Tamu;

27. Pelaksanaan Servis Berkala Kendaraan UPTD;

28. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Armada, IPLT dan Hangar Pengering.

2.2.2 Data Aset/Inventaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kota Bekasi

Inventarisasi aset merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan,

pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset serta mendokumentasikannya baik aset berwujud

maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. Pada inventarisasi aset berwujud


perlu dilakukan dua hal yaitu fisik dan aspek legal aset. Tujuan inventarisasi aset Barang

Milik Negara/Daerah adalah untuk kesempurnaan pengurusan dan pengawasan tata usaha

keuangan Negara serta untuk tercapaiannya pengawasan yang efektif terhadap keuangan

atau kekayaan Negara. Data aset yang terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi berikut ini:

Tabel 2.5 Data Aset Aspek Sarana dan Prasarana Perkantoran

NO NAMA MERK

TAHUN ASAL USUL JUMLAH KONDISI

BARANG PEMBELIAN PEMBELIAN BARANG BAIK KB RB

1 Meja Kerja Biro 1997-2017 Pemkot/Pengadaan 29 25 2 2

2 Meja Kerja 1/2

Biro

1997-2017 Pemkot/Pengadaan 132 121 5 6

3 Meja

Rapat/diterap

2006-20017 Pengadaan 4 4

4 Meja Komputer

/Rak

2010-2013

Pengadaan 4 3 1

5 Kursi Tangan

Putar/Pimpinan (1

Biro)

Ergitec/Sannat

a

1997-2016 Pemkot/Pengadaan 23 22 1

6 Kursi Tangan

Putar (1/2 Biro)

Ergitec/Sannat

a/ Ichiko


7 Kursi Kerja

Tangan (1/2 Biro)

Ergitec/Sannat

a


8 Kursi Lipat Chitose/Futura 1999-2017 Pemkot/Pengadaan 125 91 8 26

9 Kursi Sofa + Meja 2000-2016 Pengadaan 6 6

10 Lemari Arsip Besi LuFo/VIP/Ellite

, brothers


11 Lemari Locker 2016 Pengadaan 6 6

12 Rak Besi Arsip 2002-2017 Pemkot/Pengadaan 39 30 5 4

13 Lemari Kayu 2010-2016 Pengadaan 8 6 1

14 Lemari

Buku/Bufet/Rak

Buku

2012-2015 Pengadaan 2 2

15 Filling Cabinet LuFo/VIP/Ellite

, brothers/Lion


16 Televisi LG/Polytron 2010-2015 Pengadaan 8 8

17 Komputer All in

one/PC unit

Asus/Lenovo//

hp/Acer/Zyrex


18 Lemari Es LG/Sharp 2010 Pengadaan 2 2

19 Mesin

Penghancur

Kertas

Scuere/EBA 2010-2013 Pengadaan 6 5 1

20 Lap top/Notebook Toshiba, Acer,

Lenovo,

Asus,HP



NO NAMA MERK



21 Printer Epson, Hp,

Canon,dll


22 Mesin Ketik

Manual Standar

Olympia 1997-2012 Pengadaan 4 2 2

23 Telepon Panasonic 2000-2014 Pemkot/Pengadaan 30 23 5 2

24 Tempat Sampah

Stanlees

2009-2014 Pemkot/Pengadaan 2 1 1

25 Pengeras Suara

Portable

Ashley 2014 Pengadaan 1 1

26 Tabung

Pemadam

Kebakaran 25 Kg

viking 2015 Pemkot/Pengadaan 2 2

27 Tabung

Pemadam

Kebakaran 6 Kg

2015 Pemkot/Pengadaan 12 12

27 LCD

Proyektor/Invicus

Toshiba, Banq,

Infocus

2006-2016 Pengadaan 3 1 2

28 Bak Sampah

Roda Kecil

Krisbown 2009 Pemkot/Pengadaan 2 2

29 Handy Cam Sony 2009-2010 Pengadaan 2 1 1

30 Camera Digital Nikon,Sony,

Canon

210-2015 Pengadaan 11 5 1 5

31 Dispenser Denpo Miyako 2009-2015 Pengadaan 7 6 1

32 Faximil Panasonic 2010-2015 Pengadaan 1 1

33 PABX Panasonic 2008/2009 Pengadaan 1 1

34 Kursi tunggu Steinles 2014-2016 Pengadaan 8 7 1

35 AC Split Panasonic 2015 Pengadaan 7 7

36 Zenped/Ipad Asus 10" 2016 Pengadaan 25 20 2 3

37 CCTV Camera Set 2015 Pengadaan 7 4 3

38 Speker Corong +

Amplypier

Evolis 2015 Pengadaan 1 1

39 Mesin cetak ID

Card

Evolis 2015 Pengadaan 1 1

40 Dispenser Miyako,

Denpoo,

Sanken

2013-2016 Pengadaan 8 6 2

41 GPS Super spring 2015 Pengadaan 7 7

42 Door Lock Accees Solition X 2015 Pengadaan 1 1

43 UPS ICA 2015-2016 Pengadaan 15 13 1 2

44 Scener Canon 2001 Pengadaan 1 1

45 Theodolith 2002 Pengadaan 1 1

46 Coredrill Macine 2015-2016 Pengadaan 3 3

47 Genset 2015-2017 Pengadaan 4 3

48 Server Internet Lenovo,

X3250M5 1488

GB Ram

2016 Pengadaan 1 1

49 Mesin Pompa

Sedot

2016-2017 2 2


NO NAMA MERK



50 Mesin Spinner KW.18-95

Drain Cleaner

100mm, 390 W

2017 Pengadaan 1 1

51 Pompa

Samersible

1,5 s/d 2 Kw,

Debit Air 2 s/d

3 Ltr/det

2016 Pengadaan 1 1

52 Pompa

Centrifugal

2016 Pengadaan 1 1

53 Pompa

Centripugal

2016 Pengadaan 1 1

54 Pompa

Submersable

2016 Pengadaan 1 1

Tabel 2. 6 Data Aset Aspek Inventaris Kendaraan Dinas

ASPEK INVENTARIS KENDARAAN DINAS

NO NAMA MERK TAHUN ASAL NOMOR KONDISI

BARANG PEROLEHAN PEROLEHAN POLISI BAIK KB RB

Kendaraan Roda 2

1 Sepeda Motor Honda Win 2004 Pemkot B 6048 KAJ

√

2 Sepeda Motor Honda Win 2002 Pemkot B 4860 YQ

√

3 Sepeda Motor Honda Supra 2007 Pemkot B 6497 KAJ

√


√


√


√

7 Sepeda Motor Suzuki Smash 2005 Pemkot B 6227 KAJ

√

8 Sepeda Motor Suzuki Smash 2004 Pemkot B 6155 KAJ

√

9 Sepeda Motor Honda Revo 2009 Pemkot B 6853 YQ

√

10 Sepeda Motor Yamaha RX King

2006 Pemkot B 6264 KAJ

√

11 Sepeda Motor Honda Biet 2015 Pemkot B 6385 KQO

√

12 Sepeda Motor Honda Biet 2015 Pemkot B 6386 KQO

√

13 Sepeda Motor Honda Biet 2008 Pemkot B 6673 KAJ

√

14 Sepeda Motor Honda Biet 2008 Pemkot B 6675 KAJ

√

14 Sepeda Motor Honda Win 2001 Pemkot B 4664 √





YQ

16 Sepeda Motor Honda Revo 2009 Pemkot B 6852 YQ

?

17 Sepeda Motor Honda 2003 Pemkot B 6501 KAJ

√


√

19 Sepeda Motor Suzuki A 100 1997 Pemkot B 4260 YQ

√


√


√

Kendaraan Roda 3

1 Sepeda Motor Roda 3

Nozomi/Azabu 200

2016 Pemkot B 6895 KQO

√


Nozomi/Azabu 200


√


Nozomi/Azabu 200


√


Viar/Karya 2 VR 200 3R

2014 Pemkot B 3794 KNO

√


Kaisar Trisepda

2009 Pemkot B 6800 KAJ

√


Bemo/BM 250 2009 Pemkot B 6904 KAJ

√

Kendaraan Roda 4

1 Pick Up Doble Cabin Nisan New Navara

2017 Pemkot B 9021 KSC

√

2 Mini Bus Toyota Inova 2010 Pemkot B 1099 KQN

√

3 Mini Bus Toyota 2003 Pemkot B 2744 YQ

√

4 Mini Bus Suzuki Escudo

1999 Pemkot B 2687 YQ

√

5 Mini Bus Toyota Kijang 2010 Pemkot B 1092 KQN

√

6 Mini Bus Daihatsi Xenia 2009 Pemkot B 1012 KQN

√

7 Mini Bus Suzuki Futura 2000 Pemkot B 2688 YQ

√

8 Sedan Toyota Camry 2008 Pemkot B 2754 YQ

√

9 Mini Bus Suzuki APV 2005 Pemkot B 2854 YQ

√


√


√

12 Mini Bus Toyota Avanza

2016 Pemkot B 1406 KQN

√

13 Mini Bus Toyota Avanza


√

13 Mini Bus Toyota Inova 2010 Pemkot B 1084 √





KQN

14 Mini Bus Toyota Inova 2005 Pemkot B 7096 AX

√

15 Mini Bus Toyota KF 70 1998 Pemkot B 2699 YQ

√

17 Mini Bus Daihatsu Luxio


√

18 Mini Bus Daihatsu Luxio


√

18 Mini Bus Ambulan Jenazah

Suzuki APV 2008 Pemkot B 2515 YQ

√


Suzuki APV 2016 Pemkot B 1046 KHX

√


Toyota KF 70 2000 Pemkot B 7056 YQ

√


Suzuki APV 2008 Pemkot B 2516 YQ

√

Kendaraan Roda 6

1 Truck Tangky Hino 2015 Pemkot B 9003 KMA

√


√


√


√


√


√


√

8 Bus Khusus Toilet Hino 2010 Pemkot B 7166 YQ

√

9 Truck Tangky Toyota Dyna 1999 Pemkot B 9316 YQ

√

10 Truck Tangky Mitsubitsi 2004 Pemkot B 9501 YQ

√

11 Truck Tangky Hino 2007 Pemkot B 9570 YQ

√


√


√


2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Bekasi

Indikator Kinerja Kunci merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan urusan wajib

ataupun urusan pilihan perangkat daerah yang dilaporkan tiap tahunnya dalam rangka

EKPPD terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Selain itu, setiap daerah

memiliki Indikator Kinerja Kunci yang sama dengan target berbeda. IKK didasarkan pada

Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri.

Berikut Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kota Bekasi Pada Tahun 2017.


Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Target

SPM

Target

IKK

Target Renstra Tahun

ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SPM 2016

A. Rumah Layak Huni dan Terjangkau

1. Cakupan Ketersediaannya rumah 100% 60% 80% 100% 52% - -

layak huni

2. Cakupannya ketersediaan rumah

layak huni yang terjangkau 70% 60% 80% 100% 52% - -

B. Lingkungan yang sehat dan aman yang di

dukung prasarana, sarana dan utilitas umum

(PSU)

100%

60% 80% 100% 90% - -

SPM 2017

A. Setiap warga negara berhak memperoleh air

bersih untuk kebutuhan rumah tangga sesuai

dengan standar air bersih

1. Jumlah warga rumah tangga yang 100% - 80% 100% - 0,96 % 84,93%

memperoleh air bersih untuk

kebutuhan rumah tangga



SPM

Target

IKK



2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B.

Setiap warga berhak memperoleh Pengelolaan

air limbah rumah tangga sesuai standar

1. Jumlah warga rumah tangga yang 100% - 80% 100% - 0,4 % 84,93%

memperoleh pengelolaan air

limbah rumah tangga

C. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban

bencana yang mepunyai rumah

1. Jumlah penyediaan dan rehabilitasi 100% - - - - - -

rumah korban bencana yang mempunyai

rumah

IKK

A. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rumah Tangga Bersanitasi 100% 99,02%

2. Kawasan Kumuh 29%



SPM

Target

IKK



2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rumah tangga pengguna air bersih 100% 84,93%

2. Lingkungan permukiman kumuh 29%

3. Rumah layak huni 100% 99,02%

C. Pertanahan

1. Penyelesaian kasus tanah Negara 100% 30%

Sumber: Laporan SPM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2016-2017


Berdasarkan tabel diatas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada

tahun 2016 memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Perumahan Rakyat dengan

mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar yaitu rumah layak huni dan terjangkau serta Lingkungan

yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Realisasi target

yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah daerah selama 1 Tahun Anggaran dan

membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah yang

bersangkutan. Jumlah Rumah di Kota Bekasi 614.949 unit terletak di 12 kecamatan, dan jumlah

rumah tidak layak huni sebesar 3066 unit sehingga jumlah rumah layak huni yang terjangkau di

Kota Bekasi di fasilitasi dengan adanya Rumah Susun Sewa yang diperuntukan untuk

masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara di Kota Bekasi jumlah Rusun ada 2 tower yang

terdiri dari 198 unit. Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km2 dan lingkungan yang

sehat dan aman yang di dukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi penerapan SPM sesuai Undang-Undang Nomor 23

tahun 2014 dan Permendagri 18 Tahun 2016, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Bekasi pada Tahun 2017 memiliki 2 jenis pelayanan dasar di Bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang dengan masing-masing capaian sebesar, yaitu (1) Setiap warga

Negara berhak memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sesuai dengan standar air

bersih, dengan capaian 0,96%; dan (2) Setiap warga Negara berhak memperoleh pengelolaan air

limbah rumah tangga sesuai standar dengan capaian 0,4%.Serta Bidang Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman dengan jenis pelayanan dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban

bencana yang mempunyai rumah; setiap korban bencana berhak memperoleh rumah sesuai

dengan standar rumah layak huni. Adapun uraian anggaran dan realiasasi pendanaan pelayanan

pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi mulai tahun 2013

sampai 2017, sebagai berikut:


Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

Uraian***) Anggaran Pada Tahun ke - Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio Antara Realisasi dan

Anggaran tahun ke- Rata-rata

Pertumbuhan

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi

PENDAPATA

N DAERAH

Pendapatan

Asli Daerah 235,129,580 563,048,750 - 370,000,000 0 408,639,384 1,012,688,141 0 237,155,500 0 173.79 179.86 0 64.10 389,392,7

76.67

552,827,

675.00

-Hasil Pajak

Daerah - -

-Hasil Retribusi

Daerah 235,129,580 563,048,750 - 370,000,000 - 408,639,384 1,012,688,141 0 237,155,500 0 173.79 179.86 0 64.10 389,392,7

76.67

552,827,

675.00

-Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah yang

dipisahkan

- - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-Lain-lain PAD

yang Sah - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

Dana

Perimbangan - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-Bagi Hasil

Pajak/bagi hasil

bukan pajak

- - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-Dana Alokasi

Umum - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-Dana Alokasi

Khusus - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

Lain-lain

Pendapatan

Daerah yang

Sah

- - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-Pendapatan

Hibah - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-Dana Darurat - - - - - - - - - - - - - - - - -




Pertumbuhan


-Dana Bagi

Hasil Pajak dari

Provinsi dan

pemerintah

daerah lainnya

- - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-Dana

Penyesuaian

dan Otonomi

Khusus

- - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-Bantuan

Keuangan dari

Provinsi atau

Pemerintah

daerah Lainnya

- - - - - - - - - - - - - - -

-

-

BELANJA

DAERAH

416,860,201,

175 337,392,652,753

554,181,543,

217

616,265,806,

000

489,822,582,

581

366,686,702,

931

140,102,443,

955

416,490,625,

448

548,644,940,

324

394,206,439,

381 515.08 441.21 261.63 429.47 343.15

482,904,5

57,145.20

373,226,

230,408

Belanja Tidak

Langsung

8,788,660,50

0 9,106,299,500 10,121,286,000 8,271,108,000 10,281,105,000

8,230,440,77

0 8,749,349,587 9,849,260,825 7,703,532,808 9,774,146,787 93.65 96.08 97.31 93.14 95.07

9,313,691

,800.00

8,861,34

6,155

-Belanja

Pegawai

8,788,660,50

0 9,106,299,500 10,121,286,000

8,271,108,000.0

0 10,281,105,000

8,230,440,77

0 8,749,349,587 9,849,260,825 7,703,532,808 9,774,146,787 93.65 96.08 97.31 93.14 95.07

9,313,691

,800.00

8,861,34

6,155

-Belanja Bunga - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-Belanja

Subsidi - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-Belanja Hibah - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-Belanja

Bantuan Sosial - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-Belanja bagi

hasil kepada

provinsi/kabupa

ten/kota dan

pemerintah desa

- - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-Belanja tidak

terduga - - - - - - - - - - - - - - -

-

-




Pertumbuhan


Belanja Langsung

-Belanja

Pegawai

3,037,703,

000 5,762,596,500 0 9,336,797,000 8,396,915,000

2,657,217,50

0 4,333,023,000 0 8,987,350,000 7,586,650,000 87.47 75.19 0.00 96.26 90.35

6,633,502

,875

5,891,06

0,125

-Belanja Barang

dan Jasa

20,831,873,7

00 24,347,928,900

36,865,732,2

50.00

25,919,919,

000

59,079,984,

025

14,880,154,

242 12,588,762,079 33,453,217,992 22,560,050,811

45,709,906,

564 71.43 51.70 90.74 87.04 77.37

33,409,08

7,575

25,838,4

18,338

-Belanja Modal 384,201,963,

975

298,175,827,85

3

507,194,524,

967

572,737,982,00

0 412,064,578,556

340,918,890,

419

114,431,309,28

9

373,188,146,63

1 509,394,006,705

331,135,736,

030 88.73 38.38 73.58 88.94 80.36

434,874,9

75,470.20

333,813,

617,815

PEMBIAYAAN

Penerima

pembiayaan

-

-

-Sisa lebih

perhitungan

anggaran tahun

anggaran

sebelumnya

(416,625,071,

595)

(336,829,604,00

3) (615,895,806,00

0) (489,822,582,581)

(366,278,063,

547.00)

(139,089,755,81

4) (548,407,784,82

4)

(394,206,439,3

81) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-Pencairan dana

cadangan - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Hasil penjualan

kekayaan

daerah yang

dipisahkan

- - - - - - - - - - - - - - - - -

-Penerimaan

pinjaman

daerah

- - - - - - - - - - - - - - - - -

-Penerimanaan

kembali

pemberian

pinjaman

- - - - - - - - - - - - - - - - -

-Penerimaan

piutang daerah - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pengeluaran

pembiayaan - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Pembentukan

dana cadangam - - - - - - - - - - - - - - - - -




Pertumbuhan


-Penyertaan

modal

(investasi)

pemerintah

daerah

- - - - - - - - - - - - - - - - -

-Pembayaraan

pokok utang - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Pemberian

pinjaman

daerah

- - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL

417,095,330,

755

337,955,701,50

3

554,181,543,

217

616,635,806,00

0

489,822,582,581

367,095,342,

315

141,115,132,09

6

416,490,625,44

8

548,882,095,824

394,206,439,38

1.00

515.08 441.21 261.63 429.47 343.15

484,620,6

50,496.87

374,957,

270,107.

80

Sumber: Hasil Analisa Laporan Keuangan Tahun 2013-2017


Berdasarkan tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan, pada tahun 2013 dinas ini

bernama Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran yang memiliki nilai Anggaran

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 235,129,580.00 dengan realisasi mencapai Rp.

408,639,384.00 atau 173.79% dari target, serta mengalami kenaikan pada tahun 2014

mencapai 6.07% dengan target awal anggaran sebesar Rp. 563,048,750.00 dan pencapaian

realisasi sebesar Rp.1,012,688,141.00 atau 179.86%. Hal ini dikarenakan Kontribusi terbesar

terhadap pencapaian retribusi daerah bersumber dari retribusi pemadam kebakaran. Namun,

terjadi perubahan nomenklatur Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran menjadi Dinas

Bangunan dan Permukiman yang mengakibatkan pada tahun 2015 tidak memiliki PAD

karena tidak ada lagi hasil retribusi untuk daerah. Selanjutnya pada tahun 2016 memiliki

nilai PAD sebesar Rp. 370,000,000.00 dengan realisasi capaian sebesar Rp. 237,155,500.00

atau 64.10% dari target. Maka, dapat dikatakan tahun 2016 tarif retribusi penyediaan

dan/atau penyedotan kakus/septic tank masih rendah. Hal ini dikarenakan tarif retribusi

masih mengikuti peraturan daerah yang lama mengakibatkan pencapaian target tidak

tercapai.

Pada Tahun 2017 Dinas Bangunan dan Permukiman mengalami perubahan

Nomenklatur Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2017 menjadi Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Selain itu, juga Tahun Anggaran 2017

tidak memiliki target pendapatan retribusi sebagai berikut:

1. Penyedotan dan Pengolahaan Air Limbah Domestik;

2. Penyelenggaraan Pemakaman;

3. Penyewaan Rusunawa untuk kalangan ekonomi ke bawah.

Dengan adanya Perubahan Nomenklatur yang terjadi di Kota Bekasi mengakibatkan segala

bentuk pajak/retribusi dialihkan langsung ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Dengan adanya kebijakan satu pintu, diharapkan proses pendapatan hasil retribusi/pajak

dapat berjalan lebih baik dan transparan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam rangka meningkatkan peran serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang telah diuraikan, perlu disusun strategi

yang sesuai dengan visi dan misi RPJMD Kota Bekasi 2018-2023, serta berpijak kepada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dengan memperhatikan faktor-

faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan

misi.


1. Faktor internal yang berpengaruh terhadap perencanaan strategi antara lain :

a. Kurang mengembangkan seluruh organisasi, suatu pemahaman mengenai

perencanaan strategis, bagaimana perencanaan tersebut seharusnya dilakukan dalam

organisasi dan komitmen pimpinan untuk melaksanakannya;

b. Kurang mendesain dan menyelesaikan sistem perencanaan strategis dengan

karakteristik organisasi dan budaya serta perilaku manajemen;

c. Belum optimalnya koordinasi antar bidang terhadap pelaksanaan kegiatan;

d. Belum optimalnya pengendalian, monitoring dan evaluasi perumahan, kawasan

permukiman dan pertanahan;

e. Belum adanya petunjuk teknis dan persyaratan tentang bangunan;

f. Kurang dalam mempertahankan kesederhanaan sistem serta menyeimbangkan

antara pembiayaan dan hasil yang diperoleh;

g. Adanya kekurangtelitian dalam memproyeksikan anggaran dan situasi ekonomi

dengan bagian-bagian dari proses perencanaan strategis;

h. Perencanaan yang tidak matang dan non komprehensif.

2. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bekasi adalah :

a. Perubahan-perubahan informasi, kualitas dan kuantitas personil, kebijakan,

keuangan (anggaran);

b. Terbatasnya penyediaan, pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan

pertanahan.

Faktor-faktor kunci menjadi patokan keberhasilan pelaksanaan bidang kedinasan

adalah :

1. Pemberdayaan (empowering) personil sangat menunjang, karena berlatar belakang

yang relevan antara disiplin ilmu dan bidang pekerjaan;

2. Adanya Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;

3. Adanya komitmen dari pemerintah maupun masyarakat yang menghendaki

terpeliharanya lingkungan perumahan dan permukiman yang berkembang dan

berkelanjutan;

4. Adanya tenaga fungsional yang berfungsi selain memberi penerangan ketatakotaan

juga berfungsi sebagai tenaga pelaksana, pengendali pembangunan yang tidak sesuai

aturan;

5. Adanya komunikasi, koordinasi serta pelaporan yang efektif baik ke dalam (internal)

maupun keluar (eksternal).


Selain itu, terdapat faktor pendorong dalam Pengembangan pelayanan OPD yakni :

1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Bekasi, dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 91 Tahun

2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Kepala

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;

2. Sumber daya manusia yang menjadi modal dasar dalam menciptakan

profesionalisme;

3. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi,

peralatan kantor;

4. Adamiznya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang

demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan;

5. Semakin kritis dan proaktif-nya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah;

6. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN,

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena

dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan

menentukan tujuan organisasi. Isu-isu strategis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kota Bekasi dirumuskan berdasarkan permasalahan, tantangan, dan potensi ke

depan. Isu-isu strategis tersebut menjadi acuan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

Masyarakat berpenghasilan rendah mempunyai banyak keterbatasan dalam

memiliki atau menempati rumah layak huni antara lain disebabkan oleh keterbatasan

penghasilan dan keterbatasan kemampuan dalam mengorganisasikan diri untuk

pembangunan atau peningkatan kualitas perumahan

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Daerah

MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH

Belum Optimalnya

Kualitas maupun

Kuantitas Pelayanan

Sarana dan Prasarana

dalam mendukung

pembangunan Kota

Bekasi

1) Masih terbatasnya akses ke sumber

dana alternative bidang perumahan

(CSR, Donor, LSM, Perbankan, dll)

dan

2) Masih terbatasnya alokasi anggaran

pembangunan Rumah Tidak Layak

Huni (RTLH) di Pemerintah Daerah

Provinsi, Kabupaten/kota.

Pembiayaan alternative atau

Pendanaan

1) Terjadinya perubahan kebijakan

umum dan organisasi di daerah

yang mempengaruhi

penyelenggaraan bidang

perumahan dan permukiman

(rotasi jabatan dan kelembagaan);

2) Belum terwujudnya kelembagaan

yang menerapkan prinsip Good

Govermance.

Kapasitas Kelembagaan

Belum tersedianya

layanan/informasi bidang

perumahan bagi masyarakat di

tingkat daerah (kesesuaian

peruntukan, ketentuan layak huni,

dokumen perencanaan, dll).

Keterbatasan akses

terhadap sumber daya

• Informasi (perijinan,

dokumen perencanaan)

• Bahan bangunan

• Teknologi

1) Belum adanya sertifikasi untuk

Fasilitator; dan

Pendampingan Masyarakat


MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH

2) Belum adanya jumlah pasti

Fasilitator yang sudah

terserftifikasi.

Anggaran Pemerintah Daerah untuk

memfasilitasi pembangunan rumah

layak huni masih terbatas jika

dibandingkan dengan kebutuhan.

Fasilitasi masih terbatas

Belum terpenuhinya target septik tank

rumah tangga, septik tank komunal,

IPALD Kawasanan, dan prasarana

sanitasi masyarakat

Keterbatasan Anggaran,

Regulasi, Perencanaan serta

Manajemen yang belum

optimal.

1) Belum terpenuhinya cakupan

layanan air bersih

2) Kurangnya kapasitas penyediaan

sumber air baku

Belum Tersedianya

RISPAM Se-Kota Bekasi

Pengurangan kawasan kumuh belum

memenuhi target tiap tahunnya

1. Keterbatasan Anggaran

dalam pengelolaan

kawasan kumuh

2. Update data Rutilahu

belum maksimal

Banyaknya masalah sengketa tanah Kurangnya data pendukung

kegiatan :

• Site Plan

• Data Penyediaan lahan

dengan Penyediaan sarana

Banyaknya sarana pendidikan, sarana

kesehatan dan olahraga yang rusak

Belum terpenuhinya persyaratan Tata

Bangunan dan Lingkungan di Kota

Bekasi

Berdasarkan kondisi diatas, hasil permasalahan tersebut dapat dijadikan sebagai isu

strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahanan serta permasalahan

tersebut dapat mempengaruhi visi-misi kepala daerah yang terpilih. Untuk itu

diperlukannya tujuan serta sasaran strategis yang dapat membantu terwujudnya visi-misi

Kota Bekasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Pada masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Wali kota Bekasi periode 2018-2023

telah ditetapkan landasan dan tolak ukur keberhasilan bagi pelaksanaan pembangunan

Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan.

Visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra,

nilai, arah, dan tujuan organisasi yang realistis. Visi dapat memberikan kekuatan,

semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu

dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Visi masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2018–

2023 yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Bekasi sebagai landasan dan tolak ukur keberhasilan bagi pelaksanaan pembangunan


yaitu Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan. Sedangkan Misi merupakan

pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai.

Pernyataan misi membawa organisasi kepada fokus. Misi menjelaskan mengapa

organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah sebagai

penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018-

2023 yakni:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah yang baik;

2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota

yang maju dan memadai;

3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan

yang berdayasaing;

4. Meningkatkan dan mengembangkan kulitas kehidupan masyarakat yang

berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif;

5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman

dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Dengan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan

dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil

yang diperoleh dimasa mendatang.

3.3 Telaahan Kebijakan Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Pada Direktorat

Jenderal Cipta Karya 2015-2019

Berdasarkan perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi

Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka visi dan misi Ditjen Cipta Karya, yakni:

VISI:

“Terwujudnya Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Yang Layak Huni, Produktif,

Berdaya Saing dan Berkelanjutan Melalui Penyediaan Infrastruktur Yang Handal Dalam

Pengembangan Permukiman, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Penataan Bangunan dan

Lingkungan”

MISI:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan untuk

mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya,

produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah.


2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah

daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan

infrastruktur permukiman termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola

investasinya.

3. Melaksanakan pembinaan dalam penataan kawasan serta pengelolaan bangunan

gedung yang memenuhi standar keandalan bangunan gedung.

4. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh, dan penyediaan air

minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.

5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang

profesional dengan menerapkan prinsip good governance.

Selain itu, dalam Review Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya tahun 2015-2019 juga

memiliki tujuan, sasaran, Outcome, Output, dan Sub Output yaitu:

Tabel 3.2 Outcome, Output, dan Sub Output terkait Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang

Tujuan

Kementerian Sasaran Strategis Outcome Output Sub Output

Meningkatkan

kualitas lingkungan

permukiman

dan cangkupan

pelayanan infrastruktur

dasar bidang

permukiman

untuk meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat.

Meningkatkan Kualitas

Kawasan Permukiman dan

Penataan Ruang

Berkurangnya Kawasan

Kumuh Perkotaan

Infrastruktur

Kawasan Permukiman

Perkotaan

(661 Kawasan)

Pembangunan

Infrastruktur Permukiman

Kumuh

Pembangunan

Infrastruktur

Permukiman Rumah

Sederhana Sehat (RSH) Bagi

Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah (MBR) yang meningkat

Kualitasnya

Terlaksananya Pembangunan

Rusunawa

Rumah Susun

Sederhana Sewa

(Rusunawa) dan Infrastruktur

Pendukung Twin

Block

Menurunnya Kesenjangan

Antar Wilayah

Infrastruktur

Kawasan

Permukiman Perdesaan(469

Kawasan)

Infrastruktur

Kawasan

Permukiman Rawan

Bencana

Infrastruktur Kawasan

Permukiman

Perdesaan Potensial

(Agropolitan)

Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiamn

perdesaan/kumuh dengan pola

Meningkatnya Jumlah Kelurahan/Desa Yang

Ditingkatkan Infrastruktur

Permukiman

Infrastruktur

Perdesaan (PPIP)


Tujuan

Kementerian Sasaran Strategis Outcome Output Sub Output

pemberdayaan masyarakat Perdesaan/Kumuh

Meningkatkan kualitas

kawasan permukiman dan

penataan ruang

Terwujudnya Revitalisasi

Kawasan Permukiman Dan

Penataan Bangunan

Bangunan Gedung

dan Fasilitasnya

Prasarana dan

Sarana Pendukung

Penanggulangan

Bahaya Kebakaran

Sarana dan

Prasarana Lingkungan

Permukiman

Prasarana dan

Sarana Pendukung Penataan dan

Revitalisasi

Kawasan

Prasarana dan Sarana Pendukung

Sistem Ruang

Terbuka Hijau

(RTH)

Prasarana dan

Sarana Pendukung Permukiman

Tradisional/

Bersejarah

Meningkatkan kualitas

infrastruktur permukiman

perdesaan/kumuh dengan pola

pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya Infrastruktur

Permukiman

Perdesaan/Kumuh

Keswadayaan

Masyarakat (P2KP)

Sumber: Review Renstra Cipta Karya 2010-2014

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam struktur tata ruang wilayah makro, Kota Bekasi diarahkan

pengembangannya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sekaligus menjadi bagian dari

kawasan pengimbang (counter magnet) DKI Jakarta. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan

utama yang diarahkan pengembangannya adalah jasa, perdagangan, industri, dan

permukiman.Kebijakan pembangunan tersebut umumnya sangat strategis dan dominan,

sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan pembangunan di Kota

Bekasi.RTRW Kota Bekasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah KotaBekasi

Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi

Tahun 2011-2031 memuat peruntukan ruang di wilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut

difungsikan sesuai dengan peruntukannnya dan tidak menimbulkan permasalahan di masa

mendatang.

BerdasarkanRencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2010-2030

menyatakan bahwa laju pertambahan penduduk rata-rata di Kota Bekasi mencapai 3,2%

dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 3.099.249 Jiwa dengan kepadatan

Jiwa/Ha. Dalam rencana pola pemanfaatan ruang di Kota Bekasi meliputi rencana pola

pemanfaatan kawasan budidaya. Kebijakan tersebut di Kota Bekasi, antara lain :


1. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung;

2. Menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan di

daerah kawasan lindung.

3. Mengendalikan penataan ruang sesuai RTRW Kota Bekasi tahun 2011-2031.

4. Mewujudkan luasan Ruang Terbuka Hijau hingga 30% dari wilayah Kota Bekasi.

Khususnya terkait dengan penetapan kawasan lindung, sesuai dengan Peraturan

Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031, ditetapkan kawasan perlindungan setempat dan

Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK).


Tabel 3.3 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat

pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem

jaringan prasarana wilayah kota. Berdasarkan Hasil Telaah Rencana Struktur Ruang

untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahanan memiliki beberapa

indikasi program diantaranya:

1. Pusat Pengembangan Pelayanan Kota Bekasi salah satunya Pengembangan dan

Tata Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kota Bekasi yang melayani seluruh

wilayah kota dan/atau regional yang berada di sebagian wilayah Kecamatan

No Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat

Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Rencana Sistem pusat pelayanan

Rencana Sistem pusat pelayanan

Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Bekasi

Sesuai Pengembangan dan Tata kawasan perkantoran pemerintahan kota bekasi pada skala Kota,Kecamatan maupun kelurahan

2 Infrastruktur perkotaan

Infrastruktur perkotaan

Pengembangan sistem pengelolaan limbah

Sesuai a. Sistem pengelolaan limbah terpusat;

b. Sistem pengelolaan limbah setempat;

c. Peningkatan Cakupan pelayanan IPLT Zona A Selatan dan Zona B Utara;

d. Pengembangan jaringan air limbah komunal;

e. Pembangunan IPAL Industri Terpadu;

f. Pembangunan IPAL perumahan;

g. Sistem pengelolaan limbah cair lainnya;

h. Pembangunan instalasi pengolahan limbah B3


Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Timur, Rawalumbu dan Bekasi Selatan yang

meliputi kawasan Jalan Sudirman - Juanda - Cut Meutia - Ahmad Yani - koridor

Jalan Siliwangi - Jalan Pekayon Raya - Jalan Perjuangan - Jalan Noer Ali - Jalan

Muhtar Thabrani dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan,

kesehatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat hiburan dan rekreasi dinamakan juga

Central Business District (CBD) Kota Bekasi. Selain itu, terdapat pengembangan

sub pusat pelayanan terdiri dari: a. Pengembangan sub pusat pelayanan kota (SPPK) Pondok Gede yang terdiri dari

Kelurahan Jatiwaringin mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka,

Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur. b. Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Bekasi Utara yang terdiri

dariKelurahan Perwira mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kaliabang

Tengah, Harapan Jaya, Perwira, Teluk Pucung, Harapan Baru, Margamulya.

c. Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Jatisampurna yang terdiri dari

Kelurahan Jatikarya mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jatisampurna,

Jatirangga, Jatiraden, Jatikarya, Jatiranggon.

d. Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Mustikajaya yang terdiri dari

Kelurahan Pedurenan mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Mustikajaya,

Mustikasari, Pedurenan, Cimuning.

e. Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan Kota (PPL) yang berada pada lokasi

Kecamatan Medan Satria berpusat di Kelurahan Medan Satria tetapi berkembang

juga di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Bekasi Utara di Kelurahan Teluk Pucung

dan Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Barat berpusat di

Kelurahan Bintara, tetapi berkembang juga di Kelurahan Bintara jaya, Kelurahan

Kranji, Kecamatan Rawalumbu berpusat di Kelurahan Bojong Rawalumbu tetapi

berkembang juga di Kelurahan Sepanjang Jaya dan Kelurahan Pengasinan,

Kecamatan Bekasi Selatan berpusat di Kelurahan Jaka Setia tetapi berkembang

juga di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Mustikajaya berpusat di Kelurahan

Mustikajaya, Kecamatan Pondok Melati berpusat di Kelurahan Jatiwarna,

Kecamatan Bantargebang berpusat di Kelurahan Bantargebang, Kecamatan

Jatiasih berpusat di Kelurahan Jatirasa tetapi berkembang juga di Kelurahan

Jatiasih, Kecamtan Pondok Gede berpusat di Kelurahan Jatimakmur, serta

Kecamatan Jatisapurna berpusat di Kelurahan Jatiranggon.


2. Pengelolaan Air Limbah yang dikelola langsung oleh UPTD PALD.

Selain Rencana Struktur Ruang Wilayah, adapun hasil telaah pola ruang wilayah

yang dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.4 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

No Rencana Pola

Ruang

Pola Ruang

Saat Ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

Pada Periode

Perencanaan Berkenaan

Pengaruh

Rencana Pola

Ruang terhadap

Kebutuhan

Pelayanan PD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan PD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Kawasan

Lindung

Kawasan

Lindung

Ruang Terbuka Fungsi

Tertentu: RTH

pemakaman

Program Pengelolaan

Areal Pemakaman TPU Sumurbatu, TPU

Perwira, TPU Jatisari,

TPU Pedurenan, TPU

Harapan Baru, TPU

Durenjaya, TPU Taman

Makam Pahlawan, TPU

Cimuning

2 Kawasan

Budidaya

Kawasan

Budidaya

Rencana Kawasan

Peruntukan Kawasan

Perumahan:

a. Pengembangan

Perumahan

Kepadatan Tinggi

b. Pengembangan

Perumahan

Kepadatan Sedang

c. Pengembangan

Perumahan

Kepadatan Rendah

d. Pengembangan

Perumahan Vertikal

e. Tata dan

Peningkatan

Kawasan Kumuh

f. Rencana

pembangunan

prasarana minimal

pendukung prasarana

permukiman

Program

Pengembangan

Perumahan, Program

Lingkungan Sehat

Perumahan berupa

Rencana

Pembangunan

Kawasan

Permukiman Prioritas

(RPKPP), Pembuatan

Taman Jogging, dll

Kota Bekasi

Rencana Kawasan

Peruntukan Kawasan

peruntukan Lainnya

(Sarana Pelayanan

Umum)

a. Pengembangan

sarana pendidikan

b. Pengembangan

sarana kesehatan

c. Pengembangan

kawasan

perkantoran

Program

Pengembangan sarana

pendidikan,

kesehatan,

perkantoran

Kota Bekasi

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031


Rencana Pola Ruang Wilayah merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam

wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana

peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Peruntukan Kawasan lindung yang menjadi tugas

dinas berupa Ruang terbuka Hijau (RTH) Kota antara lain meliputi Taman RT, Taman RW, dan

Pemakaman. Selain itu, untuk kawasan budidaya terdiri dari Kawasan perumahan yang dapat

dirinci, meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang, dan

perumahan dengan kepadatan rendah, serta Kawasan Perkantoran yang diantaranya terdiri atas

perkantoran pemerintahan maupun perkantoran swasta.

3.5 Telaahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2013-2018

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi merupakan

salah satu bentuk kedinasan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Pembentukannya

merupakan refleksi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Otonomi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Bekasi dimana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Bekasi merupakan perubahan Nomenklatur dari Dinas Bangunan dan

Permukiman.

Pada Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada periode 2013 – 2018,

maka setiap OPD diharapkan dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra), sesuai

denganVisi dan Misi OPD dengan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013 -2018. Untuk itu, Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi terbagi dari beberapa kegiatan yaitu sarana

pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman dan pertanahan.

3.5.1 Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung

dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: Gedung, ruangan belajar

atau kelas, sedangkan yang dimaksud dengan prasarana adalah yang secara tidak

langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti : halaman, kebun atau

taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah. Dengan adanya perubahan

nomenklatur nama Instansi Dinas Bangunan dan Permukiman (Disbangkim) menjadi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai Perwal 91 Tahun

2017 untuk kegiatan Bangunan Gedung Negara dikelola oleh DPKPP. Untuk itu,

http://www.rijal09.com/2016/03/pengertian-belajar.html


DPKPP melakukan peningkatan kualitas pembangunan sarana pendidikan hal ini

dikarenakan pada masa mendatang, kecenderungan kebutuhan lahan kawasan

pendidikan tinggi dan sarana pendukungnya masih cukup besar. Untuk

mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, maka pengembangan

kawasan pendidikan tinggi dapat diwujudkan dengan pengembangan kawasan

pendidikan tinggi terpadu. Pengembangan kawasan pendidikan terpadu dilakukan

dengan pengintegrasian kegiatan pendidikan tinggi dengan prasarana pendukungnya

berupa asrama mahasiswa, kegiatan jasa pendidikan dan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan hasil capaian target Sekolah Dasar Pada tahun 2013-2018 sebagai

berikut:


Tabel 3.5 Capaian Target Sekolah DasarTahun 2013 - 2018

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi

NO NAMA

SEKOLAH LOKASI

CAPAIAN TARGET 2013 - 2018

R

K

B

2013 2014 2015 2016 2017 2018 R

K 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RUANG

KANTOR

RUANG

LAB

RUANG

PERPUS AULA

KM/WC

(UNIT)

GAPURA

(Unit)

PAGAR

(M')

HALAM

AN (M2)

I KECAMATAN

RAWALUMBU

65

5

7

8

27

18

-

6

-

3

-

3

-

-

3

- 1

- 18

4

479

3,602

1 SDN Bojong

Rawalumbu I

Bojong

Rawalumbu

- 0 768

2 SDN Bojong

Rawalumbu IV

Bojong

Rawalumbu 5 5 0 3

3 SDN Bojong

Rawalumbu VIII

Bojong

Rawalumbu 6

6 0

4 SDN Bojong

Rawalumbu XIII

Bojong

Rawalumbu 0 0 450

5 SDN sepanjang

Jaya I

Sepanjang

jaya 4

4 0

6 SDN Sepanjang

Jaya V

Sepanjang

jaya 6

6 0 1 88

7 SDN Sepanjang

Jaya VI

Sepanjang

jaya 0 0

1 1 1

8 SDN Pengasinan

III Pengasinan 0 3

3

9 SDN Pengasinan

IV Pengasinan 0 0 37 400

10 SDN Pengasinan

VI Pengasinan 6

1

1

4 3

3

11 SDN Pengasinan

VII Pengasinan 7

1

6 0 1 24 180

12 SDN Pengasinan

VIII Pengasinan 9

3

4

2 0

13 SDN Pengasinan

IX Pengasinan 8

2

6 0

2 6 1 86 870


NO NAMA

SEKOLAH LOKASI


R

K

B

2013 2014 2015 2016 2017 2018 R

K 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RUANG

KANTOR

RUANG

LAB

RUANG

PERPUS AULA

KM/WC

(UNIT)

GAPURA

(Unit)

PAGAR

(M')

HALAM

AN (M2)

14 SDN Bojong

Menteng III

Bojong

Menteng 0 0

50

15 SDN Bojong

Menteng IV

Bojong

Menteng 7

3

3

1 0 3 70 250

16 SDN Bojong

Menteng V

Bojong

Menteng 7

4

3 0 6 54 134

17 SDN Bojong

Menteng VII

Bojong

Menteng 0 0 70 550

II KEMATAN

MUSTIKAJAYA

15

1

3

1

4

6

-

-

-

-

-

-

- -

- 3

2

106

76

18 SDN Cimuning III Cimuning 5

1

3

1 0 3

19 SDN Pedurenan

IV Pedurenan 4

4

20 SDN Mustika

Jaya I Mustikajaya 6

6 0 1

21 SDN Mustika

Jaya II Mustikajaya 0 0

22 SDN Mustika

Jaya V Mustikajaya 0 0

48

23 SDN Mustika

Jaya VII Mustikajaya 0 0 1 58 76

III

KEMATAN

BEKASI

SELATAN

31

3

5

-

10

12

1

28

-

-

-

17

11

-

2

- -

- 23

3

280

224,54

9

24 SDN Kayuringin

Jaya I dan IV

Kayuringin

Jaya 0 6

6

25 SDN Kayuringin

Jaya VI

Kayuringin

Jaya 0 6

6 6 1

26 SDN Kayuringin

Jaya IX

Kayuringin

Jaya 3

3 0


NO NAMA

SEKOLAH LOKASI


R

K

B

2013 2014 2015 2016 2017 2018 R

K 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RUANG

KANTOR

RUANG

LAB

RUANG

PERPUS AULA

KM/WC

(UNIT)

GAPURA

(Unit)

PAGAR

(M')

HALAM

AN (M2)

27 SDN Kayuringin

Jaya XVI

Kayuringin

Jaya 0 11

6

5

2 2 173 135

28 SDN Kayuringin

Jaya XIX

Kayuringin

Jaya 6

6 0 6 1 47

29 SDN Jakasetia III Jaksetia 0 5

5

30 SDN Jakasetia VII Jaksetia 6

6 0

31 SDN Pekayon

Jaya I Pekayon Jaya 1

1 0

32 SDN Pekayon

Jaya II Pekayon Jaya 0 0 30

33 SDN Pekayon

Jaya III 6

6 6 1 40 384

34 SDN Pekayon

Jaya IV Pekayon Jaya 0 0 20

224,00

0

35 SDN Pekayon

Jaya VI Pekayon Jaya 1

1 0 3

36 SDN Pekayon

Jaya VII Pekayon Jaya 4

4 0

37 SDN Marga Jaya

II Marga Jaya 4

4

IV KEMATAN

BEKASI TIMUR

92

7

26

35

12

12

-

6

-

-

-

6

-

-

6

- -

- 61

7

796

3,600

38 SDN Margahayu

II Margahayu 0 0

39 SDN Margahayu

III Margahayu 0 6

6 1 64 360

40

SDN Margahayu

VI, XIX dan

XXIII

Margahayu 0 0 6 1

136 670

41 SDN Margahayu

VII Margahayu 4

4 0 6 1 10

42 SDN Margahayu

XIX Margahayu 0 0

43 SDN Margahayu Margahayu 6 0 6


NO NAMA

SEKOLAH LOKASI


R

K

B

2013 2014 2015 2016 2017 2018 R

K 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RUANG

KANTOR

RUANG

LAB

RUANG

PERPUS AULA

KM/WC

(UNIT)

GAPURA

(Unit)

PAGAR

(M')

HALAM

AN (M2)

XXIII 6

44 SDN Bekasi Jaya

I Bekasi Jaya 0 0 6

45 SDN Bekasi Jaya

III Bekasi Jaya 6

3

3 0 6

46 SDN Bekasi Jaya

IV Bekasi Jaya 0 0

47 SDN Bekasi Jaya

V Bekasi Jaya 6

2

4 0

48 SDN Bekasi Jaya

VI Bekasi Jaya 6

6 0

1 1 18 300

49 SDN Bekasi Jaya

VII Bekasi Jaya 6

1

3

2 0

1 4 52 480

50 SDN Bekasi Jaya

VIII Bekasi Jaya 0 0

51 SDN Bekasi Jaya

IX Bekasi Jaya 0 0 115 60

52 SDN Bekasi Jaya

XV Bekasi Jaya 7

1

6 0

1 6

53 SDN Aren Jaya

IV dan V Aren Jaya 0 0 150 750

54 SDN Aren Jaya

VI Aren Jaya 0 0 306

55 SDN Aren Jaya X

dan XIV Aren Jaya 1

1 0

56 SDN Aren Jaya

XI Aren Jaya 4

4 0

57 SDN Aren Jaya

XVIII Aren Jaya 14

5

3

6 0 3 1

58 SDN Duren Jaya

II Duren Jaya 4

2

2 0

59 SDN Duren Jaya

IV Duren Jaya 4

1

1

2 0

60 SDN Duren Jaya

V Duren Jaya 4

4 0 6 1 32 96

61 SDN Duren Jaya

VI Duren Jaya 0 0

2 378


NO NAMA

SEKOLAH LOKASI


R

K

B

2013 2014 2015 2016 2017 2018 R

K 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RUANG

KANTOR

RUANG

LAB

RUANG

PERPUS AULA

KM/WC

(UNIT)

GAPURA

(Unit)

PAGAR

(M')

HALAM

AN (M2)

62 SDN Duren Jaya

X Duren Jaya 4

4 0

1

63 SDN Duren Jaya

XIII Duren Jaya 4

2

2 0 6 64

64 SDN Duren Jaya

XIV Duren Jaya 12

4

2

6 0 6 1 155 200

V

KECAMATAN

BEKASI

UTARA

63

20

3

33

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- 9

2

98

1,024

65 SDN Teluk

Pucung I Teluk Pucung 1

1 0 144

66 SDN Teluk

Pucung III Teluk Pucung 7

3

4 0 6 176

67 SDN Teluk

Pucung V Teluk Pucung 2

2 0 1 20

68 SDN Teluk

Pucung VII Teluk Pucung 1

1 0

69 SDN Teluk

Pucung VIII Teluk Pucung 1

1 0

70 SDN Teluk

Pucung IX Teluk Pucung 1

1 0

71 SDN Perwira VI Perwira 4

4 0

72 SDN Harapan

Baru I Harapan Baru 2

2 0

73 SDN Harapan

Baru III Harapan Baru 4

4 0

74 SDN Harapan

Baru V Harapan Baru 2

2 0

75 SDN Harapan

Baru VI Harapan Baru 6

3

3 0

76 SDN Harapan

Jaya V Harapan Jaya 0 0

77 SDN Harapan

Jaya VI Harapan Jaya 0 0

78 SDN Harapan

Jaya VIII Harapan Jaya 2

2 0


NO NAMA

SEKOLAH LOKASI


R

K

B

2013 2014 2015 2016 2017 2018 R

K 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RUANG

KANTOR

RUANG

LAB

RUANG

PERPUS AULA

KM/WC

(UNIT)

GAPURA

(Unit)

PAGAR

(M')

HALAM

AN (M2)

79 SDN Harapan

Jaya IX Harapan Jaya 0 0

80 SDN Harapan

Jaya X Harapan Jaya 0 0

81 SDN Harapan

Jaya XVII Harapan Jaya 0 0

82 SDN Kaliabang

Tengah III

Kaliabang

Tengah 14

11

3 0 3 384

83 SDN Kaliabang

Tengah VIII

Kaliabang

Tengah 4

4 0

84 SDN Kalibaru III Kalibaru 0 0 1 77.6 320

85 SDM Marga

Mulya III Marga Mulya 6

6 6

86 SDM Marga

Mulya III Marga Mulya 6

6 6

VI

KECAMATAN

MEDAN

SATRIA

25

3

3

15

-

-

4

3

3

-

4

20

-

-

4

- -

- 40

10

437

5,439

87 SDN Pejuang IV Pejuang 1

1 0

88 SDN Pejuang V Pejuang 4

1

3 0

89 SDN Pejuang VI Pejuang 0 0

90 SDN Pejuang VII Pejuang 6

2

4 0

91 SDN Medan satria

VII Medan Satria 4

4 0

1 6 1 23 64

92 SDN Kalibaru I Kalibaru 0 3

3

93 SDN Harapan

Mulya I

Harapan

Mulya 6

6 0

94 SDN Harapan

Mulya III

Harapan

Mulya 4

4 0 6


NO NAMA

SEKOLAH LOKASI


R

K

B

2013 2014 2015 2016 2017 2018 R

K 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RUANG

KANTOR

RUANG

LAB

RUANG

PERPUS AULA

KM/WC

(UNIT)

GAPURA

(Unit)

PAGAR

(M')

HALAM

AN (M2)

VII

KECAMATAN

BEKASI

BARAT

51

4

9

12

9

17

-

20

-

-

4

16

-

-

2

- -

- 19

5

228

3,123

95 SDN Kota Baru I Kota Baru

96 SDN Kota Baru II Kota Baru 2

2 0

97 SDN Kota Baru

IV Kota Baru 2

1

1 0

98 SDN Kota Baru

VII Kota Baru 7

7 0

99 SDN Kota Baru

IX Kota Baru 0 0 3 135,5 767.5

100 SDN Kranji II Kranji 6

4

2 0

1 1 20 320

101 SDN Kranji X Kranji 0 4

4 1 46 322

102 SDN Kranji XIV Kranji 6

6 0 6 1 20 288

103 SDN Bintara I Bintara 6

5

1 0 1 100 555

104 SDN Bintara IV Bintara 2

2 2

2

1

105 SDN Bintara VI Bintara 4

4 0

106 SDN Bintara IX Bintara 0 0

107 SDN Bintara Jaya

III Bintaa Jaya 2

2 0


IV Bintaa Jaya 5

4

1 2

2 4 480


V Bintaa Jaya 0 2

2


VII Bintaa Jaya 8

8 0 6 1 42 390

111

SDN

Jakasampurna II

dan XI

1

1 10

10


NO NAMA

SEKOLAH LOKASI


R

K

B

2013 2014 2015 2016 2017 2018 R

K 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RUANG

KANTOR

RUANG

LAB

RUANG

PERPUS AULA

KM/WC

(UNIT)

GAPURA

(Unit)

PAGAR

(M')

HALAM

AN (M2)

VIII KECAMATAN

JATIASIH

58

1

-

27

19

11

-

3

-

2

-

1

-

-

-

- -

- 6

1

115

275

112 SDN Jatikramat V Jatikramat 5

5 0 4 1 45 275

113 SDN Jatikramat

VI Jatikramat 4

4 0

114 SDN Jatikramat

VII Jatikramat 2

2 0 2

115 SDN Jatirasa III Jatirasa 4

4 0

116 SDN Jatiluhur I Jatiluhur 4

4 1

1

117 SDN Jatiluhur IV Jatiluhur 4

4 0

118 SDN Jatiasih II Jatiasih 2

2 0

119 SDN Jatiasih V Jatiasih 4

4 0

120 SDN Jatiasih VII Jatiasih 9

4

5 0

121 SDN Jatiasih VIII Jatiasih 3

3 0

122 SDN Jatiasih X Jatiasih 4

4 0

123 SDN Jatiasih XI Jatiasih 0 1

1

124 SDN Jatimekar I Jatimekar 5

1

4 0 70

125 SDN Jatimekar III Jatimekar 8

4

4 0

126 SDN Jatimekar XI Jatimekar 0 1

1

IX

KECAMATAN

JATISAMPURN

A

14

-

-

6

2

-

6

3

-

-

-

3

-

-

-

- -

- 6

-

60

-

127 SDN Jatikarya III Jatikarya 6

6 6


NO NAMA

SEKOLAH LOKASI


R

K

B

2013 2014 2015 2016 2017 2018 R

K 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RUANG

KANTOR

RUANG

LAB

RUANG

PERPUS AULA

KM/WC

(UNIT)

GAPURA

(Unit)

PAGAR

(M')

HALAM

AN (M2)

128 SDN Jatikarya IV Jatikarya 1

1 3

3

129 SDN Jatiranggon I Jatiranggon 1

1 0

130 SDN Jatiranggon

III Jatiranggon 6

5

1 0 60

X

KECAMATAN

BANTARGEBA

NG

59

12

3

6

28

10

-

-

-

-

-

-

-

-

1

- 1

- 26

2

196

1,492

131 SDN Sumur Batu

I Sumur Batu 10

8

2 0

1 1 8 1 84 1092

132 SDN Ciketing

Udik I Ciketing Udik 10

8

2 0 6

133 SDN Ciketing

Udik II Ciketing Udik 2

2 0

134 SDN Ciketing

Udik III Ciketing Udik 10

4

6 0 6 1

135 SDN Ciketing

Udik IV Ciketing Udik 4

4 0

136 SDN Cikiwul I Cikiwul 9

4

5 0

137 SDN Cikiwul II Cikiwul 5

3

2 0

138 SDN Cikiwul IV Cikiwul 9

4

5 0 6 112 400

XI

KECAMATAN

PONDOK

MELATI

17

9

3

4

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

-

80

786

139 SDN Jatirahayu

IV Jatirahayu 3

3 0

140 SDN Jatirahayu V Jatirahayu 3

2

1 0

141 SDN Jatimelati I Jtimelati 6

2

3

1 0 576

142 SDN Jatiwarna II Jatiwarna 0 0 80 210


NO NAMA

SEKOLAH LOKASI


R

K

B

2013 2014 2015 2016 2017 2018 R

K 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RUANG

KANTOR

RUANG

LAB

RUANG

PERPUS AULA

KM/WC

(UNIT)

GAPURA

(Unit)

PAGAR

(M')

HALAM

AN (M2)

143 SDN Jatiwarna IV Jatiwarna 2

2 0

144 SDN Jatimurni V Jatimurni 3

2

1 0

XII KECAMATAN

PONDOK GEDE

86

29

7

16

8

26

-

4

-

1

-

1

2

-

4

- -

- 30

2

365

1,558

145 SDN Jatibening V Jatibening 2

2 0

146 SDN Jatibening

VI Jatibening 3

3 0

147 SDN Jatibening

Baru IV

Jatibening

Baru 9

4

3

2 2

2

1 2

148 SDN Jatibening

Baru V

Jatibening

Baru 6

6 0 6 1

51 182

149 SDN Jatibening

Baru VI

Jatibening

Baru 11

6

5 0

60 288

150 SDN Jatibening

Baru VII

Jatibening

Baru 4

4 0

100

151 SDN Jaticempaka

IV Jaticempaka 0 0

56

152 SDN Jaticempaka

VI Jaticempaka 6

6 0 6 340

153 SDN Jaticempaka

VII Jaticempaka 2

2 0

154 SDN Jatimakmur

I Jatimakmur 8

6

2 0

1

30 192

155 SDN Jatimakmur

II Jatimakmur 2

2 0

156 SDN Jatimakmur

III Jatimakmur 0 1

1

157 SDN Jatimakmur

IV Jatimakmur 0 0 2

158 SDN Jatimakmur

V Jatimakmur 1

1 0

1

159 SDN Jatimakmur

VI Jatimakmur 0 0 2


NO NAMA

SEKOLAH LOKASI


R

K

B

2013 2014 2015 2016 2017 2018 R

K 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RUANG

KANTOR

RUANG

LAB

RUANG

PERPUS AULA

KM/WC

(UNIT)

GAPURA

(Unit)

PAGAR

(M')

HALAM

AN (M2)

160 SDN Jatiwaringin

I Jatiwaringin 2

2 0


II Jatiwaringin 6

6 0 6 1 68 366


V Jatiwaringin 6

6 0 6 190


VII Jatiwaringin 0 0

1


IX Jatiwaringin 2

2 0


X Jatiwaringin 4 4 1

1


XI Jatiwaringin 6

4

2 0


XII Jatiwaringin 6

6 0

576 94 69 163 127 112 11 73 3 6 8 67 13

- 22 - 2

- 241 38 3,240

245,52

4

Sumber : Hasil Capaian Bidang Bangunan GedungTahun 2013- 2018 Keterangan :

RKB : Ruang Kelas Baru

RK : Ruang Kelas


Tabel 3.6Daftar Capaian Target SMP Negeri Tahun 2013 - 2018

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi

NO. NAMA

SEKOLAH LOKASI


RKB 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RK RUANG

KANTOR

RUANG

LAB

RUANG

PERPUS AULA

KM/WC

(UNIT)

GAPURA

(Unit)

PAGAR

(M')

HALAMAN

(M2)

1 SMP Negeri 1 Bekasi Jaya -

2 SMP Negeri 2 Margahayu 16 4 4 4 4 8 1 2 135 1,200

3 SMP Negeri 3 Bekasi Jaya - -

4 SMP Negeri 4 Kayuringin Jaya 15 2 3 4 6 - 6 150

5 SMP Negeri 5 Harapan Jaya - -

6 SMP Negeri 6 Jatiwaringin 11 2 3 6 - 432

7 SMP Negeri 7 Kayuringin Jaya 12 1 7 4 - 1,440

8 SMP Negeri 8 Bojong Menteng 7 5 2 4

9 SMP Negeri 9 Jatiasih 12 4 2 6 2 284

10 SMP Negeri 10 Pedurenan 6 2 4 - 1 60

11 SMP Negeri 11 Aren Jaya 4 2 2 -

12 SMP Negeri 12 Pekayon Jaya 12 6 3 3 - 1 1 1 10 72 150

13 SMP Negeri 13 Kota Baru 11 3 4 4 - 1 6 1


NO. NAMA

SEKOLAH LOKASI


RKB 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RK RUANG

KANTOR

RUANG

LAB

RUANG

PERPUS AULA

KM/WC

(UNIT)

GAPURA

(Unit)

PAGAR

(M')

HALAMAN

(M2)

14 SMP Negeri 14 Bintara 5 3 2 -

15 SMP Negeri 15 Jatisampurna 15 4 4 4 3 -

16 SMP Negeri 16 Pengasinan 12 3 5 4 -

17 SMP Negeri 17 Jatiwaringin 16 10 6 -

18 SMP Negeri 18 Bekasi Jaya 6 2 4 -

19 SMP Negeri 19 Medansatria - -

20 SMP Negeri 20 Jatibening 6 6 -

21 SMP Negeri 21 Kaliabang Tengah 6 6 -

22 SMP Negeri 22 Bintara Jaya 19 1 4 7 4 3 - 1 8

23 SMP Negeri 23 Jatikramat 13 1 5 7 -

24 SMP Negeri 24 Jatisasri 11 4 7 -

25 SMP Negeri 25 Harapan Jaya 2 2 -

26 SMP Negeri 26 Mustikajaya 8 8 -

27 SMP Negeri 27 Sumur Batu 2 2 -


NO. NAMA

SEKOLAH LOKASI


RKB 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RK RUANG

KANTOR

RUANG

LAB

RUANG

PERPUS AULA

KM/WC

(UNIT)

GAPURA

(Unit)

PAGAR

(M')

HALAMAN

(M2)

28 SMP Negeri 28 Jatisampurna 7 2 4 1 -

29 SMP Negeri 29 Jakamulya 6 4 2 -

30 SMP Negeri 30 Jatiasih 8 2 6 -

31 SMP Negeri 31 Ciketing Udih 11 4 4 3 -

32 SMP Negeri 32 Duren Jaya 10 4 6 - 6 553

33 SMP Negeri 33 Pengasinan 5 1 4 -

34 SMP Negeri 34 Jatiasih 8 4 4 -

35 SMP Negeri 35 Jatirahayu 5 4 1 - 1

36 SMP Negeri 36 Mustikajaya 8 4 4 -

37 SMP Negeri 37 Kaliabang Tengah 3 2 1 - 1 1 192 40

38 SMP Negeri 38 Perwira 11 2 2 7 5 1 8 2 145 195

39 SMP Negeri 39 Jatiluhur 11 2 2 2 5 -

40 SMP Negeri 40 Mustikajaya 8 3 5 -


NO. NAMA

SEKOLAH LOKASI


RKB 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RK RUANG

KANTOR

RUANG

LAB

RUANG

PERPUS AULA

KM/WC

(UNIT)

GAPURA

(Unit)

PAGAR

(M')

HALAMAN

(M2)

41 SMP Negeri 41 Bojong Rawalumbu 17 2 3 6 6 - 6 65

42 SMP Negeri 42 Medansatria 10 10 -

43 SMP Negeri 43 Jatikarya 14 8 6 - 6 135

44 SMP Negeri 44 Teluk Pucung - -

TOTAL 369 37 85 131 74 42 - 19 8 - 1 1 56 6 604 4,644

Sumber: Data Bidang Bangunan Gedung, 2018

65||Rancangan Awal Rencana Strategis 2018-2023 Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

3.5.2 Sarana Pelayanan Kesehatan

Sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penentu dalam

peningkatan derajat kesehatan masyarakat.Sarana pelayanan kesehatan

merupakan wadah untuk menyediakan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan

masyarakat, baik dalam pelayanan kesehatan pencegahan maupun pelayanan

kesehatan kuratif.

Tabel 3.7 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2004 – 2015

NO SARANA

PELAYANAN 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Puskesmas Rawat Inap 4 4 5 5 - - - - - - -

2 Puskesmas Keliling 7 10 13 13 7 10 13 13 10 13 13

3 Puskesmas 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

4 Puskesmas Pembantu 26 26 26 26 28 28 29 29 23 24 24

5

6

Posyandu

Rumah Sakit

1,345

-

1,385

-

1,432

-

1,450

-

1,464

28

1,500

30

1,500

31

1,522

34

1,538

35

1,541

37

1,542

38

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bekasi 2015

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa sarana pelayanan kesehatan di Kota

Bekasi memang masih belum memadai, apalagi jika dikaitkan dengan standar

rasio ideal (1 : 30.000). Di sini dapat ditentukan bahwa rasio antara penduduk

dengan puskesmas tahun 2007 di Kota Bekasi adalah sekitar 1 : 38.000 (57 :

2.143.804), sehingga jumlah puskesmas masih belum memadai untuk melayani

penduduk terlebih lagi adanya program pelayanan kesehatan gratis bagi

masyarakat Kota Bekasi. Untuk itu perlu adanya pembangunan atau

penambahan/rehab perluasan ruangan BP pelayanan puskesmas ataupun

puskesmas pembantu agar pelayanan dapat berjalan optimal.Selain itu,

peningkatan RSUD sebagai pelayanan kesehatan rujukan juga perlu mendapat

perhatian.

3.5.3 Perumahan dan Permukiman

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

juga sangat memperhatikan terkait kebutuhan akan permukiman layak huni. Hal

ini terlihat pada kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan dalam upaya mengurangi kawasan kumuh, yakni :

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih disuatu wilayah dalam tahun 2015

sebanyak 492.003 unit, sedangkan jumlah seluruh rumah tangga disuatu


wilayah dalam tahun 2014 sebanyak 514.740 unit, sehingga capaian kinerja

rumah tangga pengguna air bersih 95,58%.

2. Luas Lingkungan Pemukiman Kumuh

Luas lingkungan Permukiman kumuh disuatu wilayah dalam kurun waktu

tertentu seluas 5,4 Ha, sedangkan luas wilayah Kota Bekasi seluas 21.049 Ha,

sehingga capaian kinerja lingkungan pemukiman kumuh 0.03%.

3. Rumah Layak Huni

Jumlah rumah layak huni sebanyak 611,883, sedangkan jumlah seluruh rumah

di wilayah Kota Bekasi sebanyak 614,949, sehingga capaian kinerja rumah

layak huni 99,50%.

Selain itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kota Bekasi juga menangani pengelolaan sanitasi masyarakat. Hal ini bertujuan

untuk membantu tercapainya tujuan DPKPP. Berikut kegiatan PALD pada Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi:

1. Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-

T) Kawasan Rawa Posong, Perumnas 1 dan Rusunawa dengan target 3000

SR.

2. Pembangunan dan peningkatan penyediaan septictank SNI untuk warga

Masyarakat Berpengahasilan Rendah (MBR) dengan target 6000 Rumah.

3. Pembangunan Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Harapan Baru 150

m3/hari.

4. Pembangunan IPLT Sumur Batu 1000 m3/hari.

5. Pembangunan dan pengembangan SPALD-T permukiman (target: kawasan

kumuh).

6. Pembangunan SPALD-S pada Infrastruktur Publik Daerah.

7. Pendampingan atau monitoring evaluasi Perda Nomor 5 Tahun 2018.

8. Pembinaan dan penyuluhan Perda PALD Nomor 5 Tahun 2018.

Selain itu, pelaksanaan sarana dan prasarana perumahan di Kota Bekasi,

sebelumnya dilakukan tahapan verifikasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor

6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Oleh Pengembang di Kota

Bekasi terdapat 2 verifikasi yang dilakukan bidang perumahan dan permukiman

yakni:

1) Verifikasi sarana untuk Damkar (1 PSU) dan verifikasi sarana 5 (lima)

kawasan perumahan yakni :


a. Perumahan Griya Asri dengan luas 1.757 m2

b. Perumahan Wijaya Karya dengan luas 1.427 m2

c. Perumahan Permata Harapan Baru dengan luas 23.614 m2

d. Perumahan Taman Harapan Baru dengan luas 20.901 m2

e. Perumahan Puri Gading dengan luas 28.993 m2

2) Verifikasi Lahan TPU Kewajiban Pengembang dengan luas lahan ± 604 m2

di Kelurahan Sumur Batu.

3.5.4 Pertanahan

1. Luas Lahan yang Terbebaskan.

Luas lahan bersertifikat di suatu daerah sebanyak 145,03 Ha, sedangkan

lahan yang terbebaskan pada tahun 2017 sebanyak 9.335 m2 dan pada tahun

2018 sebanyak 9.732 m2.

2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara.

Pada tahun 2017 jumlah kasus tanah negara yang diselesaikan sebanyak 3

kasus, sedangkan target kasus tanah Negara sebanyak 8 kasus

3. Usulan Kegiatan.

Jumlah usulan kegiatan masuk dari tahun 2017-2018 sebanyak 18 proposal.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi, Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan sebagai Dinas yang bertanggung jawab atas Penataan

permukiman kumuh, Pembangunan Gedung Pemerintah dan Pengawasan Bangunan

Pemerintah yang berkelanjutanagar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama

dalam bidang sarana dan prasarana permukiman. Tingkat pelayanan kepada masyarakat

diharapkan mengalami peningkatan yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program

dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan yang secara komprehensif akan melibatkan pihak-pihak

terkait/berkepentingan (stakeholder).

Penentuan Isu-isu strategis akan dilihat berdasarkan hasil indentifikasi

permasalahan di DPKPP Kota Bekasi terdiri dari 15 (lima belas) masalah, yakni:(1)

Masih terbatasnya akses ke sumber dana alternative bidang perumahan (CSR, Donor,

LSM, Perbankan, dll);(2) Masih terbatasnya alokasi anggaran pembangunan Rumah

Tidak Layak Huni (RTLH) di Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;(3)

Terjadinya perubahan kebijakan umum dan organisasi di daerah yang mempengaruhi

penyelenggaraan bidang perumahan dan permukiman (rotasi jabatan dan


kelembagaan);(4) Belum terwujudnya kelembagaan yang menerapkan prinsip Good

Governance; (5) Belum tersedianya layanan/informasi bidang perumahan bagi

masyarakat di tingkat daerah (kesesuaian peruntukan, ketentuan layak huni, dokumen

perencanaan, dll); (6) Belum adanya sertifikasi untuk Fasilitator; (7) Belum adanya

jumlah pasti Fasilitator yang sudah terserftifikasi; (8) Anggaran Pemerintah Daerah untuk

memfasilitasi pembangunan rumah layak huni masih terbatas jika dibandingkan dengan

kebutuhan; (9) Belum terpenuhinya target septik tank rumah tangga, septik tank komunal,

IPALD Kawasanan, dan prasarana sanitasi masyarakat; (10) Belum terpenuhinya cakupan

layanan air bersih; (11) Kurangnya kapasitas penyediaan sumber air baku; (12)

Pengurangan kawasan kumuh belum memenuhi target tiap tahunnya; (13) Banyaknya

masalah sengketa tanah, (14) Banyaknya sarana pendidikan, sarana kesehatan dan

olahraga yang rusak, (15) Belum terpenuhinya persyaratan Tata Bangunan dan

Lingkungan di Kota Bekasi.

Permasalahan tersebut dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan yang

dihasilkan. Selain itu, pada tahun 2016 Kementerian PUPR Direktorat Penyediaan

Perumahan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang para pakar

perumahan dan permukiman membahas isu strategis daerah Kab/Kota yakni penanganan

lingkungan perumahan kumuh masih bersifat parsial dan belum jadi prioritas Pemerintah

Daerah. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan tersebut agar menghasilkan

perencanaan pembangunan yang saling berkesinambungan.


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran yang digunakan pada Bab ini menggunakan Indikator Kinerja Utama

(IKU). Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target dalam RPJMD 2013–2018

maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi juga

menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran

strategis. Indikator kinerja merupakan uraian ringkasan yang menggambarkan tentang suatu

kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya.

4.1 Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan

sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi RPJMD sehingga

rumusannya harus dapat mewujudkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Untuk itu, tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta

Pemanfataan Lahan yang saling Berkesinambungan;

2. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Utilitas Perkotaan;

3. Mengoptimalkan penataan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan

tanah.

Tujuan ini disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari

masing-masing misi. Dalam RPJMD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Bekasi mengacu pada Misi I : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik, Misi II : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan

prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai dan Misi V : Membangun,

meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta

lingkungan hidup yang nyaman.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Bekasi

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur,

dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan dan visi-misi

kota yang ditetapkan.Dengan demikian sasaran pada intinya menjadi pedoman dalam

penyusunan rencana kegiatan secara efektif dan efisien. Untuk itu, Sasaran Jangka


Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun

2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan menjadi layak huni 2018-2023;

2. Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi Dasar bagi Masyarakat pada Tahun

2018-2023;

3. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup kota yang berkelanjutan Pada Tahun

2018-2023;

4. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Negara yang Berkualitas Pada

Tahun 2018-2023;

5. Optimalnya Penataan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

pada tahun 2018-2023;

6. Optimalnya fasilitasi penyelesaian konflik/masalah pertanahan pada tahun 2018-2023.

Adapun dalam perumusan suatu sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja

utama sesuai tugas dan fungsi OPD.Berikut tujuan dan sasaran, serta indikator kinerja

Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan, target, dan program:


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN

SATUAN

PENJELASAN

ALASAN FORMULASI PENANGGUNG

JAWAB SUMBER DATA

1 Meningkatnya kualitas lingkungan menjadi layak huni Tahun 2018-2023

1. Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni

% Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa penetapan lokasi permukiman kumuh wajib di dahului proses pendataan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Jumlah rumah tidak layak huni yang telah diperbaiki/Rencana Rutilahu yang akan diperbaiki x 100%

Bidang Perumahan dan Permukiman

Laporan Rutilahu

2. PersentaseJumlah Kawasan Kumuh Yang Tertata

% Luas kawasan kumuh yang tertata/Rencana Kawasan Kumuh yang akan ditata x 100%


Laporan Kawasan Kumuh

Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi Dasar bagi Masyarakat

1. Persentase pemenuhan Kebutuhan Air Bersih

% Jumlah Kebutuhan Air Bersih yang terlayani (NON PDAM)/Jumlah Rencana Kebutuhan Air x 100%


Laporan PSU

% Jumlah Kebutuhan Air Bersih yang terlayani (PDAM)/Jumlah Rencana Kebutuhan Air x 100%


Laporan PSU



SATUAN

PENJELASAN


JAWAB SUMBER DATA

2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Negara yang berkualitas

1. Persentase sarana dan prasarana bangunan negara dalam kondisi baik

% Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara bahwa Bangunan gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti: gedung kantor, gedung sekolah, rumah sakit, dan rumah negara dan diadakan dengan sumber permbiayaan yang bersal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah.

Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik yang terbangun (SDN)/Rencana Gedung yang akan dibangun x 100%

Bidang Bangunan dan Gedung

Laporan Monev

% Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik yang terbangun (SMPN)/Rencana Gedung yang akan dibangun x 100%


Laporan Monev

% Jumlah Perkantoran yang telah terbangun/Rencana Gedung yang akan dibangun x 100%


Laporan Monev

% Jumlah Puskesmas yang telah terbangun/Rencana Puskesmas yang akan dibangun x 100%


Laporan Monev



SATUAN

PENJELASAN


JAWAB SUMBER DATA

% Jumlah Gedung Rumah Sakit yang telah terbangun/Rencana Gedung yang akan dibangun x 100%


Laporan Monev

% Jumlah Gedung Sarana Perdagangan yang telah terbangun/Rencana Gedung yang akan dibangun x 100%


Laporan Monev

3 Optimalnya Penataan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Persentase Keberfungsian Lahan Milik Negara

% Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Jumlah Tanah yang dibebaskan/Rencana Tanah yang akan dibebaskan x 100%

Bidang Pertanahan Laporan Monev


Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 (tiga) tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Bekasi yakni (1) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan

Permukiman, (2) Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Utilitas Perkotaan, dan (3)

Mengoptimalkan penataan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Dari

masing-masing tujuan tersebut memiliki sasaran strategis yang digunakan sebagai capaian tujuan

dan indikator kinerja utama (IKU). Sedangkan untuk indikator sasaran menjadi tolak ukur dalam

pencapaian sasaran strategis yang digunakan. Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang digunakan

sebagai tolak ukur kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Bekasi. Adapun indikator yang digunakan untuk mendukung capaian Proyek Strategis Nasional

(PSN) yaitu persentase pemasangan jaringan gas untuk rumah tangga dengan sumber dana

berasal dari Pusat. Untuk Pembangunan Jaringan Gas di perumahan dilaksanakan oleh BUMD

dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai OPD penanggungjawab di

Kota Bekasi.


BAB V

STRATEGI DAN ARAH ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan dalam Rencana Strategi merupakan strategi kebijakan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi (DPKPP) untuk

mencapai tujuan dan sasaran jangka mengengah yang selaras dengan strategi dan

kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi

dan Arah kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan

dan sasaran jangka menengah OPD serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas

RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan Arah kebijakan dalam Renstra

selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD

yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 merupakan rumusan

perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kota Bekasi mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

5.1 Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran

akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program

indikator untuk mewujudkan visi dan misi kota, yang selanjutnya diperjelas dengan

serangkaian arahan kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara

pencapaian sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasarantersebut. Sebuah

strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari

satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi

pencapaian target sasaran.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk

dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan

program/indikasi kegiatan guna tercapainnya kelancaran dan keterpaduan dalam

perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.Menurut Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Staregi tidak dimulai dari visi dan misi OPD.

Untuk mengacu kepada strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun

2018-2023 perubahan, untuk mencapai visi dan misi Wali Kota Bekasi dan organisasi,

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi menetapkan

kebijakan dan strategi yang diuraikan dalam table berikut ini:


Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023

VISI : Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan

MISI II: Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan

memadai

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan


Lingkungan Perumahan

dan Kawasan Permukiman

Terpenuhinya

Kebutuhan Air

Minum dan

Sanitasi Dasar

bagi Masyarakat

pada Tahun 2018-

2023

Pelibatan Masyarakat

dalam pengelolaan air

minum dan air limbah

domestik

Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan

Air Minum dan Sanitasi bagi

Masyarakat

Meningkatnya

kualitas

lingkungan

menjadi layak

huni 2018-2023

1

Sosialisasi,

Pelibatan

Masyarakat dalam

Musrembang dan

Edukasi kepada

Masyarakat

Mengenai

Lingkungan Hunian

Sehat serta

Rehabilitasi Rumah

Tidak Layak Huni

Peningkatan Kualitas Lingkungan

Perumahan dan Kawasan Permukiman

(Pemugaran, Peremajaan Permukiman

Kumuh dan Permukiman kembali)

2 Terbangunnya

rumah susun

Peningkatkan kesejaheraan bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah

3 Program rencana

pembangunan

kawasan

permukiman

prioritas (RPKPP)

Pengurangan kawasan kumuh

4 Program kotaku

5 peningkatan

kualitas rumah

tidak layak huni

Meningkatkan Utilitas

Sarana dan Prasarana

Perkotaan yang memadai

Meningkatnya

Sarana dan

Prasarana

Bangunan

Gedung Negara

yang Berkualitas

Pada Tahun 2018-

2023

1 Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana

Kesehatan

Peningkatan Bangunan Gedung Negara

untuk keperluan dinas yang

menjadi/akan menjadi kekayaan milik

Negara 2 Rehabilitasi

Bangunan Gedung

Pendidikan

3 Rehabilitasi

Bangunan Gedung

Perkantoran

4 Pembangunan

Sarana Olahraga

Mengoptimalkan

penataan, penguasaan,

pemilikan, penggunaan

dan pemanfatan tanah

1. Optimalnya

penataan,

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan dan

pemanfatan tanah

pada tahun 2019 -

2023

1. Optimalisasi

penataan, penguasaan,

pemilikan, penggunaan

dan pemanfatan tanah

1 Mengoptimalkan pencanaan dan

pengadaan lahan untuk penataan,

penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfatan tanah

dengan tahapan pengadaan tanah

sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.



MISI II: Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan

memadai


2 Mengoptimalkan pendataan dan

inventarisasi untuk pemenuhan

proses penataan, penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfatan tanah.


Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023


MISI V : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta

lingkungan hidup yang nyaman



Lingkungan Perumahan

dan Kawasan Permukiman

Terpenuhinya

Kebutuhan Air

Minum dan

Sanitasi Dasar

bagi Masyarakat

pada Tahun 2018-

2023

Pelibatan Masyarakat

dalam pengelolaan air

minum dan air limbah

domestik

Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan

Air Minum dan Sanitasi bagi

Masyarakat

Meningkatnya

kualitas

lingkungan

menjadi layak

huni 2018-2023

1

Sosialisasi,

Pelibatan

Masyarakat dalam

Musrembang dan

Edukasi kepada

Masyarakat

Mengenai

Lingkungan Hunian

Sehat serta

Rehabilitasi Rumah

Tidak Layak Huni

Peningkatan Kualitas Lingkungan

Perumahan dan Kawasan Permukiman

(Pemugaran, Peremajaan Permukiman

Kumuh dan Permukiman kembali)

2 Terbangunnya

rumah susun

Peningkatkan kesejaheraan bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah

3 Program rencana

pembangunan

kawasan

permukiman

prioritas (RPKPP)

Pengurangan kawasan kumuh

4 Program kotaku

5 peningkatan

kualitas rumah

tidak layak huni


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan organisasi baik pada perencanaan (ex-ante),

tahap pelaksanaan (on-going) maupun tahap setelah kegiatan selesai (ex-post). Selain itu

indikator kinerja juga digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja hari demi hari

menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapaianya sasaran maupun tujuan

organisasi yang bersangkutan. Hal tersebut selaras dengan visi dan misi yang akan dicapai

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam kurun waktu 5

(lima) tahun ke depan.

Tujuan DPKPP Kota Bekasi diimplementasikan melalui strategi, arah kebijakan,

program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam lima tahun ke depan

harus dapat diwujudkan sasaran yang telah dituangkan di dalam Renstra Tahun 2013-2018.

Program merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta

indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN,

dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan, dirinci

menurut lokalitas OPD, lintas OPD, dan kewilayahan.

Berdasarkan Program 100 Hari Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pembagian

program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah :

1. Belanja Langsung Penunjang Urusan

a. Program Pelayanan administrasi perkantoran

b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

c. Program Program Peningkatan disiplin aparatur

d. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

e. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2. Belanja Langsung Urusan

a. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan

Program Pendidikan Dasar.

b. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan

ProgramUpaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan Sarana Perdagangan/Pasar :

Program Sarana Distribusi Perdagangan.

d. Pengembangan perumahan terdiri dari :


1. Program Pengembangan Perumahan;

2. Program Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis;

3. Program Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik;

4. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh; 5. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum;

e. Tersedianya Cakupan Pelayanan Air Minum PDAM dan Non PDAM, terdiri dari ;

Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;

f. Ketersediaan Lahan TPU, terdiri dari ;

Program Pengembangan PSU Umum

g. Peningkatan kapasitas perkantoran dan layanan pemerintahan daerah, terdiri dari:

Program Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis.

h. Pengoptimalan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah;

Program Pengendalian Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah.

Sementara kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPKPP Kota Bekasi dalam kurun

waktu 2018-2023 diruaikan dalam tabel 6.1 berikut ini :


Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target, dan Pendanaan Indikatif Pada

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2018-2023

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkanya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administra

si Perkantora

n

Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

97,06 % 100% 3.191.500.

000 100%

3.300.000.000

100% 3.350.000.

000 100%

3.350.000.000

100% 3.350.000.

000 100% DPKPP

Persentase Penyediaan

Alat Tulis Kantor

100 % 100% 180.000.0

00 100%

180.000.000

100% 190.000.0

00 100%

190.000.000

100% 190.000.0

00 100%



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)



Barang Cetakan dan Penggandaa

n

100 % 100% 160.000.0

00 100%

160.000.000

100% 170.000.0

00 100%

175.000.000

100% 180.000.0

00 100%


Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

100% % 100% 40.000.00

0 100%

45.000.000

100% 50.000.00

0 100%

55.000.000

100% 60.000.00

0 100%


Makanan dan

Minuman

100% % 100% 40.000.00

0 100%

94.000.000

100% 100.000.0

00 100%

105.000..000

100% 110.000.0

00 100% DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Persentase Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

ke Laur Daerah

100% % 100% 250.000.0

00 100%

250.000.000

100% 300.000.0

00 100%

325.000.000

100% 350.000.0

00 100% DPKPP


Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis

Perkantoran

100% % 100% 2.471.500.

000 100%

2.471.000.000

100% 2.500.000.

000 100%

2.500.000.000

100% 2.500.000.

000 100% DPKPP

Persentase Penyebarlua

san Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

100% % 100% 50.000.00

0 100%

50.000.000

100% 52.500.00

0 100%

55.000.000

100% 57.500.00

0 100% DPKPP

Meningkatkan

Meningkatnya Sarana

Persentase Sarana dan

Program Peningkata

Persentase Sarana dan

72,03% % 100% 325.000.0

00 100%

350.000.000

100% 350.000.0

00 100%

350.000.000

100% 350.000.0

00 100% DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Sarana dan Prasarana Aparatur

dan Prasarana Aparatur

Prasarana Aparatur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman

dan Pertanahan

n Sarana dan

Prasarana Aparatur

Prasarana Aparatur

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman

dan Pertanahan



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Persentase Pemeliharaa

n Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Opera

sional

100% % 100% 250.000.0

00 100%

260.000.000

100% 270.000.0

00 100%

280.000.000

100% 290.000.0

00 100% DPKPP

Persentase Pemeliharaa

n Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

100% % 100% 55.000.00

0 100%

60.000.000

100% 70.000.00

0 100%

75.000.000

100% 80.000.00

0 100% DPKPP

Persentase Pendidikan

dan Pelatihan Formal

100% % 100% 20.000.00

0 100%

30.000.000

100% 35.000.00

0 100%

40.000.000

100% 45.000.00

0 100% DPKPP

Meningkatkan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur

Persentase Peningkatan

Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Peningkatan

Disiplin Aparatur

72,03% % N/A

100% 375.000.0

00 100%

425.000.000

100% 475.000.0

00 100%

525.000.000

100%

-



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Pengadaan

pakaian Olahraga

Persentase Pengadaan

pakaian Olahraga

n/a 100% 225.000.0

00 100%

225.000.000

100% 250.000.0

00 100%

275.000.000

100%

Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

Persentase Pengadaan

Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

n/a 100% 150.000.0

00 100%

200.000.000

100% 225.000.0

00 100%

250.000.000

100%

Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Persentase Peningkatan Pengembvangan Sistem Pelaporan Capaian


OPD

Program Peningkata

n Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


Persentase Peningkatan Pengembvangan Sistem Pelaporan Capaian


OPD

100% % 100% 30.000.00

0 100%

35.000.000

100% 35.000.00

0 100%

40.000.000

100% 45.000.00

0 100% DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Persentase Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja OPD

100% % 100% 15.000.00

0 100%

17.500.000

100% 17.500.00

0 100%

20.000.000

100% 20.000.00

0 100% DPKPP

Persentase Penyusunan

Laporan Keuangan

100% % 100% 15.000.00

0 100%

17.500.000

100% 17.500.00

0 100%

20.000.000

100% 20.000.00

0 100% DPKPP

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Persentase Meningkatnya Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Persentase Meningkatnya Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

- % N/A - 100% 100.000.0

00 100%

100.000.000

100% 150.000.0

00 100%

150.000.000

100% DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Meningkatnya kualitas lingkungan menjadi layak huni Tahun 2018-2023

Jumlah rumah layak huni

Program Pengembangan Perumahan

Cakupan Rehabilitasi rumah tidak layak huni

1.723 Unit 1000 20,000,00

0,000 500

10,000,000,000

500 10,000,00

0,000 595

11,900,000,000

500 10,000,00

0,000 3.095 DPKPP

Jumlah Rusun yang terbangun

Cakupan Ketersediaan Rusunawa

2 Tower 1 25,000,00

0,000 2

50,000,000,000

- - - 3 DPKPP

Jumlah Pengelolaan dan Pembinaan Managemen Rumah Hunian Vertikal

Jumlah Pengelolaan dan Pembinaan Managemen Rumah Hunian Vertikal

2 Pengel

ola 5

125,000,0

00 7

175,000,0

00 9

225,000,0

00 11

275,000,0

00 13

325,000,0

00 45 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Rusunawa Bantargebang

n/a unit 1 25.000.00

0.000 2

50.000.000.000

3 DPKPP

Jumlah Peningkatan Sistem Pelayanan Rusunawa

100% % 100% 1,000,000,

000 100%

1,000,000,

000 100%

1,000,000,

000 100%

1,000,000,

000 100%

1,000,000

,000 100% DPKPP

Jumlah Verifikasi PSU Perumahan

% 19% 300,000,0

00 22% 22% 22% 15% 100% DISTARU

Jumlah Kawasan Kumuh Yang Tertata

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukima

Jumlah Peningkatan kualitas lingkungan layak huni

128,76 Ha 150

32.300.000.000

179

22.500.000.000

100

18.000.000.000

100

24.500.000.000

100

25.500.000.000

629 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


n Kumuh

Jumlah Peningkatan Kawasan Penanganan VI RPKPP Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

n/a Ha 12,7 1.500.000.

000 n/a n/a n/a n/a DPKPP

Jumlah Peningkatan Kawasan Penanganan VII RPKPP Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan

n/a ha 21,3 1.500.000

.000 n/a n/a n/a n/a DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Peningkatan Kawasan Penanganan VII RPKPP Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan

n/a Ha 17,8 2.000.000


Jumlah Peningkatan Kawasan Penanganan VIII RPKPP Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu

n/a Ha 18,6 3.000.000


Jumlah Peningkatan Kawasan Penanganan X RPKPP Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati

n/a Ha 20,5 1.500.000




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede

n/a Ha 18,4 1.500.000


Jumlah Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya

n/a Ha 23,5 3.800.00.




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Peningkatan Kawasan Penanganan I RPKPP Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria

n/a Ha 17,2 3.000.000


Jumlah Bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya termasuk tukang

1.723 Unit 773 3.204.655


Persentase Pendampingan Kotaku

n/a % 100% 350.000.0


Jumlah Program TMMD

Ha 6.53 1.700.000




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Sanitasi Jamban Individual Berbasis Masyarakat di Wilayah Puskesmas Bantar Gebang di Kota Bekasi (BANPROV JABAR)

n/a Unit 559.652.3

00 n/a n/a n/a n/a DINKES



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Sanitasi Jamban Individual Berbasis Masyarakat di Wilayah Puskesmas Jati Asih di Kota Bekasi (BANPROV JABAR)

N/A UNIT 559.652.3




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Sanitasi Jamban Individual Berbasis Masyarakat di Wilayah Puskesmas Jati Sampurna di Kota Bekasi (BANPROV JABAR)

N/A UNIT 559.652.3


Jumlah Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (BANPROV JABAR)

n/a paket 1

paket 125.000.0

00 n/a n/a n/a n/a



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Persentase Jaringan Gas Rumah Tangga yang terpasang

Program Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis

Persentase Jaringan Gas Rumah Tangga yang terpasang

6895 SR SR 1000 SR

- 1000 SR

1000 SR

1000 SR

1000 SR

5000 DPKPP

Jumlah sarana prasarana persampahan terbangun

Program Pengelolaan Sampah

Ketersediaan Sarana Prasarana Persampahan

2 UNIT 1 2 5 8 10 26 DLH

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan

Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi Dasar bagi

Jumlah Kebutuhan Air Bersih (Non PDAM) yang terlayani

Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum

Cakupan pelayanan Air Bersih Non PDAM

2.465 SR

(Non PDAM)

1.000 13.000.00

0.000 1.000

13.000.000.000

1.000 13.000.00

0.000 1.000

13.000.000.000

1.000

1,000,000,000

5.000 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Kawasan Permukiman

Masyarakat Pada Tahun 2018-2023

Cakupan Kebutuhan Air Bersih (PDAM) yang terlayani

Cakupan pelayanan Air Bersih PDAM (Tirta Patriot dan Tirta Baghasasi)

117.560 SR

(PDAM)

28.868 375.284.0

00.000 23.178

301.314.000.000

24.035 312.455.0

00.000 24.923

323.999.000.000

25.844 335.972.0

00.000 126.848 DPKPP

Cakupan Peningkatan sistem pelayanan pengelolaan SPAM Komunal (Operasional)

N/A SR 1800 SR

32.500.000.000

DPKPP

Cakupan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM

33000 m³ 33000 4,500,000,

000 33000

37,000,000,000

50000 8,000,000,

000 50000

37,000,000,000

169000

100.000.000.000

335.000 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Kapasitas Pengolahan SPALD-S

Program Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik

Cakupan pelayanan Air Limbah Domestik

250 Unit 560 2,128,000,

000 1000

4,000,000,000

2000 8,000,000,

000 2000

8,000,000,000

1000 12,000,00

0,000 6.560 DPKPP

Jumlah Tengki Septik

1500 SR N/A -

200 2,000,000,

000 200

2,000,000,000

200 2,000,000,

000 200

4,000,000,000

800 DPKPP

Jumlah SPALD-T Skala Permukiman

N/A SR N/A -

3000 3000 1000 1000 2,000,000,

000 8000 DPKPP

Jumlah SPALD-T Skala Kawasan

n/a SR 1500 SR

4.500.000.000

3000 9.000.000.

000 3000

9.000.000.000

3000 9.000.000.

000 1000

3.000.000.000

11.500 DPKPP

Cakupan Peningkatan Sistem Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik (Operasional)

n/a Ha 12,7 1.500.000.




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Penambahan IPAL Bersama Untuk Mengelola Air Sungai Yang Tercemar Air Lindi (Bantuan DKI)

n/a Unit 1 40.000.00

0.000 1 DPKPP

Jumlah Pendamping DAK (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)

2 paket 3

paket 350.000.0

00 DPKPP

Jumlah Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Skala Permukiman

SR 1500 SR

2.250.000.000

DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Utilitas Perkotaan

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Negara yang Berkualitas Pada Tahun 2018-2023

Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SD dalam kondisi baik

Program Pendidikan Dasar

Jumlah Tersedianya Prasarana Pendidikan Dasar yang reprsentatif

7 RKB

(SDN) 49

11.978.53

4.640 79

40.015.54

8.307 139

56.172.30

9.782 123

46.840.21

9.549 146

54.916.63

4.240 536 DPKPP

Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SMPN dalam kondisi baik

17 RKB

(SMPN)

34

11.100.000.000

90

44.325.600.871

125

55.632.407.575

113

5.015.735.791

139

80.241.239.303

501 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pembangunan SDN Bojong Rawalumbu IV

RKB 1 650.000.0

00 8

3.530.356.876,80

9 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Pembangunan SDN Duren Jaya V

RKB 2 750.000.0

00 2 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Berat SDN Harapan Jaya VI dan XVII

RK 4 772.855.2

00 4 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pembagunan SDN Pengasinan VI

- RKB 1 360.000.0

00 2

1.278.105.952,00

3 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Berat SDN Bojong Rawalumbu II

- RK 3 1.400.000.

000 3 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Rehabilitasi Berat SDN Bojong Rawalumbu III

- RK 3 550.000.0

00 3 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Berat SDN Jakasetia VI

RK 2 450.000.0

00 2 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SDN Margahayu XIII

- RKB/M

2 8

2.900.000.000

780 M2

2.794.759.025,60

8 DPKPP

Jumlah Rehabiilitasi Berat SDN Bekasi Jaya II

- RK 3 550.000.0

00 3

1.014.440.824,80

6 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Rehabilitasi Berat SDN Aren Jaya XII dan XVII

- RK/M

2 4 RK

782.000.000

718 M2

747.287.678,40

4 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Sedang SDN Medan satria I dan V

RK 4 900.000.0

00 4 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total SDN Sumur Batu IV

- RKB 4 1.500.000

.000 6

2.870.873.888

10 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Berat SDN Jatiwarna II

- RK 4 782.000.0

00 4 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Bojong Menteng VI

- RK 6 1.145.382.

638 6 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung SDN Bojong Menteng VII

- RK 6 1.785.011.

904,00 6 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung SDN Bojong Rawalumbu I

RKB 2 1.204.005.

952,00 2 DPKPP

Jumlah Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Bojong Rawalumbu II

RKB 6 2.380.015.

872 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total SDN Bojong Rawalumbu V

RKB 6 2.584.833.

888 6

2.260.713.888,00

12 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Bojong Rawalumbu VI

RK 6 1.309.008.

729,60 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total SDN Bojong Rawalumbu X

RKB 6 2.665.415.

872,00 6 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung SDN Bojong Rawalumbu XIII

RKB 6 2.485.015.

872,00 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Berat SDN Pengasinan I

RK 6 1.309.008.

729,60 6 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung SDN Pengasinan II dan V

RKB 2 892.505.9

52,00 2 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total SDN Pengasinan IV

RKB 2 2.200.213.

888,00 2 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Berat Gedung SDN sepanjang Jaya II

RKB 1 808.726.2

47 1 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total SDN Sepanjang Jaya III

RKB 6 2.154.746.

880 6

2.154.746.880

12 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Rehabilitasi Total SDN Sepanjang Jaya VIII

RKB 6 2.154.746.

880,00 6 DPKPP

Jumlah Penataan Halaman dan Pemagaran SDN Harapan Jaya IV

M2 700 559.000.0

00,00 700 M2 DPKPP

Jumlah Penataan Halaman dan Pemagaran SDN Harapan Jaya V

M2 400 360.000.0

00,00 400M2 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Laboratorium Bahasa SDN Harapan Jaya VII

RKB 2 1.190.007.

936,00 2 DPKPP

Jumlah Penataan Halaman, SDN Harapan Jaya IX, XVI, XVII

M2 200 294.000.0

00,00 200 M2 DPKPP

Jumlah Penataan Halaman SDN Kaliabang Tengah I

M2 200 294.000.0

00,00 200 M2 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Penataan Halaman SDN Kaliabang Tengah II

M2 600 422.000.0

00,00 600 M2 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Sedang/berat SDN Kaliabang Tengah III

RK 6 1.457.759.

721,60

700 M2

559.000.000

6 DPKPP

Jumlah Penataan Halaman SDN Kaliabang Tengah IV

M2 60 220.000.0

00,00 60 M2 DPKPP

Jumlah Penataan Halaman SDN Kaliabang Tengah VI

M2 200 294.000.0

00,00 200 M2 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Rehabilitasi Total SDN Kaliabang Tengah VII

RKB 4 1.487.509.

920,00 4 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total SDN Marga Mulya IV

RKB 6 2.608.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SDN Perwira VII

RKB 6 2.154.746.

880,00 6 DPKPP

Jumlah Pembangunan Ruang Guru SDN Teluk Pucung II

RK 2 595.003.9

68,00 2 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Teluk Pucung III

RKB 2 779.403.9

68,00 2 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung SDN Harapan Baru II

RKB 2 892.505.9

52,00 2 DPKPP

Jumlah Penataan Halaman SDN Harapan Baru III dan V

M2 750 527.500.0

00,00 750 M2 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Sedang SDN Jatiasih I

RK 6 1.145.382.

638,40 6 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan KM/WC SDN Jatiasih IV

UNIT 1 200.000.0

00 1 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SDN Jatiasih XI

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Penataan Halaman dan Pemagaran SDN Jatiasih I

M2 1000 730.000.0

00 1000 M2 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total SDN Jatisari II

RKB 10 2.082.513.

888 10 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Berat SDN Jatisari III

RK 6 1.145.382.

638 6 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SDN Jatimekar VIII

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Reahabilitasi Total SDN Jatikramat I

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Sedang/Barat SDN Jatikramat VIII

RKB 4 580.128.8

68,80 4 DPKPP

Jumlah Penataan Halaman SDN Jatiluhur III

M2 500m2 185.000.0

00,00 500M2 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SDN Jatiluhur IV

RKB 8 2.677.517.

856,00 8 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SDN Bintara I

RKB 4 1.487.509.

920,00 4 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Bintara II

RK 6 1.041.256.

944,00 6 DPKPP

Jumlah Penataan Halaman dan Pemagaran SDN Bintara IV dan V

M2 600m2 402.000.0

00,00 600 M2 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Rehabilitasi Sedang SDN Bintara VI

RK 8 664.441.5

17,60 8 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SDN Bintara VII

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total SDN Bintara IX

RKB 6 2.366.675.

840,00 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Sedang dan penataan halaman SDN Bintara XI

RK 8 909.441.5

17,60 8 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SDN Bintara Jaya II

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Bintara Jaya III

RKB 4 1.701.509.

920,00 4 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total SDN Bintara Jaya V

RKB 4 1.727.429.

920,00 4 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pembangunan SDN Jakasampurna II dan Xi

RKB 6 2.310.513.

888,00 6 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Rehabilitasi total SDN Kota Baru II

RKB 6 2.620.675.

840,00 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total SDN Kota Baru IX

RKB 4 1.487.509.

920,00 4 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Kranji I

RK 6 1.071.007.

142,40 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Kranji V

RK 8 1.636.260.

912 8 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SDN Kranji XII

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung SDN Jatibening Baru II

RKB 2 892.505.9

52,00 2 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Jatibening Baru VII

RKB 1 409.406.4

00,00 1 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SDN Jatibening III

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatibening IV

RK 6 833.005.5

55,20 6 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatibening V

RK 4 595.003.9

68,00 4 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SDN Aren Jaya I

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung SDN Aren Jaya III

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Pembangunan KM/WC SDN Aren Jaya VI

UNIT 1 200.000.0

00,00 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Ruang Guru dan WC SDN Aren Jaya X dan XIV

UNIT 2 595.003.9

68,00 2 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Bekasi Jaya III

M2 400 M2

785.640.800,00

400 M2 DPKPP

Jumlah Penataan Halaman SDN Bekasi Jaya VIII

M2 400 M2

368.000.000,00

400 M2 DPKPP

Jumlah Pembangunan Ruang Kantor SDN Bekasi Jaya XI

RKB 4 1.101.859.

200,00 4 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium dan perpustakaan SDN Duren Jaya I

UNIT 2 545.875.2

00,00 2 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pembangunan SDN Duren Jaya II

RKB 2 1.307.505.

952,00 2 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SDN Duren Jaya VII

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SDN Duren Jaya VIII

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium dan perpustakaan SDN Duren Jaya IX

UNIT 2 595.003.9

68,00 2 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SDN Duren Jaya XII

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Sedang/Pembangunan Ruang perpustakaan SDN Margahayu I

RK 6 1.345.633.

233,60 6 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan KM/WC SDN Margahayu II

UNIT 1 200.000.0

00,00 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan KM/WC SDN Margahayu V

UNIT 1 200.000.0

00,00 1 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SDN Margahayu IX

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SDN Margahayu X

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Kayuringin Jaya I dan IV

RK 8 1.472.634.

820,80 8 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung SDN Kayuringin Jaya III

RKB 6 2.388.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Kayuringin Jaya V

RK 6 1.302.811.

520,00 6 DPKPP

Jumlah Pembangunan SDN Kayuringin Jaya VII

RKB 2 818.812.8

00,00 2 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Rehabilitasi Total SDN Kayuringin Jaya XVII

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SDN Jakasetia IV

RKB 6 2.570.430.

784,00 6 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pembangunan SDN Pekayon Jaya I

RKB 1 490.937.6

00,00 1 DPKPP

Jumlah Penataan Halaman SDN Pejuang I, III

M2 200 M2

200.000.000,00

200 M2 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SDN Pejuang VII

RKB 6 2.267.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung SDN Kalibaru I Kota Bekasi

RKB 9 3.978.319.

000,00 9 DPKPP

Jumlah Pembangunan SDN Kalibaru III

RKB 1.100.000.

000,00 2 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pembangunan SDN Harapan Mulya I

RKB 1 251.409.4

40,00 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Harapan Mulya II

RK 5 1.064.456.

640,00 5 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total SDN harapan Mulya III

RKB 6 2.410.523.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total SDN Cimuning III

RKB 6 2.432.713.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pembangunan SDN Cimuning IV

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung SDN Cimuning V

RKB 6 2.861.563.

888,00 6 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SDN Pedurenan I

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SDN Pedurenan III

RKB 6 2.607.993.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Penataan Halaman SDN Pedurenan IV

M2 517 M2

545.290.000,00

517 M2 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung SDN Pedurenan V

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung SDN Pedurenan VII

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Penataan dan Pemagaran SDN Mustikas Sari I

M2 612 M2

698.440.000,00

612 M2 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total SDN Mustika Sari II

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total SDN Mustika Sari IV

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Penataan Halaman SDN Mustika

M2 400 M2

428.000.000,00

400 M2 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jaya II

Jumlah Rehabilitasi Total SDN Mustika Jaya III

RKB 4 1.990.509.

920,00 4 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung SDN Mustika Jaya IV

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total SDN Mustika Jaya V

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung SDN Mustika Jaya VI

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Jatikarya III

RK 2 501.501.9

84,00 2 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SDN Jatirangga I

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total SDN Jatirangga II

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Pembangunan KM/WC SDN Jatisampurna VIII

UNIT 1 200.000.0

00,00 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan KM/WC SDN Jatisampurna IX

UNIT 1 200.000.0

00,00 1 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SDN Jatiranggon II

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Pembangunan Ruang Guru SDN Jatirahayu III

RK 1 600.621.9

84,00 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Ruang Guru SDN Jatirahayu V

RK 1 297.501.9

84,00 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Rehabilitasi Total SDN Jatirahayu VI

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total SDN Sumur Batu II

RKB 6 2.082.513.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total SDN Sumur Batu IV

RKB 6 2.870.873.

888 6 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung SDN Ciketing Udik IV

RKB 6 3.073.503.

888,00 6 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total dan Pemagaran SDN Bantar Gebang III

RKB 6 2.695.673.

888,00 6 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung SDN Cikiwul 4

RKB 2 584.600.0

00,00 2 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SMPN 4 Kota Bekasi

- RKB 6 2.100.000

.000 8

3.525.949.440

14 DPKPP


- RKB 4 1.500.000

.000 8

3.788.924.160

12 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung SMPN 13 Kota Bekasi

- RKB 4 1.500.000.

000 6

2.644.462.080

10 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat SMPN 14 Kota Bekasi

- RK 5 1.000.000.

000 5 DPKPP


- RKB/M

2 9

3.000.000.000

300 M2

1.630.936.800

9 DPKPP


- RKB 6 2.000.000.

000 12

5.288.924.160

18 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Sedang/Barat SMPN 1 Kota Bekasi

RK 12 3.173.354.

496 12 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)



RKB 8 3.525.949.

440 8 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total Gedung SMPN 4 Kota Bekasi Pembangunan Gedung SMPN 7 Kota Bekasi

RK 3 5.031.936.

000 3 DPKPP


RKB 4 1.762.974.

720 4 DPKPP

Jumlah Pembangunan/Penataan Halaman SMPN 9 Kota Bekasi

RKB

4.075.868.160

9 DPKPP

9



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)



RKB 6 2.644.462.

080 4

1.762.974.720

10 DPKPP


RKB 6 2.644.462.

080 6 DPKPP


RKB 8 3.525.949.

440 8 DPKPP

Jumlah rehabilitasi Sedang/berat SMPN 16 Kota Bekasi

RK 14 4.010.767.

488 14 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)



RKB 4 1.762.974.

720 4 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi sedang/Berat SMPN 19 Kota Bekasi

RK 12 3.173.354.

496 12 DPKPP


RKB 6 2.644.462.

080 6 DPKPP

Jumlah Pembangunan SMPN 49 dan SMAN 22 Kelurahan Cikiwul

RKB 9

4.075.868.160

9 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)



RKB 6 2.644.462.

080 6 DPKPP


RKB 12 5.288.924.

160 12 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pembangunan Gedung SMPN 26 Kota Bekasi

RK 2 2.644.462.

080 2 DPKPP


RKB 9

9 DPKPP

3.966.693.120

Jumlah Rehabilitasi

RKB 6 6 2.644.462.

080 12 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Total Gedung SMPN 28 Kota Bekasi

2.644.462.080


RKB 6 2.644.462.

080 6 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung SMP Negeri 30 Kota Bekasi

RKB 7 3.085.205.

760 7 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total SMPN 32 Kota Bekasi

RKB 6 2.644.462.

080 6 DPKPP


4 RKB 605.850.0

00 4 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)



RKB 6 2.644.462.

080 6

2.644.462.080

6 2.644.462.

080 18 DPKPP


RKB 2 1.500.000.

000 2 DPKPP


RKB 8 3.525.949.

440 8 DPKPP


RKB 8 3.525.949.

440 8 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung USB SMPN 42 Kota Bekasi

RKB 9 3.966.693.

120 6

2.644.462.080

15 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung USB SMPN 43 Kota Bekasi

RKB 4 1.762.974.

720 4

1.762.974.720

9 3.966.693.

120 17 DPKPP

Jumlah Pembangunan USB SMPN 44 Kota Bekasi

RKB 6 2.644.462.

080 9

3.966.693.

120 9

3.966.693.

120 3

4.508.375.

680 27 DPKPP


RKB 27 15.086.22

4.000 27 DPKPP


RKB 27 15.086.22

4.000 27 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)



RKB 27 15.086.22

4.000 27 DPKPP

Jumlah Pembangunan USB SMPN 48 Kel. Cimuning Kec. Mustika jaya

RKB 9 3.771.556.

000 9

3.771.556.000

9 3.771.556.

000 9

3.771.556.000

36 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah SMPN 49

RKB 9 3.986.252.

775 9

3.986.252.775

9 3.986.252.

775 9

3.986.252.775

36 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan RKB dan Penataan Parkir SMAN 4 Kota Bekasi Kec. Bekasi Utara

- RKB 11 4.000.000

.000 11 DPKPP

Jumlah Renovasi SDN Jatirahayu III Jl. Bojong Nangka 2, Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok melati

- RK 3 100.000.0

00 3 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Perbaikan Ruangan Kelas dan Pengecetan SDN Jatirahayu III Kel. Jatirahayu

- RK 3 200.000.0

00 3 DPKPP

Jumlah Pemagaran Depan Sekolah SD Marga Jaya 01, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan

- PAKE

T 1

100.000.000

1 DPKPP

Jumlah DED Sekolah Disabilitas

- PAKE

T 1

150.000.000

1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Sekolah Disabilitas Kota Bekasi, Marga jaya Bekasi Selatan

- M2 1000 5.000.000.

000 1000 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Ruang kelas TK Negeri 1

- RK 1 540.000.0

00 1 DPKPP

Meningkatnya Jumlah Gedung Perkantoran yang terbangun

Program Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis

Cakupan ketersediaan Bangunan Gedung Negara

3 Unit 10 78,205,257,000.00

23 394,123,8

97,220 18

78,653,936,616

3 23,432,96

0,000 1

3,600,000,000

55 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Jatiluhur untuk lantai 2

- unit 1 1.500.000.

000 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Kantor PKK, BKM, LPM, BHABINKAMTIBMAS, LINMAS dan Perpustakaan Kelurahan Pedurenan

- unit 1 1.000.000.

000 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Pagar di Kantor Kelurahan Jati Rahayu, Jl. Sahabat Masjid Hudal Islam RT 002 RW 011 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati

- unit 1 300.000.0

00 1 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Kantor Kecamatan Jatiasih Jalan Swatantra IV, RW 004 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih

- unit 1 500.000.0

00 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Kantor Kelurahan Kayuringin Jaya

- unit 1 3.000.000

.000 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Kantor Kelurahan Harapan Baru

- unit 1 3.521.000

.000 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Bekasi

- unit 1 20.000.000.000

lanjutan

26.332.096.000

1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung Depag

- unit 1

lanjuta

n 27.148.91

2.000 1 DPKPP

10.000.000.000



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Pelayanan Pemerintah (Polres) di Jalan Pangeran Jayakarta Depan Kantor Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria

- unit 1 20.000.00

0.000 lanjuta

n 20.000.00

0.000 1 DPKPP

Jumlah Renovasi Kantor DPRD Kota Bekasi

- unit 1 5.000.000.

000 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Rumah Singgah Terpadu

- unit 1 13.384.25

7.000 lanjuta

n 5.531.743.

000 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Bekasi Community Centre Pemuda (BCCP) Kota Bekasi

- unit 1 21.600.00

0 1 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor KECAMATAN RAWALUMBU

- unit 1

6,000,000,000

1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanajutan Pembangunan Gedung Kantor KECAMATAN MEDAN SATRIA

- unit 1 4,500,000,

000 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor KECAMATAN MUSTIKAJAYA

- unit 1 6,000,000,

000 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Rehabilitasi Kantor Kecamatan Jatiasih Jalan Swatantra IV, RW 004 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih

- unit 1 500,000,0

00 lanjuta

n 1,000,000,

000 1 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Aula Gedung Kantor KECAMATAN JATISAMPURNA

- unit 1 2,000,000,

000 1 DPKPP

Jumlah Renovasi Gedung Kantor KECAMATAN PONDOK MELATI

- unit 1 4,000,000,

000 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pemagaran Kantor Kecamatan Bekasi Selatan

- unit 1 360,000,0

00 1 DPKPP

Jumlah Pemagaran Kantor Kecamatan Bekasi Barat

- unit 1 480,000,0

00 1 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kecamatan Pondokgede

- unit 1 1,500,000,

000 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Kantor Kelurahan Kayuringin Jaya

- unit 1 658,000,0

00 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Rehab Kantor Kelurahan dan pemagaran

- unit 1 350,000,0

00 1 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Kantor dan Penataan Halaman Kelurahan Margahayu

- unit 1 1,800,000,

000 1 DPKPP

Jumlah Penataan Halaman Kantor Kelurahan Bekasi Jaya

- unit 1 430,000,0

00 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Aren Jaya

- unit 1 750,000,0

00 1 DPKPP

Jumlah Rehab ringan dan Penataan Halaman Kantor Kelurahan Duren Jaya

- unit 1 680,000,0

00 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Kantor Kelurahan Jakasampurna

- unit 1 4,208,830,

080 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Kantor Kelurahan Harapan Baru

- unit 1 3,521,000,

000 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Rehabilitasi dan Penataan Halaman Kantor Kelurahan Kaliabang Tengah

- unit 1 2,929,928,

320. 1 DPKPP

Jumlah Pemagaran dan Penataan halaman Kantor Kelurahan Bojong Menteng

- unit 1 200,000,0

00 1 DPKPP

Jumlah Lanjutan pembangunan Kantor Kelurahan Pengasinan

- unit 1 550,000,0

00 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Sepanjang Jaya

- unit 1 3,864,794,

000 1 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total Kantor Kelurahan Jatibening Baru

- unit 1 4,208,830,

080.00 1 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total Kantor Kelurahan jaticempaka

- unit 1 4,208,830,

080.00 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan pembangunan Kantor Kelurahan Pedurenan

- unit 1 600,000,0

00 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Aula Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya

- unit 1 2,000,000,

000 1 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Jatiluhur untuk lantai 2

- unit 1 1,500,000,

000 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Jatirasa

- unit 1 3,600,000,

000.00 1 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi total Gedung Kantor Kelurahan Jatisari

- unit 1 3,600,000,

000.00 1 DPKPP

Jumlah lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Jatiranggon

- unit 1 Rp2,000,0

00,000 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Pagar di Kantor Kelurahan Jati Rahayu, Jl. Sahabat Masjid Hudal Islam RT 002 RW 011 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati

- unit 1 300,000,0

00.00 1 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Total Kantor Kelurahan Jatiwarna

- unit 1 4,208,830,

080.00 1 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pembangunan Gedung Teknis

- unit 1 40,985,59

9,200 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Rehabilitasi Lapas Kelas II A Bulak Kapal

- unit 1 70,000,00

0,000 1 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pembangunan Gedung Dishub

- unit 1 9,000,000,

000 1 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pembangunan Kantor Kejaksaan Kota Bekasi

- unit 1 20.000.00

0.000 lanjuta

n 26,332,09

6,000 1 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pembangunan Kantor Depag Kota Bekasi

- unit 1 27,148,91

2,000 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Pembangunan Gedung Pelayanan Pemerintah (Polres) di Jalan Pangeran Jayakarta Depan Kantor Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria

- unit 1 30,000,00

0,000 1 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pembangunan Gedung UPTD Teknis Kec. Bekasi Barat

- unit 1 1,000,000,

000 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Pembangunan Gedung UPTD Teknis Kec. Bekasi Selatan

- unit 1 1,000,000,

000 1 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pembangunan Gedung UPTD SD Kec. Bantargebang

- unit 1 300,000,0

00 1 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pembangunan Gedung UPTD PNFI Kec. Rawalumbu

- unit 1 400,000,0

00 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Pembangunan Gedung UPTD SD Rawalumbu

- unit 1 400,000,0

00 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Pos Polisi dan Puskesmas PONED Kelurahan Jatimekar

- unit 1 911,612,0

00 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Kantor PKK, BKM, LPM, BHABINKAMTIBMAS, LINMAS dan Perpustakaan Kelurahan Pedurenan

- unit 1 1,000,000,

000 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Balai Patriot 4 Lantai

- unit 1 15,362,14

6,800 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Masjid Al Amir Kota Bekasi

- unit 1 18,613,00

3,500 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan gedung depag

- unit 1 10,000,000,000.00

1 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Kantor Subdenpom Jaya/2-1 Kota Bekasi

- unit 1 5,000,000,

000 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Polsek Mustika Jaya

- unit 1 15,400,00

0,000 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Polsek Bekasi Timur

- unit 1 16,814,78

8,800 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi

- unit 1 10,000,00

0,000 lanjuta

n 23,239,78

6,216 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung (Ikatan Bidan Indonesia) IBI Kota Bekasi

- unit 1 1,000,000,

000 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung Ormas

- unit 1 10,000,00

0,000 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Rumah Singgah Terpadu

- unit 1 13,384,257,000.00

1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Rumah Singgah Terpadu Pembangunan Gudang KPU Kota Bekasi

- unit 1 6,000,000,

000.00 1 DPKPP

Jumlah Renovasi Asrama Kodim 0507 Kota Bekasi

- unit 1 1,500,000,

000.00 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Kantor Kodim 0507 Kota Bekasi

- unit 1 10,090,08

0,000 1 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pembangunan Gedung BPN Kota Bekasi

- unit 1 5,500,185,

600.00 1 DPKPP

Jumlah Renovasi Kantor DPRD Kota Bekasi

- unit 1 5,000,000,

000.00 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Krematorium Forensik dan Rumah Duka RSUD Dr. Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi

- unit 1 40,000,00

0,000 lanjuta

n 75,842,22

1,583 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Parkir Gedung BAPENDA Kota Bekasi

- unit 1 3,375,487,

000.00 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung Parkir Depan POLRES Kota Bekasi

- unit 1 4,099,337,

000.00 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Masjid Stadion Patriot Chandrabaga Kota Bekasi

- unit 1 2,448,576,

000.00 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kecamatan Pondok Gede

- unit 1 2,000,000,

000.00 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Gedung Tecnopark Kota Bekasi

- unit 1 15.000.00

0.000 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Keriaan Pendopo Jawa Kota Bekasi

- Unit 1 5.000.000.

000 1 DPKPP

Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang Terbangun

Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan

Tersedianya Puskesmas Menjadi Puskesmas Pelayanan Obsterti Neonatal Emergensi Dasar (Poned)

1 Unit 6

30.121.686.056

15

38.829.758.107

5

14.276.795.000

6

14.815.612.000

9

19.206.000.000

41 DPKPP

Meningkatnya Jumlah Gedung RS yang Terbangun

Tersedianya Gedung RS

3 Unit 2

8.957.848.717

3

9.000.000.000

1

2.477.000.000

1

3.500.000.000

1

2.000.000.000

8 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Renovasi Total 2 Lantai Gedung CSSD, IPSRS, dan Gudang Obat Cairan

- Unit 1

1 DPKPP

5.807.059.

554

Jumlah Pembangunan Puskesmas Jatikarya

Unit 1 4.000.000.

000 1 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi Halaman Belakang Rumah Dinas Puskesmas Jatirahayu menjadi ruang perawatan

- Unit 1 2.000.000.

000 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Puskesmas PONED Kelurahan Harapan Baru

- Unit 1 800.000.0

00 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Puskesmas Bantargebang (Bantuan DKI)

- Unit 1 10.000.000.000

1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Puskesmas PONED di Kel. Sumur Batu (Bantuan DKI)

- Unit 1 3.500.000.

000 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Puskesmas Medan Satria Kota Bekasi

- unit 1

3.545.839.000

1 DPKPP

"

Jumlah Pembangunan Puskesmas Kelurahan Harapan Mulya

- unit 1 4,390,086,

000 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Puskesmas PONED seroja

- unit 1 5,857,690,

162 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Puskesmas PONED Kelurahan Jatimekar

- unit 1 3,328,859,

000 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Puskesmas Kelurahan Jatirahayu

- unit 1 1,018,806,

000 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Puskesmas Poned Jatimurni

- unit 1 5,642,595,

000 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Puskesmas PONED Kelurahan Jatimelati

- unit 1 3,748,795,

000 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Puskesmas PONED Cikiwul Kelurahan Cikiwul

- unit 1 6,605,297,

107 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Puskesmas Kelurahan Cimuning

- unit 1 4,070,343,

000 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Puskesmas Kelurahan Sepanjang Jaya

- unit 1 3,864,794,

000 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Puskesmas Kelurahan Jatikarya

- unit 1 2,328,000,

000 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Puskesmas Kelurahan Jatirangga

- unit 1 6,080,978,

000 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Pembangunan Puskesmas PONED Harapan Baru

- unit 1 5,044,200,

000 1 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi bangunan puskesmas Teluk Pucung

- unit 1 5,044,200,

000 1 DPKPP

Jumlah Peningkatan puskemas menjadi puskesmas poned Kelurahan Kranji

- unit 1 3,000,000,

000 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Penataan Halaman dan Pemagaran Puskesmas Pejuang

- unit 1 1,500,000,

000 1 DPKPP

Jumlah Pembagunan Puskesmas Jatisampurna

- unit 1 6,328,000,

000 1 DPKPP

Jumlah Penataan Halaman Pagar Puskesmas Perwira

- unit 1 600,000,0

00 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Puskesmas Jatisari Kelurahan Jatisari

- unit 1 6,328,000,

000 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Puskesmas Jatiraden Kelurahan jatiraden

- unit 1 3,018,806,

000 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Puskesmas Jatirasa

- unit 1 6,328,000,

000 1 DPKPP

Jumlah Rahabilitasi Puskesmas Jakamulya

- unit 1 3,000,000,

000 1 DPKPP

Jumlah Penataan Halaman dan Pemagaran Puskesmas Jatiluhur

- unit 1 750,000,0

00 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Penataan Halaman Puskesmas Jatimakmur

- unit 1 750,000,0

00 1 DPKPP

Jumlah Rehabilitasi ringan dan pemasangan IPAL Puskesmas Karang Kitri

- unit 1 500,000,0

00 1 DPKPP

Jumlah Penataan Halaman dan Pemagaran Puskesmas jatibening

- unit 1 750,000,0

00 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Parkir Puskesmas Jatiranggon

- unit 1 200,000,0

00 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Penataan Halaman, pemagaran dan pemasangan IPAL Puskesmas Kalibaru

- unit 1 600,000,0

00 1 DPKPP

Jumlah Penataan Halaman dan Pemagaran Puskesmas Bojong Rawalumbu

- unit 1 500,000,0

00 1 DPKPP

Jumlah Penataan Halaman dan Pemagaran Puskesmas Duren Jaya

- unit 1 500,000,0

00 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Pembangunan Puskesmas Jatibening Baru

- unit 1 500,000,0

00 1 DPKPP

Jumlah Pembangunan Puskesmas Jaticempaka

- unit 1 6,328,000,

000 1 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pembangunan RSUD Tipe D Bantargebang

- unit 1 3,150,789,

163 1 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pembangunan RSUD Tipe D Bekasi Utara

- unit 1 7,000,000,

000 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Pembangunan RSUD Tipe D Pondokgede

- unit 1 2,000,000,

000 1 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pembangunan RSUD Tipe D Jatisampurna

- unit 1 3,014,000,

000.00 1 DPKPP

Jumlah Renovasi Total Tangga dan atap di area menuju Poli Rawat jalan lantai 2 Gedung C

- unit 1 2,000,000,

000 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Renovasi Total 2 Lantai Gedung CSSD, IPSRS, dan Gudang Obat Cairan

- unit 1 5,807,059,

554 1 DPKPP

Jumlah Renovasi Total Tampak Muka Gedung RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi

- unit 1 2,477,000,

000 1 DPKPP

Jumlah Renovasi Total Eks. IGD dan Eks. Radiologi

- unit 1 3,500,000,

000 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Sarana Tempat perdagangan

Program Sarana Distribusi Perdagangan

Tersedianya Gedung perdagangan

- Unit/Pasar

N/A - 1 2,000,000,

000 1

2,000,000,000

1 2,000,000,

000 1

2,000,000,000

4 DPKPP

Program Pengembangan PSU Umum

Ketersediaan Lahan TPU

20,3 Rasio 35.7 3,500,000,

000 40

3,500,000,000

43 3,500,000,

000 47

3,500,000,000

51 3,500,000,

000 216,7 DPKPP

Jumlah Operasional TPU Perwira, TPU Padurenan dan TPU Jatisari

3 KAWASAN

3 3.500.000


Jumlah Penataan TPU Pereng Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

n/a unit - - 1 250.000.0

00 1 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Meningkatkan Fasilitas umum yang memadai di Lingkungan Kecamatan/RT/RW

Jumlah Fasilitas umum yang memadai di Lingkungan Kecamatan/RT/RW

Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum

Jumlah rumah yang sehat dan

aman didukung

dengan PSU

363 Unit 131

53.600.000.000

155

70.975.492.500

156

56.626.272.000

152

33.000.000.000

102

47.000.000.000

696 DPKPP

Cakupan Lahan TPU

20,3 Rasio 35.7 3,500,000,

000 40

3,500,000,000

43 3,500,000,

000 47

3,500,000,000

51 3,500,000,

000 216,7 DPKPP

Jumlah Operasional TPU Perwira, TPU Padurenan dan TPU Jatisari

3 KAWASAN

3 3.500.000




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Penataan TPU Pereng Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

n/a unit - - 1 250.000.0

00 1 DPKPP

Jumlah Peningkatan Jalan Perumahan Taman Jatisari Permai RW. 014 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih

N/A M 220 300.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Lapangan Volly di Perumahan Pondok Timur Indah II RW. 007 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Pembangunan Gedung Olahraga/Serbaguna di Perumahan SBS RW 07, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara

N/A Unit 1 2.000.000




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW 006 di Jl. Mushola Miftarhul Khair Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang

N/A unit 1 250.000.0


Jumlah Pembangunan Posyandu di RT 008 RW 009 Jalan Ixora Raya Kel. Sumur Batu Kec. Bantargebang

N/A Unit 1 250.000.




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Sekretariat RW 010 di BTR 5 cluster hibiscus Kel. Sumur Batu Kec. Bantargebang

N/A Unit 1 150.000.0


Jumlah Pembangunan Gedung sekretariat RW di jalan arjuna 3 RT 001 RW 011 Sumur Batu Bantargebang

N/A Unit 1 250.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Sekretariat RW 001 Kel. Ciketing Udik Kec. Bantargebang

N/A Unit 1 250.000.0



N/A Unit 1 250.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)



N/A Unit 1 250.000.0



N/A Unit 1 250.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)



N/A Unit 1 250.000.0



N/A Unit 1 200.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)



N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Pembangunan Pagar di Jalan Ciketing Udik RT 001 RW 008 Kel. Ciketing Udik Kec. Bantargebang

Unit 1 200.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembuatan sumur resapan di RT 001 RW 001 Kel. Sumur Batu Kec. Bantargebang

N/A Unit 44 300.000.0


Jumlah Pembangunan Gedung Sekretariat RW Jl. Cendrawasih RT 003 RW 008 Pekayon Jaya Bekasi Selatan

N/A Unit 1 250.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Sekretariat RW 021 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan

N/A Unit 1 250.000.0


Jumlah Pembangunan Gedung Sekretariat RW 013 PTM Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan

N/A Unit 1 130.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Sekretariat RW 004 Jl. Borobudur Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur

N/A Unit 1 250.000.0


Jumlah Pembangunan Gedung Sekretariat RW 007 Jalan P.Tanimbar Raya Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur

N/A Unit 1 250.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Sekretariat RW 008 Jalan P. Yapen Raya, Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur

N/A Unit 1 250.000.0


Jumlah Pembangunan Gedung Sekretariat RW 017 Jalan Pulau Selayar Raya, Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur

N/A Unit 1 250.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Sekretariat RW 005 Jl. P. Yapen XV Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur

N/A Unit 1 250.000.0


Jumlah Pembangunan Gedung Sekretariat RW 011 Jl.Rawa Semut Raya Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur

N/A Unit 1 250.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Serbaguna di Pesona Anggrek Blok D RW 021 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara

N/A Unit 1 300.000.0


Jumlah Pembangunan Gedung Serbaguna di Jalan Ramen RT 03 RW 010 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara

N/A Unit 1 300.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Serbaguna di RW.01, Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara

N/A Unit 1 300.000.0


Jumlah Pembangunan Gedung Serbaguna di RT 001 RW 017 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara

N/A Unit 1 300.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung serbaguna di RT 004 RW 009 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara

N/A Unit 1 300.000.0


Jumlah Pembangunan Gedung Serbaguna di RT 001 RW 012 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara

N/A Unit 1 200.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Renovasi Kantor Sekretariat RW 007 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara

N/A Unit 1 250.000.0


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW dan Posyandu di RW 001 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara

N/A Unit 1 250.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Pagar di Jl. Wibawa Mukti IV RT 002 RW 001 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih

N/A Unit 1 960.000.0


Jumlah Pembangunan Gedung Sekretariat RW 001 Jalan Alexindo, Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria

N/A Unit 1 405.670.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Sekretariat RW 005 Jl. Mawar Dalam I Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Pembangunan Gedung Sekretariat RW 009 Kp. Rawa Bambu Bulak Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria

N/A Unit 1 200.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Sekretariat RW 008 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan

N/A unit 1 150.000.0


Jumlah Pembangunan Gedung di Perumahan Tytian Indah Kel. Kali Baru RT 002 RW 010 Kalibaru Medan Satria

N/A Unit 1 200.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung di jl sultan agung RT 001 RW 001 Kel. medan satria kec. medan satria

N/A Unit 1 516.960.0


Jumlah Pembuatan Gapura Jl. Mawar VI RT 005 RW 009 Kel. Kalibaru Kec. Medan Satria

N/A Unit 1 320.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Serbaguna di Perumahan Pondok Timur Indah II RT. 003 RW. 007 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya

N/A Unit 1 300.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Serbaguna di Perumahan Pondok Timur Indah II RT. 006 RW. 007 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya

N/A Unit 1 300.000.0


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW 020 Dukuh Zamrud Blok N Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya

N/A Unit 1 250.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Grand Permata RT.008 RW.006 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya

N/A Unit 1 250.000.0


Jumlah Pembangunan Gedung Serbaguna Kp. Cimuning RT.002 RW.001 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya

N/A Unit 1 300.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW Jl. Akahra 4 Blok D Pekayon Jaya Bekasi Selatan

N/A Unit 1 150.000.0


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW 001 Kp. Pabuaran RT.01 s/d RT.03 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya

N/A Unit 1 250.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembuatan Gapura Pasar Pondok Timur Indah II dan Blok G RT. 002 RW. 007 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Pembuatan Gapura Perumahan Mayang Pratama RT. 012 RW. 008 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya

N/A Unit 1 160.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Sekretariat RW RW 004 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati

N/A Unit 1 250.000.0


Jumlah Pembangunan Gedung Sekretariat RW 008 Kelurahan Jatimurni Kec. Pondok Melati

N/A Unit 1 250.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Sekretariat RW 005 Kelurahan Jatimurni Kec. Pondok Melati

N/A Unit 1 250.000.0


Jumlah Pembuatan sumur resapan di RT 008 RW 008 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati

N/A Paket 1 60.000.00




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembuatan sumur resapan di RT 006 RW 005 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati

N/A Paket 1 60.000.00


Jumlah Pembuatan sumur resapan di RW 007 RT 002 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati

N/A Paket 1 60.000.00


Jumlah Pembangunan Pagar tembok di RT 001 RW 011 Kel.Jatiwaringin Pondokgede

N/A Unit 1 306.150.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Posyandu di RT. 004 RW.006 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang

N/A Unit 1 287.200.0


Jumlah Pembangunan Posyandu di RT 001 RW 011 Sumur Batu Bantargebang

N/A Unit 1 341.050.0


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW 020 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara

N/A Unit 1 218.400.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Pembangunan Kantor Sekretariat RW.022 Perum BTR Kel.Cimuning Kec.Mustika Jaya

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Pembangunan Seketariat RW 06 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna

N/A Unit 1 150.000.0


Jumlah Pembangunan Sekretariat RT 12, RW 028, Mustikajaya

N/A Unit 1 100.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW 22 Perum. Grand Regency Jl. Grand Regency Raya, Padurenan, Mustikajaya

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Pembangunan Sekretariat Kantor RW 14 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur

N/A Unit 1 200.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW 16 Kel. Durenjaya, Kec. Bekasi Timur

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Pembangunan Sekretariat RT 03 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria

N/A Unit 1 100.000.0


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW 26 Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan

N/A Unit 1 150.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Sekretariat RT 06 RW 17 Jalan Cempaka Indah Kel Pejuang Kec Medan Satria

N/A Unit 1 100.000.0


Jumlah Pembangunan Lapangan Volly RT 005 RW 012 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria

N/A Unit 1 200.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis RT 04/23 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu

N/A Unit 1 100.000.0


Jumlah Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis RW 17, Kel. Cimuning, Kec. Mustikajaya

N/A Unit 1 100.000.0


Jumlah Pembangunan Posyandu RW 08 Kel. Sumur Batu, Kec. Bantargebang

N/A Unit 1 100.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Lapangan Volly RT 13 RW 13 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

N/A Unit 1 100.000.0


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW 29 Perumahan MGT Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya

N/A Unit 1 200.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW 05 Perum Bintara II Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Pembangunan Gedung Serba Guna RW 016 Kel Pejuang Kec Medan Satria

N/A Unit 1 200.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW 08 Jl. Bambu Kuning , Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Peningkatan Saluran Lingkungan Perumahan Permata Bekasi 2 RW 19 Duren Jaya Bekasi Timur

N/A Unit 1 100.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Lapangan Volly RT 01 RW 15 Duren Jaya Kota Bekasi

N/A Unit 1 100.000.0


Jumlah Pembangunan Lapangan Bulutangkis Jl. Mutiara Gading Timur 1 MGT RT. 09 RW. 024 Kel. Mustikajaya

N/A Unit 1 100.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung RW.005 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah pembangunan Gedung Taman Titian Indah RW. 011 Medansatria

N/A Unit 1 100.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah pembangunan Gedung Kav. Rawabambu No.39 RT.003 RW. 009 kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria

N/A Unit 1 100.000.0


Jumlah Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Bidang Permukiman

N/A DOKUMEN

1 600.000.0


Jumlah Jumlah Pengawasan Kegiatan Bidang Perkim TA. 2019 se- Kota Bekasi

N/A DOKUMEN

3 400.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Sekretariat RT.003 RW.032 Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Renovasi lapangan olahraga RW 5 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Pembangunan Gedung Bank Sampah Melon RW.15, Kel. Pejuang, Kec. Medan

N/A Unit 1 100.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Satria

Jumlah Pembangunan Gedung Olah Raga RW 12 Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara

N/A Unit 1 100.000.0


Jumlah Pembangunan Lapangan Volly RT 03 RW 14 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

N/A Unit 1 100.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Posyandu RT. 03 RW. 24 Kel. Mustikajaya

N/A Unit 1 150.000.0


Jumlah Pembangunan Lapangan Futsal dan Pagar di Jalan Pulau Matagatik, Kel. Jatimakmur, Kec. Pondokgede

N/A Unit 1 150.000.0


Jumlah Pembangunan Gedung Sekretariat RW 001 Kel. Cikiwul Kec. Bantargebang

N/A Unit 1 250.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Pembangunan Kantor RW.06 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat

N/A Unit 1 300.000.0


Jumlah Lanjutan Pos RW.17 Jl. Alamanda Kel. Pejuang Kec. Medan Satria

N/A Unit 1 150.000.0


Jumlah Lanjutan Pembangunan Kantor RW.09 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan

N/A Unit 1 100.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Pembangunan Sekretariat RW.18 Palem Raya Blok CC RT.05 RW.18 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Jumlah Jumlah Lanjutan Pembangunan Sekretariat RW.09 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat

N/A Unit 1 200.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Pembangunan Gedung Sekretariat RW.08 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Lanjutan Renovasi Gedung RW.07 Jl. Anggrek Raya Kec. Bekasi Barat

N/A Unit 1 200.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Pembangunan Posyandu & PKK RW.014 Kel.Bojong Rawalumbu Kec.Rawalumbu

N/A Unit 1 150.000.0


Jumlah Lanjutan Pembangunan Kantor RW.07 Kel.Bojong Rawalumbu Kec.Rawalumbu

N/A Unit 1 150.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Pembangunan Balai Pertemuan RW.036 Kel.Bojong Rawalumbu Kec.Rawalumbu

N/A Unit 1 150.000.0


Jumlah Lanjutan Pembangunan Kantor Sekretariat RT.03 RW.26 PHP Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu

N/A Unit 1 150.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Jumlah Lanjutan Pembangunan Kantor Sekretariat RW.12 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu

N/A Unit 1 150.000.0


Jumlah Lanjutan Renovasi Lapangan Olahraga RW.18 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

N/A Unit 1 150.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Pembangunan Sekretariat RW.10 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

N/A Unit 1 160.500.0


Jumlah Lanjutan Pembangunan Kantor Sekretariat RW.017 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur

N/A Unit 1 200.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Pembangunan Kantor Sekretariat RW.014 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Jumlah Jumlah Lanjutan Pembangunan Kantor Sekretariat RW.016 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur

N/A Unit 1 150.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Pembangunan Kantor Sekretariat RW.04 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Lanjutan Pembangunan Kantor Sekretariat RW.15 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur

N/A Unit 1 200.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Jumlah Lanjutan Pembangunan Pos RT.05 RW.33 Blok DF Kel. Pejuang Kec. Medan Satria

N/A Unit 1 150.000.0


Jumlah Lanjutan Renovasi Sekretariat Kantor RW.021 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria

N/A Unit 1 150.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Jumlah Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna RW.08 Kel.Cimuning Kec.Mustikajaya

N/A Unit 1 150.000.0


Jumlah Lanjutan Pembangunan Atap Lapangan Serbaguna RT.02 RW.028.Kel.Mustikajaya Kec.Mustikajaya

N/A Unit 1 150.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Peningkatan Saluran Jl. Durian II RT. 003 RW. 010 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih

N/A Unit 1 300.000.0


Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Stadion Mini di Sumur Batu Bantar Gebang (Bantuan DKI)

N/A Unit 1 6.500.000




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Stadion Mini di Ciketing Udik Bantar Gebang (Bantuan DKI)

N/A Unit 1 12.500.00

0.000 n/a n/a n/a n/a DPKPP

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Stadion Mini di Ciketing Udik Bantar Gebang (Bantuan DKI)

N/A Unit 1 200.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW.06 Kelurahan Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Pembangunan Lapangan Futsal dan Pagar , Jl. Kusuma Timur Perumahan Wisma Jaya, RT 001 RW 002 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur

N/A Unit 1 100.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Posko Banjir di RT. 06 RW. 02 Jalan Gurame Raya Perumnas I Kec. Bekasi Selatan

N/A Unit 1 100.000.0


Jumlah Jumlah Pembangunan Lapangan Volly samping kantor RW 13 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur

N/A Unit 1 100.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW. 05, Kel. Mustika Jaya, Kec. Mustikajaya

N/A Unit 1 100.000.0


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW. 03, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara

N/A Unit 1 100.000.0


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW. 16, Kel. Padurenan, Kec. Mustikajaya

N/A Unit 1 100.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Lapangan Bulutangkis RW 15 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW.005 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW 09, Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu

N/A Unit 1 200.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna RW 18 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna RW 25 Perumahan THB Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria

N/A Unit 1 200.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW. 06 Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW. 008 Kel. Jatimekar, Jatiasih

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Pembangunan Pos Keamanan RW.025 Taman Harapan Baru, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria

N/A Unit 1 200.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Serba Guna RW.12, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Lanjutan pembangunan Gedung Serba Guna RW. 15 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria

N/A Unit 1 200.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan pembangunan Sekretariat RW 07 Kel.Jaka Sampurna Kec.Bekasi Barat

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW. 06 Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Pembangunan Gedung Serba Guna RW. 008 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria

N/A Unit 1 200.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan BTR RT 8/15, Kel. Cimuning, Kec. Mustika Jaya

N/A Unit 1 200.000.0


Jumlah Pemagaran Gedung Serba Guna RW. 25, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria

N/A Unit 1 200.000.0




BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW 06 Perum Pejuang Pratama Kel. Pejuang Kec. Medan Satria

N/A Unit 1 150.000.0


Jumlah Pembangunan Sekretariat RW 10 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih

N/A Unit 1

100,000,000

N/A N/A

N/A

N/A

DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Mengoptimalkan penataan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah

Optimalnya Penataan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pada Tahun 2018-2023

Luas tanah yang dibebaskan

Program Pengendalian Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah

Terpenuhinya Pengadaan Tanah Sesuai Kebutuhan

M2 6,5 305,737,9

68,979 55,705

198,187,125,000

56,05 209,684,3

16,000 50,06

232,684,316,000

52,675 183,003,7

11,906 229.841 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pengadaan Tanah Kantor Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna

48,5 M2 800m2 (1,23%)

3.500.000.000

347m2 (0,62%)

1.518.125.000

1.147 DPKPP

Jumlah Pengadaan Lahan Parkir Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu

- M2 157m2 (0,24%)

1.500.000.000

243m2 (0.43)

2.308.500.000

400 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembebasan Lahan Jl. Mayor Oking Kelurahan Margahayu Untuk Pembangunan Gedung Parkir dan Krematorium Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur (lanjutan)

726 M2 727 m2

5.936.220.000

257 m2

2.042.780.000

984 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pengadaan Lahan Untuk Lahan TK Negeri, SDN Kali Baru I dan SMPN 46 Medan Satria Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria

- M2

1,142 m2

(17,57%)

4.000.000.000

4.000 m2 (7,18%)

14.000.000.000

6.000 m2 (10,7%)

21.000.000.000

6.000 m2

(11,98%)

21.000.000.000

6.425 m2

(11,86%)

23.487.500.000

23,567 m2 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pengadaan Lahan Pembangunan Jembatan Kemang Kelurahan Pekayon Kecamatan Bekasi Selatan

1.447 m2 M2 327 3.415.098.

797 327 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Lanjutan Pengadaan Tanah TPA Sumur Batu Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantargebang

6.896 M2 16,887

m2 18.392.46

8.000 14,879

m2 16.700.08

0.000 2.000 m2

3000.000.000

1.500 m2

2.250.000.000

1.500 m2

2.250.000.000

36.766 DPKPP

Jumlah Lanjutan Pengadaan Tanah Fly Over dan Under Pass Bulak Kapal

15,859 M2 333 m2

5.000.000.000

1.715 m2

25.725.000.000.000

1.400 m2

21.000.000.000

1.400 m2

21.000.000.000

1.481 m2

22.215.000.000

6.329 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Konstruksi Folder Air dan Sarana Prasarana Olahraga di Ciketing Udik (Bantuan DKI)

- HA 3,8 ha 42.683.13

0.000 2,5 ha

38.500.000.000

3,4 ha 60.000.00

0.000 9,7 DPKPP

Jumlah Pengadaan lahan untuk Tandon Air ( Rawa Antung Situ Wong) Kelurahan Jakamulya Kecamkatan Bekasi Selatan

- M2 650 m2

2.000.000.000

8.500 m2

26.180.000.000

8.500 m2

26.180.000.000

8.500 m2

26.180.000.000

8.850 m2

27.258.000.000

35.000 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pengadaan Lahan untuk Polder Kempo Jatiwaringin, Jati makmur Kec. Pondok Gede

- M2 783 m

2 4.000.000.

000 1.300 m2

6.643.000.000

1.300 m2

6.643.000.000

1.300 m2

6.643.000.000

1.408 m2

7.194.880.000

6.091 DPKPP

Jumlah Pembebasan Jl. Mawar RT 005 RW 09 Kel. Kalibiru Kec. Medan Satria

- M2 - 2.000.000.

000 DPKPP

Jumlah Pembebasan Lahan di Kelurahan Harapan Jaya RW 02 Bekasi Utara

- M2 80 m2 200.000.0

00 80 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pengadaan Perluasan Tanah untuk Peningkatan Puskesmas Kel.Cikiwul (Bantuan DKI)

- M2 1.268 m2

6.786.680.000

1.268 DPKPP

Jumlah Penambahan (Pembangunan) IPAL Bersama Untuk Mengelola Air Sungai Yang Tercemar Air Lindi (Bantuan DKI) (Tanah dan Bangunan)

- HA 2,5 ha 45.000.00

0.000 2,5 DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pembebasan lahan untuk penataan Simpang di Kota Bekasi

- M2 170 m2

2.100.000.000

1.450 m2

17.400.000.000

1.450 m2

17.400.000.000

1.450 m2

17.400.000.000

1.488 m2

17.856.000.000

6.008 DPKPP

Jumlah Pengadaan Lahan Lanjutan Tahap 2 Pembangunan Fly Over Rawa Panjang

- M2 - DPKPP



BIDANG URUSAN

DAN PROGRAM

INDIKATOR

EXISTING 2018

SATUAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

OPD

UNIT KERJA OPD

PENANGGUNGJAWAB

KINERJA PROGRAM

2019 2020 2021 2022 2023

(outcome) dan

Kegiatan (Output)


Jumlah Pengadaan Lahan Lanjutan Tahap 2 Pembangunan Fly Over Jalan Siliwangi Simpang Cipendawa Bojong Menteng

- M2 - DPKPP

Jumlah Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jembatan Gantung Nawa Cita Bekasi Utara

- M2 500m2 1.000.000.

000 500


Dalam tabel VI.1 pada program kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan

Permukiman Kumuh dan Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum tidak

dapat diisi target kinerja pada tahun 2020-2023, hal tersebut disebabkan kerena kegiatan pada

program tersebut sifatnya adhoc atau tidak dapat ditentukan pada tahun sebelumnya dengan kata

lain kegiatan tersebut berdasarkan hasil musyawarah di lingkungan (FKRW/Musrenbang).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dirancang untuk memberikan kontribusi terhadap

pencapaian terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor ...... Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Indikator

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Bekasi yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator

Kondisi

kinerja pada

awal periode

RPJMD (2018)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD

(2023)

2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 97,06 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 72,03 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur n/a 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

4 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


No. Indikator

Kondisi

kinerja pada

awal periode

RPJMD (2018)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD

(2023)

2019 2020 2021 2022 2023

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur - N/A 100% 100% 100% 100% 100%

5 Program Pengembangan Perumahan

- Cakupan Rehabilitasi rumah tidak

layak huni 1.723 unit 1000 500 500 595 500 3095

- Cakupan Ketersediaan Rusunawa 2 unit 1 2 1 1 1 6

6 Pengelolaan dan Pembinaan

Managemen Rumah Hunian Vertikal 2 pengelola 5 7 9 11 13 45

7 Peningkatan kualitas lingkungan

layak huni 128,76 ha 150 179 100 100 100 629

8

Program Penyelenggaraan

Infrastruktur Permukiman di

Kawasan Strategis (Persentase

Jaringan Gas Rumah Tangga yang

terpasang)

6.895 SR 1000 1000 1000 1000 1000 5000

9 Program Pengembangan Prasarana

dan Utilitas Umum 363 unit 131 155 156 152 102 696

10 Program Pengembangan PSU Umum

(Ketersediaan Lahan TPU) 20,3 35,7 40 43 47 51 216,7

11 Program Pengelolaan Sampah (DLH) 2 1 2 5 8 10 26

12 Program Pengelolaan Sistem

Penyediaan Air Minum

- Cakupan pelayanan Air Bersih Non

PDAM 2.465 SR 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5000

- Cakupan pelayanan Air Bersih PDAM 117.560 SR 28.868 23.178 24.035 24.923 25.844 126.848

- Pengembangan Jaringan Perpipaan

SPAM 33.000 m2 33.000 33.000 50.000 50.000 169.000 335.000

13 Program Pengelolaan Sistem Air

Limbah Domestik

- Kapasitas Pengolahan SPALD-S 250 unit 560 1000 2000 2000 1000 6.560

- Jumlah Tengki Septik 1500 - 200 200 200 200 800

- Jumlah SPALD-T Skala

Permukiman n/a - 3000 3000 1000 1000 8000

- Jumlah SPALD-T Skala Kawasan n/a 1500 3000 3000 3000 1000 11.500

14 Program Pendidikan Dasar


- SDN 7 36 90 152 135 146 566

- SMPN 17 34 90 125 113 139 518

15 Program Bangunan Gedung Untuk

Kepentingan Strategis 4 10 23 17 3 1 54

16 Program Upaya Kesehatan

Perorangan (UKP) Rujukan

- Puskesmas Menjadi Puskesmas

Pelayanan Obsterti Neonatal

Emergensi Dasar (Poned)

1 6 13 5 6 9 39

- Tersedianya Gedung RS 2 2 2 1 1 1 7

17 Program Sarana Distribusi

Perdagangan - - 1 1 1 1 4

18 Program Pengendalian Pemanfaatan

dan Penguasaan Tanah 31.992 65.000 55.705 56.050 50.060 52.675 279.490


BAB VIII

PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan dalam

jangka waktu menengah Tahun 2018-2023 melalui Rencana Strategis yang diharapkan dapat

menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi standar kebutuhan masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

merupakan :

1. Perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh bidang pada Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Keberadaan Rencana Strategis

(Renstra) Dinas merupakan salah satu cara dalam mendukung visi dan misi Kota Bekasi

Tahun 2018-2023.

2. Program-program yang disusun merupakan penjabaran atas kebijakan yang telah

ditentukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang kemudian

disesuaikan dengan pembagian program berdasarkan urusan wajib pemerintahan tanpa

mengesampingkan kebijakan internal OPD dalam upaya peningkatan pelayanan kepada

masyarakat.

3. Keberadaan Rencana Strategis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan diharapkan dapat dievaluasi dan diukur berdasarkan kinerja pencapaian sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada periode tertentu secara berkala tiap

tahunnya melalui Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

4. Komitmen dan motivasi antara Pemerintah melalui OPD terkait dengan stakeholder dalam

melakukan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kota Bekasi.

BAB I - Disperkimtan Kota bekasi

Documents