BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dengan diberlakukannya secara efektif Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 dan Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka konsekwensi logis dari kedua Undang- undang tersebut membawa dampak terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan dilaksanakannya Undang-undang tersebut, maka bagi Pemerintah Kota Malang melaksanakan Otonomi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tersebut. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau yang lebih kita kenal dengan KKN. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mengamanatkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan memalui alat pertanggung jawabkan secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan LAKIP 2015 – DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 1
56
Embed
BAB I PENDAHULUAN · 2017. 3. 16. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dengan diberlakukannya secara efektif Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan diberlakukannya secara efektif Undang-undang Nomor
32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 dan Undang-
undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, maka konsekwensi logis dari kedua Undang-
undang tersebut membawa dampak terhadap sistem penyelenggaraan
Pemerintah Daerah. Sejalan dengan dilaksanakannya Undang-undang
tersebut, maka bagi Pemerintah Kota Malang melaksanakan Otonomi
Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku tersebut.
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi
setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai
tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mencapai
tujuan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau yang lebih kita kenal dengan KKN.
Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mengamanatkan setiap
Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara
diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP )
kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
memalui alat pertanggung jawabkan secara periodik setiap akhir anggaran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
LAKIP 2015 – DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN1
kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu system akuntabilitas
yang memadai. Azas akuntabilitas ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor
7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Azas
ini lebih lanjut dijelaskan sebagai azas yang menentukan, bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai Pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.
LKIP merupakan tahapan akhir dalam sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah ( SAKIP ) yang berperan sebagai instrumen
pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku stake holder utama wilayah
kota. Dimana sistem ini merupakan sistem manajemen pemerintahan yang
berfokus pada peningkatan kinerja yang terdiri dari berbagai komponen yang
merupakan satu kesatuan dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan
dan sasaran organisasi yang dituangkan dalam rencana strategis dan dibagi
lagi dalam rencana kerja ( Renja ) tahunan.
Penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah yang pada dasarnya
dilaksanakan oleh Organisasi-organisasi Pemerintah, wajib
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesuai
dengan TUPOKSI-nya masing – masing, dengan memberdayakan segala
sumber yang ada guna tercapainya effektif, efisien serta dapat
dipertanggungjawabkannya Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabilitas
termasuk segi kwalitasnya dimasing-masing Unit. Dengan dilaksanakannya
OTODA Pemerintah
Kota Mojokerto, serta berdasarkan ketentuan sebagaimana yang
tertuang Undang – undang tersebut, wajib bagi Satuan Organisasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto untuk mempertanggungjawabkan
kinerjanya masing-masing sesuai dengan Tupoksinya.
Dalam hal ini Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Mojokerto
merupakan unsur pelaksana Daerah dibidang kebersihan dan keindahan
Kota, yang merupakan salah satu Satuan Organisasi Pemerintah Kota
Mojokerto, wajib mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas, yaitu dengan menetapkan Rencana Stratejik Tahun 2014 – 2019 yang
LAKIP 2015 – DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN2
diwujudkan dalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan Teknis, Program
dan Kegiatan. Renstra Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Mojokerto
dimaksud dipertanggungjawabkan pada setiap akhir Tahun Anggaran
sebagai parameter untuk menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan
seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota
Mojokerto.
Akuntabilitas menjelaskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang
dipercayakan kepadanya berdasarkan Perencanaan Strategiknya. Dalam
rangka itu LKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto disusun
untuk memberikan penilaian atas Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2015.
1.2.Landasan Hukum
Dasar hukum penyelenggaraan Dinas dan pelaksanan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah :
a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008;
c. Peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
d. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
e. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;
LAKIP 2015 – DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN3
g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan
Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
i. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Mojokerto;
j. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rincian
tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
Mojokerto;
1.3. Maksud dan Tujuan
Pembuatan Laporan Akuntabilitas ini dimaksudkan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Mojokerto tahun Anggaran 2015, juga sebagai bahan
evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun Anggaran berikutnya.
Laporan ini menyajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program
dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai
parameter pengukuran kinerja, juga sebagai pertanggungjawaban Kepala
Dinas kepada Walikota maupun publik yang membutuhkan.
Sedangkan tujuannya adalah menyampaikan informasi mengenai
kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto selama Tahun
Anggaran 2015 sebagai salah satu Instansi / Dinas pada Pemerintah Kota
Mojokerto yang akuntabel, dapat beroperasi secara efisien, efektif dan
responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
1.4. Kelembagaan1.4.1. Organisasi
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 37 Tahun 2008
tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan
LAKIP 2015 – DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN4
Kota Mojokerto mempunyai tugas Pokok untuk melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Kebersihan dan Pertamanan
mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang Kebersihan
dan Pertamanan yang meliputi kebersihan jalan dan fasilitas umum,
persampahan, pertamanan dan penerangan jalan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup bidang Kebersihan dan Pertamanan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang
Kebersihan dan Pertamanan;
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 25 tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Mojokerto dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh :
1. Sekretariat;
2. Bidang Kebersihan
3. Bidang Pertamanan
4. Bidang Sarana , Prasarana dan Penyuluhan
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas, serta membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang masing-masing
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, sebagaimana berikut ini :
1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Penyusunan Program.
Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas. Setiap Kepala Bidang membawahi Seksi yang masing-masing
dipimpin oleh Kepala Seksi, sebagaimana berikut ini :
LAKIP 2015 – DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN5
1. Bidang Kebersihan, yang membawahi :
a. Seksi Kebersihan Jalan dan Fasilitas Umum;
b. Seksi Penampungan dan Pengangkutan Sampah;
c. Seksi Pengelolaan TPA.
2. Bidang Pertamanan, yang membawahi :
a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman;
b. Seksi Pemeliharaan Taman.
3. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan yang membawahi :
a. Seksi Penerangan Jalan;
b. Seksi Sarana, Prasarana dan Perbengkelan;
c. Seksi Penyuluhan
LAKIP 2015 – DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN6
Adapun Bagan Struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Tahun Anggaran 2014 selengkapnya dapat dilihat pada bagan berikut:
STRUKTUR ORGANISASI
LAKIP 2015 – DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN7
1.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi
Secara rinci dapat diuraikan tugas pokok dan fungsi dari setiap
jabatan struktural di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto
sebagai berikut :
1. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Tugas Kepala Dinas:
a. Menyusun rencana program dan kegiatan di Bidang Kebersihan,
Pertamanan dan Penerangan Jalan;
b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang Kebersihan dan
Pertamanan;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan;
d. Melaksanakan pengendalikan terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan;
e. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Kebersihan
dan Pertamanan;
f. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana
teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Kebersihan
dan Pertamanan;
g. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar
sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan
yang berlaku;
h. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengembangan karier;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya;
j. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di
bidang tugas dan funginya kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.
2. Sekretariat
Tugas Sekretariat :
LAKIP 2015 – DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN8
Menyelenggarakan pengelolaan penyusunan perencanaan dan
program, urusan keuangan, kepegawaian dan umum serta melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas
dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dinas Kebersihan
dan Pertamanan;
b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan
pertanggungjawaban keuangan;
c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
f. Penyiapan data informasi,kepustakaan, hubungan masyarakat dan
inventarisasi;
g. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di
lingkungan dinas.
3. Sekretaris terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
1) Sub Bagian Penyusunan Program :
Sub Bagian Penyusunan Program dimaksud dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris :
Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan
program kerja dan rencana kerja;
b. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan
dibidang Kebersihan dan Pertamanan;
c. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
d. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan dinas;
e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program kerja
dan rencana kerja di bidang Kebersihan dan Pertamanan;
f. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program
kerja;
LAKIP 2015 – DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN9
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
bidang tugasnya;
2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
Tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian :
a. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data
kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan
pengembangan pegawai, mutas pegawai serta pengelolaan
administrasi kepegawaian;
c. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan pemberian
informasi dan hubungan masyarakat;
d. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang
milik daerah serta mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan
kantor;
e. Mengadakan, menerima dan mencatat penerimaan dan pengeluaran
benda berharga beserta tanda buktinya serta melakukan
pengesahannya pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan bidang tugasnya.
3) Kepala Sub Bagian Keuangan
Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan:
a. Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
b. Melakukan pengelolaan keuangan anggaran dinas;
c. Mengurus pembayaran gaji, keuangan, perjalanan dinas dan keuangan
lainnya termasuk pengelolaan keuangan dari hasil retribusi;
d. Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan bidang tuganya.
LAKIP 2015 – DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN10
Bidang Kebersihan
Bidang Kebersihan mempunyai tugas menyelenggarakan rencana
dan prasarana kebersihan, pengangkutan dan pembuangan sampah,
pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang memadai,
evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebersihan serta melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang
Kebersihan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan teknis operasional
kebersihan jalan-jalan raya, taman-taman kota , lapangan terbuka,
saluran dan trotoar;
b. Penyelengaraan pembersihan sampah di jalan-jalan raya, taman-taman
kota, lapangan terbuka, saluran dan trotoar;
c. Penyelenggaraan pembangunan, penetepan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana kebersihan, baik berupa Tempat Pembuangan
Sementara (TPS), Jembatan pemindahan sampah (transfer depo)
maupun Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
d. Pemeliharaan ketertiban pembuang sampah, baik pada TPS, jembatan
pemindahan sampah (transfer depo) maupun TPA;
e. Penyelenggaraan kegiatan pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan,
penyemprotan dan pemusnahan sampah;
f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap
segala kegiatan masyarakat yang dapat menggangu terciptanya
lingkungan yang bersih, sehat, rapi dan indah;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas.
Kepala Bidang Kebersihan terdiri atas 3 (tiga) Seksi
Seksi Kebersihan Jalan dan Fasilitas Umum :
Seksi Kebersihan Jalan dan Fasilitas Umum mempunyai tugas :
a.J.1.a.1.1.a. Melaksanakan pengumpulan
dan pembersihan sampah di jalan-jalan umum (badan jalan), taman-
LAKIP 2015 – DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN11
taman kota dan lapangan terbuka dan pembersihan sampah, gulma
dan lumpur pada saluran air di wilayah kota;
a.J.1.a.1.1.b. Melaksanakan pembangunan,
penetapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan berupa
TPS dan jembatan pemindahan sampah (transfer depo);
a.J.1.a.1.1.c. Merencanakan dan
menginventarisir peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan
pembersihan sampah di jalan-jalan umum (badan jalan), taman-taman
kota dan lapangan terbuka;
a.J.1.a.1.1.d. Melaksanakan penertiban dan
pengawasan terhadap sisa-sisa bangunan di tepi jalan raya yang dapat
mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan;
a.J.1.a.1.1.e. Menyiapkan bahan evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan tugas;
a.J.1.a.1.1.f. Melaksanakan tugas-tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan sesuai dengan bidang
tugasnya.
a.J.1.a.2) Seksi Penampungan dan Pengangkutan Sampah :
Seksi Penampungan dan Pengangkutan Sampah mempunyai tugas :
a. Merencanakan dan menginventarisasi segala peralatan yang
diperlukan dalam kegiatan penampungan dan pengangkutan sampah;
b. Melaksanakan penampungan dan pengangkutan sampah dari TPS dan
jembatan pemindahan sampah (transfer depo) ke TPA;
c. Memelihara ketertiban pembuangan sampah baik pada TPS maupun
pada jembatan pemindahan sampah (transfer depo);
d. Memelihara ketertiban pengambilan dan pengangkutan sampah pada
TPS serta pelaksanaan pengangkutan sampah;
e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kebersihan sesuai dengan bidang tugasnya.
a.J.1.a.3) Seksi Pengelolaan TPA :
LAKIP 2015 – DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN12
Seksi Pengelolaan TPA mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pembangunan, penetapan, pemeliharaan dan
perawatan TPA;
b. Menyelenggarakan perencanaan dan inventarisasi peralatan yang
diperlukan dalam pengelolaan TPA;
c. Memelihara ketertiban pembuangan sampah pada TPA;
d. Menyelenggarakan kegiatan atau upaya-upaya pemusnahan dan
pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang memadai agar tidak
mengganggu lingkungan;
e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kebersihan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Pertamanan
Bidang Pertamanan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan
pembangunan pertamanan dan pemakaman umum, pemeliharaan dan
penyelamatan kelestarian taman dan melaksanakan registrasi dan
administrasi pemakaman umum serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Pertamanan
mempunyai fungsi :
a.J.1.a.3.1.a. Penyusunan rencana teknis
kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi
dibidang pertamanan;
a.J.1.a.3.1.b. Penyelenggaraan pengelolaan
pertamanan, dekorasi kota dan pemakaman umum;
a.J.1.a.3.1.c. Penyelenggaraan penghijauan
taman kota termasuk lapangan olah raga, ruang terbuka hijau dan
tempat-tempat umum;
a.J.1.a.3.1.d. Penyelenggaraan kegiatan
pembibitan tanaman hias dan tanaman lindung untuk pertamanan dan
penghijauan kota;
LAKIP 2015 – DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN13
a.J.1.a.3.1.e. Pelaksanaan pengawasan dan
penyelamatan kelestarian taman, ruang terbuka hijau dan lapangan
olah raga;
a.J.1.a.3.1.f. Pemberian perizinan dan
rekomendasi pemanfaatan ruang terbuka hijau;
a.J.1.a.3.1.g. Pelaksanaan registrasi dan
administrasi pemakaman umum;
a.J.1.a.3.1.h. Pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan terhadap permasalahan dibidang pertamanan.
Bidang Pertamanan terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu :
1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman
Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman mempunyai tugas :
a.i.1.a. Menyusun analisa kebutuhan untuk pembangunan dan peningkatan
taman-taman kota, ruanng terbuka hijau, dekorasi kota dan
pemakaman umum;
a.i.1.b. Menginventarisasi luas taman-taman kota, monumen/tugu
peringatan dan lapangan olah raga serta jenis tanaman dan
kelengkapan taman lainnya;
a.i.1.c. Melaksanakan pengawasan dan penyelamatan terhadap kelestarian
dan keindahan pertamanan kota beserta kelengkapannya;
a.i.1.d. Menginventarisasi peralatan-peralatan yang diperlukan dalam usaha
pembentukan dan peningkatan taman-taman kota, ruang terbuka hijau,
dekorasi kota dan pemakaman umum;
a.i.1.e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
a.i.1.f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pertamanan sesuai bidang tugasnya.
2) Seksi Pemeliharaan Taman.
Seksi Pemeliharaan Taman mempunyai tugas :
a.i.1.f.i.1.a. Melaksanakan
pengelolaan pertamanan ruang terbuka hijau dan dekorasi kota untuk
menciptakan lingkungan yang asri, rapi, indah dan nyaman;
LAKIP 2015 – DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN14
a.i.1.f.i.1.b. Melaksanakan
pemeliharaan, inventarisasi dan rehabilitasi sarana prasarana
pemakaman umum serta pemberian ijin dan pelayanan permintaan
penguburan jenazah;
a.i.1.f.i.1.c. Merencanakan dan
menginventarisasi peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan
tugas;
a.i.1.f.i.1.d. Melaksanakan
pembibitan tanaman hias serta tanaman lindung untuk pertamanan dan
penghijauan kota;
a.i.1.f.i.1.e. Menyiapkan bahan
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
a.i.1.f.i.1.f. Melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan sesuai
dengan bidang tugasnya.
6. Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan
Bidang Sarana prasarana dan penyuluhan mempunyai tuags
menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, perawatan dan
perbaikan sarana dan prasarana dan penerangan jalan, penyuluhan,
pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas
lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang
sarana prasarana dan penyuluhan mempunyai tugas :
a. Pelaksanaan koordinasi dengan Bidang lainnya untuk menyusun
kebutuhan sarana prasarana, termasuk alat-alat berat, peralatan
angkutan sampah dan peralatan lain yang dibutuhkan;
b. Penyelenggaraan inventarisasi peralatan perbengkelan;
c. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan
segla kendaraan dan sarana prasarana lain milik Dinas Kebersihan dan
Pertamanan;
d. Penyelenggaraan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan lampu-
lampu penerangan jalan;
LAKIP 2015 – DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN15
e. Penyelnggaraan penyuluhan, pembinaan dan bimbingan kepada
masyarakat guna menumbuhkan partisipasi aktif dalam usaha
menciptakan lingkungan dan pertamanan yang bersih, sehat, rapi dan
indah;
f. Penyelenggaraan laporan secara periodik dan berkala tentang keadaan
dan penggunaan sarana prasarana serta kegiatan perawatan dan
perbaikan sarana prasarana.
Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan terdiri atas 3 (tiga) seksi
yaitu:
1) Seksi Penerangan Jalan
Seksi penerangan jalan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan penelitian sebagai bahan penyusunan rencana teknis
pemasangan lampu-lampu penerangan jalan;
b. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi lampu-
lampu penerangan jalan;
c. Menyusun rencana kebutuhan barang-barang dan peralatan sebagai
bahan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan lampu-lampu
penerangan jalan;
d. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan lampu-lampu
penerangan jalan;
e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. Melaksanakan penelitian sebagai bahan penyusunan rencana teknis
pemasangan lampu-lampu penerangan jalan;
g. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi lampu-
lampu penerangan jalan;
h. Menyusun rencana kebutuhan barang-barang dan peralatan sebagai
bahan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan lampu-lampu
penerangan jalan;
i. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan lampu-lampu
penerangan jalan;
j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan tugas;
LAKIP 2015 – DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN16
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana
Prasarana dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.
2) Seksi Sarana Prasarana dan Perbengkelan
Seksi Sarana Prasarana dan Perbengkelan mempunyai tugas :
a. Membuat jadual perawatan dan perbaikan secara periodik semua
kendaraan dan peralatan;
b. Merencanakan kebutuhan suku cadang beserta kelengkapannya dan
kebutuhan lain-lain untuk kepentingan pemeliharaan dan perawatan
peralatan kendaraan;
c. Melaksanakan perawatan dan perbaikan semua kendaraan dan
peralatan;
d. Membuat laporan secara berkala tentang kegiatan pemeliharaan dan
perawatan peralatan dan kendaraan;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana
Prasarana dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.
3) Seksi Penyuluhan
Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :
a. Merencanakan program penyuluhan mengenai lingkungan yang bersih,
sehat, rapi dan indah;
b. Menyusun rencana teknis penyuluhan dan menentukan sistem, pola
dan metoda serta menyiapkan materi penyuluhan kebersihan dan
pertamanan;
c. Melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat guna menggalang dan
menumbuhkan partisipasi aktif dan usaha menciptakan lingkungan dan
pertamanan yang bersih, sehat, rapi dan indah;
d. Membuat laporan dan evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan kepada
masyarakat dalam usaha menciptakan kebersihan dan keindahan
lingkungan;
1.4.3. SDM Aparatur dan Perlengkapan
A. SDM
LAKIP 2015 – DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN17
Staf Administrasi dan tenaga Lapangan merupakan pendukung
utama dalam pembangunan dan pelayanan umum di bidang kebersihan,
pertamanan dan penerangan jalan di Kota Mojokerto. Untuk itu
diperlukan SDM yang mencukupi dari sisi kuantitas dan kualitas
sebagaimana kebutuhan. Berdasarkan data Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Mojokerto tahun 2014 memiliki sumber daya manusia
sebanyak 150 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan
dalam organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto
adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 1
Komposisi Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto
(Per 3 Januari 2016)
Kedudukan dalam Organisasi Pa Pi Jumlah1 2 3 4
k.1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan1.1 Kepala Dinas 1 - 1
k.2. Sekretariat2.1 Sekretaris2.2 Sub.Bag.Penyusunan Program 2.2.1 Staf Pendukung2.3 Sub.Bag.Keuangan 2.2.1 Staf pendukung2.4 Sub.Bag.Kepegawaian dan Umum
2.4.1 Staf Pendukung
111-2-5
---1312
1111517
LAKIP 2015 – DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN18
k.3. Bidang Kebersihan Ka.Bid.Kebersihan
3.1.1 Staf Pendukung Ka.Sie.Kebersihan Jalan dan Fasum