Bab 6 Pajak Penghasilan

PAJAK PENGHASILANPAJAK PENGHASILAN(UU NO. 7 TAHUN 1983(UU NO. 7 TAHUN 1983

SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR UU NO. 36 TAHUN 2008)UU NO. 36 TAHUN 2008)

Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya dalam tahun pajak

PAJAK PENGHASILAN (PPh)

(Pasal 1)

DASAR HUKUM

UU NO. 7 TAHUN 1983

UU NO. 7 TAHUN 1991

UU NO. 10 TAHUN 1994

UU N0. 17 TAHUN 2000

UU NO. 36 TAHUN 2008

PERATURAN PEMERINTAH

KEPUTUSAN PRESIDEN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

PERATURAN DIRJEN PAJAK

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK

UNDANG PAJAK PENGHASILAN UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG PERNAH BERLAKU YANG PERNAH BERLAKU SEBELUM TAHUN 1983SEBELUM TAHUN 1983

a.a. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (PPs)Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (PPs)b. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 b. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944

(PPd)(PPd)c. Undang-Undang Pajak atas Bunga, c. Undang-Undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalti 1970 (PBDR)Deviden dan Royalti 1970 (PBDR)d. UU No. 8 Tahun 1967 junto PP N0. 11 d. UU No. 8 Tahun 1967 junto PP N0. 11 Tahun 1967 tentang MPO dan MPSTahun 1967 tentang MPO dan MPS

SUBYEK PAJAKPasal 2 ayat (1)

•ORANG PRIBADI

•WARISAN YANG BELUM TERBAGI

BADAN

BENTUK USAHA TETAP (BUT)

SUBJEK PAJAK

SUBJEK PAJAK

DALAM NEGERI LUAR NEGERI

SUBYEK PAJAK DALAM NEGERI

Pasal 2 ayat 3

a. orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,

menggantikan yang berhak.

BENTUK USAHA TETAP

Pasal 2 ayat (5)

BENTUK USAHA YANG DIPERGUNAKAN OLEH

ORANG PRIBADI SEBAGAI

SUBYEK PAJAK LN

BADAN

SEBAGAI

SUBYEK PAJAK LN

UNTUK MENJALANKAN USAHA ATAU MELAKUKAN KEGIATAN DI INDONESIA

BENTUK USAHA TETAP

Pasal 2 ayat 5

DAPAT BERUPA

• Tempat kedudukan manajemen;

• Cabang perusahaan;

• Kantor perwakilan;

• Gedung kantor, Pabrik , Bengkel

• Pertambangan dan penggalian sumber alam

• Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;

• Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan

• Pemberian jasa dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan

• Agen yang kedudukannya tidak bebas

• Agen yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

ORANG PRIBADI

MULAI :- SAAT DILAHIRKAN- SAAT BERADA ATAU BERNIAT TINGGAL DI INDONESIABERAKHIR :- SAAT MENINGGAL- MENINGGALKAN INDONESIA UNTUK SELAMANYA.

BADANMULAI :SAAT DIDIRIKAN/BERKEDUDUKAN DI INDONESIABERAKHIR :SAAT DIBUBARKANATAU TIDAK LAGIBERKEDUDUKAN DI INDONESIA.

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

SELAIN BUTMULAI :SAAT MENERIMA/MEMPEROLEHPENGHASILAN DARI INDONESIABERAKHIR :SAAT TIDAK LAGI MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA BUTMULAI :SAAT MELAKUKAN USAHA/KEGIATANMELALUI BUT DI INDONESIABERAKHIR :SAAT TDK LAGI MENJALANKAN USAHA/KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA.

WARISAN YG BELUM TERBAGI

MULAI :SAAT TIMBULNYA WARISAN

BERAKHIR : SAATWARISAN SELESAI DIBAGIKAN

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFPasal 2A ayat (1),(2),(3),(4) dan (5)

BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING

PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULAT ATAU PEJABAT-PEJABAT LAIN DARI NEGARA ASING, DAN ORANG-ORANG YANG DIPERBANTUKAN KEPADA MEREKA YANG BEKERJA PADA DAN BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA-SAMA DENGAN SYARAT TERTENTU

ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN DENGAN SYARAT TERTENTU

PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG

DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN DENGAN SYARAT TERTENTU

TIDAK TERMASUK SUBYEK PAJAK

Pasal 3

SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG :

- Diterima atau diperoleh Wajib Pajak, - Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, - Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak,

P E N G H A S I L A N

DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN

OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1)

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas

KELOMPOK PENGHASILAN

2. penghasilan dari usaha dan kegiatan

3. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak

4. penghasilan dari usaha dan kegiatan

OBYEK PAJAK PENGHASILAN

Pasal 4

1. Penggantian atau imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh UU.Gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan yg lain.

2. Hadiah dari undian, atau pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan

3. Laba Usaha

4. Keuntungan penjualan atau pengalihan harta, termasuk pengalihan harta perseroan kpd persero dan sebaliknya, dari likuidasi, penggabungan, peleburan, penukaran, pemecahan,& pengambilalihan usaha, dan dari hibah, bantuan atau sumbanagan selain kepada badan keagamaan, pendidikan, sosial, pengusaha kecil,dan koperasi

6.Bunga, termasuk premium, diskonto, & jaminan karena pengembalian utang

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang dibebankan sebagai biaya

OBYEK PAJAK PENGHASILAN…………….

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

8. Royalti

7. Deviden dengan nama dan bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

11. Keuntungan dari pembebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

OBYEK PAJAK PENGHASILAN………………….

14. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah ( lihat PP 25 Tahun 2009)

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU KUP (lihat SE 04/PJ42/2002)

19.Surplus Bank Indonesia

Penghasilan FinalPasal 4 Ayat (2)

1.Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek (Tarif transaksi 0,03% final)Lihat : PP No. 41/1994 jo PP No. 14/1997, KMK 282/ KMK.04/1997, SE -15/PJ.42/1997

2.Penghasilan dari hadiah undian (tarif 25 % final Lihat : PP No. 132/2000 ; KEP 395/PJ/2001; SE-19/PJ43/2001

3. Penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah atau bangunan (bagi WP OP dan Badan tarif 5 % final dari jumlah bruto pengalihan ; WP yg usaha pokok pengalihan tanah atas RS dan RSS tarif 1 % final)

Lihat : PP No. 48/1994 Jo PP No. 27/1997 Jo PP No. 79/1999, KMK 566/

KMK.04/1999 , PMK 243/PMK.03/2008

4. Penghasilan dari bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia(tarif 20% final, besar tabungan minimal Rp.7.500.000,00)

Lihat : PP No. 131/2000 , KMK 51/KMK.04/2000

5. Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan (untuk WP Orang Pribadi, tarif 10% final dan untuk WP Badan 6% final)

Lihat : PP No. 29/1996 Jo PP No 5/2002, Kep-227/PJ/2002

6. Penghasilan berupa bunga dan diskonto obligasi yang dijual di pasar modal

( tarif 15 % final WPDN, 20 % final WPLN, kecuali dana pensiun danbank) Lihat : PP No. 139/2000 Jo PP No. 6/2002, KMK 558 /KMK.04/2000

Penghasilan Final………….7. Bunga simpanan anggota koperasi (s/d Rp 240.000 tarif = 0 % , >

Rp. 240.000 tarif 10 % final)

PP 15/2009 ; PMK 112/2010

8. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi bagi pengusaha kecil yang nilai pengadaannya kurang dari Rp 1 Milyar

PP No. 140/2000, KMK 559/KMK.04/2000

9. Uang pesangon PP No. 149/2000

10. Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Tabungan Hari Tua yang dibayar sekaligus PP No. 149/2000

11. Honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja dan penghasilan lain selain penghasilan terkait gaji yang dibebankan kepada keuangan negara dan daerah (Tarif 0 % final bagi PNS golru I dan II , Tantama dan Bintara bagi TNI/Polri ; 5% final bagi PNS golru III dan Perwira Pertama bagi TNI/Polri; 15% bagi PNS golru IV dan Pamen dan Pati bagi TNI/Polri (PP 80 Tahun 2010), Permenku 262/PMK.03/2010

12. Penghasilan penyalur/dealer/agen produk Pertamina dan Premix SK. MenKeu No. 450 /KMK.04/1997 dan SK. MenKeu No. 54/KMK.04/1997

Penghasilan Final………….

12. Penghasilan atas industri rokok.

SK. MenKeu No. 450 /KMK.04/1997 & SK. MenKeu No. 549/KMK.04/1997

13. Bunga simpanan anggota koperasi.

SK. MenKeu No. 605 /KMK.04/1994

14. Penghasilan Wajib pajak di bidang usaha pelayaran Dalam Negeri


15. Penghasilan Wajib pajak di bidang usaha pelayaran/ penerbangan Luar Negeri


1. a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan menteri keuangan,sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan

2. Warisan

3. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa

Bukan Penghasilan (Bukan Obyek Pajak)

Bukan Penghasilan (Bukan Obyek Pajak)…….

6. Deviden ayau bagian laba yang diterima oleh atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri,koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan bagi PT, BUMN, BUMD yang menerima deviden,kepemilikan sahamnya paling rendah 25%

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar pemberi kerja maupun oleh pegawai

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terdiri dari saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi

Bukan Penghasilan (Bukan Obyek Pajak)………

10.Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, dengan syarat :merupakan perusahaan kecil, menengah atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

11.Beasiswa yang memnuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

12.Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya , yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatannya

13.Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

14.Penerimaan Dana Jaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia yang berasal dari Anggota Kliring (lihat Kep Dirjen Pajak No. Kep-390/PJ/2002)

25

PENGHASILANDARI

- USAHA/KEGIATAN BUT- HARTA YANG DIMILIKI/ DIKUASAI BUT

PENGHASILAN KANTOR PUSAT DARI

- USAHA ATAU KEGIATAN- PENJUALAN BARANG-BARANG- PEMBERIAN JASA

YG SEJENIS DGN YG DILAKUKAN BUT

DI INDONESIA PENGHASILAN YG TERSEBUT DLM PASAL 26

YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH

KANTOR PUSAT

DI INDONESIA

SEPANJANG ADA HUBUNGAN EFEKTIF

ANTARA BUT DGN HARTA/KEGIATAN YG

MEMBERIKAN PENGHASILAN

OBJEK PAJAK BUT Pasal 5 ayat (1)

Jenis Biaya Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Psl 6 (1)

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan. biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan

2. Penyusutan dan amortisasi (metode penyusutan harus sesuai dg pasal 11 & 11A)

30

Jenis Biaya Yang Dapat Dikurangkan……..

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk operasional perusahaan

5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing• Apabila WP membukukan transaksi ybs dengan kurs

tetap, maka selisih kurs diakui pada saat terjadinya realisasi pembayaran

• Apabila WP membukukan transaksi ybs dengan kurs tengah BI, maka selisih kurs diakui pada akhir tahun

• Selisih kurs karena kebijakan pemerintah di bidang moneter dibukukan dalam akun sementara di neraca, dan pembebanannya dilakukan secara bertahap berdasarkan realisasi pembayaran valas tersebut

6. Biaya litbang perusahaan yang dilakukan di Indonesia7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan

31

Biaya yg Dapat Dikurangkan – Psl 6 (1)

8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: a. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau

badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang antara kreditur dan debitur

b. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus c. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang tak tertagih kepada Dirjen

Pajak

9. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

10. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

11. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

12. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

13. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 32

Biaya yg Tidak Dapat Dibebankan – Pasal 9 (1)

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun– Untuk mengantisipasi dividen menjadi expense

2. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota

3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, dengan pengecualian: untuk bank, asuransi, dan leasing dengan hak opsi, biaya reklamasi untuk pertambangan boleh dibebankan

34

Biaya yg Tidak Dapat Dibebankan – Psl 9 (1)4. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa dwiguna, dan

beasiswa yang dibayar oleh WP orang pribadi, dengan pengecualian: jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, dengan pengecualian: Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

(yang diperbolehkan : penggantian atau imbalan dalam bentuk natura di daerah terpencil; keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal; pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.)

35

Biaya yg Tidak Dapat Dibebankan – Psl 9 (1)6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada

pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan

7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat yang dibayar kepada BAZ yang dibentuk oleh pemerintah

8. Pajak penghasilan9. Biaya yang dibebankan / dikeluarkan untuk kepentingan

pribadi WP / orang yang menjadi tanggungannya10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma,

atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham11. Sanksi administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan

perundang-undangan di bidang perpajakan

36

Biaya yg Tdk Dapat Dibebankan

Pasal 10 (6)

• Selisih lebih penilaian harga pokok penjualan yang menggunakan metode LIFO (Last In First Out)

Berbasis Pasal 11

• Jumlah melebihi biaya penyusutan yang ditetapkan oleh undang-undang PPh

37

3838

PEMBAYARAN YANG JUMLAHNYA MELEBIHI KEWAJARAN KPD PEMEGANG SAHAM ATAU

PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEBAGAI IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN

PEKERJAAN YANG DILAKUKAN

CONTOH :TUAN GUMILANG SEBAGAI TENAGA AHLI & PEMEGANG SAHAM DARI PT. WIDYA. TUAN GUMILANG MENERIMA IMBALAN DARI PT WIDYA SEBESAR Rp 5.000.000,00 ATAS JASA YANG TELAH DIBERIKAN KPD PT WIDYAAPABILA UNTUK JASA YG SAMA YG DIBERIKAN OLEH TENAGA AHLI LAIN YG SETARA HANYA DIBAYAR SEBESAR Rp 2.000.000,00, MAKA :

-JUMLAH Rp 3.000.000,00 TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SBG BIAYA OLEH PT. “WIDYA”- BAGI TENAGA AHLI YG JUGA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM, JUMLAH SEBESAR Rp3.000.000,00, DIANGGAP SBG PEMBERIAN DIVIDEN DARI PT.“WIDYA”

PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Pasal 9 ayat (1) huruf f

3939

PENGELUARAN UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MEMPUNYAI MASA

MANFAAT LEBIH DARI SATU TAHUN

DIBEBANKAN MELALUI PENYUSUTAN ATAU AMORTISASI

PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEHDIBEBANKAN SEKALIGUS

Pasal 9 ayat (2)

Biaya yg Diperbolehkan – Psl 6 (2)

1) Kompensasi Kerugian Kerugian dapat dikompensasikan selama

5 tahun, terhitung mulai tahun pajak berikutnya

2) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Kepada orang pribadi diberikan

pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak

PT. A rief dalam tahun 2000 menderita kerugian fiskal sebesar Rp 1.200.000.000,00. Dalam 5 tahun berikutnya rugi-laba fiskal PT Arief sbb 2001 : laba fiskal Rp. 200.000.000,002002 : laba fiskal Rp. 300.000.000,002003 : rugi fiskal (Rp. 400.000.000,00)2004 : laba fiskal Rp. 100.000.000,002005 : laba fiskal Rp .500.000.000,00Kompensasi kerugian dilakukan sbb :Rugi fiskal Thn 2000 (Rp 1.200.000.000,00)Laba fiskal Thn 2001 Rp 200.000.000,00Sisa rugi fiskal Thn 2000 (Rp 1.000.000.000,00)Laba fiskal Thn 2002 Rp. 300.000.000,00Sisa rugi fiskal Thn 2000 (Rp 700.000.000,00)Rugi fiskal Thn 2003 (Rp. 400.000.000,00)Sisa rugi fiskal Thn 2000 (Rp 700.000.000,00)Laba fiskal Thn 2004 Rp 100.000.000,00Sisa rugi fiskal Thn 2000 (Rp 600.000.000,00)Laba fiskal Thn 2005 Rp 500.000.000,00Sisa rugi fiskal Thn 2000 (Rp 100.000.000,00)

TIDAK BOLEH DIKOMPENSASIKAN LAGI DG LABA FISKAL THN 2006

HANYA BOLEH DIKOMPENSASIKAN DGN LABA FISKAL THN 2006 & 2007 & 2008

PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN

PTKP

2000 - 2003 2004-2005 2006-2008 2009 - ?

WAJIB PAJAK Rp.2.880.000 Rp.12.000.000 Rp. 13.200.000 Rp.15.840.000

Kawin Rp.1.440.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.320.000

Tanggungan max 3 orang @

Rp.1.440.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.320.000

Tambahan Istri bekerja Rp.2.880.000 Rp. 12000.000 Rp. 13.200.000 Rp.15.840.000

(1) (2) (3) (4)

(1) UU No. 17 Tahun 2000(2) Kepmenku no. 564/KMK.03/2004(3) Permenku np. 137/PMK 03/2005 dan Perjak np. 15/PJ/2006(4) UU No. 36 Tahun 2008 dan Permenku no 254.PMK 03/2008

Rp 15.840.000,00

Rp 1.320.000,00

Rp 1.320.000,00

Rp 15.840.000,00

UNTUK DIRI WAJIB PAJAK

TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN

TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3

TAMBAHAN UNTUK SEORANG ISTERI YG PENGHASILANNYA DIGABUNG DENGAN PENGHASILAN SUAMI

PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN PAJAKATAU AWAL BAGIAN TAHUN PAJAK

BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

(PTKP)Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3)

45

CONTOH PENERAPAN PTKP

Bila penghasilan istri “a” tsb tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja

yg telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan pasal 21, dan pekerjaan tsb ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, maka penghasilan istri Tuan Arief digabung dgn penghasilan Tuan Arief BESARNYA PTKP YANG DIBERIKAN : - WP SENDIRI Rp 15.840.000 - STATUS KAWIN Rp 1.320.000 - ISTRI BERUSAHA Rp 15.840.000 - ANAK (2x Rp 1.320.000) Rp 2.640.000 JUMLAH PTKP Rp 35.640.000

Bila istri menerima/memperoleh penghasilan yg sudah dipotong PPh psl 21 dan pekerjaannya tsb tdk ada hubungannya dgn pekerjaan/usaha Suami/anggota keluarga lainnya. BESARNYA PTKP YG DIBERIKAN : - WP SENDIRI Rp 15.840.000 - STATUS KAWIN Rp 1.320.000 - ANAK (2x Rp 1.320.000) Rp 2.640.000 JUMLAH PTKP Rp 19.800.000

UTK ISTRI SDH DIBERIKAN PTKP, SAAT PEMOTONGAN PPh 21 OLEH PEMBERI KERJA SEBESAR Rp 15.840.000,-

TUAN ARIEF SEORANG PEGAWAI MEMPUNYAI SEORANG ISTRI DAN 2 ANAK.

PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITAYANG TELAH KAWIN

DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN ATAU KERUGIAN SUAMINYA

KECUALI1.PENGHASILAN TSB SEMATA-MATA DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21,

DAN 2.PEKERJAAN TSB TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA

PENGHASILAN ATAU KERUGIANBAGI WANITA KAWIN

Pasal 8 ayat (1)

47

WP ‘A” MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp 100.000.000,00MEMPUNYAI ISTRI SBG PEGAWAI DGN PENGHASILAN SEBESAR Rp 50.000.000,00

TDK DIGABUNG DGN PENGHASILAN ‘A’ DAN SUDAH FINAL JIKA :-. PENGHASILAN. TSB DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YANG TELAH DIPOTONG PPh 21-. PEKERJAAN TSB TDK ADA HUBUNGANNYA DGN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS SUAMI/ANGGOTA KELUARGA LAINNYA.

BILA ISTRI “A” SELAIN MENJADI PEGAWAI JUGA MEMPUNYAI USAHA SALON KECANTIKAN DGN PENGHASILAN SEBESAR Rp 75.000.000,00;SELURUH PENGH. ISTRI SEBESAR Rp 125.000.000 YAITU (50 JUTA + 75 JUTA) DIGABUNGKAN DGN PENGH. “A”.

DGN DEMIKIAN TOTAL PENGHASILAN “A” YG DIKENAKAN PPh SEBESAR Rp 225.000.000,00.

POTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN ISTRI TIDAK BERSIFAT FINAL DAN DPT DIKREDITKAN DLM SPT TAHUNAN PPh

CONTOH Pasal 8 ayat (1)

48

HIDUP BERPISAH

MENGADAKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN

PENGHASILAN SECARATERTULIS

PENGHITUNGAN PAJAKNYA BERDASAR

- Penghasilan Neto suami isteri digabung

- Besarnya pajak yg harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri, sebanding dgn Penghasilan Neto

PENGHITUNGAN PKP DAN PENGENAAN PAJAKNYA

DILAKUKAN SENDIRI-SENDIRI

SUAMI-ISTRI DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

Pasal 8 ayat (2) dan (3)

49

1. PENGHASILAN NETO SUAMI (A) DARI PEGAWAI Rp 100.000.000,002. PENGHASILAN NETO ISTRI DARI PEGAWAI DAN SALON Rp 125.000.000,00 JML PENGHASILAN Rp 225.000.000,00 PTKP (K/I/3) Rp 21.120.000,00 PKP Rp 203.880.000,00 PPh TERUTANG= 5% x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00 15% x Rp. 153.880.000 = Rp. 23.082.000,00 Rp. 25.582.000

PENGENAAN PPh MASING-MASING SUAMI-ISTERI DIHITUNG SBB :PPh SUAMI : Rp 100.000.000,00 X Rp. 25.582.000 = Rp 11.369.777,00Rp 225.000.000,00

PPh ISTERI : Rp 125.000.000,00 X Rp. 25.582.000 = Rp 14.112.333,00 Rp 225.000.000,00

CONTOH PENGHITUNGAN PPhBAGI SUAMI-ISTRI YG MENGADAKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA

DAN PENGHASILAN SECARA TERTULISPasal 8 ayat (3)

50

PENGHASILANDARI PEKERJAAN YANG TIDAK ADA

HUBUNGANNYA DENGAN USAHA

ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

KECUALI

DIGABUNG DENGANPENGHASILAN ORANG TUANYA

PENGHASILAN ANAK YANG BELUM DEWASAPasal 8 ayat (4)

HANYA WAJIB PAJAK

ORANG PRIBADI

SYARAT

• Peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00

• Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari

Tahun Pajak ybs. Apabila tidak memberitahukan, dianggap memilih Pembukuan

•Wajib menyelenggarakan Pencatatan

Norma PenghitunganPenghasilan Neto

PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN

Pasal 14 ayat (2), (3) dan (4)

52

WAJIB PAJAK

DIHITUNG

PENGHASILAN NETO

MENGGUNAKAN NPPN ATAU

CARA LAIN YANG DITETAPKAN KEPMENKEU

WAJIB PEMBUKUAN TAPI TDK BERSEDIA MEMPERLIHATKAN

PEMBUKUAN/PENCATATAN

DIANGGAP MENYELENGGARAKAN

PEMBUKUAN , TAPI TIDAKATAU TIDAK SEPENUHNYA

MELAKSANAKAN PEMBUKUAN

INGIN MENGGUNAKAN

NPPN, TETAPI TIDAK

MELAKSANAKAN PENCATATAN

PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN

Pasal 14 ayat (5)

TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh)

NO Lapisan Penghasilan Tarif

1. S.d. Rp 50.000.000,- 5%

2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 15%

3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,- 25%

4. Di atas Rp500.000.000,- 30%

54

PEREDARAN BRUTO Rp 600.000.000BIAYA (3M) PENGHASILAN Rp 250.000.000 (-)LABA USAHA/PENGHASILAN NETO USAHA Rp 345.000.000

PENGHASILAN LAINNYA Rp 6.000.000BIAYA (3M) PENGH. LAINNYA Rp 4.000.000 (-)LABA USAHA DARI PENGHASILAN LAINNYA Rp 2.000.000 (+)

JUMLAH SELURUH PENGHASILAN NETO Rp 357.000.000KOMPENSASI KERUGIAN Rp 36.000.000

PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) Rp 321.000.000

CONTOH

PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)BAGI WAJIB PAJAK BADAN

YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

55

PEREDARAN BRUTO Rp 500.000.000BIAYA (3M) PENGHASILAN Rp 200.000.000 (-)LABA USAHA/PENGHASILAN NETO USAHA Rp 300.000.000

PENGHASILAN LAINNYA Rp 6.000.000BIAYA (3M) PENGH. LAINNYA Rp 4.000.000 (-)LABA USAHA DARI PENGHASILAN LAINNYA Rp 2.000.000 (+)

JUMLAH SELURUH PENGHASILAN NETO Rp 302.000.000KOMPENSASI KERUGIAN Rp 10.000.000

Rp 292.000.000PTKP (K/2) WAJIB PAJAK Rp.15.840.000 KAWIN Rp. 1.320.000 TANGGUNGAN 2 ORANG Rp. 2.640.000 Rp. 19.800.000 PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) Rp. 273.200.000PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) Rp. 273.200.000

CONTOH

PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan

( Wajib Pajak Orang Pribadi)Peredaran Bruto Rp. 600.000.000 Biaya Usaha Rp. 480.000.000Tarif Norma Perhtungan pedagang eceran = 30 %Penghasilan Netto=30%x600.000.000 =Rp. 180.000.000Penghasilan di luar usaha=Rp 4.000.000 Biaya di Luar Usaha =Rp. 3.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 181.000.000PTKP (K/0) : WP Rp. 15.840.000 Kawin Rp. 1.320.000 Rp. 17.160.000 PENGHASILAN KENA PAJAK(PKP) Rp. 163.840.000

57

- PEREDARAN BRUTO Rp 400.000.000,00- BIAYA 3M PENGHASILAN (Rp 275.000.000,00)PENGHASILAN USAHA Rp 125.000.000,00

- PENGHASILAN BUNGA Rp 5.000.000,00- PENJUALAN LANGSUNG BARANG OLEH KANTOR PUSAT YG SEJENIS DGN YG DIJUAL BUT Rp 200.000.000,00- PENGHASILAN LAINNYA Rp 205.000.000,00- BIAYA 3M PENGHASILAN (Rp 150.000.000,00)PENGHASILAN DARI LUAR USAHA Rp 55.000.000,00

PENGHASILAN NETO USAHA DANLUAR USAHA Rp 180.000.000,00

DIVIDEN YG DITERIMA KANTORPUSAT YG MPY HUB. EFEKTIFDGN BUT Rp 2.000.000,00

JML PENGHASILAN NETO Rp 182.000.000,00BIAYA MENURUT PSL 5 AYAT (3) (Rp 7.000.000,00)

PENGHASILAN KENA PAJAK Rp 175.000.000,00

CONTOH PENGHITUNGAN PKPBAGI WP BENTUK USAHA TETAP

(BUT)

TARIF UNTUK WAJIB PAJAK BADAN Pasal 17 ayat (1) a UU No. 17/2000 ( UU PPh)


1. S.d. Rp 50.000.000,- 10 %

2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000 15%

3. Di atas Rp.100.000.000 30%

Tahun Tarif

2009 28%

2010 25%

TARIF UNTUK WAJIB PAJAK BADAN TARIF UNTUK WAJIB PAJAK BADAN Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh) Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh)

Berlaku 1 januari 2009Berlaku 1 januari 2009

TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh)

BERLAKU MULAI 1 JANUARI 2009


1. S.d. Rp 50.000.000,- 5%

2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 15%

3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,- 25%

4. Di atas Rp500.000.000,- 30%

60

JUMLAH PKP Rp 590.000.000

PPh TERUTANG :

5% X Rp 50.000.000 = Rp 2.500.00015% X Rp 200.000.000 = Rp 30.000.00025% X Rp 250.000.000 = Rp 62.500.00030% X Rp 90.000.000 = Rp 27.000.000

Rp. 122.000.000,00

CONTOH 1PENERAPAN TARIF PPh

BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

CONTOH 2 PENERAPAN TARIF PPh

BAGI WAJIB PAJAK BADAN

JUMLAH PKP Rp 800.000.000

PPh TERUTANG : 25% X Rp.800.000= Rp.200.000.000

Bab 6 Pajak Penghasilan

Documents