Bab 6 : Aspek Teknis Per Sektor Bidang Cipta Karya Laporan ...sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCR… · Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana

6 - 1

Laporan Akhir Bab 6 : Aspek Teknis Per Sektor Bidang Cipta Karya

6.1. Pengembangan Permukiman

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011, permukiman didefinisikan sebagai

bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan

perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau

perdesaan. Kegiatan pengembangan permukiman terdiri dari

pengembangan permukiman kawasan perkotaan dan kawasan

perdesaan. Pengembangan permukiman kawasan perkotaan terdiri dari

pengembangan kawasan permukiman baru dan peningkatan kualitas

permukiman kumuh, sedangkan untuk pengembangan kawasan

perdesaan terdiri dari pengembangan kawasan permukiman perdesaan,

kawasan pusat pertumbuhan, serta desa tertinggal.

6 - 2


6.1.1. Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan

Arahan kebijakan pengembangan permukiman mengacu pada amanat

peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Arahan RPJMN Tahap 3 (2015-2019) menyatakan bahwa pemenuhan

kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana

pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat, sehingga kondisi

tersebut mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh pada

awal tahapan RPJMN berikutnya.

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman.

Pasal 4 mengamanatkan bahwa ruang lingkup penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman juga mencakup

penyelenggaraan perumahan (butir c), penyelenggaraan kawasan

permukiman (butir d), pemeliharaan dan perbaikan (butir e), serta

pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan

permukiman kumuh (butir f).

3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Pasal 15 mengamanatkan bahwa pembangunan rumah susun umum,

rumah susun khusus, dan rumah susun negara merupakan tanggung

jawab pemerintah.

4. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan ini menetapkan salah satunya terkait dengan

penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan dengan

penanggulangan kawasan kumuh.

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang.

Peraturan ini menetapkan target berkurangnya luas permukiman kumuh

di kawasan perkotaan sebesar 10% pada tahun 2014.

6 - 3


6.1.2. Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan dan Tantangan

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai Isu Strategis, Kondisi Eksisting,

Permasalahan dan Tantangan Permukiman yang ada di Kabupaten

Kepulauan Anambas.

a. Isu Strategis

Untuk mengetahui kondisi eksisting Permukiman dan Infrastrktur di

Kabupaten Kepulauan Anambas, telah dilakukan survey lapangan.

Berdasarkan hasil Survey dilapangan, Kondisi Permukiman di Kabupaten

Kepulauan Anambas secara umum berada pada daerah berbukit, dan

banyak menyebar didaerah tepi laut, selain itu kondisi permukiman di

Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum didukung dengan

Infrastruktur yang cukup memadai.

Selain isu-isu yang telah disebutkan diatas, masih ada lagi isu strategis

permukiman di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu masih adanya

permukiman kumuh yang ada di Pulau Matak yang sudah ditetapkan

melalui Keputusan Bupati No. 204 Tentang Penetapan Lokasi Kumuh di

Kabupaten Kepulauan Anambas.

Mengimplementasikan konsepsi pembangunan berkelanjutan serta

mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Percepatan pencapaian target MDGS 2020 yaitu penurunan proporsi

rumah tangga kumuh perkotaan.

Perlunya dukungan terhadap pelaksanaan program-program direktif

presiden yang tertuang dalam MP3EI dan MP3KI.

Percepatan pembangunan di wilayah timur Indinesia (Provinsi NTT,

Provinsi Papua fan Provinsi Papua Barat) untuk mengatasi

kesenjangan.

Meminimalisir penyebab dan dampak bencana sekecil mungkin.

Meningkatnya urbanisasi yang berimplikasi tehadap proporsi penfufuk

perkotaan dan bertambahnya kawasan kumuh.

Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur permukiman yang sudah

dibangun.

Perlunya kerjasama lintas sektor untuk mendukung sinergitas dalam

pengembangan kawasan permukiman.

Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam mendukung

pembangunan permukiman

6 - 4


b. Kondisi Eksisting

Tipologi Kawasan Permukiman di Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan Hasil Survey Lapangan di Kabupaten Kepulauan Anambas

Tipologi Permukiman di Kabupaten Kepulauan Anambas secara garis

besar berada pada Permukiman Tepi Laut. Untuk lebih jelasnya mengenai

kondisi eksisting permukiman tepi lau di Kabupaten Kepulauan Anambas

dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 6.1 : Kondisi Permukiman di Kabupaten Kepulauan Anambas

Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Anambas

Sedangkan untuk sebaran lokasi kumuh yang ada di Kabupaten

Kepulauan Anambas yang mengacu terhadap Keputusan Bupati

Kabupaten Kepulauan Anambas No. 204 Tahun 2014 lokasinya ada di

Desa Putik, Desa Tanjung, yang sebaranya di dua pulau yang berbeda,

6 - 5


dan Desa Teluk Rid untuk lebih jelasnya mengenai visual lokasi kawasan

kumuh di Kabupaten Kepulauan Anambas akan disajikan pada Gambar

6.2 sebagai berikut :

Gambar 6.2 : Visual Kondisi Permukiman Kumuh di Kabupaten

Kepulauan Anambas

Kondisi Permukiman Kumuh di Desa Tanjung

Kondisi Permukiman Kumuh di Desa Putik

Kondisi Insfrastruktur Permukiman

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai kondisi Infrastruktur Permukiman di

Kabupaten Kepulauan Anambas :

Jaringan Jalan

Kondisi Jaringan Jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas secara umum

dan sebagian besar sudah pakai jenis perkerasan aspal. Pengembangan

Jaringan Jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas secara umum

terkendala oleh banyaknya batuan besar yang berada di Kepulauan

Anambas. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi Jaringan Jalan di

Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada Gambar- gambar

dibawah ini :

6 - 6


Gambar 6.3. : Kondisi Jaringan Jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber Air

Berdasarkan Hasil Survey Lapangan yang sudah dilakukan di Kabupaten

Kepulauan Anambas, kondisi Sumber Air bersih di Kabupaten Kepulauan

Anambas banyak menggunakan Air yang berasal dari Air Tanah, dan juga

Air terjun. Untuk lebih jelasnya mengenai Kondisi Jaringan Sumber Air di

Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 6.4. : Kondisi Eksisting Sumber Air di Kabupaten Kepulauan Anambas

Tabel 6.1. : Peraturan Daerah Terkait Pengembangan Permukiman Perkotaan

No. Peraturan Amanat Kebijakan

Daerah Jenis Produk Pengaturan No./Tahun Perihal

1.

Keputusan Bupati

Kabupaten. Kepulauan

Anambas

204/2014

Penetapan

Lokasi

Perumahan dan

Permukiman

Kumuh

Sumber : Perbup Kab. Kep. Anambas

6 - 7


Tabel 6.2 : Data Kawasan Kumuh di Kabupaten Kep. Anambas

No Lokasi

Kawasan Kumuh

Luas Kawasan (Ha)

Jumlah Rumah

Permanen

Jumlah Rumah Semi Permanen

Jumlah Penduduk

1. Desa Tanjung 7,58 Ha - - -

2. Desa Putik - - - -

Sumber : Kab. Kep. Anambas Dalam Angka

Tabel 6.3. : Data Program Pedesaan di Kabupaten Kep. Anambas

No. Program/Kegiatan Lokasi Volume/Sat Status Kondisi

Infrastruktur

1. Program Peningkatan dan

Pengelolaan Air irigasi untuk

Kawasan Agropoltan

Kecamatan

Jemaja Kecamatan Siap

2. Program penetapan dan

pengembangan kawasan

sentra produksi perikanan

untuk mendukung

pengembangan kawasan

minapolitan dan kawasan

Ekonomi Khusus perikanan

tangkap Kabupaten

Kecamatan

Siantan

Selatan

Kecamatan Siap

Sumber : RPJMD Kab. Kep. Anambas

c. Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Permukiman

Dalam pengembangan Permukiman di Indonesia yang aman, nyaman,

harmoni dan berkelanjutan. Di tingkat Nasional masih banyak

permasalahan dan Tantangan dalam pengembangan permukiman,

diantaranya yaitu :

Permasalahan Pengembangan Permukiman :

1. Masih luasnya kawasan kumuh sebagai permukiman tidak layak huni

sehingga dapat menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan, dan

pelayanan infrastruktur yang terbatas.

2. Masih terbatasnya prasarana sarana dasar dapa daerah tertinggal,

pulau kecil, daerah terpencil, dan kawasan perbatasan.

3. Belum berkembangnya Kawasan Perdesaan Potensial

Tantangan Pengembangan Permukiman diantaranya :

1. Percepatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat

6 - 8


2. Pencapaian target/sasaran pembangunan dalam Rencana Strategis

Ditjen Cipta Karya sektor Pengembangan Permukiman

3. Pencapaian taerget MDG’s 2015, termasuk didalamnya pencapaian

Program-Program Pro Rakyat (Direktif Presiden)

4. Perhatian Pemerintah daerah terhadap pembangunan bidang Cipta

Karya khususnya kegiatan Pengembangan Permukiman yang masih

rendah

5. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah daerah bahwa

pembangunan infrastruktur permukiman yang saat ini sudah menjadi

tugas pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota

6. Penguatan Sinergi RP2KP/RTBL KSK dalam penyusunan RPI2JM

bidang Cipta Karya pada Kabupaten/Kota

Sedangkan untuk Identifikasi Permasalahan dan Tantangan

Pengembangan Permukiman di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat

dilihat pada Tabel 6.4 sebagai berikut :

Tabel 6.4. : Identifikasi Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Permukiman di Kabupaten Kepulauan Anambas

No. Permasalahan Pengembangan

Permukiman Tantangan Pengembangan Alternatif Solusi

1. Aspek Teknis :

Kondisi Permukiman di Kabupaten

Kepulauan Anambas pada

Umumnya masih berada pada

Kawasan Perbukitan yang

medannya agak sulit untuk dicapai

Masih banyaknya permukiman di

tepi laut

Kondisi Permukiman di Kabupaten

Kepulauan Anambas masih belum

Adanya konsentrasi

pertumbuhan permukiman di

tepi-tepi laut di Kabupaten

Kepulauan Anambas

Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Anambas

perlu menerbitkan

dokumen atau regulasi

mengenai permukiman

di Kabupaten

Kepulauan Anambas

2. Aspek Kelembagaan :

Berdasarkan Kondisi Eksisting di

Kabupaten Kepulauan Anambas

sampai saat ini masih belum

diterbitkannya dokumen

perencananaan terkait dengan

permukiman seperti SPPIP dan

RPKPP

Perlu segera disusunya

Dokumen Perencanaan

terkait dengan

Permukiman dan

Segera di Perda-kan.

6 - 9


No. Permasalahan Pengembangan

Permukiman Tantangan Pengembangan Alternatif Solusi

3. Aspek Pembiayaan :

Saat ini pembiayaan mengenai

Pengembangan Permukiman di


masih menggunakan Anggaran

Pedapatan dan Belanja Daerah


Perlu adanya kerja sama

dengan pihak asing/swasta

dalam pembiayaan

pengembangan permukiman

di Kabupaten Kepulauan

Anambas

Pemerintah perlu

mengalokasikan

Pendanaan

Pengembangan

Permukiman dalam

Skala Prioritas 1.

Sumber : Hasil Analisa

6.1.3. Analisis Kebutuhan Pengembangan Permukiman

Ditingkat Pusat acuan kebijakan meliputi RPJMN 2010-2014, MDG’s 2015

(Pengurangan proporsi Rumah Tangga Kumuh Tahun 2020), Standar

Pelayanan Minimal (SPM) untuk pengurangan luasan kawasan kumuh

tahun 2014 sebesar 10 %, arahan MP3EI dan MP3KI, percepatan

pembangunan Papua dan Papua Barat, arahan direktif Presiden untuk

program Pro-rakyat, serta Renstra Ditjen Cipta Karya 2010-2014.

Sedangkan ditingkat kabupaten/kota meliputi target RPJMD, RTRW

Kabupaten/Kota, maupaun Renstra SKPD. Acuan kebijakan tersebut

hendaknya menjadi dasar pada tahapan analisis kebutuhan

Pengembangan Permukiman.

Adapun Analisis Kebutuhan Pengembangan Permukiman 5 Tahun

kedepan di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.5. : Perkiraan Kebutuhan Program Pengembangan Permukiman di Perkotaan untuk 5 Tahun

No. Uraian Unit 2015 2016 2017 2018 2019 Ket

1

Jumlah Penduduk Jiwa 43.518 45.467 47.416 49.365 51.314

Kepadatan

Penduduk Jiwa/Km2 69 72 75 78 81

Proyeksi

Persebaran

Penduduk

Jiwa/Km2 69 72 75 78 81

Proyeksi

Persebaran

Penduduk Miskin

Jiwa/Km2 23 24 25 26 27

6 - 10


No. Uraian Unit 2015 2016 2017 2018 2019 Ket

2

Sasaran

Penurunan

Kawasan Kumuh

Ha - - - - - -

3 Kebutuhan

Rusunawa TB - - - - - -

4 Kebutuhan RSH Unit - - - - - -

5

Kebutuhan

Pengembangan

Permukiman Baru

Kawasan - - - - - -


Sementara itu Perkiraan Kebutuhan Program Pengembangan

Permukiman di Perdesaan dapat dilihat pada Tabel 6.6 berikut ini :

Tabel 6.6 : Perkiraan Kebutuhan Program Pengembangan Permukiman di Perdesaan yang membutuhkan Penanganan untuk 5 Tahun

No. Uraian Unit 2015 2016 2017 2018 2019

1

Jumlah

Penduduk Jiwa

43.518 45.467 47.416 49.365 51.314

Kepadatan

Penduduk Jiwa/Km2 69 72 75 78 81

Proyeksi

Persebaran

Penduduk

Jiwa/Km2 69 72 75 78 81

Proyeksi

Persebaran

Penduduk

Miskin

Jiwa/Km2 23 24 25 26 27

2

Desa

Potensial

Untuk

Agropolitan

Desa Desa

Letung

Desa

Mampok

Desa Air

Biru

Desa Bukit

Padi

Desa

Kuala

Maras

3

Desa

Potensial

untuk

Minapolitan

Desa Desa Air

Sena

Desa Air

Sena

Desa Air

Sena

Desa Air

Sena

Desa Air

Sena

4

Kawasan

Rawan

Bencana

Kws

Kawasan

Pesisir

Kab.

Kepulauan

Anambas

Kawasan

Pesisir

Kab.

Kepulauan

Anambas

Kawasan

Pesisir

Kab.

Kepulauan

Anambas

Kawasan

Pesisir

Kab.

Kepulauan

Anambas

Kawasan

Pesisir

Kab.

Kepulauan

Anambas

5 Kawasan

Perbatasan Kawasan

6 - 11


No. Uraian Unit 2015 2016 2017 2018 2019

6

Kawasan

Permukiman

Pulau-Pulau

Kecil

Kawasan

7

Desa

Kategori

Miskin

Desa

8

Kawasan

dengan

Komoditas

Unggulan

Kawasan


6.1.4. Program-Program Sektor Pengembangan Permukiman

Kegiatan Pengembangan permukiman terdiri dari pengembangan

permukiman kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Pengembangan Permukiman kawasan perkotaan terdiri dari :

1) Pengembangan kawasan Permukiman baru dalam bentuk

pembangunan Rusunawa serta

2) Peningkatan kualitas permukiman kumuh dan RSH.

Sedangkan untuk pengembangan kawasan Pedesaan terdiri dari :

1) Pengembangan kawasan Permukiman perdesaan untuk kawasan

potensial (Agropolitan dan Minapolitan), rawan bencana, serta

perbatasan dan pulau kecil,

2) Pengembangan kawasan Pusat pertumbuhan dengan Program PISEW

(RISE)

3) Desa Tertinggal dengan Program PPIP dan RIS PNPM

Selain kegiatan Fisik diatas program/kegiatan pengembangan

permukiman dapat berupa kegiatan non-fisik seperti penyusunan RP2KP

dan RTBL KSK ataupun review bilamana diperlukan.

Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan

Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh

Infrastruktur Permukiman RSH

Rusunawa beserta Infrastruktur pendukungnya

6 - 12


Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan

Infrastruktur Kawasan Permukiman perdesaan potensial

(Agropolitan/Minapolitan)

Infrastruktur Kawasan Permukiman Rawan Bencana

Infrastruktur Kawasan Permukiman perbatasan dan Pulau Kecil

Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial (PISEW)

Infrastruktur Perdesaan PPIP

Infrastruktur Perdesaan RIS PNPM

Kriteria Kesiapan (Readliness Criteria)

Dalam pengembangan permukiman terdapat kriteria yang menentukan,

yang terdiri dari kriteria umum dan khusus, sebagai berikut.

1. Umum

Ada rencana kegiatan rinci yang diuraikan secara jelas

Indikator kinerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam Renstra

Kesiapan lahan (sudah tersedia)

Sudah tersedia DED

Tersedia Dokumen Perencanaan Berbasis Kawasan (RP2KP,

RTBL KSK, Masterplan, Agropolitan & Minapolitan, dan KSK)

Tersedia Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) dan dana

daerah untuk pembiayaan komponen kegiatan sehingga sistem

bisa berfungsi

Ada unit pelaksana kegiatan

Ada lembaga pengelola pasca konstruksi

2. Khusus

Rusunawa

Kesediaan Pemda untuk Penandatanganan MoA

Dalam Rangka penanganan Kws. Kumuh

Kesanggupan Pemda menyediakan Sambungan Listrik, Air

Minum, dan PSD lainnya

Ada calon penghuni

RIS PNPM

Sudah ada kesepakatan dengan Menkokesra.

6 - 13


Desa di kecamatan yang tidak ditangani PNPM Inti lainnya.

Tingkat kemiskinan desa >25%.

Bupati menyanggupi mengikuti pedoman dan menyediakan

BOP minimal 5% dari BLM.

PPIP

Hasil pembahasan dengan Komisi V - DPR RI

Usulan bupati, terutama kabupaten tertinggal yang belum

Ditangani program Cipta Karya lainnya

Kabupaten reguler/sebelumnya dengan kinerja baik

Tingkat kemiskinan desa >25%

PISEW

Berbasis pengembangan wilayah

Pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang

mendukung (i) transportasi, (ii) produksi pertanian, (iii)

pemasaran pertanian, (iv) air bersih dan sanitasi, (v)

pendidikan, serta (vi) kesehatan

Mendukung komoditas unggulan kawasan

Selain kriteria kesiapan seperti di atas terdapat beberapa kriteria yang

harus diperhatikan dalam pengusulan kegiatan pengembangan

permukiman seperti untuk penanganan kawasan kumuh di perkotaan.

Mengacu pada UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman.

Permukiman kumuh memiliki ciri :

(1) ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi,

(2) ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum,

(3) penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta

prasarana, sarana dan utilitas umum, serta

(4) pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Lebih lanjut kriteria tersebut diturunkan ke dalam kriteria yang selama ini

diacu oleh Ditjen. Cipta Karya meliputi sebagai berikut :

6 - 14


1. Vitalitas Non Ekonomi

a. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan dalam Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota atau RDTK, dipandang perlu sebagai legalitas

kawasan dalam ruang kota.

b. Fisik Bangunan perumahan permukiman dalam kawasan kumuh

memiliki indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman

kumuh dalam hal kelayakan suatu hunian berdasarkan intensitas

bangunan yang terdapat didalamnya.

c. Kondisi Kependudukan dalam kawasan permukiman kumuh yang

dinilai, mempunyai indikasi terhadap penanganan kawasan

permukiman kumuh berdasarkan kerapatan dan kepadatan

penduduk.

2. Vitalitas Ekonomi Kawasan

a. Tingkat Kepentingan kawasan dalam letak kedudukannya pada

wilayah kota, apakah kawasan itu strategis atau kurang strategis.

b. Fungsi kawasan dalam peruntukkan ruang kota, dimana keterkaitan

dengan faktor ekonomi memberikan ketertarikan pada investor

untuk dapat menangani kawasan kumuh yang ada. Kawasan yang

termasuk dalam kelompok ini adalah pusat-pusat aktivitas bisnis

dan perdagangan seperti pasar, terminal/stasiun. Pertokoan, atau

fungsi lainnya.

3. Status Kepemilikan Tanah

a. Status pemilikan lahan kawasan perumahan permukiman

b. Status sertifikat tanah yang ada.

4. Keadaan Prasarana dan Sarana : Kondisi Jalan, Drainase, Air

Bersih dan Limbah

5. Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota

Keinginan pemerintah untuk penyelenggaraan penanganan kawasan

kumuh dengan indikasi penyediaan dana dan mekanisme

kelembagaan penanganannya. Ketersediaan perangkat dalam

penanganan, seperti halnya rencana penanganan (grand scenario)

kawasan, rencana, rencan induk (master plan) kawasan dan lainnya.

6 - 15


6.1.5. Usulan Program, Kegiatan dan Pembiayaan

Setelah melalui tahapan analisis kebutuhan untuk mengisi kesenjangan

antara kondisi eksisting dengan kebutuhan maka perlu disusun usulan

program dan kegiatan. Namun usulan program dan kegiatan terbatasi oleh

waktu dan kemampuan pendanaan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga

untuk jangka waktu perencanaan lima tahun dalam RPI2JM dibutuhkan

suatu kriteria untuk menentukan prioritasi dari tahun pertama hingga

kelima. Untuk lebih jelasnya mengenai usulan program dan kegiatan

Bidang Pengembangan Permukiman dapat dilihat pada table berikut.

6.2. Penataan Bangunan dan Lingkungan


Penataan bangunan dan lingkungan adalah serangkaian kegiatan yang

diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang,

terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan, baik di perkotaan maupun

di perdesaan, khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya

Kebijakan penataan bangunan dan lingkungan mengacu pada undang-

undang dan peraturan antara lain :

1. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman

UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman

memberikan amanat bahwa penyelenggaraan perumahan dan

kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan,

pemanfaatan dan pengendalian termasuk didalamnya pengembangan

kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran

masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Pada UU No 1 Tahun 2011 juga diamanatkan pembangunan kaveling

tanah yang telah dipersiapkan harus sesuai dengan persyaratan dalam

penggunaan, pemilikan yang tercantum pada rencana rinci tata ruang

dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

6 - 16


6 - 17


2. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman

UU No. 28 Tahun 2002 memberikan amanat bangunan gedung harus

dielenggarakan secara tertib hukum dan diwujudkan sesuai fungsinya,

serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan

gedung.

Persyaratan Administratif yang harus dipenuhi adalah:

a. Status hak atas tanah, dan atau izin pemanfaatan dari pemegang

hak atas tanah

b. Status kepemilikan bangunan gedung dan

c. Izin mendirikan bangunan gedung

Persyaratan teknis bangunan gedung mellingkupi persyaratan tata

bangunan dan persyaratan keandalan bangunan, Persyaratan tata

bangunan ditentukan pada RTBL yang ditetapkan oleh pemda

mencakup peruntukan dan intensitas bangunan gedung arsitektur

bangunan gedung dan pengendalian dampak lingkunagan sedangkan

persyaratan keandalan bangunan gedung mencakup keselamtan,

kesehatan, keamanan dan kemudahan UU No. 28 tahun 2002 juga

mengamatkan bahwa dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang

meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan

pembongkaran juga diperlukan peran masyarakat dan pembinaan oleh

pemerintah.

3. PP 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002

tentang Bangunan Gedung

Secara lebih rinci UU No. 28 tahun 2002 dijelaskan dalam PP No. 36

Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan dari UU No. 28/2002 PP

ini membahas ketentuan fungsi bangunan gedung, persyaratan

bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, peran

masyarakat dan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan

gedung dalam peraturan ini ditekankan pentingnya bagi pemerintah

daerah untuk menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

(RTBL) sebagai acuan rancang bangun serta alat pengendalian

pengembangan bangunan gedung dan lingkungan.

6 - 18


4. Permen PU No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana

Tata Bangunan dan Lingkungan

Sebagai panduan bagi semua pihak dalam penyusunan dan

pelaksanaan dokumen RTBL maka telah ditetapkan Permen PU No.

06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata bangunan

dan lingkungan, Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa RTBL

disusun pada skala kawasan baik di perkotaan maupun perdesaan

yang meliputi kawasan baru berkembang cepat, kawasan terbangun,

kawasan dilestarikan, kawasan rawan bencana serta kawasan

gabungan dari jenis-jenis kawasan tersebut, Dokumen RTBL yang

disusun kemudian ditetapkan melalui peraturan walikota/bupati.

5. Permen PU No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana

Tata Bangunan dan Lingkungan

Permen PU No: 14/PRT/M/2010 tentang Standar pelayanan Minimal

bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang mengamanatkan jenis

dan mutu pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan penataan

Ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh

setiap warga secara minimal, Pada Permen tersebut dilampirkan

indikator pencapaian SPM pada setiap Direktorat Jenderal di

lingkungan Kementrian PU beserta sektor-sektornya.


A. Isu Strategis

Untuk dapat merumuskan isu strategis bidang PBL maka dapat dilihat dari

agenda internasional yang mempengaruhi sektor PBL untuk agenda

Nasional, salah satunya adalah program PNPM Mandiri, yaitu Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, sebagai wujud kerangka

kebijakan yang menjadi dasar acuan pelaksanaan program-program

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Agenda nasional lainnya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, khususnya untk

sektor PBL yang mengamanatkan terlayaninya masyarakat dalam

pengurusan IMB di Kabupaten / Kota dan tersedianya pedoman Harga

Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di kabupaten/Kota.

6 - 19


Agenda internasional yang terkait diantaranya adalah pencapain MDG’s

2015 khususnya tujuan 7 yaitu memastikan kelestarian lingkungan hidup,

Target MDGs yang terkait bidang cipta karya adalah target 7c, yaitu

menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap

air minum layak dan sanitasi layak pada 2015 serta target 7D, yaitu

mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin

di permukiman kumuh pada tahun 2020.

Agenda Habitat juga merupakan salah satu agenda internasional yang

juga mempengaruhi isu strategis sektor PBL. Konferensi Habitat 1 yang

diselenggarakan di Vancouver, Canada pada 31 Mei- 11 Juni 1976

sebagai dasar terbentuknya UN Habitat pada tahun 1978 yaitu sebagai

lembaga PBB yang mengurusi permasalahan perumahan dan

permukiman serta pembangunan perkotaan, Konferensi habitat II yang

dilaksanakan di Istanbl Turki, pada 3 – 1 Juni 1996 dengan dua tema

pokok yaitu “Adequate Shelter For All” dan ‘Suistainable Human

Settlements Development in an Urbanizing word” sebagau keraangka

dalam penyediaan perumahan dan permukiman yang layak bagi

masyarakat.

Dari agenda-agenda tersebut maka isu strategis tingkat nasional untuk

bidang PBL dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Penataan Lingkungan Permukiman

a. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui RTBL

b. PBL mengatasi tingginya frekuensi kejadian kebakaran di

perkotaan

c. Pemenuhan Kebutuhan ruang terbuka publik dan ruang terbuka

hijau (RTH) di perkotaan

d. Revitalisasi dan pelestarian lingkungan permukiman tradisional dan

bangunan bersejarah berpotensi wisata untuk menunjang tumbuh

kembangnya ekonomi lokal

e. Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka pemenurahan

standar pelayanan minimal

f. Perlibatan pemerintah daerah dan swasta serta masyarakat dalam

penataan bangunan dan lingkungan

6 - 20


2. Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara

a. Tertib pembangunan dan keandalan bangungan gedung

(Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan dan kemudahan)

b. Pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung dengan perda

bangunan gedung di kab/kota

c. Tantangan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional

tertib andal dan mengacu pada isu lingkungan/berkelanjutan

d. Tertib dalam penyelenggaraan dan pengelolaan aset gedung dan

rumah negara

e. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan gedung

dan rumah negara

3. Pemberdayaan Komunitas dalam Penanggulangan Kemiskinan

a. Jumlah masyarakaat miskin pada tahun 2012 sebesa 29,13 juta

orang atau sekitar 11,96% dari total penduduk indonesia

b. Realisasi DDUB tidak sesuai dengan komitmen awal termasuk

sharing in-cash sesuai MoU Paket

c. Keberlanjutan dan sinergi program bersama pemerintah daerah

dalam penanggulangan kemiskinan.

Tabel 6.8. : Isu Strategis Sektor PBL di Kabupaten Kep. Anambas

Kegiatan Sektor PBL Isu Strategis Sektor PBL

Penataan Lingkungan Permukiman

Masih rendahnya kualitas lingkungan yang belum

memenuhi SPM

Masih banyaknya permukiman di tepi laut yang

kumuh

Sebagai wilayah perairan atau kelautan yang

dominan dalam wilayahnya sehingga akan

memudahkan dalam perencanaan dan

pembangunan fisik bangunan

Memiliki beberapa fasilitas sosial dan ekonomi yang

tersebar diseluruh kecamatan, namun sebagian

besar terkonsentrasi di Siantan

Memiliki bandara penerbangan dan pelabuhan antar

pulau dan antar wilayah sehingga memudahkan dan

meningkatkan arus pergerakan barang dan

penumpang

Masih adanya bangunan-bangunan Permukiman

Tradisional dan Bangunan Gedung bersejarah yang

dapat dijadikan Potensi Wisata


6 - 21


B. Kondisi Eksisting

Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebuah Kabupaten maritim di

Laut China Selatan yang berada dalam wilayah administratif provinsi

Kepulauan Riau.

Kondisi Eksisting Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten

Kepulauan Anambas secara umum masih belum tertata dengan baik,

karena berdasarkan isu strategis yang teah disebutkan masih rendahnya

kualitas lingkungan dan masih belum memenuhi SPM, dan yang paling

penting saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum

memiliki dokumen atau regulasi terkait dengan penataan bangunan dan

lingkungan.

Untuk visualisasi mengenai kondisi umum Penataan Bangunan dan

Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas Mengenai Sektor Kondisi

Permukiman dapat dilihat pada Gambar-Gambar yang disajikan berikut ini.

Gambar 6.6. : Kondisi Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten Kep. Anambas

6 - 22


C. Permasalahan dan Tantangan

Dalam kegiatan penataan bangunan dan lingkungan terdapat beberapa

permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain :

Penataan Lingkungan Permukiman

Masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana dan sistem proteksi

kebakaran

Belum siapnya landasan hukum dan landasan operasional berupa

RTBL untuk lebih melibatkan pemerintah daerah dan swasta dalam

penyiapan infrastruktur guna pengembangan lingkungan permukiman

Menurunnya fungsi kawasan dan terjadi degradasi kawasan kegiatan

ekonomi utama kota, kawasan tradisional bersejarah serta Heritage

Masih rendahnya dukungan pemda dalam pembangunan lingkungan

permukiman yang diindikasikan dengan masih kecilnya alokasi

anggaran daerah untuk peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka

pemenuhan SPM

Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara

Masih adanya kelembagaan bangunan gedung yang belum berfungsi

efektif dan efisien dalam pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah

Negara

Masih kurangnya perda bangunan gedung untuk kota metropolitan

besar, sedang, kecil di seluruh Indonesia

Meningkatnya kebutuhan NSPM terutama yang berkaitan dengan

pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung (keselamatan,

kesehatan, kenyamanan dan kemudahan )

Kurang ditegakannya aturan keselamatan, keamanan dan kenyamanan

Bangunan Gedung termasuk pada daerah-daerah rawan bencana

Prasarana dan sarana hidran kebakaran banyak yang yang tidak

berfungsi dan kurang mendapat perhatian

Lemahnya pengaturan penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah

serta rendahnya kualitas pelayanan publik dan perijinan

Banyaknya Bangunan Gedung Negara yang belum memenuhi

persyaratan keselamatan, keamanan dan kenyamanan

6 - 23


Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara kurang tertib

dan efisien

Masih banyaknya aset negara yang tidak teradministrasikan dengan

baik

Penyelenggaraan Sistem Terpadu Ruang Terbuka Hijau

Masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana dan lingkungan

Hijau/terbuka, sarana olahraga

Kapasitas Kelembagaan Daerah

Masih terbatasnya kesadaran aparatur dan SDM pelaksana dalam

pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung termasuk pengawasan

Masih adanya tuntunan reformasi peraturan perundang-undangan dan

peningkatan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi

Masih perlunya peningkatan dan pemantapan kelembagaan bangunan

gedung di daerah dalam fasilitasi penyediaan perangkat pengaturan

Dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan terdapat beberapa

permasalahan dan Tantangan yang akan disajikan pada Tabel Identifikasi

Permasalahan dan Tantangan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Kabupaten Kepulauan Anambas berikut ini :

Tabel 6.9. : Identifikasi Permasalahan dan Tantangan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas

No. Aspek PBL Permasalahan yang

Dihadapi Tantangan

Pengembangan Alternatif Solusi

I. Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan

1. Aspek Teknis Masih adanya permukiman kumuh yang tersebar di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya di Kecamatan Siantan,Siantan Tengah, Palmatak dan Jemaja

Perlu adanya tindakan dari Pemerintahmengenai permukiman permukiman di Tepi laut

Relokasi Permukiman yang menyebar di Tepi Laut.

Belum tersusunnya RencanaDetail Tata Ruang Kecamatan, diseluruh Kecamatan pada wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Perlu dilakukan Penyusunan Dokumen Tentang Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten Bintan dan segera di Perda-Kan

Penyusunan Dokumen Penataan Bangunan dan Lingkungan

6 - 24


No. Aspek PBL Permasalahan yang

Dihadapi Tantangan

Pengembangan Alternatif Solusi

Kurang diperhatikannya permukiman-permukiman tradisional dan bangunan gedung bersejarah, padahal punya potensi wisata

Sarana lingkungan hijau/open space atau public space, sarana olah raga, dan lain-lain kurang diperhatikan.

Pemerintah perlu perawatan dan pemantauan secara intensif dalam pemeliharaan sarana Lingkungan.

2. Aspek Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum terkoordinasi dengan baik dalam peraturan penataan bangunan dan ingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas

Masih belum tersedianya dokumen RDTR di setiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas

3. Aspek Pembiayaan Masih minimnya dana yang diperuntukan untuk kegiatan penataan lingkungan permukiman

Dibutuhkan dana yang lebih besar untuk kegiatan penataan lingkungan permukiman

Penambahan dana untuk kegiatan penataan lingkungan permukiman

4. Aspek Peran Serta Masyarakat/swasta

Tingginya jumlah penduduk miskin di Kecamatan Siantan, Sianatan Tengah, Palmatak dan Kecamatan Jemaja

Belum dilibatkannya masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan penetapan prioritas pembangunan diwilayahnya

5. Aspek Lingkungan Permukiman

Tidak terpenuhinya standart lingkungan permukiman

Diperlukan pembangunan dan optimalisasi aspek lingkungan permukiman agar memenuhi SPM

Pembangunan dan optimalisasi aspek lingkungan permukiman agar memenuhi SPM

6.2.3. Analisis Kebutuhan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Analisis kebutuhan Program dan Kegiatan untuk sektor PBL oleh

Kab/Kota, hendaknya mengacu pada Lingkup Tugas DJCK untuk sektor

6 - 25


PBL yang dinyatakan pada Permen PU No. 8 Tahun 2010, seperti yang

telah dijelaskan pada Subbab 6.2.1. Pada Permen PU No.8 tahun 2010,

dijabarkan kegiatan dari Direktorat PBL meliputi:

a. Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman

Dengan kegiatan yang terkait adalah penyusunan Rencana Tata

Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Rencana Induk Sistem Proteksi

Kebakaran (RISPK), pembangunan prasarana dan sarana lingkungan

permukiman tradisional dan bersejarah, pemenuhan Standar

Pelayanan Minimal (SPM), dan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau

(RTH) di perkotaan.

RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan)

RTBL berdasarkan Permen PU No. 6 Tahun 2007 tentang

Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

didefinisikan sebagai panduan rancang bangun suatu

lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan

pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta

memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan

lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana

investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman

pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.

Materi pokok dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

meliputi:

Program Bangunan dan Lingkungan;

Rencana Umum dan Panduan Rancangan;

Rencana Investasi;

Ketentuan Pengendalian Rencana;

Pedoman Pengendalian Pelaksanaan.

RISPK (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran)

RISPK atau Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran seperti

yang dinyatakan dalam Permen PU No. 26 tahun 2008 tentang

Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan

Gedung dan Lingkungan, bahwa Sistem Proteksi Kebakaran pada

Bangunan Gedung dan Lingkungan adalah sistem yang terdiri atas

peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun

6 - 26


terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan

sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara

pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan

lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.

Penyelenggaraan sistem proteksi kebakaran pada bangunan

gedung dan lingkungan meliputi proses perencanaan teknis dan

pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian

dan pembongkaran sistem proteksi kebakaran pada bangunan

gedung dan lingkungannya. RISPK terdiri dari Rencana Sistem

Pencegahan Kebakaran dan Rencana Sistem Penanggulangan

Kebakaran di Kabupaten/Kota untuk kurun waktu 10 tahun. RISPK

memuat rencana kegiatan pencegahan kebakaran yang terdiri dari

kegiatan inspeksi terhadap ancaman bahaya kebakaran pada kota,

lingkungan bangunan dan bangunan gedung, serta kegiatan

edukasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat dan kegiatan

penegakan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM). RISPK

juga memuat rencana tentang penanggulangan kebakaran yang

terdiri dari rencana kegiatan pemadaman kebakaran serta

penyelamatan jiwa dan harta benda.

Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional/Bersejarah

Pendekatan yang dilakukan dalam melaksanakan Penataan

Lingkungan Permukiman Tradisional adalah:

1. Koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah;

2. Pendekatan Tridaya sebagai upaya pemberdayaan terhadap

aspek manusia, lingkungan dan kegiatan ekonomi masyarakat

setempat;

3. Azas "berkelanjutan" sebagai salah satu pertimbangan penting

untuk menjamin kelangsungan kegiatan;

4. Rembug warga dalam upaya menggali sebanyak mungkin

aspirasi masyarakat, selain itu juga melakukan pelatihan

keterampilan teknis dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Analisa kebutuhan Program dan Kegiatan juga mengacu pada

Permen PU No.01 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal

6 - 27


Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Khusus untuk

sektor PBL, SPM juga terkait dengan SPM Penataan Ruang

dikarenakan kegiatan penataan lingkungan permukiman yang salah

satunya melakukan pengelolaan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

(RTH) di perkotaan. Standar SPM terkait dengan sektor PBL

sebagaimana terlihat pada tabel 6.9 yang dapat dijadikan acuan

bagi Kabupaten/Kota untuk menyusun kebutuhan akan sektor

Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Tabel 6.10 : Standar Pelayanan Minimal Penataan Bangunan dan Lingkungan Berdasarkan Permen PU No. 01/PRT/M/2014

Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal

Waktu

Pencapaian Ket

Indikator Nilai

Penataan

Bangunan

dan

Lingkungan

Izin

Mendirikan

Bangunan

(IMB)

Jumlah IMB yang

diterbitkan adalah 60 % 100% 2019

Dinas yang

membidangi

perizinan

(IMB)

Sumber : Permen PU No. 01/PRT/M/2014

b. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara

Kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara

meliputi:

1. Menguraikan kondisi bangunan gedung negara yang belum

memenuhi persyaratan keandalan yang mencakup (keselamatan,

keamanan, kenyamanan dan kemudahan);

2. Menguraikan kondisi Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan

Rumah Negara;

3. Menguraikan aset negara dari segi administrasi pemeliharaan.

Untuk dapat melakukan pendataan terhadap kondisi bangunan gedung

dan rumah negara perlu dilakukan pelatihan teknis terhadap tenaga

pendata HSBGN, sehingga perlu dilakukan pendataan kegiatan

pembinaan teknis penataan bangunan gedung.

6 - 28


Tabel 6.11. : Kebutuhan Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan

No Uraian Satuan Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

I. Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan

1 Ruang Terbuka

Hijau M2 85.156 98.260 126.485 182.920 210.369

2 Ruang Terbuka M2 12.780 13.425 14.980 15.782 16.358

3 PSD Unit 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

4 PS Lingkungan Unit 900 1.000 1.100 1.200 1.300


6.2.4. Program-Program dan Kriteria Kesiapan Sektor Penataan

Bangunan dan Lingkungan

Program-Program Penataan Bangunan dan Lingkungan, terdiri dari:

a. Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman;

b. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara;

c. Kegiatan Pemberdayaan Komunitas dalam Penanggulangan

Kemiskinan.

Untuk penyelenggaraan program-program pada sektor Penataan

Bangunan dan Lingkungan (PBL) maka dibutuhkan Kriteria Kesiapan

(Readiness Criteria) yang mencakup antara lain rencana kegiatan rinci,

indikator kinerja, komitmen Pemda dalam mendukung pelaksanaan

kegiatan melalui penyiapan dana pendamping, pengadaan lahan jika

diperlukan, serta pembentukan kelembagaan yang akan menangani

pelaksanaan proyek serta mengelola aset proyek setelah infrastruktur

dibangun.

Kriteria Kesiapan untuk sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan

adalah:

Fasilitasi RanPerda Bangunan Gedung

Kriteria Khusus:

• Kabupaten/kota yang belum difasilitasi penyusunan ranperda

Bangunan Gedung;

• Komitmen Pemda untuk menindaklanjuti hasil fasilitasi Ranperda BG

6 - 29


Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman

Berbasis Komunitas

Kriteria Khusus:

• Kawasan di perkotaan yang memiliki lokasi PNPM-Mandiri

Perkotaan;

• Pembulatan penanganan infrastruktur di lokasi-lokasi yang sudah

ada PJM Pronangkis-nya;

• Bagian dari rencana pembangunan wilayah/kota;

• Ada rencana pengembangan dan investasi Pemda, swasta, dan

masyarakat;

• Kesiapan pengelolaan oleh stakeholder setempat.

Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL)

Kriteria Lokasi :

• Sesuai dengan kriteria dalam Permen PU No.6 Tahun 2006;

• Kawasan terbangun yang memerlukan penataan;

• Kawasan yang dilestarikan/heritage;

• Kawasan rawan bencana;

• Kawasan strategis menurut RTRW Kab/Kota;

• Pekerjaan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

• Kawasan gabungan atau campuran (fungsi hunian, fungsi usaha,

fungsi sosial/ budaya dan/atau keagamaan serta fungsi khusus,

kawasan sentra niaga (central business district);

• Komitmen Pemda dalam rencana pengembangan dan investasi

Pemerintah daerah, swasta, masyarakat yang terintegrasi dengan

rencana tata ruang dan/atau pengembangan wilayahnya;

• Kesiapan pengelolaan oleh stakeholder setempat;

Penyusunan Rencana Tindak Revitalisasi Kawasan, Ruang

Terbuka Hijau (RTH) dan Permukiman Tradisional/Bersejarah

Rencana Tindak berisikan program bangunan dan lingkungan

termasuk elemen kawasan, program/rencana investasi, arahan

pengendalian rencana dan pelaksanaan serta DAED/DED.

6 - 30


Kriteria Umum:

• Sudah memiliki RTBL atau merupakan turunan dari lokasi

perencanaan RTBL (jika luas kws perencanaan > 5 Ha) atau;

• Turunan dari Tata Ruang atau masuk dlm skenario pengembangan

wilayah (jika luas perencanaan < 5 Ha);

• Komitmen pemda dalam rencana pengembangan dan investasi

Pemerintah daerah, swasta, masyarakat yang terintegrasi dengan

Rencana Tata Ruang dan/atau pengembangan wilayahnya;

• Kesiapan pengelolaan oleh stakeholder setempat. Kriteria Khusus

Fasilitasi Penyusunan Rencana Tindak Penataan dan Revitalisasi

Kawasan:

• Kawasan diperkotaan yang memiliki potensi dan nilai strategis;

• Terjadi penurunan fungsi, ekonomi dan/atau penurunan kualitas;

• Bagian dari rencana pengembangan wilayah/kota;

• Ada rencana pengembangan dan investasi pemda, swasta, dan

masyarakat;


Kriteria Khusus:

• Ruang publik tempat terjadi interaksi langsung antara manusia

dengan taman (RTH Publik);

• Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik alamiah maupun

ditanam (UU No. 26/2007 tentang Tata ruang);

• Dalam rangka membantu Pemda mewujudkan RTH publik minimal

20% dari luas wilayah kota;

• Ada rencana pengembangan dan investasi Pemda, swasta,

masyarakat;

• Lokasi terjangkau dan dikenal oleh masyarakat setempat

(kota/kabupaten);

• Memiliki nilai ketradisionalan dengan ciri arsitektur bangunan yang

khas dan estetis;

• Kondisi sarana dan prasarana dasar yang tidak memadai;


masyarakat;

6 - 31


Fasilitasi Penyusunan Rencana Tindak Ruang Terbuka Hijau:

Kesiapan pengelolaan oleh stakeholder setempat.

Kriteria Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi

Kebakaran (RISPK):

• Ada Perda Bangunan Gedung;

• Kota/Kabupaten dengan jumlah penduduk > 500.000 orang;

• Tingginya intensitas kebakaran per tahun dengan potensi resiko

tinggi

• Kawasan perkotaan nasional PKN, PKW, PKSN, sesuai PP

No.26/2008 ttg Tata Ruang;


masyarakat;


Kriteria dukungan PSD Untuk Revitalisasi Kawasan, RTH Dan

Permukiman Tradisional/Ged Bersejarah:

• Mempunyai dokumen Rencana Tindak PRK/RTH/Permukiman

Tradisional-Bersejarah;

• Prioritas pembangunan berdasarkan program investasinya;

• Ada DDUB;

• Dukungan Pemerintah Pusat maksimum selama 3 tahun anggaran;

• Khusus dukungan Sarana dan Prasarana untuk permukiman

tradisional, diutamakan pada fasilitas umum/sosial, ruang-ruang

publik yang menjadi prioritas masyarakat yang menyentuh unsur

tradisionalnya;


masyarakat;


Kriteria dukungan Prasarana dan Sarana Sistem Proteksi

Kebakaran:

• Memiliki dokumen RISPK yang telah disahkan oleh Kepala Daerah

(minimal SK/peraturan bupati/walikota);

• Memiliki Perda BG (minimal Raperda BG dalam tahap pembahasan

dengan DPRD);

6 - 32


• Memiliki DED untuk komponen fisik yang akan dibangun;

• Ada lahan yg disediakan Pemda;


masyarakat;


Kriteria Dukungan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan

Lingkungan:

• Bangunan gedung negara/kantor pemerintahan;

• Bangunan gedung pelayanan umum (puskesmas, hotel, tempat

peribadatan, terminal, stasiun, bandara);

• Ruang publik atau ruang terbuka tempat bertemunya aktifitas sosial

masyarakat (taman, alun-alun);


6.2.5. Usulan Program, Kegiatan dan Pembiayaan PBL

Setelah melalui analisis kebutuhan untuk mengisi kesenjangan antara

kondisi eksisting dengan kebutuhan maka perlu disusun usulan program

dan pembiayaan kegiatan. Namun usulan program dan kegiatan terbatasi

oleh waktu dan kemampuan pendanaan pemerintah kabupaten/kota

sehingga untuk jangka waktu perencanaan lima tahun dalam RPI2JM

dibutuhkan suatu kriteria untuk menentukan prioritasi dari tahun pertama

hingga kelima. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini.

6.3. Sistem Penyediaan Air Minum


Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan,

melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi,

memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non

fisik penyediaan air minum. Penyelenggara pengembangan SPAM adalah

badan usaha milik negara (BUMN)/ badan usaha milik daerah (BUMD),

koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang

6 - 33


6 - 34


melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air

minum. Penyelenggaraan SPAM dapat melibatkan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan SPAM berupa pemeliharaan,

perlindungan sumber air baku, penertiban sambungan liar, dan sosialisasi

dalam penyelenggaraan SPAM. Beberapa peraturan perundangan yang

menjadi dasar dalam pengembangan SPAM diantaranya:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Pada pasal 40 mengamanatan bahwa pemenuhan kebutuhan air baku

untuk air minum rumah tangga dilakukan dengan pengembangan

sistem penyediaan air minum (SPAM). Untuk pengembangan sistem

penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan

Pemerintah Daerah.

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Program

Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025

Perundangan ini mengamanatkan bahwa kondisi sarana dan

prasarana masih rendah aksesibilitas, kualitas, maupun cakupan

pelayanan.

3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum

Bahwa Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan

membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik)

dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran

masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk

melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju

keadaan yang lebih baik. Peraturan tersebut juga menyebutkan asas

penyelenggaraan pengembangan SPAM, yaitu asas kelestarian,

keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian,

keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan

akuntabilitas.


Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum

Peraturan ini mengamanatkan bahwa dalam rangka peningkatan

pelayanan/ penyediaan air minum perlu dilakukan pengembangan

6 - 35


SPAM yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau

meningkatkan sistem fisik dan non fisik daam kesatuan yang utuh

untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat

menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera.

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 01/PRT/M/2014 tentang

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Peraturan ini menjelaskan bahwa tersedianya akses air minum yang

aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan

perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan

pokok minimal 60 liter/orang/hari.

SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau

bukan jaringan perpipaan. SPAM dengan jaringan perpipaan dapat

meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan

unit pengelolaan. Sedangkan SPAM bukan jaringan perpipaan dapat

meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air

hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau

bangunan perlindungan mata air. Pengembangan SPAM menjadi

kewenangan/ tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah

untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi

kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang

sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan

perundangundangan, seperti yang diamanatkan dalam PP No. 16

Tahun 2005.

Pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Pengembangan Air Minum,

Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Cipta

Karya di bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di

bidang pengembangan sistem penyediaan air minum. Adapun

fungsinya antara lain mencakup:

Menyusun kebijakan teknis dan strategi pengembangan sistem

penyediaan air minum;

Pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pengembangan

sistem penyediaan air minum termasuk penanggulangan bencana

alam dan kerusuhan sosial;

6 - 36


Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan

kelembagaan dan peran serta masyarakat di bidang air minum.


Dalam Pengembangan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di

Indonesia untuk mencapai target pembangunan terdapat isu-isu strategis

dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Air Minum Khususnya

Direktorat Cipta Karya. Isu isu strategis tersebut yaitu :

1. Peningkatan Akses Aman Air Minum

2. Pengembangan Pendanaan

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

4. Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan

5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

6. Rencana Pengamanan Air Minum

7. Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat

8. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM yang sesuai dengan Kaidah

Teknis dan Penerapan Inovasi Teknologi Tinggi

Isu Isu strategis diatas merupakan isu isu yang ada di Tingkat Pusat.

Dalam pengembangan SPAM di Tingkat daerah lebih khususnya di

Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau terdapat

beberapa isu strategis yaitu :

1. Berkurangnya pemakaian air tanah dan terpeliharanya sumber daya air

tanah dan air permukaan sebagai air baku.

2. Terlaksananya distribusi air minum untuk seluruh lapisan masyarakat

baik di perkotaan maupun di pedesaan serta pulau - pulau kecil yang

memiliki keterbatasan sumberdaya air baku untuk air minum

3. Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang

dapat mendukung kebutuhan penduduk serta aktivitas kawasan

perencanaan dengan melihat kecenderungan dan kendala faktor

ketersediaan produksi air dan kecenderungan peningkatan aktivitas

dan penduduk dan penyediaan air minum untuk masyarakat dengan

kualitas yang baik serta kuantitas yang mencukupi secara

berkesinambungan.

4. Terlaksananya konservasi air tanah untuk pengendalian muka tanah,

muka air tanah dan kerusakan struktur tanah.

6 - 37


5. Tersedianya air minum yang memenuhi standar yang ditetapkan, baik

secara kualitas maupun kuantitas kepada seluruh penduduk.

6. Terjaganya konservasi hutan dalam rangka menjaga ketersediaan air

baku dari sumber sumber air yang ada di Kabupaten Kepulauan

Anambas.

A. Kondisi Eksisting Pengembangan SPAM di Kabupaten Kepulauan

Anambas

Kondisi Eksisting Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di

Kabupaten Kepulauan Anambas secara umum akan dibagi menjadi 3

(tiga) aspek yaitu (i) Aspek Teknis yang mencakup didalamnya mengenai

Sumber Air Baku, Pipa Transmisi Air, dan Retribusi (ii) Aspek Pendanaan

berisi uraian umum pembiayaan air minum baik sistem jaringan perpipaan

ataupun jaringan non-perpipaan, serta aspek yang terakhir yaitu (iii) aspek

kelembangaan yang berisikan penjelasan dan uraian mengenai kondisi

organisasi pengelola sistem penyediaan air minum di Kabupaten

Kepulauan Anambas.

1. Aspek Teknis

Jenis dan Jumlah

Jenis dan Jumlah Sistem Pengolahan Air Minum di Kabupaten

Kepulauan Anambas berdasarkan hasil survey yaitu :

1) SPAM yang dikelola oleh PDAM Cabang Tarempa.

2) SPAM yang dikelola oleh PDAM Cabang Jemaja yang sumber

Airnya dari Waduk David yang memiliki debit air sebesar 20

Lt/dt.

3) SPAM yang dikelola oleh masyarakat setempat yaitu dipulau

matak yang sumber airnya dari mata air pulau Matak.

Sumber Air Baku

Sumber Air Baku yang digunakan di Kabupaten Kepulauan

Anambas berdasarkan hasil survey lapangan memanfaatkan tiga

sumber air untuk tiga Pulau yang berbeda.

Sumber Air Terjun Temburun merupakan sumber air yang

berasal dari air terjun temburun. Sumber Air ini digunakan oleh

6 - 38


warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci,

memasak, dan lain sebagainya di Pulau Siantan

Sumber Air Waduk David merupakan air permukaan waduk

tadah hujan. Sistem perpipaan dari waduk Kolong David dengan

Kapasitas 10 liter/detik. Sumber Air Waduk David ini digunakan

sebagai Sumber Air di Pulau Jemaja.

Sumber Air Mata Air Matak merupakan sumber mata air yang

digunakan warga di pulau Matak, digunakan warga untuk

keperluan sehari hari seperti, memasak, mandi, air minum dan

sebaginya.

Untuk lebih jelasnya mengenai sumber air di Kabupaten Kepulauan

Anambas dapat dilihat pada gambar-gambar yang disajikan berikut

ini :

Gambar 6.7. : Visualisasi Sumber Air di Pulau Anambas

Aspek Pendanaan

Untuk menjalankan kegiatan operasional sebagai badan Usaha dan

untuk menutupi beba-beban biaya akibat dari operasional tersebut,

PDAM sangat mengandalkan pendapatan utama dari hasil

penjualan air. Pendapatan penjualan air ini sangat ditentukan oleh

tarif yang berlaku dan jumlah pemakaian air pelanggan.

PDAM yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini belum

menerapkan tarif retribusi terhadap penggunaan air minum

Pengenaan tarif hanya sebesar Rp. 5000 untuk setiap pelanggan

(berapapun penggunaannya).

Waduk David Sumber Air yang digunakan

warga di Pulau Jemaja

Sumber Mata Air

di Pulau Siantan

6 - 39


Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan

Pengelolaan Air Minum di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah

sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/2006 tentang

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M2007 tentang

Penyelenggaraan Pengembangan SPAM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2009

tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM Bukan

Jaringan Perpipaan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 907/Menkes/SK/VII/2002

Tanggal 29 Juli 2002 tentang Persayaratan Kualitas Air Minum

Perda Provinsi Kepulauan Riau No. 2 Tahun 2006 tentag

Pembentukan BUMD

Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No.8 Tahun 2006

tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Penetapan Pajak

Tabel 6.13. : Kondisi Eksisting Pelayanan SPAM Kabupaten Kep. Anambas

Sistem Jaringan

Daerah Pelayanan Tingkat Pelayanan Sumber Air

Luas WP (m2)

Jumlah PDDK WP

Jmlh Pddk Terlayani

% Pddk %

Wilayah Lokasi Debit

PDAM Cabang Jemaja

192.658 7.260 1.129 20 15 Waduk David

150 L/dt

PDAM Cabang Tarempa

125.685 8.950 1.129 18 12 Waduk Kolong Enam

175 dt


B. Permasalahan Pengembangan SPAM di Kabupaten Kepulauan

Anambas

Dalam pengembangan SPAM di Indonesia ada timbul permasalahan-

permasalahan dalam pengembangan Air Minum. Permasalahan

pengembangan Air Minum di Tingkat Nasional antara lain :

6 - 40


1) Peningkatan Cakupan dan Kualitas

a) Tingkat Pertumbuhan Cakupan pelayanan air minum sistem

perpipaan belum seimbang dengan tingkat perkembangan

penduduk

b) Perkembangan pesat SPAM non-perpipaan terlindungi masih

memerlukan pembinaan

c) Tingkat Kehilangan air pada sistem perpipaan cukup besar dan

tekanan air pada jaringan distribusi umumnya masih rendah

d) Pelayanan air minum melalui perpipaan masih terbatas dan harus

membayar lebih mahal.

e) Ketersediaan data yang akurat terhadap cakupan dan akses air

minum masyarakat belum memadai

f) Sebagian air yang diproduksi PDAM telah memenuhi kriteria layak

minum, namun kontaminasi terjadi pada jaringan distribusi

g) Masih tingginya angka prevalensi penyakit yang disebabkan

buruknya akses air minum yang aman.

2) Pendanaan

a) Penyelenggaraan SPAM mengalami kesulitan dalam masalah

pendanaan untuk pengembangan, maupun operasional dan

pemeliharaan.

b) Investasi untuk pengembangan SPAM selama ini lebih tergantung

dari pinjaman luar negeri

c) Komitmen dan Prioritas pendanaan dari Pemerintah Daerah dalam

Pengembangan SPAM masih rendah

3) Kelembagaan dan Perundang-Undangan

a) Lemahnya fungsi lembaga/Dinas didaerah terkait penyelenggaraan

SPAM.

b) Prinsip pengusahaan belum sepenuhnya diterapkan oleh

penyelenggara SPAM (PDAM)

c) Pemekaran wilayah dibeberapa kabupaten/kota mendorong

pemekaran Badan Pengelola SPAM

4) Air Baku

a) Kapasitas daya dukung air baku di berbagai lokasi semakin

terbatas.

6 - 41


b) Kualitas Sumber Air Baku semakin menurun.

c) Adanya peraturan perizinan penggunaan air baku di beberapa

daerah yang tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi

d) Belum mantapnya alokasi penggunaan air baku sehingga

menimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna.

5) Peran Masyarakat

a) Air masih dipandang sebagai benda sosial meskipun pengolahan

air baku menjadi air minum memerlukan biaya relatif besar dan

masih dianggap sebagai urusan pemerintah.

b) Potensi yang ada pada masyarakat dan dunia usaha belum

sepenuhnya diberdayakan oleh Pemerintah

c) Fungsi pembinaan belum sepenuhnya menyentuh masyarakat yang

mencukupi kebutuhannya sendiri.

Secara Garis besar permasalahan utama pengembangan RISPAM yang

ada di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah :

1) Sumber Air Baku

Wilayah Kepulauan Anambas memiliki potensi sumber air baku yang

berasal dari mata air pegunungan dan saat ini belum optimal untuk di

kelola oleh PDAM. Selain itu jika terjadi musim kemarau di Kabupaten

Kepulauan Anambas, terkadang air sulit untuk mengalir, dan warga tidak

bisa memenuhi kebutuhan sehari hari . Saat ini warga sehari-hari lebih

menggunakan sumber air tanah jika terjadi musim kemarau di Kabupaten

Anambas.

2) Sistem Pengolahan Air

Sistem Pengolahan Air di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini masih

bisa dikatakan jauh dari baik, hal ini dikarenakan masih banyak keluhan

warga bahwa air yang dikelola oleh PDAM masih berwarna coklat.

3) Kelembagaan Pengolahan Air Minum

Belum terbentuknya kelembagaan pengelolaan air minum di Kabupaten

Kepulauan Anambas menjadi salah satu masalah utama. Hingga saat ini

kelembagaan yang ada masih mengacu pada Kabupaten Natuna sebagai

kabupaten Induk.

6 - 42


Tabel 6.14. : Identifikasi Permasalahan Pengembangan SPAM di Kabupaten Kepulauan Anambas

No. Aspek Pengelolaan

Air Minum Permasalahan

Tindakan

Yang sudah dilakukan

Yang sedang dilakukan

1. Aspek Kelembagaan

Belum ada kejelasan sistem dan prosedur kerja cabang-cabang dengan penyusunan sistem operasi, khususnya bidang keuangan yang terintegritas

Setiap semua cabang tidak terdapat catatan akuntansi yang layak, sehingga tidak terdapat laporan keuangan (neraca, laba/rugi dan perputaran kas) hanya terdapat operasional saja

Belum tersedianya Dokumen RISPAM di Kabupaten Kepulauan Anambas

2. Teknis Operasional Jika Terjadi musim kemarau di

Kabupaten Kepulauan Anambas warga kekurangan air


Tabel 6.15. : Analisis Permasalahan Melalui Perbandingan Alternatif Pemecahan Masalah

No. Parameter yang

Diperbandingkan

Alternatif 1 Alternatif 2

Teknis Manfaat Biaya Teknis Manfaat Biaya

1. Teknis Operasional

Melakukan

Upaya

penurunan

baik

kebocoran

teknis ataupun

kebocoran

non-teknis

Untuk

Mengurangi

upaya

kebocoran

Sedang

Melakukan

pemantauan

yang cukup

rutin dengan

menurunkan

personel

pagi siang

dan malam

Agar lebih

terpantau

mengenai

kebocoran

kebocoran

di waduk

terkait

Murah

Pengupayaan

Agar

Pengolahan

IPA Efektif dan

Efisien

Pengurangan

Bahan Bakar

sehingga

biaya

operasional

murah

Sedang

Perbaikan

Jaringan Pipa

Distribusi

Sekunder dan

Tersier secara

berkala

Untuk

Rehabilitasi

jaringan Pipa

Distribusi dan

Transmisi

Mahal

Melakukan

Pengurasan

Pipa

distribusi

secara

periodik

Untuk

perawatan

pipa

distribus

dan

transmisi

Mahal


6 - 43


C. Tantangan Pengembangan SPAM

Beberapa tantangan dalam pengembangan SPAM yang cukup besar

kedepan, agar dapat digambarkan :

1) Tantangan Internal:

a) Tantangan dalam peningkatan cakupan kualitas air minum saat ini

adalah mempertimbangkan masih banyaknya masyarakat yang

belum memiliki akses air minum yang aman yang tercermin pada

tingginya angka prevalensi penyakit yang berkaitan dengan air.

Tantangan lainnya dalam pengembangan SPAM adalah adanya

tuntutan PP 16/2005 untuk memenuhi kualitas air minum sesuai

kriteria yang telah disyaratkan.

b) Banyak potensi dalam hal pendanaan pengembangan SPAM yang

belum dioptimalkan. Sedangkan adanya tuntutan penerapan tarif

dengan prinsip full cost recovery merupakan tantangan besar

dalam pengembangan SPAM.

c) Adanya tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang profesional

merupakan tantangan dalam pengembangan SPAM di masa

depan.

d) Adanya tuntutan penjaminan pemenuhan standar pelayanan

minimal sebagaimana disebutkan dalam PP No. 16/2005 serta

tuntutan kualitas air baku untuk memenuhi standar yang diperlukan.

e) Adanya potensi masyarakat dan swasta dalam pengembangan

SPAM yang belum diberdayakan.

2) Tantangan Eksternal

a) Tuntutan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar

pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

b) Tuntutan penerapan Good Governance melalui demokratisasi yang

menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

c) Komitmen terhadap kesepakatan MDGs 2015 dan Protocol Kyoto

dan Habitat, dimana pembangunan perkotaan harus berimbang

dengan pembangunan perdesaan.

d) Tuntutan peningkatan ekonomi dengan pemberdayaan potensi lokal

dan masyarakat, serta peningkatan peran serta dunia usaha,

swasta

6 - 44


e) Kondisi keamanan dan hukum nasional yang belum mendukung

iklim investasi yang kompetitif

6.3.3. Analisis Kebutuhan Sistem Penyediaan Air Minum

Kebutuhan sistem penyediaan air minum terjadi karena adanya gap

antara kondisi yang ada saat ini dengan target yang akan dicapai pada

kurun waktu tertentu. Kondisi pelayanan air minum secara nasional

sebesar 47, 71%, dilihat dari proporsi penduduk terhadap sumber air

minum terlindungi (akses aman) yang mencakup 49,82% di perkotaan dan

45,72 di perdesaan. Setiap kabupaten/kota perlu melakukan analisis

kebutuhan sistem penyediaan air minum di masing-masing

kabupaten/kota sesuai dengan arahan dibawah ini.

A. Analisis Kebutuhan Pengembangan SPAM Kabupaten Kep.

Anambas

Analisis kebutuhan Pengembangan SPAM merupakan hasil rangkaian

analisis diantaranya adalah analisa hasil survey kebutuhan nyata (real

demand survey), analisis kebutuhan dasar air minum, analisis kebutuhan

program pengembangan, analisis kualitas dan tingkat pelayanann serta

analisis ekonomi. Hasil analisis kebutuhan dituangkan dalam tabel seperti

dicontohkan tabel 6.16 berikut :

Tabel 6.16. : Analisis Kebutuhan Air di Kabupaten Kep. Anambas

No Uraian Kondisi

Eksisting

Kebutuhan

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

1.Sistem Perpipaan

a. Kebocoran (%) 25 20 15 10 5 5

b. Cakupan Pelayanan Penduduk (%)

28 33 38 43 48 53

c. Kebutuhan (lt//hari)

14.209.800 14.494.050 14.783.850 15.079.500 15.381.000 15.688.650

2.Sistem Bukan Perpipaan

a. Kebocoran (%) - - - - - -

b. Cakupan Pelayanan Penduduk (%)

- - - - - -

c. Kebutuhan (lt//hari)

- - - - - -

6 - 45


No Uraian Kondisi

Eksisting

Kebutuhan

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

3.Sistem Perpipaan Non PDAM

a. Kebocoran (%) - - - - - -

b.

Cakupan

Pelayanan

Penduduk (%)

- - - - - -

c. Kebutuhan

(lt/org/hari) - - - - - -

4. Kebocoran Total 3.552.450 2.898.810 2.217.577 1.507.950 769.050 784.432

5.Jumlah Pelanggan

a.

Proporsi

Sambungan

Langsung

85 85 85 85 85 85

b.

Proporsi

Sambungan

Umum

15 15 15 15 15 15

c.

Jumlah

Sambungan

Langsung

3.083 3.273 3.436 3.634 3.815 4.005

d.

Jumlah

Sambungan

Umum

545 572 600 630 661 694

6. Unit Konsumsi

a. Sambungan

Langsung 3.083 3.273 3.436 3.634 3.815 4.005

b. Sambungan

Umum 545 572 600 630 661 694

c. Non Domestik

7. Kebutuhan Air

(Liter/Hari)

a. Kebutuhan Air

Domestik

11.367.840 11.595.240 11.827.080 12.063.600 12.304.800 12.550.920

b. Kebutuhan Air

Non Domestik 2.841.960 2.898.810 2.956.770 3.015.900 3.076.200 3.137.730

c. Sub Total

Kebutuhan Air 14.209.800 14.494.050 14.783.850 15.079.500 15.381.000 15.688.650

8. Kebutuhan Air

Rata-Rata (Qr) 17.762.250 18.156.350 18.956.200 19.305.145 20.150.315 21.260.108

9.

Kebutuhan Air

Maksimum

(Qmax)

19.538.475 19.971.985 20.851.820 21.235.659 22.165.346 23.386.118

10. Faktor Jam

Puncak 26.643.375 27.234.525 28.434.300 28.957.717 30.225.472 31.920.162


Berikut ini adalah kebutuhan pengembangan SPAM yang mengacu

renstra DJCK tahun 2010-2014 khususnya dalam kegiatan : Pengaturan,

6 - 46


Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola

Investasi dan Penyelenggaraan Serta Pengembangan Sistem Penyediaan

Air Minum.

Setiap kabupaten/kota perlu menggambarkan realisasi dan target

pengembangan sistem penyediaan air minum di masing-masing

kabupaten/kota sesuai dengan tabel 8.17 dibawah ini.

Tabel 6.17. : Analisis Kebutuhan Program Pengembangan SPAM

No OUTPUT SATUAN

KEBUTUHAN

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1. Layanan Perkantoran Laporan √ √ √ √ √

2. Peraturan Pengembangan Sistem Air Minum

Laporan √

3.

Laporan Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan SPAM

a. RISPAM Laporan √

b. NSPK SPAM NSPK √

4.

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pengembangan SPAM

Laporan √ √ √ √ √

5.

Percontohan Re-Use dan Daur Ulang Air Minum

a. Kampanya hemat air

Kws √ √ √ √ √

b. Aktivitas reuse & daur ulang air

Kws √ √ √ √ √

6.

Penyelenggaraan SPAM terfasilitasi

a. PDAM yang memperoleh pembinaan


b. Pengelola air minum non PDAM yang memperoleh pembinaan


c. Laporan pra-studi kelayakan KPS


d. PDAM terfasilitasi untuk mendapatkan pinjaman Bank


e. Studi Alternatif Pembiayaan


7. SPAM Regional Region

6 - 47


No OUTPUT SATUAN

KEBUTUHAN

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

8. SPAM Di kawasan MBR

Kws

9. SPAM di ibukota Kecamatan (IKK)

Kws

10.

SPAM Perdesaan

a. PS Air Minum Perdesaan

Desa

b. Pro Rakyat PDT Desa

11.

SPAM Kawasan Khusus

a. Kawasan pulau terluar, perbatasan, terpencil

Kws

b. Kawasan Pemekaran, KAPET

Kws

c. Pelabuhan perikanan dan Pro Rakyat KKP

Kws

i. Pelabuhan perikanan

Kws

ii. Pro Rakyat KKP Kws


6.3.4. Program-Program dan Kriteria Penyiapan, serta Skema

Kebijakan Pendanaan Pengembangan SPAM

1. Program-Program Pengembangan SPAM

Program SPAM yang dikembangkan oleh Pemerintah antara lain:

A. Program SPAM IKK

Sasaran : IKK yang belum memiliki SPAM

Kegiatan :

Pembangunan SPAM (unit air baku, unit produksi dan unit

distribusi utama)

Jaringan distribusi untuk maksimal 40% target Sambungan

Rumah (SR) total

Indikator :

Peningkatan kapasitas (liter/detik)

Penambahan jumlah kawasan/IKK yang terlayani SPAM

B. Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Sasaran : Optimalisasi SPAM IKK

6 - 48


Kegiatan :

Stimulan jaringan pipa distribusi maksimal 40% dari target total

SR untuk MBR

Indikator :


Penambahan jumlah kawasan kumuh/nelayan yang terlayani

SPAM

C. Program Perdesaan Pola Pamsimas

Sasaran : IKK yang belum memiliki SPAM

Kegiatan :

Pembangunan SPAM (unit air baku, unit produksi dan unit

distribusi utama)

Jaringan distribusi untuk maksimal 40% target Sambungan

Rumah (SR) total

Indikator :


Penambahan jumlah kawasan/IKK yang terlayani SPAM

D. Program Desa Rawan Air/Terpencil

Sasaran : Desa rawan air, desa miskin dan daerah

terpencil (sumber air baku relatif sulit)

Kegiatan : Pembangunan unit air baku, unit produksi dan

unit distribusi utama

Indikator : Penambahan jumlah desa yang terlayani SPAM

E. Program Pengamanan Air Minum

Sasaran : PDAM-PDAM dalam rangka mengurangi resiko

Kegiatan : Pengendalian kualitas pelayanan air minum dari

hulu sampai hilir

Indikator : Penyediaan air minum memenuhi standar 4 K.

Selanjutnya pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

mengacu pada Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum

(RISPAM) yang disusun berdasarkan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

2. Rencana pengelolaan Sumber Daya Air;

3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM;

6 - 49


4. Kondisi Lingkungan, Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat;

5. Kondisi Kota dan Rencana Pengembangan SPAM.

Lebih jelasnya mengenai lingkup penyusunan RISPAM dapat dilihat

pada table berikut.

Tabel 6.18. : Lingkup Penyusunan RISPAM

KEGIATAN WILAYAH

ADMINISTRASI KAB/KOTA

WILAYAH PELAYANAN

SATU WILAYAH LINTAS

KAB/KOTA LINTAS PROVINSI

Penyusun Pemda Penyelenggara di

Kab/Kota Penyelenggara

Regional Penyelenggara

Regional

Acuan RTRW RTRW & RISPAM

Kab/Kota RTRW & RISPAM Kab/Kota Terkait

RTRW Prov, RTRW & RISPAM Kab/Kota

Terkait

Penetapan Bupati/Walikota Bupati/Walikota

Gubernur setelah berkonsultasi

dengan Bupati//Walikota

terkait

Menteri setelah berkonsultasi dengan

Gubernur dan Bupati/Walikota Terkait

Konsultasi Publik Pemda Penyelenggara

dengan Fasilitasi dari Pemda

Penyelenggara dengan Fasilitasi dari Pemdaterkait

dan Gubernur

Penyelenggara dengan fasilitasi dari

pemda terkait, Gubernur dan Menteri

Pelaksanaan Penyusunan

Penyedia Jasa/Sendiri




2. Kriteria Penyiapan (Readiness Criteria)

Kelengkapan (readiness criteria) usulan kegiatan Pengembangan

SPAM pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Tersedia Rencana Induk Pengembangan SPAM (sesuai PP No.

16/2005 Pasal 26 ayat 1 s.d 8 dan Pasal 27 tentang Rencana Induk

Pengembangan SPAM.

2. Tersedia dokumen RPI2JM bidang Cipta Karya

3. Tersedia studi kelayakan/justifikasi teknis dan biaya

– Studi Kelayakan Lengkap: Penambahan kapasitas ≥ 20 l/detik

atau diameter pipa JDU terbesar ≥ 250 mm

– Studi Kelayakan Sederhana: Penambahan kapasitas 15-20

l/detik atau diameter pipa JDU terbesar 200 mm;

– Justifikasi Teknis dan Biaya: Penambahan kapasitas ≤ 10 l/detik

atau diameter pipa JDU terbesar ≤ 150 mm;

4. Tersedia DED/Rencana Teknis (sesuai Permen No. 18/2007)

5. Ada indikator kinerja untuk monitoring

6 - 50


– Indikator Output: 100 % pekerjaan fisik

– Indikator Outcome: Jumlah SR/HU yang dimanfaatkan oleh

masyarakat pada tahun yang sama

6. Tersedia lahan/ada jaminan ketersediaan lahan

7. Tersedia Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB) sesuai

kebutuhan fungsional dan rencana pemanfaatan sistem yang akan

dibangun

8. Institusi pengelola pasca konstruksi sudah jelas (PDAM/PDAB,

UPTD atau BLUD)

9. Dinyatakan dalam surat pernyataan Kepala Daerah tentang

kesanggupan/ kesiapan menyediakan syarat-syarat di atas.

3. Skema Kebijakan Pendanaaan

a. Skema Kebijakan Pendanaan Pengembangan SPAM

Adapun skema kebijakan pendanaan pengembangan SPAM

adalah tergambar dalam tabel 6.19.

Tabel 6.19. : Skema Kebijakan Pendanaan Pengembangan

SPAM

KEGIATAN

SPAM AIR BAKU UNIT PRODUKSI

TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

(SR DAN HU)

KOTA APBN APBD, PDAM, KPS,

APBN

APBN, PDAM, KPS, APBN

(MBR)

IKK APBN APBN APBN (s.d. Hidran umum)

Desa Rawan Air APBN APBN APBN (s.d. Hidran umum)

Desa dengan air

baku mudah

(Pamsimas)

APBN APBN, APBD,

Masyarakat

PAMSIMAS (APBN : 70%,

APBD:10% dan Masyarakat :

20%

b. Pendekatan Pembiayaan APBN

1) Non Cost-Recovery

Fasilitasi pengembangan SPAM (unit air baku dan unit produksi)

pada IKK, kawasan perbatasan/ pulau terdepan;

Fasilitasi pengembangan SPAM (unit air baku dan unit produksi)

bagi kawasan-kawasan tertinggal (kawasan kumuh, kawasan

nelayan, dan ibu kota kabupaten pemekaran;

6 - 51


Fasilitasi pengembangan SPAM bagi perdesaan (desa rawan

air) melalui pemicuan perubahan perilaku menjadi hidup bersih

dan sehat, pembangunan modal sosial, capacitu building bagi

masyarakat, serta pembangunan dan pengelolaan SPAM

berbasis masyarakat; dan pengembangan SPAM skala kecil

(perdesaan) pembiayaannya didorong melalui DAK.

2) Cost recovery

Fasilitasi penyediaan air baku untuk air minum melalui

kerjasama dengan Ditjen Sumber Daya Air; dan Fasilitasi

penyediaan air minum (PDAM) di kawasan strategis (PKN,

PKW, PKL, dll) dengan pendanaan melalui perbankan,

Pemda/PDAM, serta KPS.

c. Alternatif Pola Pembiayaan

Equity adalah merupakan sumber pendanaan dari internal cash

PDAM dan Pemda untuk program penambahan sambungan

rumah (SR). Dilaksanakan oleh PDAM yang memiliki kecukupan

dana untuk memenuhi sebagian kebutuhan investasi;

Pinjaman Bank Komersial adalah merupakan sumber

pembiayaan dari pinjaman bank komersial dengan jumlah equity

tertentu sebagai pendamping pinjaman. Dilaksanakan oleh

PDAM yang memiliki kecukupan dana pendamping dan

menerapkan tarif minimal diatas harga pokok produksi (tarif

dasar);

Trade Credit adalah merupakan sumber pembiayaan dari

pinjaman bank komersial melalui pihak ke tiga

(kontraktor/supplier) dan dibayar dengan angsuran dari

pendapatan PDAM dalam masa tertentu (10 tahun atau lebih).

Dilaksanakan oleh PDAM yang diperkirakan dapat mengangsur

sesuai dengan perjanjian;

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan sumber

pembiayaan dari badan usaha swasta (BUS) berdasarkan

kontrak kerjasama antara BUS dengan pemerintah

(BOT/Konsesi). Dilaksanakan di kabupaten/kota yang memiliki

6 - 52


pasar potensial (captive market) dan telah dilengkapi dengan

studi pra-FS dan kesiapan pemerintah daerah;

Obligasi adalah merupakan sumber dana dari penerbitan surat

utang yang akan dibayar dari pendapatan PDAM. Dilaksanakan

oleh PDAM yang telah memiliki rating minimal BBB;

CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu tindakan

yang dilakukan suatu perusahaan sebagai bentuk

tanggungjawab terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana

perusahaan itu berada.

6.3.5. Usulan Program Pembiayaan SPAM

Setelah melalui analisis kebutuhan untuk mengisi kesenjangan antara

kondisi eksisting dengan kebutuhan maka disusun usulan program dan

pembiayaan kegiatan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

6.4. Penyehatan Lingkungan permukiman

Mengacu pada Permen PU Nomor. 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum maka Direktorat

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Cipta Karya di

bidang kebijakan, pengaturan, perencanaan, pembinaan, pengawasan,

pengembangan dan standardisasi teknis di bidang air limbah, drainase

dan persampahan permukiman.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656,

Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan air limbah,

drainase dan persampahan;

b. Pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pengembangan air

limbah, drainase dan persampahan termasuk penanggulangan

bencana alam dan kerusuhan sosial;

c. Pembinaan investasi di bidang air limbah dan persampahan;

6 - 53


6 - 54


d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan

kelembagaan dan peran serta masyarakat di bidang air limbah,

drainase dan persampahan; dan

e. Pelaksanaan tata usaha direktorat.

6.4.1. Air Limbah

6.4.1.1. Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan Pengelolaan Air

Limbah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah

disebutkan pada pasal 13 bahwa pengendalian pencemaran dan atau

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi aspek pencegahan,

penanggulangan dan pemuihan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan

penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan kewenangan,

peran dan tanggung jawab masing-masing pada penjelasan terkait ayat ini

yang dimaksud pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan

hidup yang ada dalam ketentuan ini antara lain pengendalian :

a. Pencemaran air, udara dan laut

b. Kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim

Air Limbah yang dimaksud disini adalah air limbah permukiman (Municipal

Wastewater) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang

berasal dari air sisa mandi, cuci, dapur dan tinja manusia dari lingkungan

permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak

mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air buangan yang

dihasilkan oleh aktivitas manusia dapat menimbulkan pengaruh yang

merugikan terhadap kualitas lingkungan sehingga perlu dilakukan

pengolahan.

Pengolahan air limbah permukiman di Indonesia ditangani melalui dua

sistem yaitu sistem setempat (onsite) ataupun melalui sistem terpusat

(offsite). Sanitasi sistem setempat (onsite) adalah sistem dimana fasilitas

pengolahan air limbah berada dalam batas tanah yang dimiliki dan

6 - 55


merupakan fasilitas sanitasi individual sedangkan sanitasi sistem terpusat

(offsite) adalah sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah dipisahkan

dengan batas jarak dan mengalirkan air limbah dari rumahrumah

menggunakan perpipaan (sewerage) ke Instalasi Pengolahan Air Limbah

(IPAL).

Air Limbah yang dimaksud disini adalah air limbah permukiman (Municipal

Wastewater) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang

berasal dari air sisa mandi, cuci, dapur dan tinja manusia dari lingkungan

permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak

mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air buangan yang

dihasilkan oleh aktivitas manusia dapat menimbulkan pengaruh yang

merugikan terhadap kualitas lingkungan sehingga perlu dilakukan

pengolahan.

Pengolahan air limbah permukiman di Indonesia ditangani melalui dua

sistem yaitu sistem setempat (onsite) ataupun melalui sistem terpusat

(offsite). Sanitasi sistem setempat (onsite) adalah sistem dimana fasilitas

pengolahan air limbah berada dalam batas tanah yang dimiliki dan

merupakan fasilitas sanitasi individual sedangkan sanitasi sistem terpusat

(offsite) adalah sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah dipisahkan

dengan batas jarak dan mengalirkan air limbah dari rumah-rumah

menggunakan perpipaan (sewerage) ke Instalasi Pengolahan Air Limbah

(IPAL).

6.4.1.2. Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan dan

Tantangan Air Limbah Permukiman

A. Isu Strategis Pengembangan Air Limbah Permukiman

Untuk melakukan rumusan isu strategis ini dilakukan dengan melakukan

identifikasi data dan informasi dari dokumen-dokumen perencanaan

pembangunan terkait dengan pengembangan permukiman tingkat

nasional maupun daerah, seperti dokumen RPJMN, RPJMD, RTRW

Kabupaten/Kota, Renstra Dinas, RP2KP, SSK dan dokumen lainnya yang

selaras menyatakan isu strategis pengembangan air limbah sesuai

dengan karakteristik di masing-masing Kabupaten/Kota.

6 - 56


Berikut adalah isu-isu strategis dalam pengelolaan air limbah permukiman

di Kabupaten Kep. Anambas sebagaimana terlihat pada table berikut ini.

Tabel 6.21. : Isu strategis penanganan Air Limbah Kabupaten Kep. Anambas

Isu Strategis Keterangan

Belum tersedianya sistem pengolahan air limbah off-site Di seluruh wilayah Kabupaten Anambas masih menggunakan sistem On-site

Dalam bidang kelembagaan yang menangani air limbah masih belum berjalan dengan optimal baik dari sisi teknis operasional, sumber daya pengelola maupun pendanaan

Di Kabupaten Anambas penanganan pengelolaan air limbah belum menjadi prioritas

Pembangunan Instalasi dan atau prasarana pengolah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) pada kegiatan yang menghasilkan limbah B3

Masih minimnya sistem pengelolaan air limbah

Belum adanya peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah dan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan air limbah

Tidak ada Perda yang mengatur mengenai pengelolaan air limbah

Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah

Minimnya pemahaman masyarakat akan pengelolaan air limbah secara benar

Sumber : BPS Kabupaten Anambas, Tahun 2014

B. Kondisi Eksisting Pengembangan Air Limbah Permukiman

a. Aspek Teknis

Limbah cair atau waste water merupakan produk definit yang dihasilkan

dari kegiatan domestik/rumah tangga dan juga kegiatan di lingkungan

industri. Sehingga jenis limbah dibagi menjadi dua yaitu: limbah domestik

(pemukiman) dan limbah non domestik (industri, perkantoran dan

pertokoan). Untuk itu pengelolaan limbah cair harus dilakukan secara

tepat agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan

masyarakat.

Limbah cair dapat dikelola secara on site maupun off site, tergantung

pada jenis dan besarnya debit limbah cair yang dihasilkan. Sistem

terpusat masih dibagi lagi menjadi beberapa jaringan penyaluran limbah

yaitu sistem jaringan perpipaan, sistem pengaliran (hidraulis) yaitu melalui

pemompaan, sistem IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yaitu dengan

teknologi proses kimia dan biologi. Sementara Sistem Setempat (On-Site)

merupakan sistem pengelolaan air limbah dengan pengumpulan dan

6 - 57


penyimpanan di tempat yang sama, dan dapat bersifat individual seperti

jamban keluarga/MCK Umum, maupun tangki septik atau cubluk.

Kota Tarempa dengan kondisi lahan yang bervariasi antara pemukiman

on water landed dan kemiringan yang cukup terjal biasanya sistem

pembuangan limbah cair domestik sebagian besar masih mengaplikasikan

sistem setempat (on-site) dengan menggunakan tangki septik atau juga

dialirkan ke penampungan yang memang sengaja dibuat masyarakat

sebagai tempat pembuangan seperti lahan-lahan kosong yang memiliki

resapan tinggi atau jaringan drainase yang ada seperti parit/saluran air,

akan tetapi pemukiman yang berada on water atau berada diatas sungai

dan laut langsung membuangnya ke dalam sungai dan laut

Secara umum sistem pengelolaan air limbah yang ada di Kabupaten

Kepulauan Anambas terdiri dari air limbah yang berupa lumpur tinja dan

air limbah yang dihasilkan oleh sisa buangan rumah tangga, Sistem

pengolahan air limbah di Kabupaten Kepulauan anambas menggunakan

sistem pengolahan sanitasi setempat (on site) dan belum memiliki

pengolahan air limbah terpusat, pembuangan air limbah domestik dikelola

sendiri oleh sebagian masyarakat dengan membangun tangki septikm

effluen dari tangki septic kemudian dibuang ke saluran yang ada, laut,

sungai bagi sebagian masyarakat yang belum mempunyai tangki septik,

masih menggunakan laut dan sungai atau anak sungai saerta kolam,

kebun sebagai prasarana untuk buang air besar

Saat ini sistem pembuangan air limbah yang berupa lumpur tinja dikelola

sendiri oleh masyarakat melalui septic tank dengan leher angsa dan non

angsa, dibuang ke sungai sebagai buangan terakhir, Kondisi ini terlihat

bagi penduduk yang tidak memiliki jamban pribadi dan berada di tepi

sungai dan laut, Namun juga di beberapa kawasan yang memanfaatkan

MCK Umum yang dibangun pemerintah melalui swadaya masyarakat,

Sedangkan air limbah sisa buangan rumah tangga baik cuci maupun

mandi terutama bagi yang di pinggitan sungai dan laut umumnya langsung

dibuang ke sungai maupun laut, Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat

kesadaran masyarakat masih rendah dan juga akibat tingkat ekonomi

masyarakat rendah pula, Namun keadaan ini akan menibulkan terhadap

6 - 58


tingkat kesehatan dan pencemaran yang berdampak kepada penghuni di

sekitarnya,

Untuk pembuangan air limbah air kotor dari rumah tangga (air dapur,

mandi, cuci) umumnya masih menjadi satu dengan pembuangan air hujan

(drainase) yang pada akhirnya dialirkan ke sungai dan laut bahkan ada

yang sembarang, Kondisi ini pada akhirnya dapat mencemari lingkungan

khusunya pencemaran terhadap air sungai dan laut yang dapat

mengganggu biota laut termasuk kelangsungan hidup ikan di dalamnya,

Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi eksisting sistem pengelolaan air

limbah di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat di lihat pada gambar

berikut:

Kondisi Permukiman Dengan Sistem Air Limbah On Site

Dari gambar diatas dapat terlihat rumah-rumah di Kabupaten Anambas

mayoritas masih menggunakan sistem onsite tanpa septiktank dan hanya

mengalirkan langsung ke air yang berada di kolong rumah.

sistem pengelolaan air limbah (lumpur tinja) yang ada di masyarakat dengan cara dibuang langsung ke laut dan ada yang memanfaatkan MCK Umum, sedankan air sisa buangan rumah tangga dibuang ke saluran terdekat

6 - 59


Kondisi eksisiting jaringan air limbah secara teknis dapat ditampilkan pada

tabel-tabel berikut:

Tabel 6.22. : Cakupan Pelayanan Sistem On Site

No Kecamatan

Jumlah PS Sanitasi Sistem Onsite Pengumpulan Pengolahan

Jamban Keluarga

MCK Lainnya Septiktank Cubluk Lainnya

1 Jemaja 55% 45% 50% 50%

2 Jemaja Timur 60% 40% 55% 45%

3 Siantan 45% 55% 35% 65%

4 Siantan Selatan

65% 25% 50% 50%

5 Siantan Tengah

35% 65% 50% 50%

6 Siantan Timur 25% 75% 40% 60%

7 Palmatak 60% 40% 50% 50%


Untuk menunjukan parameter teknis wilayah kabupaten/kota yang menjadi

dasar dalam analisis kebutuhan prasarana air limbah permukiman maka

diperlukan Karakteristik fisik kabupaten/kota ditunjukan dengan jumlah

penduduk, luas wilayah berdasarkan tingkat kepadatan, tipe bangunan,

dan keterangan mengenai badan air. Seperti yang dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel 6.23. : Paremeter Teknis Wilayah

No Uraian Besaran Keterangan

Karakteristik Fisik Kota 1. Jumlah Penduduk 37.493 Jiwa Tingkat Kepadatan Sangat Tinggi (>400jiwa/Ha) - Tinggi (300-400 jiwa/Ha) - Sedang (200-300 jiwa/Ha) - Rendah (<200 jiwa/Ha) 200.100 Ha 2. Tipe Bangunan Rumah Tangga Permanen 50% Semi Permanen 30% Tidak Permanen 20% 3. Badan Air Nama Sungai/danau/waduk Sumber mata air pulau siantan

Sumber mata air Pulau matak

Sumber mata air Pulau Jemaja

Sumber mata air Pulau Mubur

Peruntukan Sumber air baku Debit 51.666 m3/hari


6 - 60


b. Pendanaan

Pendanaan dan pembiayaan sub sektor Air limbah domestik dialokasikan

pada SKPD Badan Lingkungan Hidup. Sedangkan pendapatan yang

dihasilkan dari retribusi Air Limbah belum ada.

c. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, maka koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan dasar

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh instansi

yang bertanggung jawab di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, menurut indikator

kinerja target 2010-2014.

Disebutkan, indikator layanan dasar penyehatan lingkungan permukiman

untuk air limbah permukiman (air limbah domestik) adalah penyediaan

sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 60 %, dan sistem air

limbah skala komunitas/kawasan/kota sebesar 5%, oleh dinas yang

membidangi pekerjaan umum. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan

Anambas, pengelolaan air limbah domestik secara khusus belum

dilakukan. Namun jika merujuk tupoksi SKPD, maka pengelolaan air

limbah domestik yang merupakan salah satu sub sektor sanitasi, memiliki

relevansi dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum.

d. Peraturan Perundangan

Berisi peraturan perundangan terkait pengelolaan air limbah permukiman

yang dimiliki saat ini oleh masing-masing Kabupaten/Kota misalnya terkait

tentang Struktur Organisasi dan Tupoksi pengelola air limbah, retribusi, dll

(perda, SK walikota/kabupaten, SK Direktur).

e. Peran Serta Swasta dan Masyarakat

Pengelolaan air limbah masih membutuhkan perhatian serius dan perlu

melibatkan berbagai pihak, tidak saja pemerintah tetapi yang paling utama

adalah masyarakat itu sendiri karena selain sebagai obyek, saat ini

masyarakat diharapkan lebih banyak memainkan peran dalam berbagai

aspek pembangunan termasuk sektor sanitasi.

6 - 61


Pemenuhan sarana dan prasarana tentu saja sangat penting dalam

pembangunan sektor sanitasi tetapi capaian tujuan secara menyeluruh

selalu bermuara pada sejauhmana penyediaan sarana dan prasarana

tersebut dapat memberikan manfaat bagi perbaikan kualitas hidup

masyarakat. Karena pada kenyataannya, ketersediaan sarana dan

prasarana hanya dapat berdampak positif jika masyarakat dapat

memanfaatkan secara baik, yang berarti pengetahuan, wawasan dan

tingkat kasadaran masyarakat merupakan bagian yang memiliki intervensi

sangat signifikan dalam pembangunan sektor sanitasi terlebih mengenai

pengelolaan air limbah. Namun di Kabupaten Kep. Anambas belum ada

terdapat satu sarana dan prasarana sanitasi yang menyangkut sektor air

limbah berbasis masyarakat.

C. Permasalahan Dan Tantangan Pengembangan Air Limbah

a) Identifikasi Permasalahan Air Limbah

Setiap Kab/Kota wajib menguraikan besaran masalah yang dihadapi di

Kab./Kota masing-masing dengan membandingkan antara kondisi yang

ada dengan sasaran yang ingin dicapai, untuk memenuhi kebutuhan

dasar (basic need) dan kebutuhan pengembangan (development need)

yang ditinjau dari aspek teknis, keuangan dan kelembagaan. Selain itu,

dilakukan inventarisasi persoalan setiap masalah yang sudah dirumuskan

dengan mempertimbangkan tipologi serta parameter-parameter teknis

yang ada di kawasan tersebut.

Tabel 6.24. : Permasalahan Pengelolaan Air Limbah yang Dihadapi

No Aspek Pengelolaan Air

Limbah Permasalahan

Tindakan

Yang Sudah Dilakukan

Yang Akan Dilakukan

A. Kelembagaan

- Bentuk Organisasi Belum adanya badan khusus yang menangani air limbah, masih berada di bawah dinas Pu dan dinas Lingkungan Hidup

Pembentukan instansi khusus yang menangani permasalahan air limbah

6 - 62



Limbah Permasalahan

Tindakan


Yang Akan Dilakukan

- Tata Laksana (Tupoksi, SOP, dll)

Tumpang tindihnya kebijakan penanganan pengelolaan air limbah

Melakukan koordinasi terkait Tupoksi dan pembagian tanggung jawab permasalahan air limbah di Kabupaten Anambas

- Kualitas dan Kuantitas SDM

Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang menangani permasalahan air limbah

Dilakukan penambahan jumlah SDM serta mengadakan pelatihan yang berkoordinasi dengan Provinsi ataupun pusat

B. Perundangan terkait sektor air limbah (Perda, Pergub, Perwali)

Belum ada Perda yang mengatur penanganan air limbah

Menyusun perda yang mengatur permasalahan air limbah

C. Pembiayaan : - Sumber-sumber

pembiayaan - Retribusi

Tidak adanya sumber dana pemasukan atau retribusi yang dihasilkan dari pengolahan air limbah

Membanngun IPAL dan menetapkan tarif retribusi yang dapat menjadi sumber pemasukan

D. Peran serta Masyarakat dan swasta

Minimnya peran serta masyarakat dan swasta

Mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya untuk mengolah limbah dengan benar dan mengundang pihak swasta untuk berinvestasi di sektor air limbah.

E Teknis Operasional

1. Sistem On-site Sanitation

- MCK Masih terbatasnya jumlah MCK yang tersebar di Kecamatan-Kecamatan di Anambas

Akan dilakukan penambahan jumlah MCK di Kabupaten Anambas

- Jamban Keluarga/Septiktank

- Septiktank Komunal Tidak ada Septiktank komunal di Kabupaten Kepulauan Anambas

Pembuatan septiktank komunal di permukiman padat perkotaan

6 - 63



Limbah Permasalahan

Tindakan


Yang Akan Dilakukan

- PS Sanimas Kurangnya

Prasarana dan

Sarana Sanimas di

Kabupaten

Anambas

Penambahan prasarana

dan sarana Sanimas di

Kabupaten Anambas

- Truk tinja Kurangnya fasilitas

truk Tinja di

Kabupaten

Anambas

Penambahan fasilitas

truk tinja di Kabupaten

Anambas

- IPLT Belum ada IPLT di

Kabupaten

Anambas

Untuk kedepannya

diperlukan IPLT untuk

Kabupaten Anambas

2. Sistem Off-site Sanitation

Belum ada sistem off-site sanitation di Kabupaten Kepulauan

Anambas

- Sambungan Rumah - Sistem Jaringan

Pengumpul - Sistem sanitasi berbasis

masyarakat - IPAL

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2014

Permasalahan Pembangunan Sektor Air Limbah di Indonesia, secara

umum adalah:

(1) Belum optimalnya penanganan air limbah

(2) Tercemarnya badan air khususnya air baku oleh limbah

(3) Belum optimalnya manajemen air limbah:

a. Belum optimalnya perencanaan;

b. belum memadainya penyelenggaraan air limbah.

b) Tantangan dan Peluang Pengembangan Sektor Air Limbah

Tantangan dan pengembangan sektor air limbah di Kabupaten Kep.

Anambas akan di uraikan sebagai berikut :

1. Tantangan

Masih adanya masyarakat buang air besar di sembaran tempat

Kecenderungan meningkatnya angka penyakit terkait air

(Waterborne diseases) akibat rendahnya cakupan pelayanan baik

di perkotaan maupun di perdesaan.

6 - 64


Perlunya konservasi sumber air baku untuk menjamin terjaganya

kualitas dan kuantitas air baku akibat menurunnya kualitas air tanah

dan air permukaan sebagai sumber air baku untuk air minum

Penggalian sumber dana untuk investasi dan biaya operasi dan

pemeliharaan terutama dari pihak swasta yang harus sinergis

dengan penerapan pemulihan biaya (cost recovery) secara

bertahap merupakan tantangan yang harus segera dicari solusinya

Pembagian porsi antara dana APBN dan APBD yang akan

dialokasikan dalam pengembangan penyelenggaraan pengelolaan

air limbah belum terlihat secara tegas

2. Peluang

Tuntutan keterpaduan penanganan Air Limbah dan pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana tertuang dalam PP

16/2005

Adanya Potensi masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan

dalam penyelenggaraan Air Limbah Permukiman

Pentingnya pengelolaan Air Limbah untuk mendukung konservasi

sumber daya air, seperti tertuang dalam UU RI No. 7 tahun 2004

Adanya kewajiban bagi setiap orang untuk mencegah dan

menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

sebagaimana tertuang dalam UU Ri No. 23 tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selain itu peraturan menteri PU No. 01/PRT/M/2014 menekankan tentang

target pelayanan dasar bidang PU yang menjadi tanggung jawab

pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana terlihat pada tabel berikut

Tabel 6.25. : Standar Pelayanan Minimal Air Limbah Berdasarkan Permen PU No. 01/PRT/M/2014


Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu Pencapaian

Ket

Indikator Nilai

Penyehatan Lingkungan Permukiman

Air Limbah Permukiman

Jumlah penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah pada tahun 2019 sebesar 60%

60% 2019 Dinas yg

membidangi PU


6 - 65


Peluang dalam pengelolaan air limbah adalah telah diaturnya kewajiban

penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan dan perlindungan

sumber air baku dalam tataran undang-undang sampai dengan peraturan

daerah. Peraturan perundangan juga telah mengatur keterpaduan

penanganan air limbah dengan pengembangan sistem penyediaan air

minum. Peluang yang lain adalah adanya peningkatan kesadaran

masyarakat dalam penyelenggaraan air limbah permukiman.

6.4.1.3. Analisis Kebutuhan Air Limbah

A. Analisis Kebutuhan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis kebutuhan Sistem Air

Limbah adalah menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem

pengelolaan air limbah kota. Melakukan analisis atas dasar besarnya

kebutuhan penanganan air limbah, baik itu untuk pemenuhan kebutuhan

masyarakat (basic need) maupun kebutuhan pengembangan kota

(development need).

Pada bagian ini Kab./Kota harus menguraikan kebutuhan komponen

pengelolaan air limbah secara teknis dan non teknis baik sistem setempat

individual, komunal maupun terpusat skala kota, serta memperlihatkan

arahan struktur pengembangan prasarana kota yang telah disepakati.

Analisis yang terkait dengan kebutuhan air limbah adalah analisis sistem

pengelolaan air limbah (on site dan off site), analisis jaringan perpipan air

limbah untuk sistem terpusat, analisis kualitas dan tingkat pelayanan serta

analisis ekonomi. Hasil analisis kebutuhan dituangkan dalam tabel 8.36

berikut ini.

Tabel 6.26. : Analisis Kebutuhan Air Limbah


Limbah Kondisi Eksisting

Kebutuhan

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

A. Peraturan terkait sektor

air limbah

- Ketersediaan peraturan

bidang air limbah

(Perda)

Belum ada

peraturan yang

mengatur bidang

air limbah

√

6 - 66



Limbah Kondisi Eksisting

Kebutuhan

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

B. Kelembagaan

- Bentuk Organisasi Tidak ada instansi

yang khusus

menangani

persoalan air

limbah

√

- Tata Laksana (Tupoksi,

SOP, dll) Tidak ada

√

- Kualitas dan Kuantitas

SDM

Kurangnya kualitas

dan kuantitas SDM

yang menangani

permasalahan air

limbah

√

C. Pembiayaan :

- Sumber-sumber

pembiayaan APBD Prov, APBD

Kab

- Retribusi Tidak ada

penarikan retribusi

- Realisasi penarikan

retribusi (% terhadap

target)

-

D. Peran serta masyarakat

dan swasta Belum Ada

E. Sistem On-site

Sanitation

- Ketersediaan dan kondisi

IPLT Belum Ada

- Ketersediaan dan Kondisi

truk tinja

Sumber : Hasil Analisi, Tahun 2014

6.4.1.4. Program dan Kriteria Kesiapan Pengembangan Air Limbah

Progam dan kriteria pengembangan Air Limbah adalah acuan untuk

pengembangan sarana dan prasarana Air Limbah acuan tersebut

mengatur tentang kriteria lokasi, lingkup kegiatan dan kriteria kesiapan,

dari kriteria tersebut dapat dilihat kesiapan suatu kota dalam

pengembangan pengolahan Air Limbah, untuk lebih jelasnya mengenai

kriteria pengembangan Air Limbah dapat di lihat pada tabel berikut :

6 - 67


Tabel 6.27. : Kriteria Kegiatan Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat dan Komunal

Program Kriteria Lokasi Lingkup Kegiatan Kriteria kesiapan

Pembangungan prasarana Air

Limbah Sistem setempat (on-site)

dan Komunal

- Kawasan Rawan Sanitasi (padat,kumuh dan miskin) di Perkotaan

- Kawasan rumah sederhana sehat (RSH) yang berminat

- Rekruitment dan pembiayaan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk kegiatan Sanitasi Berbasis masyarakat

- Pelatihan TFL Secara regional termasuk refreshing/coaching

- Pengadaan material dan upah pembangunnan prasarana air limbah (septic tank komunal MCK IPAL Komunal

- Pembangunan jaringan pipa air limbah dan IPAL untuk kawasan RSH

- Sudah memiliki RPI2JM CK dan SSK / memorandum program atau sudah mengirim surat minat untuk mengikuti PPSP

- Tidak terdapat permasalahan dalam penyediaan lahan (lahan sudah di bebaskan)

- Sudah terdapat Institusi yang nantinya menerima dan mengelola prasarana yang dibangun

- Pemerintah kota bersedia menyediakan alokasi dana untuk biaya operasi dan Pemeliharaan

Pembangunan prasarana Air

Limbah Terpusat (off-site)

- Kota yang telah mempunyai infrastruktur air limbah sistem terpusat (sewerage system)

- Kota yang telah menyusun Masterplan Air Limbah serta DED untuk tahun pertama

- Sasaran Kota (Pusat Kota) besar/metropolitan dengan penduduk >1juta Jiwa

- Rehabilitasi unit IPAL dan peralatannya dalam rangka membantu pemulihan atau meningkatkan kinerja pelayanan

- Pengadaan/pemasangan pipa utama (main trunk sewer) dan pipa utama sekunder

- TOT kepada tim pelatih kabupaten/kota untuk dapat melaksanakan pelatihan operator IPAL

- Sosialisasi / diseminasi NSPM pengelolaan IPAL

- Produk materi penyuluhan/promosi kepada masyarakat

- Sudah memiliki RPI2JM CK dan SSK/Memorandum program atau sudah mengirim surat minat untuk mengikuti PPSP

- Tidak terdapat permasalahan dalam penyediaan lahan (lahan sudah dibebaskan) dan disediakan oleh pemda (±6000 m2)

- Terdapat dokumen perencanaan yang lengkap, termasuk dokumen lelang

- Sudah terdapat Institusi yang nantinya menerima dan mengelola prasarana yang dibangun

- Pemerintah kota bersedia menyediakan alokasi dana untuk biaya operasi dan pemliharaan

Sumber : Pedoman RPI2JM

6 - 68


Skema Kebijakan Pendanaan Pengolahan Air Limbah Sistem

Setempat (On-site) dan Komunal

Gambar diatas menunjukan pembagian peran antara pemerintah pusat

dan pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur pengolahan

air limbah sistem setempat (on-site) Peran pemerintah pusat adalah

membantu pendanaan fasilitator dan konstruksi PS air limbah skala

kawasan, serta membangun IPLT pemerintah daerah mempunyai

peran dalam penyediaan lahan, penyediaan biaya operasi dan

pemeliharaan, serta pemberdayaan masyarakat pasca konstruksi.

Skema kebijakan Pendanaan Pengolahan Air Limbah Sistem

Terpusat (off-site)

6 - 69


Dalam pengembangan pengolahan air limbah sistem terpusat ,

pemerintah pusat memiliki peran melakukan pembangunan IPAL dan

mengembangkan jaringan pipa sewr sampai dengan pipa lateral,

sedangkan pemerintah daerah mempunyai peran dalam penyediaan

lahan, penyediaan biaya operasi dan pemeliharaan dan pembangunan

sambungan rumah.

6.4.2. Persampahan

6.4.2.1. Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan Pengelolaan

Persampahan

Beberapa peraturan perundangan yang mengamanatkan tentang sistem

pengelolaan persampahan, antara lain:



Berdasarkan undang-undang No. 17 tahun 2007, aksesibilitas,

kualitas, maupun cakupan pelayanan sarana dan prasarana masih

rendah, yaitu baru mencapai 18,41 persen atau mencapai 40 juta jiwa.

2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Pasal 21 ayat (2) butir d mengamanatkan akan pentingnya pengaturan

prasarana dan sarana sanitasi dalam upaya perlindungan dan

pelestarian sumber air.

3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah yang

mencakup pembagian kewenangan pengelolaan sampah,

pengurangan dan penanganan sampah, maupun sanksi terhadap

pelanggaran pengelolaan sampah. Pasal 20 disebutkan bahwa

pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan

penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagai berikut:

- Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam

jangka waktu tertentu;

- Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;

- Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;

- Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan

- Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

6 - 70


Pasal 44 disebutkan bahwa pemerintah daerah harus menutup tempat

pemrosesan akhir sampah (TPA) yang dioperasikan dengan sistem

pembuangan terbuka (open dumping) paling lama 5 (lima) tahun

terhitung sejak diberlakukannya Undang-Undang 18 tahun 2008 ini.

4. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum.

Peraturan ini menyebutkan bahwa PS Persampahan meliputi proses

pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan

dan pembuangan akhir, yang dilakukan secara terpadu.

5. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga

Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan tentang pengelolaan

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

yang meliputi:

- Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;

- Penyelenggaraan pengelolaan sampah;

- Kompensasi;

- Pengembangan dan penerapan teknologi;

- Sistem informasi;

- Peran masyarakat; dan

- Pembinaan.



Ruang.

Peraturan ini mensyaratkan tersedianya fasilitas pengurangan sampah

di perkotaan dan sistem penanganan sampah di perkotaan sebagai

persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah/Pemda.


Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam

Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga.

Ruang lingkup Peraturan menteri ini meliputi Perencanaan Umum,

Penanganan Sampah, Penyediaan Fasilitas Pengolahan dan

6 - 71


Pemrosesan Akhir Sampah, dan Penutupan/Rehabilitasi TPA. Sampah

yang dikelola dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan UU 18 tahun

2008 yaitu: a) Sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan

sehari-hari dalam rumah tangga (tidak termasuk tinja); b) Sampah

sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial,

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dll;

c) Sampah spesifik meliputi sampah beracun, sampah akibat

bencana, bongkaran bangunan, sampah yang tidak dapat diolah

secara teknologi, dan sampah yang timbul secara periodik. Sampah

spesifik harus dipisahkan dan diolah secara khusus. Apabila belum

ada penanganan sampah B3 maka perlu ada tempat penampungan

khusus di TPA secara aman sesuai peraturan perundangan.

Pengelolaan sampah dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan yang

berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, pengumpulan,

transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah

dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi,

teknologi, konservasi, estetika, dan faktor lingkungan lainnya.

6.4.2.2. Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan dan Tantangan Persampahan

A. Isu Strategis Pengembangan Persampahan

Isu strategis pengelolaan persampahan di Kabupaten Anambas dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.28. : Isu-isu Strategis Sektor Persampahan Kabupaten Anambas


Terbatasnya layanan dan fasilitas pengumpulan sampah (TPS, Kontainer dan Transfer Depo)

Presentase layanan dan fasilitas pengumpulan sampah di Kabupaten Anambas hanya 36 %

Terbatasnya armada pengangkut sampah berupa Dumb Truck sehingga menyebabkan tertumpuknya sampah di TPS

Jumlah armada Dumb Truck tidak memadai

Rendahnya partisipasi masyarakat untuk mau membantu pengelolaan persampahan

Masyarakat Kabupaten Anambas lebih memilih untuk membakar sampahnya

Belum adanya lembaga teknis (operator) yang bertanggung jawab secara khusus terhadap layanan pengolahan sampah di Kabupaten Anambas

Hanya ada Dinas PU sebagai regulator terkait persampahan

Peluang kerjasama dengan pihak swasta terkait pengelolaan persampahan

Belum ada investor swasta yang berinvestasi dibidang persampahan Kabupaten Anambas

6 - 72


B. Kondisi Eksisting Pengembangan Persampahan

Untuk menggambarkan kondisi eksisting pengembangan persampahan

yang telah dilakukan pemerintah Kota/Kabupaten, perlu diuraikan hal-hal

berikut ini:

a. Aspek Teknis

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik yang

dianggap tidak berguna lagi ataupun yang terbuang dan harus dikelola

agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi

pembangunan. Sampah juga merupakan indikator dari kesehatan

lingkungan dan kebersihan suatu kota, sampah selalu menjadi

masalah selama sistem pengelolaannya masih kurang. Pengolahan

sampah adalah upaya utuk mengurangi volume sampah atau merubah

bentuk menjadi yang bermanfaat, antara lain dengan cara pebakaran,

pengomposan, pemadatan, penghancuran, pengeringan dan pendaur

ulangan.

Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk yang kian tahun kian

meningkat, jumlah sampah yang dihasilkan juga terus meningkat dan

jenisnya semakin beragam, baik sampah yang berasal dari aktivitas

rumah tangga, pasar, perkantoran, maupun kegiatan industri dan lain-

lainnya. Ditinjau dari jenisnya sistem pengelolaan sampah secara

garis besar terdiri dari :

1. Sistem Komunal

Cara pewadahan sampah sampah oleh dan untuk bersama-

bersama dalam suatu tempat atau pengelolaan sampah secara

berkelompok dengan menyediakan alat angkutan dan tempat

pembuangan sampah sementara (TPS). Sistem komunal ini masih

dapat dilihat pada lokasi perumahan-perumahan yang memang

telah memiliki sistem pengelolaan secara komunal namun ada

beberapa pemukiman penduduk di luar perumahan yang ada di

wilayah perencanaan yang juga telah melakukan sistem

pengelolaan seperti ini

2. Sistem Pengelolaan secara individu/perorangan

Cara penampungan sampah sementara di masing-masing

sumbernya atau pengumpulan sampah yang dilakukan secara

6 - 73


individu/perorangan dengan menyediakan semdiri tempat

pembuangan sampah disekitar rumah dengan cara dibuang ke

dalam lubang tanah atau ditimbun. Sedangkan klasifikasi sampah

berdasarkan sumbernya dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- Sampah domestik yaitu sampah yang dihasilkan dari rumah

tangga

- Sampah komersil yaitu sampah yang dihasilkan dari

perkantoran, pasar dan perdagangan

- Sampah industru yaitu sampah yang dihasilkan dari hasil proses

produksi

- Sampah alami dan lainnya yaitu sampah dedaunan, debu dan

sebagainya

Sebagian sampah yang dihasilkan di Kabupaten Kepulauan

Anambas saat ini berasal dari sampah domestik yaitu sampah yang

berasal dari buangan rumah tangga dan pengolahannya masih

menggunakan pengolahan sampah konvensional, Secara umum

teknis pengelolaan sampah konvensional akan meliputi kegiatan

pewadahan (Storage) , Pengumpulan (Collection) pemindahan

(Transfer), pengangkutan, pembuangan akhir serta operasi dan

pemeliharaan teknis pengolahan sampah dapa dijelaskan sebagai

berikut:

Pewadahan (Storage)

Pewadahan adalah penampungan sementara ditempat

sumbernya, baik pewadahan sampah individual maupun

komunal, sebaiknya dalam pewadahan ini diletakan pada

tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh kendaraan

pengangkut sampah sehingga pengumpulan dari tempat

sumber-sumber pewadahan dapat sesingkat mungkin,

Pewadahan ini dapat dilakukan dengan menggunakan kantong

plastik, tong, karung, bak plastik keranjang, tong kayu/drum dan

kontainer tergantung dari komposisi dan sifat sampah dan

kapasitasnya tetapi sebaiknya komposisi sifat dan kapasitasnya

diseragamkan sesuai dengan pewadahannya sehingga dalam

pengklasifikasian jenis sampah yang ada dapat lebih mudah.

6 - 74


Berikut mengenai sistem pewadahan di Kabupaten Kepulauan

Anambas akan di terangkan dalam gambar berikut:

Gambar 6.7 : Sistem Pewadahan

Pengumpulan (Collection)

Pengumpulan sampah adalah penanganan sampah dengan

cara pengumpulan dari tiap-tiap sumber sampah untuk diangkut

ke tempat pembuangan sementara atau diangkut ke TPA tanpa

melalui proses pengangkutan, Teknik pengumpulan sampah

yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah

teknik pengangkutan menggunakan kontainer dari tempah

pewadahan yang disimpan di spot-spot tertentu.Untuk lebih

jelasnya mengenai sistem pengumpulan di Kabupaten

Kepulauan Anambas dapat di lihat pada gambar berikut:

Gambar 6.8 : Sistem Pengumpulan

6 - 75


Tabel 6.29. : Teknis Operasional Pelayanan Persampahan Saat Ini, Tahun 2014

No Uraian Volume

1 Cakupan Pelayanan 20 %

2 Perkiraan Timbulan Sampah 75 M3/hari

3

Timbulan Sampah yang Terangkut :

- Permukiman

- Non Permukiman

- Total

50 M3/hari

25 M3/hari

75 M3/hari

4 Kapasitas Pelayanan TPA - Ha

Sumber : Bappeda Kab. Kepulauan Anambas, Tahun 2014

b. Pendanaan

Pendanaan dan pembiayaan sub sektor persampahan dialokasikan

pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan pendapatan yang

dihasilkan dari retribusi persampahan sudah ada, yang dikelola oleh

Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah (DP2KA). Namun

reaslisasinya dimulai dari Januari 2014. Tahun-tahun sebulumnya

belum dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten

c. Kelembagaan

Berdasarkan orientasi kerja dan kesepadanan tupoksi SKPD maka

pengelolaan sub sektor persampahan secara operasional berkaitan

langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan Badan

Lingkungan Hidup dan Bappeda lebih berperan dalam perumusan

kebijakan serta perencanaan secara makro.

Pengelolaan sub sektor persampahan tidak cukup hanya berorientasi

pada upaya-upaya penyediaan sarana dan prasarana serta

penyelamatan lingkungan tetapi juga sangat diintervensi oleh aspek

penyehatan lingkungan dan perilaku hidup masyarakat sehingga Dinas

Kesehatan juga memegang peranan penting terutama dalam tahap

preventif dan promotif.

Kebersihan dan Pertamanan adalah bidang pada Dinas Pekerjaan

Umum yang memiliki mandat tupoksi langsung dengan pengelolaan

sub sektor persampahan. tupoksi yang dimaksud antara lain

merencanakan langkah-langkah teknik, menyusun konsep yang

sifatnya teknis, melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta

monitoring dan evaluasi secara teknis kegiatan Bidang Kebersihan.

6 - 76


Pengawasan Lingkungan, serta Pengawasan dan Pengendalian

adalah bidang pada Badan Lingkungan Hidup yang memiliki

keterkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Hal

tersebut tergambar dari tupoksi yang diemban antara lain merumuskan

kebijakan operasional, melaksanakan pembinaan, evaluasi

implementasi program pencegahan dan pengendalian serta pemulihan

kualitas lingkungan. Tupoksi tersebut kemudian menempatkan Badan

Lingkungan Hidup pada posisi regulator dalam pengelolaan sub sektor

persampahan.

Pengelolaan persampahan dilakukan melalui berbagai tahapan yakni

perencanaan, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan,

pengaturan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi. Dalam

konteks Kabupaten Kepulauan Anambas, hal tersebut belum

seluruhnya dapat dilakukan. Pemerintah kabupaten sebagai salah

satu pemangku kepentingan dalam hal ini masih mengalami berbagai

keterbatasan, baik sumberdaya manusia, ketersediaan sarana dan

prasarana, penganggaran, regulasi hingga aspek kelembagaan. Disisi

lain, pihak swasta yang diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap pengelolaan sub sektor persampahan terutama pada posisi

pengadaan sarana dan pengelolaannya, juga belum memberikan

partisipasi nyata. Demikian pula dengan keterlibatan masyarakat

secara langsung dalam tahapan fungsi pengelolaan persampahan,

masih sangat minim. Sebagian besar masih mengelola sampah

dengan membakar atau bahkan membuang begitu saja ke lingkungan.

Pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan dan

pengeolaan persampahan perlu dilakukan dalam berbagai tahap

dengan fungsi sesuai proporsi masing-masing, baik dari pihak

pemerintah, swasta maupun masyarakat secara umum.


Menguraikan peraturan-peraturan yang sudah ada saat ini yang terkait

dengan pengelolaan persampahan (tingkat propinsi dan

kabupaten/kota),

1) Peraturan perundangan tentang kebersihan;

2) Peraturan perundangan tentang Pembentukan badan pengelola

persampahan skala kota/kabupaten;

6 - 77


3) Peraturan perundangan tentang retribusi (struktur tarif, prosedur

dan kewajiban pelanggan);

4) Peraturan perundangan tentang kerjasama pengelolaan

persampahan skala regional dengan pemerintah kota/kabupaten

lain;

5) Peraturan perundangan tentang kerjasama pengelolaan

persampahan skala kawasan dengan badan usaha swasta;

6) Peraturan perundangan tentang peran serta masyarakat. Dalam

aspek peraturan perundangan perlu juga diuraikan tentang

kesesuaian peraturan dan kondisi lapangan serta pelaksanaan

peraturan yang ada.

e. Peran Serta Masyarakat

Sejalan dengan uraian sebelumnya, bahwa masih kurangnya

partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pengelolaan persampahan

tidak hanya disebabkan oleh belum mencukupinya kebutuhan sarana

dan prasarana persampahan, tetapi juga kondisi ekonomi,

pengetahuan dan wawasan yang akhirnya berpengaruh nyata

terhadap tingkat kesadaran masyarakat menjadi indikasi masih

rendahnya pengelolaan sanitasi termasuk sub sektor persampahan.

Demikian pula dengan masyarakat miskin yang masih mengalami

kesulitan terhadap akses, terutama informasi maupun transportasi.

Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah relatif masih tinggi

sehingga dalam proses perencanaan, pengadaan sarana,

pengelolaan, pengaturan serta monitoring dan evaluasi terhadap

pengelolaan persampahan diserahkan kepada kebijakan yang ada.

Dalam konteks yang lebih mikro, keluarga sebagai unit terkecil yang

diharapkan menjadi wahana promosi dan pembinaan pengelolaan

persampahan belum dapat diberdayakan secara optimal.

Kesejajaran peran laki-laki dan perempuan cukup proporsional tetapi

pada tahap tertentu misalnya pengambilan keputusan, penentuan

lokasi, ukuran dan sistem masih didominasi oleh laki-laki, padahal

peran perempuan sangatlah penting.

6 - 78


C. Permasalahan Dan Tantangan Pengembangan Persampahan

a) Identifikasi Permasalahan Persampahan

Setiap Kab/Kota wajib menguraikan besaran masalah yang dihadapi di

Kab./Kota masing-masing dengan membandingkan antara kondisi yang

ada dengan sasaran yang ingin dicapai, untuk memenuhi kebutuhan

dasar (basic need) dan kebutuhan pengembangan (development need)

yang ditinjau dari aspek teknis, keuangan dan kelembagaan. Selain itu,

dilakukan inventarisasi persoalan setiap masalah yang sudah dirumuskan

dengan mempertimbangkan tipologi serta parameterparameter teknis

yang ada di kawasan tersebut.

Hasil dari kegiatan inventarisasi tersebut akan didapatkan data-data

permasalahan pada sub sektor persampahan. Hasil identifikasi

permasalahan dituangkan dalam bentuk tabel seperti yang dicontohkan

pada tabel 6.30.

Tabel 6.30. : Permasalahan Pengelolaan Persampahan

No Aspek Pengelolaan

Persampahan Permasalahan

Tindakan


Yang Akan Dilakukan

A. Kelembagaan - Bentuk Organisasi Belum ada instansi

yang khusus menangani persampahan, masih dibawah Dinas PU

Membentuk instansi yang khusus menangani persampahan


Belum ada SOP yang jelas mengenai pengolahan persampahan di Kabupaten Anambas

Pembuatan SOP yang jelas mengenai sistem pengolahan persampahan mulai dari pewadahan, pengangkutan hingga pemrosesan akhir


Kurangnya kuantitas SDM yang fokus mengatur permasalahan persampahan

Penambahan SDM yang fokus untuk pengolahan persampahan

B. Perundangan Terkait Sektor Persampahan (Perda, Pergub, Perwali)

Belum ada perundangan terkait sektor persampahan

Menyusun peraturan terkait sektor persampahan

6 - 79




Tindakan


Yang Akan Dilakukan



Sumber-sumber pembiayaan masih belum maksimal penarikan retribusinya

Penarikan retribusi persampahan secara lebih maksimal

D. Peran serta masyarakat dan swasta

Masyarakat kurang menyadari pentingnya pengolahan sampah, masih banyak masyarakat yang memilih membuang ke sungai maupun pantai atau membakar sampah mereka

Sosialisasi mengenai dampak pembuangan sampah sembarangan sehingga menciptakan kesadaran dari diri masyarakat untuk aktif membantu permasalahan sampah

E Teknis Operasional 1. Dokumen Perencanaan

(MP,FS,DED) Belum ada dokumen perencanaan terkait sektor persampahan

Penyusunan DED, MP dan FS terkait sektor persampahan

2. Pewadahan Pewadahan berupa tong sampah masih terbatas jumlahnya, bak sampah besar yang diletakkan di beberapa titik kurang kapasitasnya

Penambahan tong sampah dan bak sampah besar/container

3. Pengumpulan Masih terbatasnya jumlah Dump Truck, Becak sampah, maupun motor pengangkut sampah

Penambahan jumlah Dump Truck, Becak sampah maupun motor pengangkut sampah

4. Penampungan Sementara Penampungan sementara sangat terbatas jumlahnya,

Penambahan jumlah

serta perawatan

penampungan

sementara 5. Pengangkutan Masih terbatasnya

jumlah Dump Truck, Becak sampah, maupun motor pengangkut sampah

Penambahan jumlah

Dump Truck, Becak

sampah maupun

motor pengangkut

sampah 6. Pengolahan 3R Masih terbatasnya

peralatan pengolahan sistem 3R

Pelatihan dan Pnegadaan barang serta sosialisasi mengenai konsep 3R

7. Pengelolaan Akhir di TPA Sistem Di TPA masih menggunakan sistem open dumping atau konvensional yaitu sampah hanya ditumpuk di lahan luas tanpa ada sistem pengelolaan

6 - 80


b) Tantangan Pengembangan Persampahan

Setiap Kabupaten/Kota perlu menguraikan tantangan dan peluang sesuai

karakteristik masing-masing daerah terkait pembangunan sektor

persampahan. Tantangan dalam sektor persampahanan meliputi

peningkatan cakupan pelayanan, peningkatan kelembagaan, penggalian

sumber dana dari pihak swasta, peningkatan kondisi dan kualitas TPA

melalui peningkatan komitmen stakeholder kota/kabupaten dalam hal

alokasi pembiayaan dan inovasi teknologi pengolahan sampah,

peningkatan pelaksanaan program 3R, serta peningkatan upaya

penegakan hukum atas pelanggaran pembuangan sampah.

Tantangan lainnya adalah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan

Minimum. Target pelayanan dasar yang ditetapkan dalam Permen PU

No.01/PRT/M/2014 yaitu pada Pasal 5 ayat 2, dapat dilihat sebagai

bagian dari beban dan tanggungjawab kelembagaan yang menangani

bidang ke PU an, khususnya untuk sub bidang Cipta Karya yang

dituangkan didalam dokumen RPI2JM bdang Cipta Karya yang

merupakan tantangan tersendiri bagi pelayanan pengelolaan

Persampahan. Target pelayanan dasar bidang Persampahan sesuai

dengan Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar

Pelayanan Minimum dapat dilihat melalui tabel 6.31.

Tabel 6.31. : Standar Pelayanan Minimal Persampahan Berdasarkan Permen PU No.01/PRT/M/2014


Standar Pelayanan Minimal

Waktu Pencapaian

Ket

Indikator Nilai

Pengelolaan Persampahan

Pengurangan

Sampah di perkotaan

adalah 20% untuk

Tahun 2019

20% 2019 Dinas yang

membidangi PU

Pengoperasian TPA

adalah 70 % untuk

tahun 2019

70% 2019 Dinas yang

membidangi PU


6 - 81


6.4.2.3. Analisis Kebutuhan Pengembangan Persampahan


Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis kebutuhan Sistem

Persampahan adalah uraian faktor-faktor yang mempengaruhi sistem

pengelolaan persampahan kota, baik itu untuk pemenuhan kebutuhan

masyarakat (basic need) maupun kebutuhan pengembangan kota

(development need).

Pada bagian ini Kabupaten/Kota harus menguraikan kebutuhan

komponen pengelolaan persampahan yang meliputi aspek teknis

operasional (sejak dari sumber sampai dengan pengolahan akhir

sampah), aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek peraturan

perundangan dan aspek peran serta masyarakat, serta memperlihatkan

arahan struktur pengembangan prasarana kota yang telah disepakati.

Analisis yang terkait dengan kebutuhan persampahan adalah analisis

sistem pengelolaan persampahan, analisis kualitas dan tingkat pelayanan

serta analisis ekonomi. Hasil analisis kebutuhan dituangkan dalam tabel

6.32 berikut ini:

Tabel 6.32. : Analisis Kebutuhan dan Target Pencapaian Daerah

No Uraian Kondisi

Eksisting

Kebutuhan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

A. Kelembagaan - Bentuk Organisasi Belum Ada

- Tata Laksana

(Tupoksi, SOP, dll) Belum Ada

- Kualitas dan

Kuantitas SDM Kurangnya

kuantitas SDM

B. Peraturan Terkait Persampahan

- Ketersediaan Peraturan bidang persampahan (perda, pergub)

Belum Ada

C. Pembiayaan :

- Sumber-sumber

pembiayaan

APBD Prov, APBD Kab,

APBN, Retribusi

- Tarif Retribusi

- Realisasi Penarikan

Retribusi (% Terhadap target)

6 - 82


No Uraian Kondisi

Eksisting

Kebutuhan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

D.

Peran serta Masyarakat dan swasta (sudah ada atau belum bentuk kontribusi)

Belum Ada


1. Perencanaan (MP,FS,DED)

Belum Ada

2. Jumlah Penduduk (Jiwa)

37.493 40.522 41.602 43.878 45.045

3. Volume Sampah (M3/hari)

75 81 83 87 90

4. Pewadahan Tong sampah (Unit) 1.874 2.026 2.080 2.193 2.252

Container (Unit) 93 101 104 109 112 5. Pengumpulan /

Pengangkutan

Dump Truk / Arm Roll Truck (Unit)

7 8 8 9 9

6. TPA

Volume Sampah (M3/hari)

- - - - -

Volume Sampah Setelah Pemadatan (M3/hari)

- - - - -

Volume tanah Penutup (M3/tahun)

- - - - -

Luas Lahan TPA yang Dibutuhkan (m2)

33.120 34.671 35.269 37.127 38.687

Buffer zone dan utilitas (20%) (m2)

6.624 6.934 7053 7.425 7.737

Total Kebutuhan Lahan TPA (Ha)

4 4 4 4,5 4,5


Rencana prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kabupaten

Anambas dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Sistem Penanganan Sampah Pada Lingkungan Permukiman

Perkotaan

Rencana sistem penanganan sampah di permukiman perkotaan di

Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan sampah permukiman perkotaan di Kabupaten

Anambas dilakukan melalui proses pewadahan, pemilahan,

pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan pengolahan.

b. Sistem pengolahan sampah direncanakan sistem pengolahan

sampah secara terpadu.

6 - 83


c. Penggunaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan

mengoptimalkan prasarana persampahan

d. Pengembangan prasarana sampah bahan berbahaya dan beracun

serta pengelolaannya dilakukan dengan teknologi yang tepat serta

berwawasan lingkungan

e. Pemanfaatan kembali sampah non organik pada sumber produksi

sampah; Skenario ini diharapkan dapat mereduksi sampah sebesar

20% pada TPST dan 10% di TPA sehingga total reduksi sampah

adalah 30%.

f. Komposter sampah organik pada sumber domestik; di TPST dan

TPA

g. Pengembangan sumber energi alternafif (gas metan) pada Tempat

Pengelolaan Sampah Akhir.

h. Pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir dilakuan dengan

sistem sanitari lanfill.

i. Peningkatan daerah pelayanan pengelolaan sampah.

2. Sistem penanganan sampah pada lingkungan permukiman pedesaan,

pesisir dan pulau-pulau kecil

Sistem penanganan sampah di pedesaan, pesisir dan pulau - pulau

kecil di rencanakan untuk dilakukan secara swadaya oleh masyarakat

dengan sistem komposting. Rencana sistem penanganan sampah di

permukiman pedesaan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah

sebagai berikut :

a. Pemanfaatan kembali sampah non organik pada sumber produksi

sampah.

b. Komposter sampah organik secara on site oleh masyarakat.

Sistem persampahan di perkotaan di rencanakan dengan

pengembangan sistem yang disesuaikan dengan rencana peruntukan

tata guna lahan. Hal - hal teknis yang perlu dipertimbangkan dan

dikoordinasikan untuk merencanakan pengelolaan sampah yang

meliputi: laju pertumbuhan sampah, tempat penyimpanan,

pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pemrosesan dan

pembuangan. Sementara hal - hal non teknis yang juga sangat penting

untuk dipertimbangkan yaitu perihal keuangan, operasionalisasi

6 - 84


sistem, peralatan, tenaga ahli, biaya pengeluaran dan pemasukan,

administrasi, peraturan dan petunjuk pelaksanaan, serta komunikasi

dengan masyarakat sekitar.

Komponen-komponen sistem pengelolaan persampahan ini diantaranya

adalah:

a. Sub Sistem Pengumpulan (Collecting System)

Yang dimaksud dengan sistem pengumpulan sampah adalah cara atau

proses pengambilan sampah mulai dari tempat pewadahan/penampungan

dari sumber timbulan sampah sampai ke tempat pengumpulan

sementara/stasiun pemindahan atau sekaligus ke tempat pembuangan

akhir. Pengumpulan umumnya dilaksanakan oleh petugas kebersihan kota

atau swadaya masyarakat. Aktivitas yang termasuk dalam pengumpulan

limbah padat terbagi menjadi empat kategori, yaitu pengambilan,

pengangkutan, pembuangan, dan istirahat (off route).

1. Daerah Perumahan

Jenis sampah yang dihasilkan dari daerah perumahan berupa limbah

makanan, sampah kering, abu dan limbah khusus. Sistem

pengumpulan sampah pada daerah ini menggunakan sistem ’door to

door’. Pada aerah yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan

pengumpul, disediakan tempat - tempat sampah sehingga penduduk

dapat membawa sendiri sampahnya ke tempat sampah. Lokasi tempat

sampah diusahakan terletak pada rute kendaraan pengumpul.

Kendaraan pengumpul yang digunakan berupa traktor tarik dengan

kontainer gandeng dengan kapasistas 2m3 dan untuk menampung

sampah di tiap sumber digunakan kantong plastik.

Sistem pengumpulan sampah pada daerah yang di jangkau oleh

kendaraan pengumpul dengan kendaraan angkut compactor truck

berkapasitas 2 ton (8m3) dan penampungan sampah dengan kantong

plastik.

2. Daerah Pasar

Pada daerah ini sistem yang diterapkan menggunakan sistem

kontainer yang ditempatkan di setiap pasar. Kontainer ini akan

6 - 85


menampung seluruh sampah pasar. Kontainer secara periodik

diangkut dengan truk kontainer. Kapasitas kontainer 8 m3.

3. Daerah Komersial (pertokoan, perdagangan, perkantoran, hotel dan

fasum)

Jenis limbah yang dihasilkan dari daerah komersial berupa limbah

makanan, sampah kering, abu, pembongkaran dan konstruksi, limbah

khusus, limbah berbahaya.Pada daerah ini sistem yang dterapkan

menggunakan sistem door to door dengan penampungan awal

menggunakan kantong plastik dan pada daerah dengan jumlah

sampah besar disediakan pewadahan dengan bin container 1 m3.

Kendaraan pengumpul yang digunakan berupa compactor truck

dengan kapasitas 8 m3.

4. Daerah Industri

Pada daerah industri dimana limbah yang dihasilkan jenisnya termasuk

sampah kering, limbah pembongkaran, limbah konstruksi, limbah

khusus dan limbah berbahaya pengumpulan sampah dilaksanakan

dengan loader yang selanjutnya dipindahkan ke dump truck untuk

diangkut ke Tempat Pemprosesan Akhir (TPA).

b. Sub Sistem Pengangkutan (Transportation System)

Sistem transportasi dalam sistem Pengelolaan persampahan merupakan

bagian yang mengatur segi pemindahan atau pengangkutan sampah

mulai dari titik pengumpulan awal sumber generasi sampah menuju ke

station transfer atau ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

Kemudian dari TPST diangkut ke Tempat Pemprosesan Akhir (TPA).

Beberapa aspek penting yang harus dijadikan pertimbangan dalam upaya

pengelolaan persampahan perkotaan dikaitkan dengan sistem

transportasi sampah ini diantaranya adalah aspek manajemen waktu

pengangkutan (termasuk tahap pengumpulan dan pembuangan),

kelengkapan sarana transportasi, sistem rute kendaraan (routing system)

dan kelengkapan serta kemampuan personil.

Sistem pengangkutan merupakan kelanjutan dari sistem pemindahan,

yaitusistem pengangkutan kontainer yang telah terisi menuju tempat

pembuangan akhir dengan trailler.

6 - 86


c. Sistem Pemindahan (Transfer Station System)

Sistem pemindahan menggunakan kontainer dengan kapasitas 20 ton

(kapasitas 100m3 padat) dengan sistem pemadatan. Sistem pemindahan

dilaksanakan dengan memindahkan sampah dari kendaraan pengumpul

ke kontainer yang tersedia.

d. Sistem Pengolahan dan Pembuangan Akhir

Sistem pengolahan dan pembuangan akhir merupakan sistem yang

digunakan untuk mengelola sampah pada akhir sistem. Pengolahan

sampah bertujuan untuk

Mengurangi (reduksi) sampah dengan pembakaran (incenerator)

Mengurangi volume sampah denagn pemadatan (balling)

Memanfaatkan kembali (recycling) sisa limbah padat

Memanfaatkan sampah untuk kompos

Menghasilkan energi untuk proses pemusanahan sampah tersebut.

Pembuangan akhir dilakukan untuk menangani limbah dalam waktu yang

cukup lama, yaitu :

Limbah yang tidak memiliki kegunaan lagi.

Material sisa limbah padat setelah diproses.

Material sisa setelah proses daur ulang dan energi yang ada sudah

tidak tersisa.

Landfilling adalah metode yang banyak digunakan untuk menangani

sampah perkotaan. Landfilling meliputi pengawasan terhadap limbah pada

di atas atau di dalam lapisan tanah. Berbagai aspek yang harus

dipertimbangkan dalam penerapan metode ini adalah faktor pemilihan

lahan.

Tabel 6.33. : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lokasi Landfilling

Faktor Keterangan

Kondisi Lahan Lahan harus bermanfaat untuk kepentingan umum dan lebih besar dari 1 yard

Jarak Pengangkutan Memiliki keuntungan yang berarti pada biaya operasi

Kondisi tanah dan topografi Material pelindung harus terjangkau dari lokasi

Hidrologi air permukaan Memenuhi persyaratan drainase

Kondisi geologis dan hidrogeologis Memenuhi persyaratan penting dalam pengadaan lahan penimbunan, terutama pada persiapan lahan

6 - 87


Faktor Keterangan

Kondisi klimatologi Pengujian operasional harus dilakukan pada musim hujan

Kondisi lingkungan setempat Tingkat kebisingan, bau, debu, vektor dan estetika harus memenuhi persyaratan

Kegunaan maksimum lahan Memperhitungkan efek dari manajemen jangka panjang bagi lahan


6.4.2.4. Program dan Kriteria Kesiapan Pengembangan Sistem

Persampahan

A. Pembangunan Prasarana TPA

Lingkup Kegiatan

- Peningkatan Kinerja TPA

Pembuatan tanggul keliling TPA, jalan operasional,

perbaikan saluran gas dan saluran drainase serta

pembuatan sel dan lapisan bawah yang kedap sesuai

persyaratan sanitary landfill;

Pengadaan alat berat setelah TPA selesai dibangun dan

pemerintah kab./kota bersedia mengoperasikan TPA secara

sanitary landfill;

Pembuatan jalan akses, pagar hijau (buffer zone) di

sekeliling TPA, pembangunan pos pengendali, sumur

pemantau, jembatan timbang, kantor operasional oleh

pemerintah kab./kota ;

Pemerintah kab./kota bersedia menyediakan dana untuk

pengolahan sampah di TPA serta pengadaan alat angkut

sampah (melalui MoU Pemda dan Dit. PPLP);

TOT kepada Tim Pelatih Kabupaten/Kota untuk dapat

melaksanakan pelatihan operator Instalasi Pengolahan

Leachate (IPL);

Sosialisasi/diseminasi NSPM pengelolaan IPL;

Produk materi penyuluhan/promosi kepada masyarakat;

Penyediaan media komunikasi (brosur, pamflet, baliho, iklan

layanan masyarakat, pedoman dan lain sebagainya).

- Pengembangan TPA Regional

Penyiapan MOU antara 2 (dua) atau lebih kab./kota untuk

pengelolaan TPA bersama secara regional;

6 - 88


Penetapan daerah yang akan memanfaatkan TPA, serta

yang bersedia menyediakan lahan sebagai lokasi TPA

regional;

Penyerahan urusan pengelolaan teknis TPA regional kepada

Provinsi, selanjutnya Pemerintah Provinsi membentuk unit

pelaksana teknis pengelolaan TPA regional;

Fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis pengelolaan

TPA regional.

- Pemanfaatan Prasarana dan Sarana yang ada

Rehabilitasi Prasarana Sarana;

Melengkapi Prasarana Sarana yang telah ada;

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan.

- Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan atau

Pembinaan Sistem Modul Persampahan:

Pengadaan dan penambahan peralatan;

Pembangunan Prasarana dan sarana;

Pilot Project TPA.

- Piranti Lunak

Peningkatan kelembagaan;

Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta;

Penyiapan hukum dan kelembagaan.

Kriteria Kesiapan

Kondisi dan persyaratan perolehan program tersebut di atas

adalah:

(1) Sudah memiliki RPI2-JM dan SSK/Memorandum Program atau

sudah mengirim surat minat untuk mengikuti PPSP;

(2) Adanya minat/permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota

untuk prasarana yang direncanakan;

(3) Adanya dokumen Master Plan Persampahan/Studi/DED;

(4) Adanya kesiapan lahan;

(5) Adanya kesiapan institusi pengelola.

B. Pembangunan Prasarana Persampahan 3R

Lokasi:

Kawasan permukiman di perkotaan yang memungkinkan

penerapan kegiatan berbasis masyarakat;

6 - 89


Kawasan rumah sederhana sehat (RSH) yang berminat.

Lingkup Kegiatan:

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat (sebagai

pengelola), penyusunan rencana kegiatan;

Pembangunan hanggar, pengadaan alat pengumpul sampah,

alat komposting;

Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R dapat difungsikan

sebagai pusat pengolahan sampah tingkat kawasan, daur ulang

atau penanganan sampah lainnya dari kawasan yang

bersangkutan;

TOT kepada Tim Pelatih Kabupaten/Kota untuk dapat

melaksanakan pelatihan KSM dan pemberdayaan masyarakat;

Sosialisasi/diseminasi/ kampanye NSPM TPS 3R;




Kriteria Kesiapan:

Sudah memiliki RPI2-JM CK dan SSK/Memorandum Program

atau sudah mengirim surat minat untuk mengikuti PPSP;

Tidak terdapat permasalahan dalam penyediaan lahan (lahan

sudah dibebaskan);

Penanganan secara komunal yang melayani sebagian/seluruh

sumber sampah yang ada di dalam kawasan;

Mendorong peningkatan upaya minimalisasi sampah untuk

mengurangi beban sampah yang akan diangkut ke TPA;

Pengoperasian dan pemilahan sistem ini dibiayai dan

dilaksanakan oleh kelompok masyarakat di kawasan itu sendiri;

Pemerintah Kabupaten/Kota akan melakukan penyuluhan

kepada masyarakat.

Dalam pembangunan infrastruktur TPA, pemerintah pusat mempunyai

peran membangun TPA Regional dan pengadaan alat berat yang

diperlukan, revitalisasi TPA menjadi semi sanitary/control landfill; pilot

pembangunan TPA kota dengan sistem semi sanitary/control landfill dan

pilot pembangunan STA antara. Dalam pembangunan TPST 3R

6 - 90


pemerintah pusat melakukan Pilot pembangunan TPS 3R serta

penyediaan tenaga fasilitator pada waktu persiapan pelaksanaan dan

program pelatihan. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota mempunyai

peran dalam penyiapan lahan, biaya operasi dan pemeliharaan,

penyiapan transportasi dari sumber ke TPA, serta pemberdayaan

masyarakat pasca konstruksi.

6.4.3. Drainase

6.4.3.1. Arahan Kebijakan Pengelolaan Drainase

Beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang sistem

pengelolaan drainase, antara lain:



Aksesibilitas, kualitas, maupun cakupan pelayanan sarana dan

prasarana masih rendah berdasarkan UU No.17 tahun 2007. Untuk

sektor drainase, cakupan pelayanan drainase baru melayani 124 juta

jiwa.

2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Mengatur Pembagian wewenang dan tanggungjawab Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab./Kota dan Pemerintah Desa

dalam pengelolaan sumber daya air.

3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sumber Daya Air

Pengaturan Sarana dan Prasarana Sanitasi dilakukan salah satunya

melalui pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul

air limbah pada kawasan perkotaan.

4. Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014

Sasaran pembangunan Nasional bidang AMPL telah ditetapkan dalam

RPJMN tahun 2010-2014 khususnya drainase adalahmenurunnya luas

genangan sebesar 22.500 ha di 100 kawasan strategis perkotaan.



Ruang

6 - 91


Dalam upaya pengelolaan sistem drainase perkotaan guna memenuhi

SPM perlu tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan

skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2

jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun.

6.4.3.2. Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan dan

Tantangan Drainase

A. Isu Strategis Pengembangan Drainase

Isu-isu strategis dalam pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan di

Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain:

1. Belum adanya ketegasan fungsi sistem drainase

Belum ada ketegasan fungsi saluran drainase, untuk mengalirkan

kelebihan air permukaan/mengalirkan air hujan, apakah juga berfungsi

sebagai saluran air limbah permukiman (“grey water”). Sedangkan

fungsi dan karakteristik sistem drainase berbeda dengan air limbah,

yang tentunya akan membawa masalah pada daerah hilir aliran.

Apalagi kondisi ini akan diperparah bila ada sampah yang dibuang ke

saluran akibat penanganan sampah secara potensial oleh pengelola

sampah dan masyarakat.

2. Pengendalian debit puncak

Untuk daerah-daerah yang relatif sangat padat bangunan sehingga

mengurangi luasan air untuk meresap, perlu dibuatkan aturan untuk

menyiapkan penampungan air sementara untuk menghindari aliran

puncak. Penampungan-penampungan tersebut dapat dilakukan

dengan membuat sumur-sumur resapan, kolam-kolam retensi di atap-

atap gedung, didasar-dasar bangunan, waduk, lapangan, yang

selanjutnya di atas untuk dialirkan secara bertahap.

3. Kelengkapan perangkat peraturan

Aspek hukum yang harus dipertimbangkan dalam rencana

penanganan drainase permukiman di daerah adalah:

Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum perlu disiapkan

seperti pencegahan pengambilan air tanah secara besarbesaran,

pembuangan sampah di saluran, pelarangan pengurugan lahan

6 - 92


basah dan penggunaan daerah resapan air (wet land), termasuk

sanksi yang diterapkan.

Peraturan koordinasi dengan utilitas kota lainnya seperti jalur,

kedalaman, posisinya, agar dapat saling menunjangkepentingan

masing-masing.

Kejelasan keterlibatan masyarakat dan swasta, sehingga

masyarakat dan swasta dapat mengetahui tugas, tanggung jawab

dan wewenangnya.

Bentuk dan struktur organisasi, uraian tugas dan kualitas personil

yang dibutuhkan dalam penanganan drainase harus di rumuskan

dalam peraturan daerah.

4. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam

pengelolaan saluran drainase terlihat dari masih banyaknya

masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran drainase,

kurang peduli dalam perawatan saluran, maupun penutupan saluran

drainase dan pengalihan fungsi saluran drainase sebagai bangunan,

kolam ikan dll.

5. Kemampuan Pembiayaan

Kemampuan pendanaan terutama berkaitan dengan rendahnya alokasi

pendanaan dari pemerintah daerah yang merupakan akibat dari

rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan drainase baik dari

segi pembangunan maupun biaya operasi dan pemeliharaan.

Permasalahan pendanaan secara keseluruhan berdampak pada

buruknya kualitas pengelolaan drainase perkotaan.

6. Penanganan Drainase Belum Terpadu

Pembangunan sistem drainase utama dan lokal yang belum terpadu,

terutama masalah peil banjir, disain kala ulang, akibat banjir

terbatasnya masterplan drainase sehingga pengembang tidak punya

acuan untuk sistem lokal yang berakibat pengelolaan sifatnya hanya

pertial di wilayah yang dikembangkannya saja.

Setiap Kab./Kota wajib merumuskan isu strategis yang ada di daerah

masing-masing. Isu strategis dalam pengembangan drainase

perkotaan menjadi dasar dalam pengembangan infrastruktur, serta

6 - 93


akan menjadi landasan penyusunan program dan kegiatan dalam

Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka

Menengah (RPI2- JM) yang lebih berpihak kepada pencapaian MDGs,

yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian cita-cita

pembangunan nasional.

Isu strategis Sektor Drainase di Kabupaten Anambas dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 6.34. : Isu-isu Strategis Sektor Drainase Kabupaten Anambas


Belum ada perencanaan sistem drainase yang terintegrasi,

terbukti dari belum adanya Masterplan Drainase

Kabupaten Anambas

Pembangunan jaringan drainase masih

mengikuti jaringan jalan

Ketersediaan jaringan drainase primer masih terbatas Jaringan drainase primer hanya terdapat di

Kecamatan Bunguran Timur

Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

drainase belum berjalan optimal

Banyak sarana dan prasarana drainase

yang dirusak oleh warga

Masih banyaknya saluran yang mempunyai fungsi ganda

baik sebagai saluran irigasi, saluran drainase maupun

tempat pembuangan limbah sehingga cukup sulit dalam

pemeliharaanya

Tidak adanya pemisahan saluran irigasi,

drainase maupun limbah di Kabupaten

Anambas

Belum adanya kebiijakan/peraturan pemerintah Kabupaten

Anambas terkait dengan drainase

Belum disusunnya SSK Kabupaten

Anambas

Keterbatasan anggaran untuk subsektor drainase Pembangunan drainase murni

mengandalkan APBN dan APBD


B. Kondisi Eksisting Pengembangan Drainase

Kondisi umum pembangunan Drainase di Indonesia dapat diuraikan

secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. Proporsi rumah tangga yang telah terlayani saluran drainase dengan

kondisi berfungsi baik/mengalir lancar mencapai 52,83%

b. Proporsi rumah tangga dengan kondisi saluran drainase mengalir

lambat atau tergenang mencapai 14,49%

c. Proporsi rumah tangga yang tidak memiliki saluran drainase 32,68%.

Untuk menggambarkan kondisi eksisting pengembangan drainase yang

telah dilakukan pemerintah Kota/Kabupaten, perlu diuraikan hal-hal

berikut ini:

6 - 94


a. Aspek teknis

Kondisi drainase di Kabupaten Anambas masih sangat terbatas, hanya

sebagian kecil jaringan jalan yang dilengkapi dengan jaringan drainase

yang memadai, jariingan drainase di Kabupaten Anambas memiliki lebar

antara 0,6-1 meter dan memiliki ketinggian rata-rata 1 m, berikut ini ialah

gambaran mengenai kondisi jaringan drainase di beberapa jalan di

Kabupaten Anambas

Gambar 6.9. Kondisi Jaringan Drainase di Beberapa Ruas Jalan

Dapat dilihat pada gambar diatas jaringan drainase di ruas-ruas jalan di

Kabupaten Anambas, diantaranya ruas jalan Pramuka, Hang Tuah, Adam

Malik, Datuk Kaya Wan Moh, Sihotang dan Batu Hitam. Kondisi jaringan

drainase secara keseluruhan banyak yang terputus dan terlalu sempit

sehingga tidak mampu menampung air jika intensitas hujan tinggi.

Tabel 6.35. : Kondisi Eksisting Pengembangan Drainase

No Nama

Jalan/Lokasi Saluran

Panjang (m)

Dimensi Luas Catchment Area (Ha)

Kondisi Tinggi (m)

Lebar (m)

1 Jalan Pramuka 1.500 m 1 1 1 Banyak jaringan drainase

yang terputus

2 Jalan Hang Tuah 1.000 m 1 0,6 2 Terlalu sempit,

menyebabkan air meluber ke jalan

3 Jalan Adam Malik 700 m 1 0,6 1 Terlalu sempit,

menyebabkan air meluber ke jalan

4 Jalan Datuk Kaya

Wan Mohd Benteng

1.000 m 1 1 1 Banyak jaringan drainase

yang terputus

5 Jalan Sihotang 1.200 m 1 1 1 Banyak jaringan drainase

yang terputus


6 - 95


b. Pendanaan

Menguraikan kemampuan masyarakat/Pemda/Swasta dalam membiayai

penyediaan serta operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

drainase perkotaan seperti pembiayaan pembangunan serta anggaran

Pemda (APBD) untuk O&P sarana prasarana yang ada

c. Kelembagaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah di

Kabupaten Kepulauan Anambas, maka pengelolaan drainase secara

teknis operasional dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta

Karya. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa jenis

pelayanan dasar penyehatan lingkungan permukiman termasuk drainase

dilakukan oleh dinas yang membidangi pekerjaan umum.

Drainase tersier merupakan saluran drainase yang menerima air dari

sistem drainase lokal dan menyalurkannya ke saluran sekunder. Sistem

drainase tersier sangat mempengaruhi pelayanan perbaikan sanitasi,

karena pada kenyataannya sistem drainase ini memiliki fungsi ganda,

bukan hanya penyaluran air hujan / limpasan saat hujan tiba tetapi juga

menjadi tempat pembuangan dan pengaliran limbah dan dapat

berkontribusi nyata pada kondisi kualitas air yang dialirkan. Oleh sebab itu

maka secara kelembagaan, sistem pengelolaan drainase juga melibatkan

institusi Badan Lingkungan Hidup (BLH) terutama Bidang Pengawasan

Lingkungan, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan dimana

pencegahan pencemaran air merupakan salah satu prioritas pada jenis

pelayanan dasar bidang lingkungan hidup sebagaimana yang disebutkan

dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun

2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup. Sebagai

salah satu utilitas suatu daerah / wilayah, drainase tentu saja harus

direncanakan dan dibangun sesuai dengan karakteristik dan potensi yang

dimiliki serta berkesesuaian dengan utilitas lain maupun fungsi lahan yang

6 - 96


ada. Sehingga pembangunan dapat dilakukan secara terintegrasi dan

lebih tepat sasaran, baik penerima manfaat maupun pilihan teknologi yang

digunakan. Berdasarkan hal tersebut maka eksistensi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terutama Bidang

Perencanaan Wilayah, memiliki intervensi yang tidak kecil terutama

karena sistem pengelolaan drainase harus dipandang sebagai bagian dari

sistem suatu wilayah, baik sarana prasarana fisik maupun aspek non fisik

lainnya.

Dewasa ini, pengelolaan drainase tidak hanya berorientasi pada aspek

fisik karena kenyataannya sangat sering dijumpai drainase suatu wilayah /

daerah tercemar dengan kondisi tergenang tanpa aliran, atau justru

dipenuhi dengan sampah yang kemudian berpotensi membahayakan

lingkungan dan kesehatan. Hal ini banyak terkait dengan perilaku

masyarakat yang ada di sekitarnya sehingga upaya-upaya

penyebarluasan informasi dan kampanye pentingnya perilaku hidup bersih

dan sehat sebagai implikasi dari kegiatan promosi kesehatan serta

pemberdayaan masyarakat untuk andil dalam penyelamatan lingkungan

dan perbaikan kualitas hidup, sangat perlu dilakukan. Promosi kesehatan

dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah jenis pelayanan yang

tercakup dalam SPM Bidang Kesehatan sebagaimana Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008.


Berisi peraturan perundangan terkait pengelolaan sistem drainase

perkotaan yang dimiliki saat ini oleh masing-masing Kabupaten/Kota

misalnya terkait tentang Struktur Organisasi dan Tupoksi pengelola,

perundangan misalnya kejadian untuk tidak bermukim di bantaran sungai

atau saluran drainase, masalah pertanahan di perkotaan yang relatif rumit,

dll (perda, SK walikota/kabupaten, SK Direktur).

e. Peran Serta Masyarakat dan swasta

Sistem pengelolaan drainase saja tidak cukup dilakukan dengan hanya

berorientasi pada upaya penyediaan sarana dan prasarana fisik semata,

tetapi lebih dari itu peran masyarakat sangat menentukan bukan saja

6 - 97


dalam penyediaannya tetapi yang terpenting adalah upaya pemeliharaan

drainase sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.Namun di

Kabupaten Kepulauan Anambas belum ada program/kegiatan drainase

perkotaan berbasis masyarakat yang berjalan.

C. Permasalahan Dan Tantangan Pengembangan Drainase

a) Identifikasi Permasalahan Drainase Perkotaan

Setiap Kab/Kota perlu menguraikan permasalahan yang dihadapi masing-

masing dengan membandingkan antara kondisi yang ada dengan sasaran

yang ingin dicapai, untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) dan

kebutuhan pengembangan (development need) yang ditinjau dari aspek

teknis, keuangan dan kelembagaan. Selain itu, dilakukan inventarisasi

persoalan setiap masalah yang sudah dirumuskan dengan

mempertimbangkan tipologi serta parameterparameter teknis yang ada di

kawasan tersebut.

Dari kegiatan inventarisasi tersebut akan didapatkan data-data

permasalahan teknis dan non teknis pada sub sektor drainase.

Permasalahan Pembangunan Sektor Drainase di Indonesia secara umum

adalah:

- Kapasitas sistem drainase tidak sesuai dengan kondisi saat ini;

- Belum memadainya penyelenggaraan sistem drainase.

Hasil identifikasi permasalahan dituangkan dalam bentuk Tabel Identifikasi

permasalahan seperti tabel 6.36 dibawah ini.

Tabel 6.36. : Identifikasi Permasalahan Pengelolaan Drainase



Tindakan


Yang Akan Dilakukan

A. Kelembagaan - Bentuk Organisasi Menjadi tanggung

jawab Dinas PU, sementara PU tidak fokus untuk permasalahan drainase

Perbaikan di dalam internal Dinas PU untuk fokus menangani drainase

6 - 98




Tindakan


Yang Akan Dilakukan


Belum ada SOP yang jelas mengenai drainase

Penyusunan SOP untuk drainase


Masih kekurangan SDM yang berkompeten mengenai drainase

Pelatihan mengenai sistem drainase untuk menambah kompetensi SDM


Belum ada peraturan yang mengatur drainase

Penyusunan peraturan terkait drainase terutama terkait pelanggaran bangunan yang merusak jaringan



Belum ada sumber pembiayaan melalui retribusi, pembangunan drainase mengandalkan APBD Prov, Kab maupun APBN

Penambahan dana alokasi untuk pembangunan drainase

D. Peran serta Masyarakat

dan swasta

Belum ada peran

serta masyarakat

Sosialisasi

mengenai jaringan

drainase


1. Dokumen Perencanaan

(MP,FS,DED)

Belum ada

dokumen

perencanaan terkait

drainase

Perlu menyusun

dokumen

perencanaan

drainase

2. A. Saluran

Primer Banyak drainase

primer yang

terputus dan terlalu

kecil kapasitasnya

Penertiban untuk

bangunan-bangunan

yang merusak

drainase, serta

pelebaran drainase

di titik yang deras

alirannya

Sekunder Jumlah drainase

sekunder masih

sangat terbatas

Penambahan jumlah

drainase primer

Tersier Drainase tersier

mayoritas masih

berbentuk alamiah

Pembangunan

drainase tersier

B. Turap Belum ada turap di

DAS Anambas

Pembuatan turap di

DAS Anambas,

terutama yang

struktur tanahnya

lemah

C. Bangunan Pelengkap

(gorong-gorong, pintu air,

Belum ditemukan

permasalahan

6 - 99




Tindakan


Yang Akan Dilakukan

pompa, talang)

D. Waduk, kolam retensi,

sumur resapan

Tidak ditemukan

permasalahan


b) Tantangan Pengembangan Drainase

Tantangan yang dihadapi secara umum adalah mencegah penurunan

kualitas lingkungan permukiman di perkotaan, optimalisasi fungsi

pelayanan dan efisiensi prasarana dan sarana drainase yang sudah

terbangun, peningkatan dan pengembangan sistem yang ada,

pembangunan baru secara efektif dan efisien yang menjangkau

masyarakat berpenghasilan rendah dan menunjang terwujudnya

lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat serta

meningkatkan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tantangan lainnya adalah adanya Peraturan Menteri PU Nomor

01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimum menekankan

tentang target pelayanan dasar bidang PU yang menjadi tanggungjawab

pemerintah kabupaten/kota. Target pelayanan dasar yang ditetapkan

dalam Permen ini yaitu pada Pasal 5 ayat 2, dapat dilihat sebagai bagian

dari beban dan tanggungjawab kelembagaan yang menangani bidang ke

PU an, khususnya untuk sub bidang Cipta Karya yang dituangkan didalam

dokumen RPI2-JM CK yang merupakan tantangan tersendiri bagi

pelayanan pengelolaan Drainase.

Tabel 6.37. : Standar Pelayanan Minimal Drainase Berdasarkan Permen PU No.01/PRT/M/2014

Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu

Pencapaian Ket

Indikator Nilai

Penyehatan Lingkungan Permukiman

Drainase

SPM sistem jaringan drainase skala kota sehingga persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam, lebih dari 2 kali setahun) yang tertangani adalah 50% pada tahun 2019.

50% 2019 Dinas yang membidangi

PU

6 - 100


6.4.3.3. Analisis Kebutuhan Drainase


Pada bagian ini Kab./Kota harus menguraikan faktor-faktor yang

mempengaruhi sistem drainase kota. Melakukan analisis atas dasar

besarnya kebutuhan penanganan drainase, baik itu untuk pemenuhan

kebutuhan masyarakat (basic need) maupun kebutuhan pengembangan

kota (development need). Analisis yang terkait dengan kebutuhan

drainase adalah analisis Bidang Teknis maupun non teknis yang

mencakup kelembagaan, pembiayaan, peraturan dan peran serta

Tabel 6.38. : Analisis Kebutuhan dan Target Pencapaian Daerah

No Uraian Kondisi

Eksisting

Kebutuhan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

A. Kelembagaan - Bentuk Organisasi Menjadi

tanggung jawab Dinas PU


Belum ada SOP, Tupoksi


Masih kekurangan SDM


Belum Ada


pembiayaan (APBD Prov/Kab/Swasta/Masyarakat)

Pembangunan drainase mengandalkan APBD Prov, Kab maupun APBN

D. Peran serta masyarakat dan swasta (Sudah ada/belum ada bentuk kontribusi)

Belum Ada

E Teknis Operasional 1. Dokumen Perencanaan

(MP,FS,DED) Belum ada

2. A. Saluran Primer 25% 30% 35% 40% 45% 50% Sekunder 20% 25% 30% 35% 40% 45% Tersier 15% 20% 25% 30% 35% 40%

B. Turap Belum ada turap di DAS Anambas

C. Bangunan Pelengkap (gorong-gorong, pintu air, pompa, talang)

Tidak ada permasalahan

D. Waduk, kolam retensi, sumur resapan

Tidak ada permasalahan

6 - 101


6.4.3.4. Program dan Kriteria Kesiapan Pengembangan Sistem

Drainase

A. Pembangunan Prasarana Drainase

Kriteria Lokasi :

Kota-kota yang sudah memiliki Master Plan Drainase Perkotaan

dan DED untuk tahun pertama;

Kawasan-kawasan permukiman dan strategis di perkotaan

(Metropolitan/Kota Besar) yang rawan genangan.

Lingkup Kegiatan :

Pembangunan saluran drainase primer (macro drain),

pembangunan kolam retensi, dan bangunan pelengkap utama

lainnya (pompa, saringan sampah, dsb);

Pembangunan saluran drainase sekunder dan tersier (micro

drain) oleh pemerintah kab.kota;

Sosialisasi/diseminasi/ kampanye NSPM pengelolaan saluran

drainase termasuk kegiatan pembersihan sampah di sekitar

saluran drainase;




Kriteria Kesiapan :

Sudah memiliki RPI2JM dan SSK/Memorandum Program atau

sudah mengirim surat minat untuk mengikuti PPSP;

Dilaksanakan dalam rangka pengurangan lokasi genangan di

perkotaan;

Terintegrasi antara makro drain dan mikro drain, serta dengan

sistem pengendali banjir;

Terdapat institusi yang menerima dan mengelola prasarana

yang dibangun;

Tidak ada permasalahan lahan (lahan sudah dibebaskan, milik

Pemkot/kab);

Pemerintah kab./kota bersedia menyediakan alokasi dana untuk

biaya operasi dan pemeliharaan;

Pemerintah Kabupaten/Kota akan melaksanakan penyuluhan

kepada masyarakat.

6 - 102


6.4.4. Usulan Program Dan Pembiayaan

Program yang dicakup dalam Pengelolaan Air Limbah meliputi kegiatan-

kegiatan berikut ini:

1. Pembangunan pengelolaan air limbah setempat dan pembangunan

Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT);

2. Pembangunan sistem perpipaan air limbah sederhana komunitas

berbasis masyarakat (khusus bagi kawasan kumuh dan padat);

3. Pembangunan pengelolaan air limbah sistem terpusat (IPAL);

4. Operasi dan pemeliharaan;

5. Pengembangan dan pemantapan kelembagaan pengelolaan air

limbah;

6. Penyuluhan meningkatkan pemahaman pentingnya sanitasi dan

pemeliharaan sarana yang telah dibangun.

7. Piranti lunak: MP/outline plan, FS atau DED.

Program yang dicakup dalam Pengelolaan Persampahan meliputi

kegiatan berikut ini:

1. Pembangunan prasarana dan sarana TPA sampah;

2. Pembangunan prasarana dan sarana TPST 3R;


4. Pengembangan dan pemantapan kelembagaan pengelolaan

persampahan;

5. Penyuluhan meningkatkan pemahaman pentingnya sanitasi dan 3R;


Program yang dicakup dalam pengelolaan sistem drainase perkotaan

meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Pelaksanaan rehabilitasi saluran yang ada;

2. Pembangunan saluran yang baru;


4. Pengembangan dan pemantapan kelembagaan pengelolaan drainase;

5. Penyuluhan dan pengelolaan dan pemeliharaan bangunan drainase

bagi Pemerintahan Kabupaten/Kota dan masyarakat;


6 - 103


Bab 6 : Aspek Teknis Per Sektor Bidang Cipta Karya Laporan ...sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCR… · Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Documents