Bab 5 PKP Dan Tarif Pajak Dan Pelunasan Pajak

Bab 5

Bab 5

Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak Penghasilan

Bab 5

Penghasilan Kena Pajak dan

Tarif Pajak Penghasilan

5.1 Penghasilan Kena Pajak.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana yang dijelaskan dalam bab 3, kompesasi kerugian 5 (lima) tahun

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. 5.1.1 Penghasilan Kena Pajak WP Dalam Negeri

Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu

1. Penghitungan dengan cara biasa dan 2. Penghitungan dengan menggunakan norma penghitungan3. Penghitungan dengan cara menggunakan norma khusus1. Penghitungan Dengan Cara Biasa Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Badan dan Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dapat dihitung dengan menggunakan cara penghitungan biasa sebagaimana yang dapat dilihat dalam contoh 1 berikut iniContoh 1

UraianDalam Rupiah

Peredaran bruto..........................................................

Rp 300.000.000300.000.000

Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, penyusutan, kompesasi kerugian, piutang yang tidak tertagih255.000.000

Laba usaha (penghasila netto usaha ).............45.000.000

Ditambah dengan:

Penghasilan lainnya............................................. 5.000.000,

Biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan lainnya tersebut...........3.000.000 /-

Penghasilan netto lainnya...................................2.000.000+

Penghasilan Netto (=Penghasilan Kena Pajak bagi WP Badan)47.000.000

Dikurangi dengan:

Pengurang berupa PTKP untuk WP OP (status kawin + 3 tanggungan21.120.000

Penghasilan Kena Pajak (bagi WP OP)...........26.880.000

Sedangkan penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi WP OP atau badan yang Kewajiban pajak subyektif dimulai pada saat Orang Pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dihitung berdasarkan penghasilan netto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.

Contoh 2

Misalnya orang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak subyektifnya sebagai Subyek Pajak dalam negeri adalah 3 (tiga) bulan, dan dalam jangka waktu tersebut memperoleh penghasilan sebesar Rp 10.000.000,- maka penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut

Penghasilan selama 3 (tiga) bulan.........................Rp.10.000.000

Penghasilan setahun sebesar:

360 X Rp 10.000.000,-3 X 30 ...................................................= Rp.40.000.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) K3............= Rp.21.120.000

Penghasilan Kena Pajak........................................Rp.18.880.000

2. Penghitungan Dengan Menggunakan Norma Penghitungan

Wajib Pajak Orang pribadi dapat melakukan penghitungan Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Norma Penghitungan Penghasilan Netto di atur dalam Keputusan Dirjen Pajak No: 536/PJ.2/2000 tertanggal 29 desember 2000. Penjelasan tentang penghasilan netto dapat dilihat dalam bahagian Norma Penghitungan Penghasilan Netto di bawah iniContoh 3Wajib Pajak A kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Ia seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta yang juga memiliki industri rotan di Cirebon dengan peredaran usaha sebagai berikutPeredaran Usaha dari Industri Rotan (setahun) di Cirebon Rp. 400.000.000,-

Penerimaan bruto sebagai dokter (setahun)

di JakartaRp 72.000.000,-

Jumlah Peredaran usahaRp. 472.000.000,-

Hitunglah Penghasilan Kena Pajak

Jawab:

UraianRupiahRupiah

Penghasilan Netto:

Dari Usaha Rotan:

12,5% X Rp.40.000.000,-............................5.000.000,-

Sebagi dokter:

45% X Rp.72.000.000,-.............................32.400.000,-

Jumlah Penghasilan Netto........................37.400.000,-

Dikurangi dengan:

Pendapatan Tidak Kena Pajak

Wajib Pajak15.840.000,-

Status kawin1.320.000,-

Anak (Maksimal 3 orang)3.960.000,-

Jumlah PTKP.............................................21.120.000,-

Penghasilan Kena Pajak...........................16.380.000,-

5.1.2 Norma Penghitungan Penghasilan Netto

Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil penelitian atau data lain dengan memperhatikan kewajaran dan disempurnakan terus menerus.

Penggunaan Norma penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal:

a. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menyelengarakan pembukuan dan diperbolehkan menggunakan pencatatan

b. Tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau

c. Pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar

Sesuai dengan pasal 28 ayat (1) UU KUP mengatur tentang kewajiban menyelengarakan pembukuan dengan ketentuan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakuan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan

Akan tetapi tidak semua wajib pajak wajib mampu untuk menyelengarakan pembukuan, hal ini di atur dalam pasal 28 ayat (2) UU KUP. Wajib pajak yang tidak diwajibkan menyelengarakan pembukuan adalah:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan 2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.Besarnya batasan peredaran bruto wajib pajak orang pribadi yang menggunakan Norma menghitung Penghasilan netto telah beberapa kali mengalami perubahan antara lain.

a. Sesuai dengan pasal 14 ayat (2) UU No 36 tahun 2008 adalah sebesar kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

b. Besarnya peredaran bruto sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 01/PMK.03/2007 dan berlaku semenjak tanggal 01 januari 2007 sampai dengan 31 desember 2008 kurang dari Rp.1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) pertahun.

c. Sedangkan berdasarkan pasal 14 ayat (2) UU No 17 tahun 2000 berlaku terhitung 1 januari 2000 s/d 31 desember 2006 adalah sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).WP OP yang bermaksud menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan

Daftar 5.1

Sebahagian Contoh Daftar Persentase Norma Penghitungan Wp. Perseorangan Untuk Peredaran Usaha,Penerimaan Bruto Pekerjaan Bebas Kurang Dari Rp. 4.800.000.000,-NO.URUTKODEJENIS USAHAWAJIB PAJAK PERSEORANGAN

10 IBU KOTA PROPKOTA PROP LAINNYADENGAN LAINNYA

10000PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN, PERBURUAN DAN PERIKANAN

1.11000 Pertanian tanaman pangan 151515

2.12111Kelapa dan kelapa sawit 11.51110

3.12113Kopi11.51110

4.12131Tembakau11.51110

6.12141Pertanian tanaman karet 11.51110

7.12161Tebu11.51110

9.13000Peternakan

-Meliputi usaha peternakan untuk mengambil daging, kulit, tulang, bulu, telur, susu, madu dan kepompong/ sarangnya baik yang dilakukan oleh usaha perorangan ataupun suatu badan usaha. 11109

54.33100Indusri kayu dan barang dari kayu, bambu, rotan dan kayu. 1513.512.5

55.33200Industri perabot serta kelengkapan rumah tangga dan alat dapur dari kayu, bumbu dan rotan. 1513.512.5

94.61320Perdagangan besar barang-barang hasil pertambangan dan penggalian. 252020

108.62320Perdagangan eceran hasil industri (bahan) makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau.

110.62420Perdagangan eceran perabotan rumah tangga dan dapur.

-Seperti futniture (baik dari kayu, rotan, plastik dan logam), alat-alat perlengkapan dapur, barang-barang pecah belah dan lain sejenisnya. 352520

111.62422Perdagangan eceran barang-barang elektronik, perlengkapan listrik, alat komunikasi, fotografi dan optik.

-Yaitu barang-barang elektronik seperti radio, kaset/tape recorder, televisi, video, amplifier dan perlengkapan sound sytem, alat-alat perlengkapan listrik seperti dinamo, transformer, macam-macam kabel listrik, lampu pijar TL, sekring, alat-alat rumah tangga seperti setrika listrik, alat pengaduk, kipas angin, alat komunikasi dan optik seperti fotografi, optik pesawat telepon, telegraf/telex. Pemancar radio, telecall, intercome dan sejenisnya. Macam-macam lensa dan kamera, mikroskop, proyektor dan sejenisnya. 302520

63000RUMAH MAKAN DAN MINUM

118.63100Rumah makan dan minum :

-Seperti restoran/rumah makan, night club, catering, restoras kereta api, cafetaria, kantin, warung nasi/kopi dan sejeninsnya, tidak termasuk night club restoran dan bar yang merupakan salah satu fasilitas hotel dan penginapan.252020

64000HOTEL DAN PENGINAPAN

119.64100Hotel dan penginapan.

-Seperti hotel, hostel, motel, losmen, dan sejenisnya termasuk fasilitas restoran, bar dan night clubnya.252020

70000ANGKUTAN PENGGUDANGAN DAN KOMUNIKASI

120.71100Angkutan kereta api.---

121.71200Angkutan jalan raya.201515

90000JASA KEMASYARAKATAN DAN SOSIAL

151.92000Jasa pendidikan.

-Yaitu pendidikan formal mulai dari pra sekolah (TK), SD, SLTP, SLTA dan Akademi/Perguruan Tinggi.3027.525

152.93210Jasa Kesehatan.3027.525

153.93213Dokter. 4542.540

154.93214.Pekerjaan bebas bidang medis.292827

155.93215Pekerjan bebas bidang farmasi dan kimia.2522.520

171.97400Pemangkas rambut dan salon kecantikan.

-Yaitu jasa pemeliharaan rambut dan kecantikan termasuk kursus menata rambut/rias dan kecantikan. 302827

172.97910Foto studio termasuk fotografi komersil.

-Yaitu foto studio dan fotografi yang melayani agen-agen periklanan,penerbit dan lain-lain. 383735

180.00000Pekerjaan bebas bidang profesi lainnya. 5047.545

181.00000Pemborong bukan bangunan/ konstruksi, termasuk levereansir dan lain-lain.201918

182.00000Pedagangan perantara/ komisioner.403535

Catatan: Daftar persentase penghitungan penghasilan netto di atas adalah tidak lengkap, hanya disajikan sebagahian saja sebagai contoh.

10 (sepuluh) ibukota propinsi sebagaimana dimaksudkan dalam daftar diatas meliputi Kota Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak5.1.3 Kewajiban Wajib Pajak Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto

Kewajiban Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto1. Wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang KUP. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto.2. Untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut Wajib Pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan

3. Wajib Pajak orang pribadi yang berhak bermaksud untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi tidak memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan5.1.4 Penghasilan Kena Pajak Bentuk Usaha Tetap

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak badan dalam negeri. Oleh karena bentuk usaha tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, maka Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan cara penghitungan biasa

Contoh 4UraianRupiahRupiah

Penghasilan Bruto...............................................400.000.000,-

Dikurangi dengan:

Biaya utk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan..............................275.000.000,-

Penghasilan dari usaha.......................................125.000.000,-

Penghasilan Bunga.............................................5.000.000,-

Penjualan langsung barang oleh kantorpusat yang sejenisdengan barang yang dijual bentuk usaha tetap.............................................200.000.000,-

Biaya mendapatkan, menagihdan

memelihara penghasilan150.000.000,-

Penghasilan kantor pusat...................................50.000.000,-

Deviden yang diterima / diperoleh kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan BUT............................2.000.000,-

Jumlah Total Penghasilan...................................182.000.000,-

Dikurangi dengan:

Biaya-biaya menurut Pasal ayat (3) UU Pph..........................................................7.000.000,-

Penghasilan Kena Pajak...................................175.000.000,-

5.2 Norma Penghitungan Khusus

Ketentuan tentang Norma Penghitungan Khusus dimaksudkan untuk menghitung penghasilan netto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan umum (ketentuan umum adalah penghitungan pajak dengan cara penghasilan bruto dikurangkan dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh UU Pph)

Adapun golongan Wajib Pajak tertentu tersebut antara lain

a. Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional,

b. Perusahaan asuransi luar negeri,

c. Perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi,

d. Perusahaan dagang asing,

e. Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah ("build, operate, and transfer").

5.3 Tarif Pajak

Tarif pajak sebagaimana dimaksudkan dengan pasal 17 UU No 36 tahun 2008 yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak di bagi atas 2:1 Tarif Pph untuk wajib pajak orang pribadi

2 Tarif untuk wajib pajak badan dan BUT3 Tarif PPh untuk WP Perseroan terbuka4 Tarif deviden yang diterima oleh WP OP Dalam Negeri1. Tarif Pph untuk wajib pajak orang pribadi

Daftar tarif PPh pasal 17 UU No 36 tahun 2008 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berlaku 1 januari 2009Lapisan Penghasilan Kena PajakTarif Pajak

Diatas Rp. 0,- s.d Rp 50.000.000,-5 %

Diatas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,-15 %

Diatas Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-25 %

Diatas Rp 500.000.000,- 30%

Contoh 5

Penghitungan Pajak Terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi

Misalkan Jumlah Penghasilan Kena Pajak WP Ali Rp 250.000.000,-

Jawaban

Pajak Penghasilan terutang :

5% x Rp 50.000.000,- = Rp. 2.500.000,-

15% x Rp 200.000.000,- = Rp. 30.000.000,-

Jumlah Pph terhutang Rp 32.500.000,-

Sementara itu tarif PPh pasal 17 UU No 17 tahun 2000 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berlaku 1 januari 2000 s/d 31 desember 2008 adalah sebagai berikut:Lapisan Penghasilan Kena PajakTarif Pajak

Diatas Rp. 0,- s.d Rp 25.000.000,-5 %

Diatas Rp 25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-10%

Diatas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-15 %

Diatas Rp 100.000.000,- s.d. Rp 200.000.000,-25 %

Diatas Rp 200.000.000,- 35%

2. Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Badan Dan BUT

Tarif pajak sesuai dengan UU No 36 tahun 2008 mulai berlaku terhitung 1 januari 2009 untuk wajib pajak badan dan BUT adalah sebesar 28% dari Penghasilan Kena Pajak. Tarif pajak ini untuk tahun pajak 2010 diturunkan menjadi 25%. Tarif Pajak

Wajib Pajak badan tahun 200928 %

Wajib Pajak badan tahun 201025%

Fasilitas Perpajakan bagi UKM

Wajib Pajak Badan yang peredaran usahanya di bawah Rp.4,8 milyar50% X Tarif Normal)

Wajib Pajak Badan yang peredaran usahanya mulai Rp.4,8 milyar s/d 50 milyar 50% X tarif Normal) setelah dikurangi tarif Poin 3 di atas.

Wajib Pajak Badan DN dalam bentuk perseroan terbuka dapat diturunkan 5% sepanjang memenuhi syarat: Paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan

memenuhi persyaratan tertentu lainnyaDapat diturunkan 5%

3. Tarif yang dikenakan atas dividen yang diterima WP OP dalam NegeriTarif yang dikenakan atas dividen yang diterima WP OP dalam negeri adalah setinggi-tingginya sebesar 10 % dan bersifat Final (diatur dalam PP 19 tahun 2009)10% Final

Catatan

1. Tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana di atas yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah2. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Contoh Perhitungan fasilitas tarif untuk WP Badan yang oeredaran usahanya di bawah Rp.4,800.000.000

Contoh 6

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penghitungan pajak yang terutang:

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pajak Penghasilan yang terutang:

(50% x 28%) x Rp500.000.000,00 = Rp70.000.000,00Contoh 7

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

(Rp4.800.000.000 : Rp30.000.000.000) x Rp3.000.000.000 = Rp480.000.000,00

2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:

Rp3.000.000.000, Rp480.000.000, = Rp2.520.000.000,00Pajak Penghasilan yang terutang:

- (50% x 28%) x Rp480.000.000, =

Rp 67.200.000,00

- 28% x Rp2.520.000.000,00 =

Rp705.600.000,00(+)

Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang Rp772.800.000,00Sedangkan tarif pajak untuk wajib pajak badan dan BUT yang berlaku sebelumnya sesuai dengan UU No 17 tahun 2000 adalah sebagai berikut:Lapisan Penghasilan Kena PajakTarif Pajak

Diatas Rp. 0,- s.d Rp 50.000.000,-10%

Diatas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-15 %

Diatas Rp 100.000.000,-30 %

Contoh 6Penghitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap :

Misalkan Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 250.000.000, Maka jumlah pajak terhutang dihitung sbb:

Pajak Penghasilan terutang :

10% x Rp 50.000.000,00 = Rp 5.000.000,-

15% x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,-

30% x Rp.150.000.000,00 = Rp 45.000.000,- (+)

Jumlah Pph terhutang Rp 57.500.000,-5.3.1 Perubahan Tarif Pajak

Pemerintah dapat melakukan perubahan tarif tertinggi dari 30% diturunkan menjadi paling rendah 25%. untuk wajib pajak orang pribadi. Perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan tarif untuk wajib pajak badan diturunkan dari 28% menjadi 25% berlaku sejak tahun pajak 2010..

5.3.2 Pembulatan Angka Dan Pajak Terhutang Dalam Bagian Tahun Pajak.

Untuk keperluan penerapan tarif pajak jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh

Contoh 7Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 5.050.900,- untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp 5.050.000,-

Sedangkan besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

Contoh 8Misalnya orang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak subyektifnya sebagai Subyek Pajak Dalam Negeri adalah 3 (tiga) bulan, dan dalam jangka waktu tersebut memperoleh penghasilan sebesar Rp 10.000.000,- Maka penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut

Penghasilan selama 3 (tiga) bulan.........................Rp.10.000.000

Penghasilan setahun sebesar:

360 X Rp 10.000.000,-3 X 30 ...................................................= Rp.40.000.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) K3............Rp.21.960.000

Penghasilan Kena Pajak 1 tahun...........................Rp.18.040.000

Pajak Penghasilan setahun :

5% x Rp 18.040.000=Rp 902.000,-

Pajak Penghasilan terutang dalam bagian tahun pajak (3 bulan) adalah:(3x30) : 360 x Rp 902.000 = Rp. 225.000,-

5.3.3 Tarif Pph Tersendiri

Pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak dapat menetapkan tarif pajak tersendiri bersifat final. Tarif tersebut ditetap terhadap penghasilan berupa 1. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya (lihat Pph pasal 4 ayat 2)2. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek (lihat Pph pasal 4ayat 2)3. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta (Lihat Pph pasal 4)4. Penghasilan dari Persewaan Tanah dan Bangunan (Lihat PPh pasal 45. Penghasilan dari Usaha Jasa Kontruksi (Lihat PPh pasal 4 ayat 2)6. Penghasilan tertentu lainnya (lihat Pph pasal 45.4 Perbandingan Hutang dan Modal

Undang-undang Pph memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk memberi keputusan tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak. Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (debt to equity ratio).

Apabila perbandingan antara utang dan modal sangat besar melebihi batas-batas kewajaran, maka pada umumnya perusahaan tersebut dalam keadaan tidak sehat. Dalam hal demikian, untuk penghitungan Penghasilan Kena Pajak, Undang-undang ini menentukan adanya modal terselubung.

Istilah modal disini menunjuk kepada istilah atau pengertian ekuitas menurut standar akuntansi, sedangkan yang dimaksud dengan kewajaran atau kelaziman usaha adalah adat kebiasaan atau praktik menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang sehat dalam dunia usaha

5.5 Saatnya Di Peroleh Deviden Oleh WP DN Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa EfekSaatnya di peroleh deviden Oleh WP DN atas penyertaan penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:1. Besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau

2. Secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.Dengan semakin berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional sejalan dengan era globalisasi, dapat terjadi bahwa Wajib Pajak dalam negeri menanamkan modalnya di luar negeri. Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, maka terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan saat diperolehnya dividen.

Contoh 9PT A memiliki saham sebesar 40% dan PT B 20% pada X Ltd. yang bertempat kedudukan di negara QQQ. Saham X Ltd. tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Dalam tahun 2000 X Ltd. memperoleh laba setelah pajak sejumlah Rp 100.000.000,-Dalam hal demikian, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya.5.6 Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan

Agar pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, maka pelaksanaannya dilakukan melalui

a. Pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal penghasilan diperoleh oleh Wajib Pajak dari

1. Pekerjaan, jasa atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU Pph

2. Pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Pph, dan

3. Pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Pph.

b. Pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan

PAGE 106