27. Faktur pajak ,Dokumen Lain ,PKP PE ,Retur · • 09: Digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D kepada selain Pemungut PPN. 27. Faktur pajak ,Dokumen Lain ,PKP PE ,Retur FAKTUR

27. Faktur pajak ,Dokumen Lain ,PKP PE ,Retur




FAKTUR PAJAK



Kode Dan Nomor Seri Faktur Pajak

Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 digit, yaitu:

a. 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi;

b. 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status; dan

c. 13 (tiga belas) digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak.

Penggunaan 1 (satu) digit berikutnya Kode Status, adalah sebagai berikut:

• Kode Status “0” Digunakan untuk Status Normal

• Kode Status “1” Digunakan untuk Status Penggantian



Penggunaan 2 (dua) digit pertama Kode Transaksi, adalah sebagai berikut:

• 01: Penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.Kode ini digunakan dalam hal bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 04 s.d. kode 09.

• 02: Penyerahan kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.

• 03: Penyerahan kepada Pemungut PPN Lainnya selain Bendahara Pemerintah,

• 04: Penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.



• 05: Tidak digunakan lagi sejak 1 April 2010.

• 06: Penyerahan Lainnya kepada selain Pemungut PPN dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing).

• 07: Penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP).

• 08: Digunakan untuk penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN/PPnBM kepada selain Pemungut PPN.

• 09: Digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D kepada selain Pemungut PPN.


FAKTUR PAJAK


DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERSAMAKANDENGAN FAKTUR PAJAK (1)

Terkait Ekspor

• Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;

• Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;



Terkait Impor

• Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak;



Terkait Impor

• Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean.



Terkait transaksi khusus

• Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;

• Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;

• Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;

• Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;



Terkait transaksi khusus

• Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik;

• Buktitagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Perusahaaan Air Minum;

• Bukti tagihan (Trading Confirmation) atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perusahaan perantara efek;

• Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan; dan

• Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang disertai dengan Risalah Lelang.


FAKTUR PAJAK KHUSUSPKP ECERAN





Nota Retur/Nota Pembatalan

Dalam hal terjadi pengembalian BKP/pembatalan penyerahan JKP, Pembeli/Penerima Jasa harus membuat dan menyampaikan nota retur/nota pembatalan kepada Pengusaha Kena Pajak Penjual/Pemberi JKP. Nota retur/nota pembatalan paling sedikit harus mencantumkan:

• nomor urut nota retur/nota pembatalan;

• nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan/JKP yang dibatalkan;

• nama, alamat, dan NPWP Pembeli/Penerima Jasa;

• nama, alamat, NPWP Pengusaha Kena Pajak Penjual/Pemberi JKP;


Nota Retur/Nota Pembatalan

• jenis barang dan jumlah harga jual BKP yang dikembalikan, atau jenis jasa dan jumlah penggantian JKP yang dibatalkan;

• PPN atas BKP yang dikembalikan/JKP yang dibatalkan, atau PPnBM atas BKP yang tergolong mewah yang dikembalikan;

• tanggal pembuatan nota retur/nota pembatalan; dan

• nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur/nota pembatalan.



27. Faktur pajak ,Dokumen Lain ,PKP PE ,Retur · • 09: Digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D kepada selain Pemungut PPN. 27. Faktur pajak ,Dokumen Lain ,PKP PE ,Retur FAKTUR

Documents