Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Berdasarkan gambaran umum pada bab 2 terdapat beberapa permasalahan pembangunan per urusan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Permasalahan per urusan tersebut menjadi fokus utama perumusan permasalahan daerah dan isu-isu strategis di Kabupaten Kutai Timur. Adapun permasalahan yang dimaksud, disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini: Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah No Urusan/ Permasalahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1 Pendidikan a. Masih kurangnya kompetensi SDM tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Kabupaten Kutai Timur. b. Penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan kurang merata. c. Terbatasnya akses pendidikan di daerah-daerah terpencil khususnya tingkat SLTP. d. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan formal maupun non formal yang menjangkau seluruh masyarakat. Prasarana pendidikan di bidang olah raga dan kesenian, serta sumber listrik untuk mendukung jaringan komputer dan wifi. Prasarana ini belum terpenuhi di wilayah wilayah yang sulit secara geografis. Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 4-1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
BAB 4
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
Berdasarkan gambaran umum pada bab 2 terdapat beberapa
permasalahan pembangunan per urusan penyelenggaraan pemerintah
Kabupaten Kutai Timur. Permasalahan per urusan tersebut menjadi fokus
utama perumusan permasalahan daerah dan isu-isu strategis di Kabupaten
Kutai Timur. Adapun permasalahan yang dimaksud, disajikan dalam Tabel
4.1 berikut ini:
Tabel 4.1Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah
No Urusan/ Permasalahan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1 Pendidikan
a. Masih kurangnya kompetensi SDM tenaga pendidik dan
kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di
Kabupaten Kutai Timur.
b. Penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan kurang merata.
c. Terbatasnya akses pendidikan di daerah-daerah terpencil
khususnya tingkat SLTP.
d. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana
pendidikan formal maupun non formal yang menjangkau seluruh
masyarakat. Prasarana pendidikan di bidang olah raga dan
kesenian, serta sumber listrik untuk mendukung jaringan
komputer dan wifi. Prasarana ini belum terpenuhi di wilayah
wilayah yang sulit secara geografis.
R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n2 0 1 6 - 2 0 2 1 4-1
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
No Urusan/ Permasalahan
2. Kesehatan
a. Terbatasnya jumlah tenaga medis yang tersebar secara merata
dan proporsional di setiap wilayah.
b. Belum meratanya akses dan mutu layanan kesehatan.
c. Belum meratanya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di
wilayah pedalaman, perbatasan dan terpencil.
d. Penanganan kasus gizi buruk dan bayi lahir dengan berat badan
rendah belum optimal
e. Meningkatnya prevalensi HIV/AIDS
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a. Kurangnya pemerataan infrastruktur dasar: air minum, listrik,
dan kualitas jalan terutama di wilayah pedesaan.
b. Kurangnya kualitas keterhubungan (konektivitas) antar wilayah.
c. Pengembangan pedestrian dan kelengkapan jalan, khususnya
penerangan Jalan Umum kurang memadai.
d. Kurang memadainya jaringan drainase, khususnya yang terkait
penanganan air limpasan dan lokasi genangan air/ banjir
(penanganan air limpasan dan air genangan saat hujan).
e. Jaringan irigasi kurang mendukung tersedianya air khususnya di
wilayah sentra produksi pangan.
f. Pemanfaatan bendungan di Kecamatan Kaubun belum optimal
dan proses pembangunan bendungan di Kecamatan Kaliorang
sebaiknya dipercepat, mengingat kedua kecamatan ini sebagai
sentra tanaman padi.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a. Penanganan rumah layak huni belum berkesinambungan
b. Masih terdapatnya kawasan kumuh khususnya di perkotaan
c. Belum memadainya sanitasi di wilayah permukiman.
R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n2 0 1 6 - 2 0 2 1 4-2
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
No Urusan/ Permasalahan
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
a. Operasi patroli wilayah masih terbatas, baik dalam hal cakupan
dan intensitasnya
b. Masih kurangnya penegakan Perda terkait ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
c. Sarana dan prasarana (early warning system) penanggulangan
bencana, serta penanganan pasca bencana belum memadai.
d. Meningkatkan status dan “Desa Tangguh Bencana” di beberapa
kecamatan yang rawan mengalami rawan kebakaran hutan dan
lahan (kahutla); khususnya Kecamatan Bengalon dan Rantau
Pulung.
6. Sosial
a. Belum memadainya data base Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS).
b. Kuantitas dan kualitas panti sosial belum memadai.
c. Koordinasi antar instansi terkait penanganan PMKS belum
optimal.
d. Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam
pelaksanaan manajemen pelayanan PMKS belum optimal.
e. Program-program pemberdayaan PMKS belum optimal.
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
1. Tenaga Kerja
a. Fungsi BLK dan lembaga ketenagakerjaan lainnya dalam upaya
meningkatkan kompetensi tenaga kerja belum optimal.
b. Kurangnya koordinasi dan sinergitas kerjasama antar instansi
terkait ketenagakerjaan beserta stakeholders.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Belum optimalnya upaya pencegahan dan penanganan KDRT
R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n2 0 1 6 - 2 0 2 1 4-3
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
No Urusan/ Permasalahan
dan perlindungan anak akibat masih kurangnya pemahaman
masyarakat tentang pentingnya melaporkan KDRT.
b. Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan Kabupaten Kutai
Timur sebagai kota layak anak.
c. Belum optimalnya pengarusutamaan gender.
3. Pangan
a. Produksi pangan kurang optimal
b. Tingkat diversifikasi sumber bahan pangan masih rendah
c. Belum optimalnya program ketahanan pangan dalam mendukung
ketersediaan dan kecukupan pangan utama.
4. Lingkungan Hidup
a. Belum optimalnya pemantauan kualitas lingkungan
b. Pengelolaan potensi residu perkebunan dan pertambangan
mempengaruhi kualitas lingkungan
c. Kurangnya ketaatan Penataan RTH khususnya di wilayah
perkotaan.
5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)
a. Masih rendahnya koordinasi antar instansi yang menangani
urusan kependudukan dan pencatatan sipil terkait akurasi data
b. Masih rendahnya kualitas layanan administrasi kependudukan.
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. Penyiapan dan peningkatan kemampuan aparatur desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal.
b. Belum optimalnya upaya penguatan peran lembaga-lembaga
yang ada di desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
c. Belum optimalnya penggalian potensi, pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya di desa serta penggunaan teknologi
R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n2 0 1 6 - 2 0 2 1 4-4
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
No Urusan/ Permasalahan
tepat guna untuk pengelolaan sumber daya alam (SDA) desa.
7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a. Belum optimalnya upaya penyiapan dan peningkatan sumber
daya manusia dalam upaya penyelenggaraan program
penunjang pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera.
b. Belum terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan.
c. Belum optimalnya ketersediaan layanan Keluarga Berencana.
d. Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan manajemen
usaha khususnya keluarga pra sejahtera.
e. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pendewasaan usia
perkawinan
8. Perhubungan
a. Peran Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penggunaan transportasi
kendaraan di atas air belum optimal khususnya di daerah
pedalaman yang dilalui oleh DAS, belum optimal.
b. Kurangnya moda transportasi massal antar kecamatan dan desa.
c. Ketersediaan database Urusan Perhubungan kurang optimal
9. Komunikasi dan Informatika
a. Belum meratanya pengembangan sarana dan prasarana
telekomunikasi (BTS) khususnya di wilayah perdesaan
b. Layanan masyarakat berbasis ICT (Information and
Communication Technology) belum optimal.
10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a. Kompetensi kewirausahaan perlu ditingkatkan.
b. Pemantauan aktivitas koperasi belum optimal
c. Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UKM (inovasi)
R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n2 0 1 6 - 2 0 2 1 4-5
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
No Urusan/ Permasalahan
dalam menumbuhkan wirausaha baru
d. Rendahnya kualitas SDM pengelola Koperasi dan UKM
e. Kurangnya pembinaan UKM
f. Rendahnya akses perbankan bagi Koperasi dan UKM.
11. Penanaman Modal
a. Informasi dan promosi tentang peluang investasi di Kabupaten
Kutai Timur belum optimal
b. Belum optimalnya kualitas layanan perizinan terpadu
c. Iklim dan minat investasi di Kutai Timur masih rendah.
12. Kepemudaan dan Olahraga
a. Kurangnya kegiatan kepemudaan dan olahraga yang dapat
mencegah pengaruh NAPZA.
b. Sarana dan prasarana olahraga baik yang disediakan oleh
pemerintah daerah maupun swasta belum dimanfaatkan secara
optimal untuk mendukung atlet potensial asal Kabupaten Kutai
Timur.
13. Kebudayaan
a. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai sumberdaya
wisata
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan
ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.
14. Perpustakaan
a. Kurangnya budaya literasi (penumbuhan minat baca).
b. Kurangnya inovasi pelayanan perpustakaan berbasis teknologi.
15. Kearsipan
a. Pengelolaan kearsipan (digitalisasi) kurang inovatif.
R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n2 0 1 6 - 2 0 2 1 4-6
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
No Urusan/ Permasalahan
Urusan Pilihan
1. Kelautan dan Perikanan
a. Masih kurangnya produksi budidaya ikan air tawar;
b. Belum optimalnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
c. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM penyuluh.
2. Pariwisata
a. Pengembangan destinasi wisata belum menjadi prioritas;
b. Pengelolaan wisata masih sektoral.
3. Pertanian
a. Komoditas unggulan masih kurang disosialisasikan;
b. Penyediaan pangan utama masih kurang optimal;
c. Dukungan sektor terkait pengembangan agribisnis masih kurang.
4. Perdagangan dan Perindustrian
a. Banyak produk UMKM yang belum tersertifikasi
b. Penyediaan sarpras pasar di wilayah kecamatan dan desa
kurang memadai
c. Pemantauan harga kebutuhan pokok, gas rumah tangga dan
BBM belum dilakukan secara kontinu
d. Belum optimalnya pemantauan perizinan usaha dan koordinasi
dengan instansi terkait terutama untuk peningkatan PAD
e. Pemasaran produk koperasi dan UKM belum memanfaatkan e-
commerce.
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
1. Administrasi Pemerintahan
a. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Good
Government Governance.
b. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan inovasi
R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n2 0 1 6 - 2 0 2 1 4-7
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
No Urusan/ Permasalahan
pelayanan sektor publik di Kabupaten Kutai Timur.
2. Pengawasan
a. Belum optimalnya asistensi kepada OPD dalam pelaksanaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban APBD.
3. Perencanaan
a. Kurang optimalnya dukungan dari OPD dalam menyusun
perencanaan;
b. Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran masih
kurang.
4. Keuangan
a. Perlunya peningkatan Sistem informasi pengelolaan keuangan
daerah
b. Lemahnya penerapan standarisasi belanja.
5. Kepegawaian
a. Alokasi SDM belum mengacu analisis beban kerja.
6. Penelitian dan Pengembangan
a. Hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya
mendukung pengambilan keputusan dan atau penyusunan
kebijakan.
4.2 Isu-Isu Strategis
Analisis isu strategis dimaksudkan untuk menyajikan keterkaitan dari visi,
misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Timur dalam 5
(lima) tahun mendatang. Identifikasi isu strategis merupakan salah satu
komponen utama dari proses perencanaan strategis, dan sekaligus menjadi
dasar pengambilan keputusan politik. Perencanaan strategis dapat
meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan, melalui penyajian isu-
isu utama kepada pihak pengambil keputusan. Terkait dengan isu strategis
R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n2 0 1 6 - 2 0 2 1 4-8
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
wilayah Kabupaten Kutai Timur, maka kondisi lingkungan internal dan
lingkungan eksternal sebaiknya mendapat perhatian khusus. Lingkungan
internal dan eksternal Kabupaten Kutai Timur mencakup kondisi yang
mencerminkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kabupaten Kutai
Timur.
Dikaitkan dengan isu strategis, kondisi yang ada di Kabupaten Kutai
Timur tidak bisa dipisahkan dari isu-isu eksternal dan isu internal Kabupaten
Kutai Timur. Isu internal mencakup isu-isu yang berkembang di dunia
internasional secara umum, isu-isu yang sedang berkembang di kawasan
regional negara ASEAN, dan yang terjadi di level nasional Indonesia. Dalam
konteks dunia internasional, isu-isu yang berkaitan dengan pencapaian
tujuan dan target pembangunan yang berkelanjutan, dikenal dengan
Sustainable Development Goals (SDGs).
Dalam kaitannya dengan kawasan regional ASEAN, implementasi MEA
masih menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam persaingan di level
kawasan. Masyarakat Indonesia tidak hanya menghadapi tingginya arus
barang import tetapi juga persaingan dalam menghadapi arus tenaga kerja
asing. Selanjutnya, isu-isu yang berkembang di level nasional dan daerah,
masih berfokus pada masalah kemiskinan, ketimpangan dan target
pertumbuhan ekonomi. Isu-isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten
Kutai Timur ini dapat disajikan dalam skema sederhana dalam Gambar 4.1.
Isu-isu strategis ini dibedakan menjadi isu eksternal dan isu internal. Isu
eksternal di bedakan menjadi isu: internasional, regional, dan
nasional/provinsi. Di sisi yang lain, isu internal berkaitan dengan tugas pokok
pemerintahan yang mencakup: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n2 0 1 6 - 2 0 2 1 4-9
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
Gambar 4.1. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, maka isu strategis pembangunan
Kabupaten Kutai Timur diuraikan di bawah ini. Uraian akan dimulai dari
pembahasan isu-isu internal.
4.2.1 Isu-Isu Internal di Kabupaten Kutai Timur
Isu internal yang ada di Kabupaten Kutai Timur mencakup: aspek
kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing
daerah.
4.2.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan pemerataan ekonomi,
yang mencakup: perkembangan PDRB, PDRB per kapita, kemiskinan, Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Desa (IPD).
R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n2 0 1 6 - 2 0 2 1
4-10
IsuEksternal
IsuInternal
Internasional
RegionalEkstern
Nasional/
Provinsi
AspekKesejahter
aanMasyaraka
AspekPelayanan
Umum
AspekDayasaing
Daerah
ProgramNawacit
a
SDGsMEA
Pertambangan
ISUSTRATEGIS
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
1) Pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita
Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2013-
2017 berfluktuasi. Tiga tahun pertama, yaitu 2013-2016 PDRB ADHB terus
mengalami penurunan dari Rp 98,4 T menjadi Rp 89,9 T. Namun, sejak
tahun 2017 PDRB ADHB mulai naik. PDRB per kapita tanpa migas dan
batubara dalam periode 2013-2017 tidak mengikuti pola pertumbuhan PDRB.
Tahun 2013-2015 PDRB per kapita tanpa migas dan batubara berada pada
kisaran Rp 57,8 juta - Rp 59,8 juta; namun tahun 2016 PDRB per kapita turun
drastis menjadi Rp 26,6 juta dan mulai naik perlahan pada tahun 2017-2018.
Perbedaan arah pergerakan atau pola PDRB dan PDRB per kapita
pada tahun 2013-2015 tersebut dikarenakan adanya penyesuaian data
jumlah penduduk pada tahun 2014 (OPD Dukcapil, 2014). Data jumlah
penduduk semakin sedikit, sehingga angka PDRB perkapita yang dihasilkan
dari pembagian ini berdampak pada PDRB per kapita. Hal ini berarti adanya
peningkatan PDRB per kapita yang terjadi tidak menunjukan peningkatan
kesejahteraan secara riil, namun karena adanya perubahan data
kependudukan.
2) Kemiskinan
Kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan trend yang menurun
pada periode 2013-2015. Hal ini sejalan dengan adanya peningkatan dalam
PDRB per kapita. Namun, sejak tahun 2016 dan 2017 kemiskinan meningkat,
hal ini juga sejalan dengan adanya trend penurunan dalam PDRB per kapita.
Kondisi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum dapat
dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n2 0 1 6 - 2 0 2 1
4-11
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
IPM kabupaten Kutai Timur selama tahun 2013-2017 menunjukkan trend
peningkatan, dengan nilai IPM sebesar 69,79 pada tahun 2013 dan
meningkat menjadi 71,43 pada tahun 2017. Kondisi ini memberi indikasi
bahwa peningkatan nilai IPM mungkin ditunjang oleh peningkatan dibidang
indikator pendidikan dan kesehatan.
4) Indeks Pembangunan Desa (IPD)
IPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2013-2017 menunjukkan adanya
perubahan yang cukup dinamis. Berdasarkan perhitungan kementerian PPN/
Bappenas pada tahun 2014, jumlah desa tertinggal sebanyak 23 desa, dan
tahun 2017 turun menjadi 12 desa. Pada periode yang sama, desa
berkembang sebanyak 106 desa naik menjadi 119 desa; dan selanjutnya
desa mandiri dari 4 desa naik menjadi 8 desa. Kondisi ini menunjukkan
proses pembangunan sudah berjalan baik, karena hasil-hasil pembangunan
sudah dimulai dan dapat dinikmati sampai ke pelosok-pelosok desa.
4.2.1.2 Aspek Pelayanan Umum
Aspek pelayanan umum mencakup: urusan wajib pelayanan dasar;
urusan wajib bukan pelayanan dasar; urusan pilihan; dan urusan penunjang
pemerintahan.
1) Urusan wajib pelayanan dasar
Urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial serta bidang pendidikan dan
kesehatan yang menunjang IPM cukup baik, namun masih harus ditingkatkan
terutama terkait dengan masalah pemerataan.
2) Urusan wajib bukan pelayanan dasar
Urusan wajib bukan pelayanan dasar yang harus mendapat perhatian
serius adalah: (1) bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil; (2)
bidang pangan; (3) bidang koperasi dan UKM; (4) perhubungan; (5)
pemberdayaan masyarakat dan desa.
R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n2 0 1 6 - 2 0 2 1
4-12
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
3) Urusan Pilihan
Urusan pilihan yang harus mendapat perhatian serius adalah: pertanian,
kelautan, pariwisata, perdagangan, dan perindustrian. Hal ini disebabkan
karena bidang-bidang ini tidak hanya berpotensi meningkatkan daya saing
daerah, namun juga untuk menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten
Kutai Timur.
4) Urusan Penunjang Pemerintahan.
Semua bidang yang masuk dalam urusan penunjang pemerintahan yang
harus mendapat perhatian serius dalam rangka menciptakan good
government governance.
4.2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah
Kabupaten Kutai Timur perlu meningkatkan kemampuan ekonomi
daerah, menyediakan fasilitas wilayah/infrastruktur, dan SDM berkualitas
untuk menunjang iklim berinvestasi. Penguatan aspek daya saing daerah ini
difokuskan pada pembangunan agrobisnis menuju agroindustri yang
berkelanjutan.
4.2.2 Isu Eksternal
Isu eksternal mencakup kondisi yang sedang berlangsung secara global,
kawasan, nasional dan regional. Isu global yang menjadi perhatian hampir
seluruh negara adalah 17 (tujuh belas) poin strategis dalam SDGs, dengan
tujuan utama untuk menurunkan kemiskinan. Dalam lingkup kawasan, isu
yang relevan adalah proses integrasi Asia Tenggara terkait implementasi
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
4.2.2.1 Isu Internasional (Global)
A. Sustainable Development Goals (SDGs)
R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n2 0 1 6 - 2 0 2 1
4-13
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
Permasalahan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur disajikan
sebagai integrasi dari isu global yaitu Sustainable Development Goals
(SDGs) dengan Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Permasalahan utama yang dikaji adalah kondisi apa yang
diharapkan dapat mendukung proses pembangunan agar dapat berlangsung
secara berkelanjutan. Adapun bidang-bidang yang dikaji mencakup hal-hal
berikut:
1) Masalah Kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah yang dapat terjadi baik di negara maju
maupun di negara berkembang. Kemiskinan merupakan masalah global yang
menjadi agenda utama untuk diselesaikan. Hal ini telah tertuang dalam
Sustainable Development Goals (SDGs). Kondisi kemiskinan di Kabupaten
Kutai Timur tersebar merata di delapan belas (18) kecamatan, namun
dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Berdasarkan data yang
disajikan oleh BPS tahun 2017, kondisi kemiskinan yang diindikasikan oleh
jumlah keluarga miskin dan jumlah keluarga pra-sejahtera masih ada
hampir di semua kecamatan. Jumlah keluarga miskin dan keluarga pra-
sejahtera paling banyak ada di Kecamatan Muara Wahau (1.287 keluarga);
disusul oleh Kecamatan Kongbeng (862 keluarga); Kecamatan Teluk Pandan
(702 keluarga); dan Kecamatan Muara Ancalong (641 keluarga). Jumlah
keluarga Pra Sejahtera berkisar antara 100-300 keluarga tersebar di
kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Kutai Timur.
Selama enam tahun terakhir (2011-2016), garis kemiskikinan di
Kabupaten Kutai Timur berkisar antara Rp 339.000-Rp 470.228. Nilai ini
hanya berkisar antara 20 persen dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kutai
Tahun 2017, yaitu senilai Rp 2.459.327. Kemiskinan menjadi isu penting
dalam pembangunan, karena masalah kemiskinan mencerminkan hasil dari
pembangunan yang tidak terdistribusi secara merata.
R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n2 0 1 6 - 2 0 2 1
4-14
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
Dalam dokumen RPJMD ini dsajikan angka kemiskinan (jumlah
keluarga Pra Sejahtera) relatif tinggi ada di Kecamatan: Muara Wahau,
Kongbeng, Teluk Pandan dan Muara Ancalong. Upaya pengentasan kondisi
kemiskinan harus menjadi prioritas kebijakan bagi pemerintah Kabupaten
Kutai Timur. Periode evaluasi pelaksanaan SDGs adalah tahun 2030. Oleh
karena itu, angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur dapat ditekan
seminimal mungkin.
2) Masalah Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan merupakan isu yang paling dekat dengan indikator
kemiskinan. Bila kebutuhan pangan tidak terpenuhi, kondisi ini langsung
berimplikasi pada indikator kemiskinan yang paling dasar. BPS (2015)
menetapkan bahwa kemiskinan juga diukur dengan menggunakan rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan yang berada di bawah garis kemiskinan.
BPS membagi garis kemiskinan dalam garis kemiskinan makanan (GKM) dan
garis kemiskinan non makanan (GKNM). Kebutuhan pangan utama
masyarakat Indonesia berkaitan dengan kebutuhan konsumsi beras (padi),
jagung, ketela dan ubi. Untuk menjaga kondisi ketahanan pangan lebih
terjamin, maka produktivitas (ton/ha) dari komoditas pangan utama harus
dapat dipertahankan pada kondisi optimal. Hal ini berimplikasi pada
kebutuhan tersedianya dukungan pembangunan infrastruktur dan prasarana
sektor pertanian.
Kondisi di Kabupaten Kutai Timur, menurut data BPS tahun 2017, rasio
luas sawah yang mendapat aliran irigasi teknis relatif masih rendah.
Sebagian besar luas sawah yang ada berupa sawah kering (padi ladang),
dan hanya sebagian kecil berupa produksi sawah basah (padi sawah).
Produksi padi sawah paling luas (1.316,5 ha) terletak di Kecamatan Kaubun,
yang disusul oleh Kecamatan Kombeng (465,6 ha); Kecamatan Long
Mesangat (349,7 ha); Kecamatan Teluk Pandan (265,5 ha); dan Kecamatan
R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n2 0 1 6 - 2 0 2 1
4-15
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
Rantau Pulung (220 ha). Di kecamatan-kecamatan lainnya luas produksi padi
sawah basah hanya pada kisaran 25-200 ha. Agar kondisi ketahanan pangan
dapat tercapai, maka minimal aliran irigasi teknis harus terpenuhi. Hal ini
berlaku secara tehnis, irigasi yang baik merupakan prasyarat utama bagi
proses produksi tanaman pangan seperti padi, jagung, ketela ubi dan dan
tanaman pangan lainnya.
3) Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
Kesehatan merupakan salah satu modal dasar bagi kualitas sumber
daya manusia. Kondisi kesehatan tidak hanya mempengaruhi kualitas fisik
individu, namun juga mungkin mempengaruhi aspek psikologisnya. Hal ini
telah tertuang dalam semboyan “di dalam badan yang sehat ada jiwa yang
sehat”. Kondisi kesehatan fisik memungkinkan individu untuk belajar dengan
baik sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Dalam hal ini, dapat dimaknai
bahwa kesehatan secara tidak langsung mempengaruhi kualitas individu
melalui tingkatan pendidikan yang dapat ditempuhnya. Dengan bekal kualitas
kesehatan dan pendidikan yang baik, maka individu mempunyai bekal untuk
bersaing masuk di pasar kerja, dan selanjutnya memperoleh pekerjaan
dengan upah yang layak. Dengan demikian, sinergi dari tiga komponen ini:
kesehatan yang baik, pendidikan yang baik, dan pekerjaan dengan upah
yang baik akan membantu meningkatkan indeks pembangunan manusia
(IPM).
Ditinjau dari indikator kesehatan yang lain di Kabupaten Kutai Timur,
angka kematian bayi atau AKB/infant mortality rate atau IMR relatif masih
tinggi, yaitu 13 bayi per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini relatif masih
cukup tinggi, meskipun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2015, dimana
angka IMR telah menurun dari 16 bayi per kelahiran hidup. Indikator
kesehatan yang lain adalah kondisi balita dengan status gizi buruk. Menurut
data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai
Timur tahun 2016 dan 2017, tercatat ada kasus Balita dengan kondisi gizi
R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n2 0 1 6 - 2 0 2 1
4-16
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
buruk sebanyak 51 kasus. Insiden atau kasus gizi buruk terbanyak ada di
Kecamatan Muara Bengkal (21 kasus), Kecamatan Sangatta Selatan (8
kasus) dan Kecamatan Kongbeng (6 kasus). Balita yang pernah mengalami
masalah gizi buruk, apalagi hal ini terjadi pada usia emas bayi (1-3 tahun),
dapat berpengaruh pada proses perkembangan otak individu pada usia
dewasa (Plaza dkk, 2011). Proses perkembangan otak yang kurang
sempurna dapat berpengaruh pada capaian pendidikan individu yag
bersangkutan. Capaian pendidikan merupakan salah satu komponen dalam
indeks pembangunan manusia (IPM). Dalam konteks ini, masalah gizi buruk
pada batita atau balita sebaiknya menjadi prioritas kerja dinas kesehatan
kabupaten Kutai Timur, mengingat dampak gizi buruk pada capaian IPM
dalam jangka panjang. Indikator angka harapan hidup; yang lebih dikenal
dengan rata-rata angka harapan hidup (AHH) penduduk di Kabupaten Kutai
Timur adalah selama 72 tahun. Angka ini jauh lebih lama dibanding rata-rata
AHH nasional selama 70 tahun.
Pembangunan di bidang kesehatan khususnya indikator AHH Kutai
Timur sudah cukup baik, namun distribusi infrastruktur fisik kesehatan, yaitu
ketersediaan fasilitas kesehatan baru sebatas puskesmas yang merata di
seluruh 18 kecamatan di Kutai Timur. Keberadaan rumah sakit lebih terfokus
di Sangatta Utara sebanyak tujuh rumah sakit, dan satu rumah sakit di
Kecamatan Sangkulirang. Hal ini juga didukung oleh tenaga medis
profesional (dokter) paling banyak ada di Sangatta Utara (117 dokter). Di
Kecamatan Muara Wahau, Sangkulirang dan Sangatta Selatan baru dilayani
oleh sekitar 7 orang dokter. Di kecamatan-kecamatan yang lain, jumlah
dokter hanya berkisar 1-2 orang.
Untuk memenuhi target peningkatan kesejahteraan masyarakat di
Kabupaten Kutai Timur, maka kualitas kesehatan masyarakat harus
ditingkatkan. Agar dapat mencapai target ini, maka jumlah sarana dan
prasarana kesehatan harus terpenuhi dengan rasio yang memadai. Target
R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n2 0 1 6 - 2 0 2 1
4-17
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
peningkatan kualitas kesehatan penduduk yang hendaknya dicapai adalah:
(Angka Harapan Hidup/AHH) lebih lama dari 72 tahun; Angka Kematian Bayi
(AKB); Angka Gizi Buruk (AGK) kurang dari 20 kasus per 100 kelahiran bayi;
dan Angka Kematian Ibu (AKI) lebih rendah dari kondisi tahun 2017. Hal yang
jauh lebih penting adalah upaya meningkatkan kesadaran penduduk untuk
berobat ke dokter jika mereka mempunyai keluhan sakit. Kesadaran untuk
berperilaku hidup sehat, seperti slogan GERMAS (Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat) lebih penting dibanding menjamin ketersediaan prasarana
kesehatan. Perilaku hidup sehat adalah tindakan preventif, sedangkan
perilaku memanfaatkan obat atau pergi ke dokter sudah masuk pada katagori
tindakan kuratif.
4) Pendidikan Inklusif
Pendidikan inklusif merupakan program pendidikan yang membaurkan
peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus (disability) dengan peserta
yang tidak membutuhkan kebutuhan khusus. Tujuan dari program pendidikan
inklusif adalah membaurkan proses pembelajaran agar anak-anak yang
berkebutuhan khusus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial lebih
cepat dan bisa beradaptasi secara normal.
Berdasarkan data BPS yaitu Kabupaten Kutai Timur dalam angka
Tahun 2017, belum ditemukan informasi berapa dan dimana sekolah yang
berstatus sekolah inklusif. Data BPS tersebut telah menunjukkan jumlah
sekolah umum dari jenjang SD dan SMP telah terdistribusi secara merata di
delapan belas (18) kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Sekolah Madrasah
Ibtidaiyah (MI) hanya ada di Kecamatan: Kombeng dan Sangkulirang,
masing-masing satu (1) sekolah; dan Kecamatan Sangatta Utara dan Teluk
Pandan masing-masing dua (2) sekolah MI.
5) Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n2 0 1 6 - 2 0 2 1
4-18
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
Butir nomor lima dalam SDGs adalah kesetaraan gender; yaitu
memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada perempuan untuk
menikmati proses pembangunan (pendidikan, kesehatan, layanan
infrastruktur) dan dalam kesempatan kerja. Dalam konteks Kabupaten Kutai
Timur, menurut data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur,
dari 136 dinas atau instansi pemerintahan (SKPD) yang ada, rasio pegawai
pria dan wanita relatif seimbang. Hal ini memberi indikasi bahwa kesetaraan
gender, minimal di level pegawai pemerintah di Kabupaten Kutai Timur sudah
terlaksana dengan baik.
Bila dikaji dari jenjang pendidikan yang ditamatkan, pegawai negeri sipil
di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur ditemukan hal berikut.
Pertama, untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan Diploma (D1 dan
D2): jumlah PNS pria lebih tinggi dibanding PNS wanita. Kedua, untuk
jenjang pendidikan Diploma 3, Sarjana dan Pasca Sarjana: PNS wanita
hampir dua kali lipat lebih banyak dibanding PNS pria (BPS Kutai Timur,
2017:28).
6) Ketersediaan Air Bersih dan Pengelolaan Sanitasi
Kebutuhan air bersih dan kualitas sanitasi lingkungan merupakan
komponen utama dalam kualitas kesehatan fisik individu, dan hal ini
berdampak dalam jangka panjang (Esrey et al.,1991). Dalam sejumlah studi
yang menggunakan data level individu dan rumah tangga; yaitu data riset
kesehatan dasar (Riskesda, 2007 dan 2010) dilaporkan bahwa kualitas air
minum yang buruk berkorelasi positif dengan insiden diare dan muntaber bayi
dibawah tiga tahun (batita) dan bayi dibawah lima tahun (balita) di Indonesia.
Kombinasi dari kondisi sumber air minum yang tidak baik, terbiasa minum air
yang tidak direbus, serta kualitas sanitasi lingkungan yang buruk ditemukan
mempunyai asosiasi yang kuat dan robust terhadap indikator kesehatan.
Insiden bayi lahir dengan status gizi buruk, berat badan dan tinggi badan di
R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n2 0 1 6 - 2 0 2 1
4-19
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
bawah standar (stunting) serta insiden diare dan muntaber terjadi secara
regular (Komarulzaman, Smits dan de Jong, 2016).
Data yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Kutai Timur tahun 2017,
menunjukkan bahwa jumlah pelanggan dan jumlah pipanisasi air bersih yang
tersalurkan relatif sudah terdistribusi dengan baik di delapan belas
kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Informasi untuk Kecamatan
Sangkulirang dan Kecamatan Kaliorang belum ada data tentang jumlah
pelanggan dan jumlah rumah tangga yang mendapat pipanisasi air bersih.
Apakah hal ini merefleksikan memang tidak ada pelanggan atau data belum
tercakup dengan benar, belum bisa diverifikasi dengan baik dalam dokumen
ini.
7) Energi
Energi listrik merupakan sumber kebutuhan utama di Indonesia.
Hampir semua kegiatan dalam aktivitas rumah tangga menggunakan energi
listrik. Secara agregat di level provinsi, data BPS tahun 2017 menunjukkan
bahwa hampir semua pulau-pulau di Indonesia bagian Timur belum
mendapat distribusi listrik dari PLN pada kisaran 80 persen dari total
pelanggan potensial. Untuk daerah-daerah perdesaan, jumlah pelanggan
bahkan masih di bawah 40 persen. Di Kabupaten Kutai Timur, jumlah
pelanggan listrik PLN tercatat sebanyak 33.523 pelanggan. Jumlah ini tidak
merinci katagori pelanggan, apakah rumah tangga atau bisnis. Namun, jika
dirinci menurut apakah pelanggan PLN atau nonPLN, data Kelistrikan
menunjukkan kondisi dalam Tabel 4.2.
Energi listrik merupakan salah satu komponen utama penunjang
produktivitas individu dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah
Kabupaten Kutai Timur hendaknya mulai memprioritaskan ketersediaan
energi listrik dengan sumber alternatif. Hal ini mengingat PT PLN tidak bisa
menjangkau pemukiman penduduk yang terkendala secara geografis dan
R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n2 0 1 6 - 2 0 2 1
4-20
Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
karena adanya pertimbangan ekonomis. Beberapa wilayah Kecamatan yang
mempunyai rasio kepala keluarga tanpa listrik di atas 30 persen; harus
menjadi fokus kebijakan kelistrikan dalam beberapa tahun mendatang.
Tabel 4.2Kondisi Kelistrikan di Kabupaten Kutai Timur, 2017