PEREKONOMIAN INDONESIA BAB 3 PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR
EKONOMI
PEREKONOMIAN INDONESIABAB 3PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR
EKONOMIKelompok 3:
1. Cipta Ajeng Pratiwi12110110342. Dewi Lestari12110110423. Dwi
Risma Dewi12110110484. Lusyana Dewi12110110845. Novita Liana
Sari12110111186. Rama Agustina12110111287. Ummi Restu Suci Nyai
Putri12110111528. Zefri Septiabe12110111PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN
STRUKTUR EKONOMIDalam GBHN, tujuan pembangunan adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator untuk mengukur
kesejahteraan adalah National Income.
PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMIProses pembangunan
ekonomi merubah struktur ekonomi secara mendasar:Sisi permintaan
agregat, pendalaman struktur ekonomi didorong oleh peningkatan
national income yang berpengaruh terhadap selera masyarakat yang
terefleksi dalam pola konsumsinya.Sisi penawaran agregat, faktor
pendorong utamanya adalah perubahaczn teknologi, peningkatan SDM,
dan penemuan material baru untuk produksi.
A. Pertumbuhan Ekonomia.1. Arti Pertumbuhan EkonomiPertumbuhan
ekonomi merupakan penambahan GDP, sehingga terjadi peningkatan
national income.
A. Pertumbuhan Ekonomia.2. Konsep Pendapatan NasionalDalam arti
luas, National income dapat merujuk pada GDP, GNP atau NNP (Net
national Product).Pendekatan pengukuran GDP:a) Pendekatan sisi
penawaran agregat yang mencakup: Pendekatan produksi &
Pendekatan pendapatanb)Pendekatan sisi permintaan agregat yakni
pendekatan pengeluaran
A. Pertumbuhan Ekonomia.3. Sumber-Sumber PertumbuhanPertumbuhan
ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan pada sisi permintaan
agregat (AD) dan/atau sisi penawaran agregat (AS).
A. Pertumbuhan Ekonomia.3.1. Sisi Permintaan Agregat (AD)
A. Pertumbuhan Ekonomia.3.1. Sisi Permintaan Agregat (AD)
Kurva AD bergeser kekanan berarti peningkatan permintaan C, I, G
(X-M).PDB=C + I + G + X - MC = cY + CaI = -ir + IaG = Ga,
Pengeluaran pemerintah berifat otonom, besar kecilnya tidak
ditentukan oleh factor dalam model, tapi oleh factor lain spt
politik.X = Xa, pertumbuhan ekspor ditentukan oleh factor
eksternalM = mY +MaA. Pertumbuhan Ekonomia.3.2. Sisi Penawaran
Agregat (AS)
Pertumbuhan output disebabkan oleh peningkatan volume FP (Tenaga
kerja, Kapital, Tanah) sebagai akibat dari peningkatan
produktivitas.Q = f (X1, X2, .. Xn), dimana X = FP
A. Pertumbuhan Ekonomia.4. Teori-Teori dan Model-Model
Pertumbuhan Teori Klasik Teori Neo Keynes Teori Neo-Klasik Teori
Modern
B. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sejak Orde Baru Hingga Era
SBYPada tahun 1968 PN per kapita masih sangat rendah, hanya sekitar
US$60. Tingkat ini jauh lebih rendah dibandingkan PN dari NSB lain
pada saat itu, seperti misalnya India, Sri Lanka, dan Pakistan.
Tetapi, sejak Pelita 1 dimulai PN per kapita Indonesia mengalami
peningkatan yang relatif tinggi setiap tahun, dan pada tahun
1980-an telah mendekati US$500.
Pengaruh Resesi Dunia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia :
Suatu Ilustrasi Teoritis
B. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sejak Orde Baru hingga Era
SBYLaju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik setelah
1998 tercerminkan pada peningkatan PDB perkapita atas dasar harga
berlaku tercatat sekitar 4,8 juta rupiah. Tahun 1999 naik menjadi
5,4 juta rupiah dan berlangsung sehingga mencapai sekitar 10,6 juta
rupiah tahun 2004. B. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sejak Orde Baru
hingga Era SBYPada masa krisis ekonomi tahun 1998 dari sisi AD,
Industri manufaktur dan sektor konstruksi mengalami penurunan
produksi yang signifikan sedangkan sektor-sektor yang mengalami
pertumbuhan positif yaitu sektor pertanian dengan 1.31%, listrik,
gas dan air bersih 3.11%, dan pengangktan dan komunikasi
16.23%.Dalam nilai riil (harga kosntan) semua sektor mengalami
pertumbuhan negatif kecuali listrik, gas dan air minum dengan
2.6%.Pada tahun 2000 semua sktor kembali tumbuh positif kecuali
sektor pertambangan yang mengalami pertumbuhan negatif sejak tahun
2003
Tabel 3.4Pertumbuhan PDB menurut sector di Indonesia, 2001-2005
(Semester 1)SektorPeriode2001200220032004Semester I 2005Terhadap
Semseter 2004Terhadap Semester II 2004Pertanian, Peternakan,
Kehutanan Dan Perikanan3.13.24.34.10.35.1Pertambangan Dan
Penggalian0.31-0.9-4.6-0.9-5.5Industru
Manufaktur3.35.35.36.26.82.7Listrik, Gas Dan Air
Bersih7.98.95.95.97.73.6Bangunan4.65.56.78.27.40.7Perdagangan,
Hotel Dan Restoran4.43.95.35.89.73Transporatsi Dan
Komunikasi8.18.411.612.713.54.7Keuangan, Sewa Dan Perusahaan
Jasa6.66.477.78.24Jasa-Jasa
Lainnya3.23.83.94.94.62.5Pdb3.84.44.95.15.92.4PDB Tanpa Minyak Dan
Gas5.15.15.86.273.1B. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sejak Orde Baru
hingga Era SBYDari sisi AD, selama krisis 1998, semua komponen
pengeluaran mengalami penurunan terkecuali komponen ekspor (X)
.Komponen AD yang paling besar pengeluarannya adalah komponen I
yang merosot sekitar 33.01%.Secara total dalam periode 2000-20004
semua komponen AD mengalami pertumbuhan dengan laju meningkat
walaupun tahun tertentu di dalam jangka waktu tersebut beberapa
komponen seperti komponen investasi (I) mengalami
kelesuan.Komponenperiode20002001200220032004Jan - Juni
2005C856.81,039.71,2321,3721,532.1842.6G90.8113.4132.2163.7187.888.5I275.9323.9354.2386.2484.4279.1
Stok20.171.230.4-32.27.828.7X569.5642.6595.5627.1711.8421.4Minus
M423.3506.4400.8471620.1380.5PDB1,398.81863.318632,045.92,3031,297Tabel
3.5PDB nominal menurut komponen AD atas harga berlaku di Indonesia
(Rp triliun)C. Faktor-Faktor Penentu Prospek Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia Didalam teori-teori konvensional, pertumbuhan ekonomi
sangat ditentukan oleh ketersedian dan kualitas dari input-input
produksi seperti tenaga kerja, modal, teknologi, bahan baku,
kewirausahaan, dan energy. Tetapi, factor-faktor ini lebih krusial
dalam menentukan prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Sedangkan pertanyaan apakah ekonomi Indonesia 2006 dan seterusnya
akan tumbuh lebih baik, lebih buruk, atau relative sama dengan
pertumbuhan 2005, adalah bicara soal prospek pertumbuhan ekonomi
jangka pendek, yang berarti lebih dipengaruhi oleh factor-faktor
jangka pendek.
Enam Factor Utama Penyebab Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi
IndonesiaKebijkan Pemerintah Tidak Terlalu Mendukung. Hal ini dapat
terlihat dari tidak adanya kebijakan industry nasional yang
komprehensif yang menetapkan prioritas terhadap industry yang akan
diunggulkan dengan langkah yang jelas, dalam jangka panjang dan
jangka pendek yang harus dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan
industry yang telah ditetapkan sebagai industry kecil; Kebijkan
pemerintah tidak terlalu mendukung usaha peningkatan pertumbuhan
ekonomi selama ini tercerminkan dari departemen industry dan
departemen perdagangan yang sifatnya ad holic, tidak konsisten dan
sering bertentangan dengan kebijkan sebelumnya atau kebijakn dari
sector lain seperti sector pertanian.Infrastruktur Terbatas. Hal
ini terutama akibat tidak adanya kebijakan pemerintah yang membuat
pembangunan fasilitas infrastruktur sebagai salah satu prioritas
penting demi meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonoimi
nasional.Biaya Produksi Terus Meningkat. Yang disebabkan terutama
oleh semakin banyaknya pungutan yang sifatnya resmi maupun tidak
resmi. Banyaknya pungutan tersebut erat kaitannya dengan masih
besarnya birokrasi dan banyaknya perda didaerah ynag bermunculan
sejak penerapan otonomi daerah.
Tingkat Produktivitas Rendah. Ada tiga penyebab utama yakni
kualitas SDM yang rendah ( pendidikan rendah dan IPM yang buruk);
kapasitas produksi yang masih rendah yang membatasi kemampuan dari
banyak industry didalam negeri untuk meningkatkan volume produksi
(kecilnya aliran kredit perbankan dan rendahnya investasi dari luar
negeri dan dalam negeri); dan masih lemahnya pengembangan atau
penguasaaan teknologi (lemahnya SDM dan kuranfgnya dukyngan dari
pemerintah). Tingkat Kewirausahaan Nasional Masih Rendah. Dilihat
dari rendahnya inivasi yang dilakukan oleh pengusaha nasional baik
dalam produk yang dihasilkan, proses produksi yang diterapkan, dan
kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan.Pertumbuhan Invesatsi
Termasuk PMA Masi Rendah. Erat kaitanyya dengan lingkungan berusaha
, keamanan, dan kepastian hukum didalam negeri yang belum kondusif
dan masalah mendasar seperti buruknya infrastruktur, biaya produksi
yang belum meningkat, kebujakan ekonomi yang tidak konsisten, dan
kondisi perburuan yang semakin meningkat.
Kebijakan Pemerintah Yang Kurang MendukungInfrastruktur
TerbatasTingkat Kewirausahaan/ Inovasi Yang RendahInvestasi
RendahPertumbuhan LambatProduktifitas RendahBiaya Produksi
MeningkatRasa Ketidakpastian Untuk Melakukan Bisis Di
IndonesiaKualitas SDM RendahBirokrasiBanyaknya PerdaOtonomi
DaerahBank Nasional Belum Sepenuhnya PulihKredit BankKurang
Dukungan Dari Swasta/ UniversitasKurang Dukungan Dari
PemerintahTeknologi RendahKapasitas Produksi RendahPungutan
Bertambah TerusUMR Naik TerusGambar 3.9Enam Factor Utama Penyebab
Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi IndonesiaPertumbuhan ekonomi atau PDB
adalah pertumbuhan output total dari semua sector ekonomi, dan
pertumbuhan output di suatu sector adalah pertumbuhan output total
dari semua perusahaan yang ada di sector tersebut. Berdasarkan
pendekatan ini, maka dapat dikatakan bahwa lambatnya pertumbuhan
ekonomi Indonesia sejak krisis tidak lepas dari lambatnya
pertumbuhan kegiatan bisnis didalam negeri, khususnya swasta
sebagai pelaku ekonomi utama. Oleh karena itu, kinerja dari suatu
perusahaan sangat dipengaruhi oleh oleh lingkungan. Lingkungan
diman bisnis beroperasi dapat dibagi dalam dua macam, yakni
lingkungan langsung dan lingkungan luas (Gambar 3.10). lingkungan
yang lebih luas adalah lingkungan yang berpengaruh secara tidak
langsung terhadap suatu kegiatan bisnis, yang terdiri dari
komponen-komponen berikut: ekonomi makro, pemerintah dan politik
pada tingkat nasional dan local, jasa yang diberikan oleh
pemerintah, pengaruh eksternal, social dan kultur, dan iklim serta
lingkungan alam. Sedangkan, lingkungan langsung adalah lingkungan
berpengaruh secra langsung terhadap semua kegiatan usaha, yakni
pasar, regulasi dan birokrasi, dan intervensi yang didanai oleh
uang public.
Gambar 3.10Dunia Usaha di Dalam Lingkungan Langsung dan Lebih
LuasEkonomi MakroPemerintah & PolitikJasa PemerintahSocial
& StrukturPengaruh-pengaruh EksternalIklim &
LingkunganLingkungan Langsung
Iklim usaha yang tidak kondusif merupakan penyebab lambatnya
proses pemulihan ekonomi nasional dari krisis. Secara sederhana,
iklim usaha mencerminkan sejumlah factor yamng berkaitan dengan
lokasi tertentu membentuk kesempatan dan insentof bagi individu/
pengisaha/ perusahaan/ pemilik modal untuk melakukan usaha atau
investasi secara produktf dan berkembang. Lebi konkritnya, iklim
usaha yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang melakukan
bisnis (termasuk investasi) dengan biaya dan resiko serendah
mungkin disatu sisi, dan keuntungan jangka panjang setinggi
mungkin, disisi lain.Executive Opinion Survey, yakni survey
terhadap opini pribadi dari CEO atau pimpinan/ manajer/ direktur
perusahaan dan orang-orang penting dipemerintahan ( di
lembaga-lembaga terkait seperti Departemen Industri dan Departemen
Perdagangan) mengenai berbagai aspek yang terkait langsung maupun
tidak langsung dengan dunia usaha. Salah satu masalah yang
dipertanyakan didalam survey tersebut adalah factor penghambat
utama kegiatan usaha di Indonesia.
Seperti yang terlihat di Gambar 3.11, berdasarkan persentase
responden, tiga factor penghambat bisnis adalah korupsi, birokrasi,
dan kebijakan tidak stabil. Sebagian responden menganggap korupsi
yang paling mengganggu usha mereka. Sebagian besar lainnya
mengangga birokrasi yang bertele-tele tidak efisien sebagai
penghambat utama perkembangan bisnis di Indonesia ( disebutkan juga
dalm World Bank 2005). Kelompok terbesar ketiga dari pengusaha
menganggap kebijakan khususnya ekonomi makro yang tidak stabil
adalah yang paling merugikan usaha. Menurut laporan World Bank 2005
mengenai iklim investasi, mencipakan suatu iklim investasi yang
lebih baik mengharuskan pemerintah untuk menangani tiga hal, yakni
biaya, risiko, dan pembatasan bagi persainganTabel 3.9Kebijakan dan
perilaku pemerintah yang mempengaruhi keputusan investasi
Tiga hal penting yang mempengaruhi keputusan
investasiFactor-faktor yang membentuk kesempatan dan insentif untuk
melakukan investasiPemerintah berpengaruh kuatPemerintah kurang
berpengaruhBiayaKorupsi, Tarif pajak dan system perpajakan, bea
masuk & tariff ekspor, subsidi, beban peraturan &
birokrasi, infrastruktur, jasa jasa public, kinerja sector
keunagan, suku bunga, peraturan pasar tenaga kerjaHarga bahan
yangditentukan oleh pasar, jarak terhadap pasar input & output,
skala & bidang ekonomi yang dikaitkan dengan teknologi
tertentu.RisikoArah kebijakan yang dapat diantisipasi &
kredibilitasnya, stabilitas ekonomi makro, hak-hak atas property,
pemaksaan kepatuhan hak atas property untuk kepentingan
umumTanggapan konsumen & pesaing, kejutan eksternal, bencana
alam, kendalan pemasok.Pembatasan bagi persainganPembatasan
peraturan untuk masuk & keluar, hukuman & kebijakan
persaingan memfungsikan pasar sector keuangan, infrastruktur.Ukuran
pasar & jarak terhadap pasar input & output, skala &
bidang ekonomi dalam kegiatan-kegiatan tertentu.Kegiatan bisnis
termasuk investasi dipengaruhi oleh dua macam lingkungan yakni
:lingkungan langsung;lingkungan yang lebih luas.
1. Lingkungan yang lebih luas adalah lingkungan yang berpengaruh
secara tidak langsung terhadap suatu kegiatan bisnis, yang terdiri
dari komponen-komponen berikut: ekonomi makro (seperti kebijakan
perdagangan, kebijakan industri, kebijakan sektor keuangan, dan
kebijakan moneter dan fiskal), pemerintah dan politik pada tingkat
nasional dan lokal (misalnya legislatif dan proses pembuatan
kebijakan, judisiari, dan keamanan dan stabilitas), jasa-jasa yang
diberikan oleh pemerintah (seperti pelayanan kesehatan dan
pendidikan, infrastruktur, utilitas dan jasa keamanan),
pengaruh-pengaruh eksternal (seperti perdagangan global, bantuan
luar negeri, tren dan selera masyarakat dunia, teknologi, dan
informasi), sosial dan kultur (seperti demografi, selera konsumer,
dan sikap terhadap bisnis), dan iklim serta lingkungan alam
(misalnya sumber daya alam, cuaca, dan siklus pertanian).Sedangkan,
yang dimaksud lingkungan langsung adalah lingkungan berpengaruh
secara langsung terhadap semua kegiatan usaha, yakni pasar
(misalnya consumen, tenaga kerja, keterampilan dan teknologi,
material dan alat-alat produksi, lokasi, infrastruktur, modal, dan
jaringan-jaringan kerja), regulasi dan birokrasi (seperti
undang-undang, peraturan-peraturan, tarif pajak dan sistem
perpajakan, lisensi dan perijinan, standar produk dan proses, dan
perlindungan konsumer dan lingkungan), dan intervensi-intervensi
yang didanai oleh uang publik (seperti jasa keuangan untuk
bisnis).Tabel 3.10Kinerja infrastruktur di ASEANIndikatorIndonesia
(2000)Peringkat dalam ASEAN Tingkat elektrifikasi (%) Jaringan
telepon tetap (%) Jumlah pemohon mobile phone (%) Akses ke sanitasi
yang baik (%) Akses ke air bersih (%) Jaringan jalan raya (km per
1000 penduduk)53 penduduk) 4 6 55 78 1,7 11 dari 12 negara 21 dari
12 negara 9 dari 12 negara 7 dari 11 negara 7 dari 11 negara8 dari
12 negara Tabel 3.11Posisi Relatif Indonesia untuk Kualitas
Infrastruktur dalam the Global competitiveness report
2004-2005IndikatorPeringkat (total 104 negara)Kualitas keseluruhan
Pembangunan jalan raya Kualitas pelabuhan Kualitas transpor udara
Suplai listrik Efisiensi kantor pos Kualitas telepon/fax Jaringan
telepon per 1000 penduduk (data, 2003)44 28 40 61 68 57 8586
Sumber: WEF (2005)Laporan kedua adalah dari WEF (2005). Seperti
telah dijelaskan sebelumnya (lihat gambar 3.11), survey tahunan yan
g dilakukan oleh WEF ini adalah mengenai opini pribadi dari
pimpinan perusahaan dan pejabat-pejabat penting di
department-departmen yang terkait dengan peningkatan daya saing
negara. Hasil survey mengenai kualitas infrastruktur untuk kasus
Indonesia dapat dilihat di table 3.11. untuk kasus Indonesia dapat
dilihat di table 3.11. untuk infrastruktur secara keseluruhan,
Indonesia berada pada peringkat ke 44 dari Negara 104 negara yang
masuk di dalam sampel. Untuk kualitas infrastruktur menurut
jenisnya, kondisi Indonesia juga buruk.
Tabel 3.12Posisi Relative Indonesia untuk Pengembangan
Pendidikan dan Teknologi dalam the Global Competitiveness
IndikatorPeringkat (total 104 negara)Kualitas system
pendidikanKualiotas sekolah-sekolah negeriKualitas pendidikan
matematik dan sainsPenyebaran dalam pelayanan kesehatan
berkualitasTingkat (berdasarkan data sekunder 2001, atau tahun
tahun terakhir yang ada)-primary enrollment- secondary enrollment-
teriary enrollmentKesiapan teknologi35485736
238174 57Tabel 3.12Posisi Relative Indonesia untuk Pengembangan
Pendidikan dan Teknologi dalam the Global Competitiveness
Dalam teknologi, yakni pertanyaan apakah tingkat kesiapan
teknologi dari suatu Negara jauh di bawah Negara Negara laion, atau
termasuk salah satu pemimpin dunia, posisi Indonesia juga Rendah,
yang mencerminkan pembangunan teknologi hingga sekarang ini di
Indonesiamasih relative buruk. Kondisi ini seperti halnya dengan
kondisi pendidikan yang masih buruk tidak lepas dari kondisi
lingkungan kelembagaan dan kebijakan yang selama ini belum optimal
mendukung pengembangan pendidikan dan teknologi dio Indonesia.
Tabel 3.13Posisi Relative Indonesia untuk Lingkungan Ekonomi
makro dalamthe Global Competitiveness Report 2004-2005
IndikatorPeringkat (total 104 negara)Kecanggihan pasar
keuanganKondisi perbankan Ketersediaan modal venturaAkses ke
kreditAkses ke pasar saham localPeraturan perdagangan
sekuritasEfektifitas dari undang-undang
kebangkrutanRintangan-rintangan perdagangan terselubungBiaya impor
perlatan/mesin dari luar negeriDampak bisnis dari
rintangan-rintangan perdagangan domesticDampak bisnis dari
rintangan-rintangan perdagangan luar negeriDampak bisnis dari
prosedur-prosedur pabeanDampak bisnis dari peraturan-peraturan
mengenai PMABeban pajakEfisiensi dari prosedur-prosedur
pabeanKeterbukaan dari regim pabeanUsaha-usaha terorganisasi untuk
memperbaiki daya saing408320646570536552692051867374427Table 3.13
menunjukkan peringkat yang sangat krusial bagi pertumbuhan
bisnis/investasi, seperti pembangunan sector keuangan, kelayakan
bisnis dari perbankan, akses ke kredit, ketersediaan modal ventura,
dan seterusnya.
Tabel 3.14Posisi Relatif Indonesia untuk Kelembagaan Publik
dalam the global competitiveness report 2004-2005
IndikatorPeringkat (total 104 negara)Kemandirian Judisial
Efisiensi dari kerangka kerja legal Hak Properti Perlindungan
kekayaan intelektual Pemborosan dalam pengeluaran pemerintah Beban
dari regulasi pemerintah pusat Beban dari regulasi pemerintah
daerahTingkat birokrasi Tingkat dan efek dari perpajakan Pembayaran
tidak regular/ilegal dalam ekspor dan impor Pembayaran tidak
reguker.ilegal dalam pemakaian utilitas publik Pembayaran tidak
regular/ilegal dalam pembayaran pajak Pembayaran tidak
regular.ilegal dalam kontrak publicPembayaran tidak regular.ilegal
dalam aplikasi kreditPembayaran tidak regular/ilegal dalam
keputusan judisial Biaya- biaya bisnis dari pembayaran-pembayaran
non regular illegal58 51 67 47 25 15 2985 27 75 70 76 4680 6981
Selanjutnya, masih berdasarkan laporan WEF (2004), table 3.14
menyajikan posisi relative dari Indonesia dalam beberapa indicator
dari kelembagaan public yang sangat relevan bagi kegiatan usaha
atau investasi. Seperti yang dapat dilihat, dalam kemandirian
judicial dari pengaruh politik dari pengaruh politik dari
anggota-anggota pemerintah (misalnya menteri dan presiden),
politikus dan masyarakat, dan perusahaan, Indonesia berada pada
peringkat ke 58.
Bagian ramaBagian uteBagian abeTerima kasih