Perekonomian indonesia

PEREKONOMIAN INDONESIAVERAWATI FAJRIN SITORUS

10.10.0.121

BAB VI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN

A. Permasalahan Pokok Sejarah menunjukkan bahwa setelah 40 tahun

sejak Pelita 1 tahun 1969,ternyata efek menetes tersebut kecil,karena proses mengalir kebawahnya sangat lambat.Akibat dari strategi tersebut dapat dilihat:pada tahun 1980-an hingga krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997,Indonesia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun tinggi,tetapi tingkat kesenjangan dalam pembagian PN juga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap banyak,bahkan meningkat tajam sejak krisis ekonomi.

Berkaitan dengan masalah diatas,ada dua pertanyaan yang akan dijawab di dalam bab ini,yaitu seperti berikut:

Selama pemerintahan orde baru,factor-faktor apa yang membuat kesenjangan dalam distribusi pendapatan dan kemiskinan tetap ada,walaupun pembangunan ekonomi waktu itu berjalan terus dengan baik dan Indonesia memiliki laju pertumbuhan yan relative tinggi?

Apakah hipotesis Kuznets,yakni pada awal pembangunan,kesenjangan ekonomi akan tambah buruk dan pada tahap akhir pembangunan,kesenjangan akan dengan sendirinya berkurang,tidak berlaku untuk kasus Indonesia?

B. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan Data tahun 1970-1980, di Indonesia semakin tinggi

pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan perkapita, semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Hal ini di tunjukan dengan penelitian Jantti(1997). Kesimpulannya bahwa semakin membesarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan negara disebabkan oleh pergeseran-pergeseran demografi, perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan-kebijakan public.

Dalam hal perubahan pasar buruh, membesarnya kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besarnya saham pendapatan dari istri didalam total pendapatan keluarga merupakan dua faktor penyebab penting.

C. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan seperti yang telah dibahas diatas.mengikuti hipotesis Kuznets,pada tahap awal dari proses pembangunan,tingkat kemiskinan cenderung meningkat,dan pada saat mendekati tahap akhir dari penbangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.Tentu,seperti telah dikatakn sebelumnya,banyak faktor-faktor lain selain pertumbuhan pendapatan yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/negara seperti derajat pendidikan,tenaga kerja,dan stuktur ekonomi.

Hasil estimasi dari Dollar dan Krayy (2000) menunjukkan bahwa elastisitas pertumbuhan PDB dari pendapatan per kapita dari kelompok miskin adalah 1 persen,yang artinya pertumbuhan rata-rata output sebesar 1 persen membuat 1% peningkatan pendaptan dari masyarakat miskin.Sedangkan,hasil estimasi dari Timmer (1997) dengan memakai teknik-teknik ekonometrik yang sama,melaporkan bahwa elastisitas tersebut hanya sekitar 8%,yang artinya kurang dari proposional keuntungan bagi kelompok miskin dari pertumbuhan ekonomi.Hasil estimasi ini didukung oleh banyak studi lainnya seperti dari World Bank yang juga menunjukkan adanya suatu hubungan negative antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

D. Analisis Empiris  1. Kemiskinan  Di Indonesia pertumbuhan ekonomi yang

tinggi da berkelanjutan selama era Orde Baru (1966-1998) member suatu kontribusi yang besar terhadap pengurangan kemiskinan ( yang diukur dari jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan sebagai suatu persentase dari jumlah penduduk).

Selama periode 2005-2006,jumlah orang miskin di Indonesia tercatat bertambah sebanyak 4,2 juta orang.Baru setelah beberapa penyesuaian kebijakan dan stabilisasi ekonomi makro,tingkat kemiskinan mulai menurun lagi sejak tahun 2007.Dalam bentuk relative,tingkat kemiskinan pada tahun 2007 sama seperti sebelum krisis 1997-1998 terjadi.Namun demikian,dalam bentuk absolute,jumlah orang yang pengeluaran rata-rata perhari dibawah garis kemiskinan yang berlaku tetap lebih tinggi di bandingkan era orde baru sebelum krisis 1997-1998.Walaupun perbedaan antarwilayah bervariasi menurut tahun,tingkat kemiskinan di daerah perkotaan juga selalu lebih kecil dibandingkan di daerah perdesaan dan terus berlangsung pada tahun-tahun berikutnya.berdasarkan dat terakhir,pada bulan maret 2010,persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang berlaku pada tingkat nasional adalah sekitar 13%.

2. Kesenjangan Menurut daerah,pada tahun 1960-an,tingkat

kesenjangan pengeluaran konsumsi di perdesaan lebih besar daripada diperkotaan.Baru sejak 1970-an ada perbaikan:angka Gini di perdesaan setiap tahun lebih rendah daripada perkotaan.Selama 1980-1999 nilai rasio Gini di perdesaan setiap tahun berkisar 0,26%(terendah) dan 0,31% (tertinggi),sedangkan di perkotaan rata-rata 0,33%.

Selain kesenjangan pendapatan,ketimpangan ekonomi antarwilayah,misalnya provinsi,di Indonesia juga terjadi.Proses transisi ekonomi menuju ekonomi modern atau perkotaan yang membuat sektor-sektor produktif semakin mendominasi ekonomi ekonomi nasional di satu sisi,dan semakin terpusatnya kegiatan-kegiatan dari sektor-sektor tersebut di wilayah-wilayah tertentu karena kondisi dari wilayah-wilayah itu paling menguntungkan (karena ketersediaan infrastruktur,SDM,sumber modal,dan prasarana pendukung utama lainnya),di sisi lain, membuat terjadinya ketimpangan ekonomi antarwilayah/provinsi di Indonesia.Pada saat Belanda meninggalkan Indonesia,pulau jawa merupakan wilayah Indonesia yang paling maju dalam banyak hal,termasuk pembangunan inrastruktur dan SDM,serta administrasi pemerintahan.

E. Tujuan Pembangunan Milenium Pada bulan September 2000,PBB mendeklarasikan apa yang

disebut dengan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs),yang harus dicapai 191 negara anggotanya pada tahun 2015.Ada delapan sasaran,masing-masing dengan target tertentu yang harus dicapai,dan sasaran pertama adalah mengurangi kemiskinan dan orang-orang yang mengalami kelaparan.Kedelapan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menurunkan kemiskinan dan kelaparan ekstrem (hingga setengahnya).

2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua3. Mengurangi angka kematian anak (hingga dua-pertiganya).4. Memperbaiki kesehata ibu (hingga tiga-perenpatnya).5. Memerangi HIV/AIDS,malaria dan penyakit-penyakit menular

lainnya.6. Menjamin kelestarian lingkungan hidup.7. Membentuk sebuah kerjasama global untuk pembangunan.

F. Kebijakan Anti-Kemiskinan Kebijakan mempengaruhi kemiskinan,baik

langsung maupun tidak langsung,lewat sejumlah faktor-faktor yang menengahinya.Kebijakan-kebijakan langsung adalah kebijakan-kebijakan dalam berbagai macam program yang khusus dibuat untuk mengurangi kemiskinan,jadi sasarannya adalah penduduk miskin.Sedangkan kebijakan kebijakan tidak langsung,yakni kebijakan-kebijakan ekonomi yang sasarannya bukan penduduk miskin,tetapi mempunyai pengaruh positif terhadap pengurangan kemiskinan.

Pada tahun 2000.Bank Dunia muncul dengan suatu kerangka kerja analisis yang baru untuk memerangi kemiskinan yang dibangun di atas tiga pilar,yakni:pemberdayaan,keamanan,dan kesempatan.Pemberdayaan adalah proses peningkatan kapasitas dari penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka,dengan memperkuat partisipasi mereka di dalam proses-proses politik dan pengambilan keputusan pada tingkat local.Keamanan adalah proteksi bagi orang miskin terhadap gonjangan-gonjangan yang merugikan,lewat manajemen yang lebih baik dalam menangani goncangan-goncangan ekonomi makro dan juga jaringan-jaringan pengaman yang lebih komprehensif,sedangkan kesempatan adalah proses peningkatan akses dari kaum miskin terhadap dua aset penting, yakni modal fisik dan modal manusia (SDM) dan peningkatan tingkat dari pengembalian dari aset-aset tersebut.

Menurut ADB (1999),ada tiga pilar dari suatu strategi penurunan kemiskinan,yakni:

1. Pertumbuhan berkelanjutan yang pro-kemiskinan;

2. Pengembangan sosial yang terdiri dari pengembangan SDM,modal sosial,perbaikan status dari perempuan,dan perlindungan sosial;

3. Manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik,yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dari dua pilar utama.

BAB VII  APBN,KEBIJAKAN FISKAL,DAN UTANG LUAR NEGERI  A. APBN  1. Fungsi Dalam sejarah Indonesia sejak Orde Baru

hingga sekarang,ssering kali pemerintah berperan sebagai motor utama,jika tidak bisa bisa dikatakan sebagai satu-satunya penggerak perekonomian nasional.Mungkin bukti paling nyata yang menunjukkan besarnya peran pemerintah di dalam perekonomian Indonesia selama ini adalah keberadaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Perubahan maupun pemakaian APBN dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi,penciptaan lebih banyak kesempatan kerja,stabilitas harga,dan stabilitas dalam posisi eksternal dicerminkan oleh sifat dari kebijakan fiskal.Jika pemerintah menambah defisit APBN,yakni menambah pengeluaran atau menguarangi pendapatan lewat misalnya mengurangi tarif pajak,maka dikatakan pemrintah melakukan kebijakan fiskal ekspansif karena paling tidak secara teori atau harapan pemerintah bahwa laju pertumbuhan ekonomi meningkat.Sebaliknya,disebut kebijakan fiskal kontraktif jika pemerintah mengurangi deficit APBN,yakni mengurangi pengeluaran atau menaikkan tarif pajak,karena laju pertumbuhan ekonomi akan merosot,cateris paribus.

2. Komponen-komponen APBN Anggaran pendapatan negara terdiri dari berbagai macam

pajak,retribusi,royalty,bagian laba BUMN,dan berbagai pendapatan non-pajak lainnya.Namun demikian,yang paling dominan dan sekaligus paling krusial sebagai instrument fiscal dari sisi penerimaan adalah pajak.

Sedangkan anggaran pengeluaran pemerintah pusat terdiri dari dua sub-komponen besar yakni,pengeluaran pemerintah pusat dan pengeluaran pemerintah daerah,yaitu transfer ke pemerintah daerah.Yang terakhir ini mulai berlaku sejak penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal,yang dapat dibagi menjadi dua komponen,yakni dana perimbangan dan dana penyesuaian dan otonomi khusus.Sedangkan anggaran pengeluaran pemerintah pusat meliputi gaji pegawai negeri,pengeluaran material,investasi,pembayaran bunga pinjaman,subsidi,dan lainnya.

3. APBN Realisasi versus APBN Revisi APBN revisi biasanya disebut APBN-

Perubahan (APBN-P).Revisi bisa dilakukan dengan atau tanpa kebijakan (misalnya mengeluarkan suatu regulasi/deregulasi.Realisasi APBN bisa lebih besar,sama atau lebih kecil dari anggaran,baik anggaran awal atau anggaran yang telah direvisi.

B. KEBIJAKAN FISKAL 1.Teori dan Model Kebijakan ekonomi makro secara garis besar dapat

dibedakan menjadi kebijakan fiscal dan kebijakan monoter,seperti juga ekonomi dapat dibagi menjadi dua sektor,yakni sektor riil dan sektor moneter.Sektor riil menghasilkan barang dan jasa (sisi produksi dari ekonomi).Sektor ini dapat lagi dibagi menurut kelompok kegiatan atau subsector seperti pertanian,pertambangan,industry,dan lain-lain.Sedangkan sektor moneter boleh dikatakan merupakan hasil dari sektor riil dalam bentuk uang (sisi moneter dari ekonomi).Di Indonesia,kebijakan fiscal mempunyai dua prioritas.prioritas pertama adalah mengatasi APBN,dan masalah-masalah APBN lainnya.

Efek dari kebijakan fiscal terhadap ekonomi terdiri dari efek jangka pendek dan efek jangka panjang.Efek jangka pendek adalah efek awal atau langsung dari kebijakan itu sendiri,sedangkan efek jangka panjang adalah efek awal ditambah efefk-efek selanjutnya yang disebut efek pengali (multipler) dari kebijakan tersebut.

2. Analisis Empiris Salah satu indicator untuk mengukur sejauh mana peran

pemerintah lewat kebijakan fiskalnya dalam perekonomian Indonesia adalah tren lewat jangka panjang dari rasio G-Y,atau besarnya pengeluaran pemerintah sebagai persentase dari pendapatan nasional atau PDB,pada tahun 1980-an hingga 2009.pengeluarn pemerintah sempat mengalami penurunan hingga 1997.Namun akibat krisis keuangan Asia 1997-1998 rasionya meningkat mencapai 21 persen pada tahun 1999.Perkembangan ini menandakan bahwa pada saat ekonomi Indonesia mengalami krisis tersebut,membuat pertumbuhan ekonomi negative pada tahun1998,pemerintah menerapkan kebijakan fiscal ekspansif,dan memang sangat diperlukan untuk menggairahkan kembali perekonomian nasional.Salah satu bagian penting dari pegeluaran pemerintah semasa krisis adalah untuk menbantu kaum miskin,lewat program Jaringan Pengaman Sosial (JPS),yang sebagian besar didanai oleh Bank Dunia.

C. UTANG LUAR NEGERI (ULN) 1.Penyebab Utama: Suatu Perspektif Teori Sejak krisis ULN dunia pada awal 1980-an,masalah

ULN yang dialami oleh banyak NB tidak semakin baik.Banyak NB semakin terjerumus kedalam krisisULN sampai negara-negara pengutang besar terpaksa melakukan program-program penyesuaian structural terhadap ekonomi mereka atas desakan dari Bank Dunia dan IMF,sebagai syarat utama untuk mendapatkan pinjaman baru atau pengurangan terhadap pinjaman lama,bahkan Indonesia sudah beberapa kali nyaris terjerumus ke krisis ULN yang serius sejak era Orde Lama hingga krisis keuangan Asia 1997-1998.Pada saat itu,Indonesia mendapat bantuan yang besar dari IMF yang akhirnya bisa dilunasi setelah beberapa tahun kemudian.

2. Analisis Empiris Besarnya akumulasi ULN,terutama sanga

tterasa setelah krisis ekonomi 1997-1998.memaksa pemerintah Indonesia mengatur secara khusus atau mengubah paradigm soal penanganan PLN di dalam GBHN tahun 1999-2004,khususnya untuk ULN pemerintah.Sejak itu,kebijakan fiscal yang menjadi andalan bagi penerimaan pemerintah ditekankan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap ULN.

BAB VIII SEKTOR DAN KEBIJAKAN MONETER  A. Teori dan Model Kebijakan moneter di Indonesia sepenuhnya

tanggung jawap dari bank sentral Indonesia yanki Bank Indonesia (BI) sebagai Otoritas Moneter. Empat fungsi utama BI sebagai lembaga yang melaksanakan pengendalian moneter

1. mencetak dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah

2. memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa

3. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank-bank yanga da di Indonesia

4. memegang kas pemerintah

B. Analisis Empiris Pada tahun 1980, masa Orde Baru, kebijakan

moneter lebih di arahkan pada stabilitas harga dan nilai tukar rupiah. Namun pada tahun 1983-1984, kebijakan moneter diarahkan untuk meletakan landasan yang kokoh bagi perkembangan perbankan nasional. Periode 1988-1989, Otoritas Moneter menerapkan kebijakan moneter ekspansif guna mendorong kegiatan ekonomi didalam negeri. Dan 1990-1992 berubah 180 derajat ke kebijakan moneter ketat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan. Dan begitu seterusnya, selalu berubah sesuai dengan keputusan Otoritas Moneter

Suku Bunga Fungsi dari suku bunga sebagai salah satu

instrumen OM untuk mengatur atau menjaga stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, tingkat atau perubahan suku bunga SBI atau BI Rate bagus sebagai salah satu indikator mengenai sifat dari kebijakan moneter, apakah ekspansif atau umum disebut kebijakan moneter /uang longgar atau kontraktif atau kebijakan uang ketat.

Suku bunga yang umumnya digunakan sebagai salah satu acuan dalam menganalisis sifat dari kebijakan moneter yangs edang diterapkan di Indonesia adalah suku bunag deposito dan juga suku bunga kredit.

Uang Beredar Perkembangan suku bunga berhubungan erat

dengan perkembangan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jumlah uang yang bertambah dibarengi dengan tingkat suku bunga yang menurun, dan sebaliknya, tingkat suku bunga yang tinggi dibarengi dengan jumlah uang yang sedikit.

Besarnya kredit yang disalurkan oleh perbankan ke masyarakat merupakan komponen penting dari peningkatan suplai uang di dalam ekonomi. Setiap tahun, jumlah kredit terus bertambah yang menunjukan perekonomian juga semakin meningkat. Sehingga diharapkan pertumbuhan kredit tetap terus meningkat dengan suku bunga yang membaik juga.

Nilai Tukar dan Inflasi Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah merupakan

salah satu tanggung jawab Otoritas Moneter (BI). Karena stabilitas nilai rupiah bersama dengan stabilitas harga atau laju inflasi yang terkontrol merupakan dua prasyarat penting bagi pencapaian kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian nasional.

Berdasarkan kekuatan pasar (tanpa intervensi dari BI), nilai tukar rupiah ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran mata uang asing di pasar valuta asing (valas) di Indonesia. Sedangkan arus modal terdiri atas dua komponen besar yakni investasi dan ULN.

Inflasi merupakan masalah yangs serius, karena laju pertumbuhan dari semua indikator menurun drastis. Oleh sebab itu, BI harus berhasil menjalankan salah satu tugasnya yakni dengan menekan angka inflasi agar tetap berada di bawah satu digit dari angka inflasi yang sedang terjadi.

Ada sejumlah indikator yang digunakan sebagai pengukur tingkat/laju perubahan inflasi ekonomi, diantaranya :

perubahan indeks harga konsumen (IHK) pertumbuhan indeks harga konsumen makanan

(IHKM) pertumbuhan indeks harga produsen/grosir(IHP) pertumbuhan deflator PDB

BAB IXPELAKU-PELAKU EKONOMI

A. Latar Belakang Persoalan Didalam sistem perekonomian Indonesia dikenal

tiga pilar utama yang menyangga perekonomian yaitu:

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Koperasi BUMN adalah pihak pemerintah sedangkan BUMS

dan Koperasi adalah pihak swasta. Jumlah BUMN jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta., namun kelompok BUMN beroperasi ekonomi yang sangat strategis seperti pertambangan, energi dan disejumlah industeri manufaktur.

B. Perusahaan-Perusahaan Non-Koperasi Perusahaan yang terdiri dari perusahaan skala mikro, kecil

dan menengah (UMKM). Sebelumnya pada tahun 1998 pada saat krisis ekonomi mancapai titik terburuknya, banyak perusahaan semua skala usaha mengalami kebangkrutan atau mengurangi volume kegiatan secara drastis. Namun mulai tahun 2000, saat ekonomi Indonesia mulai pulih terjadi peningkatan kembali kegiatan perusahaan usaha mikri kecil dan menengah.

Peningkatan tersebut berdampak pada lapangan pekerjaan yang semakin luas di seluruh Indonesia, terutama yang paling signifikan berada di pulau Jawa. Hal ini terkait dengan beberapa variabe yang mendukung seperti pendapatan perkapita, populasi, infrasturktur, pertumbughan output disektor-sektor penting terutama industri manufakturing, bangunan, transportasi, perdagangan barang dan jasa, dan akses yang mudah ke input-input krusial seperti SDM dan modal.

C. BUMN Sebelum tahun 1998 yakni sebelum Indonesia dilanda

krisis ekonomi terbesar dalam sejarahnya, jumlah BUMN mencapai 300 unit, namun menjadi topik perdebatan publik mengenai citra BUMN yang buruk. Selain sarang KKN dan sumber pemerasan dari birokrat, BUMN tidak membawa manfaat bagi masyarakat banyak maupun sekitarnya. Oleh sebab itu, BUMN mulai banyak di privatisasi oleh pemerintah

Privatisasi BUMN telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pihak yang setuju dengan privatisasi BUMN berargumentasi bahwa privatisasin perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMN serta menutup devisit APBN dan diharapkan mampu beroperasi secara lebih profesional. Hal ini dikarenakan kebijakan BUMN akan bergeser dari pemerintah ke investor lain sehingga mereka akan menciptakan laba yang optimal.

D. Koperasi 1. Sejarah Koperasi Koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan

ketidakadilan pasar, oleh karena itu, tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu, koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi, termasuk dalam perundingan internasional.

Pada tahun 1995, gerakan koperasi menyelenggarakan kongres koperasi di Manchester, Inggris dan disepakati bahwa untuk menghadapi globalisasi dan liberalisasi ekonomi dan perdagangan koperasi harus bersikap seperti layaknya perusahaan swasta. Dengan kata lain, koperasi harus berkembang dengan keterbukaan sehingga liberalisasi ekonomi dan perdagangan bukan musuh koperasi.

2. Perkembangan di Dunia Perkembangan koperasi di seluruh dunia sangat meningkat

dan berperan aktif dalam menyediakan lapangan pekerjaan dimana hampir 3 miliar orang atau setengahnya dari jumlah populasi di dunia terjamin oleh perusahaan-perusahaan koperasi.

Perkembangan koperasi berperan juga dalam meningkatkan pendapatan perkapita baik Negara Maju maupun Negara Berkembang. Selain itu di negara-negara Eropa Timur juga sangat maju

Perkembangan dari koperasi-koperasi di negara-negara maju tersebut memberi kesan bahwa koperasi tidak bertentangan dengan ekonomi kapitalis. Sebaliknya koperasi-koperasi tersebut tidak hanya mampu selama ini bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar non-koperasi, tetapi mereka juga menyumbang terhadap kemajuan ekonomi dari negara-negara kapitalis tersebut.

3. Perkembangan di Indonesia Memasuki tahun 2000, koperasi Indonesia

didominasi oleh koperasi kredit hingga akhir 2002 posisi koperasi dalam pasar perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah Bank Rakyat Indonesia(BRI) unit desa. Serta perkembangan koperasi yang terpusat di beberapa propinsi tertentu. Hal ini disebabkan karena salah satu fenomena 'dorongan suplai' yang artinya karena keterpaksaan. Kondisi pasar yang tidak menguntungkan memaksa suatu komunitas untuk membentuk koperasi agar dapat tetap mempertahankan produktivitas

4. Prospek Koperasi Koperasi di Indonesia disusun berdasarkan asas

kekeluargaan dan terfokus pada kesejahteraan anggota. Namun secara bisnis, koperasi cukup merepotkan. Karena koperasi diakui sebagai badan usaha, maka kiprah koperasi mestinya harus seperti badan usaha lainnya yang mestinya mengejar profit sebesar-besarnya dengan langkah-langkah dan perhitungan bisnis seperti yang biasa dilakukan oleh oleh perusahaan lainnya. Namun langkah bisnis sering bertabrakan dengan keinginan anggotanya tadi yaitu menyejahterakan anggota. Karena jika hanya mengandalkan aspek likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas usaha menjadi tidak tepat.

BAB XDAYA SAING DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL A. Latar Belakang Persoalan Peran pemerintah yang sangat krusial dalam upaya

peningkatan daya saing sangat diperlukan, dan juga peran pemerintah dalam menciptakan insentif-insentif agar merangsang masyarakat, termasuk dunia usaha untuk meningkatkan kinerjanya. Namun, pemain utama dalam persaingan adalah perusahaan dan bukan pemerintah. Dimana selama ini banyak pengusaha yang hanya mengkambing hitamkan pemerintah dengan argumen kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama ini tidak kondusif, tidak berpihak pada pengusaha-pengusaha dalam negeri. Padahal sebenarnya antara perusahaan, pengusaha dan pemerintah saling mendukung

B. Daya Saing Daya Saing Ekonomi

Daya saing adalah konsep yang umum digunakan didalam ekonomi yang biasanya merujuk kepada komitmen terhadap persaingan pasar dalam kasus perusahaan-perusahaan dan keberhasilan dalam kasus negara-negara. Daya saing telah menjadi satu dari konsep kunci bagi perusahaan-perusahaan, negara-negara dan wilayah-wilayah untuk bisa berhasil dalam partisipasinya didalam globalisasi dan perdagangan bebas dunia. Kekuatan daya saing sebuah bangsa /negara/ekonomi

ditentukan oleh kekuatan pondasinya dan juga pilar-pilarnya yang masing-masing mempunyai daya saingnya sendiri. Pilar- pilar tersebut antara lain

a. Alam/Fisik b. Perusahaan c. Inovator/Inventor d. Pemerintah e. Masyarakat

B. Daya Saing Daya Saing Perusahaan

Daya saing sebuah perusahaan tercerminkan dari daya saing produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Pada gilirannya, daya saing dari perusahaan tersebut ditentukan oleh banyak faktor, tujuh diantaranya yang sangat penting adalah :

1. Keahlian atau Tingkat Pendidikan Pekerja 2. Keahlian Pengusaha 3. Ketersediaan Modal 4. Sistem Organisasi dan Manajemen Yang Baik (sesuai

kebutuhan bisnis) 5. Ketersediaan Teknologi 6. Ketersediaan Informasi 7. Ketersediaan Input-Input Lainnya seperti energi, bahan baku

dll

Daya Saing Indonesia versi WEF (World Economic Forum)

Daya saing dalam WEF adalah daya saing suatu negara /ekonomi, bukan daya saing suatu produk. Daya saing suatu negara akan sangat membantu daya saing produk-produk dalam negeri , namun daya saing suatu produk juga ditentukan oleh sejumlah faktor, baik internal seperti tukar , tingkat suku bunga yang mempengaruhi biaya produksi/investasi, produktivitas, dan lain-lain juga eksternal seperti struktur pasar global.

Berdasarkan hasil survei WEF untuk periode 2009-2010 dari 133 negara, Indonesia masuk pada posisi peringkat ke-54 dan tahun berikutnya pada periode 2010-2011 membaik ke posisi peringkat 44. dan untuk kelompok ASEAN, Indonesia masuk ke posisi peringkat 5 disebabkan Indonesia merupakan negara yang luas dan terbesar di Negara ASEAN.

Beberapa Kendala a. Infrastruktur yang terbatas, baik dalam volume

maupun kualitas sehingga menghambat kelancaran dan mengurangi tingkat efisiensi dalam distribusi faktor-faktor produksi dan pada akhirnya biaya produksi pun meningkat sehingga terjadi tingkat penurunan daya saing.

b. Iklim Berusaha yang tidak kondusif menyebabkan investasi yang tidak kondusif juga sehingga menyebabkan PMA enggan masuk ke suatu negara.

c. Teknologi dan Inovasi merupakan hal yang penting sehingga suatu negara mampu menyerap dan memanfaatkan teknologi-teknologi baru yang ada secara optimal.

d. Sumber Daya Manusia berkualitas tinggi merupakan salah satu atau bahkan input terpenting dalam menentukan daya saing sebuah negara/ekonomi.

C. Liberalisasi Perdagangan Regional/Global 1. Dampak Terhadap Indonesia Dengan adanya beberapa kesepakatan antar

negara seperti AFTA, APEC dll, tarif-tarif perbatasan antarekonomi anggota ASEAN telah dikurangi nol persen, sementara tarif-tarif antar kelompok ASEAN dan negara-negara non-ASEAN tetap dipertahankan pada tingkat tertentu sesuai kesepakatan Putaran Uruguay.

Semakin dalam pemotongan tarif pajak dan semakin banyak produk dan negara yang tercakup didalam liberalisasi perdagangan, semakin besar keuntungan-keuntungan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan. Kenaikan kesejahteraan ini adalah hasil dari alokasi sumber-sumber daya yang lebih efisien, dalam arti berpindah dari sektor-sektor non-produktif ke sektor-sektor yang lebih produktif.

2. Perdagangan Bebas Pertanian Indonesia-China Pada Januari 2010, dimulailah perdagangan bebas antara

Indonesia dengan China dalam konteks kesepakatan perdagangan bebas ASEAN dengan Cina (Cina – AFTA). Beberapa tahun sebelumnya, Indonesia dan Cina membuat kesepakatan perdagangan bebas tetapi khusus untuk pertanian yang dikenal dengan EHP.

Sektor pertanian sangat penting di Indonesia, bahkan mengandung resiko politik dan sosial peling besar apabila melihat kenyataan bahwa sebagian penduduk besar Indonesia bergantung pada pertanian sebagai sumber pendapatan, langsung maupun tidak langsung.

Perbedaan dalam pertumbuhan eskpor Cina dan Indonesia sangat nyata dan kelihatan bahwa Indonesia terbelakang dibandingkan Cina namun dilihat dari sisi sektor ekspor-impor Indonesia nilai net dari neraca perdagangan untuk sektor pertanian selalu positif sedangkan cina selalu mengalami defisit.

D. SIMULASI

Untuk mengkaji dampak perdagangan bebas pertanian Cina-Indonesia terhadap Indonesia telah dilakukan suatu simulasi dengan dua model perhitungan keseimbangan yaitu Model Simulasi Kebijakan Perdagangan Pertanian (ATPSM) versi 3.1 (2006) dan Proyek Analisis Perdagangan Global (GTAP) versi 2005.

ATPSM versi 3.1 (2006) didesain oleh UNCTAD yang merupakan suatu model simulasi kebijakan perdagangan yang bisa membuat suatu analisa secara terperinci mengenai isu-isu terkait kebijakan perdagangan pertanian  GTAP adalah penelitian yang mensimulasikan dampak dari penurunan atau penghapusan tarif impor atas komuditas-komuditas tertentu terhadap tiga variabel berikut : produksi, ekpor dan impor.

Tujuan utama dari kedua simulasi tersebut adalah sederhana yaitu untuk memprediksi apakah Indonesia akan mendapatkan manfaat positif dari pelaksanaan Cina-AFTA sebagai bagian penting dari kesempatan kerja sama antara Cina dan negara-negara anggota ASEAN, khususnya dalam kasus ini adalah pendagangan pertanian.