3-1 Renstra BPMPD Prov. Jabar 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPMPD Penataan kelembagaan BPMPD berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Adapun tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja BPMPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2009. Berdasarkan kajian internal ternyata ada beberapa urusan yang belum dilaksanakan dan bahkan ada yang tidak masuk dalam TUPOKSI BPMPD tetapi muncul di RPJMD maupun di IKK (Indikator Kinerja Kunci) lampiran LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Pada dasarnya keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak hanya merupakan kontribusi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa semata, namun lebih dari itu merupakan kiprah mitra kerja BPMPD baik yang berada di Kabupaten /kota, perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya masyarakat yang selama ini bekerjasama. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak dipandang sebagai suatu kewenangan salah satu OPD tapi harus dipandang sebagai suatu kebutuhan sehingga dengan pandangan ini, pemberdayaan amsyarakat dan BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS DAN ANALISIS LINGKUNGAN (SWOT) BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
25
Embed
BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS DAN ANALISIS LINGKUNGAN …bpmpd.jabarprov.go.id/downlot.php?file=Bab 3... · melalui informasi dan data pembangunan daerah berlokasi desa Pemantapa n Pemerintah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
3 - 1
Renstra
BPMPD Prov. Jabar
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPMPD
Penataan kelembagaan BPMPD berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Adapun tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan
tata kerja BPMPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun
2009. Berdasarkan kajian internal ternyata ada beberapa urusan yang belum
dilaksanakan dan bahkan ada yang tidak masuk dalam TUPOKSI BPMPD tetapi muncul
di RPJMD maupun di IKK (Indikator Kinerja Kunci) lampiran LPPD (Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
Pada dasarnya keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak hanya
merupakan kontribusi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa
semata, namun lebih dari itu merupakan kiprah mitra kerja BPMPD baik yang berada di
Kabupaten /kota, perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya masyarakat yang
selama ini bekerjasama. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak
dipandang sebagai suatu kewenangan salah satu OPD tapi harus dipandang sebagai
suatu kebutuhan sehingga dengan pandangan ini, pemberdayaan amsyarakat dan
BAB 3ISU-ISU STRATEGIS DAN ANALISISLINGKUNGAN (SWOT)BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3 - 2
Renstra
BPMPD Prov. Jabar
pemerintahan desa perlu mendapat tambahan perhatian yang memadai baik lingkup
Provinsi maupun kabupaten/kota.
Tantangan program/kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1) Selama ini program/kegiatan pembangunan daerah berlokasi desa yang
dilaksanakan oleh OPD Provinsi Jawa Barat masih bersifat parsial atau belum
bersinergi.
2) Selain itu terdapat beberapa kendala yaitu :
belum tersusunnya database barang inventaris kantor sebagai dasar
perencanaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pengendalian barang
inventaris.
kurangnya pegawai yang mendapat sertifikat keahlian barang dan jasa dan
penguasaan Informasi Teknologi.
3) Belum seluruh Kabupaten/Kota dapat menyampaikan Data Profil Desa/Kelurahan
sehingga data dasar profil Desa/kelurahan yang tersedia di Provinsi tidak pernah
lengkap.
Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, terdapat permasalahan yang
dihadapi, baik permasalahan internal maupun permasalahan eksternal yang
memengaruhi didalam peningkatan kinerja BPMPD.
Faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat
menjadi suatu kekuatan (strengthness) maupun kelemahan (weakness) dalam
3 - 3
Renstra
BPMPD Prov. Jabar
organisasi. Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan suatu kelebihan dari BPMPD
adalah ;
1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat
merupakan OPD yang melaksanakan misi dari RPJMD Provinsi Jawa Barat yang ke-
3 yaitu “Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola
dan perluasan partisipasi publik” melihat misi tersebut maka khusus bidang
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, dengan peran pengembangan
kapasitas pemerintahan desa bersama pemerintahan Kabupaten/Kota dalam
rangka penguatan daya saing desa dan pembangunan perdesaan.
2. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BPMPD menggunakan
pendekatan komprehensif/holistik dan memposisikan masyarakat sebagai subyek
pembangunan sedangkan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh
Dinas/Badan/Lembaga lainnya mengunakan pendekatan sektoral.
3. Keunggulan lain yang dimiliki BPMPD adalah pengalaman empiris-historis pada
saat melaksanakan tugas-tugas pembangunan masyarakat desa yang esensinya
setara dengan tugas pemberdayaan masyarakat.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat
merupakan OPD yang melaksanakan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa, menerapkan pola pemberdayaan masyarakat dan
pemrintahan desa yang spesifik, holistik dan komprehensif, dalam rangka
mewujudkan masyarakat berdaya, bersinergi dan mencapai hasil yang optimal.
3 - 4
Renstra
BPMPD Prov. Jabar
5. Program pemberdayaan masyarakat dan desa secara kelembagaan ditangani dari
pusat sampai daerah yakni Provinsi maupun kabupaten/kota yang bersinergi dan
berorientasi secara berjenjang.
6. Adanya dukungan sumber dana untuk menjalankan visi,misi dan TUPOKSI BPMPD
Provinsi Jawa Barat.
7. Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi dengan baik.
Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, terdapat pula kelemahan yang dimiliki
oleh BPMPD , yaitu;
1. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang-bidang tertentu.
2. Kurangnya database perkembangan desa sebagai bahan perencanaan.
3. Belum optimalnya prasarana pendukung untuk melaksanakan seluruh pelaksanaan
tupoksi secara computerise.
Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap Pencapain Visi, Misi, danProgram Kepala Daerah
Masyarakat Jawa Barat Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera
4. Perlunya evaluasi hasilprogram pembangunanoemerintah denganmasyarakat baik dalampartisipasi maupunkeswadayaan melaluiperlombaandesa/kelurahan
5. Perlunya sinergitas dankesinambungan programmelalui informasi dandata pembangunandaerah berlokasi desa
Pemantapan
Pemerintahan Desa danPembangun
an Desa
UndangUndang
No.72 Tahun2005
3.2 Visi, Misi, dan Program Provinsi Jawa Barat
Berasarkan rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat, untuk visi Jawa Barat adalah
Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua. Sedangkan dalam pencapaian visi
tersebut, disusun lima misi Provinsi Jawa Barat, yaitu:
1. Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
3 - 12
Renstra
BPMPD Prov. Jabar
Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral,
berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan
Prekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala
usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi
dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan
partisipasi publik
Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terperaya dalam
pelayanan yang ditopng oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK
menuju tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang
bersih (clean government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida
yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen
lintas kabupaten/kota
4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur
strategis yang berkelanjutan
Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung
lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh
tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektifitas antar wilayah dan
pertumbuhan ekonomi
5. Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olah raga
serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal
3 - 13
Renstra
BPMPD Prov. Jabar
Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang beririkan
tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, mingkatnya ketahanan
keluarga, menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS),
tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olaj raga tingkat
nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan waridan budaya dan industri
pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal
Jika melihat dari RPJMD Provinsi Jawa Barat maka BPMPD memiliki peran besar
terutama dalam melaksanakan misi ke tiga yaitu “Meningkatkan kinerja pemerintahan,
profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik”. Hal ini dikarenakan dalam
sasaran misi tersebut terdapat sasaran “Meningakan kapasitas Pemerintahan Desa dan
Partisipasi masyarakat”. Terlihat jelas bahwa peran BPMPD dalam pembangunan Jawa
Barat sangat penting, sebab menekankan pada kapasitas pemerintahan lokal dan juga
partisipasi masyarakat.
Sedangkan dalam arah kebijakan yang dari misi ketiga tersebut adalah:
1. Eningkatan kinerja pemerintahan desa melalui peningkatan fasilitas kerja bagi
aparaur pemerintahan desa dan kelurahan se-Jawa Barat
2. Peningkatan pembinaan bagi aparat desa
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan
4. Meningkatkan infrastruktur perdesaan
Sedangkan program pembangunan daerah untuk pencapaian arah kebijakan srategis
yang menjadi garapan utama oleh BPMPD adalah:
1. Program pemantapan pemerintahan dan pembangunan desa
3 - 14
Renstra
BPMPD Prov. Jabar
Indikator kinerja program:
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa
Persentase desa berprestasi terhadap total desa dan kelurahan
Tingkat perkembangan desa
2. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat
Indikator kinerja program:
Tingkat gotong royong masyarakat dalam pembangunan
Meningkatnya strata posyandu multifungsi
3. Program peningkatan infrastruktur perdesaan
Indikator kinerja program:
Tingkat ketersediaan infratsruktur perdesaan
Maka melihat capaian program yang dicanangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat,
BPMPD Provinsi Jawa Barat memiliki peran utama pada program-program tersebut.
3.3 Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5˚50’ - 7˚50’ Lintang
Selatan dan 10 ˚48’ - 108˚ 48’ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah:
a) Sebelah Utara, dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta;
b) Sebelah Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah;
c) Sebelah Selatan, dengan Samudra Indonesia;
d) Sebelah Barat, dengan Provinsi Banten.
Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi kompleks
yang terbagi atas wilayah pegunungan (bagian tengah dan selatan) dan wilayah
3 - 15
Renstra
BPMPD Prov. Jabar
dataran rendah (bagian utara); memiliki beberapa taman nasional, cagar alam,
kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 21% dari
luas Jawa Barat.; curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm/th dengan tingkat
intensitas hujan tinggi.; memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit air
permukaan 81 milyar m3/tahun dan air tanah 150 juta m3/th.
Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27
kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten
Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan,
Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten
Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang,
Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota
Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi,
Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 625 kecamatan, 638 kelurahan,
dan 5.316 desa.
Demografi
Jumlah penduduk Jawa Barat menurut BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2012
mencapai 44.548.431 jiwa atau 18,24% penduduk Indonesia, terdiri dari laki-laki
sebanyak 22.609.621 jiwa dan perempuan sebanyak 21.938.810 jiwa (ditambah spasi)
(Pusdalisbang Provinsi Jawa Barat, 2013). Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jawa
Barat pada periode 2007-2012 berfluktuasi dan lebih tinggi dari LPP Nasional
sebagaimana pada Gambar 3.1. Fluktuasi pertumbuhan penduduk tersebut,
diakibatkan kontribusi dari pertumbuhan migrasi penduduk (1,1%) sementara
3 - 16
Renstra
BPMPD Prov. Jabar
pertumbuhan berdasarkan kelahiran (0,8%) menurut data Tahun 2011, hal ini
menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang terbuka untuk
keluar masuknya arus migrasi dari atau ke Provinsi lain.
Secara demografis, komposisi penduduk Jawa Barat berdasarkan kelompok
umur menurut Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010 adalah kelompok umur 0-14
tahun sebesar 29,27%, kelompok umur 15 – 59 tahun (usia produktif) sebesar
63,69% , dan kelompok umur 60 tahun keatas (kelompok masyarakat lanjut usia
berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut
Usia) sebesar 7,04% (Gambar 3.1).
Gambar 3.1Piramida Penduduk Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010
Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2010 (diolah)
Berdasarkan sebaran penduduk kabupaten/kota menurut Sensus
Penduduk 2010 jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Bogor sebesar
4.771.932 jiwa, disusul oleh Kabupaten Bandung sebesar 3.178.543 jiwa dan
Kabupaten Bekasi sebesar 2.630.401 jiwa. Sedangkan Jumlah jumlah penduduk
3 - 17
Renstra
BPMPD Prov. Jabar
terendah berada di Kota Banjar sebesar 175.157 jiwa. Uraian jumlah penduduk
tiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 3.2
Tabel 3.3Distribusi Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2010
No Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total1 Kabupaten Bogor 2,452,562 2,319,370 4,771,932
2 Kabupaten Bandung 1,620,274 1,558,269 3,178,5433 Kabupaten Bekasi 1,347,223 1,283,178 2,630,4014 Kabupaten Garut 1,217,768 1,186,353 2,404,1215 Kabupaten Sukabumi 1,193,342 1,148,067 2,341,4096 Kabupaten Cianjur 1,123,091 1,048,190 2,171,2817 Kabupaten Karawang 1,096,892 1,030,899 2,127,7918 Kabupaten Cirebon 1,059,463 1,007,733 2,067,1969 Kabupaten Tasikmalaya 834,996 840,679 1,675,67510 Kabupaten Indramayu 856,640 807,097 1,663,73711 Kabupaten Ciamis 758,889 773,615 1,532,50412 Kabupaten Bandung Barat 770,702 739,582 1,510,28413 Kabupaten Subang 739,925 725,232 1,465,157
No Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total14 Kabupaten Majalengka 582,892 583,581 1,166,47315 Kabupaten Sumedang 547,797 545,805 1,093,60216 Kabupaten Kuningan 520,632 514,957 1,035,58917 Kabupaten Purwakarta 436,082 416,439 852,52118 Kota Bandung 1,215,348 1,179,525 2,394,87319 Kota Bekasi 1,183,620 1,151,251 2,334,87120 Kota Depok 880,816 857,754 1,738,57021 Kota Bogor 484,791 465,543 950,33422 Kota Tasikmalaya 321,460 314,004 635,46423 Kota Cimahi 274,124 267,053 541,17724 Kota Sukabumi 152,080 146,601 298,68125 Kota Cirebon 148,600 147,789 296,38926 Kota Banjar 87,031 88,126 175,157
Total 21,907,040 21,146,692 43,053,732Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat , Survey Penduduk 2010.
Catatan: Kabupaten Pangandaran masih masuk ke Kabupaten Ciamis
Secara kewilayahan penduduk Jawa Barat terkonsentrasi pada daerah-
daerah industri yaitu Metropolitan Bodebek-Karpur (Kabupaten Bogor dan
Kabupaten Bekasi) serta Metropolitan Bandung Raya (Kabupaten Bandung).
3 - 18
Renstra
BPMPD Prov. Jabar
Hal ini menunjukkan bahwa daerah industri masih memiliki daya tarik bagi
penduduk dari desa untuk mencari pekerjaan.
3.1.3 Potensi pengembangan Wilayah
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 –
2029, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 6 (enam) Wilayah
Pengembangan (WP), yaitu WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP
Ciayumajakuning, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Sukabumi dan
sekitarnya, serta WP Kawasan Khusus (KK) Cekungan Bandung, dengan potensi
masing-masing wilayah adalah :
1. WP Bodebekpunjur, yang mencakup wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten
Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor dan sebagian Kabupaten Cianjur
(Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi dan Kecamatan
Cipanas). Wilayah ini memiliki potensi untuk dikembangkan dalam sektor
pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan,
agribisnis dan agrowisata;
2. WP Purwasuka, yang meliputi daerah Kabupaten Subang, Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Karawang. Wilayah ini memiliki potensi
pengembangan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,
perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata, dan pertambangan;
3. WP Ciayumajakuning, yang mencakup Kabupaten Kuningan, Kabupaten
Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon. Wilayah
ini merupakan wilayah yang potensial untuk dikembangkan dalam sektor
3 - 19
Renstra
BPMPD Prov. Jabar
agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan, dan pariwisata;
4. WP Priatim – Pangandaran, yang mencakup Kabupaten Garut, Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kabupaten
Pangandaran. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan dalam sektor
pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, dan
pertambangan mineral;
5. WP Sukabumi, wilayahnya mencakup Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi
dan Kabupaten Cianjur. Wilayah ini memiliki potensi untuk dikembangkan dalam